Jakarta – Pemerintah pusat mempercepat pendirian Sekolah Rakyat di wilayah pedalaman sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin, terutama di wilayah pedalaman. Program ini tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga dirancang sebagai strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang yang menyasar akar persoalan ketimpangan akses layanan dasar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji serta Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, di Kantor Kementerian Sosial. Pertemuan itu secara khusus membahas usulan pendirian Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur, termasuk rencana rintisan di Mahakam Ulu yang dikenal sebagai wilayah dengan tantangan geografis berat.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah agar proses pembangunan bisa segera dimulai. “Sekarang bukan zamannya omon-omon. Silakan Pemkab ajukan agar segera diurus tahun ini, supaya rintisannya bisa dibangun dan menerima siswa baru,” kata Agus Jabo. Ia menekankan bahwa kelengkapan dokumen dan kesiapan lahan menjadi kunci agar program tidak berhenti di tataran wacana.

Sekolah Rakyat, menurut Agus Jabo, dirancang sebagai program pendidikan terintegrasi yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Inisiatif ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan pendekatan berasrama yang memungkinkan anak-anak dari keluarga rentan memperoleh pendidikan, pembinaan karakter, hingga jaminan kebutuhan dasar. “Sekolah Rakyat ini miniatur pengentasan kemiskinan. Pendidikan adalah pintu masuk utama untuk memutus kemiskinan antargenerasi,” ujarnya.

Secara nasional, program ini telah menunjukkan perkembangan signifikan. Tercatat sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan beroperasi di berbagai daerah dan menampung lebih dari 15 ribu siswa. Selain itu, pemerintah juga mulai membangun 104 Sekolah Rakyat permanen. Target jangka menengahnya, sebanyak 500 Sekolah Rakyat akan berdiri di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, masing-masing dengan daya tampung hingga 1.000 siswa.

Bagi Mahakam Ulu, kehadiran Sekolah Rakyat dinilai sangat krusial. Wilayah perbatasan ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan akibat jarak tempuh yang jauh, kondisi geografis sungai dan hutan, serta minimnya fasilitas. Angela Idang Belawan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti arahan pusat. “Kami akan segera mengurus administrasi untuk lahan dan memproses rintisan Sekolah Rakyat di Mahakam Ulu,” ujarnya.

Dorongan percepatan pendirian Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur menjadi secercah harapan baru bagi keluarga miskin di pedalaman. Jika terealisasi tepat waktu, program ini tidak hanya membuka ruang belajar bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan, tetapi juga menjadi langkah strategis negara untuk memutus kemiskinan struktural dan membangun masa depan yang lebih setara.

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang, Sumatera Utara. Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Anggota Komisi VIII DPR M Husni, dan Sekjen Kemensos Robben Rico. Berbagai bakat para siswa juga ditampilkan dalam acara tersebut. Diantaranya, yakni tarian, paduan suara dan puisi, serta pidato bahasa Inggris dan Arab.

Gus Ipul mengatakan sekolah berasrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan tempat belajar yang inklusif bagi murid disabilitas tanpa membeda-bedakan dengan yang lainnya.

“Di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” tegas Gus Ipul.

Salah satunya murid bernama Alifa, yang merupakan siswi penyandang disabilitas. Alifa mengidap down syndrome. Gus Ipul yakin Alifa memiliki kelebihan dan mengajak para guru dan tenaga kependidikan (tendik) untuk membimbing Alifa mengasah bakatnya.

“Down syndrom itu memang susah untuk menerima pelajaran sebagaimana anak-anak yang lain. Tetapi anak ini, pasti punya keunggulan, ada kehebatannya. Ini tugasnya guru-guru untuk memperkuat keistimewaan dari anak ini,” imbuh Gus Ipul.

Di sisi lain, Gus Ipul juga mengapresiasi sikap toleransi beragama di SRMP 1 Deli Serdang. Bahwasannya, tidak boleh ada intoleransi, perundungan atau bullying, dan kekerasan fisik maupun seksual di Sekolah Rakyat.

“Yang tampil tadi itu ada yang Muslim, Katolik, Nasrani, menari bareng di atas panggung. Ini adalah pendidikan kerukunan yang dikembangkan di Sekolah Rakyat. Tidak boleh ada intoleransi, kekerasan fisik dan perundungan atau bullying,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Damanik juga mengapresiasi pembelajaran di Sekolah Rakyat yang mengusung konsep Multi Entry Multi Exit. Model kurikulum ini mengajak para siswa untuk belajar sesuai bakat dan minat masing-masing, termasuk juga murid penyandang disabilitas.

“Prinsip Multi Entry Multi Exit menjadi filosofi dari Sekolah Rakyat. Artinya apa? Dia juga pasti punya potensi yang kami yakin guru, kepala sekolah, pendamping bisa menggalinya ke depan. Bahwa Sekolah Rakyat itu inklusif bagi penyandang disabilitas,” ucap Jonna. [*]

Jakarta — Pemerintah menegaskan penguatan Program Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini diposisikan tidak hanya sebagai akses pendidikan, tetapi sebagai strategi berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pembentukan kapasitas manusia sejak dini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat diarahkan untuk mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, tidak terbatas pada capaian akademik.

“Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menambahkan, penguatan Sekolah Rakyat mencakup pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik agar mampu menjadi generasi yang adaptif, produktif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Penguatan tata kelola dan akuntabilitas program juga menjadi perhatian utama pemerintah. Saifullah Yusuf menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk melakukan sinkronisasi data Sekolah Rakyat dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional.

“Integrasi data lintas kementerian ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan ketepatan administrasi, keterhubungan data guru dan peserta didik, serta keberlanjutan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya negara memperluas akses pendidikan yang inklusif, tertib, dan terkoordinasi secara nasional,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran strategis yang melampaui fungsi pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi dirancang sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dari daerah, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo Reflin Buata menyatakan bahwa Sekolah Rakyat terintegrasi menjadi model unggulan pendidikan inklusif bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga pengembangan bakat, pembentukan karakter, dan pelatihan keterampilan agar peserta didik menjadi unggul dan berdaya saing,” ujarnya, seraya menekankan bahwa dukungan APBN menunjukkan keseriusan negara menjadikan Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis.

Dukungan lintas sektor turut menguatkan posisi Sekolah Rakyat dalam agenda nasional. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai kebijakan Sekolah Rakyat sebagai visi strategis Presiden dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan teknologi terapan bagi masyarakat prasejahtera.

“Inilah kenapa Presiden Prabowo tidak lagi semata-mata memberikan bantuan tunai seperti conditional cash transfer, tapi langsung mengintervensi SDM-nya lewat pendidikan,” jelasnya.

Dengan pendekatan terpadu, mulai dari penguatan kurikulum, tata kelola data, dukungan teknologi, hingga perluasan akses di wilayah terpencil, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi fondasi penting pembangunan SDM Indonesia yang akan melahirkan generasi lebih berdaya saing sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kalsel – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah keberanian negara ubah nasib anak bangsa. Peresmian Sekolah Rakyat merupakan hasil dari keberanian negara mengambil langkah bagi kebutuhan rakyat.

“Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” ujar Presiden.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti yang turut hadir dalam peresmian mengatakan, Kemendikdasmen mendukung penuh program hasil Cepat Terbaik (PHTC) Presiden dalam bentuk aspek akademik, seperti penyediaan kurikulum, hingga penyiapan skema guru agar pelaksanaan program berjalan optimal. 

“Bisa kita lihat bagaimana Sekolah Rakyat terselenggara dengan baik dan  benar-benar memberi manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Kemendikdasmen juga mendukung penguatan kapasitas Kepala Sekolah dan guru melalui program pelatihan yang dilaksanakan bersama Kementerian Sosial. Kepala Sekolah telah mengikuti pembekalan khusus, sementara sebagian besar guru yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) siap diterjunkan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut Abdul Mu’ti menekankan bahwa para guru yang bertugas di Sekolah Rakyat  dibekali pelatihan khusus, menyesuaikan dengan kurikulum multi-entry dan multi-exit yang diterapkan. Dengan demikian, proses pembelajaran di Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan latar belakang siswa yang beragam.

Program Sekolah Rakyat dirancang bagi anak-anak yang sempat terputus dari layanan pendidikan formal agar kembali memperoleh hak belajar secara layak dan bermutu.

JAKARTA – Kementerian Sosial mempercepat transformasi digital Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Penguatan teknologi pendidikan dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas jangkauan layanan pendidikan, serta memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan daerah lain.

Langkah konkret diwujudkan melalui distribusi 16.000 unit laptop bagi siswa dan guru Sekolah Rakyat. Perangkat tersebut dirancang bukan sekadar sebagai alat bantu belajar, tetapi juga sebagai pintu masuk penguatan literasi digital, penguasaan teknologi, serta peningkatan efektivitas proses belajar mengajar di berbagai wilayah, termasuk daerah yang selama ini terbatas akses pendidikannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Sudah mulai dibagikan. Semua siswa dipastikan dapat, jumlahnya ada 16 ribu unit,” ujar Saifullah Yusuf.

Distribusi laptop dilakukan secara bertahap dan terukur agar tepat sasaran. Setiap siswa mendapatkan satu unit laptop yang dapat digunakan untuk mengakses materi pembelajaran digital, mengikuti kelas daring, serta berinteraksi dengan guru secara lebih intensif. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem belajar yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain siswa, para guru Sekolah Rakyat juga memperoleh dukungan perangkat yang sama. Dukungan ini diposisikan untuk mendorong peningkatan kualitas pengajaran serta mempermudah penerapan metode belajar berbasis teknologi.

“Gurunya juga dapat. Satu siswa itu satu laptop. Semuanya sudah proses pembagian ya,” tambah Saifullah Yusuf.

Penguatan transformasi digital tersebut tidak berhenti pada penyediaan perangkat. Kementerian Sosial juga menyiapkan pelatihan bagi guru, termasuk pemanfaatan learning management system (LMS) dan modul pembelajaran digital. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, sekaligus menjaga standar mutu pendidikan di Sekolah Rakyat.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat diproyeksikan sebagai instrumen jangka panjang untuk mengangkat kualitas sumber daya manusia dari keluarga prasejahtera.

“Sekolah Rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antargenerasi dan memastikan anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan bermutu,” tegas Saifullah Yusuf.

Dukungan terhadap pemanfaatan teknologi pendidikan juga datang dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menilai transformasi digital di sektor pendidikan menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menjangkau wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik.

“Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk membantu daerah terpencil yang kekurangan guru dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik,” ujar Prabowo Subianto.

Dengan integrasi teknologi, pelatihan guru, serta kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, Sekolah Rakyat diarahkan menjadi model pendidikan inklusif yang adaptif. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membuka jalan bagi mobilitas sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Bogor – Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada capaian ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa ukuran kemajuan bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh sejauh mana seluruh rakyat dapat merasakan kualitas hidup yang layak dan bermartabat.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, Presiden Prabowo secara khusus memaparkan program Sekolah Rakyat sebagai inovasi strategis pemerintah. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari kelompok paling tidak mampu melalui pendidikan berasrama, sehingga mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang utuh sekaligus terlepas dari jerat kemiskinan struktural.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan. Anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah akan dijangkau dan difasilitasi secara langsung oleh negara.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam paparannya, Presiden Prabowo juga menampilkan data perkembangan Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebaran tersebut mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara masif. Pada 2029, ditargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat dapat beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Selain fokus pada pendidikan anak, program Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terpadu. Orang tua peserta didik akan diberdayakan melalui keterlibatan dalam berbagai program prioritas nasional, sehingga dampak peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh keluarga.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan perluasan program Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan lokasi, penyediaan layanan dasar, serta penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah menjadi kunci keberlanjutan program dan manfaat nyatanya bagi masyarakat, termasuk dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. (*)

Bekasi – Pemerintah mulai mengintegrasikan data 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna memastikan pendataan peserta didik, guru, hingga kelembagaan Sekolah Rakyat tercatat dalam sistem pendidikan nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, sinkronisasi ini dilakukan agar data Sekolah Rakyat terhubung dengan sistem lintas kementerian dan dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih terukur.

“Jadi ini sinkronisasi, supaya datanya kita semakin baik dan terhubung dengan seluruh kementerian,” kata Gus Ipul.

Kegiatan sinkronisasi ini diikuti 113 operator dari 66 Sekolah Rakyat tahap 1C yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para operator bertugas memastikan kelengkapan serta kesesuaian data yang dibutuhkan dalam sistem Dapodik, mulai dari data siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga data satuan pendidikan.

Gus Ipul menjelaskan, secara nasional Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 titik telah menyelesaikan sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua. Tahap ketiga yang dilaksanakan saat ini menjadi bagian akhir untuk melengkapi integrasi data seluruh titik Sekolah Rakyat yang telah dibentuk.

Menurutnya, peran operator Sekolah Rakyat sangat strategis karena menjadi penghubung utama dalam proses administrasi pendidikan. Data yang disinkronkan tidak hanya menyangkut identitas siswa, tetapi juga mencakup data pendidik, tenaga kependidikan, hingga aspek kelembagaan sekolah.

“(Jadi) di sini adalah bagaimana data kita terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dikdasmen. Di sini memang disambungkan data guru, data murid itu bisa tersambung, bisa terhubung,” jelas Gus Ipul.

Kemensos terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat proses sinkronisasi. Koordinasi dilakukan bersama Kemendikdasmen, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita terus berkoordinasi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, sinkronisasi data diperlukan karena Sekolah Rakyat memiliki status setara dengan sekolah formal. Kurikulum, mata pelajaran, serta ijazah yang diterbitkan mengacu pada standar pendidikan yang ditetapkan Kemendikdasmen, dengan tambahan pendidikan karakter, ekstrakurikuler, serta sistem berasrama.

“Kurikulum formal Sekolah Rakyat sama dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja di sekolah rakyat terdapat pendidikan karakter, ekstrakurikuler serta berasrama,” pungkas Gus Ipul. #

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan saat ini pemerintah memperkuat sekolah rakyat melalui integrasi nasional.

Hal tersebut diungkapkan Gus Ipul saat membuka kegiatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C yang digelar di Hotel Grand Travello Bekasi.

Sinkronisasi ini bertujuan mengintegrasikan seluruh data Sekolah Rakyat ke dalam sistem Dapodik yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga data pendidikan Sekolah Rakyat terhubung dan terintegrasi dengan sistem lintas kementerian.

“Jadi ini sinkronisasi, supaya datanya kita semakin baik dan terhubung dengan seluruh kementerian,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, operator di Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam pemenuhan berbagai administrasi Sekolah Rakyat. Mulai dari data guru, peserta didik, tenaga kependidikan, hingga data satuan pendidikan dan kelembagaannya.

“(Jadi) di sini adalah bagaimana data kita terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dikdasmen. Di sini memang disambungkan data guru, data murid itu bisa tersambung, bisa terhubung,” tutur Gus Ipul.

Ia menjelaskan, secara nasional Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik. Sebanyak 100 titik telah selesai melakukan sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua, sementara kegiatan kali ini merupakan tahap ketiga yang mencakup 66 titik tersisa.

Gus Ipul mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam proses sinkronisasi karena Sekolah Rakyat merupakan program rintisan yang baru pertama kali diselenggarakan. Ketidaksesuaian data masih ditemukan pada tahap awal pelaksanaan.

Namun, Kementerian Sosial terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk mengatasi kendala tersebut.

“Kita terus berkoordinasi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi,” tandasnya.

​Jakarta – Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi kini menjadi model unggulan dan solusi konkret bagi anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya.

​Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, menyatakan bahwa program ini bukan sekadar sekolah biasa.

“Sekolah Rakyat merupakan sekolah unggulan pemerintah yang tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, melainkan juga berbagai pelatihan keterampilan agar lulusannya menjadi unggul. Ini berbeda dengan sekolah konvensional,” kata Reflin saat melakukan kunjungan kerja di Sekolah Rakyat terintegrasi 71, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa status ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk meraih kompetensi global.

​”Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan inklusif dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat terintegrasi,” ungkapnya.

​Lebih dari Sekadar Pendidikan Formal, Sekolah Rakyat dirancang dengan kurikulum komprehensif yang melampaui batas ruang kelas tradisional.

Selain akses pendidikan formal, para peserta didik akan mendapatkan Pengembangan Bakat, Mengasah potensi non-akademik sejak dini.

Selain itu, ​Pembentukan Karakter menjadi salah satu program utama dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kemandirian.Sedangkan ​Pelatihan Keterampilan, memberikan hard skill yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

​Dengan pendekatan ini, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pribadi yang unggul, berdaya saing, dan siap memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarga mereka.

“Dengan pembangunan gedung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 ini, mudah-mudahan menjadi terobosan baru bagi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” tutur Reflin.

​Dukungan Penuh Negara juga dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran APBN yang signifikan.

Alokasi dana pusat menunjukkan bahwa negara memprioritaskan Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis nasional.

​Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat kini menjadi simbol harapan baru. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kemewahan, melainkan hak dasar yang dijamin negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan sosial di masa depan. [-RWA]

Oleh: Yusufandi Idris Salim)*

Indonesia, dengan dinamika sosial dan pertumbuhan yang terus melaju, berada pada momentum strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara terpadu dan berorientasi solusi. Pengelolaan sampah diposisikan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang mendukung kualitas hidup masyarakat, memperindah ruang publik, serta meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya saing, sekaligus mencerminkan keseriusan negara dalam membangun Indonesia yang hijau dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari solusi, Presiden Prabowo meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), sebuah gerakan nasional yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan asri di seluruh penjuru Indonesia. Gerakan ini bukan sekadar jargon semata, tetapi merupakan aksi nyata yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sektor swasta. Dalam taklimatnya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Presiden menyatakan bahwa program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, dari kementerian hingga pemerintah daerah, dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat bisa terlibat aktif.

Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang pentingnya kebersihan, tetapi juga mengungkapkan proyeksi yang mengkhawatirkan terkait dengan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Menurut Presiden, hampir semua TPA di Indonesia diperkirakan akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, atau bahkan lebih cepat jika tidak ada langkah-langkah signifikan yang dilakukan segera. Oleh karena itu, Gerakan Indonesia ASRI bukan hanya sekadar inisiatif sosial, melainkan juga suatu bentuk keharusan agar Indonesia tidak terperangkap dalam krisis sampah yang kian mendesak.

Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah konvensional. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pembangunan 34 proyek waste to energy (PSEL) di 34 kota besar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan, sekaligus mengurangi tumpukan sampah di TPA. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur tentang penanganan sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Dengan skema ini, sampah tidak hanya dikelola, tetapi juga diubah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, langkah-langkah taktis lainnya juga diperkenalkan, seperti proyek “gentengisasi” yang bertujuan untuk memperindah lingkungan permukiman. Penggunaan atap seng yang dominan di banyak kawasan permukiman dinilai tidak hanya mengurangi estetika, tetapi juga meningkatkan suhu di sekitarnya. Dengan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan dan estetis, Indonesia diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya bersih tetapi juga nyaman dan sejuk untuk ditinggali.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turut mendukung penuh Gerakan Indonesia ASRI dengan mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk konsisten dalam penanganan sampah. Menurut Menteri Hanif, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah penanganan sampah perkotaan yang terus meningkat, seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan yang menghasilkan 1.029 ton sampah per hari, dengan 41,54 persen di antaranya belum dikelola dengan baik.

Penegakan hukum, edukasi, dan pengawasan berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk mencapai target Indonesia ASRI, yaitu penyelesaian sampah 100 persen pada tahun 2029. Sebagai bagian dari gerakan ini, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Gerakan Indonesia ASRI juga mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pariwisata, Widyanti Putri Wardhana. Bali, sebagai destinasi wisata utama Indonesia, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo yang menyoroti persoalan sampah yang semakin merusak citra pariwisata. Dengan kerjasama lintas sektor antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, serta TNI-Polri, program ini berupaya menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata, tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh destinasi wisata lainnya.

Gerakan Indonesia ASRI, yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, berpotensi membawa perubahan besar bagi Indonesia. Dengan menurunkan volume sampah yang tidak terkelola dan mengalihkannya menjadi energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada sumber daya alam yang terbatas, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Program ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka, sebuah langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif.

Pemerintah, melalui Gerakan Indonesia ASRI, bukan hanya berfokus pada perbaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan budaya disiplin dalam pengelolaan lingkungan. Sebuah langkah nyata yang menggabungkan teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, tertata, dan ramah lingkungan. Gerakan ini menunjukkan bahwa penanganan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif setiap elemen masyarakat.

)*Penulis Merupakan Pemerhati Lingkungan dan Sampah