Oleh: Nur Utunissa*

Penguatan tata kelola komoditas nasional kembali menjadi fokus penting dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, pemerintah mulai mendorong sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah penguatan peran Danantara dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional, penguatan devisa, serta ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam tata niaga komoditas. Sebagai salah satu eksportir utama batu bara, minyak sawit, dan mineral strategis lainnya, Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasok global.

Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap penerimaan negara maupun penguatan ekonomi domestik. Pemerintah melihat masih adanya celah dalam pengawasan transaksi perdagangan, termasuk persoalan ketidaksesuaian pencatatan nilai ekspor, lemahnya kontrol devisa hasil ekspor, hingga praktik transfer pricing yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam kerangka memperkuat pengawasan tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia guna memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional sekaligus mencegah praktik perdagangan ilegal. Kehadiran perusahaan baru ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kontrol negara terhadap arus perdagangan sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Pemerintah juga menunjuk mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Penunjukan figur yang memiliki pengalaman panjang di sektor industri sumber daya alam tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola komoditas yang profesional dan mampu menjawab tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Struktur lengkap kepengurusan perusahaan baru ini akan diumumkan setelah penguatan tim internal selesai dilakukan.

Langkah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi bagian dari desain besar pemerintah dalam membangun sistem perdagangan nasional yang lebih tertata dan terintegrasi. Jika sebelumnya negara cenderung hanya menjadi regulator, kini pemerintah mulai mengambil peran lebih aktif dalam memastikan alur perdagangan strategis berjalan sesuai kepentingan nasional. Pendekatan tersebut dianggap penting mengingat komoditas strategis tidak hanya berkaitan dengan perdagangan biasa, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, ketahanan energi, kekuatan industri nasional, dan posisi tawar Indonesia di tingkat global.

CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pembentukan badan usaha ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan kegiatan ekspor sumber daya alam. Pengawasan intensif ini ditujukan untuk menghentikan kerugian negara akibat praktik kurang bayar, pemindahan harga, hingga pelarian devisa ke luar negeri.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, langkah penguatan tata kelola ini juga dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah mendorong agar devisa hasil ekspor dapat lebih banyak tersimpan di dalam negeri sehingga memberi dampak langsung terhadap stabilitas nilai tukar dan likuiditas nasional. Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, pemerintah berharap manfaat ekspor dapat lebih terasa bagi pembangunan nasional dan penguatan kapasitas fiskal negara.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas mengatakan bahwa posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia berada langsung di bawah kendali induk Danantara yang memiliki kapasitas modal besar. Posisi strategis tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan ini tidak hanya dibentuk sebagai entitas administratif semata, melainkan sebagai bagian penting dalam konsolidasi kekuatan ekonomi nasional yang lebih besar.

Pembentukan mekanisme perdagangan yang lebih terpusat melalui Danantara juga menunjukkan upaya negara dalam membangun posisi tawar yang lebih kuat di pasar internasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen utama berbagai komoditas penting dunia.

Komoditas strategis yang masuk dalam ruang lingkup pengelolaan korporasi ini meliputi minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan devisa nasional sekaligus memainkan peran penting dalam rantai pasok industri global. Dengan masuknya komoditas utama tersebut ke dalam sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap tata niaga ekspor dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan menguntungkan kepentingan nasional dalam jangka panjang.

Langkah tersebut sekaligus mencerminkan semangat hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mampu mengendalikan rantai distribusi dan perdagangan sumber daya alam secara lebih mandiri. Danantara diposisikan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi nasional yang tidak lagi bergantung pada pola lama yang cenderung menempatkan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dunia.

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa pesan penting mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan kekayaan alam nasional. Dengan penguatan sistem pengawasan melalui Danantara, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan strategis dapat tercatat secara lebih akurat dan memberikan kontribusi nyata terhadap kepentingan nasional.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mulai menunjukkan peran pentingnya tidak hanya dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi baru pembangunan ekonomi berbasis kampung. Program yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tersebut kini menghadirkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan kesehatan hingga terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru.

Melalui MBG, pemerintah menghadirkan pendekatan pembangunan manusia yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Anak-anak sekolah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan asupan gizi kini mulai mendapatkan makanan sehat dan bergizi secara rutin untuk mendukung proses belajar mereka.

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan bahwa program MBG menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda Papua yang lebih sehat dan produktif.

“Pembangunan Papua tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun kualitas manusianya. Anak-anak Papua harus tumbuh sehat agar siap menjadi generasi penerus yang kuat,” ujar Matius saat meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Supiori.

Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Kebijakan tersebut membuka peluang pasar baru bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menghadapi keterbatasan distribusi hasil produksi.

Kabupaten Supiori bahkan dipersiapkan menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan dapur MBG di Papua dengan pembangunan 12 titik SPPG, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kehadiran dapur permanen MBG dinilai menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam membangun pelayanan gizi jangka panjang.

Program MBG juga menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat asli Papua. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga pengelola, distribusi, hingga pemasok bahan pangan lokal. Kondisi tersebut membuka ruang ekonomi baru bagi anak-anak muda Papua dan mama-mama Papua yang selama ini aktif berkebun maupun berdagang hasil bumi.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai, mengatakan MBG harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat.

“Program MBG menghubungkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan lokal, pendidikan, hingga tenaga kerja dalam satu rantai pembangunan yang saling mendukung,” kata Velix.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menilai Papua memiliki potensi besar dalam pengembangan menu berbasis pangan lokal seperti ikan, ubi, sagu, dan hasil kebun masyarakat.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, MBG diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat Papua yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera di masa depan.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pematangan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027. Program ini dinilai menjadi langkah strategis negara dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, disiplin, modern, dan berorientasi pada pembentukan karakter generasi muda Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi fondasi utama dalam keberhasilan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sistem pendidikan berbasis asrama membutuhkan kesiapan yang lebih menyeluruh karena tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan mental, moral, dan kedisiplinan siswa selama 24 jam.

“Pertemuan kita ini guna melakukan koordinasi menyamakan persepsi tentang beberapa hal yang perlu untuk kita tindaklanjuti dalam hari-hari ke depan berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2026-2027,” ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi bagian dari upaya besar pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Sekolah Rakyat harus menjadi tempat yang mampu membangun harapan, menanamkan disiplin, dan menciptakan generasi yang percaya diri untuk masa depan Indonesia,” katanya.

Pemerintah menilai Sekolah Rakyat sebagai terobosan penting dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke berbagai wilayah Indonesia. Melalui tata kelola yang lebih disiplin dan transparan, sekolah ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang unggul, mandiri, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

Penguatan tata kelola dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, pengawasan siswa, hingga tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. Pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas yang dibangun benar-benar menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan mampu memotivasi siswa untuk berkembang secara optimal.

“Semua harus rapi dan tertib maka penguatan kedisiplinan guru dan anak-anak bisa terus kita mulai rancang,” kata Gus Ipul.

Selain fokus pada pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk membangun kemandirian siswa melalui pemanfaatan lahan produktif seperti kebun sayur dan peternakan sederhana. Program tersebut dinilai mampu menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, serta keterampilan hidup sejak dini.

Dalam aspek sumber daya manusia, pemerintah menekankan pentingnya menghadirkan tenaga pendidik dan pendukung yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

“Seluruh unsur di lingkungan sekolah harus menjadi teladan yang baik karena setiap aktivitas di sekolah akan membentuk karakter anak-anak,” ujar Gus Ipul.

Pemerintah juga mulai mengintegrasikan teknologi dalam sistem pengawasan sekolah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar tetap terjaga. Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan modern yang adaptif terhadap tantangan zaman.

PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua terus menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tersebut kini semakin diperkuat melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Papua.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan infrastruktur dapur MBG agar pelayanan gizi dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan bahwa program MBG merupakan langkah penting dalam membangun kualitas generasi muda Papua.

