Jakarta – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, memberikan tanggapannya terkait dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2025.

Mahfud menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen politik kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terbukti dari isi pidato, kampanye, dan visi yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia.

“Kalau komitmen dimaknai sebagai pernyataan dan janji, maka komitmen Presiden Prabowo sangat kuat. Hampir setiap hari pidatonya berisi ancaman kepada koruptor dan penegasan bahwa hukum harus ditegakkan,” ujar Mahfud.

Dalam buku yang ditulis oleh Presiden Prabowo tahun 2022 itu sudah ditegaskan bahwa hukum dan keadilan adalah syarat utama keberlanjutan negara. Mahfud pun memuji pemerintahan Presiden Prabowo yang berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.

Namun ia juga memberi masukkan terkait aspek-aspek yang perlu diperbaiki di lapangan. Salah satunya, lanjut Mahfud, ialah bagaimana perkara ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tuntas dan jelas.

Untuk diketahui, pada 24 Desember 2025 lalu, Presiden Prabowo Kembali menegaskan langkahnya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Ia rela berkorban, bahkan siap mati demi rakyat Indonesia demi memberantas korupsi.

Presiden Prabowo menganggap praktik korupsi sebagai ancaman terhadap kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, negara tidak main-main untuk memberantas korupsi.

“Kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama memberantas tindak pidana korupsi. Ia menganggap korupsi sebagai ancaman terhadap kesejahteraan bangsa.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya relah berkorban bahkan sampai mati demi rakyat Indonesia demi memberantas korupsi di tanah air. “Kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” ujar Prabowo.

Diketahui, pada 24 Desember 2025 lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan hasil sitaan uang negara senilai Rp6,6 triliun. Uang tersebut merupakan hasil kerja Satuan Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Bersama Kejagung.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti baiknya kerja sama antara lembaga penegak hukum dan pemerintah, serta komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, mencerminkan bahwa negara tidak pernah main-main dalam hal pemberantasan korupsi.

Atas komitmen tersebut, eks Menkopolhukam, Mahfud MD memuji komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan anti korupsi di Indonesia sepanjang 2025. Hal itu terbukti dari pidato, kampanye, hingga visi yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia.

Dalam buku yang ditulis Presiden Prabowo itu, lanjut Mahfud, turut menegaskan bahwa hukum dan keadilan adalah syarat utama keberlanjutan negara.

“Kalau komitmen dimaknai sebagai pernyataan dan janji, maka komitmen Presiden Prabowo sangat kuat. Hampir setiap hari pidatonya berisi ancaman kepada koruptor dan penegasan bahwa hukum harus ditegakkan,” ungkap Mahfud.

Oleh: Naura Yuninda )*

Pengelolaan aset negara terus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah kompleksitas aset strategis yang tersebar di berbagai sektor, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara atau Danantara memainkan peran penting dalam memastikan kekayaan negara dikelola secara lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. 

Melalui pendekatan profesional dan tata kelola yang diperkuat, Danantara menjadiinstrumen strategis pemerintah dalam mengoptimalkan nilai aset negara agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

Pemerintah memandang efisiensi pengelolaan aset negara bukan sekadar upaya penghematan, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. 

Danantara diposisikan sebagai pengelola aset dan investasi negara yang mampu menjembatani kepentingan fiskal, pembangunan, dan investasi. Peran ini memungkinkan negara untuk tidak hanya menjaga nilai aset, tetapi juga mengembangkannya secara berkelanjutan melalui skema investasi yang terukur dan akuntabel.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya pengelolaan aset negara yang profesional dan berorientasi pada hasil nyata. Dalam pandangannya, kekayaan negara yang besar harus dikelola dengan disiplin tinggi agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Melalui Danantara, pemerintah mendorong pemanfaatan aset negara secara optimal, termasuk dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penekanan pada efisiensi juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya negara memberikan nilai tambah yang jelas bagi perekonomian.

Upaya tersebut berjalan seiring dengan langkah konsolidasi dan penataan pengelolaan aset BUMN. Selama ini, aset-aset negara yang berada di bawah berbagai entitas sering kali belum terkelola secara terkoordinasi. 

Danantara hadir untuk memperkuat integrasi tersebut, sehingga pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih strategis dan terpusat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah meminimalkan pemborosan, memperbaiki struktur portofolio aset, serta meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Dukungan terhadap peran Danantara juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, memandang pengelolaan aset negara melaluiDanantara sebagai peluang untuk meningkatkan kontribusi investasi terhadap penerimaan negara. 

Menurut Edhie, dengan modal dan aset yang dikelola secara profesional, Danantaramemiliki potensi besar untuk menghasilkan laba dan dividen yang berkelanjutan. Pandangan tersebut mencerminkan optimisme bahwa pengelolaan aset negara yang efisien dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah tanpa harus menambah beban anggaran.

Selain aspek keuangan, penguatan tata kelola menjadi fondasi utama dalam strategiDanantara. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menekankan pentingnya pembangunan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia dalam memastikan keberhasilan pengelolaan aset negara. 

Pentingnya pembangunan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia ini, menempatkan profesionalisme, manajemen risiko, dan transparansi sebagai prinsip utama dalam setiap keputusan investasi. Dengan demikian, pengelolaan aset negara tidak hanya bergantung pada besarnya nilai aset, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya.

Dalam praktiknya, Danantara juga berperan sebagai penghubung antara potensi domestik dan peluang investasi global. Pemerintah mendorong sinergi antaraDanantara dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan mitra internasional, untuk memperluas akses pendanaan serta mempercepat alih teknologi. Kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia dalam peta investasi global dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

Efisiensi pengelolaan aset negara yang didorong melalui Danantara turut berdampakpada penguatan BUMN. Melalui penataan struktur organisasi dan portofolio aset, BUMN diharapkan menjadi lebih adaptif terhadap dinamika pasar serta mampu meningkatkan daya saingnya. Pemerintah melihat langkah ini sebagai bagian dari reformasi struktural yang bertujuan menciptakan BUMN yang sehat, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Lebih jauh, pengelolaan aset negara yang efisien memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah. Hasil dari investasi yang dikelola dengan baik dapat dialokasikan kembali untuk membiayai program-program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, efisiensi aset tidak hanya berdampak pada neraca keuangan negara, tetapi juga berkontribusi langsung pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai bagian dari agenda reformasi ekonomi nasional, optimalisasi peran Danantarajuga memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Konsistensi dalam pengelolaan aset negara yang efisien dan terukur menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem ekonomi yang tangguh, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan jangka panjang secara berkelanjutan.

Langkah pemerintah melalui Danantara mencerminkan pendekatan yang visioner dalam mengelola kekayaan negara. Fokus pada efisiensi, tata kelola yang kuat, dan orientasi jangka panjang menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara tidak lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai strategi pembangunan yang integral. 

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, legislatif, dan para profesional di dalamnya, Danantara menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dan memastikan bahwa aset negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Febri Hidayat )*

Upaya pemerintah memperkuat pengelolaan aset negara terus diarahkan pada penciptaan efisiensi yang berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi jangka Panjang. Oleh karena itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kekayaan negara tidak hanya terjaga nilainya, tetapi juga berkembang secara produktif dan terarah.

Pembentukan dan penguatan peran Danantara mencerminkan kehendak pemerintahuntuk mengambil kendali yang lebih besar dalam pengelolaan investasi nasional. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Mohamad Hekal, memandang langkah tersebut sebagai upaya negara untuk bersikap lebih mandiri dalam menarik dan mengelola investasi, tanpa terus bergantung pada arus modal eksternal yang bersifat oportunistik. 

Oleh karena itu, Danantara diharapkan mampu mengonsolidasikan aset dan investasi negara sehingga pemerintah memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Pandangan tersebut menegaskan bahwa efisiensi aset tidak hanya berkaitan dengan penghematan, tetapi juga dengan keberanian negara dalam mengelola potensi ekonominya sendiri.

Hekal juga menekankan pentingnya menjaga peran Badan Usaha Milik Negara sebagai kontributor utama penerimaan negara melalui dividen. Menurutnya, pengelolaan investasi yang lebih efisien akan menghindarkan BUMN dari praktik pelepasan aset akibat tekanan likuiditas jangka pendek. Sebaliknya, aset negara justru dapat diarahkan untuk memperluas portofolio investasi yang produktif dan berkelanjutan. 

Efisiensi yang didorong pemerintah melalui Danantara juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja dan investasi, bukan sebagai langkah kontraksi ekonomi. Hekal menegaskan bahwa efisiensi harus berorientasi pada hasil yang lebih baik, dengan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara menghasilkan dampak maksimal bagi masyarakat. 

Dari sudut pandang ekonomi makro, kehadiran Danantara dinilai memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan perkembangan aset negara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai Danantara dirancang sebagai organisasi mandiri yang menerima mandat khusus untuk mengelola investasi strategis negara. 

Dengan mandat khusus untuk mengelola investasi strategis negara tersebut, aset negara diharapkan dapat berkembang lebih signifikan, terutama melalui investasi di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, manufaktur berteknologi tinggi, dan ketahanan pangan. 

Yusuf melihat bahwa peran Danantara akan semakin relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Ia menilai target investasi pemerintah hingga 2029, meskipun ambisius, tetap realistis jika melihat tren realisasi investasi dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan capaian positif. 

Konsistensi pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mempercayakan pengelolaan aset dan investasi kepadaDanantara sebagai institusi yang terkoordinasi dan profesional. Dengan demikian, efisiensi pengelolaan aset negara tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi pencapaian target pembangunan nasional.

Selain itu, Danantara diharapkan mampu memperluas sebaran investasi ke daerah-daerah yang selama ini kurang diminati investor. Yusuf menilai masih terdapat keraguan investor untuk menanamkan modal di wilayah tertentu akibat berbagai kendala struktural. 

Kehadiran Danantara diharapkan dapat mengurangi persepsi risiko tersebut melalui pengelolaan investasi yang lebih terjamin dan terarah. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Pandangan akademis juga memperkuat posisi Danantara sebagai instrumen efisiensijangka panjang. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Firmansyah, menilai kontribusi utama Danantara tidak terletak pada ekspansi tenaga kerja atau peningkatan belanja jangka pendek. 

Menurut Firman, potensi terbesar justru berasal dari peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi melalui investasi jangka panjang yang terfokus. Danantara dipandangsebagai platform investasi strategis yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Firmansyah menjelaskan bahwa investasi produktif jangka panjang menjadi mekanisme utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran dana ke sektor infrastruktur, industri pengolahan, energi, dan pangan dinilai memiliki efek penggandayang signifikan. 

Penguatan industri pengolahan, khususnya, diyakini mampu meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, investasi pada teknologi dan logistik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan produktivitas ekonomi.

Selain investasi, restrukturisasi dan peningkatan disiplin BUMN menjadi mekanisme lain yang dinilai krusial. Firmansyah melihat bahwa pengelolaan aset melalui Danantaradapat mendorong perbaikan tata kelola BUMN sekaligus mengurangi proyek-proyek dengan tingkat pengembalian rendah. 

Dengan pengelolaan yang lebih selektif dan bankable, aset negara dapat diarahkan ke kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya dicapai melalui pengurangan biaya, tetapi juga melalui peningkatan kualitas keputusan investasi.

Dalam jangka pendek, kontribusi Danantara terhadap ekonomi riil diperkirakan masih terbatas karena fokus pada penyiapan proyek dan fondasi investasi. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, peningkatan investasi, akumulasi modal, dan kenaikan produktivitas diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pandangan ini memperkuat keyakinan bahwa kebijakan pemerintahmelalui Danantara merupakan investasi strategis untuk masa depan.

Secara keseluruhan, dorongan pemerintah melalui Danantara untuk meningkatkanefisiensi pengelolaan aset negara mencerminkan pendekatan kebijakan yang terukur dan visioner. Dengan dukungan legislatif, analisis ekonomi yang kuat, serta orientasijangka panjang, Danantara menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan bahwa kekayaan negara dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Kebijakan fiskal, moneter, dan peran Danantara dinilai menjadi trisula utama perekonomian Indonesia dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat pada 2026.

Dalam proyeksi terbarunya, Danantara melihat kebijakan fiskal sebagai instrumen dengan dampak paling nyata karena diarahkan lebih pro-growth serta fokus pada penghapusan hambatan administratif guna mempercepat pencairan anggaran negara.

Dari sisi moneter, Danantara memproyeksikan dampak kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan pada 2025 akan lebih terasa pada tahun berikutnya. “Pemotongan sebelumnya—sebanyak 125 bps pada tahun 2025—seharusnya mulai berdampak pada ekspansi kredit selama beberapa kuartal mendatang,” tulis tim ekonom dan riset Danantara dalam laporan tertulisnya.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa permintaan pinjaman modal kerja diperkirakan pulih seiring meningkatnya aktivitas bisnis dan menurunnya biaya operasional.

Peran Danantara sebagai katalis domestik turut dipandang penting, baik melalui penyaluran modal awal oleh Danantara Investment Management (DIM) maupun optimalisasi bisnis BUMN oleh Danantara Asset Management (DAM). Langkah ini dinilai membuka ruang bagi investasi yang lebih berkelanjutan ke depan.

Pihak Danantara menegaskan bahwa permintaan pinjaman investasi tetap kuat meskipun terjadi fluktuasi di sektor lain, karena model yang dipimpin investasi merupakan jalan teraman bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai transformasi belanja negara perlu diarahkan ke program berdampak tinggi seperti Danantara dan MBG.

Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, menyatakan jika belanja negara perlu diarahkan pada program yang memiliki leverage effect yang tinggi.

“Transformasi belanja negara perlu diarahkan kepada program yang dengan leverage effect yang tinggi seperti Danantara dan MBG agar belanja fiskal tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bisa menghasilkan dampak ekonomi sosial yang terukur.” tutup Eka.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar FEB Undip, Firmansyah, yang menilai kekuatan utama Danantara terletak pada investasi jangka panjang.

“Potensi terbesar Danantara itu bukan dari menambah tenaga kerja atau belanja sesaat, tetapi dari peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi,” ujarnya.

Ia menegaskan Danantara dirancang sebagai platform investasi strategis yang mengarahkan dana ke sektor infrastruktur, industri pengolahan, energi, dan pangan guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. ***

[edRW]

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendorong pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy sebagai solusi strategis atas kondisi darurat sampah nasional.

Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah per tahun, namun baru sekitar 40 persen yang berhasil didaur ulang, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai keterlibatan Danantara dalam program waste-to-energy merupakan langkah tepat karena mengacu pada praktik terbaik yang telah diterapkan di sejumlah negara Asia.

Ia menjelaskan bahwa program serupa sebenarnya telah berjalan lebih dari satu dekade di beberapa daerah seperti Surabaya dan Solo, tetapi belum berkembang optimal.

“Sebelumnya, program waste to energy sudah berjalan 12 tahun dengan wilayah proyek di Surabaya dan Solo, namun sulit berkembang karena dua faktor yaitu prosesnya rumit serta nilai keekonomian yang sulit,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, pendekatan Danantara justru membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperbaiki aspek keekonomian proyek.

Eddy menilai peran ganda Danantara sebagai penyeleksi mitra sekaligus investor menjadi pembeda utama.

“Investor berarti BPI Danantara punya dana untuk mengelola proyek sampah jadi energi dan dihitung punya keuntungan sebab hasilnya kembali lagi ke negara, jadi punya modal jangka panjang. Dengan begitu secara permodalan tidak masalah,” ucapnya.

Ia juga menyoroti skema harga listrik sebesar 20 sen per kWh yang dinilai mampu membuat proyek waste-to-energy lebih layak tanpa membebani APBN.

Dukungan terhadap pengembangan waste-to-energy juga datang dari PT PLN (Persero) yang menyatakan kesiapan menjadi offtaker listrik dari proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah berkomitmen membangun PLTSa melalui Danantara.

“Melalui Danantara, Indonesia sudah berkomitmen membangun PLTSa, di mana tujuh proyek direncanakan dibangun pada 2026,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan PLTSa penting untuk mendukung sektor pariwisata dan sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto agar pada 2029 sebanyak 33 PLTSa telah terbangun di berbagai provinsi.

Sementara itu, Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menegaskan bahwa proyek waste-to-energy merupakan peluang besar untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus menyediakan energi bersih.

“Indonesia punya peluang menjaga kehidupan melalui waste to energy. Namun, tidak ada yang bisa melakukannya sendiri,” ujarnya. ****

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak akhir tahun lalu, memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat setempat. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi hampir serentak telah mengakibatkan ribuan rumah rusak, menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dan menelan korban jiwa. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga awal Januari 2026, sebanyak 1.178 jiwa menjadi korban bencana ini. Lebih dari 170 ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, mulai dari rusak ringan hingga berat.

Menanggapi krisis besar ini, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera segera menyusun berbagai langkah cepat untuk pemulihan. Salah satu langkah terpenting adalah pemberian kompensasi rumah bagi korban bencana. Melalui inisiatif ini, pemerintah ingin memastikan bahwa warga yang terdampak bisa segera memulai kembali kehidupan mereka setelah kehilangan rumah dan mata pencaharian.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Bencana, menegaskan bahwa kompensasi rumah merupakan salah satu simbol dari percepatan pemulihan pascabencana. Menurutnya, mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat adalah indikator penting bahwa situasi telah kembali mendekati normal. Hal ini merupakan langkah signifikan agar para korban bencana bisa segera menata kembali hidup mereka tanpa terbelenggu oleh kondisi pengungsian yang rawan dengan berbagai masalah sosial dan kesehatan.

Rencana pemerintah untuk memberikan kompensasi rumah ini sangat relevan dengan data yang dilaporkan BNPB, yang menunjukkan 76.588 rumah rusak ringan, 45.106 rusak sedang, dan 53.432 rusak berat. Dengan demikian, skema kompensasi yang dipersiapkan pemerintah menyasar seluruh korban rumah rusak di ketiga provinsi tersebut. Kategori kompensasi rumah yang dirancang mencakup tiga tingkatan berdasarkan kerusakan, yaitu: Rp15 juta untuk rumah yang rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah yang rusak berat.

Proses penyaluran dana kompensasi akan dilakukan setelah data korban terverifikasi dan tervalidasi oleh pemerintah daerah setempat. Validasi ini melibatkan pemerintah kabupaten, yang akan mengeluarkan surat keputusan (SK) dan ditandatangani oleh pihak berwenang seperti bupati, kapolres, dan kajari. Setelah data korban divalidasi, bantuan finansial akan segera disalurkan melalui BNPB. Dana sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta untuk rumah rusak ringan dan sedang akan diberikan langsung kepada kepala keluarga penerima. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban korban dalam memulai kembali kehidupan mereka.

Untuk rumah yang rusak berat, pemerintah telah mempersiapkan dua opsi penting. Pertama, pemerintah akan menyediakan fasilitas hunian sementara (huntara) yang dapat ditempati oleh warga sambil menunggu pembangunan rumah permanen. Kedua, bagi mereka yang memilih untuk tidak tinggal di huntara, pemerintah akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk menyewa tempat tinggal sementara. Skema ini bertujuan untuk segera mengurangi jumlah pengungsi di tenda-tenda darurat dan memberikan warga pilihan untuk tinggal di tempat yang lebih layak.

Kebutuhan mendesak untuk segera mengurangi pengungsi di tenda darurat memang sangat penting. Sebab, kondisi pengungsian yang bertumpuk dapat memunculkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Beban biaya hidup yang tinggi, kerawanan terhadap penyebaran penyakit, dan gangguan psikologis yang dialami oleh para pengungsi menjadi alasan utama mengapa pemerintah harus bergerak cepat dalam hal pemulihan.

Selain kompensasi rumah, pemerintah juga menyiapkan serangkaian bantuan sosial untuk meringankan beban korban. Bantuan tunjangan makan senilai Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan diberikan untuk mereka yang masih tinggal di huntara atau rumah sementara. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah juga menyediakan bantuan modal usaha untuk korban yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya tentang pemulihan fisik rumah, tetapi juga tentang memastikan bahwa masyarakat dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad juga menyampaikan target ambisius pemerintah dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk memulihkan semua daerah terdampak bencana sebelum Ramadhan 2026. Satgas yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini berkomitmen untuk memastikan seluruh roda pemerintahan di daerah terdampak bencana berjalan normal sebelum bulan puasa.

Dengan adanya skema bantuan yang menyeluruh dan rencana pemulihan yang matang, pemerintah bertekad untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh bencana ini. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan terus dipantau agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Langkah pemerintah untuk menyiapkan kompensasi rumah bagi korban banjir dan longsor di Sumatera merupakan tindakan sigap dan penuh perhatian terhadap nasib warganya. Dengan pemberian bantuan yang tepat sasaran, serta skema perbaikan rumah yang terstruktur dengan baik, diharapkan masyarakat dapat kembali menata kehidupan mereka dan memulai fase pemulihan dengan lebih cepat.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi 

Pemulihan ekonomi pascabencana banjir di wilayah Sumatra menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Setelah fase tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar dilalui, pemerintah mengarahkan kebijakan pada penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi pemulihan jangka menengah dan panjang. Pendekatan ini menempatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja lokal sebagai aktor utama kebangkitan ekonomi di daerah terdampak, sekaligus memastikan pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh keberlanjutan mata pencaharian warga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana harus berjalan seiring dengan upaya rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial. Pemerintah, menurutnya, tidak ingin masyarakat hanya kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi justru mampu bangkit lebih kuat dan mandiri. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa negara hadir untuk memastikan pelaku UMKM, pedagang kecil, dan pekerja lokal tidak kehilangan masa depan akibat bencana alam. Orientasi kebijakan ini menjadi penanda bahwa pemulihan ekonomi diposisikan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional.

Presiden Prabowo memandang UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang harus diprioritaskan dalam fase pemulihan. Di wilayah Sumatra, UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai penggerak distribusi kebutuhan pokok dan jasa sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan pemulihan aktivitas usaha melalui berbagai instrumen, mulai dari pendampingan, kemudahan akses pembiayaan, hingga pemulihan sarana usaha yang terdampak banjir. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kontraksi ekonomi berkepanjangan di daerah bencana.

Selain UMKM, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pekerja lokal yang terdampaklangsung oleh terhentinya aktivitas ekonomi. Presiden Prabowo menekankan pentingnya membuka kembali lapangan kerja melalui program padat karya, rehabilitasi infrastruktur, serta proyek pemulihan berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat agar roda perekonomian lokal kembali berputar. Dengan melibatkan tenaga kerja setempat, pemerintah ingin memastikan manfaat pemulihan dirasakan langsung oleh warga terdampak.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatra juga dipandang sebagai momentum memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bencana tidak boleh menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi sosial. Sebaliknya, proses pemulihan harus menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Stabilitas sosial dan ekonomi dinilai sebagai prasyarat utama agar pembangunan dapat kembali berjalan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah melalui lembaga kebencanaan dan kementerian terkait memastikan bahwa fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan berjalan terukur. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan fisik dampak banjir, tetapi juga pada pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. BNPB, menurutnya, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pemulihan ekonomi menjangkau kelompok yang paling terdampak, termasuk pelaku usaha kecil dan pekerja informal.

Abdul Muhari menegaskan bahwa pemetaan dampak bencana menjadi dasar dalam menyusun strategi pemulihan ekonomi. Data kerusakan dan kerugian akibat banjir digunakan untuk menentukan prioritas bantuan, sehingga intervensi pemerintah dapat tepat sasaran. Dalam konteks Sumatra, banyak wilayah terdampak banjir memiliki karakter ekonomi berbasis UMKM dan sektor informal. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi diarahkan agar mampu menghidupkan kembali aktivitas produksi dan distribusi di tingkat lokal.

BNPB juga menilai bahwa pemulihan ekonomi yang efektif membutuhkan sinergi lintas sektor. Abdul Muhari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga teknis untuk memastikan program pemulihan berjalan selaras. Dalam praktiknya, pemulihan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang menjadi penopang aktivitas usaha masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi fisik dan pemulihan ekonomi dirancang berjalan paralel.

Lebih lanjut, Abdul Muhari menjelaskan bahwa dukungan terhadap UMKM pascabencana tidak hanya berbentuk bantuan langsung, tetapi juga pendampingan agar usaha dapat kembali beroperasi secara berkelanjutan. Pemerintah mendorong agar pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan kondisi pascabencana, termasuk dalam hal manajemen usaha dan akses pasar. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan UMKM terhadap risiko bencana di masa depan, sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.

Pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatra juga mencerminkan pendekatan pemerintah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan tidak diukur semata dari selesainya pembangunan infrastruktur, tetapi dari pulihnya aktivitas ekonomi warga. Dengan memastikan UMKM dan pekerja lokal kembali produktif, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan fokus pada UMKM dan pekerja lokal, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak meninggalkan siapa pun. Sinergi antara kebijakan nasional yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo dan langkah teknis yang dijalankan oleh BNPB melalui Abdul Muhari mencerminkan pendekatan komprehensif dalam menangani dampak banjir di Sumatra. Melalui strategi ini, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tantangan di masa mendatang.

*) Pengamat Isu Strategis

JAKARTA – Penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra terus berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BUMN, serta sektor swasta menunjukkan sinergi kuat dalam memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mendorong pemulihan ekonomi pascabencana. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada awal tahun 2026.

Banjir yang melanda beberapa daerah di Aceh dan Sumatra Utara tidak hanya berdampak pada hunian dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mempercepat distribusi logistik berupa pangan, air bersih, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan darurat lainnya. Distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara agar bantuan dapat menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi awal bagi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan bahwa pihaknya memperkuat koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

“Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian industri hulu migas terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasinya yang terdampak bencana,” ujar Djoko.

Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait terus dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dukungan sektor swasta juga datang dari industri logistik nasional. Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto, menyampaikan bahwa perusahaannya telah menyalurkan lebih dari 10 ton bantuan logistik ke wilayah terdampak banjir di Sumatra.

“Kami berharap bantuan yang kami salurkan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, serta membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,” kata Kenny.

Ia menegaskan bahwa Lion Parcel berkomitmen untuk terus mendukung upaya kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain logistik fisik, dukungan juga diberikan dalam bentuk layanan komunikasi dan bantuan berbasis CSR. General Manager Consumer Business Region Sumbagut Telkomsel, Agung E. Setyobudi, mengatakan bahwa Telkomsel menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Utara.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga konektivitas komunikasi agar masyarakat tetap dapat berkoordinasi dan mengakses informasi penting selama masa pemulihan.

Seiring berjalannya distribusi bantuan, pemerintah juga mulai mengakselerasi langkah pemulihan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan sektor informal yang terdampak. Berbagai stimulus dan pendampingan disiapkan agar aktivitas ekonomi lokal dapat kembali berjalan secara bertahap. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada keberlanjutan pemulihan jangka menengah dan panjang.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, penanganan banjir di Sumatra menunjukkan arah yang positif. Pemerintah terus membuktikan komitmennya untuk melindungi rakyat, mempercepat pemulihan, serta memastikan bahwa setiap warga terdampak mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak demi bangkit bersama menuju kondisi yang lebih baik.***

Oleh: Wahyu Gunawan )*

Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus memastikanpertumbuhan nasional benar-benar dirasakan hingga akar rumput, pemerintah mengambillangkah strategis dengan mengarahkan Dana Desa tahun 2026 untuk menopang pengembanganKoperasi Desa Merah Putih, sebuah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diyakini mampu menjadi mesin baru kesejahteraan rakyat di wilayah perdesaan.

Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan bahwaarah kebijakan Dana Desa 2026 tidak lagi bersifat umum dan tersebar tanpa fokus, melainkandipusatkan pada penguatan kelembagaan ekonomi rakyat yang konkret dan terukur. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan bahwa salah satu fokusutama penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2026 adalah mendukung implementasi dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih yang telah menjadi tulang punggung kebijakan ekonomidesa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Yandri Susanto, kebijakan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan telah diikat secarahukum melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk OperasionalAtas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang ditetapkan pada 29 Desember 2025, sehingga seluruh desa di Indonesia memiliki rujukan yang jelas dan wajib untuk dilaksanakan.

Dalam rapat koordinasi terbatas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Yandri Susanto menekankan bahwa tidak adaruang bagi perangkat desa maupun masyarakat desa untuk bersikap setengah hati apalagimenolak program tersebut. 

Ia menilai Kopdes Merah Putih adalah instrumen penting yang dirancang secara serius oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat taraf hidup rakyat desa melaluisistem ekonomi gotong royong yang modern, transparan, dan berdaya saing. Tanpa dukunganpenuh dari seluruh pihak, mulai dari aparat desa hingga warga, tujuan besar menyejahterakanmasyarakat dari desa akan sulit dicapai dan berisiko terhambat oleh ego sektoral maupunresistensi lokal yang tidak berdasar.

Nada optimistis juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menteri KoordinatorBidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukanpemutakhiran data terkait perkembangan pembangunan Kopdes Merah Putih di seluruhIndonesia. Dari hasil pendataan terbaru, tercatat sekitar 40.000 Kopdes Merah Putih telah siapuntuk memasuki tahap pembangunan fisik, sementara 26.000 lainnya sudah berada dalam proses pembangunan di berbagai daerah. 

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih menjadiprioritas agar koperasi ini tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi benar-benar bisa segeraberoperasi dan melayani kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menugaskan Agrinas Pangan bekerja sama dengan TNI di daerah sebagai pelaksanapembangunan, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan negara dalam mengawal program ini hingga tingkat paling bawah.

Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM juga bergerak agresif. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu gerai fisikKoperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai infrastruktur utama penggerak ekonomilokal. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, lebih dari 44 ribu titik lahan telah teridentifikasisebagai lokasi potensial pembangunan gerai, dan hingga saat ini lebih dari 13 ribu titik telahberhasil dibangun. 

Ferry Juliantono menegaskan bahwa percepatan ini akan terus digenjot dengan melibatkan lintaskementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agraria, Badan Pengaturan BUMN, sertaKementerian Dalam Negeri, agar seluruh aspek perizinan, pembiayaan, dan tata kelola dapatdiselaraskan dalam waktu singkat.

Data yang tersaji dalam sistem informasi command center Kemenkop memperlihatkan skalabesar dari gerakan ini. Tercatat lebih dari 83 ribu Kopdes Merah Putih telah berbadan hukum, dengan jumlah anggota mencapai 1,65 juta orang dan pengurus sekitar 690 ribu orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa koperasi desa bukan lagi proyek kecil, melainkan sebuah gerakannasional yang melibatkan jutaan warga desa dalam satu jaringan ekonomi yang terkoordinasi. 

Ferry Juliantono pun menyatakan keyakinannya bahwa sebanyak 26 ribu titik gerai fisik KopdesMerah Putih akan berhasil terbangun paling lambat April 2026, seiring dengan intensifnyapelatihan sumber daya manusia dan penyempurnaan sistem digitalisasi koperasi yang terusdilakukan oleh Kemenkop.

Lebih jauh, pemerintah tidak hanya membangun gedung dan struktur organisasi, tetapi juga menyiapkan ekosistem usaha yang modern. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Kopdes Merah Putih diarahkan untuk berperan dalam memperkuat swasembada pangan denganmengembangkan usaha dari hulu hingga hilir, memanfaatkan hub Kopdes dan Kopkel Merah Putih sebagai pusat distribusi, serta menerapkan teknologi berbasis IoT agar operasional koperasilebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, nilai tambah diharapkantidak lagi bocor ke pihak perantara, melainkan kembali kepada petani, koperasi, dan masyarakatdesa sebagai pelaku utama.

Kebijakan mengarahkan Dana Desa 2026 untuk penguatan Kopdes Merah Putih pada akhirnyadapat dibaca sebagai upaya konsolidasi besar-besaran ekonomi desa. Negara tidak lagi sekadarmenyalurkan dana, tetapi juga memastikan dana tersebut bekerja melalui lembaga yang mampumemutar roda ekonomi secara berkelanjutan. 

Dengan segala instrumen kebijakan, data, dan infrastruktur yang telah disiapkan, arah baru Dana Desa 2026 untuk memperkuat Kopdes Merah Putih seharusnya menjadi momentum bagi seluruhperangkat desa dan masyarakat untuk bersatu memanfaatkan peluang ini, karena hanya denganpartisipasi aktif dan pengawasan bersama, koperasi desa dapat menjadi lokomotif ekonomi yang adil, mandiri, dan berkelanjutan bagi Indonesia dari desa.

)* Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

[edRW]