Kategori: Uncategorized

  • Spam Judi Daring dan Perlunya Resiliensi Media Digital

    *) Oleh : Dian Amanda Sasmi

    Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Di satu sisi, kemajuan tersebut membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, mempercepat arus komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran konten ilegal, termasuk promosi judi daring yang kini berkembang melalui berbagai modus.

    Mencermati perkembangan digital sepanjang 2026, munculnya pola baru berupa penyebaran spam promosi judi daring di kolom komentar media sosial milik media massa, instansi pemerintah, tokoh publik, hingga kreator konten. Fenomena tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga mengancam kualitas ruang informasi digital. Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan resiliensi media digital sebagai bagian penting dari strategi menjaga ekosistem digital nasional yang sehat, aman, dan produktif.

    Pemerintah memandang bahwa perang melawan judi daring tidak lagi cukup dilakukan melalui pemblokiran situs web semata. Seiring berkembangnya teknologi, pelaku kejahatan digital terus mengubah pola operasinya dengan memanfaatkan algoritma media sosial, jaringan bot otomatis, hingga kolom komentar pada akun-akun yang memiliki jangkauan publik tinggi. Modus tersebut memungkinkan promosi perjudian menjangkau jutaan pengguna tanpa harus membangun platform sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ruang digital kini semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah, platform digital, media massa, serta masyarakat sebagai pengguna internet.

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, lonjakan spam promosi judi daring yang terjadi pada pertengahan 2026 menunjukkan bahwa pelaku kejahatan digital terus mencari celah baru untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat koordinasi dengan berbagai platform digital agar sistem moderasi, deteksi akun bot, serta penyaringan komentar dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah juga membentuk tim bersama dengan Meta untuk mempercepat penanganan spam promosi judi daring yang banyak ditemukan pada Instagram dan Facebook. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi membangun ruang digital yang lebih aman tanpa mengurangi kebebasan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial secara produktif.

    Selain memperkuat kolaborasi dengan platform digital, pemerintah juga meningkatkan intensitas penindakan terhadap konten perjudian. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa selama periode 1–28 Juni 2026 pemerintah telah menangani lebih dari 126 ribu konten bermuatan judi daring di berbagai platform digital. Secara keseluruhan, jutaan konten perjudian telah diputus aksesnya dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga ruang digital nasional. Menurut Alexander, keberhasilan pemberantasan judi daring tidak hanya bergantung pada kemampuan memblokir konten, tetapi juga pada kecepatan mendeteksi pola penyebaran baru yang terus berubah mengikuti perkembangan teknologi digital.

    Dalam konteks tersebut, media digital memiliki posisi yang semakin strategis. Media tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi salah satu benteng utama dalam menjaga kualitas ruang publik digital. Pemerintah memandang bahwa resiliensi media harus dibangun melalui kemampuan mempertahankan standar jurnalistik, memperkuat sistem moderasi, meningkatkan keamanan siber, serta menjaga kredibilitas informasi di tengah derasnya arus konten yang diproduksi secara otomatis. Ketika akun media menjadi sasaran spam promosi judi daring, tantangan yang dihadapi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga perlindungan terhadap kepercayaan publik yang menjadi modal utama industri media.

    Penguatan resiliensi media menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan ruang digital di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Pemanfaatan AI telah membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa semakin masifnya penyebaran konten ilegal melalui otomatisasi akun bot, jaringan spam, hingga promosi judi daring. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab untuk memperkuat sistem deteksi dini, mempercepat penindakan terhadap aktivitas digital yang melanggar hukum, serta meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap berbagai ancaman yang terus berkembang.

    Penguatan ketahanan ruang digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada regulasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga kolaborasi yang erat antara pemerintah, platform digital, media, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk membangun tata kelola informasi yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman siber sekaligus menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Dengan penguatan resiliensi media, peningkatan literasi digital, serta optimalisasi teknologi AI yang berorientasi pada kepentingan publik, Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di ruang siber sekaligus memastikan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 

    )* Penulis merupakan pengamat kebijakan dalam negeri

  • Sekolah Rakyat Hadir Menyambut Tahun Ajaran Baru bagi Peserta Didik

    Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 telah dipersiapkan secara menyeluruh agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aman dan optimal. Persiapan tersebut meliputi kesiapan sarana dan prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, hingga penguatan karakter di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mendukung pengembangan program dengan meningkatkan kapasitas penerimaan siswa.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh kepala Sekolah Rakyat menyusun pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara matang untuk mengantisipasi berbagai tantangan selama masa transisi menuju Sekolah Rakyat permanen. Menurutnya, setiap sekolah harus memiliki perencanaan, pengawasan, serta evaluasi yang terstruktur agar seluruh tahapan berjalan sesuai target.

    “Setiap kepala sekolah harus memberikan perhatian penuh pada penyusunan rencana kerja sekaligus menyiapkan sistem pengawasan dan evaluasi sehingga seluruh proses dapat berjalan secara menyeluruh,” ujar Gus Ipul.

    Ia menjelaskan bahwa kesiapan sekolah mencakup fasilitas pendukung, kesiapan peserta didik, serta guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan fasilitas lainnya telah tersedia sebelum MPLS dimulai. Kegiatan MPLS dijadwalkan berlangsung pada 14–31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 sebelum proses belajar mengajar berlangsung.

    “Rangkaian ini bertujuan mempersiapkan siswa dari sisi fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik agar mampu mengikuti kurikulum Sekolah Rakyat dengan baik,” katanya.

    Selain aspek akademik, pemerintah menegaskan pentingnya pembentukan karakter. Gus Ipul memastikan tidak ada toleransi terhadap perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi dan radikalisme di lingkungan Sekolah Rakyat.

    “Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan fisik atau kekerasan seksual akan langsung diberhentikan tanpa melalui peringatan,” tegasnya.

    Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Taruna Nusantara untuk memperkuat pengelolaan sekolah berasrama dan memastikan penanganan pengaduan dilakukan sesuai prosedur. Gus Ipul turut mengingatkan seluruh pengelola agar menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan secara akuntabel.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pada tahun pertama terdapat 470 calon peserta didik, dengan 408 siswa dinyatakan lolos seleksi, termasuk 190 penerima Kartu Jakarta Pintar. Pemprov juga akan mengkaji penambahan kapasitas hingga sekitar 1.000 siswa sesuai harapan Presiden.

    “Kami siap menyiapkan lokasi yang memungkinkan untuk pengembangan sekolah berasrama sehingga lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ujar Pramono.

  • Tahun Ajaran Baru, Sekolah Rakyat Dipastikan Berorientasi pada Akademik dan Karakter

    JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan kesiapan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 melalui pembekalan daring kepada 191 Kepala Sekolah Rakyat, terdiri atas 166 kepala sekolah di titik eksisting dan 25 kepala sekolah di titik baru beberapa waktu lalu.

    Sebelum menyampaikan arahannya, Gus Ipul memaparkan hasil survei terhadap 174 kepala Sekolah Rakyat yang menggambarkan optimisme tinggi menjelang MPLS, dengan tingkat kesiapan mental mencapai 8,95 dari skala 10 dan keyakinan pengambilan keputusan pada angka 8,74. Sebanyak 72 persen responden bahkan memandang penugasan di Sekolah Rakyat sebagai tantangan yang memacu semangat, sementara 94 persen menyatakan telah memiliki orientasi kepemimpinan jangka panjang.

    Menanggapi sejumlah kebutuhan lapangan yang masih perlu dilengkapi, seperti tambahan tenaga pendidik dan kejelasan anggaran, Gus Ipul memastikan seluruh masukan menjadi perhatian serius Kementerian Sosial bersama satuan kerja terkait.

    “Masalah harus dihadapi, jangan takut kekurangan masalah. Itu tanda negara sedang mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita semua,” ujarnya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak diukur dari lahirnya segelintir siswa berprestasi, melainkan dari kemampuan sistem melayani seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

    “Kalau ada 28 anak berkembang, sementara dua anak tertinggal, itu bukan sekadar persoalan dua anak. Itu persoalan sistem. Mari kita bangun sistem agar semua siswa bisa terlayani. Tidak ada siswa yang tertinggal,” tegasnya.

    Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Gus Ipul menjelaskan kurikulum Sekolah Rakyat memadukan pendidikan formal yang setara sekolah umum, pembinaan karakter yang menanamkan disiplin dan kemandirian, serta kelas keterampilan sesuai minat siswa mulai dari kerajinan, pertanian, hingga teknologi.

    Sistem multi-entry dan multi-exit yang diterapkan memungkinkan siswa masuk maupun keluar program sesuai kesiapan masing-masing, sehingga pembelajaran benar-benar relevan dengan kebutuhan setiap anak.

    “Ada yang ingin kuliah, ada yang ingin langsung kerja. Semua kita siapkan jalurnya,” ujarnya.

    Pendidikan berasrama selama 24 jam turut memberi ruang luas bagi setiap Sekolah Rakyat membangun identitas dan keunggulannya sendiri, mulai dari seni, olahraga, bahasa, hingga kepemimpinan, yang menurut Gus Ipul harus menjadi bagian dari budaya sekolah dan bukan sekadar kegiatan tambahan.

    Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah yang telah mengawal Sekolah Rakyat sejak tahap rintisan.

    “Kita sedang menjadi pemilik sejarah Sekolah Rakyat. Jalankan dengan profesional dan empati,” ujarnya.

    Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Sosial dipastikan akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui perbaikan regulasi dan dukungan anggaran.

  • Sekolah Rakyat Siap Beroperasi pada Tahun Ajaran Baru dengan Layanan Optimal

    Oleh: Dimas Arya Nugraha

    Pemerintah terus memantapkan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 guna memastikan layanan pendidikan dapat berjalan optimal sejak hari pertama. Berbagai aspek, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, peserta didik, hingga tata kelola sekolah berasrama dipastikan terpenuhi agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata bagi masyarakat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, setiap kepala sekolah harus menyusun perencanaan secara menyeluruh yang disertai pengendalian, monitoring, dan evaluasi sehingga seluruh proses dapat dikawal dengan baik. Langkah tersebut dinilai penting mengingat tahun ajaran baru menjadi masa transisi dari Sekolah Rakyat rintisan menuju Sekolah Rakyat permanen yang membutuhkan kesiapan lebih matang.

    Saifullah Yusuf menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang harus dipastikan siap sebelum kegiatan belajar dimulai, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Seluruh kepala sekolah diminta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tepat waktu. Tidak hanya memastikan gedung sekolah siap digunakan, fasilitas pendukung seperti air bersih, listrik, perlengkapan belajar, serta kebutuhan dasar lainnya juga harus tersedia sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dimulai.

    Selain fasilitas, status seluruh peserta didik harus telah ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah. Guru dan tenaga kependidikan juga diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah agar dapat mendampingi siswa dalam proses adaptasi. Bagi Sekolah Rakyat permanen yang belum diawali dengan sekolah rintisan, pemerintah daerah akan menyiapkan tenaga pengajar sementara sehingga kegiatan belajar tetap berjalan sesuai jadwal.

    Pemerintah menetapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah berlangsung pada 14 hingga 31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan masa matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 sebelum pembelajaran reguler dimulai. Saifullah Yusuf menilai tahapan tersebut sangat penting untuk mempersiapkan peserta didik secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik. Masa adaptasi ini juga diharapkan mampu menyelaraskan kemampuan siswa dengan kurikulum Sekolah Rakyat sehingga proses belajar dapat berlangsung lebih efektif.

    Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik di lingkungan Sekolah Rakyat akan langsung diberhentikan tanpa toleransi. Ketegasan ini menjadi komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh peserta didik.

    Selain itu, Saifullah Yusuf menekankan bahwa terdapat tiga hal yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat, yakni perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi dan radikalisme. Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari keberhasilan membangun karakter, empati sosial, dan kepedulian antarsesama. Karena itu, penguatan pembelajaran harus berjalan beriringan dengan pembentukan nilai-nilai kemanusiaan agar peserta didik tumbuh menjadi generasi yang berintegritas.

    Dalam mendukung penyelenggaraan sekolah berasrama, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Taruna Nusantara untuk memperkuat sistem pengelolaan asrama. Tata kelola yang profesional disertai prosedur penanganan pengaduan yang jelas dinilai penting agar seluruh persoalan dapat ditangani sesuai aturan tanpa mengandalkan improvisasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin, aman, dan nyaman bagi seluruh siswa.

    Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia harus memiliki standar kualitas yang sama. Tidak boleh ada perbedaan mutu pelayanan maupun kualitas pendidikan antarsekolah sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara. Keseragaman standar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan nasional.

    Selain menjaga mutu layanan, integritas dalam pengelolaan program juga menjadi perhatian utama. Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh kepala sekolah agar menjaga transparansi penggunaan anggaran serta aset negara. Pengelolaan yang bersih diyakini menjadi syarat penting agar tujuan mulia program Sekolah Rakyat dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan pembangunan gedung Sekolah Rakyat Tahap II terus menunjukkan perkembangan positif dan ditargetkan dapat difungsikan pada Juli 2026. Secara nasional, progres pembangunan telah mendekati 81 persen. Meski sempat menghadapi kenaikan harga material bangunan dan bahan bakar akibat dinamika geopolitik global, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penyelesaian pembangunan agar seluruh fasilitas siap digunakan pada tahun ajaran baru.

    Kesiapan Sekolah Rakyat juga melengkapi berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir dalam memperkuat pelayanan publik. Pemerintah berhasil memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, memperkuat perlindungan sosial, mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global, serta terus meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

    Dengan dukungan infrastruktur yang semakin siap, tenaga pendidik yang dipersiapkan secara matang, serta sistem pengelolaan yang mengedepankan integritas dan perlindungan peserta didik, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasi penting pemerataan pendidikan di Indonesia. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar program ini berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.

    *) Analis Pendidikan dan Pembangunan SDM

  • Tahun Ajaran Baru Jadi Momentum Penguatan Sekolah Rakyat

    Oleh: Andika Pratama

    Tahun ajaran 2026/2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menjelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, serta mengembangkan potensi setiap peserta didik. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus mewujudkan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

    Komitmen itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan pembekalan kepada 191 Kepala Sekolah Rakyat yang terdiri atas 166 kepala sekolah pada titik existing dan 25 kepala sekolah di lokasi baru dalam Rapat Konsolidasi dan Pembekalan Kepala Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang mampu membangun sistem pendidikan yang berpihak pada seluruh peserta didik.

    Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf memaparkan hasil survei terhadap 174 kepala sekolah yang menunjukkan optimisme tinggi menjelang dimulainya MPLS. Tingkat kesiapan mental para kepala sekolah mencapai 8,95 dari skala 10, sedangkan keyakinan dalam mengambil keputusan berada pada angka 8,74. Sebanyak 72 persen responden menganggap penugasan di Sekolah Rakyat sebagai tantangan yang membangkitkan semangat, sementara 94 persen telah memiliki orientasi kepemimpinan jangka panjang untuk membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan.

    Di sisi lain, survei juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih harus diselesaikan. Hanya 18 persen kepala sekolah menyatakan siap sepenuhnya menghadapi MPLS, sedangkan sisanya masih memerlukan dukungan berupa tambahan guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dari Pusdiklat atau PPK, kejelasan anggaran, serta pelatihan lanjutan. Beberapa kendala teknis seperti ketersediaan sumber air, penyelesaian status kepegawaian kepala sekolah, hingga pembangunan gedung permanen juga masih menjadi perhatian pemerintah.

    Menanggapi berbagai masukan tersebut, Saifullah Yusuf memastikan seluruh persoalan akan ditindaklanjuti bersama satuan kerja terkait. Ia menilai tantangan merupakan bagian dari proses membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Karena itu, kepala sekolah diminta tidak bekerja sekadar menjalankan administrasi, tetapi menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi peserta didik.

    Menurut Saifullah Yusuf, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak diukur dari lahirnya segelintir siswa berprestasi, melainkan dari kemampuan sekolah mengembangkan seluruh potensi peserta didik tanpa meninggalkan satu pun anak. Setiap siswa memiliki bakat yang berbeda sehingga sekolah harus mampu memberikan ruang pengembangan di bidang akademik, olahraga, seni, kepemimpinan, bahasa, maupun berbagai keterampilan lainnya. Sistem pendidikan berasrama selama 24 jam dinilai menjadi keunggulan yang mendukung pembentukan karakter sekaligus memperkuat pembinaan secara menyeluruh.

    Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Menurutnya, kualitas Sekolah Rakyat tidak akan meningkat apabila kualitas pemimpinnya tidak berkembang. Kepala sekolah diminta menjadi teladan dalam disiplin, kejujuran, keberanian mengambil keputusan, serta mampu membangun budaya sekolah yang positif. Selain itu, mereka diharapkan terus melakukan evaluasi diri agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

    Pemerintah turut memberikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah yang telah mengawal Sekolah Rakyat sejak tahap perintisan. Saifullah Yusuf menilai mereka sedang menjadi bagian penting dalam sejarah pembangunan pendidikan nasional bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui penyempurnaan regulasi serta dukungan anggaran yang lebih memadai.

    Dukungan terhadap pengembangan Sekolah Rakyat juga datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh penyelenggaraan program tersebut. Pada tahun pertama pelaksanaan, sebanyak 408 siswa dinyatakan lolos seleksi, termasuk 190 penerima Kartu Jakarta Pintar. Menurut Pramono Anung, Sekolah Rakyat selaras dengan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, serta program pemutihan ijazah. Pemerintah daerah juga siap menyiapkan lokasi yang mampu menampung hingga sekitar 1.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Penguatan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari keberhasilan pemerintah dalam satu tahun terakhir yang terus mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, pemerintah juga berhasil memperkuat Program Makan Bergizi Gratis, meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Berbagai capaian tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Momentum tahun ajaran baru hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan program sehingga setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, meraih prestasi, dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

    *) Pengamat Kebijakan Publik

  • Ekonomi Indonesia Melaju: Tumbuh Kuat, Fiskal Sehat, Masa Depan Cerah

    Oleh: Winna Nartya *)

    Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, perlambatan perdagangan, dan fluktuasi pasar keuangan, Indonesia mampu menjaga fondasi perekonomiannya tetap kuat. Berbagai indikator makro menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta ketahanan sektor keuangan masih berada pada jalur yang sehat, memberikan optimisme bahwa ekonomi nasional memiliki daya tahan yang memadai menghadapi berbagai tekanan eksternal.

    Laporan pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2026 memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada pada jalur yang positif. Di tengah perlambatan ekonomi yang dialami sejumlah negara, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada triwulan pertama 2026. Inflasi juga tetap terkendali sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas produksi nasional masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

    Ketahanan tersebut tidak terlepas dari pengelolaan fiskal yang dilakukan secara disiplin. Pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dengan keberlanjutan fiskal sehingga berbagai program prioritas tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kesehatan APBN. Belanja negara terus diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu investasi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang berada di ambang krisis. Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan fundamental ekonomi nasional tetap kuat dan mampu menghadapi tekanan eksternal. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus mampu merespons berbagai dinamika global secara cepat dan terukur.

    Pengelolaan fiskal yang hati-hati tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha maupun investor. Disiplin anggaran memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap menjalankan berbagai program strategis tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan keuangan negara.

    Optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia juga datang dari kalangan ekonom dan pelaku pasar. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional. Kehadiran pusat keuangan tersebut diharapkan mampu mendorong lebih banyak devisa hasil ekspor, investasi, dan likuiditas valuta asing tetap berputar di dalam negeri sehingga memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

    Pandangan serupa disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, fondasi ekonomi Indonesia yang relatif kuat perlu terus diperkuat melalui reformasi struktural yang berkelanjutan. Penguatan produktivitas industri, peningkatan kualitas investasi, serta reformasi birokrasi menjadi bagian penting agar perekonomian nasional semakin adaptif terhadap perubahan global dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

    Salah satu kekeliruan yang sering muncul dalam memahami kondisi ekonomi adalah menjadikan nilai tukar rupiah sebagai satu-satunya indikator kesehatan ekonomi. Padahal, pergerakan nilai tukar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, mulai dari perubahan suku bunga bank sentral negara maju, dinamika geopolitik, hingga sentimen pasar global. Fluktuasi tersebut merupakan fenomena yang juga dialami banyak negara berkembang sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi fundamental ekonomi domestik.

    Yang jauh lebih penting adalah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi ketika tekanan eksternal meningkat. Selama inflasi tetap terkendali, sistem keuangan berjalan sehat, investasi terus tumbuh, dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak, maka perekonomian nasional masih memiliki daya tahan yang baik untuk menghadapi berbagai gejolak global.

    Selain memperkuat sektor keuangan, pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor riil sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Berbagai program hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi, hingga peningkatan investasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

    Ekonom senior Raden Pardede menilai sinergi antara investasi, sektor riil, dan pasar keuangan akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keberhasilan berbagai perusahaan melakukan ekspansi usaha dan memperoleh pendanaan di tengah ketidakpastian global menunjukkan bahwa dunia usaha masih memiliki optimisme terhadap prospek ekonomi nasional.

    Tentu saja tantangan ke depan tidak dapat dianggap ringan. Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, serta dinamika pasar keuangan internasional masih akan memengaruhi perekonomian global. Namun, berbagai indikator menunjukkan Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Koordinasi kebijakan yang semakin baik, pengelolaan fiskal yang disiplin, reformasi struktural yang terus berjalan, serta stabilitas sektor keuangan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik maupun investor.

    Karena itu, optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia bukanlah sekadar narasi yang dibangun tanpa dasar. Optimisme tersebut bertumpu pada berbagai indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga. Dengan konsistensi kebijakan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan yang sehat sekaligus memperkuat daya saing menuju ekonomi yang semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

    *) Pemerhati Ekonomi

  • Pembangunan Infrastruktur dan Pertanian Modern Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi Papua

    Oleh: Markus Rumbiak*

    Pembangunan ekonomi Papua memasuki fase yang semakin strategis seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penguatan konektivitas, modernisasi sektor produktif, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Selama bertahun-tahun, tantangan geografis menjadi salah satu faktor utama yang membatasi mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga akses terhadap layanan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik tinggi, disparitas harga kebutuhan pokok, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua. Karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi tidak lagi sekadar menjadi proyek fisik, melainkan merupakan fondasi utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.

    Salah satu langkah penting yang kini menjadi prioritas adalah pembangunan jaringan jalan darat yang menghubungkan Jayapura hingga Nabire. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa pembangunan koridor transportasi darat merupakan agenda utama pemerintah daerah untuk memperkuat mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, visi pembangunan tersebut tidak berhenti pada koneksi antara Jayapura dan Nabire, tetapi diperluas hingga menghubungkan Biak, Kepulauan Yapen, Waropen, Sarmi, Mamberamo Raya, dan berbagai kawasan lain di Papua sehingga terbentuk jaringan transportasi yang saling terintegrasi.

    Pembangunan koridor transportasi tersebut memiliki nilai strategis yang sangat besar. Jalan yang saling terhubung akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transportasi laut sebagai satu-satunya akses utama. Selama ini, perjalanan antardaerah membutuhkan waktu yang panjang karena harus menyesuaikan kondisi cuaca maupun jadwal pelayaran. Dengan tersedianya jalur darat yang memadai, aktivitas ekonomi diperkirakan menjadi jauh lebih efisien. Distribusi hasil pertanian, perikanan, perkebunan, maupun kebutuhan pokok akan berlangsung lebih cepat sehingga biaya logistik dapat ditekan dan daya saing ekonomi daerah meningkat.

    Lebih dari itu, pembangunan jalan akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian. Infrastruktur yang baik mendorong munculnya kawasan perdagangan baru, mempercepat investasi, meningkatkan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Konektivitas juga memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Dengan demikian, pembangunan jalan bukan sekadar menghubungkan wilayah secara geografis, tetapi juga menghubungkan peluang ekonomi yang selama ini belum berkembang secara optimal.

    Di sisi lain, pembangunan transportasi darat tidak berdiri sendiri. Pemerintah Provinsi Papua juga memperkuat konektivitas melalui pengembangan sistem transportasi laut terpadu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan secara komprehensif dengan memanfaatkan karakteristik geografis Papua yang memiliki garis pantai panjang dan banyak wilayah kepulauan. Gubernur Mathius D. Fakhiri menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan pesisir lainnya, hingga daerah yang terhubung melalui Sungai Mamberamo. Menurutnya, transportasi laut yang cepat dan terjangkau akan mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus memperluas akses menuju pusat-pusat perdagangan.

    Pengembangan Pelabuhan Depapre menjadi kawasan perikanan terpadu juga memperlihatkan arah pembangunan ekonomi Papua yang semakin berorientasi pada penciptaan nilai tambah. Pelabuhan tidak lagi diposisikan hanya sebagai tempat sandar kapal, melainkan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Pendekatan tersebut memungkinkan hasil tangkapan nelayan maupun produk kelautan Papua diproses terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Strategi ini sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

    Keberhasilan pembangunan ekonomi Papua juga sangat ditentukan oleh penguatan sektor pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong transformasi pertanian modern, khususnya di Papua Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penerapan teknologi pertanian modern di Merauke telah sejajar dengan praktik yang digunakan di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme bahwa Papua tidak hanya menjadi daerah penghasil komoditas primer, tetapi juga mampu menjadi pusat pengembangan pertanian berbasis teknologi.

    Modernisasi pertanian memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Penggunaan drone, rice transplanter, combine harvester, serta berbagai alat dan mesin pertanian modern memungkinkan proses budidaya berlangsung lebih efisien. Intensitas tanam meningkat, produktivitas padi mengalami kenaikan, dan pendapatan petani menunjukkan tren yang semakin baik. Keberhasilan generasi muda Papua menguasai teknologi pertanian menjadi modal penting dalam membangun sumber daya manusia yang kompetitif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Sinergi antara pembangunan jalan, transportasi laut, kawasan pelabuhan terpadu, serta modernisasi pertanian mencerminkan hadirnya strategi pembangunan yang saling melengkapi. Infrastruktur mempercepat mobilitas, pelabuhan memperkuat rantai distribusi, sektor pertanian menghasilkan komoditas bernilai tinggi, sementara teknologi meningkatkan produktivitas. Kombinasi tersebut akan memperkuat daya tarik investasi, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang tersebar di berbagai wilayah Papua.

    Komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah pusat memperlihatkan bahwa pembangunan di Tanah Papua diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan konektivitas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan langkah yang terencana dan berkelanjutan, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai kawasan yang semakin maju, terintegrasi, dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional di kawasan timur Indonesia.

    *Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik dan Pembangunan Papua

  • Resiliensi Ekonomi Kian Kuat, Masyarakat Perlu Mewaspadai Provokasi Demo

    Oleh: Arya Deniswara *)

    Resiliensi ekonomi nasional terus menunjukkan fondasi yang kokoh di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh tantangan. Berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan iklim investasi. Dalam situasi tersebut, seluruh elemen masyarakat perlu tetap mengedepankan sikap bijaksana, termasuk dengan mewaspadai berbagai bentuk provokasi yang dapat memanfaatkan ruang demokrasi dan mengganggu stabilitas yang selama ini terjaga. Aspirasi publik tetap merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, namun penyampaiannya perlu dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan berorientasi pada solusi demi kepentingan bersama.

    Terkait hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi, M Qodari, secara lugas mengklarifikasi bahwa postur utang saat ini bukanlah hasil dari satu periode kepemimpinan semata, melainkan akumulasi panjang sejak republik ini berdiri, termasuk kewajiban yang diwariskan dari era pemerintahan orde baru. Presiden Prabowo terus menunjukkan konsistensi dalam merealisasikan janji-janji kampanye dan berupaya keras mengurai benang kusut perekonomian tersebut. Bukti nyata dari komitmen ini adalah terjaminnya stabilitas aktivitas harian warga; instansi pendidikan, pusat perdagangan, hingga layanan transportasi tetap beroperasi normal tanpa disrupsi berarti. Bahkan, pemerintah memastikan kebijakan penahan laju inflasi tetap berjalan dengan mengamankan alokasi subsidi bahan bakar minyak, setidaknya hingga akhir tahun, sebagai langkah konkret menjaga daya beli kelompok rentan.

    Di tingkat makroekonomi, narasi mengenai pelemahan ketahanan nasional akibat tensi geopolitik dan melambatnya aktivitas manufaktur global rupanya tidak mencerminkan realitas yang utuh. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan hasil evaluasi otoritas yang menyimpulkan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional terbukti masih sangat solid. Sistem keuangan domestik dinilai memiliki kapasitas memadai untuk berfungsi sebagai peredam guncangan yang efektif. Temuan ini selaras dengan pandangan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional yang secara konsisten memvalidasi kedisiplinan fiskal serta kehati-hatian makroekonomi Indonesia. Berbagai tekanan eksternal, mulai dari era suku bunga tinggi Amerika Serikat hingga lambatnya pemulihan pasar domestik China, memang memicu volatilitas arah modal. Akan tetapi, sinergi kebijakan fiskal pemerintah dan langkah moneter Bank Indonesia terbukti sukses membentengi perekonomian domestik dari imbas destruktif pasar global.

    Daya tahan perekonomian ini tidak hanya ditopang oleh manuver instrumen moneter, tetapi juga oleh berbagai agenda strategis negara yang bersentuhan langsung dengan denyut sektor riil. Kebijakan penyediaan fasilitas perumahan bersubsidi secara masif melalui Program 3 Juta Rumah, misalnya, terus diakselerasi untuk memastikan ketersediaan hunian layak sekaligus menstimulasi pergerakan industri konstruksi yang padat karya. Intervensi kualitas gizi melalui inisiatif Makan Bergizi Gratis juga dirancang tidak sekadar sebagai jaring pengaman sosial, melainkan instrumen penggerak ekonomi sirkuler lokal, yang secara langsung memberdayakan ekosistem pertanian dan koperasi-koperasi di tingkat desa. Langkah-langkah strategis terukur ini membuktikan kehadiran agenda operasional yang jelas guna menjaga roda perekonomian dalam negeri tetap berputar, sehingga fluktuasi angka manufaktur global tidak langsung berujung pada kelumpuhan daya beli di tanah air.

    Keterbukaan pemerintah terhadap evaluasi juga tercermin dari inisiatif untuk menyelaraskan visi pembangunan bersama kelompok cendekiawan. Dalam forum Sarasehan Kebangsaan beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo memaparkan kerangka kebijakan ekonomi dan orientasi bernegara di hadapan ribuan akademisi lintas kampus. Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Mohammad Irhas Effendi, merespons positif langkah tersebut dengan menyatakan bahwa dialog lintas institusi memberikan pemahaman mendalam tentang arah strategis pembangunan nasional. Para pendidik dari berbagai perguruan tinggi menyambut paparan tersebut sebagai ruang krusial untuk memperkaya diskursus mengenai strategi pencapaian kemandirian ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak dirumuskan di ruang hampa, melainkan secara aktif mencari landasan rasional yang bersumber dari riset dan data akademik.

    Harapan akan kolaborasi yang solid antara dunia pendidikan dan pembuat kebijakan turut disuarakan oleh pemangku kepentingan kampus lainnya. Wakil Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Sutarto, menggarisbawahi bahwa komitmen jangka panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045 membuka peluang luas bagi para ilmuwan untuk memberikan kontribusi nyata sesuai keahlian spesifik keilmuan. Para intelektual bersepakat bahwa momentum keterbukaan pemerintah harus direspons dengan aksi konkret berupa perumusan naskah akademik yang aplikatif demi mendukung kedaulatan ekonomi paripurna.

    Menjaga resiliensi ekonomi menuntut tanggung jawab kolektif. Turun ke jalan untuk berunjuk rasa menyuarakan perbaikan memang hak demokratis, namun penyampaian aspirasi tersebut harus tetap konstruktif dan berpijak pada pemeliharaan stabilitas sosial-politik. Ketika negara telah membuktikan komitmennya, mulai dari mempertahankan jaring pengaman sosial, menjaga fundamental keuangan dari gejolak global, hingga secara aktif menyerap masukan lintas sektor, respons paling proporsional dari publik adalah dukungan rasional. Ketimbang larut dalam narasi pesimistis atau mudah terprovokasi di tengah aksi demonstrasi, solidaritas serta kontribusi gagasan yang terstruktur justru menjadi jangkar utama agar Indonesia tetap tangguh menembus badai ketidakpastian dunia.

    *) Pengamat Ekonomi Politik

  • BUMN Makin Kokoh, Ekonomi Nasional Kian Tangguh

    Oleh: Dimas Adityo

    Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Gejolak geopolitik, fluktuasi nilai tukar, hingga perubahan kebijakan suku bunga dunia menuntut setiap negara memiliki fondasi ekonomi yang tangguh. Dalam konteks Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN) kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Karena itu, langkah pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN dan Danantara Indonesia yang terus mendorong transformasi BUMN menjadi sangat strategis. Arah kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan perusahaan, tetapi juga memperkuat fundamental bisnis agar BUMN semakin sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

    Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat hanya dapat diwujudkan apabila didukung fundamental perusahaan yang kokoh. Menurutnya, bank-bank BUMN memiliki posisi strategis sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus motor pembiayaan sektor produktif. Oleh sebab itu, penguatan permodalan, likuiditas, kualitas aset, serta tata kelola menjadi prioritas agar perbankan nasional mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berubah.

    Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Perbankan yang sehat akan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha, industri, maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembiayaan yang terus mengalir menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional.

    Komitmen tersebut tercermin melalui evaluasi dan penguatan strategi korporasi yang dilakukan BP BUMN bersama Danantara terhadap sejumlah bank BUMN, termasuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kapasitas bisnis, perluasan pembiayaan sektor produktif, serta penguatan sinergi dalam ekosistem BUMN. Langkah ini menunjukkan bahwa transformasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi diarahkan untuk menciptakan perusahaan negara yang semakin efisien, adaptif, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

    Strategi tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional. Pemerintah memandang perusahaan negara tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai motor investasi, pencipta lapangan kerja, dan pendukung berbagai program prioritas nasional. Dengan demikian, penguatan BUMN menjadi bagian penting dari upaya membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

    Optimisme terhadap arah kebijakan tersebut juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Praktisi komunikasi dan manajemen Dr. M. Fariza Y. Irawady menilai kepemimpinan Presiden Prabowo menghadirkan arah pembangunan yang jelas, sementara Danantara mampu menerjemahkan visi tersebut melalui pengelolaan investasi yang profesional dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, sinergi antara kepemimpinan yang kuat dan tata kelola investasi yang baik menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

    Pandangan tersebut diperkuat oleh capaian sejumlah BUMN sepanjang April 2025 hingga April 2026. Beberapa perusahaan pelat merah mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan, seperti PT Adhi Karya, PT Pupuk Indonesia, PT Pelindo, Pertamina, dan InJourney. Kinerja positif tersebut dinilai menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola serta penguatan strategi bisnis mulai memberikan hasil yang nyata.

    Meski demikian, keberhasilan transformasi BUMN tidak semata diukur dari besarnya laba yang diperoleh. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana keuntungan tersebut kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan berbagai program strategis pemerintah. Ketika perusahaan negara semakin sehat, kemampuan investasi nasional meningkat sehingga ruang untuk membangun infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan dan energi, memperluas akses pembiayaan usaha, hingga mendukung program-program sosial pemerintah menjadi semakin besar.

    Fariza juga berpandangan bahwa keberhasilan sebuah institusi sangat ditentukan oleh kepuasan publik terhadap manfaat yang dihasilkan. Berdasarkan kajian akademiknya, citra institusi dibentuk oleh kinerja nyata, komunikasi publik yang efektif, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

    Ke depan, tantangan global diperkirakan masih akan berlangsung. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan BUMN yang tidak hanya besar secara aset, tetapi juga sehat secara fundamental, profesional dalam tata kelola, serta adaptif menghadapi perubahan. Transformasi yang dijalankan BP BUMN dan Danantara menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan negara tetap mampu bersaing sekaligus menjadi penyangga stabilitas ekonomi nasional.

    Pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga pada kekuatan institusi yang menopangnya. BUMN yang semakin sehat akan memperluas investasi, meningkatkan pembiayaan sektor produktif, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Jika transformasi ini terus berjalan secara konsisten, BUMN akan semakin kokoh sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

    Di sisi lain, penguatan BUMN juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Sinergi yang dibangun melalui Danantara juga membuka peluang kolaborasi antarsektor sehingga efisiensi dan produktivitas BUMN dapat terus meningkat. Dengan demikian, transformasi BUMN bukan sekadar agenda reformasi korporasi, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

    *) Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • Pemerintah Siapkan Pelabuhan Terpadu Papua Perkuat Konektivitas dan Dongkrak Ekonomi Pesisir

    PAPUA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, menekan biaya logistik, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir. Pembangunan pelabuhan terpadu dan jaringan transportasi laut diyakini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

    Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura menjadi kawasan perikanan terpadu yang didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional.

    Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan pengembangan Pelabuhan Depapre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

    “Kami bersyukur Papua memiliki Pelabuhan Depapre. Ke depan kami ingin mengubah wajah pelabuhan ini menjadi kawasan perikanan terpadu yang didukung industri pengolahan sehingga hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” ujarnya.

    Menurutnya, pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan pendapatan melalui pengolahan hasil produksi yang bernilai ekonomi tinggi.

    Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Mamberamo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antardaerah menjadi hanya sekitar satu hari sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien.

    “Dengan transportasi yang cepat dan terjangkau, masyarakat bisa membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun kerajinan dari kampung untuk dipasarkan di kota. Pemerintah juga akan menyiapkan skema subsidi agar biaya transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat,” kata Matius.

    Penguatan konektivitas laut ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pesisir Papua. Infrastruktur yang semakin baik diyakini akan memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing usaha lokal, memperkuat sektor pariwisata, serta membuka akses ekspor berbagai komoditas unggulan Papua. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan transportasi laut diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Papua yang semakin maju, terhubung, dan sejahtera.