Kategori: Uncategorized

  • Sekolah Rakyat di Papua Perluas Akses Pendidikan dan Percepat Pengentasan Kemiskinan

    Jayapura – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan progres positif di Papua sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua. Pembangunan tersebut direncanakan berlangsung secara simultan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial, John Herman Mampioper, menegaskan bahwa pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

    “Kami bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata John Herman Mampioper.

    Menurut John, selain pembangunan gedung baru di empat lokasi prioritas, pemerintah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah yang membutuhkan.

    Sebelumnya, John juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan intervensi sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

    “Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.

    Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah daerah. Dalam sosialisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri menyatakan bahwa sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

    “Sosialisasi ini menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap upaya nasional menanggulangi kemiskinan, khususnya di perdesaan,” kata Abdul Rahman Basri.

    Program Sekolah Rakyat menyasar peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui konsep pendidikan berasrama, seluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari pembelajaran, pembinaan karakter, hingga pemenuhan kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan, dipersiapkan secara terpadu guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

    Dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua, pemerintah berharap semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih berdaya saing sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Tanah Papua.

  • Program Bedah Rumah di Papua Perkuat Kualitas Hunian dan Dorong Pemerataan Pembangunan

    Papua – Program bedah rumah yang dilaksanakan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu langkah konkret dalam mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Melalui peningkatan alokasi bantuan yang signifikan, ribuan keluarga di enam provinsi Papua berpeluang memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan sehat sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup.

    Pemerintah menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan program tersebut dengan alokasi bantuan bagi 23.000 unit rumah. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1.600 unit rumah. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah dan warga yang tinggal di wilayah terpencil.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa peningkatan alokasi bantuan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang memberikan perhatian lebih besar terhadap penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

    “Pemerintah mengalokasikan sekitar 80 persen anggarannya untuk mendukung program bedah rumah ini,” ujar Tito Karnavian.

    Peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan bertambahnya target nasional program bedah rumah pada tahun 2026, dari semula 45.000 unit menjadi 400.000 unit. Langkah ini memperlihatkan bahwa penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Papua.

    Lebih lanjut, Tito Karnavian menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak hanya mengejar peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat hingga menjangkau kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

    “Program ini tidak hanya mengejar jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan masyarakat di daerah pedalaman dan pelosok memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hunian yang layak,” tegas Tito Karnavian.

    Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah. Dengan menjangkau wilayah pedalaman, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat di kawasan terpencil memperoleh akses yang setara terhadap program pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

    Keberadaan rumah yang layak dinilai memiliki dampak yang melampaui aspek fisik bangunan. Hunian yang lebih baik mendukung kesehatan keluarga, meningkatkan rasa aman, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak dan aktivitas ekonomi masyarakat. Perbaikan kualitas tempat tinggal juga menjadi salah satu fondasi dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

    Di sisi lain, pelaksanaan program bedah rumah di Papua tetap memperhatikan karakteristik wilayah yang memiliki tantangan geografis cukup besar. Upaya menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses menjadi bagian dari strategi pelaksanaan agar bantuan dapat diterima secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif tanpa membedakan wilayah.

    “Hunian yang layak menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya agar manfaat program ini benar-benar dirasakan hingga ke wilayah paling terpencil di Papua,” pungkas Tito Karnavian.

    Dengan cakupan penerima manfaat yang semakin luas, program bedah rumah di Papua diharapkan semakin memperkuat pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Kehadiran hunian yang layak bukan hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih sejahtera melalui pembangunan yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia.

  • Tokoh Adat Papua Ingatkan Pentingnya Menjaga Persatuan dan Mewaspadai Provokasi

    Jayapura – Kepala Suku Besar Moni, Musa Kobogau, mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk terus memperkuat persatuan, menjaga keamanan, serta mengedepankan semangat perdamaian demi mendukung keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua.

    Menurut Musa, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif merupakan fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Karena itu, seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah.

    Musa menegaskan bahwa masyarakat Papua membutuhkan suasana yang aman dan damai agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal. Ia menilai penyampaian informasi yang benar dan edukatif kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    “Papua saat ini sangat membutuhkan dukungan dari para tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama menyebarkan pesan perdamaian serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan dapat mengganggu situasi kamtibmas,” ujar Musa Kobogau.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada aparat keamanan yang selama ini menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, upaya menjaga keamanan harus terus dilakukan secara profesional, tepat sasaran, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum.

    Lebih lanjut, Musa mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi maupun agenda tertentu yang berpotensi memecah belah persatuan. Menjelang sejumlah momentum penting, masyarakat diminta untuk menyikapi berbagai informasi secara bijaksana serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

    “Jika ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mempengaruhi masyarakat melalui agenda-agenda yang dapat mengganggu persatuan, saya mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi. Mari kita tetap tenang, menjaga keamanan lingkungan, dan mempercayakan penanganannya kepada pihak yang berwenang,” katanya.

    Selain aspek keamanan, Musa menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Papua yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

    Ia berharap pemerintah terus memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar generasi muda Papua memiliki masa depan yang lebih baik. Di akhir pernyataannya, Musa mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebersamaan, serta mendukung pembangunan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

  • Sinergi Aparat dan Masyarakat Adat Perkuat Stabilitas demi Percepatan Pembangunan Papua

    Wamena – Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat adat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pembangunan di Papua. Kolaborasi tersebut dinilai mampu menciptakan situasi yang kondusif sehingga berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

    Hal itu disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang saat memimpin dialog bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Jayawijaya.

    Dalam dialog bertema “Menuju Kejayaan Papua Pegunungan Melalui Jalan Pembangunan Manusia Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045”, Pangdam XVII/Cenderawasih menegaskan bahwa keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Papua yang aman akan menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan bangsa.

    “Papua memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu, menjaga keamanan dan stabilitas wilayah bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh adat yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat Papua,” katanya.

    Mayjen TNI Febriel juga menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Untuk itu, TNI siap mendukung berbagai program bersama pemerintah daerah, termasuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, serta peningkatan keterlibatan putra-putri Papua dalam pembangunan.

    “Kami ingin membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Papua agar mereka memiliki keterampilan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik. Namun kami juga membutuhkan peran para kepala suku dan tokoh adat untuk membimbing serta menjaga para pemuda agar tetap disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur,” tegas Mayjen Fabriel.

    Ia menekankan bahwa seluruh masukan dari para tokoh adat akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat langkah-langkah menjaga stabilitas di Papua. Masyarakat adat dinilai memiliki peran strategis karena memahami kondisi sosial serta dinamika yang berkembang di wilayahnya masing-masing.

    Melalui sinergi yang erat antara masyarakat adat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, berbagai tantangan sosial maupun keamanan diharapkan dapat diatasi bersama. Kolaborasi menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan Papua demi mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan.

  • Peresmian Jalan Daerah Papua Perkuat Konektivitas dan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

    Papua – Pembangunan infrastruktur jalan di Papua kembali diperkuat melalui peresmian sejumlah ruas jalan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Papua.

    Di Papua, terdapat lima paket pekerjaan jalan yang diresmikan, yakni ruas Kiren–Kaisau di Kabupaten Sarmi, Inasi–Bawei di Kabupaten Biak Numfor, Botawa–Koweda–Barapasi di Kabupaten Waropen, Warbo dari Arso VII–Arso III di Kabupaten Keerom, serta Skori–Puai di Kabupaten Jayapura.

    Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, jalan yang dibangun akan membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau masyarakat.

    “Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden RI yang sudah membangun jalan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jalan yang dibangun ini akan membuka akses daerah yang terisolir,” ujar Matius.

    Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Kita di Papua membutuhkan konektivitas. Dengan jalan bisa tembus maka potensi asli kampung bisa dibawa dan dijual ke perkotaan. Dengan begitu, maka ekonomi masyarakat di kampung juga ikut bertumbuh,” katanya.

    Matius berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga pembangunan infrastruktur dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Papua.

    “Kami berharap kolaborasi yang sudah dibangun ini bisa ditingkatkan supaya seluruh daerah di Papua bisa terhubung dan ekonomi masyarakat bertumbuh,” ujarnya.

    Apresiasi serupa disampaikan Bupati Jayapura Yunus Wonda yang menilai ruas jalan Skori–Puai sepanjang tujuh kilometer menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan memutar untuk menuju Sentani.

    “Ini merupakan salah satu kerinduan masyarakat yang terjawab karena selama ini kalau masyarakat ke arah Sentani harus putar jauh, tapi dengan adanya akses jalan hari ini maka akan mempermudah masyarakat,” kata Yunus.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan ruas jalan baru menuju Sabiab dan pengaspalan jalan Amai–Dormena yang dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata.

    “Daerah itu adalah pariwisata dan menjadi tujuan wisata dari banyak orang. Jika jalannya bagus maka wisatawan akan datang dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas nasional.

    “Infrastruktur jalan merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa,” kata Dody.

    Program tersebut dirancang untuk memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi hasil produksi daerah, meningkatkan akses menuju pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

    “Pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil, dan merata,” ujar Dody.

    Melalui penguatan konektivitas tersebut, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur di Papua mempermudah mobilitas masyarakat, menjadi fondasi bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, meningkatnya daya saing daerah, serta terciptanya kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Papua.

  • Pelayanan Kesehatan Gratis di Papua Perluas Akses Layanan dan Perkuat Kualitas SDM Masyarakat

    Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis, pengobatan massal, dan donor darah bagi masyarakat di Jayapura. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan akses layanan kesehatan yang lebih luas, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional.

    “Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk melalui peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Wamendagri.

    Menurutnya, akses kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di berbagai sektor.

    “Pengobatan massal ini memberikan akses kesehatan kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana deteksi dini berbagai penyakit,” ungkapnya.

    Melalui berbagai layanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan akses kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    Dalam kesempatan yang sama, Asisten III Setda Papua Suzana Wanggai mengungkapkan bahwa donor darah memiliki nilai kemanusiaan yang besar karena dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

    “Kami mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam donor darah. Setetes darah yang disumbangkan dapat membantu dan menyelamatkan sesama,” tuturnya.

    Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkelanjutan.

    Dengan masyarakat yang sehat dan berkualitas, Papua, sebagai bagian dari NKRI, diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak kemajuan Indonesia yang inklusif dan berdaya saing di masa depan. [-RWA]

  • Pemerintah Perkuat Kopdes Merah Putih untuk Bangun Ekonomi Kampung Papua

    Papua – Pemerintah terus memperkuat kemandirian ekonomi kampung di Papua melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03 persen dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Sekitar 58,03 persen Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Legius.

    Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa.

    Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

    “Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung,” ujar Legius.

    Ia menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

    Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

    Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

    “Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat,” kata Fakhiri.

    Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

    “Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan,” imbuhnya. ***

  • Program Papua Terang Perkuat Akses Air Bersih dan Listrik Demi Kesejahteraan Masyarakat Pegunungan

    Jakarta – Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan program papua terang yang diimplementasikan di Wamena Papua Pegunungan untuk memperkuat akses air bersih dan listrik agar dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pegunungan. Selain itu juga, program tersebut menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat bertemu awak media di Jakarta.

    Menurut KASAD, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua melalui pembangunan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan warga. Salah satunya adalah penyediaan akses air bersih dan listrik yang kini tengah dipersiapkan TNI Angkatan Darat di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

    Ditambahkannya, untuk mendukung program tersebut, TNI AD telah mengirim berbagai peralatan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Peralatan itu akan digunakan untuk membangun titik-titik sumber air bersih serta sumber energi listrik bagi masyarakat.

    “Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program TNI Manunggal Air dan Papua Terang”, katanya.

    Ia mengungkapkan bahwa sejumlah peralatan telah dikirim untuk mendukung pembangunan sumber air bersih, di antaranya satu unit mesin bor air hidrolik, satu unit diesel pompa sirkulasi air, perangkat sirkulasi air, puluhan batang stang bor, berbagai jenis selang, mata bor khusus, serta perlengkapan teknis lainnya.

    Selain itu, TNI AD juga mengirim dinamo dan turbo generator untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah sasaran.

    “Setelah infrastruktur listrik terpasang, TNI AD berencana mengirim berbagai perangkat elektronik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, sosial, maupun keagamaan”, tuturnya.

    “Pengiriman berupa 12 unit televisi, 12 unit parabola, 24 unit radio mini bluetooth serta 24 unit speaker portabel lengkap dengan mikrofon yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan masyarakat,” ucapnya.

    Maruli menjelaskan bahwa pengiriman perangkat elektronik tersebut akan dilakukan pada penerbangan berikutnya karena keterbatasan kapasitas pesawat yang digunakan sebelumnya.

    Melalui program ini, TNI AD berharap masyarakat di wilayah Papua, khususnya Wamena dan sekitarnya, dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap air bersih dan listrik sehingga mendukung kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan warga.

  • Gubernur Meki: Papua Tengah Jadi Provinsi Pertama di Tanah Papua Yang Anggarkan Biaya Pendidikan Gratis

    Nabire, Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, mengatakan program pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

    “Tahun ini kami membiayai 58.920 siswa SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah di Papua Tengah dengan anggaran Rp77,8 miliar,” kata Meki saat membuka Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Tahun 2026 di Nabire, Papua Tengah.

    Meki menyatakan bahwa Papua Tengah menjadi provinsi pertama di Tanah Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan gratis dalam jumlah besar untuk menjangkau peserta didik di seluruh wilayah provinsi.

    “Dengan adanya program ini, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk tidak bersekolah karena terkendala biaya pendidikan,” tegas Meki.

    Pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kesejahteraan guru. Pada 2025 telah memfasilitasi sertifikasi bagi 801 guru. Pada 2026, pemerintah kembali menargetkan 1.000 guru memperoleh sertifikasi, dan jumlah yang sama akan didanai pada 2027.

    “Dalam tiga tahun kami membiayai hampir 3.000 guru untuk mendapatkan sertifikasi. Kami juga memberikan tambahan insentif bagi para guru,” jelasnya.

    Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam upaya memajukan mutu pendidikan di Papua Tengah. Diharapkan seluruh program yang telah disiapkan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa, guru, maupun sekolah penerima manfaat.

    “Kami ingin anak-anak Papua Tengah tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kejujuran, integritas, dan semangat untuk terus maju,” tambahnya.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Nurhaidah Nawipa mengatakan program pendidikan gratis ini menjangkau 148 SMP serta 132 SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah yang tersebar di delapan kabupaten.

    “Sudah menjangkau semua sekolah dan pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang disalurkan pemerintah provinsi kepada sekolah-sekolah penerima,” jelasnya.

    Nurhaidah juga menilai bahwa kebijakan pendidikan gratis yang dibarengi dengan bantuan biaya kuliah telah memberikan dampak positif dalam menekan angka putus sekolah di Papua Tengah.

    “Kebijakan ini membantu siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani masalah biaya,” pungkas Nurhaidah/

    Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,8 miliar untuk membiayai program pendidikan gratis bagi siswa jenjang SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah pada tahun 2026. Program ini merupalam salah satu program prioritas Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley yang mulai dijalankan sejak 2025 lalu. [*]

  • Percepat Kesejahteraan Masyarakat Papua Pemerintah Cetak 2000 hektar Sawah

    Pemerintah menargetkan perluasan cetak sawah seluas 2.000 hektar sawah di Papua Pegunungan. Langkah ini diambil untuk mendukung stok pangan di dalam negeri. Pengembangan sawah baru di Papua merupakan visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia. 

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri.

    “Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” ujarnya.

    Pengembangan sawah di Papua merupakan langkah nyata Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Seluruh tahapan dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan hak ulayat yang berlaku.

    Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan pengembangan sawah di Papua Pegunungan merupakan langkah nyata pemerintah dalam membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” tegasnya.

    Hermanto berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh kelompok tani dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

    “Tolong dijaga sawahnya supaya sawah ini terus dimanfaatkan. Jangan ditinggalkan. Dengan punya sawah, ini bisa memperbaiki kehidupan kita saat ini maupun ke depan dan memberikan masa depan kepada anak cucu kita semua,” katanya.

    Program cetak sawah di Papua Pegunungan merupakan kelanjutan dari keberhasilan pengembangan lahan sawah seluas 90 hektare yang telah diselesaikan sebelumnya. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memperluas areal sawah hingga total 2.000 hektar pada tahun ini.