Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat se-Jawa Timur untuk bekerja dengan sepenuh hati dalam mengasuh serta membimbing peserta didik. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1/2026).

Dalam kegiatan yang diikuti 26 kepala Sekolah Rakyat, 91 wali asrama, dan 86 wali asuh dari berbagai daerah di Jawa Timur itu, Gus Ipul—sapaan Saifullah Yusuf—mengajak seluruh pendamping siswa mengucapkan ikrar bersama. Ikrar tersebut menjadi penegasan komitmen moral dalam menjalankan amanah negara untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

“Saya, wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat seluruh Jawa Timur, siap bekerja dengan baik sesuai pedoman yang telah ditentukan, siap bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mengasuh dan membimbing siswa-siswa Sekolah Rakyat agar menjadi agen perubahan dan sungguh-sungguh mampu memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah sekolah biasa. Program ini dirancang sebagai instrumen negara untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi dengan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Menurutnya, peserta didik Sekolah Rakyat merupakan kelompok yang selama ini luput dari perhatian.

“Anak-anak yang hadir di sini adalah the invisible people, yang penderitaannya tidak terlihat. Asa atau harapan adalah harta terakhir mereka, dan tugas kita adalah menjaga serta menguatkan asa itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh menekankan bahwa kunci keberhasilan Sekolah Rakyat terletak pada kesetiaan para pendidik dalam mendampingi anak-anak. Menurutnya, kesetiaan yang melampaui kewajiban formal menjadi modal utama dalam membentuk karakter dan masa depan siswa.

“Yang paling mahal dalam mengurusi Sekolah Rakyat ini adalah kesetiaan,” ujar Nuh.

Ia juga menegaskan pentingnya pendidikan berbasis karakter dan kecakapan hidup yang diperkuat melalui sistem berasrama, agar potensi unik setiap anak dapat ditemukan dan dikembangkan.

Acara tersebut turut dimeriahkan oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur, mulai dari menyanyikan lagu, pembacaan puisi, hingga pidato dalam berbagai bahasa asing. Penampilan itu mendapat apresiasi dari Khofifah Indar Parawansa, yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program Sekolah Rakyat.

Hingga kini, pemerintah telah membuka 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah, dengan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak, yakni 26 sekolah. Program ini dipandang sebagai langkah strategis negara dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

Jakarta — Antusiasme masyarakat mengemuka di berbagai wilayah terhadap program Sekolah Rakyat. Kehadiran program ini dipandang sebagai penegasan nyata bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan, sekaligus instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini bersifat struktural.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa peresmian ratusan Sekolah Rakyat bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum penting kehadiran negara bagi masyarakat yang paling membutuhkan akses pendidikan. “Hari ini bukan hanya meresmikan Sekolah Rakyat, tetapi menjadi pengingat bahwa negara hadir dan pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan belajar yang layak,” ujarnya saat peresmian.

Ia menjelaskan, melalui pengoperasian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA telah mengikuti proses pembelajaran. Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit, termasuk kelompok miskin ekstrem serta anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan formal yang memadai.

Menurut Prasetyo Hadi, meskipun pada awalnya program Sekolah Rakyat sempat diragukan oleh sebagian pihak, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan tersebut secara konsisten, bersamaan dengan perbaikan sekolah reguler. “Tahun ini pemerintah menargetkan renovasi minimal 60.000 sekolah, sekaligus peningkatan kualitas guru dan fasilitas pembelajaran agar mutu pendidikan semakin merata,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggantikan peran sekolah reguler, melainkan melengkapi sistem pendidikan nasional agar anak-anak dari keluarga paling rentan tidak tertinggal dari arus pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan panel interaktif ke sekitar 288.000 sekolah pada 2025 sebagai bagian dari transformasi sarana pendidikan berbasis teknologi. Langkah-langkah terobosan tersebut diambil untuk memastikan pendidikan menjadi instrumen utama dalam mendorong mobilitas sosial dan kebangkitan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Antusiasme masyarakat juga tampak jelas saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat secara simbolis di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak kedatangan Presiden hingga menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, warga memadati jalur yang dilalui untuk menyampaikan sambutan hangat. Presiden pun membalas sapaan masyarakat dari atas kendaraan, menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan.

Dengan peresmian 166 Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan yang adil dan merata, dari perkotaan hingga pelosok negeri, sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Kalimantan Selatan –Pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada Senin (12/1/2026). Keberadaan ratusan Sekolah Rakyat tersebut secara langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo dan diharapkan menjadi asa baru bagi pemerataan pendidikan di Indonesia.

Presiden Prabowo mengungkapkan, peresmian ratusan Sekolah Rakyat menjadi terobosan besar di sektor pendidikan selama pemerintahannya, sekaligus membuktikan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bagi rakyatnya.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa Pembangunan manusia melalui Pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Presiden Prabowo.

Sekolah Rakyat dirancang memiliki ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta mereka yang sebelumnya terancam putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan formal.

Melalui program ini, tidak hanya fasilitas pendidikan yang disediakan, tetapi juga dukungan menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan gizi, perlengkapan sekolah, hingga pendampingan sosial dan kesehatan, agar anak-anak dapat belajar dengan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi seluruh Kementerian/Lembaga yang telah bahu-membahu mewujudkan mimpi anak-anak miskin dan kurang mampu untuk bisa bersekolah. Ia mengaku terharu dengan capaian ini.

“Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini. Terus terang saja, saya cukup bahagia, cukup besar hati. Saya terharu sebetulnya melihat dampak dari pada upaya kita,” ucap Presiden Prabowo.

Rasa haru tak hanya dirasakan oleh Presiden Prabowo. Seorang siswi kelas 4 Sekolah Rakyat Dasar 6 Palangkaraya bernama Nusyifa, memberanikan diri menyerahkan sepucuk surat ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo saat peresmian Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) Banjarbaru.

Surat itu dibuat oleh tulisan tangan Nusyifa sendiri. Ia menyampaikan rasa syukurnya karena kini bisa merasakan bangku sekolah berkat hadirnya Sekolah Rakyat.

“Terima kasih Bapak Prabowo karena telah membuat Sekolah Rakyat ini, sehingga saya dan teman-teman bisa merasakan bangku sekolah,” ungkapnya.

Nusyifa juga menuliskan harapannya tentang masa depan dirinya dan teman-teman sekolahnya. Ia meyakini Sekolah Rakyat bisa menjadi ruang untuk merakit mimpi-mimpinya.

“Sekolah ini yang akan merakit kami menjadi anak-anak yang kreatif, cerdas, dan memiliki jiwa kepemimpinan seperti Bapak,” lanjutnya.

Jakarta — Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah kembali mendapat sorotan positif. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam menjamin hak anak, terutama dari keluarga kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat.

Saat memonitor Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, Mugiyanto berinteraksi langsung dengan para siswa untuk memastikan rasa aman, kenyamanan, serta kualitas lingkungan belajar. Ia juga meninjau fasilitas asrama dan ruang kelas bersama jajaran Kementerian HAM setempat.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut. Anak-anak di sini harus merasa aman, sehat, dan dihargai martabatnya,” kata Mugiyanto dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, pemantauan dilakukan guna memastikan prinsip penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terimplementasi secara utuh. Hasil monitoring menunjukkan pemenuhan hak dasar siswa, khususnya penyediaan asrama dan makanan, berjalan cukup baik. Meski demikian, Kementerian HAM mendorong penguatan layanan kesehatan dan perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh siswa.

Komitmen negara terhadap pendidikan inklusif tersebut sejalan dengan peresmian 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan arah pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Prabowo.

Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan komprehensif melalui pendidikan gratis yang terintegrasi dengan layanan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan dukungan menyeluruh.

Pakar politik Ujang Komarudin menilai Sekolah Rakyat sebagai simbol kuat kehadiran negara bagi kelompok rentan. Ia menyebut kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemiskinan dapat diputus melalui pembangunan manusia, sebagaimana konsisten disuarakan Presiden Prabowo sejak lama. ***

Surabaya — Pemerintah menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur Tahun 2026 di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (16/1/2026).

“Bertahun kita tambah 100 insyaallah sesuai targetnya presiden. 100 Sekolah Rakyat permanen,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki fasilitas lengkap dengan daya tampung antara 300 hingga 500 siswa. Setiap sekolah akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan prioritas utama anak-anak dari keluarga desil satu atau kelompok paling rentan secara ekonomi.

Menurut Gus Ipul, saat ini kapasitas Sekolah Rakyat di berbagai daerah masih bervariasi karena sebagian besar masih menggunakan gedung sementara. Kondisi tersebut membuat jumlah siswa yang dapat ditampung belum optimal. Dengan hadirnya gedung permanen, daya tampung diproyeksikan meningkat signifikan hingga lebih dari seribu siswa dalam tiga tahun untuk jenjang SD dan SMP.

Selain itu, Kementerian Sosial juga menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah menargetkan setiap kabupaten setidaknya memiliki satu Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung minimal 1.000 siswa jenjang SD dan SMP sebagai bagian dari pemerataan pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis yang telah diresmikan Presiden Prabowo di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam peresmian tersebut, Prabowo mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi siswa Sekolah Rakyat.

“Saya terkesima hari ini terus terang saja, bisa ada anak yang pidatonya bisa dalam beberapa bahasa, luar biasa, bahasa Inggrisnya luar biasa,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah memastikan pengembangan Sekolah Rakyat akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan perluasan jangkauan. Evaluasi berkala dilakukan agar program ini benar-benar menjadi instrumen negara dalam menjamin kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. ****

Jakarta – Pakar Politik juga Pendiri Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menilai peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tonggak penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat dinilai tidak hanya menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang negara dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

“Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya konkret negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan yang lebih berkeadilan,” Ujar Ujang.

Di tengah persoalan struktural tersebut, Ujang menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi jalan paling rasional dan manusiawi untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai memahami esensi tersebut dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu poin krusial dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Presiden Prabowo tampaknya memahami betul esensi tersebut, menjadikan pendidikan salah satu poin krusial dalam Asta Cita sebagai visi strategis pemerintahannya menuju Indonesia Emas 2045.” Tambahnya.

Ujang memandang Sekolah Rakyat sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan yang layak, gratis, dan bermartabat.

“Sekolah Rakyat menjadi simbol penting bahwa negara tidak menutup mata terhadap nasib anak-anak dari keluarga miskin.” Ujarnya.

Lebih dari sekadar program pendidikan, Sekolah Rakyat mencerminkan ikhtiar negara untuk memuliakan martabat manusia dan membuka harapan masa depan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menyampaikan rasa haru atas dampak nyata program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras agar kekayaan negara dapat dirasakan seluruh rakyat, salah satunya melalui pendidikan.

“Saya hari ini sangat bahagia. Terima kasih semua K/L, lembaga, elemen, dukungan Bupati/ Walikota dan Gubernur yang telah bekerja keras mewujudkan langkah terobosan yang berani,” kata Presiden Prabowo pasca peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

[w.R]

Jakarta – Pakar Politik juga Pendiri Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menilai peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tonggak penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat dinilai tidak hanya menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang negara dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

“Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya konkret negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan yang lebih berkeadilan,” Ujar Ujang.

Di tengah persoalan struktural tersebut, Ujang menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi jalan paling rasional dan manusiawi untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai memahami esensi tersebut dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu poin krusial dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Presiden Prabowo tampaknya memahami betul esensi tersebut, menjadikan pendidikan salah satu poin krusial dalam Asta Cita sebagai visi strategis pemerintahannya menuju Indonesia Emas 2045.” Tambahnya.

Ujang memandang Sekolah Rakyat sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan yang layak, gratis, dan bermartabat.

“Sekolah Rakyat menjadi simbol penting bahwa negara tidak menutup mata terhadap nasib anak-anak dari keluarga miskin.” Ujarnya.

Lebih dari sekadar program pendidikan, Sekolah Rakyat mencerminkan ikhtiar negara untuk memuliakan martabat manusia dan membuka harapan masa depan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menyampaikan rasa haru atas dampak nyata program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras agar kekayaan negara dapat dirasakan seluruh rakyat, salah satunya melalui pendidikan.

“Saya hari ini sangat bahagia. Terima kasih semua K/L, lembaga, elemen, dukungan Bupati/ Walikota dan Gubernur yang telah bekerja keras mewujudkan langkah terobosan yang berani,” kata Presiden Prabowo pasca peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

[w.R]

Kalimantan Selatan – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi sebagai langkah awal agenda besar pemerintah memperluas akses pendidikan nasional. Peresmian tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1) lalu.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan prioritas pemerintah hingga 2029 dengan target pembangunan 500 sekolah di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini kita telah melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah rencana ini akan terealisasi,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara nasional dapat menjangkau sekitar 500 ribu peserta didik dari berbagai wilayah Tanah Air.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama dalam cita-cita menghapus kemiskinan ekstrem. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama menghadapi persoalan kemiskinan dan kelaparan.

“Saya menghimbau seluruh bangsa Indonesia, ayo bersatu, dan bekerja sama untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya kepercayaan diri bangsa dan sikap optimistis dalam menatap masa depan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan Indonesia berada di jalur yang benar.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf berharap bahwa Sekolah Rakyat diharapkan dapat mencetak generasi unggul.

“Dan kelak ketika anak-anak di tepian sungai, di lereng bukit dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya sekolah rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,” kata Mensos lirih.

Pengamat Pendidikan, Totok Amin Soefijanto menilai pendidikan memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan, meski dampaknya tidak instan.

“Keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh mutu pendidikan, relevansi kurikulum, tata kelola yang bersih, serta keterkaitan dengan peluang kerja agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin,” pungkasnya. ****

Jakarta – Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan kelanjutan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan usaha. Salah satu instrumen utama yang kembali dilanjutkan adalah skema Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.

Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam Paket Ekonomi 2026 yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi dan alokasi anggaran guna memastikan kelanjutan stimulus ekonomi pada 2026. Sejumlah program strategis tengah digodok agar dapat berjalan berkesinambungan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program paket ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, yakni program magang nasional, jangka waktu pemanfaatan, dan penerima manfaat insentif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029,” ujar Haryo.

Haryo menambahkan, pemerintah juga menetapkan tiga jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5 persen. Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Kedua, bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes, BUMDes bersama, atau perseroan perorangan dengan jangka waktu paling lama empat tahun. Ketiga, bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dengan jangka waktu paling lama tiga tahun pajak.

“Ketentuan mengenai insentif PPh final UMKM telah diatur melalui regulasi atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen akan terus dilanjutkan pada 2026. Insentif ini berlaku bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah bahkan telah memberikan kepastian bahwa kebijakan tersebut diperpanjang hingga 2029.

“Itu pajak finalnya setengah persen, dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang dihadapi sepanjang 2025. Ia menilai pemerintah berhasil mengantisipasi tekanan tersebut melalui penyaluran paket stimulus secara terukur, menjaga disiplin fiskal, serta memastikan investasi tetap produktif.

“Kami sudah meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli rumah tangga, dukungan UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif antara lain juga diskon tarif listrik mencapai Rp33,3 triliun,” ucapnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan program insentif UMKM sebagai instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Keberlanjutan insentif ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha, meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional di tahun 2026 dan seterusnya.

Jakarta – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kaum perempuan seringkali berperan sebagai pelaku UMKM dan pekerja di sektor tersebut.

Melihat potensi tersebut, pemerintah berupaya mempermudah pelaku UMKM perempuan untuk mengakses permodalan melalui penguatan kemitraan dengan negara lain, salah satunya Kanada. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan dan berbagi keahlian terkait UMKM dengan para perempuan di Indonesia.

“Jadi, kami berupaya untuk mendukung perempuan di Indonesia di berbagai bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Randeep Sarai mengungkapkan, Pemerintah Kanada menggelontorkan 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp 266,4 miliar ke Indonesia untuk lima inisiatif baru, dengan sasaran utama penguatan UMKM yang dipimpin perempuan. Kemitraan ini bertujuan memberikan bantuan teknis sekaligus menarik investasi bagi usaha yang memberdayakan perempuan, khususnya UMKM yang dinilai memiliki peran vital dalam pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

“Saya dengan senang hati mengumumkan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima proyek baru yang akan membantu memperkuat kemitraan ekonomi Kanada dan Indonesia,” kata Sarai.

Salah satu sektor prioritas dalam pengembangan UMKM Perempuan ini ialah sektor makanan olahan, agar lebih siap menembus pasar ekspor dan lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Proyek-proyek tersebut juga difokuskan pada dukungn promosi perdagangan, peningkatan ketahanan iklim melalui organisasi perempuan dan pemuda, serta perlindungan kesehatan ibu dan bayi.

Dari total alokasi dana itu, dua proyek utama akan diimplementasikan bersama TFO Canada dan Catalyste+, yang secara spesifik menyasar peningkatan kapasitas, daya saing, dan kesiapan ekspor UMKM perempuan.

Proyek pertama, Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dengan total pendanaan 5 juta dolar Kanada (sekitar Rp60,5 miliar) untuk periode enam tahun, mendukung UMKM Indonesia di sektor makanan olahan melalui penguatan layanan pendukung perdagangan serta perluasan akses ke teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim.

Kedua, Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) yang didanai 5 juta dolar Kanada (Rp60,5 miliar) selama enam tahun, mendukung sekitar 400 UMKM Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar ekspor melalui peningkatan kapasitas dan penguatan jejaring perdagangan.

Menurut Sarai, seluruh inisiatif tersebut sejalan dengan prioritas pengembangan UMKM dan diversifikasi perdagangan Indonesia, sekaligus mendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kanada-Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

“Kami menantikan kesepakatan yang bersifat game-changing ini mulai berlaku tahun ini,” pungkas Sarai.