Kalteng – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah saat ini memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak termasuk dengan masyarakat serta 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari sembilan provinsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago saat memimpin rakor penanganan Karhutla yang melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan terkait dan pemerintah daerah di Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Menurut Menkopolhukam momentum ini penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki potensi tingkat kerawanan tinggi.

Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pencegahan maupun pemadaman Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, jabatan, kehormatan pribadi, hingga tanggung jawab hukum.

“Ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama. Yaitu tanggung jawab moral pada manusia dan alam, tanggung jawab kita pada jabatan dan pada kehormatan pribadi masing-masing, dan tanggung jawab hukum yang diatur oleh negara,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenkopolkam Purwito H.W. mengungkapkan, pemerintah ingin memastikan para pemegang HGU dan perizinan berusaha memahami kondisi Karhutla sekaligus menjalankan kewajibannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing.

“Kami berharap semua pihak berkomitmen bersama untuk menangani dan mencegah Karhutla sehingga dapat segera dilaksanakan di lapangan secara bersama – sama,” ujar Purwito.

Sementara itu, PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM terus memperkuat dukungan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah titik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat.

Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (“MIND ID”) Maroef Sjamsoeddin mengatakan penanganan bencana Karhutla membutuhkan kepedulian dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat.

“Sejak 24 Agustus 2026, INALUM bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, unsur pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat setempat dalam pengendalian dan pemadaman pada sejumlah titik api. Upaya tersebut terus diperkuat mengingat sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang memiliki karakteristik khusus, dimana api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan pemantauan, penyisiran, dan pendinginan secara berkelanjutan”, jelas Maroef.

“Langkah ini merupakan bentuk sinergitas dan upaya bersama dengan pihak terkait termasuk masyarakat dalam mempercepat pengendalian titik api sekaligus membantu mengurangi risiko kesehatan dan gangguan terhadap aktivitas yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.

“Selain dukungan personel, penguatan penanganan di lokasi juga dilakukan melalui penyediaan berbagai perlengkapan pemadaman dan peralatan keselamatan serta dukungan medis untuk para relawan maupun para Masyarakat yang terdampak”, tutupnya.

Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja, termasuk menelusuri keterlibatan korporasi di balik kebakaran yang kemudian beralih fungsi menjadi lahan perkebunan.

Presiden bahkan meminta Kapolri segera menyampaikan nama-nama korporasi yang tengah diproses, termasuk delapan perusahaan yang telah masuk proses hukum dan 18 perusahaan yang masih didalami. Dia juga membuka kemungkinan pencabutan seluruh perizinan perusahaan yang terbukti terlibat, termasuk hak guna usaha (HGU).

”Saya minta Kapolri segera sampaikan ke saya nama-nama korporasi itu. Yang delapan maupun yang 18,” ujar Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas Penanganan Bencana Alam Gempa NTT, Erupsi Anak Gunung Krakatau, dan Perkembangan Penanganan Karhutla bersama para kepala daerah, secara virtual, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).

Presiden Prabowo juga meminta Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, Prabowo mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas hingga mencabut seluruh perizinan yang dimiliki perusahaan, termasuk HGU.

“Dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, Menteri ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh. Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, dugaan pembakaran yang kemudian diikuti dengan perubahan fungsi lahan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.

“Ini sudah kelewatan. Dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan jumlah penangkapan. Kapolri melaporkan terdapat 200 laporan polisi terkait karhutla yang saat ini sedang diproses. Dari perkara tersebut, sebanyak 138 tersangka telah diamankan.

“Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan. 119 sengaja dan 18 lalai,” ujar Sigit.

Kapolri menambahkan bahwa Polri juga tengah mendalami keterlibatan 18 perusahaan lainnya. Di sisi lain, terdapat 42 perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Menurut Sigit, perusahaan-perusahaan tersebut masih didalami untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam aktivitas mereka.

“Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana maka akan kami proses. Jadi angka ini akan terus bergerak, Bapak, bertambah sesuai dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” jelasnya. [*]

​Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan mencatatkan keberhasilan signifikan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berkat solidnya kolaborasi lintas sektor, luas area karhutla berhasil ditekan drastis dari sekitar 38.310 hektare menjadi kurang lebih 200 hektare.

​”Indikasi luasan yang terbakar kurang lebih 38.310 hektare. Dan sekarang Alhamdulillah tinggal kurang lebih 200 hektare lahan kita yang masih terbakar,” ujar Gubernur Ria Norsan.

​Penurunan tajam ini juga terlihat dari jumlah titik api (hotspot) yang merosot drastis dari sebelumnya lebih dari 2.000 titik menjadi sekitar 156 titik saja di wilayah Kalimantan Barat.

​Gubernur Ria Norsan, mengapresiasi kerja keras dan sinergi seluruh pihak yang terlibat di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terus melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran di berbagai daerah.

“Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, relawan, mahasiswa, dan semua elemen masyarakat,” kata Gubernur Ria Norsan.

​Meski tren karhutla berhasil ditekan secara masif, Gubernur menegaskan bahwa posko-posko siaga tetap beroperasi dan upaya pemadaman di sisa titik api terus diintensifkan.

“Seluruh pemerintah daerah dan tim gabungan tidak mengendurkan upaya penanganan karena kebakaran masih terjadi di sejumlah kawasan, terutama wilayah yang belum mendapatkan hujan,” tuturnya.

Selain itu, langkah preventif dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap tetap menjadi prioritas utama guna mencegah potensi perluasan kembali area terbakar.

​Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berkomitmen untuk memperkuat sistem mitigasi dini serta mengoptimalkan kesiagaan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Kalimantan Barat yang bebas dari bencana asap. [-RWA]

JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan dukungan seluruh elemen dengan mengedepankan mitigasi, transparansi, dan penegakan hukum secara tegas. Di tengah meluasnya dampak kebakaran di sejumlah wilayah, polemik dan sikap saling menyalahkan dinilai tidak menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kerja terpadu pusat dan daerah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah menangani 200 laporan terkait dugaan tindak pidana karhutla. Sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas 119 kasus yang dilakukan dengan sengaja dan 19 karena kelalaian.

“Kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian,” kata Listyo.

Penindakan tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman dan mitigasi di lapangan. Aparat juga menelusuri pertanggungjawaban hukum, termasuk terhadap korporasi yang diduga berkaitan dengan kebakaran.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah tersebut, dan mengingatkan proses penegakan hukum harus berbasis bukti, transparan, dan perkembangannya terbuka kepada masyarakat.

“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujar Puan.

Menurutnya, prioritas utama tetap keselamatan masyarakat. Asap karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, daerah, aparat, pengelola kawasan dan masyarakat perlu diperkuat tanpa terjebak saling menyalahkan.

Dukungan terhadap penguatan penanganan juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bergerak, sembari meminta dukungan sarana, anggaran, kesehatan dan operasional pemadaman terus diperkuat.

“Saya apresiasi pemerintah pusat atas apa yang sudah diberikan. Apa-apa saja yang diberikan perlu dijelaskan secara transparan agar bantuan-bantuan pemerintah pusat bisa terkontrol dengan baik dan berfungsi dengan baik,” katanya.

Langkah pemerintah yang memadukan operasi pemadaman, penguatan koordinasi pusat-daerah, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum menunjukkan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan kolaborasi dan penyelesaian konkret dibandingkan saling menyalahkan di tengah upaya pemerintah mengendalikan karhutla.

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini dan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah antisipatif menghadapi fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada September 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi kering yang masih dominan, pengaruh El Niño, serta tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan perlu menjadi perhatian bersama. BMKG memprediksi El Niño masih bertahan hingga awal 2027, sementara peluang hujan alami di sejumlah wilayah masih terbatas.

“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal.

Untuk memperkuat mitigasi, BMKG terus menyediakan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Dukungan juga diberikan melalui OMC yang dilaksanakan bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

“BMKG siap terus memberikan dukungan informasi, peringatan dini, dan layanan OMC berbasis kondisi atmosfer terkini,” kata Faisal. Menurutnya, penguatan informasi tersebut diharapkan membuat koordinasi dan mitigasi karhutla semakin cepat dan tepat sasaran.

Efektivitas pendekatan kolaboratif tersebut mulai terlihat di sejumlah daerah. Di Jawa Timur, OMC yang dilaksanakan bersama BMKG, Kementerian Kehutanan, BPBD, dan unsur terkait berhasil memicu hujan ringan hingga sedang di 11 titik pada enam kabupaten sasaran prioritas.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi hasil tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menekan risiko karhutla dan kekeringan.

“Alhamdulillah, pelaksanaan OMC menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pemantauan melalui perangkat ARG, hujan terpantau turun di 11 titik pada enam kabupaten yang menjadi wilayah sasaran prioritas,” ungkap Khofifah.

Penguatan peringatan dini, pemantauan atmosfer secara real-time, dan OMC menunjukkan langkah mitigasi karhutla semakin diarahkan pada pencegahan yang terukur. Sinergi lintas sektor ini menjadi modal penting untuk melindungi masyarakat, menjaga kualitas udara, dan menekan dampak karhutla selama puncak musim kemarau.

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap anak dan perempuan sangat rentan. Anak, terutama bayi dan balita, merupakan kelompok yang sangat rentan dalam situasi karhutla. Kualitas udara yang memburuk akibat asap dapat berdampak pada organ pernapasan, sistem kekebalan tubuh, hingga fungsi kognitif anak.

Hingga saat ini Kementerian Kesehatan mencatat adanya 50.891 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026, di mana 12.600 kasus di antaranya dialami oleh balita.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa pemenuhan hak, kesehatan, dan perlindungan anak adalah kewajiban mutlak dalam setiap fase penanganan karhutla, baik darurat maupun pemulihan.

Pemerintah berfokus mencegah risiko sekunder pada anak di tempat pengungsian, seperti potensi terpisah dari orang tua, penelantaran, eksploitasi, hingga kebutuhan dukungan psikososial.

“Bencana karhutla bukan sekadar soal angka atau luas lahan yang terbakar, ini tentang napas dan masa depan anak-anak kita. Jika keselamatan dan kepentingan terbaik anak diabaikan dalam penanganan bencana, kita sedang membiarkan hak-hak dasar mereka tercederai,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, keselamatan, dan hak-hak dasar anak secara langsung.

“Kita harus memastikan keselamatan, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam setiap respons karhutla. Melindungi anak dalam situasi krisis bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak kita bersama,” kata Arifah Fauzi.

Kondisi darurat karhutla mengganggu aktivitas pendidikan, membatasi ruang bermain, serta menghambat akses anak terhadap layanan dasar. Anak tidak boleh menjadi korban yang tidak terlihat dalam setiap bencana.

Lebih lanjut Arifah Fauzi menegaskan bahwa pemerintah melakukan penguatan protokol perlindungan anak dalam penanganan karhutla melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah tersebut mencakup penguatan sistem peringatan dini dan pendataan kelompok rentan, keberlanjutan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan dan pengungsian yang ramah anak, serta penguatan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

Jakarta – Pemerintah meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan aparat gabungan di sejumlah wilayah rawan. Fokus pengamanan diarahkan pada pendekatan pencegahan yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, penguatan deteksi dini, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi titik api sejak dini.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong perubahan penanganan karhutla dari pola reaktif menuju multi-approach policing yang menggabungkan prediksi, pencegahan, teknologi, keterlibatan masyarakat, pendekatan ekologi, respons kedaruratan, penegakan hukum, hingga komunikasi krisis.

Strategi tersebut disampaikan dalam pembekalan kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta.

Personel tersebut akan ditugaskan selama 10 hari di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, sebanyak 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan.

“Jangan hanya datang untuk penyuluhan. Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan apa yang masih kurang,” tegas Dedi.

Polri juga mendorong penerapan predictive policing dengan mengintegrasikan data hotspot, cuaca, muka air tanah, kondisi gambut, riwayat kebakaran, serta pemanfaatan drone, satelit, dan artificial intelligence. Data tersebut digunakan untuk menentukan wilayah prioritas sekaligus menggerakkan sumber daya lebih awal.

Langkah preventif juga diperkuat TNI dengan mengerahkan 1.482 personel sebagai penyuluh karhutla. Mereka bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat, mendorong pembukaan lahan tanpa bakar, serta mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

“Pengerahan Tim Penyuluh menjadi bagian dari langkah TNI dalam mendukung penanganan Karhutla secara terpadu,” demikian keterangan Puspen TNI.

“Para personel bertugas membantu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya terkait pencegahan serta penanganan Karhutla di wilayah masing-masing,” lanjut Puspen.

Penguatan pencegahan menjadi penting mengingat terdapat setidaknya 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare di 38 provinsi.

Karena itu, aparat di lapangan diarahkan memperkuat koordinasi dengan masyarakat, mempercepat pelaporan titik asap, serta memastikan potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak awal.

“Deteksi dini, pencegahan sejak dini, lapor cepat, dan quick reaction dalam menangani karhutla secara terpadu merupakan kunci untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya hutan Indonesia,” lanjut keterangan Puspen TNI.

Penguatan edukasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aparat kewilayahan ikut membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan serta mencegah praktik pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak fenomena El Nino. Pengawasan terhadap pengelolaan lahan dan penegakan hukum diperketat, sementara BMKG memperkuat mitigasi melalui pemantauan cuaca, hotspot, kualitas udara hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan ancaman karhutla masih perlu diwaspadai karena kondisi saat ini belum mencapai puncak El Nino. Penanganan yang tidak tepat dinilai dapat membuat kebakaran terus meningkat.

“Hal yang tadi saya sampaikan bahwa ini kita belum sampai ke puncak. Maka ini akan terus bergelombang, bisa naik terus apabila kita menanganinya kurang tepat,” kata Djamari.

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sejumlah dugaan pelanggaran yang memicu kebakaran, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian, kini mulai diproses hukum.

“Itu yang kami tangani dan kami sampaikan semua, dan kami akan lakukan kegiatan itu. Bahkan beberapa dari yang kita lihat itu, dari pelanggaran-pelanggaran ini pun, sudah mulai diproses hukum, berjalan,” ucap Djamari.

Pemerintah turut menghentikan sementara ketentuan daerah berbasis kearifan lokal yang sebelumnya memungkinkan pembakaran lahan dengan batas maksimal dua hektare.

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan September masih menjadi fase kritis karhutla. Kondisi kering masih dominan, sementara hotspot dan sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal.

Untuk mendukung penanganan di lapangan, BMKG menjalankan OMC bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait lainnya.

“OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelas Faisal.

BMKG juga memperkuat layanan informasi cuaca dan iklim, pemantauan kualitas udara, serta peringatan dini. Langkah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat di daerah untuk menentukan upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran secara lebih cepat.

BMKG memperkirakan El Nino masih bertahan hingga awal 2027 sehingga kewaspadaan dan koordinasi lintas instansi terus diperkuat.**

JAKARTA — Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memperkuat kolaborasi nasional dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan, pencegahan dini, edukasi masyarakat, serta penegakan aturan secara terpadu.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyambut positif terbitnya Inpres tersebut. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menilai penguatan arahan pemerintah menjadi langkah penting untuk menyatukan tindakan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko karhutla.

“GAPKI mengapresiasi arahan Pemerintah melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2026. Pencegahan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan sekaligus kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak. Pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Karena itu, semangat gotong royong, koordinasi, dan kepedulian bersama perlu terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

“Yang perlu terus kita perkuat adalah semangat gotong royong, koordinasi, dan kepedulian bersama agar potensi kebakaran dapat dicegah sedini mungkin,” katanya.

GAPKI juga mendukung penegasan mengenai penerapan kearifan lokal dalam pembukaan lahan yang harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan sesuai ketentuan. Kejelasan tersebut dinilai penting agar penghormatan terhadap kearifan lokal tetap berjalan seiring dengan komitmen mencegah karhutla.

Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, Polri memperkuat pendekatan preventif dan prediktif melalui multi-approach policing. Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong pemanfaatan data hotspot, cuaca, kondisi gambut, riwayat kebakaran, serta teknologi drone, satelit, dan kecerdasan buatan untuk memetakan wilayah rawan dan melakukan pencegahan sebelum kebakaran meluas.

Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua juga ditugaskan ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur untuk memperkuat edukasi sekaligus melakukan evaluasi penanganan karhutla di lapangan.

Sinergi diperkuat TNI dengan mengerahkan 1.482 personel sebagai penyuluh untuk mengedukasi masyarakat, mendorong pembukaan lahan tanpa bakar, dan mendeteksi potensi karhutla sejak dini.

“Deteksi dini, pencegahan sejak dini, lapor cepat, dan quick reaction dalam menangani karhutla secara terpadu merupakan kunci untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya hutan Indonesia,” demikian keterangan Puspen TNI.

GAPKI menegaskan komitmennya mendukung implementasi Inpres melalui penerapan pembukaan lahan tanpa membakar (zero burning), kesiapan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat.

“Tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendiri. Semakin kuat kolaborasi antara Pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat, semakin besar kemampuan kita untuk mencegah kebakaran sebelum meluas,” kata Eddy.

Implementasi Inpres Nomor 11 Tahun 2026 secara konsisten diharapkan semakin memperkuat kolaborasi nasional dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

JAYAPURA — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang dapat terjadi selama periode musim kering. Penguatan langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar pencegahan, pemantauan, hingga penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan terarah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait. Sinergi ini diarahkan untuk memastikan potensi karhutla dapat diantisipasi sejak dini sekaligus mempercepat respons apabila muncul titik api di wilayah Papua.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai kesiapan sejak awal penting karena kondisi musim kering pada Agustus hingga November berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Pemantauan lapangan juga diperlukan untuk mengenali titik-titik yang memiliki kerawanan sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api berkembang.

“Karena itu, hari ini kita mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dan berkolaborasi,” ujar Matius D. Fakhiri.

Selain kondisi cuaca, aktivitas pembukaan lahan menjadi perhatian dalam upaya pencegahan. Pemerintah daerah mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan metode pembukaan lahan yang lebih aman sehingga potensi munculnya sumber api dapat ditekan.

“Saya minta semua pihak, dari masyarakat hingga pengusaha, tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Bisa dengan cara lain, seperti dikubur atau metode alternatif lainnya,” tegas Matius D. Fakhiri.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui dukungan TNI dan Polri yang memiliki sumber daya serta sarana pendukung untuk membantu penanganan di lapangan. Peralatan seperti mobil water cannon dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman sekaligus membantu distribusi air apabila kekeringan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kesiapan TNI dan Polri sangat penting. Mereka bisa berada di garis terdepan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kebakaran jika terjadi,” tambah Matius D. Fakhiri.

Koordinasi Forkopimda turut membuka ruang pertukaran informasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kesamaan informasi dan pola penanganan dinilai penting agar respons terhadap potensi karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung hingga tingkat daerah.

Pemerintah Provinsi Papua juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan pencegahan yang melengkapi kesiapan aparat dan pemerintah.

“Ini tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari,” pungkas Matius D. Fakhiri.

Dengan koordinasi lintas sektor yang diperkuat sejak dini, pemerintah daerah berharap potensi karhutla dan dampak kekeringan dapat diminimalkan. Kesiapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas masyarakat dan pembangunan di Papua tetap berjalan aman selama periode musim kering. (*)