Kategori: Uncategorized

  • Kepala Suku Papua Serukan Persatuan sebagai Fondasi Kesejahteraan Masyarakat

    Jayapura – Sejumlah tokoh adat Papua mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian, persatuan, dan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Menurut mereka, suasana yang aman menjadi prasyarat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.

    Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, mengimbau masyarakat Papua Tengah agar bersama-sama menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Ia menegaskan bahwa kondisi yang kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara normal.

    “Dengan situasi yang aman, mama-mama dapat berjualan dengan tenang di pasar, bapak-bapak dapat berkebun dan bekerja dengan nyaman, serta anak-anak dapat bersekolah untuk mempersiapkan masa depan dan membangun Papua,” ujar Yakonias.

    Ia juga menegaskan penolakannya terhadap berbagai aksi pembakaran maupun perusakan fasilitas negara dan fasilitas umum karena tindakan tersebut hanya merugikan masyarakat luas. Menurutnya, kerusakan fasilitas publik akan menghambat pelayanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.

    Yakonias mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan dan menyerahkan penanganan persoalan keamanan kepada aparat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kedamaian itu sangat penting. Jika tidak ada kedamaian, masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman,” tegasnya.

    Senada dengan itu, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Esau Saweri, mengajak seluruh pengusaha asli Papua, tokoh intelektual, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan mempercepat pembangunan Papua.

    Menurut Esau, seluruh elemen masyarakat perlu menyikapi dinamika sosial secara bijaksana dengan menyaring setiap informasi secara selektif agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat memicu perpecahan. Ia menilai persatuan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat Papua.

    Seruan para tokoh adat tersebut menegaskan bahwa kedamaian merupakan modal utama untuk mewujudkan Papua yang aman, maju, dan sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

  • Pemerintah Perkuat Hilirisasi Perikanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Papua

    Jayapura – Pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor perikanan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah hasil laut sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir di Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti cold storage, pabrik es, hingga pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu dari hulu hingga hilir.

    Langkah tersebut dinilai penting mengingat Papua memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Namun, hasil tangkapan nelayan masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi produksi akibat faktor cuaca dan perubahan iklim. Melalui penguatan infrastruktur rantai dingin, kualitas hasil tangkapan diharapkan tetap terjaga sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Imam Djuniawal mengatakan pembangunan fasilitas cold storage menjadi bagian penting dalam mendukung hilirisasi perikanan di Papua.

    “Produksi perikanan tidak selalu stabil. Ada masa tertentu hasil tangkapan melimpah, tetapi di waktu lain mengalami penurunan akibat faktor alam. Karena itu, dibutuhkan dukungan sarana seperti pabrik es dan cold storage agar kualitas ikan tetap terjaga hingga ke pasar,” tegas Imam Djuniawal.

    Keberadaan fasilitas penyimpanan dingin tidak hanya menjaga mutu hasil tangkapan, tetapi juga memberikan ruang bagi nelayan untuk memasarkan ikan dalam kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, proses hilirisasi tidak berhenti pada aktivitas penangkapan, melainkan berlanjut hingga penyimpanan, pengolahan, dan distribusi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan.

    Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai kawasan yang mengintegrasikan seluruh aktivitas usaha perikanan. Mulai dari pendaratan ikan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran disiapkan dalam satu ekosistem yang saling terhubung sehingga mampu menciptakan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan Papua.

    Penguatan hilirisasi juga dilakukan melalui pembentukan koperasi nelayan yang diharapkan mampu memperkuat tata niaga hasil perikanan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi masyarakat pesisir.

    “Dengan hadirnya koperasi nelayan yang ada nantinya diharapkan berperan sebagai penghubung antara nelayan dan pasar sehingga terdapat kepastian pembelian hasil tangkapan masyarakat pesisir,” ujar Imam Djuniawal.

    Koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan. Melalui sistem pemasaran yang lebih terintegrasi, hasil tangkapan dapat terserap secara optimal sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

    Pemerintah memandang keberhasilan hilirisasi perikanan tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya produksi, tetapi juga oleh terbangunnya rantai usaha yang mampu menciptakan nilai tambah di setiap tahapan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur, kelembagaan ekonomi, dan sistem distribusi terus didorong agar berjalan secara terpadu.

    “Pembangunan sektor perikanan tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga harus membangun mata rantai usaha secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar potensi perikanan Papua dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Imam Djuniawal.

    Melalui penguatan hilirisasi perikanan yang didukung pembangunan cold storage, pabrik es, koperasi nelayan, dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berupaya menciptakan sistem perikanan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan Papua sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

  • Cetak Sawah Papua Perkuat Ketahanan Pangan dan Buka Harapan Baru bagi Generasi Papua

    Papua – Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor pertanian di Tanah Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program cetak sawah.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah di Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” ujar Amran.

    Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan perluasan cetak sawah, salah satunya hingga 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026 yang diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

    Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan menghormati hak masyarakat adat.

    “Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” tegas Hermanto.

    Menurutnya, pengembangan sawah tersebut merupakan kelanjutan dari keberhasilan pembangunan lahan sawah seluas 90 hektare yang telah selesai sebelumnya.

    “Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

    Selain pembangunan lahan, pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian, hingga subsidi bahan bakar minyak bagi petani agar kegiatan budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan.

    “Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya,” ujar Hermanto.

    Ia berharap keberadaan sawah baru dapat menjadi aset jangka panjang bagi masyarakat.

    “Dengan punya sawah, ini bisa memperbaiki kehidupan kita saat ini maupun ke depan dan memberikan masa depan kepada anak cucu kita semua,” katanya.

    Program tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Distrik Douw dan Wari, Kabupaten Tolikara. Tokoh pemuda setempat, Yusak Fruaro, menilai pembukaan lahan sawah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

    “Kami mendukung penuh program pembukaan sawah 300 hektare di Distrik Douw dan Wari karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Program ini akan membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusak.

    Dukungan serupa disampaikan tokoh perempuan Distrik Douw dan Wari, Anace Fruaro. Menurutnya, peningkatan produksi pangan akan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan keluarga.

    “Kami para perempuan mendukung penuh program ini karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika produksi pangan meningkat maka kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.

    Perwakilan gereja Distrik Douw dan Wari, Beth Fruaro, juga menilai pembangunan sektor pertanian menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

    “Gereja mendukung program sawah 300 hektare karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, pelajar dan mahasiswa asal Douw dan Wari menyatakan kesiapan mereka mengawal pelaksanaan program tersebut dan berharap pembangunan pertanian menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda Papua.

  • Wapres Tegaskan Papua Prioritas Pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo

    MANOKWARI – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua yang kini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.

    Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, melainkan menjangkau seluruh daerah secara merata.

    “Pembangunan sudah tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden,” kata Wapres Gibran ketika Ketika membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat.

    Dirinya menjelaskan bahwa berbagai program pembangunan terus digencarkan di Papua, mulai dari pembangunan rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, Trans Papua, program Makan Bergizi Gratis, hingga Kampung Nelayan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Disisi lain, Wapres Gibran mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk masyarakat Papua membutuhkan situasi yang kondusif dan damai.

    Wapres kemudian menyampaikan apresiasinya terhadap pesan perdamaian dan persaudaraan dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIV yang diselenggarakan di Papua Barat.

    “Ini sangat relevan dan patut kita dukung bersama,” ucap Wapres Gibran.

    Wapres menegaskan bahwa percepatan pembangunan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

    “Harapannya ke depan ini dapat menurunkan ketimpangan, memperluas akses, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” tuturnya.

    Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Dengan menempatkan Papua sebagai prioritas pembangunan nasional, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, penguatan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari kemajuan Indonesia. [-RWA}

  • Pembangunan Jalan Era Presiden Prabowo Didorong Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Papua

    Jayapura – Pembangunan infrastruktur jalan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus didorong sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, termasuk di Provinsi Papua. Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas antardaerah guna memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

    Dalam peresmian jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan nasional.

    “Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri,” ujar Presiden.

    Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses transportasi.

    Di Papua, program tersebut telah menghadirkan lima ruas jalan strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah. Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas lokal ke pusat-pusat perdagangan.

    Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, manfaat jalan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

    “Atas nama kepala distrik, kepala kampung dan masyarakat di wilayah Provinsi Papua yang terlewati akses Jalan Inpres ini, kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo. Kini masyarakat sudah dapat menikmati akses jalan tersebut,” kata Matius Fakhiri.

    Ia menambahkan bahwa konektivitas merupakan kebutuhan mendasar bagi Papua. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mengusulkan pembangunan sejumlah ruas jalan baru agar akses antarwilayah semakin terbuka.

    “Kami sudah mengusulkan beberapa ruas jalan baru lagi. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Presiden dapat membantu membuka akses tersebut. Kolaborasi yang baik dan saling mendukung dalam pembangunan jalan menjadi kunci untuk membuka konektivitas Papua yang lebih luas,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan bahwa capaian program Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 telah mencapai 1.151 kilometer dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

    “Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 kilometer pada kurang lebih 37 provinsi, dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujar Dody Hanggodo.

    Pemerintah berharap pembangunan jalan yang berkelanjutan di Papua tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

  • Tokoh Adat Ajak Masyarakat Utamakan Dialog untuk Mengawal Kemajuan Papua

    Jayapura – Tokoh adat Papua menilai dialog dan komunikasi yang sehat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung kemajuan Papua secara berkelanjutan.

    Seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mendukung agenda pembangunan dengan mengedepankan persatuan, penghormatan terhadap nilai-nilai adat, serta penyelesaian setiap persoalan melalui musyawarah.

    Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Esau Saweri, mengajak masyarakat, tokoh intelektual, dan pengusaha asli Papua untuk bersama-sama mengawal berbagai program strategis pemerintah pusat maupun daerah demi menciptakan iklim investasi dan sosial yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat.

    Menurutnya, percepatan pembangunan di Papua memerlukan fondasi keamanan yang kuat serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat agar setiap program dapat berjalan optimal.

    “Sebagai Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, saya meminta seluruh pengusaha Papua, tokoh intelektual dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah bagi kemajuan Papua,” ujar Esau.

    Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi dinamika sosial yang berkembang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

    “Mari kita menyaring setiap informasi dengan baik dan jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang berkembang yang hanya akan menguras energi kita,” imbuhnya.

    Selain pentingnya menjaga stabilitas sosial, Esau menilai pembangunan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memprioritaskan keterlibatan kontraktor lokal melalui mekanisme kemitraan maupun subkontrak yang transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh pengusaha asli Papua.

    Di sisi lain, Esau mengingatkan agar setiap pelaksanaan proyek tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk keputusan pemilik hak ulayat sebelum pekerjaan fisik dimulai. Menurutnya, sinkronisasi antara kebijakan pembangunan dan hukum adat menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi konflik di lapangan.

    “Kolaborasi yang harmonis dengan berbagai pihak akan mempermudah pencapaian target pembangunan jangka panjang,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Esau menegaskan bahwa persatuan dan semangat persaudaraan merupakan modal utama dalam mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera. Ia berharap setiap dinamika yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.

    “Karena melalui komunikasi yang sehat maka pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Papua dapat berjalan optimal, aman, serta berkelanjutan,” tandas Esau.

  • Akademisi Hingga Masyarakat Adat Dilibatkan Bangun Sistem Pangan Lokal Papua

    Papua Selatan – Berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan seperti akademisi hingga masyarakat adat saat ini dilibatkan secara bersama – sama untuk membangun dan memperkuat sistem pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan yang ada .

    Hal tersebut terungkap saat berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertahanan (DLHK) Provinsi Papua Selatan.

    Komitmen untuk membangun dan memperkuat sistem pangan lokal didukung oleh beberapa elemen masyarkat dan organisasi yakni Jerat Papua, Perkumpulan Mandala Katalika (Manka), Universitas Musamus Merauke, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana, Papua Paradise Center (PPC),
    Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Merauke.

    Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat sistem pangan lokal dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat Papua.

    “Juknis Orang Asli Papua sebagai supplier pangan lokal serta inisiatif pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah-langkah konkret yang berpotensi mengubah tatanan kebijakan pangan daerah secara signifikan.” ujar Agustinus saat bertemu dengan awak Media.

    Agustinus menjelaskan pihaknya menghimpun berbagai masukan, gagasan dan rekomendasi dari pemangku kepentingan dalam menyusun dan memperkuat kebijakan pangan lokal sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

    “Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berada pada sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan,”kata dia.

    Menurutnya, pemerintah provinsi mengapresiasi kepada seluruh mitra pelaksana yang telah menginisiasi dan mendukung terbangunnya sistem pangan lokal yang berbasis pada masyarakat.

    “Provinsi Papua Selatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan nasional seperri kondisi geografis yang didominasi dataran rendah, kawasan rawa dan gambut yang estetik”, tuturnya.

    Posisi rawa pura dan hamparan hutan sagu serta kaya akan keanekaragaman hayati, menempatkan Papua Selatan sebagai salah satu penyangga ekosistem paling penting di Indonesia.

    Ia mengatakan, sistem pangan nasional yang kaya bertumpu pada pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, Ikan dan berbagai hasil hutan lainnya.

    Lanjutnya, bukan hanya kayu yang telah menjadi bahagian penting dari kehidupan dan sosial budaya serta ekonomi selama ini atau turun temurun.

    Menurut dia, sistem pangan lokal ini bukan sekedar warisan budaya tetapi instrumen nyata dalam menjaga tutupan vegetasi, meningkatkan serapan karbon dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

    Ia menyebut, kerangka regulasi nasional dan daerah memberikan landasan afirmatif yang kuat untuk mendorong agenda ini yakni Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2001 junto UU Nomor 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua beserta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2021, UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.

