*) Oleh : Alfian Ferry

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang dan kemampuan belajar mereka. Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, kehadiran MBG dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Namun, sebagaimana lazimnya program berskala nasional, muncul pula kekhawatiran publik terkait besarnya anggaran yang dialokasikan dan potensi penyimpangan dalam implementasinya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Soni Sonjaya, menegaskan pentingnya disiplin terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta transparansi dalam pelaksanaan Program MBG. menekankan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat, telah memiliki SOP yang jelas dan wajib dijalankan secara disiplin.

Pihaknya mengingatkan bahwa berbagai kejadian menonjol di lapangan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, Soni kembali menyampaikan ketentuan anggaran program MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak. Transparansi penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program.

Kekhawatiran tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika masyarakat demokratis yang kritis terhadap penggunaan uang negara. Anggaran MBG yang bersumber dari APBN tentu harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Pemerintah menyadari bahwa legitimasi program ini tidak hanya bergantung pada manfaatnya, tetapi juga pada tata kelola anggaran yang bersih dan terbuka. Oleh karena itu, sistem perencanaan, penyaluran, hingga pengawasan dirancang dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kebocoran.

Secara konsep, MBG tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Investasi pada gizi anak dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak pada produktivitas, kesehatan, dan daya saing bangsa. Banyak kajian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada usia sekolah dapat menurunkan konsentrasi belajar dan berimplikasi pada kualitas SDM di masa depan. Dengan demikian, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi pembangunan yang memiliki dimensi ekonomi dan strategis yang luas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan transparansi anggaran menjadi kunci utama dalam menepis kekhawatiran publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat ditelusuri penggunaannya, mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pelaporan di tingkat sekolah. Digitalisasi sistem pelaporan dan penggunaan platform daring untuk memantau realisasi anggaran menjadi langkah penting untuk memperkecil ruang penyimpangan. Di sisi lain, keterlibatan aparat pengawasan internal pemerintah serta audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan akan memperkuat akuntabilitas program.

Selain pengawasan formal, partisipasi publik juga berperan penting dalam menjaga transparansi. Orang tua siswa, pihak sekolah, dan masyarakat sekitar dapat menjadi pengawas sosial yang memastikan kualitas dan distribusi makanan berjalan sesuai ketentuan. Ketika masyarakat diberi akses informasi yang memadai mengenai anggaran dan mekanisme pelaksanaan, ruang spekulasi dan disinformasi dapat ditekan. Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, melainkan strategi membangun kepercayaan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menjelaskan aspek lain yang perlu dipahami adalah multiplier effect ekonomi dari program MBG. Pengadaan bahan pangan yang melibatkan petani lokal, UMKM, dan pelaku usaha daerah berpotensi menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah. Transparansi dalam proses pengadaan akan mendorong persaingan sehat serta mencegah praktik monopoli. Jika dirancang dengan baik, MBG bukan hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal secara simultan.

Tentu saja, tantangan implementasi tidak dapat diabaikan. Luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya kondisi daerah menuntut sistem distribusi yang adaptif dan efisien. Di sinilah pentingnya evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan berbasis data. Pemerintah perlu membuka ruang koreksi apabila ditemukan kelemahan di lapangan. Sikap terbuka terhadap kritik justru akan memperkuat kualitas program dan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik.

Pada akhirnya, MBG harus dilihat sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kekhawatiran publik mengenai anggaran adalah hal wajar, namun dapat dijawab melalui praktik transparansi yang konsisten dan akuntabel. Dengan sistem pengawasan yang kuat, partisipasi masyarakat, serta komitmen politik yang jelas, program ini berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Transparansi bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama agar MBG benar-benar dirasakan manfaatnya dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi sebagai strategi utama memperkuat struktur industri nasional dan mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Komitmen tersebut ditegaskan Prabowo Subianto saat memaparkan capaian hilirisasi dalam forum Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai 18 proyek hilirisasi pada tahun ini sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi nasional.

“Kami baru saja memulai 18 proyek hilirisasi tahun ini,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat fondasi industri pengolahan dalam negeri.

Pemerintah juga menyiapkan proyek waste to energy senilai 3 miliar dolar AS guna mendukung pengelolaan lingkungan dan ketahanan energi.

Kepala Negara menilai penguatan industri pengolahan merupakan kunci agar Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global.

“Kami bergerak sangat cepat di semua sektor ini, dan saya pikir bagi perusahaan-perusahaan Amerika, Indonesia bukan hanya akan menjadi pasar yang menarik, tetapi juga kami berharap dapat dimanfaatkan sebagai basis produksi dan dipandang sebagai mitra strategis yang baik di kawasan,” jelasnya.

Dalam mendukung pembiayaan serta percepatan implementasi, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia disiapkan sebagai motor utama. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan agenda strategis nasional.

“Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, proyek hilirisasi diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan mitra strategis.

Dukungan di tingkat daerah disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Ia optimistis proyek hilirisasi alumina–aluminium terpadu di Kabupaten Mempawah dan Landak akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Proyek ini akan membantu meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat, terutama di Mempawah dan Landak,” kata Norsan.

Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap tata ruang, pengelolaan limbah, dan reklamasi pascatambang.

“Penduduk kita jangan hanya menjadi penonton, tetapi bisa menjadi pekerja terampil, bahkan manajer di perusahaan tersebut,” tegasnya.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, hilirisasi diharapkan menjadi fondasi penguatan struktur industri nasional serta pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

Jakarta – Pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir sebagai strategi utama mendorong hilirisasi mineral dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek kolaborasi Grup MIND ID, PT Industri Baterai Indonesia (IBI), dan konsorsium Huayou (HYD) diproyeksikan menjadi motor peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah terus mendorong pembangunan rantai industri baterai secara menyeluruh, mulai dari pertambangan nikel, smelter, fasilitas high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai.

Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai 7 hingga 8 miliar dolar AS. Fasilitas tahap awal berkapasitas 10 gigawatt (GW) telah beroperasi sejak 2023 dan akan diperluas dengan tambahan 20 GW.

“Kita ingin proyek ini memberikan nilai tambah maksimal bagi bangsa. Hilirisasi harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat industri strategis di dalam negeri,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, rantai industri baterai memberikan dampak besar terhadap ekonomi, bukan hanya meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan daerah dan memperkuat ketahanan energi.

Pasokan bahan baku nikel akan didukung oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Pemerintah menargetkan kepemilikan mayoritas tetap di atas 50 persen, bahkan 60–70 persen.

“Ini implementasi Pasal 33. Kekayaan alam harus dikelola negara dan diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan Indonesia bertekad menjadi pemain kunci dalam transisi energi global melalui pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan.

“Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tapi juga key player dalam perjalanan transisi energi global,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya hilirisasi mineral kritis untuk kemandirian industri semikonduktor. Dalam AI Impact Summit 2026 di India, ia menjajaki kerja sama dengan pelaku industri global.

“Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan hilirisasi mineral kritis. Pasir silika yang tersedia melimpah harus kita transformasikan menjadi produk bernilai tambah tinggi,” tegas Nezar.

Melalui sinergi hilirisasi mineral, penguatan ekosistem baterai, dan pengembangan semikonduktor, Indonesia menargetkan posisi yang lebih kuat dalam rantai pasok global industri hijau dan digital.

Jakarta — Pemerintah mengintensifkan langkah antisipatif menghadapi potensi tekanan harga pangan selama Ramadan melalui penguatan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah peningkatan permintaan masyarakat menjelang dan selama Ramadan hingga Idulfitri.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah diperkuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan mampu meredam gejolak harga sejak dini.

Ramadan secara historis mendorong kenaikan konsumsi, terutama pada komoditas strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam ras, telur, bawang, dan cabai. Untuk mengantisipasi lonjakan harga, operasi pasar digelar lebih awal dan diperluas cakupannya di pasar tradisional maupun pasar rakyat.

Perum Bulog bersama BUMN pangan lainnya memperkuat pasokan melalui penyaluran cadangan beras pemerintah dan komoditas penting sesuai kebutuhan daerah.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto menjelaskan beberapa komoditas pangan cenderung stabil karena belum melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Alhamdulillah, selama beberapa hari awal Ramadan ini harga masih sesuai harapan dan belum melampaui HET. Jadi masih tergolong stabil untuk saat ini,” kata Budi.

Selain operasi pasar fisik, sistem pemantauan harga berbasis digital dimanfaatkan untuk memantau perkembangan harga secara real time. Data tersebut menjadi dasar penentuan lokasi prioritas intervensi jika ditemukan kenaikan yang tidak wajar. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara intensif untuk memastikan pasokan dan distribusi tetap lancar.

Penekanan terhadap stabilitas harga pangan juga menjadi bagian dari arahan nasional menjelang Ramadan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Amran Sulaiman menegaskan stabilitas harga pangan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto menjelang Ramadan.

“Pemerintah tidak ingin terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat, bahkan meminta aparat Polri turut mengawasi praktik perdagangan pangan agar tidak ada pelanggaran harga.” ujar Amran.

Pengawasan distribusi dan praktik perdagangan diperketat dengan melibatkan berbagai pihak, guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga. Kelancaran logistik antardaerah juga terus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan yang memicu kenaikan harga di wilayah tertentu.

Melalui operasi pasar intensif, penguatan pasokan, serta pengawasan distribusi yang ketat, pemerintah optimistis tekanan harga selama Ramadan dapat dikendalikan. Stabilitas ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan suasana Ramadan yang tenang dan kondusif tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. (*)

Jakarta – Pemerintah daerah di berbagai wilayah terus menggencarkan operasi pasar selama bulan Ramadan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi agar daya beli tetap terjaga, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah.

Di Jawa Tengah, upaya stabilisasi harga dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara masif di seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan stok pangan dan harga tetap terkendali selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

“Untuk memastikan stok dan stabilisasi harga bahan pokok penting tetap terjaga selama Ramadan, serta menjamin keterjangkauan harga bahan pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan akan menggelar 308 kali Gerakan Pangan Murah. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan sampai Maret 2026 di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.

Langkah serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggelar operasi pasar murah sebagai bentuk intervensi harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan laju inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat selama bulan suci Ramadan. Sejak pagi hari, antusiasme warga terlihat tinggi, dengan lokasi operasi pasar dipadati masyarakat yang mayoritas merupakan kaum ibu rumah tangga.

Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan subsidi langsung pada paket sembako agar dapat dijangkau masyarakat luas.

“Paket sembako yang terdiri dari 5 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir memiliki harga pasar sekitar Rp120.000. Melalui subsidi dari Pemprov Kalbar, harga tersebut kami turunkan menjadi Rp90.000,” ujarnya.

Ia menambahkan, operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah daerah juga terus memantau distribusi agar pasokan tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai operasi pasar selama Ramadan merupakan langkah yang cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia pun mendorong agar jumlah titik lokasi diperbanyak dan frekuensi pelaksanaannya ditingkatkan.

“Operasi pasar selama Ramadan cukup baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Ke depan, lokasi titiknya perlu diperbanyak dan idealnya dilakukan setiap hari selama Ramadan. Jadi, yang harus menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah bawah,” kata Eliza.

Ia menegaskan bahwa secara umum pelaksanaan operasi pasar oleh pemerintah saat ini sudah berada pada jalur yang tepat dan perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas. (*)

*) Oleh: Andika Hidayatullah

Ramadan selalu menghadirkan dua wajah dalam perekonomian nasional. Di satu sisi, ia menjadi momentum peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong perputaran ekonomi, memperkuat sektor perdagangan, dan menggerakkan pelaku usaha kecil. Namun di sisi lain, lonjakan permintaan kebutuhan pokok kerap menimbulkan tekanan harga yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Dalam konteks inilah operasi pasar Ramadan tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan instrumen kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah di berbagai daerah menunjukkan keseriusan menjadikan operasi pasar sebagai benteng utama perlindungan daya beli rakyat.

Langkah yang dilakukan di Kabupaten Cirebon menjadi contoh konkret bagaimana fungsi pengawasan politik dan kebijakan publik berjalan beriringan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, turun langsung memimpin pengawasan harga kebutuhan pokok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam operasi pasar Ramadan di sejumlah pasar tradisional. Kehadiran pimpinan legislatif di lapangan menegaskan bahwa pengawasan terhadap stabilitas harga bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen nyata terhadap perlindungan masyarakat. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi budgeting dan legislasi, tetapi juga memastikan kebijakan pengendalian inflasi daerah benar-benar dirasakan manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa stabilitas harga adalah agenda bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pengawasan langsung tersebut penting dalam mencegah distorsi pasar yang kerap muncul menjelang Ramadan. Potensi lonjakan harga akibat spekulasi, penimbunan, atau distribusi yang tersendat dapat ditekan melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, dinas terkait, hingga Perum Bulog memperkuat sistem distribusi sehingga pasokan bahan pokok tetap aman dan terjaga. Ketika negara hadir secara aktif di pasar, pelaku usaha cenderung menjaga kepatuhan karena ada sinyal tegas bahwa praktik yang merugikan masyarakat tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, operasi pasar berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sekaligus pencegahan moral hazard.

Komitmen serupa terlihat di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi melalui BUMD pangan, PT Riau Pangan Bertuah, menegaskan kehadiran negara dalam pengendalian harga selama bulan suci. Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, mendorong penyediaan sembako dengan harga relatif lebih murah serta pengoperasian mobil sembako keliling agar akses masyarakat terhadap bahan pokok semakin mudah. Operasi pasar Ramadan dilaksanakan di 12 kabupaten dan kota, menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Strategi ini memperluas jangkauan intervensi pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses distribusi terbatas.

Pendekatan Riau memperlihatkan bahwa stabilisasi harga tidak cukup hanya dengan pengawasan, tetapi juga perlu intervensi suplai yang efektif. Dengan memperbanyak titik distribusi dan menurunkan biaya logistik melalui mobil sembako keliling, tekanan harga akibat tingginya permintaan dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai. Keberadaan BUMD pangan menjadi instrumen penting dalam memperpendek rantai distribusi dan meminimalkan biaya perantara. Di tengah dinamika pasar yang sering kali fluktuatif, kebijakan semacam ini memperlihatkan orientasi keberpihakan kepada konsumen tanpa mematikan mekanisme pasar. Pemerintah bertindak sebagai stabilisator, bukan kompetitor.

Hal yang sama juga terlihat di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi menggelar operasi pasar murah di Kabupaten Jember sebagai langkah antisipatif menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menempatkan penetrasi pasar sebagai strategi utama menekan laju inflasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kenaikan kebutuhan rumah tangga menjelang Ramadan hingga Idul Fitri kerap menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Dengan operasi pasar murah, pemerintah daerah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut sebelum berkembang menjadi lonjakan harga yang signifikan.

Penetrasi pasar yang dilakukan Jawa Timur menunjukkan pemahaman bahwa inflasi pangan bersifat ekspektatif. Jika masyarakat melihat adanya potensi kenaikan harga tanpa intervensi, ekspektasi tersebut dapat mempercepat perilaku pembelian berlebihan yang justru memperburuk kelangkaan. Operasi pasar yang terencana dan masif menjadi sinyal kebijakan bahwa pemerintah siap menjaga stabilitas. Sinyal ini penting untuk menenangkan psikologi pasar dan mencegah panic buying. Dalam konteks makro, stabilitas harga pangan berkontribusi besar terhadap pengendalian inflasi inti dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara nasional, operasi pasar Ramadan mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari tekanan harga. Daya beli masyarakat merupakan fondasi stabilitas sosial, terutama di bulan suci ketika kebutuhan konsumsi meningkat. Jika harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, intervensi pasar bukanlah bentuk distorsi, melainkan langkah korektif untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Negara hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Keberhasilan operasi pasar tentu memerlukan sinergi yang berkelanjutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD pangan, Bulog, hingga aparat penegak hukum harus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang terpadu. Transparansi data stok, pemantauan distribusi, serta evaluasi berkala menjadi elemen penting agar kebijakan tidak berhenti pada seremonial. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga secara real time juga dapat memperkuat efektivitas intervensi. Semakin presisi kebijakan yang diambil, semakin besar dampaknya terhadap perlindungan daya beli masyarakat.

*) Aktivis Dialog Lintas Iman.

Oleh : Ricky Rinaldi*

Bulan suci menghadirkan momentum peningkatan aktivitas ekonomi nasional, terutama melalui naiknya konsumsi masyarakat pada komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan telur. Dinamika permintaan ini menjadi indikator perputaran ekonomi yang positif dan perlu dikelola secara presisi agar stabilitas harga tetap terjaga. Dalam konteks tersebut, strategi operasi pasar menjadi instrumen strategis negara untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga keseimbangan harga, serta melindungi daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terkendali dan berkelanjutan.

Pemerintah memandang stabilitas harga pangan bukan semata isu ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan erat dengan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan ibadah. Negara memastikan bahwa momentum spiritual tidak terganggu oleh gejolak harga yang tidak terkendali. Operasi pasar menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan publik.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Lonjakan permintaan di bulan suci harus diantisipasi melalui langkah-langkah terukur, terkoordinasi, dan berbasis data. Pemerintah memastikan bahwa cadangan pangan nasional dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dirancang dengan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat.

Strategi operasi pasar dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Intervensi dilakukan dengan menyalurkan komoditas pangan dengan harga terjangkau di titik-titik strategis yang mengalami kenaikan harga signifikan. Langkah ini bertujuan menahan spekulasi, mencegah penimbunan, serta menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Negara bertindak cepat untuk memastikan harga tetap dalam rentang yang wajar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pengawasan distribusi dan stok barang diperketat selama periode bulan suci. Pemerintah melakukan pemantauan intensif terhadap rantai pasok untuk memastikan tidak ada hambatan logistik yang dapat memicu kelangkaan. Selain itu, koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor diperkuat guna menjaga kelancaran arus barang dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional maupun modern.

Operasi pasar juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi nasional. Pemerintah tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem informasi harga dan distribusi berbasis digital untuk mendeteksi potensi lonjakan lebih dini. Dengan pendekatan ini, kebijakan dapat dirumuskan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga dampak gejolak harga dapat diminimalkan.

Keberhasilan operasi pasar sangat bergantung pada sinergi pusat dan daerah. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga serta menentukan lokasi intervensi yang paling membutuhkan. Pendekatan kolaboratif ini memastikan kebijakan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi lokal masing-masing wilayah.

Selain intervensi harga, pemerintah juga mendorong partisipasi Badan Usaha Milik Negara dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pasokan. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan bahwa stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Negara bertindak sebagai pengarah dan koordinator agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga daya beli masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, operasi pasar di bulan suci mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pangan yang tangguh. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan produksi, tetapi juga dari kemampuan distribusi dan stabilisasi harga di saat permintaan meningkat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara belajar dari pengalaman sebelumnya dan terus menyempurnakan mekanisme pengendalian pasar.

Langkah pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi juga diperketat. Aparat terkait melakukan inspeksi rutin untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sepihak. Ketegasan ini menjadi pesan bahwa negara tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat luas.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjaga keseimbangan agar intervensi pasar tidak mengganggu mekanisme usaha secara berlebihan. Operasi pasar dilakukan secara proporsional dan terukur, sehingga tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara sehat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dapat dicapai melalui keseimbangan antara regulasi dan dinamika pasar.

Mengelola lonjakan permintaan di bulan suci membutuhkan kesiapan data, koordinasi cepat, serta kepemimpinan yang responsif. Pemerintah menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas demi memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibebani kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Operasi pasar menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi.

Melalui strategi yang terstruktur, terukur, dan kolaboratif, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam menjaga daya beli rakyat serta memastikan stabilitas harga tetap terkendali. Bulan suci diposisikan sebagai momentum kebersamaan, ketenangan, dan penguatan solidaritas sosial. Dengan pelaksanaan operasi pasar yang efektif dan tepat sasaran, negara hadir secara nyata untuk menjamin ketersediaan pasokan, menstabilkan harga, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama kebijakan ekonomi nasional.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Arif Taufik )*

Pemerintah terus mempercepat hilirisasi sebagai fondasi industrialisasi nasional, dengan menempatkan energi bersih sebagai salah satu pilar utamanya. Strategi ini dirancang untuk memastikan transformasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada penguatan nilai tambah dan pembangunan industri berkelanjutan.

Langkah konkret terlihat dari pelaksanaan groundbreaking enam proyek hilirisasi oleh Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di 13 lokasi dengan total investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Secara keseluruhan, proyek fase pertama ini diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Implementasinya dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, termasuk energi, pangan, mineral, dan logam, guna memperkuat struktur industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, memandang hilirisasi sebagai prioritas strategis pemerintah yang harus dijalankan secara disiplin dan terukur. Ia menilai tahap awal proyek diharapkan memberikan dampak nyata melalui penciptaan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja, sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif secara global.

Penguatan hilirisasi energi bersih juga tercermin dari kolaborasi BUMN dalam pengembangan bioetanol. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama Pertamina meresmikan proyek bioetanol di Banyuwangi dengan kapasitas produksi 100 kilo liter per hari. Proyek ini dirancang untuk mendukung ketahanan energi sekaligus memperkuat rantai nilai industri nasional berbasis bahan bakar nabati.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, berpandangan bahwa proyek bioetanol akan menghadirkan manfaat multipihak. Selain meningkatkan ketahanan energi dan menekan ketergantungan impor, proyek tersebut dinilai mampu mengurangi emisi karbon serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani mitra dan masyarakat sekitar.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bukan hanya agenda industri, tetapi juga strategi pembangunan wilayah. Diversifikasi produk berbasis komoditas domestik memperluas manfaat ekonomi hingga ke tingkat hulu, termasuk petani dan pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, dukungan terhadap transisi energi juga menguat dari kalangan masyarakat sipil. Foreign Policy Community of Indonesia mendorong percepatan pengembangan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian energi. Rekomendasi ini disusun bersama sejumlah organisasi dan lembaga riset untuk mendukung target energi terbarukan nasional.

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menilai pengembangan 100 GW dalam satu dekade realistis apabila dilaksanakan dengan program yang terstruktur dan konsisten. Ia melihat energi surya bukan hanya sebagai sumber listrik bersih, melainkan juga sebagai basis industrialisasi baru yang mencakup manufaktur panel, penguatan rantai pasok, dan pengembangan sumber daya manusia.

Potensi energi surya Indonesia yang mencapai ribuan gigawatt membuka ruang besar bagi penguatan industri domestik. Dengan kapasitas terpasang yang masih terbatas, percepatan pembangunan PLTS dinilai akan memperluas investasi infrastruktur, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan produktivitas daerah, termasuk wilayah terpencil.

Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan hilirisasi energi bersih berjalan selaras dengan reformasi regulasi dan kepastian usaha. Harmonisasi perizinan, penyederhanaan prosedur investasi, serta insentif fiskal menjadi instrumen penting untuk menarik partisipasi swasta dan mitra strategis internasional. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya industri manufaktur komponen energi terbarukan di dalam negeri.

Integrasi antara pengembangan bioenergi, baterai kendaraan listrik, dan pembangkit surya memperlihatkan arah kebijakan yang konsisten menuju industrialisasi hijau. Hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan baku, tetapi diperluas hingga pembentukan rantai nilai lengkap yang menghasilkan produk akhir berteknologi tinggi. Dengan fondasi tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membangun basis industri masa depan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan global.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, investasi BUMN, dan dukungan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bergerak dalam kerangka yang terintegrasi. Industrialisasi tidak lagi dipahami sebatas pembangunan pabrik, melainkan sebagai ekosistem yang menyatukan pengolahan sumber daya, inovasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan.

Melalui konsistensi kebijakan dan implementasi yang disiplin, penguatan hilirisasi energi bersih menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan program ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi energi bersih di kawasan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dirasakan secara luas dan berkeadilan di seluruh wilayah Tanah Air.

*) Analis Ekonomi Politik Energi

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang dengan percepatan pembangunan industri nasional. Kehadiran Danantara menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan investasi yang terarah, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Danantara dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya tata kelola dan efisiensi pengelolaan modal sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pada Februari lalu, kami membentuk sovereign wealth fund kami, Danantara Indonesia,” katanya.

Presiden menjelaskan, Danantara akan menjadi motor baru penggerak ekonomi nasional dengan pengelolaan aset yang diproyeksikan mencapai 1 triliun dolar AS. Melalui skema sovereign wealth fund, investasi difokuskan pada sektor strategis guna mendorong pertumbuhan yang produktif dan berkelanjutan.

Optimisme serupa disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyebut Danantara sebagai dana abadi yang membiayai sektor strategis melalui imbal hasil investasi. Simulasi Indef menunjukkan reformasi ini berpotensi mendorong PDB hampir tiga persen di awal dan stabil sekitar dua persen dalam jangka panjang, ditopang peningkatan produktivitas dan akumulasi modal.

“Manfaat Danantara sangat bergantung pada kualitas tata kelola, seleksi proyek, dan disiplin fiskal,” ujar Esther.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pelengkap untuk menjaga dampak distribusional, termasuk program sosial terarah.

“Program sosial seperti MBG berpotensi meredam dampak jangka pendek dan memperkuat legitimasi reform,” katanya.

Di sisi implementasi, Danantara telah memulai enam proyek hilirisasi di 13 lokasi dengan total nilai investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi, pangan, mineral, dan logam, serta diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan hilirisasi menjadi fokus utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja. Ke depan, proyek-proyek hilirisasi ini diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” ujar Rosan.

Salah satu proyek strategis dijalankan oleh MIND ID melalui pembangunan fasilitas pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di Kalimantan Barat guna memperkuat rantai nilai dan mengurangi impor, sejalan dengan peran Danantara sebagai jembatan investasi untuk memperkokoh industri nasional dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

JAKARTA – Prabowo Subianto mengajak investor asing, Amerika Serikat untuk terlibat aktif dalam proyek hilirisasi nasional yang dijalankan melalui sovereign wealth fund Indonesia, Danantara. Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington, D.C.

Dalam forum itu, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral melalui penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia–AS yang dijadwalkan berlangsung dalam kunjungan kerjanya. Kesepakatan tersebut memberikan kepastian hukum dan memperkuat akses pasar bagi dunia usaha.

“Saya di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Saya pikir ini adalah perjanjian yang sangat signifikan bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta bagi kawasan Pasifik yang lebih luas,” ujar Prabowo.

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan jangka panjang dalam mendorong modernisasi dan industrialisasi nasional. Indonesia berharap tidak hanya dipandang sebagai pasar, melainkan juga sebagai basis produksi strategis bagi perusahaan global.

“Kita mencari mitra yang serius dan berjangka panjang, mitra yang akan bekerja bersama kita, menumbuhkan ekonomi bersama, dan saling menguntungkan,” katanya.

Prabowo menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi kuat dengan pertumbuhan konsisten di atas 5 persen, inflasi terkendali, dan disiplin fiskal terjaga. Diakui tantangan seperti korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal masih menjadi pekerjaan rumah.

“Foreign Direct Investment sangat baik. Tahun lalu mencapai USD 53 miliar. Ini mencerminkan kepercayaan terhadap ekonomi kita, ukuran pasar kita, potensi pertumbuhan, stabilitas politik, dan arah kebijakan kita,” jelasnya.

Di sektor hilirisasi, Presiden menempatkan Danantara sebagai motor penggerak. “Kami terus maju dengan pengolahan industri hilir. Dan saya pikir Danantara akan menjadi mesin kunci untuk langkah ini. Misalnya, kami baru saja memulai 18 proyek baru, pengolahan hilir pada tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam forum Indonesia Economic Outlook, Chief Executive Officer Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyebutkan terdapat 20 proyek hilirisasi dalam pipeline 2026.

“Dari total 20 program hilirisasi ini, 6 hingga 7 sudah dimulai sejak minggu lalu. Total nilainya kurang lebih 26 miliar dolar AS dan akan menciptakan sekitar 600 ribu lapangan pekerjaan,” tutur Rosan.

Ditambahkannya, pendekatan hilirisasi diperluas ke sektor perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Ia juga menekankan komitmen tata kelola yang kuat, termasuk dalam proyek waste to energy.

“Kita ingin capture all the value added yang ada di Indonesia. Kita tidak hanya melihat dari sisi energi listriknya, tetapi dampak kesehatan dan lingkungan yang jauh lebih penting,” pungkas Rosan.

(*/rls)