Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa sektor ekonomi halal terus menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ekosistem halal dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong daya saing Indonesia di pasar global sekaligus memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa sektor halal telah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada subsektor makanan dan minuman, fesyen muslim, serta pariwisata ramah muslim. Ia menekankan bahwa penguatan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi halal terus dilakukan secara terintegrasi guna memperluas akses pasar domestik dan internasional, katanya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pengembangan kawasan industri halal, mendorong pembiayaan syariah, serta memperluas kerja sama internasional untuk meningkatkan ekspor produk halal nasional. Upaya ini diarahkan untuk memastikan pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat naik kelas dan berpartisipasi aktif dalam rantai nilai global, tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional. Ia menegaskan bahwa layanan sertifikasi halal kini semakin mudah diakses, cepat, dan terjangkau, sehingga mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah, ujarnya.

Haikal menambahkan bahwa peningkatan literasi halal dan penguatan pengawasan mutu produk terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi fondasi utama dalam memperluas pangsa pasar sektor halal, katanya.

Secara keseluruhan, penguatan sektor ekonomi halal mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Melalui kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kelembagaan, negara memastikan sektor halal tidak hanya menjadi peluang ekonomi, tetapi juga pilar strategis dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa sektor ekonomi halal terus menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ekosistem halal dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong daya saing Indonesia di pasar global sekaligus memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa sektor halal telah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada subsektor makanan dan minuman, fesyen muslim, serta pariwisata ramah muslim. Ia menekankan bahwa penguatan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi halal terus dilakukan secara terintegrasi guna memperluas akses pasar domestik dan internasional, katanya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pengembangan kawasan industri halal, mendorong pembiayaan syariah, serta memperluas kerja sama internasional untuk meningkatkan ekspor produk halal nasional. Upaya ini diarahkan untuk memastikan pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat naik kelas dan berpartisipasi aktif dalam rantai nilai global, tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional. Ia menegaskan bahwa layanan sertifikasi halal kini semakin mudah diakses, cepat, dan terjangkau, sehingga mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah, ujarnya.

Haikal menambahkan bahwa peningkatan literasi halal dan penguatan pengawasan mutu produk terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi fondasi utama dalam memperluas pangsa pasar sektor halal, katanya.

Secara keseluruhan, penguatan sektor ekonomi halal mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Melalui kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kelembagaan, negara memastikan sektor halal tidak hanya menjadi peluang ekonomi, tetapi juga pilar strategis dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.

Oleh: Andi Saputra Wijaya )*

Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui perluasan akses pendidikan yang lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu instrumen kebijakan yang kini dikonsolidasikan secara serius adalah Program Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tidak terjebak dalam keterbatasan struktural yang diwariskan lintas generasi.

Program ini diposisikan bukan sekadar sebagai fasilitas pendidikan alternatif, melainkan sebagai strategi intervensi sosial yang terukur. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir sejak awal untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan bermartabat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi siswa Sekolah Rakyat untuk tahun berjalan dengan target daya tampung mencapai 30 ribu peserta didik. Target ini disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, khususnya penyelesaian gedung-gedung permanen yang menjadi tulang punggung operasional program tersebut.

Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang dengan kapasitas sekitar 300 siswa yang terbagi merata pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Desain ini mencerminkan pendekatan berjenjang yang terintegrasi, sehingga peserta didik dapat menempuh pendidikan secara berkesinambungan tanpa harus berpindah sistem atau lingkungan belajar.

Di luar aspek fisik, pemerintah juga mempersiapkan ekosistem pendukung secara menyeluruh. Ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta mekanisme seleksi siswa menjadi perhatian utama agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga sejak tahap awal. Pemerintah menempatkan kualitas sebagai prasyarat mutlak, bukan konsekuensi yang menyusul kemudian.

Proses seleksi siswa Sekolah Rakyat dirancang melibatkan lintas institusi, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa data calon peserta didik benar-benar valid dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. Akurasi data menjadi fondasi agar program ini tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Sasaran utama Sekolah Rakyat difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin sesuai kategori desil terbawah. Penajaman sasaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen afirmatif, bukan program umum yang berpotensi kehilangan fokus sosialnya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto turut mempertegas komitmen tersebut. Presiden meminta agar seluruh proses seleksi dijalankan secara transparan dan bersih dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan. Penekanan ini sekaligus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis negara yang harus dijaga integritasnya sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Komitmen di tingkat nasional juga tercermin dari peresmian operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Sebaran ini memperlihatkan upaya pemerintah menjangkau berbagai wilayah, sekaligus membangun fondasi awal menuju perluasan skala program dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah memproyeksikan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada akhir 2026. Dari sekitar 15 ribu siswa saat ini, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30 ribu dalam waktu dekat, sebelum akhirnya berkembang menuju skala yang jauh lebih besar sesuai visi jangka panjang.

Presiden juga menyampaikan bahwa sasaran akhir program ini adalah membangun kampus-kampus Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga seribu murid per lokasi. Dengan pendekatan bertahap dan terukur, Sekolah Rakyat diarahkan menjadi sistem pendidikan sosial berskala nasional yang mampu menampung hingga ratusan ribu anak dari keluarga rentan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII, Atalia Praratya, memandang Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak yang selama ini berisiko terputus dari akses belajar karena keterbatasan ekonomi.

Atalia menilai inisiatif yang diusung Kementerian Sosial ini mencerminkan kehadiran negara dalam membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta keterpaduan dengan layanan perlindungan sosial lainnya.

Menurut Atalia, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kebijakan pendidikan, perlindungan anak, dan layanan kesejahteraan sosial. Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Atalia juga menyoroti pentingnya fungsi sekolah sebagai ruang yang mampu mendeteksi dini kesulitan psikososial pada anak. Pendekatan ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang perlindungan yang mencegah risiko sosial yang lebih berat.

Atalia menilai pemilihan lokasi Sekolah Rakyat juga perlu semakin selektif dengan mempertimbangkan sebaran kemiskinan yang lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Penempatan sekolah yang terlalu terpusat di perkotaan berpotensi menjauhkan akses bagi anak-anak miskin yang tinggal di desa.

Dengan pemilihan lokasi yang lebih tepat, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar menjangkau kelompok sasaran utama dan tidak menimbulkan jarak sosial maupun psikologis bagi peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan awal program sebagai instrumen pemutus kemiskinan struktural.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, bukan beban yang ditanggung keluarga miskin. Dengan kebijakan yang terukur, transparan, dan berpihak, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam membangun mobilitas sosial dan masa depan generasi yang lebih setara.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Zahra Safira )*

Pemerintah terus mengoptimalkan program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis dalam membangun masa depan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses pendidikan, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki kesempatan berkembang secara setara.

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan jangka panjang. Pendidikan dipandang bukan sekadar layanan publik, melainkan investasi negara untuk memutus mata rantai ketertinggalan antargenerasi. Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat hadir sebagai implementasi konkret visi pembangunan nasional, khususnya dalam misi Asta Cita yang menempatkan pendidikan sebagai pengungkit keadilan sosial.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai gerakan edukasi masif yang bertujuan memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya pendidikan setara bagi seluruh anak bangsa. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini menghadapi hambatan serius untuk mengakses pendidikan berkualitas, baik karena keterbatasan biaya maupun kondisi sosial yang tidak mendukung.

Pemerintah menargetkan pengoperasian hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029. Target tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, menandai fase awal dari perluasan skala nasional program tersebut.

Presiden menilai capaian ini sebagai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan. Anak-anak yang selama ini tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada desil satu dan dua kini mendapatkan akses pendidikan yang sebelumnya nyaris tertutup bagi mereka. Banyak di antara mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling bawah, bahkan sebagian sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak tersebut kini dapat bersekolah secara gratis dengan sistem berasrama yang terintegrasi. Negara menanggung seluruh kebutuhan dasar peserta didik, termasuk pendidikan, tempat tinggal, dan pemenuhan gizi. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa faktor ekonomi tidak lagi menjadi alasan terputusnya proses belajar anak.

Presiden memandang program ini sebagai langkah berani negara dalam memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, latar belakang ekonomi keluarga tidak seharusnya menentukan masa depan seorang anak. Dengan intervensi pendidikan yang tepat, anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan berkontribusi bagi bangsa.

Dalam konteks pembangunan SDM jangka panjang, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Penguatan kualitas manusia sejak usia dini hingga remaja dipandang sebagai prasyarat agar Indonesia mampu bersaing secara global dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa aspek akademik Sekolah Rakyat menjadi perhatian serius pemerintah. Penyediaan kurikulum yang relevan, pelatihan guru, serta penguatan tata kelola pembelajaran terus dilakukan agar kualitas pendidikan tetap terjaga seiring dengan perluasan jumlah sekolah.

Menurut Abdul, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi peserta didik untuk mengembangkan karakter, keterampilan dasar, dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran dirancang adaptif melalui sistem multi-entry dan multi-exit agar mampu mengakomodasi keragaman latar belakang peserta didik.

Pelatihan khusus bagi guru juga menjadi bagian penting dari optimalisasi program. Pemerintah memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kapasitas untuk mendampingi anak-anak dengan pengalaman sosial yang kompleks, sekaligus mendorong penguatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter.

Sinergi lintas kementerian turut diperkuat untuk mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat. Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam memastikan kapasitas sekolah dan kesiapan pendidik sejalan dengan tujuan afirmatif program. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidak sektoral, melainkan terintegrasi.

Ke depan, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan Sekolah Rakyat di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Penentuan lokasi dilakukan secara selektif agar program benar-benar menjangkau kelompok sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas SDM di daerah.

Apresiasi terhadap inisiatif ini juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi melalui pendidikan yang layak dan berkualitas. Menurutnya, dengan pendidikan yang tepat, anak-anak dari keluarga miskin dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan berdaya saing.

Hidayat juga memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya besar negara dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan global. Pendidikan yang merata dinilai sebagai kunci untuk mengejar ketertinggalan SDM Indonesia.

Melalui optimalisasi Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai alat utama transformasi sosial. Dengan kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan SDM unggul dan masa depan Indonesia yang lebih adil serta berdaya saing.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Fikri Maulana Hakim )*

Pemerintah terus menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari capaian ekonomi makro, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka tersebut, akses pendidikan menjadi fondasi utama, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di wilayah rentan, termasuk daerah yang terdampak bencana.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan pada terwujudnya kehidupan yang maju dan modern, di mana seluruh rakyat merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata. Kualitas hidup tersebut mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden menempatkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu terobosan penting. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi, sekaligus menjadi langkah konkret negara dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural.

Sekolah Rakyat diposisikan bukan sekadar sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan sosial. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di wilayah yang terdampak bencana, di mana kerusakan infrastruktur, terganggunya ekonomi keluarga, dan tekanan psikologis sering kali menyebabkan anak-anak kehilangan akses pendidikan secara berkelanjutan.

Presiden menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat rintisan saat ini telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten dan kota pada 34 provinsi. Cakupan wilayah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk kawasan yang rawan bencana di berbagai pulau di Indonesia.

Pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara bertahap hingga mencapai 500 sekolah pada 2029 dengan daya tampung sekitar 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Target tersebut menuntut kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyediaan lahan, dukungan layanan dasar, serta penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.

Upaya menghadirkan akses pendidikan di daerah terdampak bencana juga tercermin dari langkah Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemulihan pascabencana, karena pendidikan menentukan masa depan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut Dody, pemerintah tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Negara juga harus memastikan bahwa anak-anak di wilayah terdampak bencana dapat kembali belajar di ruang yang aman, layak, dan berkualitas. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memutus siklus kemiskinan yang kerap diperparah oleh bencana alam.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh dikerjakan melalui dua paket besar dengan nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun dan mulai dilaksanakan pada akhir 2025. Proyek ini dirancang dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan percepatan pemulihan pendidikan.

Menteri PU menekankan bahwa percepatan pembangunan bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan komitmen moral negara kepada anak-anak Aceh agar tidak kehilangan waktu belajar lebih lama. Sekolah yang dibangun diarahkan menjadi kawasan pendidikan terpadu, bukan sekadar gedung konvensional.

Setiap Sekolah Rakyat dilengkapi dengan asrama siswa dan guru, laboratorium keterampilan, ruang kelas berbasis teknologi, perpustakaan modern, pusat pembelajaran digital, serta fasilitas kesehatan dan olahraga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas bangunan, tetapi juga kualitas lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Di sisi lain, Kementerian Sosial juga berperan aktif dalam memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyambut baik antusiasme sejumlah kepala daerah yang menyatakan kesiapan untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing, termasuk daerah yang memiliki kerentanan sosial dan geografis.

Menteri Sosial mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan atau gedung yang memenuhi persyaratan, dengan penekanan bahwa lokasi yang diusulkan harus berstatus jelas dan bukan tanah sengketa. Menurutnya, kesiapan lahan menjadi faktor penentu percepatan pembangunan sekolah permanen.

Menteri Sosial menegaskan bahwa semakin cepat kesiapan lahan dipenuhi, semakin cepat pula masyarakat dapat merasakan kehadiran Sekolah Rakyat. Program ini, menurutnya, merupakan miniatur pengentasan kemiskinan karena intervensi dilakukan secara simultan terhadap anak dan orang tua.

Anak-anak dari keluarga desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional disekolahkan secara penuh, sementara orang tua mereka diberdayakan melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa dampak Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pendidikan anak, tetapi juga meningkatkan ketahanan keluarga.

Dalam penguatan tata kelola, Menteri Sosial kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam proses penjangkauan calon siswa. Pemerintah pusat dan daerah dipandang memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada praktik curang yang mencederai tujuan program.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa kehadiran negara di daerah terdampak bencana tidak bersifat sementara. Pendidikan dijadikan sebagai pintu masuk pemulihan jangka panjang, sekaligus sebagai jaminan bahwa anak-anak yang hidup dalam kondisi paling sulit tetap memiliki kesempatan yang adil untuk membangun masa depan yang lebih baik.

) *Penulis adalah kontributor Jeka Media

Oleh: Maya Salsabila )*

Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan pendidikan afirmatif benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penguatan tata kelola ini menjadi krusial karena Sekolah Rakyat tidak dirancang sebagai program bantuan biasa, melainkan sebagai intervensi negara yang menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural.

Kementerian Sosial saat ini mempersiapkan proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat dengan target daya tampung hingga 30 ribu siswa pada tahun berjalan. Target tersebut disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur yang tengah dibangun secara bertahap, khususnya penyelesaian gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kapasitas tersebut dapat dicapai apabila seluruh pembangunan fisik selesai sesuai rencana. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian terus diperkuat, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar pembangunan sarana pendidikan berjalan tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Setiap gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang dengan kapasitas sekitar 300 siswa yang terdiri atas jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Perencanaan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas peserta didik, tetapi juga memastikan kesinambungan jenjang pendidikan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyiapan sumber daya manusia. Pemerintah memastikan ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tim seleksi siswa yang memiliki kompetensi dan integritas. Aspek ini menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Dalam proses seleksi siswa, pemerintah melibatkan berbagai institusi untuk menjamin akurasi dan ketepatan sasaran. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik dilibatkan untuk memastikan bahwa data calon peserta didik benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, penetapan akhir calon siswa juga melalui keputusan kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal.

Dukungan terhadap penguatan Sekolah Rakyat juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII, Singgih Januratmoko, menilai bahwa selain evaluasi program bantuan sosial, penguatan Sekolah Rakyat perlu menjadi perhatian serius, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, penguatan program ini penting untuk memastikan hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap terjamin.

Singgih mendorong agar Sekolah Rakyat dimasifkan kembali, khususnya pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama, terutama di daerah luar Jawa. Langkah ini dinilai relevan mengingat tantangan akses pendidikan di wilayah 3T masih sangat nyata dan membutuhkan kehadiran negara yang lebih kuat.

Singgih juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga perlindungan psikologis yang membutuhkan sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga.

Peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur menjadi pengingat bahwa persoalan kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Tragedi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai akibat ketiadaan alat tulis, melainkan sebagai akumulasi kerentanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang belum tertangani secara utuh.

Dalam perspektif kebijakan publik, kemiskinan ekstrem tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan minimnya dukungan sosial yang berkelanjutan. Pada anak-anak, kondisi ini sering kali termanifestasi dalam tekanan mental yang tidak terlihat, namun berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan dan kualitas hidup.

Dalam konteks inilah, Sekolah Rakyat perlu dipahami sebagai kebijakan sistemik. Program ini mengusung pendekatan pembiayaan penuh dan terpadu dengan model pendidikan berasrama. Negara menanggung seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, konsumsi harian, hingga perlengkapan belajar, sehingga anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat belajar tanpa beban ekonomi.

Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan, dari sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah menuju memastikan pengalaman belajar yang layak dan bermartabat. Dengan mengambil alih beban biaya langsung dan tidak langsung, negara hadir secara nyata dalam kehidupan anak-anak paling rentan.

Pengamat kebijakan public, Trubus Rahardiansah, menilai bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai instrumen pencegahan risiko sosial jangka panjang. Pendidikan berasrama dengan dukungan penuh dinilai mampu menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anak dari latar belakang kemiskinan ekstrem, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Trubus juga memandang pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Arahan Presiden agar pemerintah daerah lebih serius dalam pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penganggaran yang berpihak, termasuk dalam memastikan kebutuhan dasar pendidikan anak terpenuhi.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga keberlanjutan Sekolah Rakyat, tetapi juga memperkuat komunikasi kebijakan agar publik memahami tujuan, desain, dan sasaran program ini secara utuh. Dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan terintegrasi, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi penting dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena lahir dalam kemiskinan ekstrem.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terintegrasi terus didorong sebagai langkah konkret pemerintah menekan kemiskinan melalui jalur pendidikan. DPR RI menilai program ini berpotensi menjadi jaring pengaman sosial agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses belajar.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi inisiatif Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya strategis negara dalam membuka kesempatan pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya,” kata Atalia.

Sementara itu, implementasi Sekolah Rakyat terintegrasi mulai berjalan di daerah. Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, meninjau langsung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

“Sekolah Rakyat merupakan sekolah unggulan pemerintah yang tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, melainkan juga berbagai pelatihan keterampilan agar lulusannya menjadi unggul. Ini berbeda dengan sekolah konvensional,” ujar Reflin.

Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan lebih dari Rp227 miliar melalui APBN untuk pembangunan sekolah tersebut. “Dengan pembangunan gedung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 ini, mudah-mudahan menjadi terobosan baru bagi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat melalui program prioritas, termasuk Sekolah Rakyat.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujarnya.

Ia menekankan sekolah berasrama diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok paling tidak mampu. “Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.****

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pembangunan sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan teknologi. Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dinilai sebagai strategi nasional yang visioner untuk mempercepat ketertinggalan Indonesia di bidang teknologi sekaligus menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa kedua program tersebut bukan kebijakan biasa, melainkan langkah terukur untuk mengubah arah pendidikan nasional agar lebih relevan dengan tantangan masa depan. “Ini visi yang sangat spesifik dari Presiden Prabowo, yaitu mengejar ketertinggalan bangsa dan mendorong pendidikan teknologi sebagai fondasi kemajuan,” ujarnya.

Menurut Abdul, pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa investasi serius pada pendidikan teknologi dan engineering menjadi kunci dominasi di sektor industri modern. Ia menilai Indonesia kini berada di jalur yang tepat dengan menyiapkan sistem pendidikan yang lebih aplikatif dan berbasis inovasi. “Negara-negara seperti Amerika Serikat dan China sudah lama menjadikan teknologi sebagai kekuatan utama. Indonesia harus berani melompat agar tidak tertinggal,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. “Pengembangan SDM tetap menjadi agenda besar negara. Hanya saja, pendekatannya sekarang lebih fokus pada penguasaan teknologi terapan yang dibutuhkan industri dan masa depan bangsa,” ucap Abdul.

Terkait Sekolah Rakyat, Abdul menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan. “Sekolah Rakyat leading sector-nya bukan Kemendikdasmen, tetapi Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan. Pendidikan dijadikan alat strategis untuk memutus rantai kemiskinan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekolah Garuda diproyeksikan sebagai pusat pembinaan talenta unggul nasional. Program ini dirancang untuk menjaring siswa-siswa berprestasi dan mempersiapkan mereka agar mampu menembus perguruan tinggi kelas dunia, khususnya di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM). “Sekolah Garuda setingkat SLTA, SMA, atau SMK, terhubung dengan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, agar anak-anak pintar bisa tersambung langsung dengan pendidikan tinggi,” ujar Abdul.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan diyakini akan mempercepat terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara teknologi, mandiri dalam inovasi, dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak bencana melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas. Sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dody.