    Selanjutnya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) 2025-2045 serta Rencana Aksi Pembangunan Papua (RAPP) tahun 2025-2029 semuanya membuka ruang luas bagi penguatan hak perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP)

    Termasuk, kata dia, pengakuan masyarakat hukum adat dan pengembangan pangan lokal berbasis kearifan masyarakat adat.

    RPJPM Papua Selatan 2025-2029 pun secara deskriptif menempatkan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, kemandirian pangan dan pengembangan komoditas unggulan masyarakat adat.

    Sehingga masyarakat adat sebagai prioritas utama. Sejalan dengan itu Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mewujudkan kelompok produktif melalui sistem informasi pembangunan Papua Selatan.

    Tapi juga memperkuat pentingnya integrasi data pangan lokal, kawasan adat, dan capaian mitigasi iklim kedalam satu platform perencanaan dan pantauan pembangunan yang terpadu.

  • Pemerintah Siap Bedah Rumah 23.000 unit Untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua

    Pemerintah Pusat menetapkan wilayah Papua sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan program bedah rumah untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut

    Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Papua mencapai 23.000 unit rumah.

    Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bahwa program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

    “Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026,” katanya di Jayapura.

    Di Papua, menurut Tito terdapat 23.000 unit rumah yang tersebar di enam provinsi di Papua yang akan menerima bantuan perbaikan. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya berjumlah 1.600 unit rumah.

    Kebijakan ini selaras dengan langkah pemerintah yang menaikkan alokasi anggaran program bedah rumah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara nasional, target sasaran program ini melonjak dari yang semula 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun ini.

    Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Pembangunan bedah rumah di Papua ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

    “Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material,” katanya.

    Selain fokus pada jumlah unit, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bantuan ini menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, seperti wilayah pedalaman dan pelosok. Tujuannya adalah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada area perkotaan saja.

  • Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi perbankan patriotik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Istana Merdeka. Pemerintah menilai perbankan milik negara memiliki posisi strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan Presiden menghendaki adanya paradigma baru dalam pengelolaan bank-bank milik negara. Menurutnya, keberhasilan Himbara tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

    “Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik,” ujar Muhammad Qodari.

    Qodari menjelaskan bahwa bank-bank pelat merah diharapkan lebih aktif menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Pemerintah menginginkan lembaga perbankan hadir secara langsung di tengah masyarakat dan memahami kebutuhan sektor produktif.

    “Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang,” kata Qodari.

    Presiden juga mendorong Himbara agar tidak hanya menunggu calon nasabah datang ke kantor cabang, melainkan melakukan pendekatan proaktif kepada pelaku usaha di berbagai daerah. Upaya tersebut dinilai dapat mempercepat pertumbuhan usaha produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penguatan fungsi sosial dan ekonomi bank-bank Himbara tetap harus berjalan seiring dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Menurut Qodari, Presiden meminta agar kesehatan industri perbankan tetap menjadi prioritas.

    “Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut kekuatan ekonomi Himbara sangat besar. Berdasarkan kapitalisasi pasar, nilai gabungan bank-bank Himbara mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

    “Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat,” ujar Rosan.

  • Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Alirkan Likuiditas ke Ekonomi Nyata

    Jakarta – Pemerintah terus mendorong sektor perbankan untuk memperkuat fungsi intermediasi melalui penyaluran likuiditas yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri manufaktur, serta sektor strategis nasional.

    Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa likuiditas yang kuat harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. “Likuiditas yang tersedia perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,” katanya.

    Purbaya menambahkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan terus diperkuat agar penyaluran kredit dapat berlangsung secara sehat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ia menilai peningkatan pembiayaan kepada dunia usaha akan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. “Kita ingin sektor keuangan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa industri perbankan nasional memiliki kondisi permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mendukung ekspansi kredit. Menurutnya, OJK akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong fungsi intermediasi agar pembiayaan semakin menjangkau sektor riil. “Perbankan perlu terus meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Mahendra menambahkan bahwa penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi layanan keuangan tetap menjadi prioritas agar penyaluran pembiayaan berlangsung sehat dan tepat sasaran. Ia menilai sinergi antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Dengan sistem keuangan yang sehat, dunia usaha akan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.

    Pemerintah juga terus mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk hilirisasi industri, ketahanan pangan, perumahan rakyat, serta transformasi ekonomi daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global.

    Melalui penguatan fungsi intermediasi perbankan, pemerintah optimistis likuiditas yang tersedia dapat semakin banyak mengalir ke sektor ekonomi nyata. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.