Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan swasembada energi nasional melalui penguatan pengelolaan komoditas strategis, termasuk minyak dan gas bumi, batu bara, serta energi baru dan terbarukan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi dan memperkuat ketahanan nasional.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa swasembada energi merupakan prasyarat utama bagi kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa pemanfaatan komoditas strategis harus dilakukan secara optimal, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, “Kita harus mengelola sumber daya energi kita sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah fokus mempercepat peningkatan produksi energi nasional melalui optimalisasi lapangan migas, penguatan hilirisasi batu bara, serta percepatan pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja, “Swasembada energi adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing nasional,” ujarnya.

Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah juga memperkuat kebijakan investasi di sektor energi, termasuk penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian hukum, guna menarik minat investor dalam pengembangan komoditas strategis. Hal ini dilakukan agar pengelolaan energi nasional berjalan berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, katanya.

Pemerintah menilai bahwa dukungan publik dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam keberhasilan agenda swasembada energi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, pemanfaatan komoditas strategis diharapkan mampu mempercepat transformasi sektor energi nasional.

Dengan langkah konkret melalui penguatan komoditas strategis, hilirisasi sektor energi, serta konsolidasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan ketahanan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan ini memperkuat posisi negara dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk mendorong produk lokal naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Kebijakan ini dirancang bukan sekadar sebagai program administratif, tetapi sebagai strategi nasional untuk memperkuat struktur ekonomi desa, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Negara menempatkan koperasi sebagai tulang punggung distribusi, produksi, dan pemasaran produk unggulan desa agar tidak lagi terjebak dalam rantai pasok yang timpang.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari desa sebagai basis kekuatan sosial dan ekonomi bangsa. Ia memandang bahwa koperasi bukan hanya wadah usaha, tetapi juga instrumen kedaulatan ekonomi yang mampu melindungi petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha kecil dari praktik perdagangan yang tidak adil. Dalam berbagai arah kebijakan, Presiden menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan ekonomi desa agar masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengelola, mengemas, dan memasarkan produk secara mandiri dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil, hingga distribusi dan pemasaran. Ia menilai bahwa selama ini banyak produk desa yang berkualitas tinggi namun tidak mampu bersaing di pasar karena keterbatasan akses modal, teknologi, dan jaringan distribusi. Melalui koperasi yang kuat dan profesional, negara hadir untuk memastikan bahwa produk lokal tidak lagi terpinggirkan, tetapi justru menjadi bagian utama dari rantai pasok nasional.

Presiden juga menyoroti pentingnya transformasi tata kelola koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menilai bahwa koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu membangun kepercayaan anggota serta mitra usaha. Pemerintah akan terus memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pembiayaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar koperasi desa benar-benar menjadi institusi ekonomi yang modern, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa penguatan koperasi desa merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi bangsa tidak dapat hanya bertumpu pada sektor industri besar dan perkotaan, tetapi harus ditopang oleh ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan terorganisasi. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai simpul penting yang menghubungkan produksi desa dengan kebutuhan nasional, sekaligus sebagai benteng ekonomi rakyat dari guncangan global dan ketidakpastian pasar internasional.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan di desa. Ia menilai bahwa koperasi dapat menjadi ruang aman dan produktif bagi perempuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam berbagai kebijakan lintas sektor, kementeriannya mendorong agar koperasi desa secara aktif melibatkan perempuan dalam struktur pengelolaan maupun dalam kegiatan produksi dan pemasaran.

Arifah Fauzi memandang bahwa produk lokal yang dihasilkan oleh perempuan, seperti hasil olahan pangan, kerajinan tangan, dan produk kreatif, memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas jika didukung oleh sistem koperasi yang kuat. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup anak dan penguatan ketahanan sosial masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana perlindungan dan pemberdayaan keluarga.

Menurut Arifah Fauzi, penguatan koperasi desa harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi perempuan pelaku usaha. Pemerintah mendorong agar koperasi menyediakan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Dengan dukungan ini, perempuan desa tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Dalam konteks perlindungan anak, Arifah Fauzi juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga melalui koperasi berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak anak. Ketika ekonomi keluarga menguat, risiko anak putus sekolah, bekerja di usia dini, atau mengalami kerentanan sosial dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, kementeriannya memandang Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun keluarga tangguh dan generasi unggul.

Dengan arah kebijakan yang jelas, dukungan lintas sektor, serta komitmen kuat dari pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi motor penggerak utama transformasi ekonomi desa. Produk lokal tidak lagi diposisikan sebagai komoditas kelas dua, tetapi sebagai aset nasional yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan bangsa. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator dan pelindung bagi ekonomi rakyat.

Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka desa tidak hanya akan menjadi basis produksi, tetapi juga pusat inovasi dan kewirausahaan. Produk lokal akan naik kelas, koperasi akan semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara nyata. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bukan sekadar wacana, tetapi sedang diwujudkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat.

*)Pengamat Isu Strategis

*) Oleh : Evi Maryati

Pembangunan desa terus bergerak menuju pendekatan yang semakin komprehensif dengan menempatkan penguatan ekonomi warga sebagai pilar utama kemajuan. Desa memiliki potensi ekonomi yang besar dan beragam, yang dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan. Optimalisasi potensi tersebut membutuhkan kelembagaan yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi desa melalui semangat gotong royong dan kemandirian. Keberadaan koperasi ini mencerminkan komitmen negara dalam mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar badan usaha, melainkan wadah ekonomi rakyat yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat desa. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan melalui koperasi, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok usaha kecil lainnya dapat berhimpun untuk meningkatkan posisi tawar, menekan biaya produksi, serta memperluas akses pasar. Prinsip kekeluargaan yang menjadi ruh koperasi menjadikannya berbeda dengan korporasi besar yang berorientasi pada akumulasi keuntungan semata. Keuntungan koperasi dikembalikan kepada anggota dan desa, sehingga perputaran ekonomi benar-benar dirasakan di tingkat lokal.

Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi juga berarti memperpendek rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen desa. Banyak komoditas desa dijual dengan harga murah di tingkat petani, namun melambung tinggi di pasar konsumen akibat panjangnya mata rantai perdagangan. Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai agregator hasil produksi, pengelola logistik, hingga pemasar produk desa secara kolektif. Dengan demikian, nilai tambah tidak lagi bocor ke luar desa, melainkan terakumulasi untuk kesejahteraan warga desa itu sendiri.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan koperasi desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan keuangan inklusif. Akses permodalan masih menjadi persoalan klasik di desa, di mana masyarakat kerap bergantung pada tengkulak atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Koperasi Desa Merah Putih dapat menyediakan simpan pinjam yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh anggota. Skema pembiayaan berbasis kepercayaan sosial ini tidak hanya membantu pengembangan usaha, tetapi juga mengurangi praktik ekonomi yang eksploitatif.

Kehadiran koperasi desa juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal. Unit-unit usaha koperasi, seperti pengolahan hasil pertanian, perdagangan, jasa, hingga ekonomi kreatif, membuka ruang kerja bagi generasi muda desa. Hal ini penting untuk menekan arus urbanisasi yang selama ini menguras sumber daya manusia desa. Ketika desa mampu menyediakan peluang ekonomi yang layak, anak muda tidak lagi harus meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan di kota.

Dari sisi tata kelola, Koperasi Desa Merah Putih mendorong praktik ekonomi yang transparan dan partisipatif. Setiap anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, sehingga arah usaha koperasi ditentukan secara kolektif. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga melatih masyarakat desa dalam praktik demokrasi ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, koperasi dapat menjadi contoh kelembagaan desa yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengjelaskan optimalisasi koperasi desa tentu membutuhkan dukungan ekosistem yang memadai. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi yang berpihak, pendampingan manajerial, serta akses terhadap pasar dan teknologi. Di sisi lain, masyarakat desa perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar koperasi tidak berjalan secara tradisional semata. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga menjadi kunci untuk mendorong koperasi desa naik kelas dan berdaya saing.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan cerminan semangat kemandirian ekonomi yang berakar dari nilai-nilai kebangsaan. Ketika desa kuat secara ekonomi, maka ketahanan nasional pun ikut menguat. Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berangkat dari bawah. Desa yang berdaulat secara ekonomi adalah fondasi bagi Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Sebagai penutup, optimalisasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada kekuatan lokal dan partisipasi warga. Koperasi menjadi sarana strategis untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi desa, menciptakan nilai tambah, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bersama, koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh di tengah tantangan perubahan ekonomi nasional maupun global.

