Kategori: Uncategorized

  • Praktisi Media Tekankan Etika Jurnalistik demi Resiliensi Media di Era AI

    Jakarta – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendorong transformasi besar dalam industri media. Di tengah meningkatnya pemanfaatan AI di ruang redaksi, berbagai kalangan menilai penguatan peran jurnalis, etika jurnalistik, dan budaya verifikasi menjadi fondasi utama agar media tetap kredibel sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

    Praktisi media Anggi Oktarinda mengatakan, industri media saat ini masih terus mencari formulasi ideal dalam memanfaatkan AI tanpa mengurangi peran utama jurnalis sebagai penjaga kualitas informasi.

    “Media masih mencari formulasi ideal untuk membagi peran dengan AI, mana yang boleh dikerjakan AI dan mana yang harus tetap menjadi ranah manusia,” kata Anggi dalam pemaparannya mengenai hasil riset penggunaan AI di Jakarta.

    Menurut Anggi, AI kini telah digunakan hampir di seluruh rantai produksi jurnalistik. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip jurnalistik.

    “Jurnalisme itu sarat nilai, norma, dan etika. Ketika bertemu dengan sistem otomatis yang tidak memiliki pertimbangan moral, muncul banyak pertanyaan mengenai batas penggunaannya,” ujarnya.

    Anggi menilai langkah Dewan Pers menerbitkan Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik pada Januari 2025 menjadi pijakan penting bagi industri media.

    “Batasnya bukan ketika AI mampu melakukan pekerjaan kita, tetapi ketika kita berhenti memahami pekerjaan kita sendiri dan terlalu banyak menyerahkannya kepada AI,” tegas Anggi.

    Pandangan serupa disampaikan Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital dan berkembangnya teknologi AI, budaya verifikasi justru semakin penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru.

    “Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada publik,” ujar Misbah.

    Ia mengingatkan bahwa AI memang dapat mempercepat akses terhadap informasi, namun hasil yang dihasilkan teknologi tersebut tetap memerlukan proses pengecekan melalui sumber yang kredibel.

    “AI hanyalah alat bantu. Informasi yang dihasilkan tetap harus diuji, diperiksa sumbernya, dan dibandingkan dengan data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai teknologi justru membuat kita malas melakukan pengecekan fakta,” katanya.

    Misbah juga menegaskan bahwa perbedaan utama antara jurnalis profesional dan jurnalis warga terletak pada proses verifikasi serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.

    “Citizens journalism memiliki peran penting dalam mendokumentasikan peristiwa, namun sering kali belum melalui proses verifikasi yang memadai,” ujarnya.

    Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai penguatan literasi digital, etika informasi, serta media yang profesional merupakan bagian penting dalam membangun kedaulatan digital Indonesia di era kecerdasan buatan.

    “Indonesia tidak boleh anti dunia, tetapi juga tidak boleh lugu di hadapan dunia. Keterbukaan harus disertai kemampuan mengatur diri,” kata Azis.

    Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi industri media. Dengan penguatan etika jurnalistik, budaya verifikasi, peningkatan literasi digital, serta penegasan posisi AI sebagai alat bantu, transformasi teknologi justru dapat memperkuat resiliensi media sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik.

  • Anggota DPR RI: Indonesia Punya Kemampuan Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Digital

    JAKARTA – Di tengah persaingan global yang semakin ditentukan oleh penguasaan data, kecerdasan buatan (AI), dan infrastruktur digital, Indonesia perlu membangun kedaulatan digital sebagai bagian dari strategi mempertahankan kemerdekaan dan daya saing bangsa.

    Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengatakan transformasi digital Indonesia tidak boleh sekadar dipahami sebagai perluasan akses internet atau meningkatnya penggunaan aplikasi digital. Digitalisasi harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik dan ekonomi global.

    “Persoalan digital Indonesia bukan hanya persoalan teknologi. Persoalan ini menyentuh esensi kemerdekaan, yakni kemampuan bangsa menentukan nasib sendiri di tengah perubahan global,” kata Azis di Kompleks DPR RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, peta kekuatan dunia saat ini telah mengalami pergeseran signifikan. Jika pada era agraris kekuasaan ditentukan oleh penguasaan lahan, dan pada era industri bertumpu pada pabrik serta teknologi produksi. Maka di era digital pusat kekuatan kini berada pada data, algoritma, pusat komputasi, kabel bawah laut, jaringan digital, dan teknologi kecerdasan buatan.

    “Perubahan ini menuntut Indonesia untuk memiliki strategi yang lebih komprehensif dalam mengelola aset digital nasional. Potensi ini tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila Indonesia hanya berperan sebagai pasar bagi produk dan layanan digital global,” jelasnya.

    Ditambahkan Azis, dengan jumlah penduduk yang besar, pasar digital yang terus berkembang, wilayah yang luas, serta posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki modal kuat untuk membangun kemandirian digital.

    “Indonesia menghasilkan data dalam jumlah besar. Nilai tertinggi dari data itu harus diupayakan kembali kepada Indonesia,” ujarnya.

    Azis juga menilai agenda kedaulatan digital nasional perlu dibangun melalui tiga fondasi utama yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.

    Fondasi pertama adalah penguatan infrastruktur fisik digital. Aspek ini mencakup pembangunan dan pengamanan kabel bawah laut, jaringan serat optik, satelit, pusat data, internet exchange, keamanan jaringan, serta diversifikasi jalur konektivitas internasional untuk menjamin ketahanan sistem digital nasional.

    Fondasi kedua berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan teknologi digital. Di dalamnya termasuk pengelolaan data nasional, komputasi awan, kecerdasan buatan, keamanan siber, riset dan inovasi, penguatan industri perangkat lunak, serta peningkatan kualitas talenta digital Indonesia.

    Dan fondasi ketiga berfokus pada pembangunan kapasitas masyarakat melalui literasi digital, etika algoritma, perlindungan ruang publik digital, pendidikan kritis, penguatan media, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi dan manipulasi informasi.

    “Ketiga fondasi tersebut harus dibangun secara terpadu agar berbagai program transformasi digital yang dijalankan pemerintah tidak berjalan secara parsial dan terpisah,” tegasnya.

    Selain itu, Indonesia harus mampu memanfaatkan keterbukaan global tanpa kehilangan kemampuan untuk mengendalikan arah pembangunan digital nasional. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas teknologi, media, hingga masyarakat sipil.

    “Indonesia tidak boleh anti dunia, tetapi juga tidak boleh lugu di hadapan dunia. Keterbukaan harus disertai kemampuan mengatur diri,” pungkas Azis. [*]

  • Perkuat Ketahanan Informasi Nasional Hadapi Ancaman Digital

    Jakarta – Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro mengatakan ketahanan informasi digital nasional perlu diperkuat agar dapat menghadapi ancaman disinformasi dan rekayasa social berbasis kecerdasan buatan (AI). Hal ini penting dilakukan menyusul meningkatnya ancaman kejahatan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), phishing, hingga rekayasa sosial yang mendorong perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri teknologi.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro saat bertemu awak media di Jakarta.

    Menurutnya, ketahanan informasi digital nasional harus diperkuat dengan dukungan semua elemen masyarakat sehingga ketahanannya dapat benar – benar menyeluruh dan dapat berhasil.

    Ia menambahkan, peningkatan literasi keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. keberhasilan program literasi tidak dapat dicapai hanya oleh satu lembaga.

    “Aksi gerakan nasional 90 hari literasi keamanan siber sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung implementasi rencana aksi nasional keamanan siber. Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas,” jelas Satryo.

    Hal senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, Ia menilai ancaman siber saat ini telah berkembang melampaui gangguan sistem teknologi semata. Menurutnya, pelaku kejahatan kini semakin sering mengeksploitasi sisi psikologis masyarakat.

    “Serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering, kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi,” kata Marulina.

    Sementara itu, dari sisi regulator sektor jasa keuangan, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI, Daniel Apriandi, mengatakan bahwa rendahnya tingkat literasi digital masih menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Kelompok usia produktif menjadi sasaran utama karena aktivitas transaksi digital yang tinggi.

    “Kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu, karena mereka yang paling aktif bertransaksi secara digital. Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna,” tuturnya.

    Dalam forum tersebut, Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menyoroti pentingnya edukasi masyarakat mengenai teknologi blockchain dan aset kripto sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen di era digital. Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI yang juga Public Policy & Government Relations Manager PINTU, Deny Giovanno, mengatakan pihaknya terus mengembangkan berbagai program literasi guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital.

    “Untuk memerangi kejahatan siber, kami terus mendorong peningkatan literasi keamanan siber yang dilakukan oleh ABI dan para anggotanya. Salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang diadakan sejak tahun 2023. BLK adalah kampanye edukasi tahunan berskala nasional di Indonesia yang diinisiasi OJK bersama ABI yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aset kripto dan teknologi blockchain,” jelas Deny.

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa berbagai program edukasi tersebut merupakan bagian dari komitmen industri untuk membangun masyarakat yang lebih kritis dan memahami risiko yang muncul dalam aktivitas digital.

    “Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan ini merupakan komitmen bersama kami untuk meningkatkan kritisisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital,” ujarnya.

    Ke depan, kami akan memperkuat sinergi dengan regulator, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi blockchain dan aset kripto secara aman, bijak, dan bertanggung jawab,” tutup Deny.

  • Ketahanan Keluarga Jadi Fondasi Literasi Digital Pembentukan Generasi Berkarakter

    Literasi digital merupakan kunci dari ketahanan keluarga modern. Masyarakat yang melek digital mampu melindungi anggota keluarganya dari bahaya dampak negatif dunia maya. Mereka yang memahami literasi digital dan bisa memanfaatkan teknologi secara produktif mampu menjaga emosi dan komunikasi yang bijak.

    Menurut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, keluarga yang kuat menjadi benteng utama dalam menjaga masa depan anak-anak serta membentuk generasi yang berkarakter.

    Zainal A. Paliwang mengajak seluruh masyarakat memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Lapangan Agatis, Senin (29/7).

    “Ketangguhan keluarga bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan jika kita ingin bangsa ini tetap kuat menghadapi perubahan global,” ujar Zainal.

    Indonesia saat ini tengah memasuki bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia nonproduktif. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing. Bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan apabila tidak diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Karena itu, pembangunan keluarga perlu berfokus pada tiga pilar utama, yakni memastikan anak tumbuh sehat dan cerdas, memperkuat pendidikan karakter serta keterampilan abad ke-21, dan membangun ketahanan mental serta spiritual.

    Gubernur Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Harganas sebagai momentum memperkuat komitmen membangun keluarga yang tangguh.

    Diera digital saat ini kemampuan anggota keluarga menggunakan perangkat keras, lunak, dan internet untuk kebutuhan edukasi serta produktivitas. Hal ini belum menjadi kesadaran bersama sehingga muncul beragam anggapan yang negatif dalam penggunaan perangkat internet.

    Keluarga adalah garda terdepan dan fondasi utama di era digital. Peran keluarga sangat penting sebagai filter informasi, pembimbing moral, dan teladan agar anak tumbuh menjadi individu yang bijak, berkarakter, serta tidak terjerumus dampak negatif teknologi.

    Lebih lanjut Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Harganas sebagai momentum memperkuat komitmen membangun keluarga yang tangguh.

    “Keluarga adalah hulu dari semua kebijakan publik dan keberhasilan pembangunan. Mari bersama menghadirkan keluarga yang kuat demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

    Keluarga berfungsi membekali anak dengan nilai moral dan agama agar mereka mampu membedakan konten positif dan negatif, serta terhindar dari bahaya seperti cyberbullying. Begitu juga dukungan lingkungan, pendidikan, dan masyarakat luas akan sangat berpengaruh pada proses pembentukan karakter yang berintegritas dan kuat.

  • Penguatan Literasi Blockchain dan Keamanan Siber Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat di Era Digital

    Jakarta – Penguatan literasi blockchain dan keamanan siber terus didorong sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat menghadapi semakin kompleksnya ancaman kejahatan digital. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, komunitas, hingga media dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan terpercaya.

    Komitmen tersebut mengemuka dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Forum bertema “Kolaborasi Lintas Sektor Guna Mensukseskan Literasi Keamanan Siber Nasional” itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi menghadapi ancaman siber yang terus berkembang, mulai dari phishing, social engineering, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro, menegaskan bahwa peningkatan literasi keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

    “Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas,” ujar Satryo.

    Menurut Satryo, meningkatnya berbagai modus penipuan digital menunjukkan bahwa edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan. Dengan literasi yang baik, masyarakat diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk ancaman digital sekaligus memanfaatkan teknologi secara lebih bertanggung jawab.

    Anggota Departemen Advokasi Strategis Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) sekaligus Public Policy & Government Relations Manager PINTU, Deny Giovanno, mengatakan bahwa edukasi menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem aset digital yang sehat dan aman.

    “Untuk memerangi kejahatan siber, kami terus mendorong peningkatan literasi keamanan siber yang dilakukan oleh ABI dan para anggotanya. Salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang diadakan sejak tahun 2023,” kata Deny Giovanno.

    Ia menjelaskan, Bulan Literasi Kripto (BLK) merupakan kampanye edukasi nasional yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ABI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aset kripto dan teknologi blockchain.

    “Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan ini merupakan komitmen bersama kami untuk meningkatkan kritisisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital,” lanjut Deny.

    Lebih lanjut, Deny menegaskan bahwa partisipasi ABI dalam Festival Aman Digital 2026 merupakan bentuk dukungan nyata industri terhadap agenda nasional dalam memperkuat keamanan siber dan perlindungan konsumen.

    Menurutnya, sinergi antara regulator, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya pemanfaatan teknologi blockchain yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

    Sejalan dengan hal tersebut, berbagai pihak menilai bahwa blockchain tidak hanya menghadirkan inovasi di sektor keuangan digital, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan berbagai layanan digital apabila diimbangi dengan literasi yang memadai. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan dinilai menjadi investasi penting untuk memperkuat ketahanan digital nasional.

  • Pemerintah Pastikan Taruna Akmil Tidak Mengajar di Kelas, Hanya Dampingi Kemandirian Siswa Sekolah Rakyat

    Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan peran guru maupun mengajar di ruang kelas. Kehadiran para taruna difokuskan untuk memberikan pendampingan kehidupan berasrama guna membantu siswa beradaptasi, membangun kemandirian, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

    Melalui kolaborasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan TNI, sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II akan diterjunkan ke 178 titik Sekolah Rakyat pada 3–8 Agustus 2026 untuk mendampingi kehidupan berasrama siswa. Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program tersebut bertujuan membantu siswa beradaptasi dan membangun kemandirian dalam kehidupan sehari-hari di asrama.

    “Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus. Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri. Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari, merapikan tempat tidur, hingga membiasakan kerapian dalam berseragam,” ujar Agus Jabo.

    Menurutnya, pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun karakter dan kebiasaan positif bagi siswa Sekolah Rakyat yang harus tinggal jauh dari keluarga. Para taruna akan berperan sebagai pembimbing kehidupan asrama sehingga peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara lebih mudah dan nyaman.

    “Taruna tidak mengajar di kelas seperti guru. Mereka memberikan bimbingan di asrama agar anak-anak Sekolah Rakyat dapat tinggal dengan tenang dan nyaman walaupun tidak tinggal satu rumah dengan keluarganya. Mereka juga memberikan pembinaan agar tidak terjadi segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan atau kekerasan dari kakak kelas kepada adik kelas,” kata Agus Jabo.

    Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kehadiran taruna di lingkungan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya mendukung pembentukan karakter peserta didik sekaligus memperkuat aspek pengasuhan di asrama.

    Agus Jabo menjelaskan bahwa pemilihan taruna Akmil dilakukan karena mereka memiliki pengalaman langsung menjalani kehidupan berasrama yang dinilai relevan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru.

    “Kenapa taruna? Karena mereka yang memahami bagaimana hidup di asrama. Pengalaman itu yang ingin ditularkan kepada anak-anak Sekolah Rakyat agar mereka cepat beradaptasi dan memiliki karakter yang mandiri,” ujarnya.

    Setiap titik Sekolah Rakyat akan didampingi lima taruna yang membimbing keterampilan dasar kehidupan asrama, seperti merapikan perlengkapan pribadi, menyetrika seragam, dan membangun kebiasaan hidup mandiri serta disiplin. Melalui pendampingan ini, Pemerintah berharap siswa dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan asrama dan mengembangkan karakter yang mandiri.

  • Pendampingan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat Berlangsung Lima Hari untuk Latih Kemandirian

    Jakarta – Pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat melalui pendampingan kehidupan berasrama yang melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil). Pendampingan tersebut dirancang sebagai bagian dari penguatan karakter dan pembentukan kemandirian siswa selama menjalani proses pendidikan di lingkungan asrama. Program akan dilaksanakan selama lima hari pada 178 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah mulai 3 hingga 8 Agustus 2026.

    Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan TNI dengan melibatkan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II. Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan taruna tidak ditujukan untuk menggantikan fungsi guru dalam kegiatan belajar mengajar, melainkan mendampingi siswa dalam proses adaptasi kehidupan berasrama dan membangun kebiasaan hidup mandiri.

    Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter yang selama ini menjadi salah satu fondasi Sekolah Rakyat.

    “Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 sampai 8 Agustus. Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri,” ujar Agus Jabo di Jakarta.

    Menurut pemerintah, materi pendampingan difokuskan pada pembentukan kebiasaan dasar kehidupan sehari-hari seperti merapikan tempat tidur, menata lemari pakaian, menjaga kerapian seragam, menyetrika pakaian, hingga membangun disiplin dalam aktivitas rutin di lingkungan asrama. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus membangun rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri.

    Selain melatih kemandirian, pendampingan juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan asrama yang aman dan nyaman. Para taruna akan memberikan pembinaan preventif guna mencegah praktik kekerasan dan perundungan antarsiswa sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara sehat dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.

    Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Jejen Musfah menilai pembentukan karakter dan kemampuan hidup mandiri merupakan bagian penting dalam pendidikan modern apabila dilakukan secara proporsional dan tetap menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran.

    “Pembiasaan terhadap disiplin dan kemandirian dapat menjadi bekal penting bagi siswa selama proses pendidikan berlangsung, terutama pada lingkungan pendidikan berasrama,” ujarnya.

    Program pendampingan ini menjadi bagian dari penguatan model Sekolah Rakyat yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan hidup peserta didik.

  • Kehadiran Taruna Akmil di Sekolah Rakyat Bersifat Pendampingan Karakter

    Oleh: Dhita Karuniawati )*

    Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah merupakan salah satu upaya strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik, Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai lingkungan pendidikan berasrama yang menekankan pembentukan karakter, kemandirian, serta pembiasaan hidup disiplin. Dalam konteks tersebut, rencana pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) mendapat perhatian publik. Meski sempat memunculkan beragam persepsi, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran para taruna bukan untuk menghadirkan pendidikan bergaya militer, melainkan sebagai pendamping dalam proses pembentukan karakter peserta didik.

    Karakter menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Kemampuan akademik yang baik akan lebih optimal apabila diiringi dengan sikap disiplin, tanggung jawab, kemandirian, kepedulian, serta kemampuan beradaptasi. Nilai-nilai tersebut tidak selalu dapat dibentuk melalui proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi siswa yang tinggal di lingkungan asrama.

    Model pendidikan berasrama memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sekolah reguler. Para siswa dituntut mampu mengatur aktivitas harian secara mandiri, mulai dari menjaga kebersihan diri, merapikan tempat tidur, mengelola perlengkapan pribadi, hingga membangun kebiasaan hidup tertib sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada masa awal tinggal di asrama, proses adaptasi sering kali menjadi tantangan tersendiri karena siswa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang berbeda dari kehidupan di rumah.

    Dalam konteks ini pemerintah memandang pengalaman hidup para taruna Akmil dapat memberikan teladan yang relevan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pelibatan taruna merupakan inisiatif Kementerian Sosial untuk mendukung proses pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat yang sama-sama menjalani pendidikan berasrama. Menurutnya, para taruna diharapkan mampu memberikan contoh sederhana mengenai bagaimana menjalani kehidupan yang tertib, disiplin, dan mandiri, seperti membiasakan bangun pagi, merapikan tempat tidur, menjaga perlengkapan pribadi, menggunakan seragam dengan baik, serta membangun kebiasaan hidup yang teratur. Ia juga menegaskan bahwa tidak terdapat agenda latihan fisik militer sebagaimana yang sempat dikhawatirkan sebagian masyarakat.

    Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi program bukan membentuk siswa menjadi taruna ataupun mengenalkan pendidikan militer kepada anak-anak. Sebaliknya, pemerintah ingin memanfaatkan pengalaman praktis yang dimiliki para taruna dalam menjalani kehidupan berasrama agar dapat menjadi contoh positif bagi siswa yang sedang memasuki fase adaptasi.

    Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa para taruna tidak akan mengambil alih peran guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurutnya, fungsi utama mereka adalah menjadi pendamping kehidupan asrama selama beberapa hari agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara nyaman sekaligus membangun kebiasaan hidup mandiri. Ia juga menjelaskan bahwa pendampingan tersebut mencakup pembinaan terhadap budaya saling menghormati dan pencegahan berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan antarsiswa.

    Kehadiran pendamping yang memahami dinamika kehidupan asrama memang memiliki nilai strategis. Pengalaman menunjukkan bahwa masa transisi menuju kehidupan berasrama sering menjadi periode yang cukup menantang bagi peserta didik. Mereka tidak hanya harus beradaptasi dengan jadwal kegiatan yang lebih teratur, tetapi juga belajar hidup bersama teman-teman dari latar belakang yang beragam. Pendamping yang memiliki pengalaman serupa dapat membantu siswa melalui proses tersebut dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami.

    Program pendampingan ini juga bersifat terbatas. Pemerintah menjelaskan bahwa sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II akan ditempatkan di 178 titik Sekolah Rakyat dalam kegiatan pendampingan selama lima hari pada awal Agustus 2026. Selama periode tersebut, para taruna akan membimbing aktivitas keseharian siswa, seperti menjaga kerapian kamar, merawat perlengkapan pribadi, menyetrika pakaian, menyemir sepatu, hingga membangun kebiasaan hidup disiplin yang mendukung aktivitas belajar.

    Pendekatan seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan. Berbagai sekolah berasrama di Indonesia maupun di berbagai negara menerapkan sistem mentoring oleh senior, alumni, ataupun pendamping yang telah memiliki pengalaman hidup di lingkungan asrama. Tujuannya bukan untuk memberikan tekanan kepada peserta didik, melainkan membantu mereka beradaptasi sehingga mampu menjalani kehidupan sekolah secara mandiri dan bertanggung jawab.

    Dalam implementasinya, pemerintah juga menegaskan bahwa pembinaan akan dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Kondisi psikologis siswa menjadi perhatian utama, mengingat sebagian besar peserta didik masih berada pada fase penyesuaian ketika pertama kali memasuki lingkungan asrama. Oleh karena itu, proses pendampingan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan emosional anak sehingga mereka dapat merasa aman dan nyaman selama mengikuti pendidikan.

    Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa pembentukan karakter tidak identik dengan pendekatan keras, melainkan melalui keteladanan, komunikasi, dan pembiasaan positif yang dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, keterlibatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi untuk menanamkan nilai disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab, sehingga mampu mendukung lahirnya generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan.

    *) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

  • Program Taruna Akmil di Sekolah Rakyat Fokus Cegah Perundungan dan Bangun Kemandirian

    *) Oleh : Gavin Asadit

    Pemerintah terus memperkuat desain pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan akses pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang sehat. Dalam pengembangan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas sosial, pemerintah mulai memperluas pendekatan pendidikan berasrama dengan menambahkan penguatan pendampingan karakter bagi peserta didik. Salah satu langkah terbaru yang dijalankan pada 2026 adalah pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk mendampingi siswa Sekolah Rakyat dalam proses adaptasi kehidupan berasrama, pembentukan kemandirian, serta pencegahan perundungan. Pemerintah menilai bahwa pendidikan yang efektif tidak cukup hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga harus membangun lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.

    Program pendampingan tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem Sekolah Rakyat yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan dan memperluas kesempatan pendidikan yang lebih setara. Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II diterjunkan untuk mendampingi siswa di 178 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Pendampingan dijadwalkan berlangsung selama lima hari pada periode 3 – 8 Agustus 2026 dengan pendekatan berbasis kehidupan asrama dan pembiasaan karakter sehari-hari. Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran para taruna bukan untuk mengambil alih fungsi guru atau mengubah orientasi pendidikan, melainkan membantu siswa membangun kemampuan adaptasi dan kemandirian sejak awal memasuki lingkungan baru.

    Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa pelibatan taruna dilakukan berdasarkan pengalaman mereka dalam menjalani sistem kehidupan berasrama yang disiplin dan terstruktur. Menurutnya, pengalaman tersebut relevan untuk membantu siswa Sekolah Rakyat yang sebagian besar akan menjalani pola pendidikan berbasis asrama dan membutuhkan proses penyesuaian sosial. Pemerintah melihat masa awal adaptasi menjadi fase penting karena kemampuan siswa untuk merasa aman dan nyaman akan sangat memengaruhi proses belajar dalam jangka panjang. Karena itu, pendampingan difokuskan pada pembentukan kebiasaan positif yang sederhana tetapi memiliki dampak besar terhadap perkembangan karakter anak.

    Dalam praktiknya, materi pendampingan tidak diarahkan pada pelatihan militer ataupun kegiatan akademik formal. Taruna akan membimbing siswa dalam berbagai aktivitas keseharian seperti menata tempat tidur, merapikan lemari, menjaga kebersihan diri, menyetrika pakaian, mengatur perlengkapan pribadi, serta membangun kebiasaan hidup yang tertib dan mandiri. Pemerintah memandang pembentukan kebiasaan tersebut sebagai bagian penting dari pendidikan karakter yang selama ini sering kali belum memperoleh ruang yang cukup dalam sistem pembelajaran konvensional. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi siswa yang tinggal jauh dari keluarga agar tetap merasa nyaman menjalani kehidupan berasrama.

    Selain membangun kemandirian, salah satu tujuan utama program ini adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan. Pemerintah menilai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan harus dimulai sejak awal pembentukan budaya sekolah. Karena itu, para taruna juga diberikan peran untuk melakukan pembinaan preventif agar tidak muncul praktik senioritas, intimidasi, maupun bentuk perundungan lain yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang peserta didik. Pendekatan ini dipilih karena pemerintah ingin memastikan bahwa kehidupan berasrama menjadi ruang pembelajaran sosial yang positif, bukan sumber tekanan psikologis bagi siswa.

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf sebelumnya juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat dibangun bukan hanya untuk memperluas akses pendidikan, tetapi menjadi instrumen mobilitas sosial yang mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan berkembang secara lebih optimal. Dalam kerangka tersebut, penguatan karakter dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kualitas pendidikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh fasilitas belajar, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan yang mampu membentuk kepercayaan diri, kedisiplinan, kemampuan hidup mandiri, dan kesiapan menghadapi masa depan.

    Program pendampingan taruna juga memiliki landasan kebijakan yang terhubung dengan agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia. Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks tersebut, pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kelompok rentan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

    Dari sisi pendidikan karakter, keterlibatan unsur pendamping yang memiliki pengalaman hidup kolektif dan disiplin juga dinilai dapat memperkaya metode pembelajaran di luar ruang kelas. Pemerintah menilai bahwa pembentukan karakter membutuhkan teladan dan pengalaman langsung yang dapat diterapkan dalam keseharian siswa. Karena itu, program pendampingan dirancang berlangsung secara intensif dan dekat dengan aktivitas sehari-hari siswa agar proses pembelajaran berlangsung lebih natural dan efektif.

    Pelibatan taruna Akmil dalam Sekolah Rakyat menunjukkan arah baru pembangunan pendidikan yang semakin menekankan keseimbangan antara penguatan akademik dan pembentukan karakter. Pemerintah optimistis bahwa lingkungan belajar yang aman, bebas perundungan, dan mendukung kemandirian akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Melalui kolaborasi lintas sektor antara pendidikan, sosial, dan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi tempat tumbuh bagi generasi yang lebih percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

    )* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

  • Ekonomi RI Diakui Resilien, Pemerintah Perkuat Koordinasi Fiskal dan Moneter

    Jakarta – Sinergi pemerintah, DPR RI, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menjadi kunci menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk merespons berbagai tekanan eksternal sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

    Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter yang melibatkan DPR RI, BI, Kementerian Keuangan, DEN, serta kementerian dan BUMN strategis.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi antarlembaga diperlukan agar pemerintah mampu merespons perkembangan ekonomi global secara cepat dan terukur.

    Menurutnya, pembahasan tidak hanya difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memitigasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

    “Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Dasco.

    Dalam forum tersebut, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang kuat meski tekanan global terus meningkat.

    Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian ekonomi global mulai memberikan dampak terhadap inflasi serta daya beli masyarakat. Karena itu, menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama.

    “Yang paling penting adalah menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek karena dampak ketidakpastian global sudah mulai terasa terhadap inflasi dan daya beli masyarakat,” katanya.

    Dari sisi moneter, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan melalui kenaikan BI Rate menjadi 5,75 persen yang direspons positif pasar dengan meningkatnya arus modal asing ke instrumen keuangan domestik.

    Hingga 26 Juni 2026, inflow ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai sekitar USD9 miliar year to date, disertai ekspansi likuiditas operasi moneter hingga Rp1.000 triliun untuk menjaga stabilitas pasar uang dan valuta asing.

    Dari sisi fiskal, pemerintah menjaga ruang APBN tetap sehat dengan defisit hingga Mei 2026 sebesar 0,7 persen PDB dan diproyeksikan tetap di bawah batas 3 persen. Selain itu, pemerintah memperpanjang penempatan dana Rp281 triliun di perbankan hingga Desember 2026 serta menyiapkan tambahan likuiditas Rp100 triliun untuk mendukung penyaluran kredit ke dunia usaha.