Kategori: Uncategorized

  • Pemerintah Perkuat Dialog dan Tindak Lanjuti Aspirasi Mahasiswa

    Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun komunikasi yang terbuka dan demokratis dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Komitmen tersebut tercermin melalui langkah responsif dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

    Pendekatan dialog yang ditempuh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai menjadi cerminan praktik demokrasi yang sehat. Pemerintah memandang kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat sebagai unsur penting dalam proses penyempurnaan kebijakan publik agar semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan rakyat.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada pihak terkait untuk segera mendapatkan tindak lanjut. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap suara masyarakat dapat tersalurkan melalui mekanisme konstitusional.

    “Beberapa aspirasi telah langsung kami sampaikan kepada pihak eksekutif, baik Menteri ESDM maupun Kepala Badan Gizi Nasional. Aspirasi yang ditujukan kepada DPR juga akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Dasco.

    Sejumlah isu yang menjadi perhatian publik, seperti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru honorer, serta stabilitas ekonomi dan politik nasional, terus menjadi fokus perhatian pemerintah. Berbagai kementerian dan lembaga terkait juga didorong untuk melakukan evaluasi serta percepatan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

    Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program strategis nasional guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pelaksanaannya.

    “Terkait tuntutan dan berbagai aspirasi lainnya, secepatnya akan kami komunikasikan dan tindak lanjuti. DPR juga siap memfasilitasi dialog langsung antara masyarakat dan pemerintah,” kata Saan.

    Penguatan ruang dialog dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai, konstitusional, dan mengedepankan musyawarah. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia berjalan secara matang dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan nasional.

    Berbagai kalangan menilai bahwa pendekatan persuasif dan responsif yang dilakukan pemerintah dan DPR akan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Stabilitas sosial dan politik yang terjaga juga diyakini akan mendukung iklim pembangunan nasional yang kondusif, sehingga berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Penyampaian Kritik Mahasiswa Harus Kedepankan Etika dan Junjung Tinggi Demokrasi

    Jakarta – Tuan Guru Batak Syekh Dr. H. Ahmad Sabban el-Rahmaniy Rajagukguk mengatakan penyampaian kritik mahasiswa kepada pemerintah harus mengedepankan etika dan junjung tinggi demokrasi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus dapat memberikan contoh yang baik dalam menyampaikan pendapatnya agar tetap menjaga demokrasi yang sudah baik berjalan di Indonesia.

    Hal tersebut diungkapkan Tuan Guru Batak Syekh Dr. H. Ahmad Sabban el-Rahmaniy Rajagukguk kepada awak media di Jakarta merespon aksi ujuk rasa mahasiswa.

    Menurutnya, kritik dan kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun, kebebasan tersebut harus tetap disampaikan dengan mengedepankan etika, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi demokrasi sebagai ciri bangsa Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai agama, Pancasila, serta budaya ketimuran yang mengedepankan sopan santun dalam menyampaikan pendapat.

    “Sebagai anak bangsa, sebagai bangsa yang beragama, yang punya Pancasila dimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dan kita juga sebagai bangsa yang berbudaya, yang memiliki nilai-nilai moralitas,” ujarnya.

    Ditambahkannya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh diwujudkan dalam bentuk cacian, makian, maupun penghinaan kepada pihak lain.

    “Silakan bersuara, akan tetapi jangan sampai melakukan cacian, makian, cercaan. Kita tidak boleh saling menghujat, saling mencerca, karena kita bangsa yang beradab,” katanya.

    Tuan Guru Batak juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Kita sama-sama memberikan edukasi, mengajarkan nilai-nilai etika, nilai-nilai moralitas kepada seluruh anak bangsa kita, agar bangsa tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab yang senantiasa menjaga nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai budaya dan moralitas,” tuturnya.

    Hal senada juga diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengatakan kritik dan penyampaian pendapat adalah hal yang sah dalam demokrasi. Namun, penyampaiannya harus mengedepankan etika dan tanggung jawab.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Ini termasuk hak bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi dan kritik mereka terhadap kebijakan atau isu publik. Namun, hak ini datang bersamaan dengan tanggung jawab.

    Pemerintah mendorong agar setiap masukan disampaikan melalui jalur yang tepat dan dengan pemilihan diksi yang konstruktif. Tujuannya adalah agar kritik tersebut dapat menjadi pembelajaran bersama. Ini akan memastikan bahwa kritik mahasiswa tetap relevan dan efektif.

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam berkomunikasi, terutama di ruang publik. Penggunaan kata-kata yang tidak pantas atau tidak sopan harus dihindari oleh siapapun. Hal ini berlaku untuk semua pihak, tidak hanya terbatas pada mahasiswa.

    Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim diskusi yang sehat dan produktif. Dengan demikian, kritik dapat diterima sebagai bagian dari proses demokrasi yang matang. Ini juga mendukung terciptanya dialog yang saling menghargai.

  • Presiden Perkuat Dialog, Aspirasi Mahasiswa Sampai Pelosok Desa Ditindaklanjuti

    Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kebijakan publik.

    Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa setiap aspirasi memiliki nilai yang sama, baik berasal dari kalangan akademisi maupun masyarakat di pelosok desa.

    “Jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok pun segera saya tindak lanjuti,” katanya.

    Menurut Prabowo, negara yang maju adalah negara yang berani mendengar persoalan, mengakui kekurangan, dan bekerja keras mencari solusi bersama.

    “Saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan,” tegasnya.

    Komitmen pemerintah untuk membuka ruang komunikasi tersebut mendapat perhatian di tengah meningkatnya dinamika demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah. Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai demonstrasi merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dalam sistem demokrasi.

    “Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukkan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak antikritik,” ujar Alwan.

    Ia berharap setiap tuntutan mahasiswa tetap berangkat dari kajian akademik yang mendalam sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyempurnaan kebijakan publik.

    “Memang eskalasi demonstrasi mahasiswa juga perlu didalami, apakah tuntutannya memang berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah,” katanya.

    Pandangan senada dikemukakan Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, yang menilai aksi demonstrasi dalam penyampaian aspirasi tetap terarah pada upaya perbaikan kebijakan dan tidak berkembang menjadi narasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

    “Kita harus bisa menjaga solidaritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, Niswatus Shabrina, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai saluran demokrasi, tidak hanya melalui demonstrasi.

    “Hari ini, aspirasi ini bisa melalui banyak metode. Kanal media sosial yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, pers sebagai bagian dari pilar demokrasi harus menjadi ruang edukasi bagi publik,” katanya.

    Berbagai pandangan tersebut menekankan penyampaian aspirasi dan kritik tetap memiliki ruang dalam demokrasi dan keterbukaan pemerintah menerima masukan melalui dialog dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kualitas kebijakan.

  • Tuntutan Mahasiswa Diharapkan Berbasis Kajian Demi Perbaikan Kebijakan

    Jakarta – Gerakan mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengawal kebijakan negara. Mahasiswa didorong menyampaikan tuntutan berbasis kajian ilmiah agar kritik yang diberikan menjadi solusi nyata yang konstruktif.

    Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menekankan pentingnya tuntutan demonstrasi mahasiswa dibangun atas kajian yang mendalam, bukan sekadar upaya menggembosi pemerintah.

    “Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah,” kata Alwan.

    Dirinya menyebut, Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik.

    “Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran,” jelasnya.

    Menurutnya, gerakan moral mahasiswa harus bertransformasi menjadi gerakan intelektual yang berbasis data dan analisis objektif.

    Dengan pendekatan yang konstruktif, aspirasi mahasiswa dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan.

    Alwan menilai, kritik yang disertai dengan solusi konkret akan lebih didengar dan sulit untuk diabaikan oleh para pembuat kebijakan.

    Salah satu contoh krusial yang memerlukan kawalan ketat adalah program Makan Bergizi Gratis.

    “MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya. Ketika ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melakukan mitigasi dan membuka ruang perbaikan ke depan,” ungkap Alwan.

    Alwan menyatakan harapannya agar aksi mahasiswa tetap berpijak pada kajian ilmiah dan kepentingan publik, bukan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda politik.

    Perubahan strategi pergerakan ini akan berdampak besar pada kualitas demokrasi kita.

    Ketika aksi jalanan disinergikan dengan riset yang kuat, maka demonstrasi berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan melahirkan kebijakan publik yang jauh lebih berpihak pada kepentingan rakyat luas. [-RWA]

  • Bersama Menyempurnakan Program Kopdes Merah Putih

    Oleh: Yusuf Rinaldi

    Pembangunan ekonomi desa merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerataan kesejahteraan nasional. Karena itu, langkah pemerintah menghadirkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) layak diapresiasi sebagai upaya menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan.

    Program ini bukan sekadar membentuk koperasi baru, tetapi membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Tentu, sebagaimana program strategis lainnya, implementasinya perlu terus disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.

    Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Pilihan tersebut memiliki landasan historis yang kuat. Mohammad Hatta pernah menegaskan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak boleh hanya diukur dari banyaknya koperasi yang berdiri, melainkan dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

    Komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan Program Kopdes Merah Putih juga tercermin dari langkah Komisi VI DPR RI yang tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai payung hukum baru bagi seluruh bentuk koperasi di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa RUU Perkoperasian akan mengakomodasi segala jenis koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurutnya, pembahasan bersama akademisi dan praktisi telah menghasilkan sejumlah masukan strategis, mulai dari pembentukan lembaga penjamin koperasi, penguatan tata kelola berbasis anggota, pendidikan koperasi, sistem manajemen syariah, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah bersama DPR tidak hanya fokus membentuk koperasi dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan hadirnya regulasi yang mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan menjamin keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

    Dukungan terhadap program ini juga terus menguat dari berbagai elemen masyarakat. Forum Ulama dan Santri Indonesia (FUSI) menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih, sembari mendorong evaluasi yang berkelanjutan. Ketua Umum FUSI, Gus Syaifuddin, menegaskan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kedua program tersebut. Dengan demikian, tujuan program dapat tercapai secara optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

    Hal senada juga disampaikan oleh sepuluh asosiasi desa yang terdiri atas PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, AKSI, KOMPAKDESI, dan GEMA Desa. Dalam pertemuan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, seluruh asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap Program MBG dan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

    Juru bicara sepuluh asosiasi sekaligus Ketua Umum PAPDESI, Wargiyati, menyatakan, dukungan penuh terhadap pelaksanaan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa melihat Kopdes Merah Putih sebagai instrumen pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

    Menariknya, dukungan tersebut juga dibarengi dengan komitmen untuk terus mengawal penyempurnaan program. Sepuluh asosiasi desa meminta pemerintah agar terus melakukan evaluasi, memperbaiki tata kelola, memperkuat sistem pengawasan, dan mencegah terjadinya penyimpangan sehingga manfaat program benar-benar tepat sasaran. Sikap tersebut mencerminkan budaya pembangunan yang sehat, yakni mendukung kebijakan strategis sekaligus memastikan pelaksanaannya semakin berkualitas.

    Dari sisi ekonomi rakyat, Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar menjadi penggerak aktivitas ekonomi desa. Kehadiran unit pembiayaan berbunga rendah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada rentenir maupun pinjaman informal. Namun demikian, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh rendahnya bunga kredit, melainkan juga oleh kecepatan pelayanan, kemudahan akses, serta kemampuan koperasi memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat.

    Di sisi lain, tata kelola tetap menjadi faktor penentu keberhasilan. Profesionalisme pengurus, transparansi pengelolaan keuangan, digitalisasi administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang efektif harus terus diperkuat. Pemerintah telah menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai masukan, sementara masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, dan asosiasi desa turut memberikan dukungan sekaligus pengawasan yang konstruktif. Kolaborasi seperti inilah yang akan menjadikan Kopdes Merah Putih semakin kuat.

    Pada akhirnya, Kopdes Merah Putih bukan sekadar program pemerintahan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan ekonomi desa Indonesia. Dengan semangat gotong royong, keterbukaan terhadap evaluasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan penyempurnaan, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi pilar baru ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

    )*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

  • Mengawal Evaluasi Teknis dan Keberlanjutan Program Kopdes Merah Putih

    Oleh : Abdul Razak)*

    Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Kehadiran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan mampu memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, keberlanjutan program ini menjadi kepentingan bersama yang perlu terus dikawal melalui evaluasi teknis yang objektif dan berorientasi pada penyempurnaan.

    Belakangan, perhatian publik tertuju pada meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon pengelola Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Peristiwa tersebut tentu menjadi duka mendalam sekaligus pengingat bahwa setiap program pembangunan sumber daya manusia harus menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.

    Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa penanganan insiden tersebut dilakukan secara serius, profesional, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa keberlanjutan Program Koperasi Merah Putih tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Penegasan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara evaluasi terhadap insiden dengan kelangsungan program nasional yang memiliki manfaat besar bagi pembangunan ekonomi desa.

    Pendekatan tersebut penting agar sebuah program strategis tidak kehilangan momentum hanya karena adanya permasalahan teknis yang sejatinya dapat diperbaiki melalui evaluasi menyeluruh. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap insiden harus menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem, bukan menjadi alasan menghentikan kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

    Evaluasi yang dilakukan hendaknya tidak hanya berfokus pada penyebab insiden, tetapi juga mencakup keseluruhan mekanisme pelaksanaan pelatihan. Masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan tersebut. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, misalnya, menilai bahwa calon manajer Kopdes Merah Putih semestinya lebih banyak memperoleh pembekalan mengenai manajemen koperasi, penguatan organisasi, tata kelola usaha, hingga kemampuan teknis operasional. Menurutnya, latihan dasar militer cukup diberikan secara terbatas untuk membangun disiplin, kekompakan, dan jiwa kebersamaan.

    Pandangan tersebut merupakan masukan konstruktif yang layak menjadi bahan evaluasi. Mengingat tugas utama para calon pengelola nantinya adalah menjalankan koperasi secara profesional, maka materi pelatihan memang perlu disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan. Kemampuan mengelola keuangan, menyusun strategi bisnis, membangun kemitraan, memanfaatkan teknologi digital, hingga memahami rantai pasok menjadi keterampilan yang sangat relevan dalam mendukung keberhasilan koperasi.

    Selain itu, aspek kesehatan peserta juga memerlukan perhatian lebih besar. Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum mengikuti aktivitas fisik, pengawasan medis selama pelatihan, hingga penyesuaian intensitas latihan berdasarkan kondisi peserta merupakan bagian dari mitigasi risiko yang harus diterapkan secara konsisten. Keselamatan peserta merupakan prasyarat utama agar proses pembentukan sumber daya manusia dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan.

    Di tengah proses evaluasi tersebut, perkembangan positif Program Kopdes Merah Putih tetap terlihat di berbagai daerah. Salah satunya tampak pada Koperasi Desa Merah Putih Desa Cipenjo, Kabupaten Bogor. Saat melakukan inspeksi mendadak, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menemukan bahwa pembangunan gedung koperasi masih menghadapi kendala teknis sehingga progresnya baru mencapai sekitar 70 persen.

    Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh proses transisi kepemimpinan di tingkat Komando Distrik Militer setempat serta kebutuhan biaya tambahan untuk pengurukan lahan. Menyikapi kondisi tersebut, Dudung segera berkomitmen melakukan koordinasi agar pembangunan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas koperasi dapat berjalan secara optimal.

    Respons cepat terhadap hambatan lapangan menunjukkan pentingnya pengawasan langsung dalam pelaksanaan program strategis nasional. Melalui evaluasi berkala, berbagai kendala administratif maupun teknis dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berdampak lebih luas terhadap pelayanan kepada masyarakat.

    Yang menarik, meskipun fasilitas operasional masih terbatas, Koperasi Desa Merah Putih Cipenjo telah menunjukkan performa bisnis yang cukup menjanjikan. Koperasi tersebut berhasil menyediakan LPG 3 kilogram bersubsidi dengan harga lebih rendah bagi anggotanya melalui jalur distribusi yang lebih efisien. Selain itu, koperasi juga telah menjalin komitmen kerja sama dengan sejumlah BUMN strategis seperti ID Food, Bulog, dan Pertamina Patra Niaga. Fakta tersebut menunjukkan bahwa model bisnis koperasi memiliki prospek yang baik apabila didukung oleh infrastruktur, tata kelola yang profesional, serta jaringan kemitraan yang kuat.

    Keberhasilan tersebut menjadi gambaran bahwa tujuan utama Program Kopdes Merah Putih sesungguhnya berada pada upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan memperkuat distribusi kebutuhan pokok, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, koperasi berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

    Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program harus dipandang sebagai proses penyempurnaan, bukan sebagai bentuk pelemahan kebijakan. Setiap masukan dari pemerintah, DPR, akademisi, tenaga kesehatan, maupun masyarakat perlu diakomodasi untuk memperkuat kualitas implementasi program di lapangan.

    Ke depan, keberhasilan Program Kopdes Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan ekonomi desa dengan penerapan standar keselamatan, profesionalisme, dan tata kelola yang baik. Dengan evaluasi yang objektif, perbaikan yang berkelanjutan, serta komitmen kuat seluruh pihak, Program Kopdes Merah Putih diyakini tetap mampu menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

    )* Analis Kebijakan

  • Mitigasi Pelatihan Kopdes Merah Putih Diperketat, Program Tetap Berjalan

    Jakarta – Penguatan mitigasi dalam pelaksanaan pelatihan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus dilakukan guna memastikan program strategis tersebut berjalan semakin aman, profesional, dan akuntabel.

    Evaluasi menyeluruh menjadi bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan sehingga proses pengembangan sumber daya manusia pengelola Kopdes Merah Putih tetap berlangsung secara optimal, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan, dan kualitas pelatihan.

    Langkah penguatan mitigasi tersebut menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi bagian dari penyiapan manajer Kopdes Merah Putih. Melalui evaluasi yang dilakukan secara komprehensif, pemerintah berupaya memastikan seluruh tahapan pelatihan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan tata kelola yang semakin baik.

    Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, mengatakan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dilakukan secara paralel tanpa mengganggu kelangsungan pelaksanaan program. Panselnas yang terdiri atas sejumlah kementerian dan lembaga tengah melakukan penelaahan menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan.

    “Kementerian Koperasi memahami perhatian masyarakat terhadap keselamatan peserta pendidikan. Karena itu, Panitia Seleksi Nasional saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program SPPI,” katanya.

    Evaluasi tersebut mencakup proses seleksi peserta, pelaksanaan pendidikan, mekanisme pemantauan kesehatan, hingga berbagai langkah mitigasi risiko selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi akan menjadi landasan penyempurnaan kebijakan sehingga penyelenggaraan pelatihan pada periode berikutnya semakin berkualitas serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh peserta.

    “Setiap masukan dan pembelajaran dari pelaksanaan program akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan ke depan agar program dapat berjalan semakin baik, aman, profesional, dan akuntabel,” ujar Destry.

    Selain memperkuat sistem mitigasi, Kementerian Koperasi juga memastikan seluruh peserta yang mengikuti program telah melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan pemerintah. Sebelum mengikuti pelatihan, para peserta menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seluruh rangkaian pendidikan.

    Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan pemerintah menangani setiap peristiwa yang terjadi secara serius tanpa menghambat keberlanjutan Program Koperasi Merah Putih. Pemerintah memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola program sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

    “Tentu hal terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian seperti itu, dan akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini,” pungkasnya.

  • Pemerintah Pastikan Evaluasi Teknis Pelatihan Kopdes Merah Putih Secara Menyeluruh

    Jakarta – Pemerintah memastikan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program strategis nasional. Langkah evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap tahapan pelatihan berlangsung sesuai standar, mengutamakan keselamatan peserta, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola koperasi desa.

    Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola berbagai program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam menyempurnakan sistem pelatihan yang nantinya juga menjadi acuan bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan pengelola Kopdes Merah Putih.

    Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program SPPI. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme seleksi kesehatan peserta, pengawasan medis selama pelatihan, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, hingga sistem komunikasi dan pelaporan.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa setiap proses evaluasi dilakukan untuk menghadirkan penyelenggaraan program yang semakin baik dari waktu ke waktu.
    “Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program agar ke depan berjalan lebih baik, aman, profesional, dan akuntabel,” ujar Rico Ricardo Sirait.

    Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan langkah mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap program, termasuk dalam pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pendekatan mitigasi tidak dapat disamaratakan karena setiap program memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda.

    “Ya apa mitigasinya tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putih-nya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu,” kata Juri.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menangani setiap insiden yang muncul secara optimal tanpa menghambat keberlangsungan program. Menurut Juri, evaluasi yang dilakukan justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas implementasi kebijakan sehingga tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat dapat tercapai secara efektif. Dengan evaluasi teknis yang komprehensif, pemerintah optimistis pelatihan pengelola Kopdes Merah Putih akan semakin profesional, adaptif, dan mampu mencetak SDM yang siap mengembangkan koperasi sebagai fondasi penguatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. (*)

  • Melindungi UMKM dalam Kebijakan Pajak E-Commerce

    Oleh : Antonius Utomo

    Perkembangan perdagangan digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Marketplace menjadi ruang bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudahan tersebut membuat semakin banyak masyarakat memulai usaha secara daring, mulai dari produk makanan, fesyen, kerajinan, hingga jasa. Di tengah pertumbuhan tersebut, pemerintah terus menyempurnakan tata kelola ekonomi digital, termasuk melalui kebijakan perpajakan yang dirancang agar lebih sederhana, adil, dan tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil.

    Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada rencana penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026. Dalam mekanisme tersebut, marketplace yang ditunjuk pemerintah akan bertindak sebagai pemungut pajak atas transaksi pedagang yang memenuhi ketentuan tertentu. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pemungutan agar administrasi perpajakan di sektor digital menjadi lebih efisien dan transparan.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru. PPh yang dipungut melalui marketplace pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban perpajakan yang selama ini sudah berlaku. Dengan mekanisme pemungutan melalui marketplace, pemerintah berharap pengawasan dan administrasi perpajakan sektor digital menjadi lebih terintegrasi.

    Di tengah munculnya berbagai tanggapan dari masyarakat, pemerintah juga memberikan penegasan bahwa kebijakan ini tetap berpihak kepada pelaku usaha kecil. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun. Kelompok usaha ini tidak dikenai pemungutan PPh sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, termasuk menyampaikan pernyataan mengenai omzet kepada marketplace. Dengan demikian, pedagang berskala mikro tetap memperoleh ruang untuk berkembang tanpa dibebani kewajiban pajak sebagaimana pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas usaha lebih besar.

    Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kepatuhan perpajakan dan perlindungan terhadap UMKM. Selama ini, sebagian besar penjual di marketplace merupakan pelaku usaha kecil yang baru merintis bisnis. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha agar mereka tetap dapat bertumbuh secara berkelanjutan.

    Selain memberikan perlindungan melalui batas omzet, pemerintah juga menegaskan bahwa tarif PPh sebesar 0,5 persen yang dikenakan kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan bukanlah tambahan beban baru. Tarif tersebut merupakan bagian dari skema perpajakan yang telah berlaku sebelumnya bagi UMKM. Perbedaannya terletak pada mekanisme pemungutan yang kini dilakukan melalui marketplace sehingga pelaporan menjadi lebih praktis dan mengurangi potensi kesalahan administrasi. Dengan sistem yang lebih otomatis, pelaku usaha diharapkan dapat lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa harus menghadapi proses administrasi yang rumit.

    Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan penyelenggara marketplace sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa koordinasi teknis terus dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem sehingga implementasi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas perdagangan digital. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga memperhatikan kesiapan infrastruktur digital dan kebutuhan para pelaku usaha di lapangan.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti Setiap potongan pajak yang dilakukan oleh e-commerce akan diterbitkan bukti potongnya secara resmi. Bukti potong tersebut akan otomatis masuk ke akun Coretax milik masing-masing seller dan dapat digunakan sebagai pengurang pajak (kredit pajak) saat pelaporan SPT Tahunan.

    Bagi para penjual kecil, kepastian mengenai perlindungan omzet hingga Rp500 juta memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Mereka tetap dapat memanfaatkan marketplace sebagai sarana memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, sekaligus membangun rekam jejak usaha yang lebih baik. Bahkan, kepatuhan administrasi perpajakan dapat menjadi nilai tambah ketika pelaku usaha ingin memperoleh akses pembiayaan dari perbankan, mengikuti program pemerintah, maupun menjalin kerja sama dengan mitra bisnis yang lebih besar.

    Lebih jauh lagi, kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital Indonesia yang semakin matang. Pertumbuhan transaksi e-commerce memerlukan tata kelola yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjaga keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Perlindungan terhadap pedagang kecil melalui batas omzet dan penyederhanaan administrasi menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun sistem perpajakan yang tidak menghambat pertumbuhan UMKM, melainkan mendukung formalisasi usaha secara bertahap.

    Dengan perlindungan bagi penjual kecil, penyederhanaan mekanisme pemungutan, serta koordinasi yang terus dilakukan bersama marketplace, pemerintah berusaha memastikan bahwa transformasi ekonomi digital tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Melalui keseimbangan antara kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan keberpihakan kepada usaha mikro, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha.

    )* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

  • Meluruskan Pajak E-Commerce agar UMKM Tidak Terjebak Salah Paham

    Oleh : Meisya Julian Putri

    Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara signifikan. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik memberikan kesempatan yang semakin luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan pelaku UMKM memanfaatkan marketplace sebagai sarana utama pemasaran dan penjualan produk. Namun, seiring berkembangnya ekonomi digital, muncul pula kebutuhan untuk menghadirkan tata kelola perpajakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.

    Kebijakan pemerintah mengenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen melalui marketplace belakangan memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Sebagian pelaku usaha menganggap kebijakan tersebut sebagai jenis pajak baru yang berpotensi menambah beban usaha. Padahal, pemahaman tersebut perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu optimisme pelaku UMKM dalam memanfaatkan ekonomi digital.

    Pada dasarnya, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 bukanlah penambahan tarif pajak baru bagi pedagang daring. Pemerintah hanya menyesuaikan mekanisme pemungutan pajak dengan perkembangan pola perdagangan yang kini banyak dilakukan melalui platform digital. Marketplace ditugaskan sebagai pemungut pajak sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan transparan.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace tetap menjadi kredit pajak milik wajib pajak. Pembayaran yang dilakukan melalui platform tidak hilang, melainkan dapat diperhitungkan saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme baru ini tidak menimbulkan beban ganda bagi para pelaku usaha.

    Hal penting lainnya yang perlu dipahami masyarakat adalah adanya perlindungan bagi pelaku UMKM kecil. Pemerintah tetap memberikan pengecualian kepada pelaku usaha orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kelompok usaha tersebut tidak dikenakan pemungutan PPh sebesar 0,5 persen sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace yang digunakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kapasitas usaha dan keberlangsungan UMKM skala mikro.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan kesetaraan perlakuan antara pedagang konvensional dan pedagang daring. Selama ini, pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara fisik telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perdagangan digital juga memerlukan sistem administrasi yang sejalan agar tercipta keadilan dalam ekosistem usaha nasional.

    Kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik sebagian besar disebabkan oleh kurangnya literasi perpajakan digital. Istilah pemungutan pajak oleh marketplace sering kali dipersepsikan sebagai tambahan pungutan baru. Padahal, kewajiban perpajakan atas penghasilan telah berlaku sejak lama, baik bagi pelaku usaha yang berjualan secara langsung maupun melalui platform elektronik. Perubahan yang terjadi hanyalah pada mekanisme pemungutannya.

    Di sisi lain, digitalisasi perpajakan justru dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih tertib dan akurat. Pelaku UMKM dapat lebih mudah mengetahui jumlah pajak yang telah dibayarkan serta melakukan pelaporan tahunan secara lebih sederhana. Transparansi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian usaha dan mendorong kepatuhan sukarela.

    Pemerintah juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai platform digital dan asosiasi industri untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara bertahap dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas perdagangan elektronik. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui proses koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

    Keberadaan ekonomi digital yang terus berkembang memerlukan sistem perpajakan yang modern dan adaptif. Dengan semakin banyaknya transaksi yang berlangsung melalui marketplace, media sosial, maupun siaran langsung, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem administrasi negara mampu mengikuti perubahan pola ekonomi masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

    Yang perlu dihindari adalah munculnya narasi yang menimbulkan kekhawatiran berlebihan di kalangan pelaku UMKM. Informasi yang tidak utuh berpotensi membuat sebagian pelaku usaha enggan memanfaatkan platform digital atau bahkan menganggap pemerintah menambah beban usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan. Padahal, substansi kebijakan menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil tetap mendapatkan perlindungan dan kemudahan.

    Oleh karena itu, penguatan literasi perpajakan digital menjadi agenda yang sangat penting. Pemerintah, marketplace, asosiasi UMKM, akademisi, dan media massa perlu bersinergi memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Edukasi yang tepat akan membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.

    Pada akhirnya, kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace merupakan bagian dari penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital. Kebijakan ini bukanlah pajak baru, tidak menaikkan tarif pajak, serta tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dengan omzet kecil. Dengan pemahaman yang benar, pelaku UMKM dapat terus memanfaatkan ruang digital untuk berkembang tanpa dihantui kekhawatiran yang tidak berdasar. Meluruskan informasi mengenai pajak e-commerce menjadi langkah penting agar transformasi digital dan pertumbuhan UMKM dapat berjalan beriringan menuju ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    *Penulis adalah Pengamat Ekonomi