Oleh : Barra Dwi Rajendra )*

Program Sekolah Rakyat tampil sebagai wajah baru pendidikan Indonesia yang menghidupkan kembali harapan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program tersebut dinilai masyarakat sebagai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif, setara, dan bebas diskriminasi. 

Sekolah Rakyat tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga memulihkan mimpi anak-anak yang sebelumnya terhenti oleh kemiskinan, keterbatasan lingkungan, dan minimnya dukungan keluarga.

Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak di 34 provinsi pada Januari 2026 sebagai penanda keseriusan negara memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Program tersebut dirancang dengan konsep sekolah berasrama gratis yang menjamin seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, asupan gizi, hingga layanan kesehatan. Pendekatan menyeluruh tersebut menjadikan Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan ekosistem pembinaan anak yang utuh.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa bangga dan haru saat menyaksikan langsung perkembangan siswa Sekolah Rakyat di Banjarbaru. Kepala Negara menilai capaian para siswa mencerminkan potensi besar anak-anak dari latar belakang sederhana ketika negara hadir memberikan fasilitas dan kesempatan yang layak. Dalam waktu relatif singkat, siswa Sekolah Rakyat mampu menunjukkan kepercayaan diri, prestasi akademik, hingga penguasaan bahasa asing yang melampaui ekspektasi awal.

Presiden mengamati langsung siswa yang telah menorehkan prestasi setingkat olimpiade meskipun baru menempuh pendidikan selama enam bulan. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan bahwa keterbatasan ekonomi tidak pernah menjadi ukuran kecerdasan maupun kapasitas anak bangsa. 

Keberanian pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama dinilai menjadi kunci lahirnya capaian tersebut karena anak-anak dapat belajar tanpa dihantui persoalan makan, kesehatan, dan lingkungan yang tidak mendukung.

Lebih jauh, Presiden menegaskan pentingnya negara memberi penghargaan cepat dan nyata atas setiap prestasi yang diraih peserta didik. Pemerintah membuka peluang beasiswa lanjutan, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri bagi siswa berprestasi. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai jalur mobilitas sosial yang nyata bagi anak-anak kurang mampu.

Dukungan politik terhadap program tersebut juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPP PSI Bidang Pendidikan Nasional Danik Eka Rahmaningtyas menilai Sekolah Rakyat menyasar akar persoalan ketimpangan pendidikan. 

Program tersebut tidak hanya menghapus biaya sekolah, tetapi juga mengatasi persoalan gizi, lingkungan belajar, dan minimnya dukungan keluarga yang selama ini membatasi anak-anak miskin.

Danik memandang Sekolah Rakyat sebagai tangga mobilitas vertikal yang memungkinkan anak-anak keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan komprehensif tersebut dinilai mampu mengoreksi ketimpangan struktural, bukan sekadar membuka pintu formal pendidikan. Negara, melalui Sekolah Rakyat, menghadirkan keadilan substantif dengan memastikan kesempatan yang setara juga menghasilkan hasil yang adil.

Sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Sekolah Rakyat menanggung seluruh kebutuhan dasar peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan memuliakan keluarga kurang mampu sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang berdaya saing. Target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mempertegas visi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut juga ditegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Wapres menilai Sekolah Rakyat berperan penting dalam membuka akses pendidikan setara, membangun karakter, dan menumbuhkan kepercayaan diri generasi muda di wilayah dengan tantangan geografis dan ekonomi. Penguatan kualitas pembelajaran, pemenuhan tenaga pendidik, serta perbaikan sarana prasarana menjadi perhatian utama agar tidak ada anak tertinggal.

Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala Sekolah SRMA 41 Biak Samuel Franklyn Yawan menilai Sekolah Rakyat sebagai harapan besar bagi keluarga kurang mampu di wilayah tersebut. 

Program tersebut juga sudah membuka akses pendidikan yang sebelumnya sulit untuk dijangkau oleh anak-anak dari berbagai distrik yang tengah mengalami kesulitan secara ekonomi. 

Meski pemenuhan fasilitas dilakukan secara bertahap dan kini masih menghadapi kekurangan guru, namun dari segi operasional sekolah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat signifikan dengan juga disertai adanya dukungan pada sarana belajar bagi generasi penerus bangsa yang semakin memadai.

Secara nasional, Sekolah Rakyat telah mampu menjangkau hingga sebanyak ribuan siswa dari berbagai kalangan, khususnya kepada mereka keluarga rentan dengan menghadirkan fasilitas asrama, ruang kelas, dan juga dukungan penuh bagi semua proses pembelajaran yang jauh lebih layak untuk mereka. 

Kehadiran program tersebut sekali lagi juga semakin menegaskan bagaimana pentingnya peran secara langsung dari negara dalam memastikan supaya pendidikan memang benar-benar menjadi hak yang mampu diakses secara universal oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan tanpa membedakan latar belakang mereka dalam bentuk apapun. 

Salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat ini dinilai oleh berbagai pihak memang telah berhasil menghidupkan kembali harapan dari seluruh anak bangsa yang tengah dalam kondisi kurang mampu sekaligus juga membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif akan mampu mengubah bagaimana masa depan mereka secara nyata dan menjadi jauh lebih bermartabat nantinya. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Survei publik terbaru menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap program Sekolah Rakyat sebagai terobosan pendidikan inklusif di Indonesia. Data Litbang Kompas mencatat 94,4 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan dan pengembangan Sekolah Rakyat, dengan 28,2 persen di antaranya menyatakan sangat setuju. 

