Kategori: Uncategorized

  • Pemerintah Perkuat Evaluasi MBG, Publik Diimbau Tak Terpancing Provokasi Demo

    Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas meski kembali menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terpancing provokasi untuk berdemonstrasi mengingat program tersebut terus dievaluasi dan diawasi.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG tanpa menghapus program tersebut. Anggaran yang semula dialokasikan sekitar Rp330 triliun telah disesuaikan menjadi Rp270 triliun dan masih berpotensi diturunkan kembali.

    “Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

    Menurutnya, penyempurnaan dilakukan karena pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal pelaksanaan. Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan memantau penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

    “Mereka (unit kerja DJPb di daerah) kasih laporannya ke saya. Nanti kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN untuk dia ambil tindakan,” kata Bendahara Negara tersebut.

    Ia menegaskan pemerintah juga memiliki mekanisme penyesuaian anggaran apabila rekomendasi perbaikan tidak dijalankan. “Nah kalau enggak ambil tindakan dalam keadaan seperti itu baru saya bisa potong anggarannya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan evaluasi merupakan jawaban pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat, bukan alasan untuk menghentikan MBG.

    “Setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program yang sudah memberi manfaat,” ujar Qodari.

    Saat ini pemerintah mengevaluasi ketepatan sasaran penerima, operasional SPPG, kualitas menu, tata kelola, hingga mekanisme pembayaran yang diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga Rp1 triliun. BGN pun memastikan efisiensi tidak akan mengurangi alokasi bahan baku makanan.

    Dengan langkah evaluasi yang terus diperkuat, pemerintah berharap publik menyikapi dinamika seputar MBG secara objektif dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat mengaburkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat. ***

  • Program MBG Jadi Katalisator Ekonomi Desa dan Peluang Usaha Baru

    Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi desa. Pelaksanaan program MBG membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan desa memiliki potensi besar untuk mendukung keberhasilan MBG melalui penyediaan bahan pangan lokal yang berkelanjutan. Potensi tersebut ditopang oleh lebih dari 45 ribu BUMDes yang bergerak di sektor pangan, pertanian, dan kelautan.

    “BUMDesa saat ini jumlahnya lebih dari 45 ribu dengan usaha di bidang Desa Tematik, yaitu pangan, pertanian, dan kelautan,” ungkapnya.

    Menurut Yandri, saat ini hampir 1.000 BUMDes telah menjadi pemasok bahan baku Program MBG. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap hasil produksi desa sehingga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Kami berterima kasih kepada Kementerian Kelautan atas pendampingan program Kemendes selama ini. Saat ini hampir 1.000 BUMDesa jadi penyuplai bahan baku Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

    Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem pendukung MBG melalui pengembangan desa tematik dan penguatan ketahanan pangan. Kebijakan alokasi Dana Desa untuk sektor pangan diharapkan semakin meningkatkan kapasitas desa dalam memenuhi kebutuhan bahan baku program, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya usaha-usaha produktif berbasis potensi lokal.

    Yandri berharap semakin banyak BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih yang terlibat sebagai pemasok kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Semakin kuat rantai pasok pangan yang dibangun dari desa, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan, mulai dari meningkatnya penyerapan hasil produksi lokal, terciptanya peluang usaha baru, hingga bertambahnya pendapatan masyarakat.

    Dengan ekosistem yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi desa, MBG tidak hanya menjadi investasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang mendorong kemandirian desa melalui penguatan produksi pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Komitmen Pemerintah Perkuat Evaluasi Berkala demi Optimalisasi MBG di Papua

    SORONG – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui evaluasi berkala dan penyempurnaan tata kelola pelaksanaan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Tugas MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan tenaga ahli gizi menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan program memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.

    Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan pelaksanaan MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat.

    “Pelaksanaan evaluasi berkala dan pengawasan ketat terhadap standar operasional SPPG di Papua mencerminkan keterbukaan serta komitmen kuat pemerintah untuk terus menyempurnakan tata kelola, mutu gizi, dan efektivitas program, sehingga manfaat utamanya dapat diterima secara optimal dan tepat sasaran oleh masyarakat,” ujar Ahmad Nausrau.

    Menurutnya, hingga saat ini sebanyak 21 SPPG telah beroperasi di Papua Barat Daya dan telah melayani lebih dari 79 ribu peserta didik serta sekitar 50 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

    Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan pasokan bahan pangan lokal, variasi menu, hingga proses pendataan penerima manfaat. Berbagai kendala tersebut justru dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan memastikan kualitas layanan terus meningkat.

    “Kami ingin pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan kualitas pelayanannya terus meningkat,” tegas Ahmad.

    Pemerintah juga mendorong penguatan pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui skema yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan sehingga masyarakat di wilayah yang paling membutuhkan dapat memperoleh akses pemenuhan gizi secara merata.

    Komitmen melakukan evaluasi secara berkelanjutan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas Program MBG sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan, kualitas generasi muda, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan tata kelola yang semakin baik serta pengawasan yang konsisten, Program MBG diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

  • Kepala Bakom RI: Pelaku Korupsi Program MBG Harus Tetap Diproses, Tanpa Melihat Latar Belakang

    Jakarta – Baru-baru ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru pada kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Tersangka adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan perwira Polri aktif.

    Kejagung juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan BGN. Perwira tersebut menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di BGN.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan, Kejagung diberikan keleluasaan penuh oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas skandal yang menggerogoti program prioritas nasional tersebut.

    “Seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu apa pun latar belakangnya,” kata Qodari usai membuka kompetisi olah rasa antarmedia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Bahwa penanganan hukum dipastikan tidak akan melunak meskipun harus berhadapan dengan tameng institusi vertikal aparat penegak hukum maupun militer. Menurutnya, penegakan hukum tidak didasarkan pada latar belakang profesi seseorang, melainkan pada dugaan perbuatan yang dilakukan saat menjalankan tugas.

    “Jadi, bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya nonpolisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kejagung berhasil membongkar peran perwira aktif TNI atas dugaan rekayasa tender. Sementara untuk anggota Polri aktif, dijebloskan ke tahanan atas dugaan pemerasan monopoli alat makan berupa food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan dugaan keterlibatan perwira TNI aktif ditemukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang sedang dilakukan penyidik Kejagung.

    “Berdasarkan pengembangan penyidikan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis ini, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif,” ujar Syarief di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.

    Kejagung juga menegaskan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis masih terus berjalan. Penyidik memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk melalui jalur koneksitas apabila melibatkan personel TNI aktif. [*]

  • Program MBG Dinilai Perkuat Keadilan Sosial Melalui Pemenuhan Gizi

    Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berbagai kalangan semakin mempertegas peran negara dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui pemenuhan hak gizi masyarakat.

    Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafid Abbas, menilai MBG merupakan kebijakan afirmatif yang memiliki dasar konstitusional karena memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga.

    “Program MBG merupakan salah satu instrumen konstitusional negara untuk mewujudkan persamaan kesempatan atau equality of opportunity melalui pengurangan hambatan-hambatan sosial dan ekonomi,” ujar Hafid.

    Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan sosial yang cukup lebar sehingga diperlukan intervensi negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki peluang berkembang secara optimal.

    “MBG merupakan salah satu instrumen pemerataan negara yang dapat dikategorikan sebagai most immediate demand sebagai satu kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mempersempit kesenjangan kehidupan sosial, ekonomi, jurang kaya-miskin yang teramat ekstrem di negeri ini,” tegasnya.

    Menurut Hafid, tanpa intervensi negara melalui program gizi sekolah, ketimpangan kualitas pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga akan terus memperlebar kesenjangan antargenerasi.

    “Negara harus hadir untuk memberi hari depan yang cerah bagi masa depan bangsa ini. Dengan itu, MBG hadir sebagai instrumen penyelamat masa depan generasi bangsa ini,” katanya.

    Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Dr. Doddy Izwardy, yang menilai MBG memiliki manfaat jauh lebih luas dibanding sekadar memenuhi kebutuhan pangan harian anak sekolah.

    “Intervensi anak sekolah diposisikan sebagai agenda gizi dan pencegahan penyakit tidak menular. Ini yang menjadi penekanan yang kami sampaikan,” ujar Doddy.

    Ia menjelaskan bahwa anak usia sekolah masih berada pada fase pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang sangat pesat sehingga membutuhkan asupan gizi yang memadai. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia dan Riskesdas, prevalensi stunting pada kelompok usia 5–12 tahun masih mencapai 23,6 persen, sementara kelebihan berat badan dan obesitas sekitar 20 persen.

    “Program MBG selama pelaksanaannya menunjukkan adanya peningkatan konsumsi buah dan sayur pada anak sekolah, sekaligus membantu mendorong pola makan yang lebih sehat,” jelasnya.

    Karena itu, ia menegaskan bahwa program gizi sekolah perlu dipandang sebagai investasi pembangunan manusia lintas sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi.

    “Program gizi sekolah sebaiknya tidak diposisikan hanya sebagai bantuan makan atau pangan, tetapi sebagai investasi human capital lintas sektor,” tegas Doddy.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa pemenuhan gizi pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (MBG 3B) menjadi langkah penting untuk mencegah stunting sejak awal kehidupan.

    “Kenapa MBG 3B itu penting? Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Inilah wujud kehadiran negara melalui Program MBG 3B untuk menjawab penyebab stunting yang berkaitan dengan pemenuhan gizi,” ujar Wihaji.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antarkementerian dan lembaga, termasuk penyelarasan data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

  • Melalui Pendekatan Ilmiah Para Ahli Gizi Dukung Peningkatan Kualitas Pelaksanaan MBG

    Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) terus mengawal program ini dengan pendekatan ilmiah, menekankan bahwa peran ahli gizi sangat vital dalam menyusun menu sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan melakukan uji organoleptik demi memastikan keamanan serta kelayakan makanan.

    Ahli gizi sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai krusial sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat menjadi unsur utama dalam melakukan pencegahan penyakit tidak menular, dan upaya percepatan penurunan stunting.

    Ketua Umum DPP PERSAGI Ir. Doddy Izwardy mengatakan rekomendasi tersebut berfokus pada penguatan ketahanan gizi, keamanan pangan, kesehatan saluran cerna, hingga edukasi masyarakat.

    DPP PERSAGI tengah menyiapkan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat pembangunan gizi nasional. Hal itu dibahas dalam Temu Ilmiah Nasional II PERSAGI, yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan penguatan kebijakan.

    Menurutnya, peran organisasi profesi dibutuhkan untuk mendukung target Indonesia Emas 2045 dan penurunan stunting.

    “Nanti kita akan berikan kepada pemerintah, ke Bapak Presiden, hasil dari semua tim ini. Karena tujuan kita adalah 2045 yang 19 tahun lagi, yang stunting-nya harus 5%. Kami lah yang berusaha memberikan ke pemerintah karena kami kepakaran dari profesi,” kata Doddy di sela Temu Ilmiah Nasional II PERSAGI yang digelar di Trans Luxury Hotel Surabaya.

    Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa forum ilmiah ini sangat penting untuk memperkuat keamanan pangan, ketahanan gizi, serta edukasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

    Program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak, pelajar, santri, ibu hamil, dan balita, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur.

    “Forum ini menjadi ruang konferensi ilmiah untuk membahas ketahanan pangan, ketepatan gizi, keamanan pangan, hingga penguatan edukasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

    Adhy Karyono, mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka secara resmi TIN II Persagi. Menurutnya, ekosistem MBG melibatkan banyak sektor, mulai dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga distributor bahan pangan. Keterlibatan berbagai sektor tersebut menciptakan perputaran ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Dampak Program MBG bukan hanya pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku distribusi pangan,” jelasnya.

    Pelaksanaan MBG juga membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di Jawa Timur maupun secara nasional.

  • Pemerintah Perluas Jangkauan MBG di Papua Demi Peningkatan Penerima Manfaat

    NABIRE – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, program tersebut tidak hanya meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok rentan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan komoditas daerah, dan penguatan tata kelola yang transparan.

    Selama semester I 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire mencatat sebanyak 32.002 penerima manfaat telah menerima layanan MBG. Jumlah tersebut terdiri atas 28.113 peserta didik serta 3.889 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan program didukung oleh 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah distrik di Kabupaten Nabire.

    Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem, mengatakan evaluasi yang dilakukan selama enam bulan pertama menjadi dasar penyempurnaan program agar jangkauannya semakin luas dan kualitas layanan terus meningkat. “Evaluasi ini bukan sekadar melihat berapa banyak makanan yang telah disalurkan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam membangun sumber daya manusia Papua yang sehat sekaligus menggerakkan kemandirian ekonomi daerah,” ujar Marsel Asyerem.

    Selain menghadirkan manfaat di bidang gizi, MBG turut memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap dalam operasional 14 SPPG, termasuk 180 Orang Asli Papua (OAP). Dengan penghasilan harian antara Rp120 ribu hingga Rp200 ribu, program tersebut mendorong perputaran ekonomi lokal yang diperkirakan mencapai Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar setiap bulan.

    BGN Nabire juga terus mendorong pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sebagai bahan baku utama penyediaan makanan bergizi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha di Kabupaten Nabire seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan program.

    Marsel Asyerem menegaskan bahwa perluasan manfaat MBG tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penerima layanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin semakin banyak hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal terserap sehingga manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegas Marsel Asyerem.

    Untuk memperkuat akuntabilitas, pelaksanaan MBG didukung melalui Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan MBG (SIAP-MBG). Platform digital tersebut memungkinkan proses perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga distribusi makanan dipantau secara terbuka sehingga meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

    Pengembang SIAP-MBG, Azrulah Kainage, menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya berjalan optimal. “Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga,” pungkas Azrulah Kainage.

    Perluasan jangkauan MBG di Papua menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah dan tata kelola yang semakin baik, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Papua.

  • Pemerintah Terus Sempurnakan Program MBG agar Semakin Efektif dan Berikan Manfaat Optimal

    Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, serta efisiensi pelaksanaan program.

    Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa evaluasi program difokuskan pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan agar manfaat MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

    “Evaluasi juga menyasar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap kandungan gizi maupun higienitas makanan agar manfaat Program MBG semakin optimal,” ujar Qodari.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah juga mengarahkan penyempurnaan program untuk memperluas cakupan penerima manfaat, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan semakin efektif dan berkualitas.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang akan terus dijalankan dengan berbagai penyempurnaan agar semakin efisien dan tepat sasaran.

    “MBG program unggulan Bapak Presiden, kita enggak bisa hapus. Tapi yang paling kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien karena MBG itu juga program yang bagus sebetulnya. Jadi, dengan itu, orang yang susah bisa terbantu. Hanya saja pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki,” kata Purbaya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari optimalisasi program.

    “Tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi, akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran, itu perintah Bapak Presiden,” jelasnya.

    Selain efisiensi, Purbaya memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala sehingga tata kelola program semakin akuntabel.

    Berbagai langkah penyempurnaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas Program MBG melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan tata kelola, peningkatan standar layanan, serta efisiensi pelaksanaan. Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh penerima manfaat.

  • Keberlanjutan Program MBG Investasi Jangka Panjang bagi Generasi Indonesia

    Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil tidak akan berhenti dan program tersebut menjadi investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. MBG merupakan tekad Presiden Prabowo Subianto yang akan terus dijalankan sampai tujuannya tercapai.

    “Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil. Kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan,” ujar Hashim saat ditemui awak media di Jakarta.

    Menurut Hashim, program MBG merupakan gagasan Prabowo sejak sekitar tahun 2006. Program itu lahir dari cita-cita Prabowo untuk memperbaiki kesehatan anak-anak Indonesia, terutama yang terdampak stunting. MBG juga menjadi janji kampanye Prabowo jauh sebelum terpilih sebagai Presiden.

    “Ini suatu janji kampanye Prabowo Subianto sejak tahun 2009, waktu dia masih calon wakil presiden, dilanjutkan tahun 2014 calon presiden, dilanjutkan 2019, dan dilanjutkan 2024. Itu janji kampanye Prabowo Subianto bahwa anak-anak di Indonesia semuanya yang menghendaki akan dapat makanan bergizi gratis, supaya kondisi yang sangat-sangat berat, yaitu stunting bisa kita tanggulangi,” katanya.

    Ia menambahkan, kementerian dan lembaga terkait, termasuk anggota Srikandi Jaga Desa harus ikut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai tujuan.

    “Program-program dengan tujuan mulia, tapi kalau pelaksanaannya implementasinya itu tidak diawasi dan dibina dengan baik, kita sudah lihat hasilnya bagaimana, ya,” ucap Hashim.

    Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak berhenti dan terus berjalan. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Qodari menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan secara menyeluruh dalam pelaksanaan dan tata kelola MBG.

    Penegasan tersebut penting untuk meluruskan persepsi publik. Evaluasi bukan berarti program gagal. Evaluasi justru menjadi cara pemerintah memastikan MBG berjalan dengan standar yang lebih baik. Pemerintah melakukan pembenahan terhadap penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola, hingga keterlibatan vendor lokal.

    “Dengan demikian, kritik terhadap MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghentikan manfaat yang sudah dirasakan jutaan anak Indonesia. Kritik lebih tepat ditempatkan sebagai dorongan agar pelaksanaan program semakin tertib, transparan, dan berkualitas. Program sebesar MBG tentu memiliki tantangan di lapangan, tetapi tantangan itu tidak boleh membuat negara mundur dari upaya memperbaiki gizi generasi muda,” jelasnya.

    MBG tetap berjalan karena manfaatnya nyata. Pemerintah membenahi sistemnya karena kualitas tetap menjadi prioritas. Anak-anak tetap makan, sementara tata kelola terus diperkuat. Inilah pesan utama yang perlu disampaikan kepada publik: MBG tidak dihentikan, tetapi dievaluasi agar semakin aman, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masa depan anak-anak Indonesia.

  • Program MBG Gerakkan UMKM, Perkuat Rantai Pasok dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis telah membuka peluang yang luas bagi UMKM untuk berpartisipasi sebagai pemasok berbagai kebutuhan pangan.

    “Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok di tingkat daerah,:” kata Adhy Karyono.

    Keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan dinilai mampu memperkuat rantai pasok sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

    “Program ini melahirkan kesempatan pekerjaan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya pendapatan masyarakat juga meningkat,” ungkap Adhy Karyono.

    Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lainnya menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlangsungan program sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi.

    Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk pangan lokal, pelaku usaha memperoleh peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Satuan Tugas MBG yang diketuai Wakil Gubernur Jawa Timur.

    “Satgas tersebut bertugas memantau pelaksanaan program setiap hari, mulai dari kualitas makanan bergizi, keamanan pangan, hingga distribusi bahan baku,” jelas Adhy.

    Menurut Adhy, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan1 Itahun 2026 mencapai 5,96 persen. Angka tersebut didukung oleh aktivitas ekonomi dari UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem Program MBG.

    “Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan I sudah mencapai 5,96 persen. Salah satunya karena kontribusi ekonomi yang meningkat dari UMKM akibat ekosistem rantai pasok Program MBG,” tuturnya.

    Melalui penguatan ekosistem UMKM dalam Program MBG, pemerintah optimistis tercipta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. [-RWA]