Kategori: Uncategorized

  • Pemerintah Siapkan Beasiswa Doktor, Kaji Skema Dana Riset dari Keuntungan BUMN

    Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan tinggi dan riset nasional melalui perluasan beasiswa doktor bagi dosen serta pengkajian skema pendanaan riset yang bersumber dari sebagian keuntungan badan usaha milik negara (BUMN). Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

    Presiden Prabowo Subianto, menyatakan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap berbagai usulan yang disampaikan kalangan akademisi terkait penguatan pendidikan tinggi dan riset nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi investasi jangka panjang yang didukung pembiayaan berkelanjutan. “Saya kira usulan-usulan ini sangat baik dan akan kita pelajari serta tindak lanjuti untuk kepentingan pembangunan bangsa,” ujar Presiden saat menerima masukan dari para guru besar dan pimpinan perguruan tinggi.

    Presiden Prabowo juga menyambut positif gagasan agar sebagian keuntungan BUMN dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendanaan riset nasional. Menurutnya, riset dan inovasi merupakan fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi menuju negara maju. “Kalau riset kita kuat, maka daya saing bangsa juga akan semakin kuat,” tegasnya.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai usulan tersebut secara komprehensif sebelum dituangkan dalam kebijakan. Ia menyebut perluasan beasiswa doktor merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi tinggi dan memperkuat kapasitas riset nasional. “Usulan yang disampaikan akan kami kaji secara menyeluruh dan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan penyusunan kebijakan,” jelasnya.

    Brian menambahkan bahwa keberlanjutan pendanaan riset menjadi faktor penting dalam mendorong lahirnya inovasi yang mampu menjawab kebutuhan industri dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan BUMN perlu terus diperkuat agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. “Ekosistem riset yang kuat memerlukan sinergi semua pihak agar inovasi dapat berkembang dan memberi dampak bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Melalui penguatan beasiswa doktor dan penyusunan skema pendanaan riset yang berkelanjutan, pemerintah optimistis kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi dan riset yang mampu menghasilkan inovasi, meningkatkan daya saing bangsa, serta mendukung visi Indonesia sebagai negara maju.

  •  Dari Riset Kampus ke Ladang Rakyat: Hilirisasi Pertanian yang Konkret

    Oleh: Yusuf Rinaldi)*

    Indonesia memasuki fase baru dalam pembangunan sektor pertanian dengan mengedepankan hilirisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat daya saing nasional. Setelah berhasil mencatat berbagai capaian dalam peningkatan produksi pangan, pemerintah kini mengarahkan fokus pembangunan menuju penguatan industri berbasis hasil pertanian agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya petani.

    Keberhasilan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan agenda hilirisasi. Berbagai komoditas strategis seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, gula konsumsi, minyak goreng, daging ayam, dan telur menunjukkan perkembangan yang semakin menggembirakan. Tingginya cadangan beras pemerintah turut mencerminkan semakin kokohnya fondasi ketahanan pangan nasional sebagai hasil sinergi antara pemerintah, petani, perguruan tinggi, aparat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan sektor pertanian.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa keberhasilan memperkuat swasembada pangan menjadi modal besar untuk membawa sektor pertanian memasuki tahap pembangunan yang lebih maju melalui hilirisasi. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan setiap komoditas memiliki rantai nilai yang lebih panjang sehingga mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ia juga menilai bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa yang terus memperkuat sektor pertanian secara berkelanjutan.

    Komoditas kelapa menjadi salah satu contoh besarnya potensi hilirisasi nasional. Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan berbagai produk turunan seperti virgin coconut oil (VCO), santan, coconut milk, arang aktif, serat kelapa, hingga beragam produk industri lainnya. Pengembangan rantai nilai tersebut diyakini mampu mendorong investasi, memperkuat industri berbasis daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan petani. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dioptimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

    Dalam mendukung agenda tersebut, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerja sama dengan Universitas Halu Oleo, Universitas Gadjah Mada, dan berbagai perguruan tinggi lainnya menjadi bagian dari strategi mempercepat lahirnya inovasi yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memandang perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menghasilkan teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia unggul yang akan menentukan masa depan pertanian Indonesia. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam harus dipadukan dengan kualitas sumber daya manusia agar mampu melahirkan kekuatan ekonomi berbasis pangan dan agroindustri yang semakin kompetitif.

    Pemerintah juga terus mendorong perubahan paradigma penelitian di lingkungan akademik. Hasil riset diharapkan tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, melainkan mampu memberikan solusi nyata bagi kebutuhan petani dan pengembangan industri nasional. Melalui pendekatan triple helix yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, berbagai hasil penelitian memiliki peluang lebih besar berkembang menjadi teknologi maupun produk yang bernilai ekonomi tinggi. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem inovasi yang mampu mempercepat transformasi sektor pertanian Indonesia.

    Sejalan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ova Emilia memandang kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi sebagai momentum strategis untuk memperkuat kontribusi dunia akademik terhadap pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, keterlibatan para peneliti, guru besar, dosen, mahasiswa, dan pusat-pusat studi dalam berbagai program bersama Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa transformasi pertanian membutuhkan sinergi lintas disiplin. Ia juga menegaskan kesiapan Universitas Gadjah Mada untuk terus mendukung agenda pembangunan pertanian melalui riset, inovasi, dan kolaborasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pembangunan nasional.

    Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui berbagai inovasi yang terus dikembangkan. Pengembangan riset kedelai dan bawang putih diarahkan untuk memperkuat produksi nasional sekaligus meningkatkan kemandirian pangan. Di sektor peternakan, pengembangan teknologi semen beku dan program persilangan sapi unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ternak nasional. Selain itu, inovasi Benwit atau bensin sawit hasil penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember menjadi contoh nyata bahwa riset perguruan tinggi mampu berkembang menjadi teknologi strategis yang mendukung hilirisasi, memperkuat pemanfaatan sumber daya dalam negeri, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

    Transformasi sektor pertanian melalui hilirisasi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pertanian yang modern, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun ekosistem yang menghubungkan riset, teknologi, investasi, industri, dan petani dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan.

    Penguatan hilirisasi diyakini akan semakin memperkokoh ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong tumbuhnya industri berbasis komoditas lokal, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Sinergi yang terus dibangun antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, modern, dan memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

    )*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

  • Hilirisasi Pertanian sebagai Jalan Ganda: Kurangi Impor, Naikkan Ekspor

    Oleh : Lailani Fitri

    Sektor pertanian selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional sekaligus fondasi ketahanan pangan Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global, perubahan iklim, serta tantangan rantai pasok internasional, penguatan sektor pertanian tidak lagi cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Indonesia membutuhkan transformasi yang lebih menyeluruh melalui hilirisasi pertanian agar setiap komoditas yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani, industri, dan negara. Hilirisasi pertanian menjadi jalan ganda yang strategis karena tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar ekspor.

    Selama bertahun-tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu. Kebutuhan terhadap kedelai, bawang putih, maupun beberapa komoditas strategis lainnya masih belum sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global, gangguan distribusi internasional, serta perubahan kebijakan negara pemasok. Oleh karena itu, upaya memperkuat produksi nasional harus berjalan beriringan dengan pengembangan inovasi dan hilirisasi agar komoditas dalam negeri memiliki produktivitas, kualitas, dan nilai ekonomi yang semakin tinggi.

    Langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengumpulkan civitas akademika Universitas Gadjah Mada untuk memperkuat kolaborasi inovasi dan hilirisasi pertanian menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pertanian yang modern dan berkelanjutan. Pertemuan yang melibatkan rektor, dekan, guru besar, peneliti, hingga mahasiswa klaster agro tersebut mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan pertanian memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam menghadirkan solusi yang mampu menjawab tantangan sektor pertanian nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan inovasi yang mampu mempercepat transformasi pertanian modern. Pandangan tersebut sangat relevan karena kampus merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul. Berbagai hasil penelitian yang selama ini dihasilkan oleh perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk diterapkan secara nyata dalam mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian.

    Hilirisasi pertanian pada dasarnya bukan sekadar mengolah hasil panen menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Hilirisasi merupakan proses panjang yang mencakup penguatan riset, penerapan teknologi, modernisasi budidaya, peningkatan kualitas hasil produksi, pengembangan industri pengolahan, hingga perluasan akses pasar. Melalui hilirisasi, komoditas pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi rendah, melainkan menjadi produk yang memiliki daya saing lebih tinggi baik di pasar domestik maupun internasional.

    Salah satu contoh nyata yang didorong pemerintah adalah pengembangan komoditas kedelai dan bawang putih. Kedua komoditas tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dengan dukungan riset, inovasi benih, teknologi budidaya, serta penguatan industri pengolahan, produksi nasional dapat ditingkatkan sehingga ketergantungan terhadap impor secara bertahap dapat dikurangi. Ketika produktivitas meningkat dan kualitas produk semakin baik, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang memasuki pasar ekspor yang lebih luas.

    Selain tanaman pangan dan hortikultura, hilirisasi juga memiliki potensi besar pada sektor peternakan. Menanggapi hal ini, pemerintah telah mendorong pengembangan teknologi semen beku serta persilangan sapi Belgian Blue dengan Brahman guna menghasilkan ternak yang lebih produktif. Langkah tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak terbatas pada pengolahan hasil panen, tetapi juga mencakup penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas peternakan.

    Transformasi pertanian melalui teknologi juga menjadi bagian penting dalam agenda hilirisasi nasional. Penerapan sistem budidaya modern, penggunaan drone pertanian, mekanisasi, serta digitalisasi proses produksi terbukti mampu meningkatkan efisiensi usaha tani. Model budidaya padi modern yang diperkenalkan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu petani menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan. Efisiensi semacam ini menjadi faktor penting dalam membangun sektor pertanian yang kompetitif di tengah persaingan global yang semakin ketat.

    Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung agenda pembangunan pertanian nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas disiplin. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara dunia akademik dan pemerintah semakin kuat dalam mendorong lahirnya inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Keterlibatan kampus akan mempercepat proses transfer teknologi sekaligus memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.

    Hilirisasi pertanian merupakan strategi yang sangat relevan dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan petani, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sektor pertanian yang modern, produktif, dan berdaya saing global. Dengan memperkuat hilirisasi dari hulu hingga hilir, ketergantungan terhadap impor dapat ditekan secara bertahap, sementara potensi ekspor semakin terbuka lebar. Hilirisasi pertanian bukan hanya tentang meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga tentang menciptakan masa depan pertanian Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan mampu menjadi kekuatan ekonomi di tingkat global.

    *Penulis adalah Pengamat Ekonomi

  • Hilirisasi Pertanian Dipercepat untuk Tekan Impor Komoditas Strategis

    Jakarta – Pemerintah mempercepat hilirisasi komoditas pertanian strategis sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat industri pangan nasional, serta mendorong kesejahteraan petani melalui penguatan peran BUMN pangan dan pemanfaatan inovasi teknologi.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah mematangkan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis beserta penugasan khusus kepada BUMN pangan. Menurutnya, transformasi tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem pangan nasional yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

    “Intinya bagaimana restrukturisasi benar-benar tertata. Kita selesaikan persoalan yang ada sehingga BUMN pangan semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan sektor pangan nasional,” kata Amran.

    Ia menjelaskan percepatan hilirisasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga komitmen seluruh BUMN pangan untuk memperbaiki tata kelola, menyelesaikan hambatan, serta menjalankan program secara terukur. Pemerintah juga menyiapkan penguatan pembiayaan, optimalisasi aset, dan sinkronisasi program agar setiap komoditas strategis memiliki rantai nilai yang lebih efisien.

    “Yang mana BUMN pangan menjadi motor penggerak hilirisasi, meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, memperluas nilai tambah di dalam negeri, serta memperbesar manfaat ekonomi yang diterima petani Indonesia,” ujarnya.

    Selain memperkuat kelembagaan, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi hasil riset perguruan tinggi agar lebih cepat diterapkan di sektor pertanian. Kementerian Pertanian membuka peluang pembelian langsung berbagai inovasi yang telah siap digunakan, mulai dari benih unggul hingga teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas nasional.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pihaknya siap menginventarisasi berbagai hasil penelitian unggulan dari perguruan tinggi sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Menurutnya, sinergi tersebut akan mempercepat pemanfaatan inovasi kampus bagi kebutuhan petani dan industri pangan.

    “Bapak Menteri Pertanian menantang perguruan tinggi untuk menunjukkan penelitian yang sudah berjalan dan siap dihilirisasi. Beliau meminta daftar produk inovasi, baik teknologi presisi maupun alat-alat pertanian modern, yang dapat didukung atau bahkan langsung dibeli oleh Kementerian Pertanian,” kata Brian.

    Melalui penguatan BUMN pangan dan percepatan hilirisasi riset, pemerintah berharap produksi dalam negeri semakin kompetitif, mampu menekan impor komoditas strategis, serta memperkuat kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang. (*)

  • Kurangi Ketergantungan Impor Pemerintah Lakukan Hilirisasi di Sektor Pertanian

    Jakarta — Pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, pakan ternak, dan pupuk menjadi fokus pengembangan guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan industri berbasis pertanian.

    Hilirisasi dilakukan melalui pengembangan rantai produksi yang terintegrasi, mulai dari budidaya hingga pengolahan. Pada komoditas kedelai dan bawang putih, pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri melalui penggunaan benih unggul, perluasan areal tanam, pemanfaatan teknologi modern, serta penguatan kemitraan dengan industri agar ketergantungan terhadap impor dapat terus ditekan.

    Komitmen Kementerian Pertanian dalam memperkuat hilirisasi dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan juga diwujudkan melalui kolaborasi riset dan inovasi. Salah satu hasilnya adalah lahirnya lima varietas unggul baru kakao yang siap dikembangkan secara luas untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao nasional.

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa riset dan inovasi merupakan kunci untuk mempercepat transformasi sektor pertanian menuju swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus mendorong hilirisasi komoditas strategis nasional.

    “Hasil-hasil penelitian yang telah dihasilkan para peneliti harus segera dihilirisasikan dan dimanfaatkan secara luas agar memberikan dampak nyata bagi petani dan perekonomian nasional.” Kata Mentan Amran.

    Selain kakao, pemerintah juga memperkuat industri pakan dan pupuk melalui pemanfaatan bahan baku lokal serta pengembangan pupuk berbasis sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Peneliti komoditas kakao, Rubiyo, mengatakan bahwa dalam pertemuan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan perhatian khusus terhadap inovasi yang dihasilkan para peneliti, khususnya yang mendukung program hilirisasi pertanian.

    “Pak Menteri menanyakan apakah ada inovasi teknologi yang dihasilkan dari penelitian yang dahulu berasal dari Kementerian Pertanian. Saya sampaikan bahwa kami telah menghasilkan lima varietas unggul baru kakao yang siap dikembangkan dan dapat memberikan dukungan terhadap program hilirisasi kakao yang saat ini sedang didorong oleh Kementerian Pertanian,” kata Rubiyo.

    Pengembangan kakao menjadi bagian penting dari agenda hilirisasi nasional karena Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor produk olahan seperti cocoa butter, cocoa powder, dan cokelat bernilai tambah dibandingkan hanya mengekspor biji kakao. (*)

  • Pemerintah Tingkatkan Efektivitas Program MBG melalui Kebijakan Efisiensi

    Oleh: Nanda Pratama

    Pemerintah terus memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui serangkaian kebijakan efisiensi, evaluasi menyeluruh, serta penguatan tata kelola agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat tanpa mengurangi kualitas layanan. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan salah satu program prioritas nasional, sekaligus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat yang maksimal, khususnya bagi peserta didik dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya penyempurnaan program setelah lebih dari satu tahun pelaksanaan sehingga berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera diperbaiki melalui mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

    Komitmen memperkuat efisiensi tersebut terlihat dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang di Kementerian Keuangan, Jakarta. Pertemuan itu membahas berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Program MBG agar pelaksanaannya semakin efektif. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, BGN telah menyampaikan rencana penghematan anggaran yang dinilai cukup besar sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola program.

    Purbaya menjelaskan bahwa langkah efisiensi tersebut merupakan hasil evaluasi internal BGN yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanpa mengurangi mutu layanan kepada masyarakat. Mengenai besaran penghematan, ia tidak memberikan angka pasti meskipun menilai nilainya berada pada kisaran yang cukup signifikan dan menyarankan agar rincian lebih lanjut disampaikan langsung oleh pihak BGN. Sebelumnya, pada Maret 2026, Purbaya juga pernah menyampaikan bahwa inisiatif efisiensi internal BGN telah menghasilkan potensi penghematan hingga sekitar Rp40 triliun.

    Langkah efisiensi tersebut turut tercermin dalam penyesuaian pagu anggaran Program MBG pada APBN 2026 yang berubah dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Meskipun terjadi penyesuaian anggaran, realisasi belanja program hingga Mei 2026 tetap menunjukkan perkembangan positif dengan mencapai Rp88,15 triliun atau meningkat 17,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak identik dengan pengurangan kualitas pelayanan. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kualitas menu makanan bergizi yang diterima para penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama sehingga penghematan anggaran hanya dilakukan melalui optimalisasi tata kelola dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.

    Selain fokus pada efisiensi anggaran, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan di berbagai daerah akan dilibatkan untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan berkala tersebut diharapkan mampu memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Pemerintah juga memperluas kerja sama dengan BGN melalui optimalisasi pemanfaatan kantor KPKNL untuk mendukung pemeriksaan fisik, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala SPPG. Di samping itu, penambahan tenaga ahli di bidang gizi maupun keuangan juga dipersiapkan guna memperkuat kualitas layanan dan pengelolaan program di lapangan.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa evaluasi terhadap Program MBG perlu terus dilakukan, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Ia mengatakan masih ditemukan sejumlah pelaksanaan program di daerah 3T yang belum berjalan optimal meskipun anggaran telah dialokasikan. Luhut menilai kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan pemangkasan anggaran, melainkan membutuhkan solusi yang lebih komprehensif melalui perbaikan sistem pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga agar setiap dana yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

    Luhut Binsar Pandjaitan juga menilai pelaksanaan Program MBG memberikan banyak pelajaran penting mengenai pengelolaan kebijakan berskala nasional. Menurutnya, implementasi secara bertahap akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengenali berbagai tantangan teknis sejak awal sehingga setiap kendala dapat diselesaikan sebelum cakupan program diperluas. Ia menilai pendekatan bertahap akan membantu pemerintah melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi lapangan, sehingga efektivitas program terus meningkat seiring bertambahnya pengalaman pelaksanaan.

    Setelah lebih dari satu tahun berjalan, Luhut meyakini pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis kini jauh lebih baik dibandingkan pada masa awal peluncuran program. Karena itu, Dewan Ekonomi Nasional optimistis kualitas pelaksanaan MBG akan semakin meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang berkat penyempurnaan tata kelola yang dilakukan secara berkelanjutan.

    Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global, memperkuat ketahanan pangan, memperluas pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, mempercepat transformasi digital pemerintahan, hingga memperkuat berbagai program perlindungan sosial yang menyasar masyarakat rentan.

    Program MBG menjadi salah satu wujud nyata komitmen tersebut karena tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Dengan evaluasi yang terus dilakukan, penguatan pengawasan, serta kebijakan efisiensi yang tetap menjaga kualitas pelayanan, Program MBG diyakini akan semakin efektif dalam mencapai tujuan besarnya.

    *) Analis Kebijakan Publik

  • Pemerintah Tingkatkan Efisiensi Program MBG demi Pelayanan yang Optimal

    Oleh: Rendra Wijaya

    Upaya pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anggaran negara dimanfaatkan secara optimal sehingga manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh peserta didik sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Langkah penyempurnaan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan program, tetapi juga pada penguatan tata kelola agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.

    Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempersiapkan skema efisiensi anggaran lanjutan yang dinilai memiliki potensi penghematan cukup besar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hal tersebut setelah menerima laporan langsung dari Kepala BGN Nanik S Deyang. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, besaran penghematan belum dapat diumumkan karena akan disampaikan secara resmi oleh Kepala BGN. Meski demikian, dirinya menilai langkah tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan anggaran negara.

    Selain membahas efisiensi, pertemuan tersebut juga mengulas berbagai tantangan yang masih ditemui dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya terkait sistem pengawasan di daerah. Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan menyatakan siap mengoptimalkan jaringan kantor vertikal yang tersebar di berbagai wilayah untuk membantu memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. Purbaya Yudhi Sadewa menilai keterlibatan jajaran Kementerian Keuangan di daerah akan memperkuat pengawasan penggunaan anggaran sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan karena kementeriannya memiliki perangkat pengendalian yang mampu mengawasi aspek administrasi maupun realisasi anggaran secara lebih efektif.

    Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana negara serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul di lapangan. Pengawasan yang lebih terstruktur juga diharapkan dapat memastikan seluruh anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

    Meski dilakukan efisiensi, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kualitas makanan maupun kandungan gizi dalam Program MBG tidak akan mengalami penurunan. Sebaliknya, pemerintah justru berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dengan menambah tenaga ahli gizi agar setiap menu yang disajikan tetap memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan nutrisi para penerima manfaat. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap seluruh langkah efisiensi selama kebijakan tersebut tidak mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

    Di sisi lain, Komisi IX DPR RI turut memberikan dukungan terhadap upaya penyempurnaan program melalui persetujuan atas empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema yang dipaparkan pimpinan BGN mampu menghasilkan penghematan anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperluas efektivitas berbagai program pembangunan lainnya.

    Zainul Munasichin menjelaskan langkah pertama dilakukan melalui evaluasi jumlah penerima manfaat, termasuk mengkaji kembali pemberian MBG bagi seluruh siswa SMA atau sederajat yang selama ini diperkirakan mencapai sekitar 11 juta orang agar distribusi anggaran menjadi lebih terarah. Langkah kedua berupa penyesuaian intensitas pemberian makanan bergizi, dari sebelumnya enam hari dalam sepekan atau sekitar 25 hari dalam sebulan menjadi lima hari dalam sepekan, yaitu Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari setiap bulan. Dengan pola tersebut, penyaluran MBG tidak dilakukan saat hari libur nasional maupun selama masa libur sekolah sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efisien tanpa mengganggu sasaran utama program.

    Langkah ketiga ialah mengevaluasi sistem insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari. Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani sehingga pembiayaan menjadi lebih proporsional dan mencerminkan beban kerja masing-masing satuan pelayanan. Sementara itu, langkah keempat dilakukan melalui penerapan sistem klasterisasi atau pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas pelayanan serta kinerja masing-masing unit. Dengan sistem tersebut, besaran insentif maupun dukungan anggaran dapat disesuaikan secara objektif sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan di setiap daerah.

    Penyempurnaan kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik. Selama hampir satu tahun terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah mencatat sejumlah capaian penting, mulai dari percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan nasional, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, perluasan akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel. Berbagai capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Dengan sinergi antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan, efisiensi Program MBG diharapkan bukan sekadar menghasilkan penghematan anggaran, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola, memperluas manfaat bagi masyarakat, serta menjadi contoh bahwa setiap rupiah anggaran negara dapat dikelola secara efektif demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    *) Pengamat Tata Kelola Pemerintahan

  • Pemerintah Perkuat Efisiensi MBG agar Manfaat Program Makin Optimal

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui langkah-langkah efisiensi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah agar manfaat program semakin optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa efisiensi menjadi langkah awal dalam pembenahan tata kelola MBG. Menurutnya, penghematan anggaran dilakukan tanpa mengurangi kualitas makanan maupun target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

    “Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas,” ujar Nanik di Jakarta.

    Ia menjelaskan, BGN memfokuskan pembenahan pada tiga aspek utama, yakni melakukan penataan ulang (refocusing) penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, menerapkan moratorium pembangunan dapur baru, serta membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar operasional dalam menghasilkan makanan bergizi. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi prioritas guna menjaga kualitas layanan.

    Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa lembaganya akan menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan agar program strategis nasional tersebut berjalan sesuai tujuan.

    “Pada dasarnya DPR RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawasi dan melakukan pendampingan agar program yang pro rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat Indonesia,” kata Dasco usai rapat koordinasi bersama pimpinan Badan Gizi Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan.

    Menurut Dasco, Program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui pencegahan malnutrisi dan stunting, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pendidikan karena membantu peserta didik belajar dalam kondisi yang lebih baik. Di sisi lain, program ini turut menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan.

    Sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi, serta menyempurnakan tata kelola diharapkan mampu menjadikan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih akuntabel dan tepat sasaran, pemerintah optimistis manfaat MBG akan semakin luas dirasakan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

  • Program MBG Dijalankan Lebih Efisien tanpa Mengurangi Kualitas Layanan

    Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi lanjutan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan di daerah, penyempurnaan tata kelola program, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat program tetap dirasakan secara optimal oleh para penerima.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana efisiensi tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, saat membahas perkembangan pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, penghematan anggaran yang sedang dipersiapkan bernilai cukup besar, meski rinciannya akan diumumkan langsung oleh BGN.

    “Saya baru saja menerima laporan dari Kepala BGN mengenai rencana penghematan lanjutan dalam program tersebut. Nilainya saya lihat cukup besar, tetapi nanti penjelasan resminya akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN,” ujar Purbaya.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai tantangan pelaksanaan program, terutama terkait pengawasan di daerah. Untuk menjawab persoalan itu, Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan jaringan kantornya di seluruh Indonesia guna memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus mengawasi penggunaan anggaran.

    “Saya menyampaikan bahwa pengawasan di daerah dapat dibantu oleh jajaran Kementerian Keuangan. Petugas kami di berbagai wilayah nantinya akan melakukan pemantauan terhadap operasional SPPG secara rutin. Dengan begitu, kami memiliki instrumen untuk mengawasi sekaligus memastikan pengelolaan anggarannya tetap terkendali, dan usulan itu mendapat persetujuan,” katanya.

    Purbaya menegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kualitas maupun porsi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Pemerintah justru akan memperkuat kualitas layanan melalui penambahan tenaga ahli gizi.

    “Tidak ada perubahan terhadap kualitas maupun porsinya. Yang paling penting, makanan yang diberikan tetap memenuhi standar gizi. Selain itu, kualitas sumber daya manusianya akan diperkuat, termasuk dengan merekrut lebih banyak tenaga ahli gizi agar pelaksanaan program semakin optimal,” jelasnya.

    Sementara itu, Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan BGN dan diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema tersebut berpotensi menghasilkan penghematan yang signifikan.

    “Setelah mencermati empat skema efisiensi yang dipaparkan BGN, saya menilai langkah tersebut berpotensi memberikan penghematan anggaran yang sangat besar,” ujar Zainul.

    Empat langkah yang akan diterapkan meliputi evaluasi jumlah penerima manfaat, penyesuaian jadwal penyaluran MBG menjadi lima hari dalam sepekan, evaluasi insentif SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat, serta penerapan sistem klaster sesuai kapasitas dan kinerja.

  • Koordinasi Pusat-Daerah sebagai Kunci Menghadapi El Niño

    Oleh: Bara Winatha*)

    Fenomena El Niño 2026 menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi secara serius oleh Indonesia karena berpotensi memengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah menempatkan fenomena iklim ini bukan sekadar persoalan cuaca musiman, melainkan sebagai isu lintas sektor yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, akademisi, serta masyarakat. Koordinasi yang terbangun sejak dini menjadi faktor penting agar berbagai langkah mitigasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga dampak El Niño dapat ditekan semaksimal mungkin.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa seluruh kepala daerah perlu segera memperkuat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas pertanian, dinas pengairan, serta seluruh perangkat daerah terkait dalam menghadapi potensi dampak El Niño. Menurutnya, langkah antisipatif harus disusun berdasarkan data ilmiah yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum agar setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Kesiapan pemerintah daerah akan sangat menentukan kemampuan Indonesia menjaga stabilitas pangan, mengendalikan inflasi, dan melindungi masyarakat dari dampak musim kemarau yang diperkuat fenomena El Niño. Koordinasi lintas sektor menjadi semakin penting karena El Niño memiliki karakteristik yang berbeda dengan musim kemarau biasa. Fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika iklim global yang menyebabkan perubahan distribusi curah hujan di berbagai kawasan, termasuk Indonesia sehingga bisa memengaruhi produktivitas pertanian, cadangan air, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan.

    Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda dibandingkan negara-negara subtropis yang sedang menghadapi gelombang panas ekstrem. Posisi Indonesia di kawasan ekuator membuat karakteristik atmosfer nasional lebih dipengaruhi oleh kelembapan tinggi serta dinamika laut tropis. Karena itu, ancaman utama yang perlu diwaspadai bukanlah heatwave seperti di Eropa, melainkan berkurangnya curah hujan yang dapat berlangsung selama beberapa bulan ketika El Niño berada pada fase kuat.

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani, mengatakan bahwa El Niño 2026 telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai sekitar 98 persen. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa El Niño dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda karena musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño merupakan fenomena iklim global yang terjadi secara periodik. Ia menjelaskan bahwa kondisi yang perlu diwaspadai adalah ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau sehingga curah hujan menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

    Durasi El Niño diperkirakan berlangsung antara sembilan hingga dua belas bulan. Namun, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut. Yang menjadi perhatian utama adalah periode Juli hingga Oktober 2026 ketika sejumlah wilayah diperkirakan mengalami penurunan curah hujan secara signifikan dibandingkan rata-rata klimatologis.

    Wilayah yang diperkirakan menerima dampak paling besar meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.

    Pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur sumber daya air sebagai bagian dari strategi adaptasi. Ketersediaan waduk, bendungan, situ, embung, hingga jaringan air baku menjadi modal penting untuk menjaga pasokan air selama musim kemarau. Optimalisasi pengelolaan tampungan air diharapkan mampu memenuhi kebutuhan irigasi, konsumsi masyarakat, maupun pembangkit listrik.

    Selain itu, sektor pertanian telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi dampak El Niño terhadap produksi pangan nasional. Penyediaan pompa irigasi, penerapan sistem irigasi bergilir, serta bantuan benih bagi petani yang mengalami gagal panen menjadi bagian dari langkah adaptasi yang terus diperkuat. Sementara itu, risiko kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian utama. Penurunan kelembapan tanah selama El Niño dapat meningkatkan potensi kebakaran, terutama di kawasan gambut yang sensitif terhadap kekeringan.

    Ahli kehutanan Institut Pertanian Bogor, Herry Purnomo, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami gelombang panas ekstrem seperti yang terjadi di Eropa karena karakteristik geografis dan iklim tropis yang berbeda. Menurutnya, ancaman yang jauh lebih relevan bagi Indonesia adalah kekeringan akibat El Niño yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa keberadaan hutan memiliki fungsi penting sebagai penyimpan cadangan air sehingga upaya menjaga tutupan hutan harus menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim.

    Herry menilai pembasahan kawasan gambut perlu dilakukan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Lahan gambut yang tetap basah akan lebih mampu menahan risiko kebakaran dibandingkan kawasan yang telah mengalami kekeringan berkepanjangan. Menurut Herry, upaya menghadapi perubahan iklim tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat melalui penanaman pohon, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan kawasan hutan akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan daya tahan lingkungan.

    Pendekatan kolaboratif juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional. Pemerintah pusat menyediakan data, informasi iklim, serta kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan informasi tersebut menjadi langkah konkret sesuai kondisi wilayah masing-masing. Kolaborasi tersebut akan semakin efektif apabila didukung oleh dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal.

    *) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.