Ke depan, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat ditentukan oleh konsistensi komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengurus koperasi, hingga masyarakat desa itu sendiri. Penguatan kapasitas, inovasi usaha, dan kolaborasi lintas sektor perlu terus didorong agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya saing. Dengan demikian, koperasi desa tidak sekadar menjadi simbol ekonomi kerakyatan, melainkan benar-benar menjelma sebagai pilar utama kemandirian dan kesejahteraan desa.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Negara terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan belajar. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi Program Sekolah Rakyat (SR) yang ditargetkan mampu menampung hingga 30 ribu siswa pada tahun ini.

“Kita lagi persiapan untuk seleksi tahun ini. Memang ada alokasi 30 ribu siswa tahun ini. Kalau semua gedung permanennya selesai, Insya Allah 30 ribu itu bisa ditampung,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, setiap gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung sekitar 300 siswa.

Komposisi tersebut terdiri atas 100 siswa jenjang sekolah dasar (SD), 100 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP), dan 100 siswa jenjang sekolah menengah atas (SMA).

Selain menyiapkan bangunan fisik, pemerintah juga mempersiapkan berbagai aspek pendukung lainnya, seperti ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tim seleksi siswa.

Proses seleksi akan melibatkan banyak pihak, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan data calon siswa benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Gus Ipul menegaskan bahwa sasaran utama program Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil-1) dan keluarga miskin (desil-2).

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

“Jadi, kami berharap tim seleksi untuk tidak main-main, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tapi benar-benar mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Itu adalah jelas arahan Presiden,” ucapnya.

Komitmen pemerintah dalam memperluas Sekolah Rakyat juga ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi.

Presiden juga menekankan, dengan hadirnya 166 Sekolah Rakyat pada tahun ini, maka jumlah siswa pada akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar 30 ribu anak, meningkat dari sekitar 15 ribu siswa saat ini.

“Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan akhir tahun ini capai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, jadi sasaran kita 500.000 murid,” tutur Prabowo.

[w.R]

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kolektif dari tingkat desa hingga perkotaan. Program strategis ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta membuka akses usaha yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Hingga awal Februari 2026, pembentukan koperasi Merah Putih menunjukkan progres signifikan. Puluhan ribu unit koperasi telah berdiri di berbagai daerah, mencakup desa, kelurahan, hingga kawasan pinggiran kota. Sejumlah koperasi bahkan telah memasuki tahap operasional, ditandai dengan berdirinya gerai ritel desa, distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam produktif, hingga dukungan pemasaran produk UMKM setempat.

Pemerintah memandang koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan wadah gotong royong ekonomi masyarakat. Melalui model usaha berbasis anggota, koperasi dinilai mampu memperpendek rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik dan penggerak usaha bersama.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebangkitan koperasi merupakan langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memastikan ekonomi tumbuh dari bawah. Kita ingin kekuatan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi hidup di desa-desa. Dari sanalah kesejahteraan rakyat dibangun secara kolektif”, jelasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menekankan bahwa pemerintah menargetkan koperasi Merah Putih menjadi pusat aktivitas ekonomi komunitas.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi rumah besar bagi UMKM dan masyarakat. Di sinilah produksi, distribusi, dan pembiayaan bertemu. Kita ingin koperasi hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan,” ujarnya.

Sejumlah daerah melaporkan dampak positif, mulai dari peningkatan omzet pelaku UMKM, stabilisasi harga bahan pokok, hingga terbukanya lapangan kerja baru. Koperasi juga menjadi ruang kolaborasi bagi petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar.

Pemerintah optimistis, dengan penguatan kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi Merah Putih akan menjadi pilar utama ekonomi nasional. Dari desa hingga kota, semangat kolektivitas diyakini mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya membangkitkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus ruang tumbuh berdaya bagi masyarakat desa. Program ini dinilai strategis karena terintegrasi langsung dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari satu kesatuan kebijakan nasional yang saling terkait. Menurutnya, swasembada pangan menjadi fondasi utama agar Indonesia tidak bergantung pada impor bahan pangan dalam jumlah besar.

“Jadi, programnya Bapak Presiden itu satu dengan yang lain terkait. Pertama, swasembada pangan. Karena kalau tidak swasembada, kita akan tergantung dari impor besar-besaran,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, ke depan Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menjadi pemasok bahan pokok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung program MBG. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih hingga akhir 2026. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), upaya percepatan terus dilakukan untuk mengejar target pembangunan. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal mengatakan pihaknya aktif mengecek kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat proses pembangunan gerai koperasi. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi target tahap pertama yang ditetapkan.

“Kita juga mengecek kesiapan kabupaten/kota mempercepat proses pembangunan gerai ini, akhir bulan Februari paling tidak untuk tahap I sudah terbangun. Jumlah gerainya sekitar 600 gerai Koperasi Merah Putih harus terbangun sampai akhir Februari,” kata Faozal.

Di sisi lain, untuk memastikan koperasi berjalan sehat dan sesuai prinsip, Kementerian Koperasi menyiapkan tiga skema pengawasan. Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert Siagian menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui partisipasi anggota dan masyarakat, pembentukan sistem deteksi dini, serta penguatan pengawas internal koperasi.

“Paling tidak ada tiga hal terkait pengawasan yang kita siapkan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini. Pertama, kita mendorong pengawasan berbasis partisipasi anggota dan masyarakat,” ujar Herbert.

Ia menambahkan, masyarakat dan anggota koperasi dapat melaporkan dugaan kejanggalan operasional melalui Sistem KOPDES yang terhubung langsung dengan Kementerian Koperasi. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Kemenkop juga melakukan edukasi mengenai prinsip dan tata kelola koperasi, sekaligus membuka berbagai kanal pengaduan agar koperasi benar-benar menjadi ruang tumbuh yang berdaya dan berintegritas. (*)

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat realisasi Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda besar pemerataan akses pendidikan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia beberapa waktu lalu.

Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pemerintah menargetkan perluasan daya tampung secara bertahap hingga ratusan ribu siswa dalam beberapa tahun ke depan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dengan beroperasinya 166 Sekolah Rakyat pada tahun ini, jumlah siswa akan meningkat signifikan hingga akhir 2026. Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat tercatat sekitar 15.000 anak dan diproyeksikan mencapai 30.000 siswa pada akhir tahun ini.

“Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan akhir tahun ini capai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, jadi sasaran kita 500.000 murid,” tutur Prabowo.

Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang negara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa target akhir program ini adalah membangun ekosistem Sekolah Rakyat yang mampu menampung hingga 500.000 siswa secara nasional.

Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang berkapasitas sekitar 1.000 murid dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan berorientasi pada pembentukan karakter, kompetensi, serta kemandirian siswa.

Pemerintah memastikan pembangunan fisik dan sistem pembelajaran dilakukan secara bertahap namun terukur, agar kualitas pendidikan tetap terjaga seiring dengan perluasan jumlah sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial saat ini tengah mempersiapkan proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat untuk tahun berjalan. Ia memastikan alokasi kuota 30.000 siswa telah disiapkan dan akan segera direalisasikan seiring selesainya pembangunan gedung permanen.

“Kita lagi persiapan untuk seleksi tahun ini. Memang ada alokasi 30 ribu siswa tahun ini. Kalau semua gedung permanennya selesai, Insya Allah 30 ribu itu bisa ditampung,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil-1) dan miskin (desil-2), dengan penetapan calon siswa melalui keputusan kepala daerah.

Dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, H.A. Irwan Hamid, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas nasional tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi masyarakat kurang mampu.

“Keberadaan Sekolah Rakyat nantinya diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil dalam memperoleh pendidikan yang layak,” tegas Irwan.

Irwan menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral.

“Melalui Sekolah Rakyat, kita berharap lahir generasi muda yang intelek, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjunjung tinggi etika dan akhlak yang baik. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat Pinrang,” pungkasnya.

Sekolah Rakyat dinilai menjadi manifestasi keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak dari keluarga paling rentan. Akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis memutus rantai kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi yang berdaya saing dan berkarakter.

Pemerintah terus memperkuat fondasi energi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga kemandirian energi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Asta Cita serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca melalui target Nationally Determined Contribution (NDC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan transisi hijau dijalankan secara terukur melalui pengembangan energi bersih, penguatan ekonomi hijau, dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Menurut Airlangga, arah kebijakan tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.

“Transformasi menuju ekonomi hijau membutuhkan landasan ekonomi makro yang kuat agar berkelanjutan,” ujar Airlangga.

Ia menyampaikan perekonomian nasional tetap resilien dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta kinerja perdagangan dan investasi yang positif.

Kondisi tersebut memberi ruang fiskal untuk mendukung investasi strategis, termasuk pengembangan energi bersih. Airlangga juga menekankan besarnya potensi Energi Baru dan Terbarukan Indonesia yang mencapai 3.686 GW, dengan Kalimantan menyumbang sekitar 517 GW.

“Pemerintah mendorong pembangunan green super grid, pengembangan biofuel B40–B50, dan bahan bakar ramah lingkungan sebagai bagian dari kedaulatan energi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti peran sektor hulu migas dalam menjaga pasokan energi nasional.

Zulkifli mengapresiasi capaian produksi PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) yang melampaui target sepanjang 2025.

“Presiden menekankan agar tidak ada kebocoran sumber daya alam. Capaian PGN Saka dalam mendukung swasembada energi harus terus ditingkatkan,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menilai kinerja tersebut menunjukkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan bertanggung jawab tetap relevan dalam masa transisi energi, terutama untuk menjamin ketersediaan energi domestik secara andal.

Dari sisi pelaku usaha, Direktur Utama PGN Saka, Intan Fauzi, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi.

“PGN Saka berkomitmen memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan produksi hulu migas, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial,” katanya.

Ia menambahkan, PGN Saka akan terus mengoptimalkan aset eksisting serta menjalankan eksplorasi dan pengembangan secara bertanggung jawab dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), guna memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. ****

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan swasembada energi nasional yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah konkret terbaru ditandai dengan pelantikan 15 anggota Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden di Istana Negara, yang diharapkan mampu mempercepat proses menuju kemandirian energi Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pembentukan dan penguatan peran DEN menjadi bagian penting dalam mengorkestrasi berbagai kebijakan lintas sektor di bidang energi. Menurutnya, secara teknis sejumlah program menuju swasembada energi telah dijalankan oleh kementerian terkait, namun kehadiran DEN diharapkan mampu mempercepat proses persiapan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Secara teknis, beberapa program untuk mencapai swasembada energi sudah dilakukan kementerian. Dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional diharap bisa mempercepat proses-proses persiapan menuju swasembada energi,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, sejumlah program prioritas telah disiapkan pemerintah, mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi hingga pengalihan sumber daya energi ke energi baru dan terbarukan, seperti biofuel dan tenaga surya.

“Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa arah kebijakan energi Presiden Prabowo berfokus pada kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut adalah penyusunan roadmap kebijakan energi nasional yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional. Menurutnya, DEN telah bekerja mempersiapkan berbagai tahapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), termasuk pembangunan energi baru dan terbarukan serta pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Untuk kemandirian energi, pemanfaatan B50 akan mengurangi impor BBM. Saat ini impor kita masih sekitar 30 juta kiloliter,” kata Bahlil.

Dukungan terhadap agenda swasembada energi juga datang dari sektor hulu migas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai capaian produksi minyak PGN SAKA di Wilayah Kerja Pangkah sepanjang 2025 yang melampaui target APBN sebagai kontribusi nyata dalam menjaga pasokan energi nasional. Ia menegaskan arahan Presiden agar tidak ada kebocoran sumber daya alam dan capaian tersebut terus ditingkatkan demi swasembada energi yang berkelanjutan.

Dewan Energi Nasional terdiri atas unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Dari unsur pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Harian DEN, dengan anggota antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, hingga Menteri PPN/Bappenas. Sementara dari unsur pemangku kepentingan, DEN melibatkan perwakilan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, serta konsumen, guna memastikan kebijakan energi disusun secara komprehensif dan inklusif.

Oleh: Eza Bagaskara )*

Pemerintah terus memantapkan arah kebijakan ketahanan energi nasional dengan menempatkan optimalisasi sumber daya lokal sebagai strategi utama. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi, menekan ketergantungan impor, serta memastikan keberlanjutan pasokan energi di tengah tantangan global yang semakin dinamis.

Komitmen tersebut tercermin dari penguatan peran Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 yang dilantik Presiden Prabowo Subianto. DEN diposisikan sebagai simpul strategis negara dalam menyinergikan kebijakan lintas sektor agar pengelolaan energi nasional berjalan terarah dan konsisten dengan kepentingan nasional.

Menteri Pertanian,  Andi Amran Sulaiman, yang bergabung sebagai anggota DEN, menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah melihat potensi besar komoditas pertanian sebagai basis pengembangan energi hijau sekaligus penggerak transisi menuju energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri.

Sebagai negara agraris, Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan bioenergi. Komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong dipandang mampu menjadi tulang punggung energi terbarukan nasional sekaligus memperkuat kemandirian energi dan perekonomian rakyat.

Pemerintah selama ini telah mengembangkan kelapa sawit dan tebu sebagai sumber utama biofuel nasional. Ke depan, singkong diproyeksikan menjadi alternatif baru dengan potensi besar untuk memperluas basis energi hijau. Optimalisasi komoditas tersebut sejalan dengan upaya memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian.

Dalam kerangka kebijakan, pemerintah juga memperkuat mandatori biodiesel hingga B50. Kebijakan ini diproyeksikan menekan impor solar secara signifikan dan meningkatkan serapan bahan bakar nabati produksi dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sinergi antara sektor pertanian dan energi terus diperkuat melalui program hilirisasi dan perluasan budidaya tanaman penghasil biofuel. Pemerintah mendorong integrasi dari hulu hingga hilir agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani dan pelaku usaha domestik.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengarahkan kebijakan energi nasional pada empat tujuan utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa ketahanan, kedaulatan, kemandirian, dan swasembada energi menjadi fondasi utama seluruh strategi pemerintah di sektor energi.

Pemerintah mencermati masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi energi domestik, khususnya untuk solar. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah memanfaatkan intervensi kebijakan melalui campuran biodiesel berbasis Crude Palm Oil yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

Arahan Presiden Prabowo kepada DEN juga menekankan pentingnya penghentian impor BBM secara bertahap. Langkah ini dibarengi dengan penguatan cadangan energi domestik agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap fluktuasi pasokan global.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan kapasitas cadangan strategis nasional. Pemerintah menargetkan ketahanan energi yang semula hanya mencukupi kebutuhan dalam waktu singkat dapat ditingkatkan hingga beberapa bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan energi di berbagai wilayah.

Upaya ini dilengkapi dengan penyempurnaan regulasi dan percepatan implementasi kebijakan. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai peta jalan energi nasional agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Selain bioenergi dan BBM, pemanfaatan gas bumi juga menjadi pilar penting ketahanan energi. PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai subholding gas Pertamina menegaskan komitmennya memperluas jaringan gas bumi rumah tangga di berbagai daerah.

Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, memandang pembangunan jargas sebagai kontribusi konkret dalam menekan laju impor energi sekaligus menyediakan energi bersih, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Perluasan jargas juga dinilai berperan dalam memperbaiki keseimbangan neraca migas nasional.

PGN secara aktif membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi. Pendekatan kemitraan ini dipandang strategis untuk memperluas pemanfaatan gas domestik secara merata.

Dengan pengalaman panjang dalam pembangunan jaringan pipa dan pengelolaan jargas, PGN siap mendukung seluruh tahapan pengembangan, mulai dari desain hingga pemeliharaan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Secara keseluruhan, kebijakan optimalisasi sumber daya lokal menjadi benang merah strategi energi pemerintah. Melalui penguatan sektor pertanian, kebijakan energi nasional yang terarah, serta perluasan infrastruktur gas bumi, pemerintah menegaskan langkah konkret menuju ketahanan dan kedaulatan energi yang berkelanjutan.

Dengan konsistensi kebijakan dan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah optimistis ketahanan energi berbasis sumber daya lokal dapat diwujudkan secara bertahap. Langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi nasional, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Keberlanjutan kebijakan ini juga diproyeksikan mendorong investasi energi domestik dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Pemerintah menilai ketahanan energi berbasis sumber daya lokal bukan sekadar agenda sektoral, melainkan fondasi pembangunan nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi jangka panjang.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik