Oleh: Yasir Gema Wirawan)*

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi Masyarakat melalui program MBG, khususnya bagi 55,1 juta penerima manfaat setiap harinya. Angka ini merupakan lonjakan signifikan dari target awal yang hanya sebesar 6 juta orang. 

Meningkatnya cakupan penerima manfaat MBG ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa distribusi makanan yang diberikan tidak hanya cukup, tetapi juga aman, bergizi, dan higienis. Dalam hal ini, sertifikasi higiene menjadi jaminan penting untuk menjamin kualitas pangan yang diterima oleh masyarakat.

Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Oktavianus, menegaskan bahwa pengawasan menjadi salah satu peran utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam pelaksanaan program MBG. Kemenkes bekerjasama dengan dinas kesehatan daerah untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan yang ketat. 

Salah satu instrumen penting dalam pengawasan ini adalah sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi penanda bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi syarat untuk memproduksi makanan yang aman dikonsumsi.

Hingga saat ini, 4.535 SPPG telah berhasil lulus sertifikasi, sebuah pencapaian yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan awal pelaksanaan program yang hanya dimulai dengan 38 dapur yang bersertifikat. Peningkatan jumlah SPPG yang terverifikasi ini mencerminkan upaya keras pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat terjaga dengan baik.

Setiap dapur yang ingin memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus melalui serangkaian pemeriksaan yang mencakup uji laboratorium dan penilaian menyeluruh terhadap kebersihan dapur, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan yang diterapkan. Proses ini memakan waktu lebih dari satu minggu untuk memastikan bahwa dapur memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menekankan bahwa dengan lonjakan penerima manfaat yang kini mencapai 55,1 juta orang, standar keamanan pangan tidak boleh dibiarkan longgar. Oleh karena itu, sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan besar, yakni “zero accident” atau tidak ada insiden keracunan pangan.

Dalam situasi terkini, upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan melalui sertifikasi higienis ini sangat relevan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Seiring dengan target penerima manfaat yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 82,9 juta orang pada 2026, pemerintah semakin memperkuat dan menambah ketat pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG. Setiap dapur yang tidak memenuhi standar diharuskan melakukan perbaikan dan akan dikenakan sanksi, bahkan bisa ditutup jika tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

Program MBG memang bukan hanya soal memastikan masyarakat menerima makanan gratis. Program ini juga merupakan upaya yang strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk mendukung keberlanjutan program MBG sepanjang 2026. Dana ini akan memastikan program dapat terus berlanjut, dengan alokasi yang terukur dan tepat sasaran.

Dengan anggaran sebesar itu, selain memastikan penerima manfaat yang semakin banyak, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Pembayaran operasional kepada SPPG dilakukan di awal, memberikan jaminan arus kas yang stabil bagi pelaksana program, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, menurut Airlangga, program MBG diprediksi dapat menyerap hingga tiga juta tenaga kerja dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 7 persen, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, tak hanya dalam hal pendanaan dan penguatan ekonomi, pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan pangan juga tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan ketat yang dilakukan Kemenkes dan BGN telah membawa hasil yang positif. Insiden keracunan pangan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian utama, kini menunjukkan penurunan yang signifikan. 

Bahkan, pada bulan Desember 2025, tercatat hanya ada 12 kejadian keracunan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode awal pelaksanaan program MBG. Tren insiden keracunan yang menurun ini merupakan indikasi bahwa sistem pengawasan dan perbaikan yang terus dilakukan telah membuahkan hasil yang baik.

Sertifikasi higiene, dalam hal ini, menjadi pengawal utama bagi keberhasilan program MBG. Dengan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, dapur SPPG dapat dipastikan memenuhi standar yang sangat ketat, sehingga masyarakat yang menerima manfaat program ini dapat merasa aman dan yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi tidak hanya bergizi, tetapi juga aman bagi kesehatan mereka. Terlebih lagi, dengan dukungan anggaran yang besar dan pengawasan yang ketat, program MBG ini akan terus diperkuat seiring dengan meningkatnya cakupan dan penerima manfaat di masa depan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Pangan

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan aspek higienitas dapur sebagai fondasi utama keberlanjutan program. Sertifikasi higienis dapur MBG dipandang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan keamanan pangan, menjaga kesehatan penerima manfaat, serta membangun kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, pemerintah memastikan bahwa setiap dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan harus memenuhi standar kebersihan yang ketat, mulai dari pengolahan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang menyampaikan bahwa kualitas gizi dan keamanan pangan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam Program MBG. Menurutnya, makanan bergizi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila proses penyajiannya mengabaikan prinsip higienitas. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional mendorong penerapan sertifikasi dapur secara konsisten sebagai bentuk perlindungan terhadap penerima manfaat, sekaligus sebagai upaya menjaga kredibilitas program di mata masyarakat. Dadan Hindayana menilai bahwa kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat penting, sehingga setiap potensi risiko harus dikelola sejak awal melalui standar yang terukur dan dapat diawasi.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi higienis dapur MBG dilakukan melalui sinergi lintas sektor, khususnya dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah. Peran Dinkes menjadi krusial karena memiliki kewenangan teknis dalam penilaian sanitasi pangan, pengawasan dapur, serta edukasi bagi pengelola dan tenaga masak. Pemerintah daerah juga dilibatkan secara aktif untuk memastikan bahwa standar nasional dapat diterapkan secara adaptif sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, tanpa mengurangi prinsip dasar keamanan pangan.

Dukungan pemerintah daerah tidak hanya tercermin dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola dapur. Melalui pendampingan teknis, pelatihan kebersihan, dan penyesuaian sarana prasarana, dapur MBG diarahkan agar mampu memenuhi standar higienis secara berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih agar sertifikasi tidak dipahami sebagai beban, melainkan sebagai proses pembelajaran dan peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pelaksana di tingkat lokal.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa keamanan pangan merupakan bagian integral dari upaya preventif kesehatan masyarakat. Ia berpandangan bahwa Program MBG memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan generasi penerus, sehingga pengawasan higienitas dapur harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan Dinas Kesehatan daerah dalam sertifikasi dapur MBG merupakan langkah tepat untuk memastikan bahwa standar kesehatan diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Budi Gunadi Sadikin juga menilai bahwa penguatan standar higienitas akan mencegah munculnya isu kesehatan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, pemerintah memandang sertifikasi higienis sebagai bagian dari tata kelola program yang akuntabel. Setiap dapur yang terlibat dalam MBGdiharapkan memiliki rekam jejak kepatuhan terhadap standar sanitasi, termasuk pengelolaan limbah, kebersihan peralatan, serta kesehatan tenaga pengolah makanan. Dengan sistem yang tertata, pengawasan dapat dilakukan secara berkala dan transparan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya sebagai penyelenggara program, tetapi juga sebagai penjamin kualitas layanan publik.

Kepercayaan publik menjadi isu sentral dalam pelaksanaan Program MBG yang menjangkau jutaan penerima manfaat. Pemerintah menyadari bahwa perhatian masyarakat terhadap kualitas makanan yang disediakan sangat tinggi, terutama menyangkut aspek kebersihan dan keamanan. Oleh karena itu, sertifikasi higienis dapur diposisikan sebagai alat komunikasi kebijakan yang menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat. Ketika standar diterapkan secara konsisten dan diawasi dengan baik, kepercayaan publik dapat terjaga dan bahkan diperkuat.

Sinergi antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan daerah, dan pemerintah daerah mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan program nasional. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari perumusan kebijakan, pengawasan teknis, hingga implementasi di lapangan. Pemerintah menilai bahwa kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa sertifikasi higienis dapur MBG tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain aspek teknis, pemerintah juga mendorong peningkatan kesadaran pengelola dapur mengenai pentingnya higienitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Dengan pemahaman tersebut, pengelola dapur diharapkan memiliki komitmen internal untuk menjaga standar kebersihan, bukan semata-mata karena kewajiban administratif. Pemerintah melihat bahwa perubahan perilaku ini akan memperkuat keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, komitmen terhadap sertifikasi higienis dapur MBG mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola program berbasis kepentingan publik. Dengan dukungan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah, standar higienitas tidak hanya menjadi persyaratan teknis, tetapi juga simbol tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan yang terukur, kolaboratif, dan transparan, pemerintah optimistis Program MBG dapat terus berjalan dengan dukungan publik yang kuat dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, terutama para lansia terlantar. Pemberian porsi nutrisi khusus bagi lansia dinilai dapat membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka di usia senja.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, program MBG akan menyasar lansia terlantar berusia di atas 75 tahun. Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 100.000 lansia yang masuk kategori penerima manfaat. Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring pemutakhiran data oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Untuk lansia terlantar usia di atas 75 tahun ada lebih dari 100 ribu. Memang belum banyak dan masih kami proses,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, program ini telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Selain bantuan makanan bergizi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan melalui para care giver atau pengasuh.

“Sudah disetujui Presiden. Jadi selain mengantarkan makanan bergizi, para pengasuh juga akan memberikan perawatan dan pendampingan, karena rata-rata lansia ini hidup sendiri,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, pendekatan layanan ini merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih holistik. Pemenuhan gizi dianggap tidak cukup hanya dengan memberikan kalori, tetapi harus memastikan lansia menerima nutrisi lengkap sesuai kebutuhan kesehatannya.

“Ini adalah langkah penting menuju peningkatan kualitas hidup kelompok rentan di Indonesia,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan turut memperkuat peran keluarga sebagai pendamping utama lansia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI, dr Imran Pambudi, MPHM, menjelaskan bahwa mayoritas pendamping lansia di Indonesia masih berasal dari anggota keluarga.

“Lebih dari 80 persen caregiver lansia di Indonesia adalah keluarga. Berbeda dengan di Amerika dan Eropa,” kata Imran.

Oleh karena itu, Kemenkes mendorong edukasi kesehatan lansia tidak hanya untuk pendamping profesional, tetapi terutama bagi keluarga yang merawat lansia di rumah. Menurut Imran, budaya Asia yang menempatkan keluarga sebagai pusat dukungan membuat peran ini sangat penting.

“Kita perlu sosialisasi karena sebagian besar mereka mengurus lansia. Meski nursing home di sini bagus, budaya kita tidak seperti itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, keluarga di banyak negara Asia, termasuk Indonesia dan China, cenderung enggan menitipkan orang tua di tempat perawatan.

“Keluarga memiliki peran sentral baik secara fisik, emosional, maupun sosial,” ucapnya.

Pemerintah berharap porsi nutrisi MBG yang dipadukan dengan pendampingan keluarga dan care giver dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi lansia. Dengan dukungan ini, kualitas hidup para lansia diharapkan meningkat secara signifikan.

Jakarta – Pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang pada akhir 2026 sebagai bagian dari penguatan perlindungan pangan nasional. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menempatkan kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan sosial pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya bahwa target tersebut dapat tercapai, mengingat capaian MBG hingga awal 2026 telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat. Hal itu disampaikan Presiden saat peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur. Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola program berskala besar secara efektif.

“Insya Allah, saya percaya dan yakin, akhir Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat. Negara lain seperti Brasil mencapai 41 juta dalam 11 tahun, sementara Indonesia sudah 58 juta dalam satu tahun,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menyoroti dampak global dari program tersebut. Menurutnya, sejumlah negara dan organisasi internasional kini menjadikan Indonesia sebagai studi kasus dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

“Kita memberi makan 58 juta orang setiap hari, termasuk ibu hamil dan lansia yang makanannya diantar langsung ke rumah. Ini capaian yang sebelumnya dianggap tidak mungkin,” kata Presiden.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos telah menyiapkan MBG khusus bagi lansia terlantar berusia di atas 75 tahun serta penyandang disabilitas. Program ini diperkirakan menjangkau lebih dari 100 ribu lansia dan sekitar 36 ribu penyandang disabilitas pada tahap awal.

“MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas sudah disetujui Presiden. Selain makanan bergizi, kami juga menyiapkan care giver atau pengasuh yang akan memberikan perawatan, karena sebagian besar lansia tersebut hidup sendiri,” ucap Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, layanan MBG untuk lansia dan disabilitas merupakan transformasi dari program permakanan yang telah ada sebelumnya. Namun, pendekatan saat ini diperkuat dengan standar pelayanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Ini bentuk transformasi layanan sosial agar lebih bermartabat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan terkait pengembangan MBG, termasuk perluasan sasaran bagi kelompok rentan lainnya.

“Pemerintah selalu membuka diri terhadap usulan dan catatan dari masyarakat agar tidak ada kelompok yang terlewat dalam program-program perlindungan sosial,” tuturnya.

Dengan target ambisius dan dukungan lintas kementerian, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, serta mendorong keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh: Lilis Anggina Sari*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalammembangun kesejahteraan sosial yang inklusif melaluipenyiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilengkapi dengan pendampingan bagi lansia. Kebijakanini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara utuhdalam menjawab tantangan peningkatan kualitas hidupwarga lanjut usia, khususnya mereka yang berada dalamkondisi rentan. Di tengah meningkatnya jumlah penduduklansia, langkah pemerintah ini menunjukkan keberpihakanyang jelas terhadap kelompok usia lanjut sebagai bagianpenting dari pembangunan nasional yang berkeadilan.

Program MBG bagi lansia bukan sekadar perluasansasaran bantuan pangan, melainkan sebuah transformasikebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatankualitas hidup secara menyeluruh. Pemerintah memahamibahwa persoalan lansia tidak hanya berkaitan denganpemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga menyangkutaspek kesehatan, perawatan, dan keberlanjutan hidupsehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran pendamping ataucaregiver dalam skema baru MBG menjadi terobosanpenting yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagaifondasi kebijakan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MBG bagi lansia terlantar berusia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas telah memperoleh persetujuanPresiden Prabowo Subianto dan ditargetkan menjangkaulebih dari 100 ribu penerima manfaat. Dukungan penuhdari Presiden menunjukkan bahwa program ini merupakanprioritas nasional yang dirancang secara serius dan berjangka panjang. Dengan jaminan makanan bergizi dua kali sehari, pemerintah berupaya memastikan bahwalansia tetap mendapatkan asupan nutrisi yang memadaiuntuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan di usialanjut.

Pendekatan yang dilakukan Kementerian Sosial melaluiMBG plus pendampingan mencerminkan perubahanparadigma dalam kebijakan sosial. Program permakananyang sebelumnya telah berjalan kini ditingkatkan menjadilayanan yang lebih komprehensif dengan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Pendampinganharian oleh caregiver tidak hanya membantu dalam halperawatan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, perhatian, dan kepedulian sosial yang sangat dibutuhkanoleh lansia yang hidup sendiri. Dengan demikian, negara hadir tidak hanya sebagai penyedia bantuan, tetapisebagai mitra kehidupan bagi warganya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besarpemerintah dalam memasuki fase penajaman dan perluasan dampak kebijakan sosial pada 2026. Kementerian Sosial menempatkan MBG lansia dan disabilitas sebagai agenda baru yang melengkapiberbagai transformasi kebijakan lainnya, mulai daripenguatan bantuan sosial berkelanjutan, revitalisasi pusatkesejahteraan sosial, hingga pengembangan care economy. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuksaling terhubung dan memperkuat satu sama lain dalammenciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh.

Pemerintah juga menunjukkan keterbukaan dan sikapresponsif terhadap masukan publik dalampenyempurnaan program MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintahmembuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untukmemberikan saran dan catatan terkait pelaksanaanprogram-program sosial. Sikap ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan adaptif, di mana kebijakan tidak berjalan secara sepihak, melainkan terusdisempurnakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Perluasan cakupan MBG yang diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 115 Tahun 2025 semakin menegaskankeseriusan pemerintah dalam memastikan pemenuhangizi bagi seluruh kelompok rentan. Selain lansia dan penyandang disabilitas, anak usia sekolah yang putussekolah juga resmi masuk dalam daftar penerimamanfaat. Kebijakan ini memperlihatkan keberanianpemerintah untuk menutup celah-celah perlindungansosial dan memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam konteks pelaksanaan di daerah, koordinasi lintaslembaga terus diperkuat untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah pusatmendorong sinergi antara Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta satuan pelayananpemenuhan gizi. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan tenaga ahli gizi menjadi landasan pentingagar makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhanspesifik lansia dan penyandang disabilitas, sekaligusmenjaga standar kualitas layanan.

Program MBG plus pendampingan bagi lansia juga memiliki dampak strategis dalam jangka panjang. Denganmenjaga kondisi gizi dan kesehatan lansia sejak dini, pemerintah turut berkontribusi dalam menekan risikopenyakit kronis dan ketergantungan layanan kesehatanyang lebih mahal di kemudian hari. Investasi sosial initidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga pada ketahanan sistem kesehatan nasionaldan kesejahteraan keluarga secara luas.

Secara keseluruhan, kebijakan Pemerintah MenyiapkanMBG Plus Pendampingan untuk Lansia merupakanlangkah progresif yang patut diapresiasi. Program inimenegaskan bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia di setiap tahapusia. Dengan pendekatan yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan, MBG lansia menjadi simbol kehadirannegara yang peduli, adil, dan bertanggung jawab dalammenjaga martabat warganya hingga usia lanjut.

*Penulis merupakan Konsultan Program PerlindunganSosial

[ed]

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kini mulai menyasar kelompok lansia mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan kelompok usia lanjut memperoleh akses pangan bergizi yang berkelanjutan. Selama ini, MBG lebih dikenal sebagai intervensi gizi untuk anak-anak, namun perluasan sasaran kepada lansia menunjukkan pendekatan pembangunan manusia yang lebih menyeluruh dan berkeadilan lintas generasi.

Program MBG bagi lansia dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan spesifik usia lanjut. Asupan makanan tidak hanya memperhatikan kecukupan kalori, tetapi juga keseimbangan zat gizi makro dan mikro yang sesuai dengan kondisi fisiologis lansia. Menu yang disiapkan memperhitungkan tekstur makanan agar mudah dikonsumsi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perluasan MBG tidak dilakukan secara seragam, melainkan adaptif terhadap karakteristik penerima manfaat.

Sambutan positif terhadap kebijakan ini juga muncul karena MBG dinilai mampu meringankan beban ekonomi keluarga. Banyak lansia yang bergantung pada anggota keluarga atau hidup dengan pendapatan terbatas. Ketersediaan makanan bergizi secara rutin membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus memastikan lansia tetap memperoleh asupan yang layak. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program gizi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakanpemerintah akan memberikan MBG untuk lebih dari 100.000 lansia berusia di atas 75 tahun dan 36.000 penyandang disabilitas pada 2026. Selain memberikan paket makanan senilai Rp15.000 per porsi itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyediakan pengasuh (caregiver) untuk merawat para lansia.Pemerintah menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi merupakan bagian dari strategi pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Selain aspek ekonomi, manfaat kesehatan menjadi sorotan utama. Pemenuhan gizi yang baik pada lansia berkontribusi pada pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pola makan seimbang juga berperan dalam menjaga fungsi kognitif, mengurangi risiko frailty, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, MBG bagi lansia memiliki potensi jangka panjang dalam menekan beban pembiayaan kesehatan nasional melalui upaya promotif dan preventif.

Implementasi MBG untuk lansia juga mendorong sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, dapur umum, serta pelaku usaha lokal untuk memastikan distribusi makanan berjalan efektif dan tepat sasaran. Keterlibatan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan dan pengolahan makanan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. 

Dari sisi sosial, program ini memperkuat nilai kepedulian dan penghormatan terhadap lansia. Masyarakat melihat bahwa negara hadir tidak hanya untuk generasi muda, tetapi juga bagi mereka yang telah berkontribusi sepanjang hidupnya. Hal ini menumbuhkan rasa keadilan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Lansia yang mendapatkan perhatian melalui program MBG cenderung merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan psikologis mereka.

Perluasan MBG juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip no one left behind. Dengan memasukkan lansia sebagai kelompok penerima manfaat, kebijakan ini memastikan bahwa pembangunan gizi tidak bersifat eksklusif. Upaya pemenuhan gizi lintas usia menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat sejak dini hingga usia lanjut. Pendekatan siklus hidup ini memperlihatkan visi jangka panjang pemerintah dalam pembangunan manusia.

Dalam pelaksanaannya, kualitas menjadi perhatian utama. Standar gizi dan keamanan pangan diterapkan secara ketat untuk memastikan makanan yang diterima lansia aman dan bermanfaat. Pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi. Hal ini penting mengingat lansia memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap penyakit akibat pangan. 

Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge mengatakan pihaknya menyambut hal baik program ini, dengan catatan ada beberapa aspek penting dalam pemberian MBG pada lansia yang harus diperhatikan. Misalnya tekstur, rasa, dan cara pemberian MBG oleh caregiver nya.

Tantangan tentu masih ada, terutama terkait distribusi di wilayah terpencil dan keberagaman kondisi lansia. Namun, respon positif masyarakat menunjukkan bahwa program ini memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dukungan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan mekanisme pelaksanaan, memperluas cakupan, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan di lapangan. 

Ke depan, perluasan MBG bagi lansia diharapkan dapat terintegrasi dengan layanan kesehatan primer dan program kesejahteraan sosial lainnya. Sinergi ini memungkinkan pemantauan status gizi dan kesehatan lansia secara lebih komprehensif. Dengan data yang terintegrasi, intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran, termasuk penyesuaian menu bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Pendekatan holistik ini akan memperkuat efektivitas program dalam jangka panjang.

Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan telah menampung usulan program MBG lansia, yang juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut, dan memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan peran kilang dalam negeri, terutama melalui revitalisasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Langkah tersebut merupakan strategi utama untuk menggantikan impor bahan bakar seperti solar dan avtur serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini telah mengumumkan kebijakan baru untuk menyetop impor solar bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada 2026.

“Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak ada lagi,” tegas Bahlil.

Dengan demikian, bila masih terdapat kargo-kargo solar yang masuk ke Indonesia pada Januari-Februari 2026, maka solar tersebut adalah sisa impor di tahun 2025. Bahlil menekankan, Presiden Prabowo Subianto sudah bertitah agar pemerintah memaksimalkan keberadaan Kilang Balikpapan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri.

“Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” tambahnya.

Selain solar, pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor avtur mulai 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk penguatan ketahanan energi nasional.

“Jadi 2027 insya Allah kita tidak lagi melakukan impor avtur. Ke depan, atas perintah Bapak Presiden, kita hanya akan mengimpor crude (bahan baku minyak mentah) saja,” jelas Bahlil.

Bahlil yakin jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, berbagai tekanan akibat impor energi bisa ditekan secara signifikan. Dampaknya bukan hanya pada penghematan devisa, tetapi juga pada penguatan industry pengolahan minyak nasional.

“Kalau ini mampu kita lakukan, maka tekanan-tekanan tambahan akibat impor akan semakin tipis,” pungkas Bahlil.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah meresmikan RDMP Kilang Balikpapan pada Senin (12/1) lalu, dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp 123 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar yang pernah dikerjakan di Indonesia dan dianggap sebagai tonggak penting dalam memperkuat hilirisasi sektor minyak dan gas bumi (migas).

Presiden Prabowo mengatakan, pembangunan infrastruktur energi berskala besar merupakan keharusan bagi sebuah negara yang ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi secara ekonomi.

“Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau masih tergantung pangan dan energi dari luar. Kebutuhan energi harus bisa kita hasilkan sendiri,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin optimistis untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai 2026. Langkah strategis ini dipastikan dapat tercapai seiring dengan beroperasinya proyek besar Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pengoperasian RDMP Kilang Balikpapan akan memperkuat pasokan BBM nasional, terutama untuk produk solar.

Proyek kilang ini memiliki kapasitas pengolahan yang ditingkatkan hingga 360 ribu barel per hari, yang akan membantu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi.

“Insya Allah, setelah RDMP Kilang Balikpapan beroperasi penuh, kita bisa menghentikan impor solar. Ini adalah langkah konkret untuk mendorong kedaulatan energi. Kita tidak ingin lagi mengandalkan pasokan BBM dari luar negeri,” tegas Bahlil.

Dengan peningkatan kapasitas kilang, produksi solar dalam negeri dapat mencakup lebih dari kebutuhan nasional, yang saat ini tercatat sebesar 39,8 juta kiloliter per tahun.

Dalam hal ini, program B40, yang mengandalkan campuran bahan bakar nabati, menyumbang pasokan FAME sebesar 15,9 juta kiloliter, mengurangi ketergantungan pada solar murni yang kini mencapai 23,9 juta kiloliter per tahun.

Dengan kapasitas produksi solar yang sudah mencapai 26,5 juta kiloliter, penghentian impor solar menjadi realistis mulai pertengahan 2026.

Selain solar, pemerintah juga menargetkan penurunan impor bensin. Dengan optimasi kapasitas RDMP Kilang Balikpapan, produksi bensin dengan oktan di atas RON 90 dapat meningkat hingga 5,8 juta kiloliter per tahun, yang akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin, terutama jenis RON 92, RON 95, dan RON 98.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa penerapan bahan bakar nabati E10, yang akan diterapkan dalam waktu dekat, dapat menghemat impor bensin hingga 3,9 juta kiloliter per tahun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk BUMN, tetapi juga mengikat badan usaha SPBU swasta di Indonesia.

“Mulai tahun ini, izin impor solar tidak akan dikeluarkan lagi. Semua badan usaha pengelola SPBU swasta diharuskan untuk membeli solar dari kilang dalam negeri,” jelas Laode.

Sebagai bagian dari pengembangan RDMP Kilang Balikpapan, fasilitas-fasilitas pendukung yang terintegrasi seperti Crude Distillation Unit (CDU) dan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) juga telah dilengkapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi BBM dalam negeri.

Kilang ini sudah memenuhi standar kualitas hampir setara dengan Euro 5 dan mendukung upaya Indonesia menuju net zero emission.

Oleh : Gavin Asadit )*

Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan panjang menuju swasembada energi nasional. Memasuki awal 2026, optimisme pemerintah semakin menguat seiring dengan berbagai kebijakan strategis yang mulai menunjukkan hasil nyata. Salah satu langkah paling signifikan adalah persiapan penghentian impor solar dan avtur secara bertahap, yang menandai perubahan fundamental dalam tata kelola energi nasional. Transisi ini tidak hanya dipandang sebagai upaya penghematan devisa, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi global.

Keberanian pemerintah untuk menghentikan impor solar pada 2026 dilandasi oleh peningkatan kapasitas kilang dalam negeri, terutama setelah beroperasinya secara penuh proyek pengembangan kilang Balikpapan melalui program Refinery Development Master Plan. Kilang ini kini mampu mengolah minyak mentah dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, sehingga pasokan solar untuk kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari produksi domestik. Dengan kondisi tersebut, ketergantungan terhadap solar impor yang selama bertahun-tahun membebani neraca perdagangan negara secara perlahan dapat diakhiri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi menerbitkan izin impor solar baru, baik untuk badan usaha milik negara maupun swasta. Menurut Bahlil, kebijakan ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan ketahanan energi nasional dibangun dari kekuatan produksi dalam negeri. Ia menekankan bahwa stok impor solar yang masih masuk di awal tahun merupakan sisa kontrak lama dan bukan refleksi dari kebutuhan baru. Pemerintah, kata Bahlil, ingin memastikan bahwa mulai 2026 Indonesia berdiri di atas kaki sendiri untuk pemenuhan solar nasional.

Keberhasilan menuju swasembada solar juga memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh dengan menyiapkan penghentian impor avtur. Avtur selama ini menjadi salah satu komponen impor BBM yang cukup besar, seiring dengan pertumbuhan sektor penerbangan nasional. Pemerintah menargetkan bahwa pada 2027 impor avtur dapat dihentikan sepenuhnya, setelah kilang-kilang dalam negeri mampu memproduksi avtur dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan standar internasional penerbangan. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak besar terhadap efisiensi biaya industri penerbangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi strategis Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa swasembada energi adalah fondasi utama bagi kemandirian bangsa. Ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh selamanya bergantung pada pasokan energi dari luar negeri, karena ketergantungan tersebut membuat ekonomi nasional rentan terhadap tekanan global. Presiden menilai bahwa dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Ia juga menekankan bahwa swasembada energi bukan hanya soal minyak dan gas, tetapi bagian dari visi besar membangun ekonomi nasional yang berdaulat dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas kilang Balikpapan menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi energi nasional. Proyek yang menelan investasi miliaran dolar tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah, tetapi juga memperbaiki kualitas produk BBM yang dihasilkan agar memenuhi standar lingkungan yang lebih tinggi. Selain solar dan avtur, kilang ini juga mampu memproduksi berbagai produk turunan lain yang sebelumnya masih banyak diimpor. Dengan demikian, nilai tambah industri energi dapat dinikmati di dalam negeri, bukan justru mengalir ke luar negeri.

Optimisme menuju swasembada energi juga diperkuat oleh kebijakan hilirisasi yang konsisten dijalankan pemerintah. Hilirisasi tidak hanya diterapkan pada sektor mineral, tetapi juga pada sektor energi. Pemerintah mendorong pemanfaatan minyak mentah dalam negeri untuk diolah secara maksimal di kilang nasional, sehingga ketergantungan terhadap produk jadi impor dapat ditekan. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar nabati seperti biodiesel juga terus diperluas sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan pada BBM fosil murni.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai bahwa penghentian impor solar dan avtur akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional. Menurutnya, penghematan devisa yang dihasilkan dapat dialihkan untuk pembiayaan pembangunan sektor produktif lainnya. Selain itu, ketahanan energi yang lebih kuat akan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Airlangga menegaskan bahwa transisi ini bukan kebijakan jangka pendek, melainkan bagian dari peta jalan besar pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan tetap ada. Fluktuasi harga minyak dunia, kesiapan infrastruktur distribusi, serta konsistensi pasokan minyak mentah menjadi faktor yang harus terus dikelola dengan cermat. Oleh karena itu, kebijakan penghentian impor dilakukan secara bertahap dan terukur agar tidak mengganggu stabilitas pasokan energi nasional. Pemerintah juga terus membuka ruang dialog dengan pelaku industri untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak di pasar.

Ke depan, swasembada energi tidak hanya diukur dari berhentinya impor solar dan avtur, tetapi juga dari kemampuan Indonesia mengembangkan energi terbarukan sebagai penopang utama kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya energi surya, bioenergi, dan sumber energi bersih lainnya untuk melengkapi produksi energi fosil dalam negeri. Dengan kombinasi antara penguatan kilang, hilirisasi, dan pengembangan energi terbarukan, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem energi yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Optimisme mewujudkan swasembada energi pada awal 2026 bukan sekadar retorika politik, melainkan refleksi dari perubahan nyata yang sedang berlangsung. Penghentian impor solar dan persiapan stop impor avtur menjadi simbol transisi besar menuju kedaulatan energi nasional. Jika konsistensi kebijakan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dapat terus dijaga, maka swasembada energi bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan oleh Presiden RI Prabowo Subianto menandai babak baru dalam sejarah energi nasional. Proyek strategis nasional senilai sekitar US$ 7,4 miliar (sekitar Rp123 triliun) ini bukan hanya sekadar modernisasi infrastruktur; ini adalah langkah nyata menuju ketahanan energi dan kemandirian BBM tanpa tergantung impor yang selama puluhan tahun menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dengan peningkatan kapasitas pengolahan minyak yang signifikan, dari sekitar 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, kilang ini kini tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia dan mampu menyumbang sekitar seperempat dari total kebutuhan nasional.

Dari sisi teknis, modernisasi ini memungkinkan kilang menghasilkan produk BBM berkualitas tinggi setara standar Euro V, lebih ramah lingkungan dengan kandungan sulfur yang lebih rendah. Peningkatan kompleksitas pengolahan dan efisiensi produksi juga diproyeksikan mampu memotong impor bahan bakar seperti bensin dan solar hingga jutaan kiloliter per tahun, sekaligus meningkatkan produksi LPG dan produk petrokimia. Ini berarti lebih banyak pasokan BBM tersedia dari dalam negeri dan penghematan devisa negara mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah dalam posisi kuat untuk menghentikan impor solar di 2026 karena produksi domestik kini surplus berkat kilang Balikpapan yang telah beroperasi penuh. Menurut Bahlil, dengan tambahan produksi sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun, Indonesia akan mengurangi kebutuhan impor bensin dan solar secara drastis serta bisa fokus pada produksi dalam negeri yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghentian impor avtur mulai 2027, dengan hanya mengimpor minyak mentah (crude oil)untuk diolah dalam negeri, langkah yang menurutnyamencerminkan kedewasaan kebijakan energi nasional. 

Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal angka produksi, tetapi juga soal kedaulatan energi dan tanggung jawab negara terhadap kebutuhan rakyat. Pemerintah tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan BBM internal, tetapi juga meningkatkan kualitas produk sehingga Indonesia tidak lagi tergantung pada pasar luar negeri untuk bahan bakar penting. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat industri hilir energi nasional, serta mendukung program biodiesel seperti B40 dan E10 yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 

Ia juga menyampaikan bahwa pengoperasian Kilang Balikpapan secara optimal akan memungkinkan Indonesia menghentikan impor solar, sementara untuk avtur pemerintah menargetkan penghentian impor mulai 2027. Ia menilai kondisi tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan kemandirian energi nasional, sekaligus menunjukkan meningkatnya daya saing produksi energi dalam negeri di tengah dinamika pasar global yang terus berfluktuasi.

Pandangan politik juga condong mendukung langkah besar ini. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis yang memperkuat ketahanan energi nasional secara fundamental. Bambang menilai peningkatan kapasitas kilang mampu menekan ketergantungan impor BBM secara bertahap dan membuat pasokan energi lebih stabil untuk kebutuhan masyarakat maupun industri nasional. Langkah ini, menurutnya, memperkokoh struktur industri pengolahan migas di Tanah Air dan menjadi pondasi penting dalam memastikan kedaulatan energi jangka panjang.

Bambang juga mempertegas dukungannya terhadap modernisasi kilang sebagai bagian dari Astacita pemerintah, strategi besar untuk menjadikan Indonesia mandiri energi dan memperkokoh kemampuan memanfaatkan sumber daya dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini diapresiasi tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga geopolitik karena mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global yang sering tidak terprediksi. 

Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan bahwa ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri tidak sejalan dengan cita cita Indonesia yang ingin berdiri sebagai negara sejahtera dan mandiri. Ia berpandangan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, mulai dari minyak hingga energi terbarukan seperti tenaga surya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi nasional yang lebih menyeluruh dalam membangun ketahanan di berbagai sektor, termasuk pangan, energi, dan infrastruktur.

Seiring dengan peresmian kilang Balikpapan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas produksi energi domestik. Tidak hanya berhenti pada kilang Balikpapan, pemerintah juga mendorong pengembangan fasilitas lainnya serta diversifikasi sumber energi untuk mengurangi beban impor dan meningkatkan daya saing nasional. Ini merupakan sinergi kebijakan yang berpadu antara kementerian, DPR, dan BUMN energi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan semua inisiatif ini, Indonesia semakin dekat dengan cita-cita swasembada BBM tanpa impor, sebuah prestasi strategis yang bukan hanya mengubah peta energi nasional, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang serta meningkatkan kemandirian bangsa. Indonesia kini tengah melangkah mantap menuju masa depan energi yang lebih mandiri, kuat, dan berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi