Bandung – Pemerintah terus mempercepat penguatan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Langkah ini diyakini mampu memperluas pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis komunitas dan sektor produktif.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara tidak akan banyak berarti apabila pemerataan tidak terjadi. Oleh karena itu, instrumen yang dinilai paling tepat adalah koperasi salah satunya Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih (KDKMP).

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selain untuk mendorong angka pertumbuhan 8 persen, juga menjadi cara yang digunakan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi,” kata Wamenkop Farida.

Menurut Farida, saat ini terdapat sekitar 222 ribu koperasi aktif di Indonesia dan 83 ribu di antaranya merupakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jaringan koperasi tersebut didukung oleh sekitar 31 juta anggota aktif, dengan modal mencapai sekitar Rp300 triliun, total aset sekitar Rp325 triliun, serta akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mendekati Rp8 triliun. Potensi tersebut menjadi modal besar dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong koperasi agar semakin berorientasi pada sektor produksi sehingga mampu menciptakan nilai tambah dan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan konsolidasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan, serta percepatan digitalisasi tata kelola koperasi.

“Ketika kita berkeinginan agar koperasi kita ini bisa menguasai di sektor produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan yaitu adalah inkubasi koperasi yang masih skala kecil, yang kedua adalah penguatan koperasi yang produksinya sudah skala besar,” ujar Farida.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk OJK dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), berkomitmen memberikan pendampingan, penguatan regulasi, fasilitasi pembiayaan, serta pembinaan kepada koperasi eksisting maupun KDKMP agar mampu tumbuh lebih kompetitif. Sinergi tersebut diharapkan menciptakan ekosistem koperasi yang sehat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Farida optimistis bahwa dukungan kebijakan yang komprehensif akan menjadikan koperasi sebagai motor utama pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

“Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, dan digitalisasi, koperasi diyakini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 8 persen yang merata,” ucap Farida.

Penguatan operasional Koperasi Merah Putih di berbagai daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pelaku usaha lokal, tetapi juga memperluas lapangan kerja, memperkuat rantai pasok sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui model pembangunan yang berlandaskan prinsip gotong royong dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh : Abdul Razak)*

Upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut tidak hanya bertujuan membangun kemandirian ekonomi desa, tetapi juga membuka akses permodalan yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik rentenir yang selama ini menjadi persoalan klasik di pedesaan.

Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal sering kali membuat petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro kesulitan memperoleh modal usaha. Dalam kondisi mendesak, sebagian masyarakat memilih meminjam kepada rentenir karena prosesnya cepat, meskipun harus menanggung bunga yang tinggi. Situasi tersebut kerap menjerat masyarakat dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Hadirnya KDKMP menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Melalui sistem gotong royong dan pengelolaan yang profesional, koperasi diharapkan menjadi sarana pembiayaan yang sehat sekaligus wadah pengembangan usaha masyarakat desa.

Komitmen tersebut tercermin dari berbagai langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah. Di Kabupaten Jember, misalnya, pemerintah daerah menyerahkan 48 kendaraan operasional berupa 23 unit truk dan 25 unit kendaraan pick up untuk mendukung aktivitas KDKMP. Bantuan armada tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat distribusi hasil produksi masyarakat serta memperbesar peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi desa.

Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa koperasi memiliki filosofi utama berupa pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kecil. Menurutnya, filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Karena itu, kehadiran KDKMP diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Fawait juga menekankan bahwa KDKMP tidak dibentuk untuk bersaing dengan pelaku usaha yang telah ada di desa. Sebaliknya, koperasi hadir untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, KDKMP bukan untuk bersaing dengan usaha masyarakat, melainkan hadir untuk memperkuat distribusi dan memperbesar manfaat ekonomi yang diterima warga desa.

Selain membuka akses ekonomi yang lebih luas, koperasi juga berperan menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Jember berencana mendorong kerja sama antara koperasi dan Perum Bulog guna membantu penyerapan hasil panen petani. Melalui mekanisme tersebut, petani memperoleh kepastian pasar sekaligus perlindungan dari fluktuasi harga yang merugikan.

Fawait menjelaskan bahwa apabila penyerapan hasil panen berjalan baik, petani akan mendapatkan harga yang lebih layak dan stabilitas pasar dapat lebih terjaga. Kondisi ini menjadi penting karena kestabilan pendapatan petani akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan pembiayaan mereka. Ketika hasil panen terserap dengan harga yang baik, risiko petani terjebak pinjaman rentenir untuk memenuhi kebutuhan operasional dapat ditekan.

Lebih lanjut, KDKMP juga diproyeksikan menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produk pertanian dan komoditas unggulan desa dapat disalurkan melalui koperasi untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dari program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa karena kebutuhan bahan pangan disuplai dari desa itu sendiri.

Sementara itu, penguatan kelembagaan koperasi juga terus dilakukan di berbagai daerah. Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM secara intensif melakukan pendampingan terhadap 152 unit Koperasi Merah Putih agar mampu dikelola secara profesional dan akuntabel.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Semuel Yogi mengatakan bahwa penguatan kapasitas manajemen menjadi faktor penting dalam keberhasilan koperasi. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan merupakan langkah pendalaman manajemen bagi para pengurus koperasi. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan manajemen keuangan dan organisasi berjalan optimal sesuai dengan pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Penguatan tata kelola tersebut menjadi fondasi penting agar koperasi mampu menjalankan berbagai fungsi ekonomi, termasuk layanan simpan pinjam yang sehat dan terpercaya. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat akan semakin yakin untuk memanfaatkan koperasi sebagai alternatif utama dalam memperoleh pembiayaan usaha dibandingkan meminjam kepada rentenir.

Di Kabupaten Karawang, percepatan operasionalisasi KDKMP juga terus dilakukan. Saat ini telah terbentuk 309 koperasi yang secara bertahap didorong untuk segera beroperasi melalui pembangunan gerai usaha, penguatan kelembagaan, serta kerja sama dengan berbagai mitra usaha dan lembaga keuangan.

Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop UKM Kabupaten Karawang Puguh Tri Hutomo menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan koperasi adalah menjadikannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar seluruh KDKMP memiliki sarana dan prasarana yang memadai, legalitas yang lengkap, serta mampu beroperasi secara profesional.

Keberadaan KDKMP yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan dukungan pemerintah, penguatan tata kelola, serta pengembangan berbagai unit usaha produktif, koperasi dapat menjadi sumber permodalan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Transisi menuju energi bersih menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tuntutan pengurangan emisi karbon, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Dalam hal ini, desa memiliki posisi yang semakin penting. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, desa juga menyimpan potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan yang dapat mendukung kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menilai bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pengembangan energi bersih di tingkat lokal. Menurutnya, koperasi dapat berperan tidak hanya sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang mengelola potensi energi terbarukan di wilayah pedesaan. Ia menjelaskan bahwa banyak desa memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih, mulai dari tenaga surya, biomassa, hingga potensi energi lainnya yang selama ini belum dikelola secara optimal. Dengan kelembagaan koperasi yang kuat, pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dilakukan secara lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

Di samping itu, model koperasi memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses produksi energi. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh investor atau perusahaan besar, tetapi juga langsung dirasakan oleh warga desa. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengembangan energi bersih berbasis koperasi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ketika desa mampu memenuhi sebagian kebutuhan energinya secara mandiri, ketahanan energi nasional akan semakin kuat.

Potensi tersebut semakin relevan mengingat Indonesia memiliki ribuan desa yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik sumber daya yang berbeda-beda. Jika potensi ini mampu dimobilisasi secara sistematis, dampaknya terhadap pembangunan nasional akan sangat signifikan. Pengamat sosial dan pemerhati isu global, Paulus Lubis menilai bahwa transformasi Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Menurutnya, pengembangan energi berbasis masyarakat akan menciptakan sistem yang lebih tangguh dan tidak terlalu bergantung pada pasokan energi terpusat.

Ia memandang bahwa konsep kedaulatan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga mengenai kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber energinya sendiri. Dalam kerangka tersebut, koperasi menjadi wadah yang tepat untuk mengonsolidasikan partisipasi warga sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata. Menurut Paulus, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem yang mendukung partisipasi masyarakat. Dukungan regulasi, akses pembiayaan, dan pendampingan teknis menjadi faktor penting agar koperasi mampu menjalankan peran tersebut secara optimal.

Ia juga menekankan bahwa energi bersih dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi desa. Selain memenuhi kebutuhan listrik lokal, energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong lahirnya berbagai aktivitas ekonomi produktif. Meski demikian, pengembangan energi bersih berbasis koperasi memerlukan dukungan nyata dari berbagai pihak. Dalam konteks itulah peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai fasilitator sekaligus akselerator transformasi energi di tingkat desa. Kebijakan yang tepat akan membantu mempercepat proses adopsi energi terbarukan oleh masyarakat.

Kementerian Koperasi telah memberikan contoh konkret melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya bagi Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai mendorong integrasi antara penguatan koperasi dan pengembangan energi bersih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan sektor swasta merupakan model yang dapat mempercepat perluasan akses energi terbarukan di tingkat desa. Melalui kerja sama tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa gagasan menjadikan koperasi sebagai pusat energi bersih bukan sekadar konsep teoritis. Sejumlah langkah nyata telah mulai dibangun untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan desa berperan lebih besar dalam transisi energi nasional. Apabila model ini berhasil dikembangkan secara luas, desa dapat menjadi simpul penting dalam sistem energi masa depan Indonesia. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendekatan ini juga akan memperkuat ketahanan energi nasional secara lebih merata.

Alhasil, pengembangan energi bersih berbasis koperasi desa menawarkan peluang untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yakni pemerataan pembangunan dan transisi energi. Dengan memanfaatkan potensi lokal serta memperkuat kelembagaan masyarakat, desa dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju ekonomi yang lebih hijau. Karena itu, upaya menjadikan koperasi desa sebagai pusat energi bersih nasional patut mendapat dukungan berkelanjutan. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan energi, Indonesia tidak hanya bergerak menuju kemandirian energi, tetapi juga membangun fondasi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg tetap stabil di tengah meningkatnya tekanan harga energi global sepanjang Juni 2026. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Keputusan tersebut diambil di tengah dinamika pasar energi internasional yang mengalami gejolak akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia. Meski sejumlah produk energi nonsubsidi mengalami penyesuaian harga, pemerintah menegaskan bahwa Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg tetap dipertahankan pada harga yang berlaku saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan harga energi bersubsidi karena hal tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil

Pemerintah menilai stabilitas harga energi bersubsidi memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan harga energi yang tetap terkendali, masyarakat diharapkan dapat mempertahankan aktivitas ekonomi dan produktivitas di tengah ketidakpastian global.

Pertamina Patra Niaga juga memastikan bahwa harga Pertalite tetap berada di level Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi tetap Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga LPG 3 kg juga tidak mengalami perubahan. Kepastian tersebut diberikan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok lainnya.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat pengelolaan subsidi energi agar tetap tepat sasaran. Langkah tersebut mencakup pengawasan distribusi, digitalisasi data penerima manfaat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur energi.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai kebijakan menjaga stabilitas harga energi bersubsidi merupakan langkah penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

“Ketika harga energi pokok dapat dijaga, maka risiko tekanan inflasi terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah juga dapat diminimalkan,” jelasnya.

Pemerintah optimistis kebijakan mempertahankan harga Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg akan membantu menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kebijakan yang terukur dan berpihak kepada rakyat, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, ketahanan energi, dan perlindungan daya beli masyarakat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa mengganggu kesejahteraan masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga energi nasional dengan memastikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan gas elpiji subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah strategis untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global yang masih berfluktuasi. Pemerintah juga memastikan distribusi energi bersubsidi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan, “Untuk BBM subsidi dan elpiji subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” kata Bahlil. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan beban masyarakat meningkat akibat tekanan eksternal. “Pemerintah hadir untuk memastikan rakyat tetap tenang, harga energi subsidi tidak boleh berubah,” ujarnya.

Bahlil berulang kali menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Ia juga menekankan bahwa stabilitas energi menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). “Program MBG harus kita sukseskan karena ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Meski demikian, penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap dilakukan berdasarkan evaluasi berkala oleh Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan keterangan resmi, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp 17.000 per liter dari Rp 12.900 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. “Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator,” ujarnya. Ia menambahkan, “Ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar tetap optimal.”

Pertamina juga memastikan pasokan BBM tetap aman di seluruh jaringan SPBU. “Kami menjamin ketersediaan produk tetap terjaga dan masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Roberth.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial. “Subsidi harus tepat sasaran, tetapi stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama,” demikian ditegaskan dalam pernyataan pemerintah.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap stabilitas ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan kebutuhan energi nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Oleh : Andika Pratama

Keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat kecil yang selama ini sangat bergantung pada energi bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di saat harga energi dunia masih bergejolak akibat ketidakpastian geopolitik internasional, pemerintah memilih untuk mengutamakan perlindungan daya beli masyarakat dibandingkan membebankan kenaikan biaya kepada kelompok rentan. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan nasional.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax memang tidak dapat dihindari karena mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga minyak dunia. Namun, keputusan untuk tidak menaikkan harga Pertalite, Solar subsidi, dan LPG 3 kilogram menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara kebijakan komersial dan kebijakan perlindungan sosial. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh menjadi pihak yang paling terdampak oleh gejolak ekonomi global yang berada di luar kendali mereka. Oleh karena itu, keberlanjutan subsidi energi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama bagi pekerja sektor informal, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi maupun LPG 3 kilogram. Penegasan tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan. Sikap pemerintah ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus meredam kekhawatiran yang sempat muncul setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Kebijakan mempertahankan harga energi bersubsidi memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian nasional. Harga BBM dan LPG merupakan komponen penting dalam aktivitas produksi dan distribusi barang. Ketika harga energi subsidi tetap terjaga, biaya transportasi dan logistik dapat dikendalikan sehingga tekanan inflasi dapat diminimalkan. Kondisi ini sangat penting karena inflasi yang tinggi biasanya paling berat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, menjaga harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram tetap stabil bukan hanya soal energi, melainkan juga bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, keberhasilan kebijakan subsidi tidak hanya ditentukan oleh keputusan mempertahankan harga, tetapi juga oleh efektivitas penyalurannya. Subsidi yang besar harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dalam konteks inilah langkah pengawasan yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi sangat penting. Berbagai upaya pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa BBM subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi melalui praktik penyelewengan distribusi.

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menjelaskan bahwa pengawasan diperkuat melalui pengendalian QR Code pembelian solar subsidi, evaluasi Surat Rekomendasi untuk segmen tertentu, hingga pembentukan gugus tugas pengawasan lapangan. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital dan pengawasan langsung di lapangan menjadi kombinasi yang efektif untuk mengurangi peluang penyalahgunaan.

Upaya penertiban QR Code yang tidak sesuai menjadi langkah penting karena selama ini terdapat indikasi penggunaan identitas kendaraan yang sudah tidak beroperasi untuk memperoleh solar subsidi secara tidak sah. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketika subsidi bocor kepada pihak yang tidak berhak, maka tujuan utama kebijakan perlindungan sosial menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan gugus tugas pengawasan lapangan memperlihatkan pendekatan yang lebih proaktif dalam menjaga distribusi energi bersubsidi. Kehadiran tim gabungan di berbagai daerah dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran lebih cepat sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan konsumen. Pengawasan yang kuat juga akan memperkuat kepercayaan publik bahwa anggaran subsidi yang berasal dari keuangan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pandangan yang disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengenai pentingnya ketahanan energi juga layak menjadi perhatian. Ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kemampuan negara memastikan distribusi yang aman, andal, tepat sasaran, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, sinergi antara DPR, Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci keberhasilan.

Pada akhirnya, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat rentan. Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjaga daya beli dan mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya mereda. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Dengan kombinasi antara keberpihakan pemerintah dan penguatan tata kelola distribusi, subsidi energi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Budiono S. *)

Kebijakan energi selalu menjadi salah satu aspek yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap perubahan harga bahan bakar minyak maupun LPG memiliki dampak langsung terhadap biaya hidup, aktivitas usaha kecil, biaya transportasi, hingga tingkat inflasi nasional. Karena itu, keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi di tengah tekanan harga minyak dunia menjadi kabar penting bagi masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli rakyat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terpelihara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sektor energi nasional. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau meskipun kondisi global sedang menghadapi berbagai tantangan.

Keputusan mempertahankan harga energi bersubsidi menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap biaya penyediaan energi. Dalam kondisi seperti ini, banyak negara memilih melakukan penyesuaian harga untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran negara. Namun Indonesia mengambil pendekatan yang lebih berimbang dengan tetap melindungi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan melalui skema subsidi yang terarah dan terukur.

Bahlil juga menegaskan bahwa arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara saat ini berlandaskan pada kepentingan rakyat dan negara. Saat ini pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan energi yang berpihak kepada rakyat merupakan bagian dari implementasi amanat konstitusi yang menempatkan kekayaan alam untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan BBM subsidi dan LPG subsidi memiliki arti penting bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kelompok pengguna terbesar berasal dari kalangan menengah ke bawah, pelaku UMKM, nelayan, petani, hingga sektor transportasi umum. Stabilitas harga energi bagi kelompok tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan mereka menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari dan mempertahankan pendapatan keluarga.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa pemerintah membedakan secara jelas antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi. Ia menjelaskan bahwa harga energi bersubsidi tetap mendapat dukungan pemerintah sehingga tidak mengalami perubahan. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan mekanisme keekonomian yang berlaku.

Penjelasan tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenaikan harga Pertamax tidak berarti seluruh jenis bahan bakar mengalami kenaikan. Pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite, Biosolar, dan LPG subsidi sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, dampak langsung terhadap mayoritas masyarakat dapat diminimalkan.

Di tengah kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter, pemerintah tetap menjaga harga Pertalite pada level Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter. Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh energi dengan harga yang terjangkau. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa subsidi energi masih menjadi instrumen penting dalam kebijakan ekonomi nasional.

Kebijakan mempertahankan harga subsidi juga memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak pelaku usaha yang bergantung pada biaya transportasi dan distribusi yang stabil untuk menjaga harga produk mereka tetap kompetitif. Dengan tidak naiknya harga BBM subsidi, tekanan biaya operasional dapat ditekan sehingga usaha rakyat tetap memiliki ruang untuk berkembang.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan bahwa Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang secara prinsip mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Ia menjelaskan bahwa pemerintah selama beberapa waktu sebelumnya telah menahan kenaikan harga guna mengurangi tekanan terhadap masyarakat. Namun seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus ditanggung, penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi akhirnya menjadi pilihan yang sulit dihindari.

Menurut Fahmy, langkah mempertahankan harga subsidi sambil menyesuaikan harga BBM nonsubsidi merupakan upaya untuk mengurangi tekanan terhadap APBN tanpa mengorbankan perlindungan sosial. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah tetap menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan kelompok masyarakat rentan tidak terkena dampak langsung. Dengan demikian, manfaat subsidi dapat tetap difokuskan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi semakin menegaskan pentingnya upaya pemerintah dalam menjaga ketepatan sasaran penyaluran subsidi. Melalui penguatan tata kelola dan pengawasan distribusi yang terus dilakukan, pemerintah berupaya memastikan manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak sekaligus menjaga keberlanjutan kebijakan energi nasional.

Kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat luas. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pemerintah berupaya menjaga agar dapur rakyat tetap aman dan biaya hidup tetap terkendali. Melalui kombinasi antara pengelolaan fiskal yang hati-hati, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pengawasan yang kuat terhadap distribusi subsidi, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat energi terjangkau dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh fasilitas pendidikan dapat selesai sesuai jadwal dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai langkah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembangunan, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan di lapangan.

“Koordinasi dengan Danantara dilakukan hampir setiap hari. Apabila ditemukan kendala pendanaan maupun persoalan lain di lapangan, kami segera mencarikan jalan keluar agar proses pembangunan tetap berjalan lancar. Saat ini para kontraktor juga semakin yakin dan mempercepat pekerjaan demi memenuhi target yang telah ditetapkan,” ujar Dody.

Menurutnya, waktu pelaksanaan yang terbatas menjadi tantangan terbesar dalam proyek tersebut. Karena itu, pengawasan dilakukan secara intensif setiap hari dengan melibatkan berbagai pihak agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

Data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU per 4 Juni 2026 menunjukkan rata-rata progres fisik pembangunan di 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai 71,13 persen. Sebanyak 12 lokasi bahkan telah masuk kategori zona hijau karena progres pembangunannya melampaui 80 persen.

Beberapa daerah yang mencatat capaian pembangunan tertinggi antara lain Kota Semarang dengan progres 86,58 persen, Kabupaten Sragen 86,09 persen, Kota Bengkulu 85,77 persen, Kota Medan 85,69 persen, serta Kabupaten Sidenreng Rappang 84,83 persen. Untuk mempercepat penyelesaian proyek yang ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, pemerintah mengerahkan sekitar 78.113 tenaga kerja dan menambah dukungan personel TNI di sejumlah lokasi yang membutuhkan percepatan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kemensos terus memperkuat implementasi Program Sekolah Rakyat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun perluasan jangkauan peserta didik.

“Kami terus melakukan pembenahan internal dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja dan dukungan anggaran bersama Kementerian PU, agar gedung permanen Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan mampu menampung lebih dari seribu siswa,” kata Gus Ipul.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Kemensos juga aktif menjangkau anak-anak yang putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Sekolah Rakyat diperkirakan akan melayani lebih dari 47 ribu siswa pada tahun ajaran ini dan diharapkan mampu memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus menunjukkan kemajuan nyata. Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional kini memasuki fase penting dengan percepatan pembangunan gedung permanen di berbagai daerah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang layak, modern, dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia, sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dipercepat agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Menurut Presiden, pendidikan merupakan instrumen paling penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Saya minta pembangunan Sekolah Rakyat dipercepat. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan akses pendidikan yang terbaik dan fasilitas yang memadai,” ujar Presiden.

“Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, negara hadir memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak Indonesia untuk berkembang dan mencapai cita-citanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa saat ini pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen sedang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia dan sebagian besar telah menunjukkan progres yang signifikan.

“Sekarang sedang dibangun gedung permanen Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden. Ada 93 titik yang sedang berproses dan beberapa di antaranya sudah mendekati tahap penyelesaian,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah menargetkan seluruh pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tahun ajaran baru sehingga pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Target penyelesaian pembangunan pada 93 titik pembangunan gedung Sekolah Rakyat terus kami percepat agar pada tahun ajaran 2026/2027 dapat segera dimanfaatkan untuk proses pembelajaran,” ujarnya.

Menurut Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat permanen memiliki karakter yang berbeda dibandingkan fasilitas sementara karena dibangun dalam kawasan pendidikan yang lebih luas dan mampu menampung lebih banyak peserta didik.

“Sekolah Rakyat permanen bukan versi lebih besar dari Sekolah Rakyat sementara. Ini institusi yang berbeda dan tuntutannya juga berbeda,” pungkasnya.

---

Oleh: Sagara Pratama

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif menjelang satu tahun pelaksanaan proses pembelajaran pada Juli 2026. Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan di berbagai daerah Indonesia. Selain berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga mempercepat pembangunan gedung dan infrastruktur permanen guna mendukung keberlanjutan program tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa berbagai capaian Sekolah Rakyat telah dilaporkan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dipercayakan kepada Kementerian Sosial. Menurutnya, hasil yang dicapai selama hampir satu tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak hanya kemampuan akademik siswa yang meningkat, tetapi juga karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar mereka mengalami perubahan yang signifikan.

Pemerintah saat ini terus melakukan konsolidasi dan penguatan sumber daya, baik dari sisi tenaga pendidik, anggaran, maupun kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang nantinya mampu menampung lebih dari seribu siswa di setiap lokasi. Kehadiran gedung permanen dinilai penting agar program ini memiliki fondasi yang kuat dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Hingga pertengahan 2026, sebanyak 93 titik pembangunan gedung permanen telah memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, tujuh lokasi masih berada dalam proses lelang dan empat lokasi lainnya dalam tahap persiapan. Pemerintah menargetkan seluruh 104 titik pembangunan dapat diselesaikan pada tahun ini. Setelah itu, pembangunan tahap berikutnya akan dimulai pada akhir tahun dengan target penyelesaian pada 2027.

Target jangka menengah pemerintah adalah menghadirkan sekitar 200 gedung permanen Sekolah Rakyat yang dapat beroperasi pada tahun 2027. Dengan jumlah tersebut, semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah.

Selain pembangunan fisik, Kementerian Sosial juga terus memperluas penjangkauan calon peserta didik melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penjangkauan difokuskan kepada anak-anak yang berpotensi putus sekolah, sudah putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun mereka yang masih ditemukan berada di jalan saat jam belajar berlangsung.

Dalam proses tersebut, pemerintah menemukan lebih dari 400 anak yang masih beraktivitas di jalanan. Tim Kementerian Sosial kemudian mendatangi rumah mereka untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan dan mengajak mereka bergabung ke Sekolah Rakyat. Pendekatan langsung kepada keluarga dinilai efektif untuk memastikan anak-anak tersebut kembali memperoleh kesempatan belajar.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, Sekolah Rakyat diperkirakan mampu menampung sekitar 32 ribu siswa baru pada tahun ini. Jika digabungkan dengan sekitar 15 ribu siswa yang telah mengikuti pembelajaran sebelumnya, maka jumlah peserta didik yang belajar di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini diperkirakan mencapai lebih dari 47 ribu siswa.

Hingga saat ini, proses penjangkauan yang dilakukan bersama pemerintah daerah telah menjangkau lebih dari 42 ribu siswa. Menariknya, jumlah pendaftar pada jenjang SMP dan SMA bahkan telah melampaui kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program ini. Sementara itu, pada jenjang SD masih tersedia sekitar tiga ribu kursi yang belum terisi sehingga pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk menjaring peserta didik tambahan.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut selesai pada 20 Juni 2026. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 58 persen dan terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menjelaskan bahwa optimisme penyelesaian proyek didasarkan pada laju pekerjaan yang rata-rata mencapai lebih dari 2,5 persen per hari. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, jumlah tenaga kerja yang terlibat juga ditingkatkan dari sekitar 900 orang menjadi 1.300 orang.

Meski mengejar target waktu, pemerintah menegaskan bahwa kualitas bangunan dan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama. Percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu konstruksi maupun standar keselamatan para pekerja. Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi terus dilakukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mengawal seluruh proses pembangunan hingga selesai. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat diharapkan dapat memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Keberhasilan Program Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program pendidikan semata, tetapi juga instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pembangunan gedung permanen yang terus dipercepat, penjangkauan peserta didik yang semakin luas, serta dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik.

*) Pemerhati Kebijakan Publik