“Program ini bukan hanya soal makanan bergizi, tetapi tentang masa depan anak-anak Papua agar tumbuh sehat, kuat, dan siap bersaing,” ujar Matius saat meninjau pembangunan SPPG di Kabupaten Supiori.

Kabupaten Supiori sendiri dipersiapkan menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan dapur MBG di Papua. Pemerintah setempat membangun 12 titik SPPG, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sebagai bentuk komitmen pemerataan pelayanan gizi.

Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, MBG juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga lokal. Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemanfaatan hasil kebun, perikanan, dan produk pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Langkah tersebut membuat petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai pasok program.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, mengatakan Papua memiliki potensi besar dalam pengembangan menu berbasis pangan lokal.

“Papua memiliki sumber pangan yang kaya dan bernilai gizi tinggi. Potensi ini dapat menjadi kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan MBG,” katanya.

Program MBG juga dinilai memberi dampak positif terhadap dunia pendidikan. Anak-anak sekolah yang memperoleh makanan bergizi dinilai lebih fokus dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai, menilai MBG menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi masyarakat Papua.

“MBG bukan sekadar program gizi, tetapi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat yang melibatkan sektor pertanian, perikanan, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Velix.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memastikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penguatan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Kementerian Sosial bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat koordinasi untuk mencegah potensi penyimpangan sejak awal pelaksanaan program. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin Program Sekolah Rakyat tercemar praktik korupsi maupun penyimpangan anggaran.

“Kami telah berkomitmen agar program strategis Presiden, khususnya Sekolah Rakyat, tidak dikotori praktik-praktik korupsi,” ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya.

Pemerintah saat ini juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan transparansi proses lelang, hingga pembenahan sistem pengawasan internal agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pengawasan menyeluruh menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas program dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

“Pengadaan dalam bentuk apa pun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” kata Setyo Budiyanto.

Selain pengawasan internal pemerintah, KPK juga melakukan kajian terhadap potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan penyimpangan.

Pemerintah menegaskan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan program. Seluruh proses pengadaan direncanakan terbuka dan dapat diawasi publik guna meminimalkan potensi penggelembungan harga maupun penurunan kualitas barang.

Melalui penguatan tata kelola dan pengawasan berlapis, pemerintah optimistis Program Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjadi fondasi penting dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

*) Oleh: Dinda Paramita

Pemerintah tengah membangun fondasi baru dalam sistem pendidikan nasional melalui kehadiran Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menghadirkan ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melainkan menjadi instrumen strategis untuk memperluas keadilan sosial melalui pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Di tengah tantangan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan kelompok ekonomi, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok rentan yang selama ini kerap tertinggal dalam kompetisi pembangunan manusia. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik sekolah, tetapi juga oleh penguatan tata kelola yang profesional, disiplin, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf terhadap tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah memahami pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan. Sekolah berbasis boarding school selama 24 jam membutuhkan sistem pengelolaan yang jauh lebih kompleks dibanding sekolah konvensional. Pengaturan sarana prasarana, pola pembelajaran, keamanan peserta didik, hingga pengawasan aktivitas harian harus berjalan dalam satu kesatuan sistem yang disiplin. Dengan demikian, tata kelola menjadi elemen fundamental agar Sekolah Rakyat tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, produktif, dan berkarakter.

Lebih jauh, Saifullah Yusuf menekankan bahwa penguatan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Sekolah yang beroperasi penuh selama 24 jam membutuhkan pembagian tugas yang proporsional dan koordinasi yang presisi antarelemen. Kepala sekolah, tenaga pendidik, pengasuh asrama, petugas keamanan, hingga cleaning service memegang peran penting dalam menjaga kualitas ekosistem pendidikan. Dalam model pendidikan berbasis asrama, setiap unsur memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter siswa. Oleh sebab itu, penguatan SDM tidak cukup hanya melalui rekrutmen, tetapi juga melalui pembinaan kompetensi, standar operasional yang jelas, serta budaya kerja yang disiplin dan profesional.

Selain itu, keberadaan standar operasional prosedur yang optimal menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga. Pendidikan berasrama memiliki dinamika yang berbeda karena siswa menjalani aktivitas secara penuh di lingkungan sekolah. Ketika SOP diterapkan secara konsisten, maka potensi terjadinya penyimpangan, kekerasan, maupun kelalaian dapat diminimalkan. Di sisi lain, disiplin yang dibangun secara sistematis akan membentuk kultur pendidikan yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan mencetak siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang memiliki integritas dan daya juang.

Di samping penguatan SDM, perhatian terhadap tata kelola keuangan juga menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang kredibel. Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan sebagai program populis jangka pendek, melainkan investasi sosial jangka panjang. Pengelolaan anggaran yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap dana negara benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik. Ketika tata kelola keuangan dilakukan secara profesional, maka potensi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran dapat ditekan sehingga efektivitas program semakin terjamin.

Rencana menjadikan Sekolah Rakyat sebagai satuan kerja tersendiri yang memiliki kewenangan mengelola anggaran secara mandiri merupakan langkah strategis dalam memperkuat efisiensi birokrasi pendidikan. Selama ini, banyak program sosial dan pendidikan terkendala oleh rantai administrasi yang panjang sehingga memperlambat pengambilan keputusan di lapangan. Dengan kemandirian pengelolaan anggaran, Sekolah Rakyat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun pengembangan kualitas pembelajaran. Kebijakan ini juga membuka ruang bagi lahirnya budaya manajemen yang lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan siswa.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menempatkan Sekolah Rakyat dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai instrumen pemutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Tahun ajaran baru 2026/2027 menjadi wadah bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai. Nantinya, mereka tidak lagi menghadapi kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari jebakan lingkaran kemiskinan yang terus berulang. Dalam kondisi demikian, Sekolah Rakyat menjadi bentuk intervensi negara untuk membuka mobilitas sosial yang lebih adil.

Selain penguatan tata kelola, dukungan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum memperlihatkan bahwa program ini dijalankan secara lintas sektor dan tidak bersifat parsial. Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara menilai pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah besar pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak keluarga prasejahtera. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjamin masa depan rakyatnya. Sekolah yang layak, aman, dan representatif akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara nyata.

Penguatan tata kelola dari aspek SDM hingga keuangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin program ini berjalan secara seremonial, melainkan benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat miskin. Ketika pendidikan dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pembentukan karakter, maka Sekolah Rakyat berpotensi menjadi mesin mobilitas sosial yang efektif. Dari ruang-ruang belajar itulah harapan baru bagi generasi prasejahtera Indonesia dapat tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu banyak keluarga.

*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal.

Oleh: Ricky Rinaldi *)

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat masa depan bangsa. Dalam upaya memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif, gagasan Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan pendidikan yang menjangkau masyarakat secara luas. Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas, melainkan oleh tata kelola yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kualitas. Menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027, urgensi penguatan tata kelola ini semakin nyata demi memastikan investasi besar negara pada sektor ini tidak berakhir sia-sia.

Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Program ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan sosial. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pendidikan tidak cukup hanya membuka akses, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam konteks operasional, tata kelola yang kuat mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, seperti perencanaan, manajemen sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, hingga sistem pengawasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen inklusi sosial yang menuntut akuntabilitas tinggi. Dalam koordinasi virtual bersama para kepala Sekolah Rakyat menjelang tahun ajaran baru, pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan pentingnya menyamakan persepsi untuk memperkuat tata kelola di segala lini, mulai dari sarana prasarana, SDM, keuangan, hingga pembelajaran disiplin.

Aspek pertama yang mendesak untuk dibenahi adalah tata kelola sarana dan prasarana. Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung mati; ia adalah ruang hidup yang harus memotivasi siswa. Merawat fasilitas, menjaga kebersihan, dan menegakkan ketertiban adalah fondasi awal untuk merancang kedisiplinan guru dan anak didik. Lebih jauh lagi, tata kelola lingkungan sekolah harus diarahkan pada aspek produktif. Setiap sudut lahan di Sekolah Rakyat idealnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung kemandirian, seperti kebun sayur sederhana hingga peternakan kecil yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi geografis setempat.

Tantangan terbesar dari tata kelola Sekolah Rakyat terletak pada manajemen SDM dan model pembelajarannya yang berbasis sekolah berasrama (boarding school). Karena ekosistem ini beroperasi penuh selama 24 jam, kompleksitas pembinaan tidak lagi sebatas kegiatan belajar-mengajar di kelas, melainkan mencakup pengawasan total di asrama. Pada titik inilah pembagian peran yang proporsional menjadi krusial. Standar Operasional Prosedur (SOP) kedisiplinan harus ditegakkan secara optimal mulai dari Kepala Sekolah hingga petugas kebersihan (cleaning service). Perlu diingat bahwa dalam sistem boarding school, seluruh staf adalah pembentuk karakter.

Selain SDM, reformasi fundamental juga harus terjadi pada tata kelola keuangan melalui prinsip desentralisasi yang transparan. Ke depan, Sekolah Rakyat akan bertransformasi menjadi satuan kerja (satker) mandiri yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggarannya sendiri. Kepala sekolah dan jajarannya diberikan tanggung jawab besar untuk mengeksekusi anggaran belanja kebutuhan sekolah, sehingga tidak lagi bergantung pada keputusan birokrasi yang terpusat. Kebebasan finansial ini tentu wajib diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat agar tidak membuka celah bagi penyimpangan baru.

Untuk mengawal sistem *boarding school* yang kompleks dan rawan tersebut, pemanfaatan teknologi menjadi kunci pengawasan modern. Transformasi digital tidak lagi sebatas komputerisasi administrasi, melainkan diimplementasikan sebagai sistem pemantauan jarak jauh yang terintegrasi. Dengan melibatkan teknologi pencitraan dan sensor digital yang dapat diakses langsung dari pusat, potensi kerawanan sosial di lingkungan asrama, termasuk mitigasi dini terhadap ancaman kekerasan atau penyimpangan seksual, dapat dideteksi dan dicegah secara lebih cepat demi menjamin keamanan siswa.

Kendati teknologi memegang kendali pengawasan, akar dari Sekolah Rakyat harus tetap menghujam di bumi tempatnya berdiri. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa harmonis hubungan yang dibangun dengan lingkungan sekitar. Para kepala sekolah berkewajiban membangun keterlibatan aktif dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Mengundang kelompok pemuda, organisasi perempuan, petani, hingga orang tua siswa secara bergiliran untuk terlibat dalam agenda-agenda sekolah akan melahirkan rasa kepemilikan kelompok (sense of belonging). Ketika masyarakat sekitar merasa memiliki dan bangga terhadap keberadaan Sekolah Rakyat, ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan protektif akan tercipta dengan sendirinya.

Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek menghadirkan ruang kelas baru, melainkan sebuah gerakan membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Tata kelola yang kuat, akuntabel, dan berbasis desentralisasi adalah fondasi mutlak agar program ini dapat berjalan berkelanjutan. Melalui kedisiplinan yang dirancang sejak dini, manajemen SDM yang siap lahir batin, dan transparansi yang terjaga, Sekolah Rakyat berpeluang besar menjadi motor utama dalam mencetak generasi muda yang berkarakter kuat dan siap memimpin bangsa di masa depan.

*) Pengamat Isu Strategis

Oleh: Yulianus Wenda*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak hanya menghadirkan perubahan dalam pola pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai membentuk fondasi ekonomi baru yang memberi harapan besar bagi masyarakat kampung. Selama ini, banyak program pembangunan di Papua lebih sering dipahami sebatas pembangunan fisik dan infrastruktur. Namun melalui MBG, pemerintah menghadirkan pendekatan berbeda yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan anak, hingga peluang kerja bagi warga lokal.

Kehadiran program MBG menunjukkan bahwa pembangunan manusia kini menjadi perhatian utama pemerintah di Papua. Anak-anak sekolah yang sebelumnya harus belajar dalam kondisi asupan gizi terbatas kini mulai mendapatkan perhatian serius melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi setiap hari. Langkah ini sangat penting karena kualitas generasi muda Papua akan sangat menentukan masa depan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Anak-anak yang sehat akan tumbuh lebih kuat, lebih aktif belajar, dan memiliki kesiapan lebih baik untuk bersaing di masa depan.

Di sisi lain, program MBG juga menciptakan pergerakan ekonomi yang nyata di tingkat masyarakat. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan masyarakat lokal untuk mendukung kebutuhan dapur MBG menjadi langkah yang sangat strategis. Selama ini, petani dan nelayan di banyak wilayah Papua sering menghadapi keterbatasan pasar dan distribusi hasil produksi. Kini, melalui MBG, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar membuka peluang pasar yang stabil bagi masyarakat lokal.

Peninjauan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Supiori oleh Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, memperlihatkan bahwa pemerintah serius menjadikan program ini sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan dapur MBG dengan konstruksi permanen menjadi simbol bahwa pelayanan gizi di Papua dibangun dengan visi jangka panjang. Kehadiran fasilitas yang lebih baik juga menunjukkan bahwa Papua mampu menjadi contoh pelaksanaan program nasional yang berkualitas.

Langkah Supiori yang membangun 12 titik SPPG, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, memperlihatkan pemerataan pelayanan yang semakin baik. Program ini tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar. Dengan kapasitas pelayanan ribuan penerima manfaat, MBG menjadi salah satu program sosial yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program ini juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat asli Papua. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga pengelola, distribusi, pengolahan bahan makanan, hingga pemasok kebutuhan pangan. Kondisi ini menciptakan ruang ekonomi baru yang sangat potensial, terutama bagi anak-anak muda Papua yang membutuhkan lapangan kerja produktif di daerahnya sendiri. Mama-mama Papua yang selama ini aktif berkebun dan berdagang hasil bumi juga memperoleh peluang lebih besar untuk terlibat dalam rantai pasok pangan MBG.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai, menilai bahwa MBG harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Pandangan tersebut sangat tepat karena program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menghubungkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan lokal, hingga pemberdayaan tenaga kerja dalam satu sistem yang saling mendukung. Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, potensi ekonomi yang dihasilkan juga akan semakin besar.

Di Papua Pegunungan, percepatan pelaksanaan MBG menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat di wilayah pedalaman. Penunjukan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, sebagai simbol percepatan program menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan MBG berjalan optimal di delapan kabupaten. Kehadiran program ini menjadi sangat relevan karena membantu anak-anak di daerah pegunungan memperoleh akses makanan bergizi yang lebih baik setiap hari.

Program MBG juga memperlihatkan bagaimana pemerintah mulai memaksimalkan potensi pangan lokal Papua. Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong variasi menu berbasis bahan pangan lokal merupakan langkah yang sangat positif. Papua memiliki kekayaan pangan seperti ikan laut, ubi, sagu, sayur-sayuran lokal, dan berbagai hasil kebun yang bernilai gizi tinggi. Ketika bahan-bahan tersebut digunakan dalam program MBG, maka manfaat yang dihasilkan menjadi berlipat karena selain meningkatkan kualitas gizi, juga memperkuat identitas pangan lokal Papua.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menilai Papua memiliki inovasi MBG yang berkembang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Papua mampu menjalankan program nasional dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan MBG menjadi modal penting agar program terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Ke depan, program MBG di Papua memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat berbasis kampung. Ketika kebutuhan pangan dipenuhi dari hasil produksi lokal, tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak Papua, maka program ini sesungguhnya sedang membangun kemandirian daerah secara bertahap. MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi besar untuk masa depan Papua yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera.

*Penulis merupakan Pendamping UMKM

Jakarta- Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global yang masih bergejolak. Berbagai kebijakan moneter dan intervensi pasar dilakukan secara terukur guna memastikan volatilitas rupiah tetap terkendali dan kepercayaan pasar tetap terjaga.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan bank sentral terus hadir di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

“Bank Indonesia terus berada di pasar untuk memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga. Kami melakukan intervensi secara terukur dan konsisten sesuai kondisi global yang sedang bergejolak,” ujar Ramdan.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara berkembang akibat perubahan ekspektasi pasar dan kebijakan suku bunga global.

“Apa yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Banyak mata uang negara berkembang juga mengalami tekanan akibat perubahan ekspektasi pasar dan kebijakan suku bunga global,” imbuhnya.

Untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, BI sebelumnya memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons cepat dan antisipatif menghadapi tekanan eksternal yang masih berlangsung.

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kebijakan BI tersebut merupakan langkah tepat dan diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap rupiah.

“Keputusan BI sudah tepat. Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, tetapi juga sinyal bahwa jangkar kebijakan Indonesia tetap dijaga. Jika terlambat, biaya stabilisasi akan jauh lebih mahal,” ujar Fakhrul.

Ia menjelaskan, langkah tegas BI mulai memberikan sentimen positif terhadap pasar dan memperkuat optimisme terhadap pergerakan rupiah ke depan.

“Rupiah sudah selesai melewati fase overshooting. Dengan respons BI yang tegas, pasar kini memiliki jangkar baru,” katanya.

Fakhrul memproyeksikan rupiah berpotensi menguat secara bertahap menuju kisaran Rp16.800 per dolar AS setelah sebelumnya sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS. Menurutnya, kombinasi kenaikan BI Rate, intervensi valas, penguatan instrumen DNDF/NDF, hingga perluasan transaksi Local Currency Transaction (LCT) mulai efektif meredam tekanan terhadap rupiah.

Ia juga menilai pelaku pasar tidak perlu terlalu defensif terhadap dolar AS karena pemerintah dan BI telah menunjukkan respons kebijakan yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ini saatnya mulai mengurangi kepemilikan dolar secara bertahap. Risiko global memang belum hilang, tetapi Indonesia akhirnya memberikan respons kebijakan yang cukup kuat,” tegas Fakhrul.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah dan BI memastikan koordinasi kebijakan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga optimisme pasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia ke depan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional guna memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan stabilitas ekonomi Indonesia saat ini tetap terjaga dengan baik meskipun dunia menghadapi tekanan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global.

“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga koordinasi yang kuat agar stabilitas ekonomi nasional tetap terpelihara. Fundamental ekonomi Indonesia masih solid dan pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren positif,” ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai upaya untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar obligasi negara demi menjaga imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN).

Senada, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan upaya itu dilakukan untuk membantu bank sentral menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kini berada di level terlemah sepanjang masa.

“Tentu kalau bicara nilai tukar itu mandat BI (Bank Indonesia), tapi tentu saja banyak kaitannya juga dengan SBN. kalau BSN tidak menarik, akan ada outflow (aliran modal asing keluar) jadi rupiah melemah, dan seterusnya,” ujar Juda.

Juda menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tak berdampak signifikan terhadap tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menggambarkan, setiap 100 basispoin depresiasi rupiah akan berdampak pada defisit anggaran fiskal sebesar Rp800 miliar.

“Kalau dampak dari nilai tukar ke fiskal sebenarnya tidak sebesar kenaikan harga minyak, tapi tentu saja kami dari Kemenkeu punya concern yang sama terhadap pelemahan rupiah,” ujar Juda.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Dr. rer. pol. Wildan Syafitri mengingatkan masyarakat untuk menjaga optimisme dan tidak mudah terbawa persepsi negatif di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus kisaran Rp17.000.

“Kita jangan terlalu terpengaruh berita negatif karena itu bisa membentuk ekspektasi buruk terhadap ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah optimistis penguatan koordinasi kebijakan nasional akan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat posisi rupiah dalam jangka menengah.