JAKARTA — Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Indonesia mencetak sejarah sebagai negara pertama yang memperoleh izin kepemilikan properti di Mekkah dan Madinah untuk memperkuat pelayanan haji dan umrah.

Pencapaian tersebut terwujud melalui proyek Kampung Haji Indonesia yang dikelola BPI Danantara atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengelolaan itu ditandai dengan akuisisi Hotel Novotel Thakher dan lahan sekitar lima hektare di dekat Masjidil Haram.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan keistimewaan tersebut hanya diberikan kepada Indonesia.

“Kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, peluang tersebut tidak terlepas dari kuatnya hubungan bilateral Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

“Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan, sehingga diberikan kesempatan. Dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas,” lanjutnya.

Dari sisi pengelolaan investasi, CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan proyek Kampung Haji Indonesia tengah memasuki tahap pematangan desain teknis sebelum konstruksi dimulai pada kuartal IV 2026.

“Iya, jadi rencananya kita akan membuat gambar lebih detail lagi. Target pada Q4 2026 kita sudah mulai pembangunan,” kata Rosan.

Kawasan terpadu tersebut dirancang mencakup 13 menara hotel beserta fasilitas kesehatan, masjid, dan sarana pendukung lain guna meningkatkan kenyamanan jemaah

Bukan hanya itu, namun seluruhnya juga bertujuan untuk semakin menekan biaya akomodasi jangka panjang, dengan nilai investasi kawasan Thakher City mencapai sekitar USD 1,2 miliar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keberhasilan akuisisi aset tersebut merupakan buah diplomasi intensif Presiden Prabowo yang mendorong perubahan kebijakan Arab Saudi sehingga membuka peluang kepemilikan properti bagi negara asing.

“Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding (lelang), dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah, yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden,” ujar Prasetyo.

Kepemilikan properti strategis di Tanah Suci menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan layanan haji dan umrah yang lebih bermartabat.

Lebih lanjut, langkah pemerintah tersebut juga menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan, efisiensi, dan kemandirian pelayanan bagi jemaah Indonesia menjelang Ramadhan. (*)

Oleh: Jaka Wiratama P. *)

Kemandirian pangan bukan sekadar narasi politik, melainkan sebuah keharusan strategis bagi bangsa besar seperti Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik global yang kerap mengguncang rantai pasok komoditas, pemerintah melalui berbagai kebijakan taktis terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional. Salah satu instrumen vital yang menjadi penentu keberhasilan agenda ini adalah ketepatan alokasi pupuk bersubsidi yang didukung oleh efisiensi produksi. Melalui sinergi antara modernisasi infrastruktur industri dan optimasi distribusi subsidi, Indonesia kini tengah menapak jalan yang lebih solid untuk mewujudkan status sebagai lumbung pangan dunia.

Langkah konkret dalam memperkuat struktur penyediaan pupuk nasional tercermin dari upaya revitalisasi aset-aset produksi. PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Pupuk Kalimantan Timur, baru saja meresmikan proyek Revamping Ammonia Pabrik-2 sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketersediaan pupuk domestik. Langkah ini bukan sekadar pembaruan teknis biasa, melainkan sebuah transformasi mendalam pada pabrik yang telah beroperasi selama empat dekade agar mampu memproduksi bahan baku pupuk dengan jauh lebih efisien. Melalui peremajaan ini, konsumsi gas mampu ditekan hingga lebih dari sepuluh persen, yang secara langsung membuat biaya produksi menjadi lebih kompetitif.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, memberikan penekanan bahwa modernisasi pabrik ini merupakan pengejawantahan dari visi besar negara dalam membangun kemandirian industri sebagai fondasi swasembada pangan. Keandalan operasi pabrik yang meningkat tidak hanya menjamin kepastian alokasi bagi petani, tetapi juga selaras dengan komitmen keberlanjutan melalui pengurangan emisi karbon yang signifikan. Perpanjangan umur teknis pabrik hingga lima belas tahun ke depan memastikan bahwa kapasitas produksi nasional tetap terjaga untuk menopang volume subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dukungan regulasi juga menjadi akselerator utama bagi penguatan alokasi ini. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 telah memberikan payung hukum yang kuat bagi percepatan revitalisasi industri pupuk nasional melalui skema subsidi yang lebih adaptif. Kebijakan ini memberikan ruang bagi industri untuk melakukan modernisasi tanpa mengabaikan tugas utama dalam menyalurkan pupuk secara tepat waktu. Hal tersebut merupakan bukti kehadiran negara dalam memastikan bahwa alokasi subsidi tidak hanya besar secara volume, tetapi juga didukung oleh industri hulu yang efisien agar beban fiskal negara tetap terkendali.

Senada dengan visi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi bahwa revitalisasi industri pupuk adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi lumbung pangan dunia. Sektor pertanian tidak mungkin mencapai target swasembada tanpa topangan pasokan pupuk yang stabil dan murah. Oleh karena itu, langkah modernisasi ini dipandang sebagai fondasi penguatan kedaulatan pangan. Proyek peremajaan di Bontang tersebut merupakan bagian dari komitmen revitalisasi tujuh pabrik pupuk lainnya yang ditargetkan tuntas pada tahun 2029, guna memastikan alokasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya dapat terpenuhi tanpa kendala teknis produksi.

Selain aspek teknologi, penguatan alokasi pupuk juga sangat bergantung pada kepastian rantai pasok bahan baku global. Menyadari bahwa bahan baku seperti fosfat memiliki ketergantungan pada sumber daya tambang internasional, Pupuk Indonesia telah mengamankan kerja sama jangka panjang dengan Somiphos di Aljazair. Kesepakatan untuk mendatangkan satu juta ton rock phosphate per tahun merupakan langkah antisipatif yang harus diambil guna menjamin bahwa alokasi pupuk NPK bersubsidi di dalam negeri tidak terganggu oleh fluktuasi pasar global.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa kerja sama internasional ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok bahan baku dan menekan biaya produksi pupuk. Dengan mengamankan sumber bahan baku langsung dari produsen utama, harga pupuk bagi rakyat dapat ditekan menjadi lebih murah. Hal ini secara otomatis akan memperkuat daya beli petani terhadap pupuk, yang pada akhirnya akan merangsang gairah produksi pertanian nasional. Sinergi ini menunjukkan bahwa penguatan swasembada pangan dikerjakan secara komprehensif, mulai dari urusan diplomasi bahan baku hingga efisiensi di lantai pabrik.

Di sisi lain, kebijakan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2026 juga menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kelestarian lahan melalui peningkatan porsi pupuk organik. Total alokasi pupuk bersubsidi nasional yang mencapai 9,8 juta ton pada tahun ini mencerminkan besarnya komitmen pemerintah dalam menjaga produktivitas lahan.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo, menuturkan bahwa penyaluran pupuk organik bersubsidi pada tahun 2026 ini dilakukan melalui kemitraan luas dengan puluhan mitra produksi di berbagai daerah. Langkah ini memastikan bahwa alokasi yang telah ditetapkan pemerintah dapat terserap secara optimal dan tepat waktu oleh para petani. Penggunaan pupuk organik yang massif diharapkan mampu mengembalikan unsur hara tanah yang selama ini terkikis, sehingga produktivitas lahan tetap tinggi dalam jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan swasembada.

Integrasi antara efisiensi pabrik melalui teknologi digital, kepastian bahan baku fosfat, serta ketepatan alokasi subsidi organik merupakan pilar utama yang akan mengantarkan Indonesia pada kemandirian pangan. Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, optimistis bahwa investasi dalam modernisasi fasilitas produksi akan memberikan jaminan pasokan yang lebih berkelanjutan. Ketika pabrik beroperasi dengan keandalan tinggi dan teknologi terbaru, pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk nasional dapat dipastikan berlangsung secara berkesinambungan tanpa hambatan.

*) Analis Kebijakan Pangan dan Industri Strategis

Oleh: Juana Syahril)*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap kemandirian pangan nasional melalui kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang terencana, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan petani serta pembudidaya perikanan. Realisasi distribusi pupuk pada awal 2026 menjadi indikator kuat bahwa agenda swasembada pangan bukan sekadar wacana, melainkan strategi nyata yang terus dimatangkan melalui sinergi antarlembaga, penguatan logistik, serta tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel.

Tahun anggaran 2026, dinamika sektor pertanian menunjukkan optimisme yang lebih solid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas tanam di berbagai sentra produksi pangan meningkat signifikan sejak awal musim tanam, didorong oleh ketersediaan pupuk yang lebih terjamin. Hal ini terlihat dari tingginya volume distribusi pupuk bersubsidi yang telah menembus lebih dari 800 ribu ton hingga awal Februari 2026, mendekati target bulanan pemerintah. Capaian ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sinyal positif bagi stabilitas produksi pangan nasional.

Di tingkat korporasi negara, peran PT Pupuk Indonesia (Persero) semakin strategis dalam memastikan rantai pasok pupuk berjalan lancar hingga ke pelosok daerah. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengatakan bahwa distribusi pupuk sebagai prioritas utama sejak awal tahun, dengan memastikan kesiapan produksi, penyimpanan, dan distribusi berjalan paralel. Tingginya realisasi penyaluran pada Januari menunjukkan bahwa sistem logistik pupuk nasional semakin matang, terkoordinasi, dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

Keberhasilan distribusi ini tidak terlepas dari perencanaan yang lebih presisi. Pada 2026, Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian mendapat mandat menyalurkan 9,8 juta ton pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan. Dengan target distribusi bulanan sekitar 816 ribu ton, capaian Januari yang mendekati angka tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penyaluran berjalan sesuai rencana, bahkan melampaui ekspektasi dalam beberapa wilayah prioritas.

Dari sisi kebijakan fiskal, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian RI, Jekvy Hendra mengatakan bahwa anggaran pupuk bersubsidi 2026 mencapai Rp46,87 triliun, sebuah investasi besar untuk ketahanan pangan nasional. Anggaran ini tidak hanya bertujuan menekan biaya produksi petani, tetapi juga menjaga stabilitas harga pangan dan mendorong peningkatan produktivitas lahan.

Untuk sektor pertanian, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton, sama dengan tahun sebelumnya, menandakan konsistensi kebijakan. Rinciannya meliputi 4,42 juta ton pupuk urea, 4,47 juta ton NPK, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, serta 16 ribu ton ZA. Komposisi ini mencerminkan pendekatan yang lebih berimbang antara kebutuhan nutrisi tanaman, keberlanjutan tanah, dan peningkatan hasil panen.

Kehadiran pupuk organik dalam jumlah signifikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar produktivitas jangka pendek, tetapi juga menjaga kesehatan tanah dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Kombinasi pupuk kimia dan organik menjadi strategi penting untuk meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi degradasi lahan pertanian.

Aspek lain yang patut diapresiasi adalah kembalinya pupuk subsidi untuk sektor perikanan setelah sempat dihentikan selama empat tahun. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 295.676 ton pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan, terdiri atas 125.397 ton urea, 86.445 ton SP-36, dan 83.834 ton pupuk organik. Kebijakan ini membuka peluang baru bagi peningkatan produksi perikanan budidaya, khususnya tambak dan kolam, yang sangat bergantung pada kualitas nutrisi perairan.

Integrasi sektor pertanian dan perikanan dalam skema subsidi pupuk mencerminkan visi besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang komprehensif. Swasembada pangan tidak lagi dimaknai sebatas beras atau komoditas pertanian utama, tetapi mencakup protein hewani dan hasil perikanan yang menjadi bagian penting dari gizi masyarakat.

Dari sisi tata kelola, pemerintah terus memperkuat mekanisme pengawasan agar pupuk subsidi tepat sasaran. Digitalisasi distribusi, pelacakan stok, dan koordinasi antara distributor, kios resmi, serta pemerintah daerah semakin diperketat. Langkah ini tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kilogram pupuk benar-benar sampai ke petani yang berhak.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, hingga aparat pengawasan bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat kepercayaan publik terhadap program subsidi pupuk sekaligus mempercepat realisasi agenda swasembada pangan.

Lebih jauh, distribusi pupuk yang optimal berpotensi mendorong peningkatan produksi nasional, menekan ketergantungan impor, dan memperkuat stabilitas ekonomi pedesaan. Ketika petani memperoleh pupuk tepat waktu dan dengan harga terjangkau, produktivitas meningkat, pendapatan membaik, dan daya beli masyarakat desa ikut terangkat.

Ke depan, tantangan tetap ada, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan, hingga dinamika pasar global. Namun, fondasi yang dibangun melalui kebijakan pupuk subsidi yang kuat memberikan keyakinan bahwa Indonesia mampu menghadapinya dengan lebih siap, terstruktur, dan berdaulat.

Alokasi pupuk bersubsidi 2026 bukan sekadar program rutin, melainkan sinyal jelas penguatan agenda swasembada pangan. Dengan langkah-langkah yang terukur, kolaborasi yang solid, serta keberpihakan nyata kepada petani dan pembudidaya ikan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan..

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Kaltim- Pemerintah mengunci alokasi pupuk subsidi sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional dengan menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sebesar 9,55 juta hingga 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan, dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

Kebijakan ini diperkuat dengan langkah modernisasi industri pupuk yang terus dijalankan BUMN sektor pupuk. Salah satu upaya terbaru ditunjukkan melalui peresmian Revamping Ammonia Pabrik-2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Modernisasi pabrik tertua tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan pasokan pupuk bersubsidi tetap terjaga bagi petani di seluruh Indonesia.

Revamping dilakukan pada pabrik yang telah beroperasi sejak 1984 dan selama ini menjadi salah satu tulang punggung produksi Pupuk Kaltim dengan kapasitas 595 ribu ton amonia dan 570 ribu ton urea per tahun. Proyek peremajaan mencakup penggantian peralatan utama serta pembaruan proses di shift converter, Ammonia Converter, dan CO2 removal system. Pabrik juga kini didukung sistem otomatisasi Distributed Control System (DCS) yang memungkinkan pengendalian lebih presisi dan pemantauan real-time.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa modernisasi membawa dampak besar terhadap efisiensi produksi.

“Modernisasi Pabrik-2 mampu menurunkan konsumsi gas sebesar 4 MMBtu per ton amonia atau lebih dari 10 persen dibanding sebelumnya. Ini membuat produksi lebih hemat biaya dan sekaligus menurunkan emisi karbon hingga 110.000 ton CO2 per tahun,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari visi besar negara dalam membangun kemandirian industri pupuk.

“Modernisasi pabrik ini merupakan cerminan visi besar negara dalam membangun kemandirian industri pupuk sebagai fondasi keberlanjutan swasembada pangan,” kata Rahmad.

Proyek yang dimulai sejak November 2023 itu juga disebut mampu memperpanjang umur teknis pabrik hingga 15 tahun. Pelaksanaannya mendapat dukungan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang mempercepat revitalisasi industri pupuk nasional melalui skema subsidi yang lebih adaptif, sehingga ruang modernisasi tetap berjalan tanpa mengganggu distribusi pupuk bersubsidi.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, menilai revamping memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan produksi.

“Melalui digitalisasi dan teknologi terbaru, pabrik kini beroperasi lebih efisien dan optimal sehingga mampu memastikan pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk nasional secara berkesinambungan,” ujarnya.

Ia menambahkan hal ini sebagai investasi jangka panjang.

“Modernisasi ini adalah investasi jangka panjang agar produksi semakin efisien dan ramah lingkungan, sekaligus menjaga pasokan pupuk nasional.”

Apresiasi juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Capaian ini sejalan dengan arahan Presiden untuk merevitalisasi industri pupuk nasional. Jika ingin menjadi lumbung pangan dunia, industri pupuk harus kuat,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto yang menekankan bahwa keberlanjutan industri pupuk berkaitan langsung dengan nasib petani.

Ke depan, Pupuk Indonesia menargetkan revitalisasi enam pabrik lain hingga 2029, termasuk Pusri 3B, NPK Phonska VI Petrokimia Gresik, Pabrik Amurea PIM III, dan Kawasan Industri Pupuk Fakfak. Upaya tersebut diharapkan memperkuat kapasitas produksi nasional sehingga kebijakan penguncian pupuk subsidi benar-benar menopang terwujudnya swasembada pangan.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Penguatan kebijakan pupuk subsidi juga didukung oleh inovasi dan kolaborasi sektor pertanian. PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong transformasi pertanian melalui FertInnovation Challenge sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional

Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia, Jamsaton Nababan, menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci dalam memperkuat sistem pertanian nasional.

“FertInnovation Challenge bukan sekadar kompetisi inovasi, tetapi sebagai instrumen strategis perusahaan untuk membangun pipeline riset dan inovasi yang relevan dengan tantangan sektor pertanian dan industri pupuk nasional,” ujarnya.

Melalui pendekatan open innovation dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Pupuk Indonesia mendorong lahirnya solusi konkret yang mendukung efisiensi produksi, ketahanan distribusi pupuk, serta keberlanjutan lingkungan.

“Kami percaya bahwa inovasi yang lahir dari FertInnovation akan berkontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, ketahanan sistem distribusi pupuk, keberlanjutan lingkungan, serta produktivitas pertanian nasional,” tandas Jamsaton.

Di tingkatan daerah, Provinsi Lampung memperoleh alokasi pupuk subsidi sebesar 710.711 ton yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota sesuai kebutuhan sektor pertanian.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, menyampaikan bahwa alokasi tersebut mencakup berbagai jenis pupuk strategis.

“Total alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung tahun 2026 meliputi Urea sebanyak 309.110 ton, NPK 387.830 ton, NPK khusus kakao 7.495 ton, pupuk organik 5.994 ton, serta ZA sebanyak 282 ton,” ujarnya.

Alokasi tersebut mendapat respons positif dari DPRD Provinsi Lampung. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai ketersediaan pupuk subsidi pada 2026 relatif aman seiring peningkatan kuota dari pemerintah pusat.

“Untuk kuota pupuk subsidi di Lampung, itu sudah diturunkan oleh pemerintah pusat dan alokasinya dinilai mencukupi. Apalagi kuota dari pusat juga mengalami peningkatan,” kata Basuki.

Selain alokasi pupuk bersubsidi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyalurkan pupuk organik cair (POC) sebagai pelengkap kebutuhan petani.

“Kalau melihat total alokasi ditambah POC dari Pemprov, saya rasa kebutuhan pupuk sudah tercukupi. Tinggal bagaimana pengawasan di lapangan, khususnya terkait harga,” ungkapnya.

Basuki juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi dan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Dengan begitu masyarakat mengetahui harga resmi pupuk, sehingga petani tidak dirugikan dan tidak membeli pupuk di atas HET,” jelasnya.

Sinergi antara alokasi pupuk bersubsidi, pengawasan distribusi, serta penguatan inovasi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan memperkokoh ketahanan pangan nasional.

JAKARTA — Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret. Sebanyak 19 kampung nelayan telah rampung dibangun dan kini beroperasi. Bahkan, sebagian di antaranya sudah mampu mengekspor hasil perikanan, menandai penguatan ekosistem usaha nelayan berbasis kawasan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto, mengatakan kampung-kampung tersebut telah menjalankan aktivitas produksi dan distribusi hasil tangkapan secara terintegrasi.

“19 saja sudah operasi. Kan sudah ada yang ekspor,” ujar Doni.

Sebanyak 19 Kampung Nelayan Merah Putih itu tersebar di Bumiharjo, Jepara; Pujiharjo, Malang; Lebetawi, Maluku; Gebang Mekar, Cirebon; Karangduwur, Kebumen; serta Poncosari, Bantul. Keseluruhannya merupakan bagian dari proyek tahap pertama yang dikerjakan di 65 titik di berbagai daerah.

Doni menambahkan, pembangunan 46 Kampung Nelayan Merah Putih lainnya kini telah mencapai progres sekitar 80 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Januari.

“Sudah 80-an persen itu tinggal cuman paling bersih-bersih jalan,” katanya.

Setiap kampung nelayan dirancang memiliki komoditas unggulan yang disesuaikan dengan potensi lokal. Pemerintah membangun ekosistem bisnis nelayan secara terintegrasi, mulai dari penangkapan ikan, penyimpanan melalui cold storage, hingga penjualan. Model tersebut telah berjalan di Kampung Samber dan Kampung Binyeri di Pulau Biak, Papua, yang menjadi proyek percontohan.

“Kalau di Biak itu dia sudah ke Semarang terus dia ekspor, sudah jalan. Kan pilot project-nya di Biak,” jelas Doni.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan langkah konkret negara agar nelayan dapat bekerja lebih produktif dan aman, serta memperoleh penghidupan yang lebih layak.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan hanya membangun fasilitas, tapi bagaimana nelayan kita bisa bekerja lebih produktif, lebih aman, dan pada akhirnya bisa tersenyum karena penghidupannya semakin membaik,” kata Qodari.

Ia menjelaskan, fasilitas yang disediakan meliputi tempat sandar kapal, tempat pelelangan ikan, kios usaha, cold storage, hingga bengkel mesin. Qodari pun berharap pembangunan tersebut tidak hanya menghadirkan perubahan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

“Di sini ada kios-kios, nelayan kita nanti bisa jualan. Kemudian ada tempat pelelangan, tempat sandar ikan, cold storage, bahkan musala dan masjidnya juga bagus. Kelihatan nyata program ini membawa suasana baru,” ujarnya.

“Mudah-mudahan bukan hanya suasana baru, tetapi juga membawa tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi masyarakat nelayan,” kata dia.

Ia menilai, antusiasme dan kebahagiaan warga nelayan menjadi sinyal positif bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memperkuat perannya sebagai motor penggerak investasi nasional dengan mempercepat penempatan dana di pasar modal. Langkah agresif ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mendorong pendalaman pasar keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia sepanjang 2026.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen dari total pendanaan investasi Danantara tahun ini akan dialokasikan ke pasar modal. Dari target penyaluran investasi sebesar USD14 miliar sepanjang 2026 atau setara Rp235 triliun, sekitar USD7 miliar atau sekitar Rp117,5 triliun direncanakan masuk ke instrumen publik.

“Jadi mungkin untuk tahun ini bisa dibilang dari pendanaan Danantara setengah akan masuk ke public market,” ujarnya.

Menurut Pandu, strategi ini dijalankan secara terukur melalui manajer investasi yang ditunjuk, dengan fokus pada saham berlikuiditas tinggi, fundamental kuat, serta memiliki arus kas yang sehat. Danantara juga telah menyiapkan kriteria saham prioritas yang menjadi target akumulasi secara bertahap.

“Kami ingin menarik partisipasi para pemain yang sudah ada. Kami memberi arahan kepada manajer investasi yang kami tunjuk agar membeli saham dengan pertumbuhan baik, fundamental kuat, likuiditas tinggi, dan arus kas sehat,” tuturnya.

Danantara sendiri telah mulai masuk ke pasar modal Indonesia sejak akhir Desember 2025 dan akan terus meningkatkan aktivitas investasinya secara konsisten. Pandu menegaskan pendekatan ini penting agar setiap keputusan investasi memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan terus berinvestasi sepanjang minggu depan, mulai Senin hingga Kamis, karena kami melihat ada nilai yang baik dalam banyak bisnis di Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Danantara akan menjadi pelaku pasar aktif baik di pasar saham maupun obligasi, sejalan dengan komunikasi dan koordinasi bersama OJK serta Bursa Efek Indonesia.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menekankan bahwa penguatan pasar modal memiliki dampak strategis terhadap arus investasi yang lebih luas, termasuk investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI).

“Kepercayaan terhadap investasi, terutama FDI, salah satu indikator utamanya adalah kepercayaan kepada pasar modal terlebih dahulu,” kata Rosan.

Ia menjelaskan bahwa pasar modal kerap menjadi pintu masuk awal investor global karena tingkat likuiditasnya lebih tinggi dibandingkan investasi langsung jangka panjang. Karena itu, penguatan kualitas pasar menjadi agenda utama selain pertumbuhan ukuran kapitalisasi.

“Yang paling penting adalah di tahap berikutnya bagaimana kita memastikan pasar modal kita ini terus berkembang, tapi dengan standar kualitas yang baik, yang mempunyai dampak positif dan dampak yang sangat besar,” ujarnya.

Dengan kontribusi investasi yang mencapai sekitar 28–29 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, langkah Danantara mempercepat penempatan dana di pasar modal dinilai sebagai strategi konkret memperkuat ekosistem pembiayaan. Kebijakan ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah membangun pasar keuangan yang likuid, transparan, dan berdaya saing global.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus bergerak cepat memastikan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada dalam kondisi sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Sejak resmi beroperasi, Danantara langsung mengambil langkah strategis melalui konsolidasi aset, penguatan tata kelola, serta optimalisasi investasi jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kesehatan BUMN menjadi prioritas utama lembaga yang dipimpinnya.

“Danantara dibentuk untuk memastikan aset strategis negara dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Fokus kami adalah memperkuat fundamental BUMN agar mampu tumbuh sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, Danantara tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai katalis transformasi BUMN. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja, sinergi antarperusahaan pelat merah, serta penataan portofolio investasi agar lebih efisien dan produktif.

“Kami ingin BUMN tidak sekadar bertahan, tetapi menjadi pemain utama di tingkat regional dan global,” tambahnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria menyampaikan Danantara Indonesia menargetkan laba badan usaha milik negara (BUMN) mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2026, seiring dengan pelaksanaan puluhan proyek strategis dan percepatan konsolidasi BUMN.

“Untuk tahun 2026, rencana kerja kami menargetkan laba BUMN sekitar Rp350 triliun,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, secara kinerja historis, laba BUMN pada 2025 secara normalisasi mencapai Rp332 triliun. Namun, angka tersebut disertai dengan pencatatan impairment sebesar Rp55 triliun sebagai bagian dari upaya perbaikan fundamental.

“Laba BUMN 2025 secara normalisasi mencapai Rp332 triliun, tetapi setelah impairment, realisasinya berada di kisaran Rp280 triliun hingga Rp295 triliun,” katanya.

Ia menegaskan, konsolidasi dan transformasi BUMN ditujukan untuk meningkatkan return on asset serta memastikan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tetap kuat, tidak hanya dari sisi laba, tetapi juga melalui setoran pajak dan peran sosial.

Danantara akan terus mempercepat langkah konsolidasi dan transformasi, sejalan dengan visi pembangunan nasional. Dengan BUMN yang sehat dan kuat, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia telah mengambil langkah berani dan strategis dalam menjaga kesinambungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset-aset BUMN yang sebelumnya terpecah dan tersebar di berbagai perusahaan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan negara ini dapat dikelola secara optimal, efisien, dan transparan. Salah satu langkah besar yang diambil adalah pembentukan Danantara Indonesia, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara dengan fokus pada konsolidasi dan transformasi BUMN, untuk mencapai laba yang lebih tinggi, memperkuat akuntabilitas, dan memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menekankan pentingnya penyatuan aset BUMN yang tersebar di ribuan perusahaan. Dengan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat yang berhasil dihimpun dalam satu pengelolaan melalui Danantara, upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kekayaan negara dalam satu manajemen terpadu. Sebelumnya, aset-aset negara yang tersebar membuat pengelolaannya menjadi kurang efektif dan efisien, yang berdampak pada kinerja ekonomi nasional yang belum optimal.

Penyatuan ini bukan hanya soal menggabungkan berbagai aset fisik dan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi yang dapat merugikan negara dengan melakukan pemanggilan terhadap mantan pimpinan BUMN yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Selain konsolidasi, Danantara juga fokus pada program transformasi yang melibatkan proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu langkah yang sangat signifikan adalah hilirisasi sumber daya alam Indonesia, seperti pengolahan bauksit menjadi alumina, pengembangan biofuel, dan berbagai proyek hilirisasi lainnya yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pada 2026, Danantara menargetkan laba BUMN mencapai sekitar Rp350 triliun, seiring dengan selesainya 41 proyek yang tengah dikerjakan, termasuk proyek hilirisasi dan program transformasi yang melibatkan merger dan konsolidasi BUMN. Menurutnya, pencapaian ini akan mendongkrak return on asset serta memperkuat kontribusi BUMN dalam setoran pajak dan peran sosial.

Tak hanya fokus pada sektor manufaktur dan sumber daya alam, Danantara juga mulai membenahi sektor asuransi yang selama ini dianggap memiliki banyak masalah, terutama dalam hal tata kelola yang tumpang tindih. Dalam sektor ini, langkah besar yang diambil adalah pemisahan antara General Insurance dan Credit Insurance (Penjaminan). Langkah ini penting untuk menyelamatkan mandat Askrindo dan Jamkrindo sebagai tulang punggung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM di Indonesia.

Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemisahan bisnis ini bukan hanya soal struktur, tetapi juga terkait dengan risiko yang dihadapi. Jika kedua lini bisnis ini digabungkan, maka akan sulit untuk memisahkan antara risiko asuransi kerugian biasa dengan risiko penjaminan kredit. Oleh karena itu, Danantara melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa bisnis penjaminan tetap terpisah dengan risiko asuransi kerugian.

Konsolidasi sektor asuransi ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan memastikan perusahaan-perusahaan asuransi BUMN berjalan secara efisien dan sehat, baik secara finansial maupun operasional. Dengan pendirian Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding perusahaan asuransi BUMN, Danantara mengharapkan adanya pengelolaan yang terpusat dan profesional, untuk memperkuat kinerja perusahaan asuransi BUMN dan memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Danantara juga berkomitmen untuk memotong jumlah perusahaan asuransi BUMN yang terlibat dalam sektor ini dari 15 menjadi hanya 3 perusahaan pada 2026. Ini merupakan langkah besar yang diambil untuk memastikan perusahaan-perusahaan asuransi negara memiliki spesialisasi yang jelas dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Langkah konsolidasi ini bukan hanya soal efisiensi operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki ruang usaha yang jelas dan terstruktur.

Dalam hal ini, Danantara juga melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses pemisahan dan konsolidasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko besar terhadap sistem keuangan negara. OJK juga menyambut baik langkah ini, dengan menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara lini usaha, karena hal ini akan meningkatkan ketahanan modal dan manajemen risiko yang sangat dibutuhkan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Transformasi besar yang dilakukan Danantara Indonesia merupakan langkah maju dalam menjaga kesinambungan BUMN dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan berbagai proyek hilirisasi, pemisahan lini bisnis di sektor asuransi, dan konsolidasi BUMN, Danantara siap menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

)*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Bara Winatha*)

Perhatian publik terhadap arah pembangunan ekonomi nasional pada 2026 semakin menguat seiring hadirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Lembaga ini diproyeksikan menjadi instrumen utama negara dalam memperkuat kedaulatan investasi sekaligus memastikan pembiayaan proyek-proyek prioritas berjalan berkelanjutan. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah keterlibatan Danantara dalam struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia melalui skema demutualisasi guna memperdalam pasar keuangan domestik.

Di tengah fragmentasi ekonomi global, meningkatnya rivalitas geopolitik, serta kecenderungan proteksionisme di berbagai kawasan, kemampuan negara untuk menjaga kontrol terhadap sumber pembiayaan pembangunan menjadi semakin vital. Ketergantungan berlebihan pada modal jangka pendek berisiko menimbulkan volatilitas, terutama ketika sentimen pasar berubah cepat. Karena itu, kehadiran lembaga investasi negara seperti Danantara tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase krusial bagi lembaga tersebut untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. Setelah mulai aktif menempatkan investasi sejak Oktober 2025, Danantara bersiap memperbesar skala penanaman modal di berbagai sektor prioritas.

Menurut Rosan, penguatan peran Danantara tidak dimaksudkan menggantikan swasta, melainkan menjadi katalis yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha. Keberhasilan menarik investasi, ujarnya, tetap sangat bergantung pada kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, Danantara diharapkan berfungsi sebagai jangkar keuangan yang menjaga arus investasi tetap stabil di tengah dinamika global.

Lebih jauh, sovereign wealth fund pada dasarnya merupakan instrumen yang banyak digunakan negara untuk mengelola kekayaan jangka panjang sekaligus meredam guncangan ekonomi. Sejumlah negara berhasil memanfaatkan skema ini untuk mempercepat transformasi struktural dan meningkatkan daya saing industri. Indonesia kini bergerak ke arah yang sama dengan menempatkan investasi negara sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian ekonomi.

Optimisme tersebut sejalan dengan target pemerintah merealisasikan investasi sekitar Rp2.100 triliun pada 2026. Kehadiran Danantara diyakini dapat memperkuat basis penanaman modal domestik sekaligus meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ketika modal dalam negeri menjadi fondasi utama, ruang gerak ekonomi nasional akan jauh lebih tahan terhadap tekanan eksternal.

Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengungkapkan bahwa target penempatan dana investasi sepanjang 2026 mencapai sekitar 14 miliar dolar AS yang bersumber dari dividen perusahaan portofolio. Lonjakan ini, menurutnya, mencerminkan semakin matangnya strategi investasi serta kesiapan proyek yang akan dibiayai.

Dalam horizon 12 hingga 24 bulan mendatang, fokus investasi diarahkan ke sektor energi terbarukan dan transisi energi, infrastruktur digital, layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta hilirisasi industri. Selain berpotensi menghasilkan imbal hasil finansial, sektor-sektor tersebut dinilai mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Arah ini juga menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan dari sekadar pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sejumlah proyek telah disiapkan untuk memasuki tahap awal pembangunan. Di Kalimantan Barat, misalnya, tengah dikembangkan fasilitas peleburan aluminium dan produksi alumina guna memperkuat rantai nilai industri dari hulu ke hilir. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, direncanakan pengembangan bioavtur untuk mendukung transformasi energi di sektor penerbangan. Adapun fasilitas bioetanol di Banyuwangi ditujukan memperluas kapasitas energi terbarukan nasional.

Di sektor agrikultur, Danantara turut menjajaki pengembangan pabrik garam untuk memasok kebutuhan industri chlor-alkali serta fasilitas budidaya unggas terintegrasi yang diharapkan dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Selain itu, proyek pengolahan limbah menjadi energi di sejumlah kota juga masuk dalam pipeline investasi. Inisiatif pembangunan kawasan layanan haji di Mekkah pun disebut masih berada pada tahap penjajakan kerja sama.

Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa orientasi Danantara tidak semata pada profit, tetapi juga pada penciptaan dampak ekonomi dan sosial. Penguatan peran di pasar modal dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperbesar kontrol nasional terhadap arah pembangunan. Dengan kata lain, investasi negara diarahkan bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat resiliensi ekonomi.

Ketua Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (BP2EP), Muzayyin Arief, menilai 2026 akan menjadi periode penting untuk menguji rasionalitas kebijakan investasi negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara tidak seharusnya diukur hanya dari besarnya dana kelolaan, melainkan dari ketepatan keputusan investasi awal.

Menurut Muzayyin, sejak awal Danantara perlu diposisikan sebagai instrumen investasi jangka panjang, bukan sekadar perpanjangan fiskal atau proyek berorientasi jangka pendek. Penempatan dana pada aset industri berumur panjang, katanya, akan membantu mengunci nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkokoh fondasi industrialisasi.

Pada akhirnya, kehadiran Danantara mencerminkan evolusi cara pandang negara dalam mengelola pembangunan, dari pendekatan reaktif menjadi lebih strategis dan antisipatif. Ketika investasi ditempatkan sebagai alat untuk membangun kapasitas nasional, bukan sekadar menutup kebutuhan pembiayaan, maka kedaulatan ekonomi tidak lagi menjadi slogan, melainkan arah kebijakan yang terukur.

Dengan pengelolaan aset yang profesional, strategi investasi yang terarah, serta sinergi lintas sektor, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia. Lebih dari sekadar lembaga investasi, kehadirannya merefleksikan komitmen negara untuk membangun kemandirian ekonomi dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.