Menteri Dody berharap, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi simpul pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana. Selain itu, program ini juga ditujukan memperkuat pemulihan ekonomi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan yang mencakup wilayah Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, Nagan Raya, Subulussalam, dan Aceh Singkil. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan selesai secara bertahap agar dapat segera dimanfaatkan.

“Kami melakukan percepatan konstruksi dengan tetap menjaga mutu bangunan. Sekolah-sekolah ini dirancang tahan bencana dan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai,” tambahnya.

Sekolah Rakyat dibangun sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas modern, asrama siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, hingga sarana kesehatan. Desain bangunan juga memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi risiko di masa mendatang.

Upaya pemerintah tersebut mendapat dukungan dari DPR RI. Komisi X DPR RI menilai percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan sangat penting mengingat masih banyak sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.

“Kami mendorong pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal. Program Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret bagi daerah terdampak,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Hetifah menekankan pentingnya perbaikan sekolah yang rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (huntara). Menurutnya, akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena sekolah berada jauh dari lokasi pengungsian.

Hetifah turut mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra, termasuk di bidang pendidikan. Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta distribusi 27.000 paket perlengkapan belajar bagi siswa.

“Pemulihan pendidikan bukan sekadar membangun ulang gedung sekolah, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, tangguh, dan mendukung pemulihan psikososial seluruh warga sekolah. Di situlah harapan dan masa depan anak-anak kita dipulihkan,” pungkas Hetifah. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang setara dan ramah bagi semua kalangan melalui pengembangan Sekolah Rakyat sebagai lembaga pembelajaran inklusif, termasuk bagi murid penyandang disabilitas. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan berkualitas.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat mengedepankan prinsip inklusivitas dan kebersamaan dalam proses belajar mengajar.

Ia menegaskan bahwa seluruh siswa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran.
“Dan di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” tegas Gus Ipul.

Di sekolah tersebut, salah satu murid merupakan siswi penyandang disabilitas dengan down syndrome. Gus Ipul menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi dan keunggulan yang harus ditemukan serta dikembangkan oleh para pendidik.

“Jadi down syndrom itu memang susah untuk menerima pelajaran sebagaimana anak-anak yang lain. Tetapi anak ini, pasti punya keunggulan, pasti ada kehebatannya. Nah, itu tugasnya guru-guru ini untuk memperkuat keistimewaan dari anak ini,” kata Gus Ipul.

Ia juga mengapresiasi suasana toleransi dan kebersamaan yang tumbuh di lingkungan Sekolah Rakyat. Menurutnya, nilai saling menghormati menjadi fondasi penting agar sekolah menjadi ruang aman bagi seluruh siswa. Gus Ipul menegaskan tidak boleh ada intoleransi, perundungan, maupun kekerasan fisik dan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat.

Dukungan terhadap konsep inklusif Sekolah Rakyat juga datang dari Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Damanik. Ia menilai pendekatan kurikulum yang diterapkan membuka ruang luas bagi setiap murid untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya.

Jonna menjelaskan bahwa model Multi Entry Multi Exit menjadi filosofi utama Sekolah Rakyat, sehingga jalur pembelajaran tidak kaku dan memberi kesempatan pada siswa disabilitas untuk tumbuh optimal.

“Prinsip Multi Entry Multi Exit itu menjadi filosofi dari Sekolah Rakyat. Dia juga pasti punya potensi yang kami yakin guru, kepala sekolah, pendamping bisa menggalinya ke depan. Bahwa Sekolah Rakyat itu inklusif bagi penyandang disabilitas,” jelas Jonna.

Melalui penguatan Sekolah Rakyat, pemerintah mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan berorientasi pada potensi setiap anak, sehingga pembangunan sumber daya manusia berjalan lebih merata dan berkeadilan.