Angka tersebut menegaskan adanya mandat sosial yang besar bagi pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas program pendidikan yang menyasar kelompok paling rentan tersebut.

Dukungan publik tersebut tidak muncul tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, ketimpangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, geografis, dan sosial menjadi persoalan laten. Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas hambatan itu dengan pendekatan yang lebih membumi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan formal, melainkan sebagai ruang pemulihan kesempatan belajar yang sempat terputus.

Peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati menilai tingginya angka dukungan publik mencerminkan optimisme yang nyata. Dukungan tersebut tidak berhenti pada persetujuan normatif, melainkan disertai keyakinan bahwa Sekolah Rakyat mampu memberi peluang pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi. 

Litbang Kompas juga mencatat bahwa optimisme tersebut muncul lintas kelas sosial, tidak hanya dari kelompok bawah sebagai sasaran utama program, tetapi juga dari kelompok menengah dan atas.

Meski demikian, Litbang Kompas mengidentifikasi tantangan pada aspek pemahaman publik. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat rinci Sekolah Rakyat belum sepenuhnya merata. 

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat strategi sosialisasi agar pesan kebijakan tersampaikan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat akar rumput.

Dari perspektif media, Direktur Pemberitaan Kompas TV Yogie Arief Nugroho melihat penerimaan publik terhadap Sekolah Rakyat sebagai sinyal positif. Program tersebut dinilai mudah dipahami masyarakat karena menjawab kebutuhan nyata dan menyentuh persoalan dasar. Model Sekolah Rakyat tidak memposisikan pendidikan sebagai kemewahan, melainkan sebagai hak yang harus dijangkau oleh setiap anak tanpa kecuali.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menempatkan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis pemutusan rantai kemiskinan. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar anak-anak dari keluarga pada desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. 

Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama dengan dukungan fasilitas lengkap, mulai dari ruang belajar, laboratorium, olahraga, hingga pengembangan keterampilan hidup. Pendekatan tersebut memungkinkan pembentukan karakter, disiplin, dan kemandirian secara lebih menyeluruh.

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan asas kesetaraan dan pengembangan potensi. Sistem multi-entry dan multi-exit memberi ruang bagi setiap anak untuk belajar sesuai kemampuan dan ritme perkembangan masing-masing. Pendekatan tersebut menolak standar tunggal keberhasilan akademik dan mengakui keragaman kecerdasan sebagai modal utama pendidikan inklusif.

Gus Ipul juga menyampaikan optimisme terhadap target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029. Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 100 sekolah permanen setiap tahun melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. 

Kementerian Sosial memastikan proses seleksi siswa berjalan ketat, transparan, dan bebas dari praktik titipan atau penyimpangan, sehingga program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Hingga awal 2026, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi di 34 provinsi dengan hampir 16 ribu siswa, didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan. Pembangunan sekolah permanen juga telah dimulai di lebih dari 100 titik. Data tersebut memperlihatkan bahwa program tidak berhenti pada wacana, melainkan telah bergerak dalam skala nasional.

Inovasi lain muncul melalui pemanfaatan Tes Talent DNA berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan potensi siswa. Gus Ipul menilai pendekatan tersebut krusial karena Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik. 

Pemetaan berbasis teknologi memungkinkan pendidik memahami bakat siswa secara objektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran. Hasil awal menunjukkan keragaman potensi yang kaya, mulai dari bidang sains dan teknologi, sosial, hingga bahasa.

Perubahan yang sangat positif juga tampak pada berbagai hal lain, seperti pada aspek kesehatan dan karakter siswa. Pemerintah mencatat bahwa telah terjadi peningkatan kebugaran fisik mereka, kemudian adanya penurunan anemia, serta perkembangan sikap disiplin dan kemandirian yang secara nyata dapat dirasakan dan dilihat. Intervensi tidak hanya menyentuh anak, tetapi juga keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan pendampingan sosial.

Dengan sangat derasnya dukungan dari seluruh publik hingga mencapai sebesar 94,4 persen, maka kini Sekolah Rakyat telah berdiri megah sebagai simbol harapan baru untuk mewujudkan keterjangkauan sektor pendidikan secara jauh lebih inklusif bagi semua pihak tanpa membedakan dan tidak ada diskriminasi sama sekali. 

Tantangan implementasi tentu masih ada, namun legitimasi sosial yang sangat kuat dari seluruh masyarakat tersebut telah memberi fondasi penting bagi keberlanjutan program pemerintah itu. Pasalnya, memang Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar menghadirkan ruang belajar semata, tetapi juga sekaligus membuka kembali masa depan bagi ribuan anak yang selama ini masih berada di pinggir sistem pendidikan nasional agar seluruhnya terjangkau dan mampu mengenyam pendidikan secara layak. (*)

)* Kontributor Lembaga Sadawira Utama

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Apresiasi publik terus mengalir deras terhadap kehadiran Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan yang dinilai paling inklusif dan berpihak kepada kelompok masyarakat paling rentan. 

Sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026, Sekolah Rakyat langsung memantik harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terpinggirkan yang selama bertahun-tahun tertutup aksesnya terhadap pendidikan layak. Program tersebut dipandang sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam memastikan pendidikan benar-benar menjangkau seluruh lapisan tanpa diskriminasi.

Sekolah Rakyat tidak sekadar hadir sebagai institusi pendidikan alternatif, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial jangka panjang. Pemerintah merancang program tersebut untuk merangkul anak-anak dari keluarga prasejahtera pada desil satu dan dua, termasuk anak jalanan serta kelompok rentan lain yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal. 

Pendekatan tersebut menempatkan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar penerimaan siswa, bukan prestasi akademik masa lalu, sehingga peluang belajar terbuka luas bagi mereka yang paling membutuhkan.

Apresiasi datang dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga masyarakat luas. Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan penghargaan kepada jajaran kementerian dan pemerintah daerah atas kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan Sekolah Rakyat berdiri dan beroperasi di banyak wilayah. Dukungan tersebut menegaskan bahwa program tersebut bukan proyek sektoral semata, melainkan agenda nasional yang membutuhkan sinergi berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memandang Sekolah Rakyat lahir dari kepedulian mendalam Presiden terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal dari arus pembangunan. Menurutnya, negara tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak miskin, tetapi juga menyediakan akomodasi, lingkungan belajar yang berkualitas, serta program pemberdayaan bagi orang tua. 

Pendekatan terpadu tersebut dirancang agar pendidikan anak berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas keluarga, sehingga dampaknya tidak berhenti pada individu, tetapi juga mengangkat kesejahteraan rumah tangga secara menyeluruh. Ia menilai program tersebut sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang istimewa sekaligus warisan kebijakan sosial yang berorientasi jangka panjang.

Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada konsep holistik yang diterapkan selama dua puluh empat jam. Sekolah tersebut menggunakan sistem berasrama dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. 

Seluruh kebutuhan hidup siswa ditanggung negara, mulai dari tempat tinggal, pakaian, makanan bergizi tiga kali sehari, hingga layanan kesehatan. Pendekatan tersebut memastikan anak-anak dapat belajar tanpa dibebani persoalan dasar yang selama ini kerap menghambat proses pendidikan, seperti kekurangan gizi atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Meski menyasar kelompok miskin, Sekolah Rakyat tidak menurunkan standar kualitas. Pemerintah justru membekali sekolah tersebut dengan kurikulum modern berbasis digital serta metode pengembangan bakat yang adaptif. 

Penggunaan pendekatan pemetaan potensi, termasuk metode Talent DNA, memungkinkan pendidik mengenali keunikan setiap siswa dan mengarahkan pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing. Konsep tersebut menegaskan bahwa anak dari keluarga miskin memiliki potensi yang sama besarnya untuk berkembang dan berdaya saing.

Dari sisi implementasi, data Kementerian Sosial menunjukkan hingga akhir 2025 telah beroperasi 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa. Program tersebut didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan. 

Evaluasi awal memperlihatkan dampak positif yang signifikan, terutama pada kesehatan dan perkembangan akademik siswa. Sistem asrama dengan pemenuhan gizi terukur mendorong peningkatan kebugaran fisik, konsentrasi belajar, serta kedisiplinan.

Apresiasi yang paling kuat justru datang dari lapangan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Kupang, Felipina Agustina Kale, menilai kehadiran Sekolah Rakyat sebagai perwujudan nyata keadilan sosial. 

Menurutnya, program tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara adil bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ia mengamati perubahan karakter siswa yang sangat nyata melalui pembinaan intensif di lingkungan asrama, mulai dari kedisiplinan, kepercayaan diri, hingga semangat belajar. 

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden atas kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat miskin, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Komitmen pemerintah tidak berhenti pada tahap perintisan. Pemerintah telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di lebih dari seratus lokasi baru. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia memastikan proses pembangunan berjalan cepat dan berkualitas sebagai bagian dari komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak usia sekolah.

Melihat respons publik dan capaian awal tersebut, Sekolah Rakyat semakin dipersepsikan sebagai program yang benar-benar merangkul semua lapisan. Program tersebut tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga membuka kembali masa depan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan. 

Apresiasi yang terus mengalir dari segenap elemen publik tersebut jelas menjadi suatu penanda yang sangat nyata bahwa memang masyarakat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar pada terwujudnya pendidikan yang jauh lebih adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi sama sekali bagi semua kalangan. 

Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat berdiri sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil sekaligus fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih setara dan berkeadilan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Oleh : Naufal Putra Bratajaya )*

Masyarakat Indonesia menunjukkan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Sekolah Rakyat sebagai terobosan negara dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif. Program tersebut dinilai mampu menjawab persoalan klasik akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan oleh keterbatasan ekonomi dan sosial. Kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga merajut kembali peluang masa depan anak-anak yang sebelumnya terputus dari sistem pendidikan formal.

Apresiasi luas tersebut muncul karena Sekolah Rakyat dirancang tidak sekadar sebagai sekolah gratis. Pemerintah menghadirkan konsep pendidikan berasrama yang memastikan seluruh kebutuhan dasar siswa terpenuhi selama 24 jam. 

Negara menanggung kebutuhan makan bergizi, pakaian, layanan kesehatan, hingga perlengkapan belajar. Pendekatan menyeluruh tersebut membuat pendidikan tidak lagi menjadi beban bagi keluarga prasejahtera, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi anak-anak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai Sekolah Rakyat telah membawa perubahan nyata dalam waktu relatif singkat. Melalui pendampingan intensif selama enam bulan, kementerian mencatat peningkatan signifikan pada kondisi kesehatan siswa. 

Berat badan dan tinggi badan anak-anak bertambah, tingkat kebugaran meningkat, serta angka anemia menurun. Perubahan fisik tersebut bahkan terlihat dari seragam sekolah yang tidak lagi muat hanya dalam beberapa bulan pertama.

Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa perbaikan kesehatan itu berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Siswa menjadi lebih fokus di kelas, tidak mudah mengantuk, serta menunjukkan sikap yang lebih disiplin dan mandiri. 

Lingkungan yang aman dan penuh perhatian turut membentuk mental serta perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Pendampingan berkelanjutan mendorong sebagian siswa menorehkan prestasi, meskipun sebelumnya menghadapi keterbatasan mendasar.

Perubahan juga tampak pada kemampuan akademik paling dasar. Kementerian Sosial menemukan banyak siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya terkendala kemampuan membaca dan menulis mulai menunjukkan kemajuan berarti. 

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa ketika anak-anak mendapatkan rasa aman dan perhatian yang memadai, potensi mereka berkembang secara alami. Pendidikan yang manusiawi terbukti mampu mengangkat kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa.

Kisah Muhammad Nazril Kurniawan menjadi gambaran konkret dampak program tersebut. Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Kota Bekasi itu sempat mengalami kesulitan membaca meski telah berada di jenjang pendidikan menengah. 

Melalui ketekunan serta bimbingan guru, Nazril kini membaca lebih lancar, menunjukkan prestasi akademik, dan memandang masa depan dengan optimisme. Perkembangan tersebut mencerminkan keberhasilan pendekatan pendampingan intensif yang diterapkan Sekolah Rakyat.

Nazril merupakan satu dari ribuan siswa yang tidak hanya terkendala faktor ekonomi, tetapi juga kemampuan dasar literasi. Sekolah Rakyat memberikan ruang bagi anak-anak seperti Nazril untuk mengejar ketertinggalan tanpa stigma. 

Program tersebut menyasar keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sehingga memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak luas.

Sebagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Pendidikan dipadukan dengan berbagai program unggulan pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, jaminan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan terintegrasi tersebut memperkuat keyakinan publik bahwa pendidikan menjadi pintu masuk utama untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Apresiasi serupa datang dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menilai Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret untuk menekan angka anak putus sekolah, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu. Kehadiran program nasional tersebut memberikan jawaban nyata atas persoalan pendidikan yang selama ini dihadapi banyak daerah.

Hasnuryadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian besar terhadap masyarakat miskin yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Sekolah Rakyat dipandang sebagai pemutus mata rantai kasus putus sekolah sekaligus langkah strategis membangun sumber daya manusia berkualitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peluncuran sebanyak ratusan Sekolah Rakyat di berbagai provinsi di Tanah Air telah secara sangat nyata memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen dari negara untuk terus berupaya menghadirkan pendidikan tanpa diskriminasi sama sekali bagi semua generasi penerus bangsa. 

Program tersebut telah berhasil membuka kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa untuk dapat terus belajar dan semakin berkembang, terlepas dari apapun serta bagaimanapun latar belakang sosial ekonomi yang mereka miliki. Dukungan masyarakat, pemerintah pusat, dan daerah memperkuat posisi Sekolah Rakyat sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan mewujudkan secara nyata konsep pendidikan secara holistik dan adanya keberpihakan pada seluruh kelompok tanpa membedakan, bahkan hingga pada mereka yang paling rentan sekalipun, Sekolah Rakyat dinilai merupakan program pemerintah yang sangat efektif untuk merajut kembali peluang dari seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. 

Program tersebut tidak hanya dapat menghidupkan kembali mimpi mereka yang sempat padam, tetapi juga sekaligus semakin menegaskan bahwa pendidikan yang layak merupakan hak bagi setiap anak bangsa sehingga hal itu hendaknya memang bisa dirasakan oleh semua elemen secara inklusif, bukan hanya menjadi privilese bagi segelintir pihak saja. (*)

)*  Penulis adalah Lembaga Inti Media

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem kesehatan nasional, khususnya pada aspek promotif dan preventif. Salah satu terobosan utama yang dinilai efektif dan berdampak luas adalah Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang kini menjadi pilar strategis dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan tanpa biaya, tetapi juga mengubah paradigma masyarakat dari berobat saat sakit menjadi menjaga kesehatan sejak dini.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan CKG sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan nasional. Program yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, baik dari sisi ekonomi maupun wilayah. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan CKG mencatat capaian yang sangat signifikan dan mendapat apresiasi luas dari publik. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara dalam layanan kesehatan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya.

Data mutakhir Kemenkes menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan CKG telah menembus lebih dari 70 juta peserta. Berdasarkan laporan harian, tercatat sebanyak 70.292.151 orang hadir dari total 73.128.356 pendaftar, atau setara dengan tingkat kehadiran mencapai 96,12 persen. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Capaian tersebut sekaligus menegaskan bahwa CKG bukan sekadar program simbolik, melainkan kebutuhan nyata masyarakat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap CKG merupakan indikator meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya deteksi dini penyakit. Menurutnya, banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan metabolik dapat dicegah atau dikendalikan lebih baik apabila terdeteksi sejak awal. Oleh karena itu, CKG dinilai sangat relevan dalam menekan beban pembiayaan kesehatan jangka panjang sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan CKG 2025 mencatat bahwa program ini telah menjangkau sekitar 70,8 juta orang atau setara 24,9 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut menjadi dasar optimisme pemerintah untuk memperluas jangkauan CKG pada tahun 2026. Kemenkes menargetkan cakupan CKG mencapai 46 persen dari total penduduk, mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Target ambisius ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi kesehatan nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Program CKG juga dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah sistem kesehatan Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah menyediakan layanan cek kesehatan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa biaya, sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Kebijakan ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan CKG tidak terlepas dari dukungan ribuan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan di 38 provinsi, melibatkan 514 kabupaten/kota, serta didukung oleh lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta tenaga kesehatan di lapangan menjadi kunci utama keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Di tingkat daerah, animo masyarakat terhadap CKG juga terlihat, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menilai CKG sebagai instrumen penting dalam mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Pengelolaan Data serta Sistem Informasi Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, menekankan bahwa idealnya CKG dilakukan minimal satu kali dalam setahun oleh setiap warga negara.

Meski demikian, Lana mengakui bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya CKG masih perlu terus ditingkatkan. Fasilitas yang telah disiapkan di puskesmas belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2025, target cakupan CKG di Kota Yogyakarta sebesar 36 persen memang berhasil tercapai, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki stigma negatif, seperti anggapan bahwa lebih baik tidak mengetahui penyakit yang diderita. Padahal, melalui CKG, potensi penyakit tidak menular dapat dicegah dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi lebih serius.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain penyediaan layanan, edukasi publik juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan CKG. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa mengetahui kondisi kesehatan sejak awal justru menjadi langkah bijak untuk menjaga kualitas hidup. Dengan deteksi dini, risiko komplikasi dapat ditekan, biaya pengobatan dapat diminimalkan, dan produktivitas masyarakat dapat tetap terjaga.

Sebagai salah satu program quick win Presiden Prabowo Subianto, CKG diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya sadar kesehatan di tengah masyarakat. Ke depan, perluasan cakupan, penguatan kualitas layanan, serta integrasi data kesehatan nasional akan semakin memperkuat posisi CKG sebagai instrumen strategis pembangunan kesehatan. Dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan masyarakat luas, Program Cek Kesehatan Gratis diyakini akan menjadi warisan penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera.

*) Pemerhati kesehatan masyarakat 

Oleh : Gavin Asadit )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) semakin menegaskan perannya sebagai fondasi strategis dalam pencegahan penyakit di Indonesia dan bagian integral dari penguatan sistem kesehatan nasional. Memasuki tahun 2026, implementasi CKG tidak hanya menunjukkan capaian jumlah peserta yang signifikan tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma layanan kesehatan dari yang lebih berfokus pada kuratif menjadi preventif dan promotif.

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, data resmi menunjukkan bahwa lebih dari 70 juta orang telah memanfaatkan layanan CKG, menyentuh hampir sepertiga total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini berdasar laporan harian Kementerian Kesehatan yang mencatat 70,292,151 peserta hadir dari total 73,128,356 pendaftar hingga akhir Desember 2025. Partisipasi tersebut sangat menggembirakan mengingat cakupan luas yang dijangkau oleh layanan kesehatan pemerintahan di seluruh provinsi Indonesia. 

Program CKG dirancang untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat Indonesia di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, sekolah, serta melalui kegiatan jemput bola di komunitas, tempat kerja, dan ruang publik. Pemerintah memandang deteksi dini melalui CKG sebagai langkah penting untuk menurunkan beban penyakit yang dapat dicegah sejak tahap awal, mempercepat diagnosis, dan mengurangi risiko komplikasi serius di kemudian hari. Dengan pemeriksaan yang mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk tekanan darah, gula darah, dan faktor risiko lain, program ini juga membantu masyarakat memahami kondisi kesehatannya dan mengambil langkah pencegahan lebih awal. 

Dalam konferensi pers terbaru pada pertengahan Januari 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG juga mengalami perluasan fungsi. Mulai 2026, Kemenkes memasukkan skrining kusta ke dalam CKG sebagai bagian dari strategi percepatan eliminasi penyakit menular tersebut. Hal ini merupakan penyesuaian substansial karena sebelumnya program CKG belum mencakup pemeriksaan tersebut. Langkah ini tidak hanya memperluas cakupan deteksi dini tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintahan untuk memberantas penyakit menular yang masih tersisa secara signifikan di Indonesia. 

Menurut Budi, meskipun kusta tergolong penyakit dengan tingkat penularan rendah, pentingnya menemukan kasus sejak dini tidak bisa diabaikan.  Kebijakan ini juga didukung dengan program pengobatan lengkap hingga sembuh serta pemberian profilaksis atau pencegahan bagi kontak erat penderita. 

Partisipasi publik yang besar ini dianggap sebagai indikator awal bahwa pandemi mentalitas “sehat hanya saat sakit” perlahan mulai berubah. Presiden Prabowo Subianto menempatkan CKG sebagai pilar utama dalam penguatan layanan kesehatan preventif nasional. Menurut Presiden, tingginya beban penyakit yang bisa dicegah sejak dini merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem kesehatan nasional. CKG menjadi salah satu jawaban pemerintah terhadap rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta tingginya biaya pengobatan akibat penyakit yang terdiagnosis pada stadium lanjut. 

Perubahan paradigma ini juga tercermin dalam target pemerintah yang lebih ambisius pada 2026. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan cakupan CKG mencapai 46 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan evaluasi hasil program tahun sebelumnya yang telah mencakup 70,8 juta peserta atau sekitar 24,9 persen dari total populasi. Target ambisius ini menunjukkan dorongan kuat untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis di seluruh segmen masyarakat. 

Lebih jauh lagi, pemerintah juga tengah melakukan modernisasi dan integrasi sistem informasi CKG untuk memperbaiki pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan data kesehatan masyarakat secara real time. Meski sempat terjadi gangguan sementara pada layanan SSI/ASIK CKG pada awal Januari 2026 karena pembaruan sistem, perbaikan ini diharapkan memperkuat basis data layanan dan mendukung perencanaan kesehatan di masa depan. 

Para ahli kesehatan menilai bahwa upaya memperkuat layanan preventif seperti CKG adalah kunci untuk menekan angka beban penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, serta mengurangi risiko penyakit menular yang masih ada seperti tuberkulosis dan kusta. Dengan deteksi dini, perawatan lebih awal, serta edukasi kesehatan yang intensif, beban penyakit tidak hanya dapat dikurangi tetapi juga memotong biaya kesehatan jangka panjang yang selama ini menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan nasional.

Seiring dengan perluasan cakupan dan integrasi program serta upaya inovatif dalam deteksi dini, CKG telah menunjukkan bahwa layanan kesehatan preventif bukan hanya idealisme kebijakan tetapi langkah praktis yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa, meminimalkan beban sosial ekonomi penyakit, dan memperkuat daya tahan sistem kesehatan nasional Indonesia di masa mendatang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pendekatan promotif dan preventif di sektor kesehatan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya strategis membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini. Program ini tidak hanya difokuskan pada deteksi penyakit tidak menular, tetapi juga diperluas untuk menjangkau penyakit menular yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, skrining kusta resmi dimasukkan ke dalam Program CKG. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam mempercepat upaya eliminasi kusta melalui deteksi dini yang lebih luas dan terstruktur.

“Kita tinggal ubah sedikit isinya. Tadinya belum ada skrining lepra, sekarang kita masukkan skrining lepra mulai tahun ini,” ujar Budi di Jakarta.

Menurut Menkes, meskipun kusta merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang relatif rendah, pemerintah tetap berkomitmen aktif untuk menemukan kasus sedini mungkin agar penderita segera mendapatkan pengobatan. Jumlah penderita kusta di Indonesia saat ini tercatat sekitar 13.000 hingga 15.000 orang, namun angka tersebut diyakini masih belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kita harus aktif menemukan penderita. Kalau ketemu, langsung kita obati sampai sembuh,” tegasnya.

Sebagai bentuk dorongan kepada daerah, Kementerian Kesehatan juga akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah dan puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta terbanyak di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat mendorong transparansi sekaligus menghilangkan rasa takut dalam pelaporan kasus.

Selain integrasi skrining kusta dalam CKG, pemerintah juga memperkuat deteksi melalui pemeriksaan PCR, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Pemerintah memastikan seluruh pasien kusta mendapatkan pengobatan secara tuntas selama enam hingga 12 bulan, disertai pemberian profilaksis bagi keluarga dan kontak erat guna memutus rantai penularan. Indonesia sendiri menargetkan eliminasi kusta secara nasional pada tahun 2030.

Senada, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori, menekankan bahwa persoalan kusta tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat.

“Keberhasilan kebijakan kesehatan pemerintah melalui CKG, memerlukan kolaborasi lintas sektor agar dampak stigma dapat ditekan secara berkelanjutan,” kata Hasan Ansori.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, mengingatkan bahwa Indonesia masih berada di posisi tiga besar dunia kasus kusta bersama India dan Brasil. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan yang lebih komprehensif.

“Pemberantasan kusta tidak bisa hanya dengan pendekatan medis. Kita juga membutuhkan pendekatan sosial dan keagamaan untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang kusta,” jelas Ilham.

Implementasi Program CKG juga menunjukkan dampak nyata di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, misalnya, telah melakukan pemeriksaan terhadap 16.694 ibu hamil melalui CKG sebagai upaya mencegah penularan hepatitis secara vertikal dari ibu ke anak. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menegaskan pentingnya pelaksanaan CKG minimal satu kali dalam setahun. Namun, pemerintah daerah mengakui masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat akibat stigma dan rasa takut mengetahui kondisi kesehatannya.

Melalui perluasan cakupan layanan dan penguatan edukasi publik, Program CKG diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya sadar kesehatan, mendorong deteksi dini, serta menekan beban penyakit di masa depan.

(*/rls)

Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus diperkuat sebagai fondasi layanan kesehatan primer nasional hingga ke tingkat daerah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan optimisme mampu mencapai target cakupan 46 persen pada 2026, seiring hasil evaluasi pelaksanaan Program CKG 2025 dan meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan preventif.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, Program CKG telah diikuti oleh 70,8 juta orang atau sekitar 24,9 persen dari total populasi Indonesia.

“Proporsi penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia sebesar 46 persen dari total penduduk,” ujar Aji Muhawarman,

Menurut Aji, capaian CKG pada tahun pertama merupakan pencapaian terbesar dalam sistem kesehatan nasional karena untuk pertama kalinya pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Penyelenggaraan CKG masih berfokus pada pelayanan di puskesmas dan belum secara masif menjangkau masyarakat yang tidak berkunjung ke puskesmas,” kata Aji.

Ke depan, Kemenkes akan memperluas sosialisasi CKG, memperkuat layanan di luar gedung, serta mengintegrasikan tindak lanjut layanan dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
“Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kemenkes menyusun tata laksana CKG yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN dapat memperoleh layanan lanjutan tanpa kendala finansial,” kata Aji.

Pada daerah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil signifikan. Dinas Kesehatan setempat mengoptimalkan peran 14 puskesmas untuk memperluas jangkauan Program CKG. Hasilnya, sebanyak 103.028 jiwa atau 40,96 persen dari total penduduk telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis sepanjang 2025, melampaui target nasional sebesar 36 persen.

Administrator Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kolaka, Rahmatiah menegaskan bahwa penguatan layanan tingkat pertama dan strategi jemput bola menjadi kunci keberhasilan.

“Kami terus mengoptimalkan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya. Saat ini ada 14 puskesmas di Kabupaten Kolaka yang aktif melayani PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis) untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terjangkau,” ujarnya.

Layanan CKG di Kolaka mencakup pemeriksaan gula darah, kesehatan jiwa, skrining paru-paru, pengukuran lingkar perut, status gizi, hingga pemeriksaan telinga dan mata.

“PKG sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan sejak dini. Jika risiko ditemukan lebih awal, kita bisa melakukan pencegahan agar penyakit tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah,” katanya.

Sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi efektif di daerah diharapkan memperkuat CKG sebagai instrumen utama peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut menuntut setiap negara untuk memiliki strategi kebijakan yang adaptif, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang. Gejolak geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta dinamika suku bunga global menjadi faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia mengambil peran strategis dengan memperkuat koordinasi fiskal dan moneter sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Danantara hadir sebagai simpul koordinasi yang menjembatani berbagai pemangku kepentingan kebijakan ekonomi. Melalui forum koordinasi lintas lembaga, Danantara mendorong dialog yang intensif antara pembuat kebijakan fiskal dan moneter agar setiap langkah strategis dapat saling menguatkan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan global yang bersifat multidimensi dan bergerak cepat, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang terukur dan terpadu.

Danantara Indonesia memproyeksikan kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi penopang utama perekonomian nasional pada 2026. Dalam laporan Danantara Economic Outlook 2026, arah kebijakan pemerintah mulai bergeser dari fase penyesuaian dan pengetatan menuju strategi yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia berada dalam fase konsolidasi akibat reprioritisasi anggaran, pengetatan likuiditas, serta transisi kebijakan di bawah pemerintahan baru. Kondisi tersebut sempat menekan pertumbuhan kredit dan konsumsi rumah tangga. Namun, memasuki paruh kedua 2025, berbagai indikator mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Danantara menilai perubahan arah kebijakan fiskal akan menjadi salah satu katalis terpenting pada 2026, terutama melalui percepatan belanja negara dan penguatan permintaan domestik. Kebijakan fiskal diperkirakan akan beralih menjadi pro-pertumbuhan, didukung oleh eksekusi yang lebih kuat serta program-program unggulan yang memperkuat permintaan domestik.

Salah satu faktor yang dinilai berperan besar adalah semakin solidnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai tidak hanya mempercepat penyaluran belanja pemerintah, tetapi juga menciptakan dorongan permintaan yang lebih konsisten bagi perekonomian sepanjang 2026.

Di sisi moneter, Danantara melihat dampak pelonggaran kebijakan Bank Indonesia yang dilakukan sepanjang 2025 belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas ekonomi. Pemangkasan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 125 basis poin diperkirakan baru akan memberikan efek yang lebih nyata terhadap pertumbuhan kredit dan kegiatan usaha pada tahun depan.

BPI Danantara Indonesia bersiap melakukan reformasi besar-besaran terhadap perusahan BUMN pada 2026, termasuk bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Danantara, perbankan BUMN yang lebih sehat akan mengurangi kebocoran anggaran negara, sementara peningkatan dividen berkontribusi memperkuat posisi fiskal.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan Danantara telah menyiapkan sejumlah langkah reformasi dengan menajamkan fokus bisnis masing-masing bank, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan dan penyaluran pembiayaan.

Rosan mencontohkan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan diperkuat untuk fokus melayani segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ritel, dengan dukungan teknologi sebagai faktor utama.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP), Firmansyah, mengatakan potensi terbesar Danantara tidak berasal dari ekspansi tenaga kerja atau peningkatan belanja jangka pendek. Menurutnya, kontribusi utama Danantara justru terletak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi melalui investasi jangka panjang yang terarah.

Firmansyah menjelaskan, Danantara dirancang sebagai platform investasi strategis, bukan sekadar instrumen penyaluran belanja. Fokus utamanya adalah mendorong proyek-proyek yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional secara berkelanjutan. Potensi terbesar Danantara itu bukan dari menambah tenaga kerja atau belanja sesaat, tetapi dari peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Firman mengatakan terdapat tiga mekanisme utama yang menjadi sumber kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi. Mekanisme pertama adalah investasi produktif jangka panjang, terutama pada sektor infrastruktur strategis, industri pengolahan, energi, dan pangan. Sebagai platform investasi jangka panjang, Danantara bukan sekadar menghimpun dana lalu membelanjakannya. Dana tersebut diarahkan ke proyek-proyek strategis, seperti infrastruktur, industri pengolahan, energi, dan pangan.

Menurut Firman, penguatan industri pengolahan memiliki efek pengganda yang besar bagi perekonomian. Selain itu, investasi pada teknologi dan logistik juga dinilai krusial, mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang diinisiasi Danantara mencerminkan komitmen untuk menjaga fondasi ekonomi nasional tetap kokoh. Tantangan global yang kompleks membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak terfragmentasi, melainkan saling terhubung dan saling memperkuat. Dengan sinergi yang solid, kebijakan ekonomi dapat lebih efektif dalam meredam guncangan eksternal sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan global.

Konsistensi dalam menjaga koordinasi ini menjadi kunci. Dinamika global akan terus berubah, dan respons kebijakan harus senantiasa diperbarui berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Melalui peran strategis Danantara, koordinasi fiskal dan moneter diharapkan tidak hanya menjadi respons jangka pendek terhadap krisis, tetapi juga menjadi kerangka kerja berkelanjutan dalam membangun ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh Marliana Tarigan )*

Pembentukan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) nasional menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di era ketidakpastian ekonomi dunia, negara tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter konvensional. Diperlukan instrumen investasi negara yang kuat, profesional, dan berorientasi jangka panjang untuk memastikan kekayaan nasional dapat dikelola secara optimal. Danantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, sekaligus menjadi simbol transformasi baru dalam pengelolaan aset dan investasi strategis Indonesia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara dibentuk pemerintah sebagai lengan investasi strategis negara yang memiliki peran lebih luas dibandingkan sekadar pengelola dana. Danantara tidak hanya mengatur portofolio investasi, tetapi juga mengoperasikan investasi secara aktif, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara, dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih progresif dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.

Lebih jauh, Rosan menekankan bahwa Danantara dirancang sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional. Mandat utama Danantara adalah mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tercipta sinergi yang lebih kuat antarentitas usaha negara. Indonesia memiliki lebih dari seribu entitas BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak di berbagai sektor strategis, mulai dari keuangan, energi, infrastruktur, hingga telekomunikasi. Skala besar ini merupakan potensi luar biasa yang selama ini belum sepenuhnya dimaksimalkan akibat fragmentasi pengelolaan dan kurangnya koordinasi lintas sektor.

Melalui konsolidasi tersebut, Danantara diharapkan mampu memperbesar nilai aset negara dan memastikan setiap keputusan investasi dijalankan secara terintegrasi, profesional, serta berorientasi jangka panjang. Dengan tata kelola yang lebih terpusat dan berbasis prinsip kehati-hatian, Danantara berpotensi menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan daya saing BUMN, baik di pasar domestik maupun global. Hal ini sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang disoroti Rosan adalah perubahan mekanisme pengelolaan dividen BUMN. Dividen yang sebelumnya langsung disetorkan ke Kementerian Keuangan kini dapat dikelola secara lebih prudens oleh Danantara. Dana tersebut kemudian diinvestasikan kembali untuk menjaga keberlanjutan kinerja BUMN sekaligus menopang masa depan perekonomian nasional. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintah dalam mengelola keuangan negara, di mana dividen tidak hanya dilihat sebagai sumber penerimaan fiskal, tetapi juga sebagai modal strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peran Danantara semakin krusial dalam mendorong kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di kisaran 28–29 persen. Dengan pengelolaan investasi yang lebih terarah dan terintegrasi, Danantara diharapkan mampu meningkatkan porsi investasi berkualitas yang berdampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan transformasi struktural ekonomi. Fokus pada sektor-sektor strategis, termasuk energi bersih dan terbarukan, menunjukkan bahwa Danantara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission.

Dari sudut pandang analis, kehadiran Danantara juga memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan investor global. Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjad Wibowo, menilai bahwa momentum kehadiran Danantara dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sangat penting untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia kepada dunia. Menurutnya, kemampuan Danantara dalam mengelola modal negara dalam skala besar menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan para investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dradjad memandang WEF 2026 sebagai panggung strategis bagi Danantara untuk menjelaskan kepada para pemimpin dunia dan inovator teknologi mengenai iklim bisnis yang ingin dibangun Indonesia melalui SWF nasional ini. Kejelasan visi, transparansi tata kelola, serta konsistensi kebijakan akan menjadi faktor penentu dalam menarik minat investasi global. Dengan komunikasi yang tepat dan terukur, Danantara berpotensi menjadi jangkar kepercayaan yang memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Pandangan optimistis juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan periode 2011–2014, Gita Wirjawan. Ia menilai kehadiran Danantara Indonesia dalam forum global seperti WEF berpotensi menjadi magnet bagi pelaku ekonomi dan bisnis dunia. Posisi Danantara sebagai pengelola investasi negara dengan mandat strategis dan skala pengelolaan yang besar memberikan daya tarik tersendiri bagi investor global yang ingin memahami peluang ekonomi Indonesia secara langsung. Menurut Gita, forum internasional tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang membangun jejaring ekonomi global yang saling menguntungkan.

Keberadaan Danantara sebagai alokator modal negara memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia siap berkolaborasi secara setara dengan berbagai institusi dan pelaku ekonomi internasional. Hal akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global dan membentuk persepsi bahwa Indonesia bisa menjadi mitra strategis jangka panjang. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, kepemimpinan yang profesional, serta visi jangka panjang yang jelas, Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi pilar utama transformasi ekonomi Indonesia dan mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi