Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mAenegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan dan akan diperluas jangkauannya hingga menjangkau 82 juta penerima manfaat paling lambat Desember 2026.

Program tersebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” kata Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden juga menekankan perluasan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang luas di daerah. Program ini dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan membentuk ekosistem usaha lokal.

Saat ini, MBG telah mengoperasikan 22.275 unit dapur SPPG, di luar 13.829 unit yang masih dalam proses pengajuan dan penilaian. Dengan jumlah tersebut, program MBG dinilai berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Dengan 22.000 saja, sekarang menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 x 50 orang yang digaji tiap hari,” ujar Presiden.

Menanggapi keraguan publik terkait risiko pelaksanaan MBG dalam skala nasional, Presiden menegaskan bahwa data menunjukkan tingkat keberhasilan program yang sangat tinggi.

“Statistiknya 0,008… Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa MBG telah memproduksi sekitar 3,7 miliar porsi makanan sejak diluncurkan dan terus diawasi secara ketat. Presiden juga menyebut bahwa program ini mendapat perhatian internasional.

“White House mempelajari MBG kita,” ucapnya.

Ke depan, pemerintah memastikan perluasan jangkauan MBG akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan tetap mengedepankan standar keamanan pangan serta keberlanjutan program.

MBG merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. #

Grobogan – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI resmi memulai perluasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi nasional yang berlangsung di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Grobogan ditetapkan sebagai daerah percontohan kick off karena dinilai memiliki kesiapan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah yang kuat, serta potensi kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan rantai pangan lokal.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi desa. Presiden menilai MBG telah membentuk ekosistem usaha baru yang melibatkan petani, peternak, koperasi, hingga BUMDes sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa investasi terbesar bangsa adalah pada manusia, bukan hanya pada sumber daya alam. Menurutnya, jika Indonesia hanya bergantung pada kekayaan alam, suatu saat sumber daya tersebut akan menipis. Oleh karena itu, pilihan paling strategis adalah membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Presiden juga menegaskan bahwa MBG dirancang secara inklusif untuk menjangkau anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyatakan bahwa stunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Melalui BGN, Presiden ingin negara hadir secara nyata dengan menyediakan makanan bergizi gratis bagi kelompok prioritas. Ini bukan janji, tetapi kerja terukur untuk generasi masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, menyambut positif penunjukan daerahnya sebagai lokasi kick off. Menurutnya, MBG akan memperkuat ekonomi desa karena bahan baku pangan banyak diserap dari petani lokal dan BUMDes.

“Implementasi program BGN mutlak kami dukung. Pemerintah daerah terus mengingatkan pengelola dapur SPPG agar mematuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama kepala SPPG dan ahli gizi, demi menjamin keamanan dan kualitas layanan,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi tonggak penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMDes.

“MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi kebijakan pembangunan manusia jangka panjang yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan wilayah, dan penguatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” jelasnya.

Gunalan menambahkan bahwa banyak negara telah berhasil menerapkan program serupa. Program ini harus berjalan sekarang demi mewujudkan Generasi Emas 2045.

Melalui sinergi antara BGN, pemerintah daerah, dan BUMDes, MBG diharapkan tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga menghidupkan rantai pangan nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

*) Oleh: Zulfikar Alamsyah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi masa depan. Melalui penguatan ekosistem MBG, pemerintah memastikan program ini berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Keseriusan tersebut tercermin dari tata kelola yang semakin solid dan kolaboratif, sehingga MBG mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas generasi penerus sekaligus wujud nyata kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berkeadilan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, intervensi gizi harus ditempatkan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikembangkan BGN menjadi fondasi penting dalam pelayanan terpusat bagi ribuan penerima manfaat. Model ini memungkinkan standar gizi, kualitas layanan, dan efisiensi distribusi dijaga secara konsisten. Namun, skala besar program MBG secara otomatis menuntut sinergi yang lebih kuat antarsektor.

Kesadaran akan kompleksitas tersebut mendorong pemerintah menerbitkan peraturan presiden terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam skema ini, BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BPOM. Rantai pasok bahan pangan ditangani Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan intervensi untuk balita serta ibu hamil dan menyusui melibatkan kementerian terkait kependudukan dan perlindungan perempuan. Pembagian peran ini menandai pendekatan negara yang semakin matang dan sistemik. MBG tidak lagi berdiri sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai ekosistem kebijakan publik.

Ketergantungan MBG pada sektor pertanian dan perikanan domestik semakin menegaskan nilai strategis kolaborasi lintas sektor tersebut. Kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar membuka ruang serapan hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya menjawab persoalan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir. Rantai pasok yang terintegrasi menciptakan kepastian permintaan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan produsen pangan. Inilah efek berganda yang menjadikan MBG relevan tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi nasional.

Peran organisasi masyarakat sipil dalam ekosistem MBG juga tidak dapat diabaikan. Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menyampaikan bahwa Muhammadiyah terus mengintensifkan kerja sama dengan BGN dalam pelaksanaan MBG. Bagi Muhammadiyah, program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. MBG dinilai memiliki nilai tambah strategis karena mampu memadukan misi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah memperkuat legitimasi sosial dan jangkauan program di akar rumput.

Dalam implementasinya, Yamin menekankan pentingnya pembangunan ekosistem MBG yang berkelanjutan dan profesional. Muhammadiyah menitikberatkan tata kelola program pada tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, pengelolaan yang amanah dan profesional, serta keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan negara untuk memastikan MBG berjalan akuntabel dan berdampak jangka panjang. Ke depan, Muhammadiyah berharap kerja sama dengan BGN tidak hanya diperluas dari sisi jangkauan layanan, tetapi juga pada penguatan literasi dan edukasi gizi. Riset dan inovasi gizi pun dipandang penting agar program terus adaptif terhadap tantangan zaman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa ekosistem MBG kian berkembang dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Program ini terbukti membuka lapangan kerja dalam skala besar, bahkan mencapai sekitar 1 juta tenaga kerja hanya dari satu program prioritas. Hingga saat ini, tercatat 22.275 SPPG telah beroperasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Angka tersebut mencerminkan bahwa MBG bukan sekadar belanja sosial, melainkan motor ekonomi baru yang menyentuh sektor riil. Ekosistem MBG menjadi ruang pertemuan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi.

Presiden juga menargetkan perluasan penerima manfaat MBG hingga 82,9 juta orang paling lambat Desember 2026. Target ambisius ini diiringi dengan peningkatan kapasitas layanan melalui pendirian SPPG di berbagai daerah. Saat ini, terdapat lebih dari 13 ribu pengajuan pendirian SPPG yang masih dalam proses penilaian, di luar ribuan dapur MBG yang sudah beroperasi. Artinya, potensi penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal masih sangat besar. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG dapat menjadi salah satu program sosial paling berdampak dalam sejarah kebijakan publik Indonesia.

Keberhasilan MBG pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kualitas tata kelola, dan dukungan publik. Ekosistem yang sehat tidak hanya dibangun dari regulasi dan anggaran, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial. Transparansi, pengawasan, serta komitmen terhadap mutu gizi harus terus dijaga agar kepercayaan publik tidak luntur. MBG adalah investasi jangka panjang, sehingga manfaatnya mungkin tidak selalu instan, tetapi dampaknya akan terasa dalam kualitas generasi mendatang. Di sinilah kedewasaan publik diuji untuk melihat MBG sebagai agenda bersama.

*) Analis Gizi Program MBG.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan populis, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga atas gizi yang layak. Di tengah tantangan stunting, ketimpangan akses pangan, dan kualitas sumber daya manusia, MBG menjadi fondasi penting pembangunan jangka panjang bangsa.

Pemenuhan gizi yang merata adalah investasi sosial yang dampaknya melampaui sektor kesehatan, menyentuh pendidikan, produktivitas, hingga daya saing nasional. Karena itu, MBG patut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pemerataan dalam penerimaan manfaat program MBG dibuktikan dengan masifnya jumlah penerima. Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, mengungkapkan capaian besar program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat per Februari 2026.

Presiden Prabowo juga menargetkan penerima manfaat akan meningkat signifikan menjadi 82 juta penerima pada Desember 2026. Dengan jumlah tersebut ia optimistis kualitas gizi anak bangsa semakin membaik.

Selain berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, MBG memberikan efek berganda terhadap perekonomian, khususnya di tingkat desa. Prabowo menambahkan, dari program MBG sudah dibuka sebanyak 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika setiap SPPG mempekerjakan 50 orang, maka telah terbuka lebih dari 1 juta lapangan kerjaan baru di Indonesia.

Apabila target 82 juta penerima tercapai di akhir tahun, program ini berpotensi menciptakan tiga hingga lima juta lapangan kerja. Presiden Prabowo menegaskan, kebutuhan rakyat menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Besarnya skala program MBG justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab persoalan gizi secara sistemik dan menyeluruh. Dengan perencanaan bertahap serta penguatan tata kelola yang terus dievaluasi, pemerintah menegaskan komitmennya agar program ini berjalan efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sebagai kebijakan strategis nasional, MBG juga mencerminkan keberanian pemerintah mengambil langkah besar yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas.

Pamor MBG tak hanya moncer di tingkat nasional. Negeri Paman Sam pun diklaim Presiden Prabowo mempelajari program tersebut melalui Rockefeller Institute. Ia mengatakan, Rockefeller Institute menilai MBG sebagai investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh suatu negara.

Presiden Prabowo juga terkejut ketika Menteri Kesehatan Amerika Serikat (AS) Robert F. Kennedy Jr ingin bertemu dengannya untuk berdiskusi tentang keberhasilan MBG. Program tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi berlipat ganda.

Tak hanya fokus menambah jumlah penerima, pemerintah juga melakukan evaluasi dan perbaikan sistem distribusi agar kualitas, keamanan, dan ketepatan sasaran tetap terjaga di seluruh wilayah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tetap mengutamakan kualitas dan keamanan, meskipun target capaian terus dikejar.

Untuk meningkatkan mutu layanan, BGN akan segera membentuk tim akreditasi dan sertifikasi pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh SPPG memiliki standar kualifikasi yang baik dan aman.

BGN juga akan melakukan sistem gradasi terhadap SPPG berdasarkan kualitas layanan, mulai dari kategori unggul dengan nilai A, sangat baik dengan nilai B, hingga baik dengan nilai C. Selain itu, terdapat kemungkinan sejumlah SPPG perlu melakukan perbaikan serius agar dapat terus melanjutkan kegiatannya.

BGN menargetkan sepanjang tahun 2026 fokus utama program gizi nasional adalah peningkatan kualitas layanan, keamanan pangan, serta penguatan literasi gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain peningkatan kualitas layanan, program MBG ke depan juga akan diperkuat dengan edukasi gizi kepada penerima manfaat. Edukasi tersebut mencakup pemahaman dalam memilih makanan sehat, sehingga intervensi tidak hanya bersifat pemenuhan gizi jangka pendek.

Keberhasilan MBG sejauh ini juga didukung oleh sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha lokal. Tanpa kolaborasi yang solid, potensi besar program ini sulit dimaksimalkan secara merata di seluruh wilayah.

Lebih dari sekadar program bantuan, MBG perlu diposisikan sebagai strategi pembangunan manusia yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan pendekatan tersebut, negara tidak hanya memberi makan, tetapi juga membangun kesadaran gizi yang berjangka panjang.

Tantangan implementasi tentu tidak ringan, mulai dari distribusi, pengawasan mutu, hingga adaptasi di wilayah terpencil. Namun, tantangan itu justru menjadi ujian komitmen negara dalam menjamin hak dasar rakyatnya secara adil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, MBG adalah cerminan tanggung jawab negara dalam menyiapkan masa depan bangsa yang lebih sehat dan berdaya saing. Ketika gizi ditempatkan sebagai prioritas nasional, maka investasi terbesar sesungguhnya sedang diarahkan pada kualitas manusia Indonesia itu sendiri.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada energi sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah jumlah target program bantuan pasang baru listrik (BPBL) untuk 2026, dari 250 ribu rumah tangga menjadi 500 ribu rumah tangga.

“Itu pemasangan baru listriknya, sekarang 250 ribu untuk 2026 dinaikkan menjadi 500 ribu,” kata Bahlil.

Adapun target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pada akhir 2029, seluruh desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik, dan hal itu mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.

Bahlil mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas program-program Kementerian ESDM.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan kepada saya untuk membuat program lebih,” ucap Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, program Listrik Desa telah mencatatkan progres signifikan sepanjang tahun 2025. Sebanyak 77.616 pelanggan yang tersebar di 1.516 titik lokasi kini telah menikmati aliran listrik resmi dari negara. Adapun hingga 31 Desember 2025 program bantuan pasang baru listrik (BPBL) telah terpasang bagi 205.968 rumah tangga.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa inisiatif ini tidak akan berhenti di sini. Pemerintah telah memetakan rencana perluasan infrastruktur energi untuk tahun anggaran 2026.

“Program ini akan berlanjut di 2026 dan ditargetkan menjangkau 22.187 rumah tangga di 372 lokasi. Sementara BPBL diharapkan bisa terus bertambah di tahun ini adalah 250 ribu rumah tangga,” ujar Tri Winarno.

Program BPBL secara khusus dirancang untuk membantu warga kurang mampu dalam menanggung biaya instalasi awal. Seringkali, kendala utama masyarakat di pelosok bukan ketersediaan jaringan, melainkan biaya pemasangan instalasi rumah dan sertifikasi laik operasi yang dianggap membebani.

Dengan target 250 ribu rumah tangga penerima manfaat pada tahun 2026, pemerintah optimis rasio elektrifikasi di Indonesia akan semakin mendekati angka sempurna. Langkah ini menjadi bukti komitmen negara dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Dengan listrik yang merata, desa diharapkan mampu tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional dari tingkat paling dasar.

Jakarta — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu pondasi stabilitas ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengembangan energi di wilayah Papua menjadi prioritas utama pemerintah dalam strategi transisi energi berkelanjutan, pemerataan manfaat pembangunan, dan penguatan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujar Presiden.

Pemerintah mengakselerasi berbagai kebijakan strategis yang termuat dalam RAPBN 2026 dan program-program sektoral yang mendukung pemerataan energi, percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur energi di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) termasuk Papua.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk ketahanan energi yang mencakup insentif fiskal, dukungan investasi EBT, serta program listrik desa yang menjembatani ketimpangan akses energi antarwilayah.

Mendukung arah kebijakan ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa langkah pemerintah menetapkan Papua sebagai prioritas pengembangan energi berkelanjutan merupakan hal strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan listrik di wilayah tersebut.

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

Rivqy menambahkan bahwa transisi energi harus berjalan bersama pemerataan listrik dari kota besar hingga wilayah terpencil di Indonesia.

“Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tambah Rivqy.

Selain itu, penguatan ketahanan energi Papua tidak hanya terpaku pada produksi dan bauran energi, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai ujung tombak pengelolaan energi di tahap hilir.

Hal ini disorot oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatra (KOMPASS), Arnoldus Sedik, yang menekankan pentingnya investasi kepada manusia Papua sebagai fondasi pembangunan energi yang berkelanjutan.

“SDM Papua adalah kekuatan utama masa depan Papua. Jika kita ingin Papua maju dan bermartabat, maka investasi terbesar harus dimulai dari manusia Papua itu sendiri baik pendidikan, karakter, dan kepemimpinan,” tegas Arnoldus.

Upaya pemerataan akses dan pengembangan energi di Papua juga mendapat dorongan dari inisiatif pelaku usaha dan BUMN. PT PLN misalnya terus mempercepat pembangunan pembangkit EBT seperti PLTS, PLTMH, PLTM, dan PLTBm di berbagai bagian Tanah Papua untuk memperkuat listrik berkeadilan dengan memanfaatkan potensi energi lokal. Selain itu, adopsi komoditas lokal untuk bahan bakar nabati, termasuk bioetanol dari tebu dan bahan baku lainnya yang potensial di Papua, mencerminkan sinergi antara kebijakan energi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Ketahanan energi yang semakin kuat di Papua dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan penuh pemerintah dan stakeholder nasional, Papua diharapkan bukan hanya menjadi pusat energi baru terbarukan, tetapi juga contoh kesuksesan pembangunan berkelanjutan yang memperkuat Indonesia dari ujung barat hingga timur.***

Oleh: Yusuf Rinaldi Munir

Indonesia saat ini tengah berada di tengah transformasi besar-besaran menuju kemandirian energi, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, mempercepat elektrifikasi desa-desa terpencil, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada energi, yang tak hanya memberikan jaminan keberlanjutan energi nasional, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa.

Langkah penting dalam mencapai tujuan ini dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang bekerjasama dengan sejumlah perusahaan inovasi energi dan teknologi asal Inggris, untuk mempercepat elektrifikasi desa. Proyek percontohan ini fokus pada penyediaan solusi energi bagi desa-desa terpencil dan kepulauan yang memiliki tantangan geografis yang sangat besar. Salah satunya adalah pengembangan sistem energi terdesentralisasi seperti off-grid dan mini-grid yang dinilai sangat tepat untuk daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional.

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Indonesia memiliki 75.266 desa, masing-masing dengan karakteristik dan tantangannya sendiri. Oleh karena itu, kata Yandri, pembangunan desa harus melibatkan kolaborasi luas, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemendes PDT turut menyoroti pentingnya integrasi energi terbarukan dalam membangun ketahanan energi di desa.

Kerja sama internasional yang diprakarsai oleh Kemendes PDT bersama delegasi perusahaan-perusahaan Inggris berfokus pada solusi konkret yang bisa diterapkan di lapangan. Dengan melibatkan BUMDes dan koperasi desa, mereka berharap dapat mendorong terciptanya ekonomi desa berbasis energi terbarukan yang dapat menggerakkan sektor lain, seperti pengolahan pangan dan layanan kesehatan desa.

Selain itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga berperan sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional, termasuk mempercepat transisi menuju energi bersih. PLN yang baru-baru ini dianugerahi ESG Award oleh CNBC Indonesia, terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan dan memastikan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

PLN telah merealisasikan berbagai proyek ketenagalistrikan yang mencakup pembangkit, transmisi, dan gardu induk di seluruh negeri. Pada tahun 2024, PLN berhasil menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 3,2 gigawatt (GW), dengan lebih dari 80% di antaranya berbasis energi bersih, seperti tenaga surya, air, dan geotermal. Upaya ini mengarah pada pencapaian target Net Zero Emission 2060 yang digagas pemerintah Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan PLN adalah dengan mengembangkan proyek hybrid solar-wind yang mulai beroperasi di beberapa daerah, serta integrasi teknologi smart grid nasional yang mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan energi secara real-time.

Namun, pencapaian terbesar PLN tidak hanya terletak pada kapasitas pembangkit atau inovasi teknologi. Program listrik untuk desa juga menjadi bagian dari upaya besar PLN untuk memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Hingga akhir 2024, PLN berhasil meningkatkan rasio desa berlistrik menjadi 93,05%, dan berkomitmen untuk melistriki 1.085 desa baru, dengan prioritas utama pada desa-desa terpencil dan sulit dijangkau. Program Bantuan Pasang Baru Listrik yang menjangkau 155.429 rumah tangga juga turut mendukung pemerataan listrik di seluruh Indonesia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah terus memacu langkah-langkah untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, termasuk rencana penghentian impor BBM jenis solar pada 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor yang selama ini membebani neraca perdagangan dan mendorong optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Salah satu pencapaian penting pemerintah dalam memperkuat sektor energi adalah pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit, yang saat ini sudah mencapai B40 (40% minyak sawit dan 60% solar). Pemerintah berencana meningkatkan komposisi ini menjadi B50, yang akan berdampak besar pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar, sekaligus mendorong sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit sebagai sektor ekonomi rakyat. Selain itu, hilirisasi produk kelapa sawit menjadi energi terbarukan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian daerah.

Mengusung konsep swasembada energi yang lebih modern, Indonesia juga berfokus pada diversifikasi sumber energi. Pakar Energi Universitas Hasanuddin, Prof. Muhammad Bachtiar Nappu, mengatakan bahwa swasembada energi tidak lagi semata-mata mengandalkan minyak sebagai pilar utama, melainkan melibatkan bauran energi yang lebih beragam, termasuk energi terbarukan seperti biomassa, tenaga angin, dan hidrogen hijau. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas energi tunggal yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Pemerintah juga semakin gencar membangun infrastruktur energi hijau, termasuk proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yang dapat mendukung perekonomian nasional dan daerah. Keberhasilan ini tak hanya akan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar energi global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Sjaichul Anwari)*

Papua memiliki potensi energi yang besar dan strategis, mulai dari migas hingga energi baru terbarukan yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Pengelolaan yang terarah dapat menjadikan sektor energi sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian ekonomi kawasan timur Indonesia.

Ketahanan energi di Papua tidak hanya berkaitan dengan pasokan listrik dan bahan bakar, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan kebijakan yang tepat, penguatan sektor energi mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing daerah.

Di tengah dinamika ekonomi global, Papua berpeluang menjadi fondasi baru bagi ketahanan energi nasional sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci agar potensi energi Papua benar-benar memberi manfaat jangka panjang.

Terkait hal itu, pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar utama pengembangan ketahanan energi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa sumber energi yang sangat baik di Papua akan dikelola oleh Kementerian ESDM dan dirancang untuk bisa dinikmati, baik secara ekonomi maupun hasil produknya, oleh daerah-daerah Papua.

Ia menekankan Pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi berkelanjutan terutama bagi wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.

Pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional. Presiden menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Komitmen Presiden Prabowo telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah sekaligus menarik investasi sektor hulu migas oleh RH Petrogas Companies in Indonesia yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Ia mengatakan, penerimaan negara maupun daerah diperoleh melalui skema bagi hasil migas.

Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia Alfian Telaumbanua menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional. Koordinasi itu merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya.

Langkah Presiden Prabowo menetapkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas Pembangunan energi berkelanjutan nasional didukung oleh Komisi VI DPR RI. Salah satu anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim menilai kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh Kementerian dan Lembaga terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua.

Rivqy menyoroti potensi energi yang dimiliki Papua bernilai besar dan strategis. Ia menjelaskan, mulai dari energi air, surya, hingga sumber energi baru dan terbarukan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia pun berharap pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memastikan implementasi yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.

Penguatan ketahanan energi di Papua menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari wilayah timur Indonesia. Melalui kebijakan yang terarah, negara berupaya memastikan bahwa potensi energi Papua benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

Langkah pemerintah yang mengintegrasikan pengembangan migas dan energi terbarukan dinilai sebagai strategi seimbang untuk menjawab tantangan masa depan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas pasokan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi kemandirian energi nasional. Dengan koordinasi yang kuat, pembangunan sektor energi di Papua diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Dukungan legislatif dan keterlibatan masyarakat menjadi penguat arah kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan daerah. Pemerintah terus mendorong implementasi program secara terukur agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara luas dan merata.

Ke depan, Papua berpotensi menjadi simbol keberhasilan transformasi energi nasional yang berbasis pemerataan pembangunan. Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor energi diyakini mampu menjadikan Papua sebagai fondasi baru kemandirian ekonomi Indonesia.

)* Pengamat Energi Nasional

Oleh: Ardiansyah Gunawan

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia menjadi sinyal penting tentang bagaimana masyarakat memandang arah pemerintahan saat ini. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi, tetapi juga merefleksikan persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan serta mempercepat program-program prioritas yang menyasar persoalan mendasar masyarakat.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa angka kepuasan tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Ia menilai tingkat approval rating tersebut tergolong tinggi untuk ukuran seorang presiden pada fase awal pemerintahan. Bahkan, menurutnya, capaian ini relatif lebih tinggi dibandingkan periode awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden Joko Widodo pada 2014. Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa persentase responden yang menyatakan sangat puas masih berada di angka 13 persen, sehingga pemerintah tetap perlu memperkuat basis kepuasan yang lebih solid melalui bukti kerja nyata.

Temuan survei juga memperlihatkan bahwa kepuasan publik tidak lahir dari faktor tunggal. Upaya pemberantasan korupsi menjadi alasan paling dominan yang disebutkan responden. Selain itu, publik menilai berbagai program kerja pemerintah berjalan baik, disertai persepsi bahwa Presiden Prabowo memiliki karakter tegas, berwibawa, dan berani. Narasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar menilai simbol kepemimpinan, tetapi juga memperhatikan implementasi kebijakan yang dirasakan langsung.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, melihat tingginya kepercayaan publik pada isu pemberantasan korupsi sebagai indikator bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada konsistensi penegakan hukum. Ia menilai keberhasilan pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi memperkuat persepsi bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas tata kelola. Menurutnya, fokus pada pengembalian aset negara menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada vonis, tetapi juga menghasilkan manfaat konkret bagi publik.

Sikap pemerintah terhadap hasil survei tersebut juga mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada kinerja. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak menjadikan survei sebagai target utama. Ia menilai tingginya kepuasan publik justru menjadi pengingat agar pemerintah terus mempercepat implementasi program prioritas. Fokus pemerintah saat ini, menurut Prasetyo, adalah mengurangi beban masyarakat dan mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui rencana renovasi 300.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Prasetyo Hadi juga menekankan bahwa pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian yang ada. Ia menyampaikan bahwa masih banyak program yang harus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga momentum kepercayaan publik dengan menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

Di sisi lain, survei Indikator Politik Indonesia turut memotret catatan kritis dari kelompok responden yang kurang puas. Sebagian responden menilai bantuan pemerintah belum merata atau belum tepat sasaran, sementara lainnya menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan program kerja serta kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. Kritik ini menjadi refleksi penting bahwa tingkat kepuasan yang tinggi tidak berarti tanpa tantangan. Justru, ruang evaluasi tersebut dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sisi demografi, Burhanuddin Muhtadi menyebut basis utama kepuasan publik berasal dari generasi muda, khususnya Generasi Z. Kelompok ini sebelumnya menjadi basis dukungan kuat bagi Prabowo dalam Pemilu 2024 dan kini kembali muncul sebagai penopang utama tingkat kepuasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dinilai relevan dengan aspirasi generasi muda, terutama terkait peluang kerja, pendidikan, dan stabilitas nasional. Selain itu, tingkat kepuasan juga relatif kuat di kalangan perempuan serta sejumlah kelompok etnik, meski wilayah Jakarta mencatat tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain.

Melihat keseluruhan temuan tersebut, tingkat kepuasan publik sebesar 79,9 persen dapat dibaca sebagai refleksi awal dari arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Publik tampaknya menilai adanya komitmen kuat dalam pelaksanaan program prioritas, mulai dari pemberantasan korupsi hingga reformasi kebijakan sosial. Namun, dukungan yang tinggi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi kerja, mempercepat realisasi program, serta memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata.

Lebih jauh, keberhasilan menjaga tingkat kepuasan publik tidak hanya bergantung pada komunikasi politik, tetapi pada kesinambungan hasil kebijakan yang dapat diukur. Ketika pemerintah mampu menunjukkan progres nyata—baik melalui perbaikan kualitas pendidikan, penguatan penegakan hukum, maupun kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran—maka legitimasi publik akan semakin kokoh. Dalam konteks ini, survei bukanlah garis akhir, melainkan cermin awal yang menegaskan bahwa masyarakat melihat komitmen pemerintah untuk terus bergerak cepat dalam menjalankan agenda prioritas nasional.

Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Tingkat kepuasan publik yang menembus 79,9 persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator kuat bahwa arah kepemimpinan nasional saat ini berada di jalur yang dipercaya masyarakat. Stabilitas angka tersebut yang relatif tidak bergeser dibandingkan tahun sebelumnya mengirimkan pesan politik penting: publik melihat adanya konsistensi kerja pemerintah sekaligus harapan terhadap masa depan yang lebih terkelola.

Survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia memperlihatkan mayoritas responden merasa puas. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan porsi terbesar berada pada kategori cukup puas, sementara sebagian lainnya menyatakan sangat puas. Jika digabungkan, tingkat persetujuan itu masuk kategori sangat tinggi untuk ukuran seorang presiden yang masih berada dalam fase awal pemerintahan.

Peneliti Indikator itu menilai tingginya approval rating ini tidak berdiri di ruang kosong. Selain bertumpu pada basis elektoral Prabowo sendiri, terdapat efek kesinambungan dari dukungan politik sebelumnya yang ikut memperkuat legitimasi. Oleh sebab itu, proporsi publik yang benar-benar merasa sangat puas diharapkan dapat terus diperluas agar fondasi dukungan menjadi semakin kokoh. Dalam bahasa politik, angka besar memang penting, tetapi intensitas loyalitas jauh lebih menentukan dalam menjaga stabilitas jangka panjang.

Menariknya, pemberantasan korupsi muncul sebagai alasan paling dominan di balik kepuasan publik. Ini menandakan adanya pergeseran persepsi. Jika sebelumnya citra ketegasan menjadi faktor utama yang melekat pada Presiden Prabowo, kini publik mulai melihat dimensi konkret berupa agenda perbaikan tata kelola. Persepsi semacam ini biasanya tidak terbentuk secara instan; ia lahir dari kombinasi kebijakan, komunikasi politik, dan ekspektasi masyarakat yang merasa aspirasinya terjawab.

Selain itu, faktor bantuan sosial, program kerja yang dinilai berjalan baik, hingga kepemimpinan yang dianggap tegas dan berani turut memperkuat sentimen positif. Program makan bergizi gratis, perhatian terhadap kelompok rentan, serta persepsi meningkatnya keamanan juga menjadi elemen yang mempertebal rasa percaya. Dalam konteks politik modern, kepuasan publik hampir selalu berkorelasi dengan kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat yang terasa langsung.

Meski demikian, survei ini juga mengingatkan bahwa kepuasan publik tidak pernah bersifat absolut. Kritik tetap muncul, terutama terkait bantuan yang dianggap belum merata. Ada pula kelompok masyarakat yang menilai bukti kinerja belum sepenuhnya terlihat atau program belum berjalan optimal. Sorotan terhadap stabilitas ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja menunjukkan bahwa isu kesejahteraan tetap menjadi barometer utama dalam menilai pemerintah mana pun.

Justru di sinilah letak pentingnya angka 79,9 persen tersebut. Kepuasan tinggi bukan berarti tanpa tantangan, melainkan menunjukkan adanya ruang kepercayaan yang cukup bagi pemerintah untuk terus bekerja. Dalam teori legitimasi politik, kepercayaan publik adalah modal strategis yang memungkinkan sebuah pemerintahan mengambil keputusan besar tanpa dibayangi resistensi berlebihan.

Dari sisi demografi, dukungan kuat generasi muda menjadi sinyal menarik. Kelompok Gen Z yang sebelumnya menjadi basis pemilih ternyata masih menunjukkan kecenderungan positif. Fenomena ini penting karena generasi muda biasanya lebih cair secara politik dan tidak segan mengubah preferensi jika ekspektasi tidak terpenuhi. Ketika kelompok ini tetap memberikan penilaian baik, hal itu menandakan adanya resonansi antara agenda pemerintah dan aspirasi masa depan mereka.

Variasi tingkat kepuasan antarwilayah dan kelompok etnis juga wajar dalam negara sebesar Indonesia. Bahkan di wilayah dengan tingkat kepuasan paling rendah sekalipun, mayoritas responden masih menyatakan puas. Ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap pemerintah bersifat luas dan tentunya ini merupakan sebuah kondisi yang lazim dalam demokrasi besar.

Metodologi survei yang melibatkan lebih dari seribu responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar tiga persen turut memperkuat kredibilitas temuan. Dengan distribusi sampel yang proporsional dan pengawasan kualitas data, hasil ini dapat dibaca sebagai potret rasional opini publik, bukan sekadar euforia sesaat.

Menariknya, respons pemerintah terhadap survei tersebut justru menunjukkan sikap yang relatif tenang. Istana menegaskan bahwa tujuan utama bukanlah mengejar angka popularitas, melainkan mempercepat program yang diyakini mampu mengurangi beban masyarakat. Pemerintah memandang agenda besar seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan layanan kesehatan sebagai “musuh bersama” yang harus ditaklukkan melalui kerja keras.

Pendekatan ini mencerminkan orientasi kinerja ketimbang pencitraan. Dalam praktik pemerintahan, survei seharusnya memang berfungsi sebagai kompas, bukan tujuan akhir. Ketika hasil positif datang sebagai konsekuensi dari kerja nyata, legitimasi politik akan terbentuk secara lebih organik dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kepuasan publik yang tinggi dan stabil merupakan cerminan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Kepercayaan tidak lahir dari retorika, tetapi dari persepsi bahwa negara hadir dan bekerja. Selama konsistensi ini terjaga, angka survei bukan hanya statistik, melainkan fondasi bagi stabilitas politik dan percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi patut diberikan atas capaian ini. Tingginya kepercayaan publik menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo berhasil menghadirkan rasa optimisme di tengah berbagai tantangan. Modal sosial-politik tersebut menjadi peluang besar untuk melangkah lebih jau serta memastikan bahwa kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat benar-benar dijawab dengan hasil nyata bagi kemajuan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia