JAKARTA – Pemerintah menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas nasional dengan menyiapkan strategi terpadu pada 2026, melalui penguatan tata kelola berbasis data, sinergi lintas sektor, serta peningkatan anggaran negara guna memastikan kebijakan perumahan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait ketika menjelaskan arah kebijakan serta capaian kinerja kementeriannya. Ditegaskannya bahwa pendekatan berbasis data menjadi pijakan utama dalam penyusunan hingga pelaksanaan setiap program perumahan, agar penyaluran bantuan negara berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bantuan negara harus disalurkan secara tepat agar kehadiran negara benar-benar dirasakan rakyat. Setiap bantuan perumahan wajib dapat dipertanggungjawabkan, check and balance harus berjalan, dan setiap langkah strategis harus bersifat nyata,” ujarnya.

Selain memperkuat tata kelola, pemerintah juga berencana mendorong perluasan pembangunan rumah susun bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan.

Sementara itu, kinerja sektor perumahan sepanjang 2025 mencatat hasil yang cukup positif. Dengan pagu anggaran Rp5,27 triliun dan pagu efektif sebesar Rp4,53 triliun, tingkat realisasi program mencapai 96,21 persen. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengalami peningkatan dari 38 ribu menjadi 45 ribu unit. Pemerintah juga merealisasikan pembangunan 2.270 unit rumah susun, 476 rumah khusus, serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas, termasuk perbaikan sanitasi dan penanganan kawasan kumuh di sekitar 4.500 lokasi.

Upaya pemerintah tersebut turut diperkuat oleh kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dengan total capaian 9.701 unit rumah. Maruarar menilai keterlibatan dunia usaha semakin solid.

“Gotong royong dari dunia usaha semakin kuat. Hal ini menjadi bukti nyata terjalinnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta,” katanya.

Pada 2026, Kementerian PKP mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp10,41 triliun, atau meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut diarahkan untuk merealisasikan pembangunan lebih dari 406 ribu unit rumah, yang meliputi 400 ribu unit BSPS, 743 unit rumah susun, 607 rumah khusus, serta penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare.

Kepala BPS Amilia Adininggar Widyasanti menilai kebijakan berbasis data yang diterapkan Kementerian PKP sebagai sebuah langkah terobosan.

“Tidak banyak kementerian yang mengembangkan program unggulan dengan pendekatan berbasis data. Ini luar biasa, karena memastikan kebijakan perumahan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” terang Amilia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho melaporkan bahwa penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, dengan mayoritas pendaftar berasal dari generasi Z dan milenial.

“Untuk mengejar target 2026, BP Tapera menyiapkan strategi percepatan bertajuk “SIP 350 Ribu” yang difokuskan pada penguatan sinergi, inovasi skema pembiayaan, serta promosi dan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Jayapura – Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam menertibkan dan menindak praktik pertambangan ilegal di Papua terus menguat.

Kali ini, dukungan datang dari tokoh adat yang menilai penegakan hukum tersebut sebagai upaya penting untuk melindungi lingkungan, hak masyarakat adat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam Papua bagi generasi mendatang.

Tokoh Adat Papua atau Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah tegas Presiden Prabowo dalam menindak tegas pertambangan ilegal di Papua.

“Saya mendukung penuh pemerintahan presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua”, ujar Benhur.

Menurutnya pertambangan ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan merugikan masyarakat lokal. Oleh karena itu pihaknya pengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam menindak tegas tambang ilegal tersebut.

“Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua”, lanjutnya.

Kehadiran negara dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas pertambangan merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat adat. Ia menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan aturan sekaligus membuka ruang dialog dengan tokoh adat.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat”, ujarnya.

Pihaknya berharap penertiban ini dapat menjadi momentum untuk membangun tata kelola sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua. Dukungan penuh dari para pemimpin adat menjadi modal sosial yang kuat bagi pemerintah dalam menjaga Papua tetap lestari, aman, dan sejahtera.

“Saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat tanah Papua”, tutup Menhur.

Jayapura – Berbagai elemen masyarakat menyampaikan apresiasi atas langkah tegas pemerintah dalam menindak praktik pertambangan ilegal di Papua.

Upaya ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi lingkungan hidup, menjaga hak masyarakat adat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tokoh Adat Papua atau Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut mengatakan penertiban pertambangan ilegal merupakan langkah strategis untuk mencegah kerusakan ekosistem yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal.

“Saya sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat”, ujar Benhur.

Aktivitas tambang tanpa izin, menurutnya, kerap menimbulkan pencemaran sungai, degradasi hutan, serta konflik sosial di tingkat akar rumput.

“Saya mendukung penuh pemerintahan presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua. Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua”, lanjutnya.

Pihaknya juga menilai langkah pemerintah sejalan dengan aspirasi masyarakat adat. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang konsisten akan memberikan rasa keadilan sekaligus kepastian bagi masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas ilegal.

“Saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat tanah Papua”, ujarnya.

Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan serta operasi terpadu di wilayah rawan pertambangan ilegal.

Papua – Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik tambang ilegal yang masih terjadi di wilayah Tanah Papua. Penertiban ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan tanpa izin. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Langkah tegas pemerintah mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh adat Papua. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) MOI sekaligus Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penertiban tambang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Saya Benhur Yaboisembut selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI dan juga selaku Tokoh Adat Papua, mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ungkap Benhur.

Menurut Benhur, ketegasan pemerintah merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat adat yang selama ini menjadi korban kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Ia menilai langkah Presiden Prabowo sebagai wujud kepemimpinan yang berani dan berpihak pada kelestarian alam serta keadilan sosial.

“Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” kata Benhur.

Benhur menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal sangat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem Papua yang memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi. Kerusakan alam, menurutnya, akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat yang sangat bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat,” tegas Benhur.

Lebih jauh, Benhur mengajak seluruh masyarakat adat Papua, di manapun berada, untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah demi masa depan Papua yang berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat Tanah Papua, sehingga generasi Papua yang akan datang tidak kehilangan kesempatan di dalam mewujudkan pembangunan,” ujar Benhur.

Pemerintah memastikan bahwa penertiban tambang ilegal di Papua akan terus dilakukan secara konsisten, dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat adat, guna mewujudkan Papua yang aman, lestari, dan berkeadilan.

Papua – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menertibkan dan menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang masih marak terjadi di wilayah Tanah Papua. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam, melindungi lingkungan hidup, serta memastikan hak-hak masyarakat adat Papua tetap terjaga. Penertiban tambang ilegal juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dukungan dari para tokoh adat dan masyarakat lokal menjadi elemen penting bagi keberhasilan kebijakan penertiban. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) MOI sekaligus Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, menyatakan sikap tegas mendukung langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya Benhur Yaboisembut selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI dan juga selaku Tokoh Adat Papua, mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ujar Benhur.

Benhur menegaskan bahwa ketegasan pemerintah merupakan langkah penting untuk memulihkan tata kelola sumber daya alam yang selama ini dirusak oleh praktik-praktik ilegal yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi masyarakat adat dari dampak buruk eksploitasi alam yang tidak sesuai dengan aturan.

“Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” lanjut Benhur.

Benhur juga menyoroti dampak langsung tambang ilegal terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada sumber air, hutan, dan tanah ulayat. Ia menilai penertiban tambang ilegal merupakan langkah krusial untuk menjaga keseimbangan alam Papua.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat,” tegas Benhur.

Lebih lanjut, Benhur mengajak seluruh elemen masyarakat adat Papua untuk bersatu mendukung kebijakan pemerintah demi masa depan Papua yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat Tanah Papua, sehingga generasi Papua yang akan datang tidak kehilangan kesempatan di dalam mewujudkan pembangunan,” tutup Benhur.

Pemerintah menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal di Papua akan dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan mengedepankan penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Papua – Tokoh adat Papua menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat di Tanah Papua. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) MOI dan Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut sebagai bentuk komitmen masyarakat adat dalam menjaga kelestarian alam Papua.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI dan Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut menegaskan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal merupakan langkah yang sangat tepat dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

“Buat kita semua warga masyarakat Papua di mana pun saja berada, saya mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

“Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas terhadap seluruh tambang ilegal yang ada di Tanah Papua. Ini adalah langkah nyata dalam melindungi tanah adat kami,” katanya.

Menurut Benhur Yaboisembut, keberadaan tambang ilegal selama ini telah membawa dampak negatif yang signifikan, terutama terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat adat. Ia menilai bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup generasi Papua ke depan.

“Saya sangat setuju dengan penertiban tambang-tambang ilegal karena telah merugikan masyarakat adat, merusak ekosistem, serta mencemari lingkungan hidup di Tanah Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Benhur Yaboisembut mengajak seluruh masyarakat adat Papua untuk bersatu dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penindakan tambang ilegal. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga tanah leluhur agar tetap lestari.

“Oleh sebab itu, saya bersama masyarakat Papua di mana pun berada mengajak seluruh elemen masyarakat adat Papua untuk mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas tambang ilegal di wilayah adat,” ujarnya.

Ia berharap, dengan penindakan yang konsisten dan dukungan masyarakat, Papua dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan kelestarian alam.

“Langkah ini penting agar generasi Papua yang akan datang tidak kehilangan kesempatan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Benhur Yaboisembut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

“Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masyarakat Papua di mana pun berada, saya sebagai tokoh adat Papua menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua,” pungkasnya.

Papua – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan Tanah Papua, masyarakat adat Papua menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menindak tegas praktik tambang ilegal. Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI sekaligus Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut yang menegaskan komitmen masyarakat adat untuk menjaga alam Papua dari aktivitas yang merusak ekosistem dan ruang hidup masyarakat adat.

Benhur Yaboisembut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk menindak tegas tambang ilegal merupakan langkah strategis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua.

“Sebagai masyarakat adat Papua, kami menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan dan memberantas seluruh tambang ilegal yang beroperasi di wilayah adat Tanah Papua,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas keberanian dan ketegasan pemerintah dalam mengambil langkah hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, kehadiran negara melalui kebijakan yang tegas menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kelestarian alam Papua.

“Kami mengapresiasi tindakan tegas Presiden yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga Papua dari kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal,” katanya.

Lebih lanjut, Benhur Yaboisembut menilai bahwa aktivitas tambang ilegal selama ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, hingga terancamnya ruang hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, penertiban tambang ilegal dianggap sebagai upaya penting untuk melindungi alam Papua yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.

“Tambang ilegal sangat merugikan masyarakat adat karena merusak alam dan lingkungan hidup yang kami jaga secara turun-temurun,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat adat Papua untuk bersatu mendukung kebijakan pemerintah. Dukungan kolektif dinilai penting agar upaya pemberantasan tambang ilegal dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat adat Papua, di mana pun berada, untuk bersama-sama mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto demi masa depan Papua yang lebih baik,” ungkapnya.

Menurut Benhur Yaboisembut, keberhasilan penegakan hukum terhadap tambang ilegal akan membuka peluang pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi generasi Papua di masa depan. Ia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hari ini adalah investasi penting agar generasi mendatang tidak kehilangan kesempatan untuk hidup sejahtera di tanahnya sendiri.

Menutup pernyataannya, Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua atas dukungan dan kepedulian terhadap Tanah Papua.

Papua – Penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di Tanah Papua dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Langkah pemerintah ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Papua, khususnya tokoh adat yang selama ini menyaksikan langsung dampak kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan tanpa izin.

Penertiban tambang ilegal dipandang bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga upaya menjaga masa depan Papua agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menindak tegas seluruh tambang ilegal di Tanah Papua. Menurutnya, ketegasan tersebut menunjukkan komitmen negara untuk berpihak pada kepentingan masyarakat adat yang selama ini dirugikan.

“Kami mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” kata Benhur dalam keterangannya.

Benhur juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas keberanian dan konsistensi dalam mengambil langkah tegas terhadap praktik pertambangan ilegal. Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat yang hidup bergantung pada kelestarian alam.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas tindakan tegas terhadap seluruh tambang ilegal di Tanah Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Benhur menjelaskan bahwa aktivitas tambang ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat.

Kerusakan ekosistem tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Papua. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa langkah penertiban yang dilakukan pemerintah sudah tepat dan harus terus dilanjutkan.

“Kami sangat setuju dengan langkah pemerintah dalam penertiban tambang-tambang ilegal yang selama ini merugikan masyarakat adat, merusak ekosistem dan alam Papua, serta mencemari lingkungan hidup kami,” tegas Benhur.

Ia menambahkan bahwa tanpa penindakan tegas, kerusakan yang terjadi dikhawatirkan akan semakin meluas dan sulit dipulihkan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghilangkan hak generasi Papua untuk menikmati alamnya sendiri.

Benhur juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas tambang ilegal di wilayah adat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas tambang-tambang ilegal di wilayah adat Tanah Papua,” katanya.

Ia menekankan bahwa dukungan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan saat ini, tetapi demi masa depan Papua. Dengan alam yang terjaga dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, generasi mendatang tetap memiliki kesempatan merasakan keindahan dan kekayaan alam Papua.

Penindakan tambang ilegal, menurut Benhur, adalah langkah penting untuk memastikan pembangunan di Papua berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat adat.

Papua – Dukungan publik di Papua terus mengalir terhadap kebijakan tegas pemerintah dalam menindak aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Penertiban tambang ilegal dipandang sebagai langkah penting untuk melindungi ekosistem Papua sekaligus memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjaga. Sejumlah tokoh adat menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga hak-hak masyarakat adat atas tanah dan alamnya.

Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas menindak seluruh tambang ilegal di Tanah Papua.

Menurut Benhur, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi masyarakat adat dari dampak buruk eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ujar Benhur dalam keterangannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas keberanian dan konsistensi dalam mengambil langkah penegakan hukum di sektor pertambangan. Benhur menilai, ketegasan tersebut sangat dibutuhkan mengingat aktivitas tambang ilegal selama ini telah menimbulkan kerusakan yang luas.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas tindakan tegas terhadap seluruh tambang ilegal di Tanah Papua,” katanya.

Menurut Benhur, dampak tambang ilegal tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat. Hutan yang rusak, sungai yang tercemar, serta hilangnya sumber pangan tradisional menjadi konsekuensi nyata dari praktik pertambangan tanpa izin. Kondisi ini, lanjutnya, membuat masyarakat adat berada pada posisi yang paling dirugikan.

“Kami sangat setuju dengan langkah pemerintah dalam penertiban tambang-tambang ilegal yang selama ini merugikan masyarakat adat, merusak ekosistem dan alam Papua, serta mencemari lingkungan hidup masyarakat adat,” tegas Benhur.

Ia menambahkan bahwa tanpa penindakan yang tegas dan berkelanjutan, kerusakan lingkungan dikhawatirkan akan semakin parah dan sulit dipulihkan.

Lebih lanjut, Benhur mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas tambang ilegal di wilayah adat. Ia menekankan bahwa dukungan publik menjadi elemen penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas tambang-tambang ilegal di wilayah adat Tanah Papua,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan upaya menjaga masa depan Papua.

Dengan lingkungan yang terjaga dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, generasi Papua yang akan datang tetap memiliki kesempatan untuk merasakan keindahan alam dan kekayaan Tanah Papua.

Dukungan masyarakat, menurut Benhur, menjadi kunci agar Papua dapat tumbuh melalui pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat adat.

*) Oleh: Markus Wanimbo

Isu pertambangan ilegal di Tanah Papua selama bertahun-tahun menjadi persoalanserius yang berdampak langsung pada lingkungan hidup, hak masyarakat adat, sertakeberlanjutan pembangunan daerah. Aktivitas tambang tanpa izin tidak hanyamerusak ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga menggerus tatanan sosial sertakearifan lokal yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat adat Papua. Dalam konteksinilah, langkah tegas pemerintah untuk menertibkan dan menindak tambang ilegalpatut dipandang sebagai kebijakan strategis dan berorientasi jangka panjang. Dukungan publik, khususnya dari masyarakat Papua sendiri, menjadi fondasi pentingbagi keberhasilan kebijakan tersebut.

Papua dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun pada saat yang sama memiliki tingkat kerentanan ekologis yang tinggi. Hutan hujan tropis, pegunungan, dan sungai-sungai besar di Papua bukan sekadar asetekonomi, melainkan ruang hidup masyarakat adat yang menyatu dengan identitas dan budaya mereka. Ketika tambang ilegal beroperasi tanpa pengawasan dan standarlingkungan, kerusakan yang ditimbulkan sering kali bersifat permanen dan sulitdipulihkan. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang tegas dan konsistenmenjadi keniscayaan demi melindungi warisan alam Papua.

Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menegaskankomitmen penindakan terhadap tambang ilegal menunjukkan keberpihakan yang jelaspada kepentingan nasional dan masyarakat lokal. Penertiban ini tidak hanya bertujuanmenegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alamdilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Negara hadir untukmencegah eksploitasi berlebihan yang merugikan rakyat dan menguntungkansegelintir pihak. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Papua tidak bolehterus-menerus menjadi korban praktik ekonomi ilegal.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakatPapua, termasuk tokoh adat yang memiliki legitimasi sosial dan moral di tengahkomunitasnya. Benhur Yaboisembut secara terbuka menyatakan dukungan penuhterhadap langkah pemerintah dalam menindak seluruh tambang ilegal di Tanah Papua. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberanian negara dalammelindungi masyarakat adat dari kerugian ekologis dan sosial yang selama ini merekatanggung. Pernyataan ini mencerminkan aspirasi masyarakat adat yang menginginkan keadilan dan keberlanjutan.

Menurut Benhur, aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistemdan alam Papua yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Sungai yang tercemar, hutan yang rusak, serta hilangnya sumber pangan tradisional menjadirealitas pahit akibat praktik pertambangan tanpa izin. Dalam pandangannya, penindakan tegas pemerintah merupakan langkah yang tepat dan harus didukungbersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atasketegasan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kelestarian lingkungandan masa depan Papua.

Lebih jauh, dukungan tokoh adat ini menegaskan bahwa isu tambang ilegal bukansekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan keberlanjutan budaya. Masyarakat adat Papua memiliki hubungan spiritual dan historis dengan tanah ulayat mereka, sehingga kerusakan lingkungan berarti pula tergerusnya identitas dan martabat komunitas. Dengan menertibkan tambang ilegal, pemerintah turut menjaga ruang hidup masyarakat adat agar tetap lestari. Hal inisejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruhtumpah darah Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum terhadap tambang ilegal juga membuka peluang bagipengelolaan sumber daya alam yang lebih tertata dan memberikan manfaat nyatabagi daerah. Ketika praktik ilegal dihentikan, ruang akan terbuka bagi investasi yang sah, berizin, dan memenuhi standar lingkungan. Hal ini berpotensi menciptakanlapangan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Dengandemikian, penindakan tambang ilegal bukanlah langkah anti-pembangunan, melainkan prasyarat bagi pembangunan yang berkeadilan.

Dalam perspektif jangka panjang, langkah tegas pemerintah dapat menjadi fondasibagi masa depan Papua yang lebih seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Generasi muda Papua berhak mewarisi alam yang sehat, sungai yang bersih, dan hutan yang terjaga. Jika praktik tambang ilegal dibiarkan, maka kesempatan generasi mendatang untuk menikmati keindahan dan kekayaanalam Papua akan semakin menyempit. Oleh karena itu, kebijakan saat ini harusdipandang sebagai investasi moral dan ekologis bagi masa depan.

Ajakan Benhur Yaboisembut kepada seluruh masyarakat Papua untuk mendukungpenuh kebijakan pemerintah patut mendapat perhatian luas. Dukungan kolektif akanmemperkuat legitimasi kebijakan dan memudahkan aparat dalam menjalankanpenegakan hukum di lapangan. Partisipasi masyarakat juga penting untuk mencegahmunculnya kembali praktik ilegal melalui pengawasan sosial. Sinergi antarapemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penertiban tambang ilegal.

Penindakan tegas terhadap tambang ilegal di Tanah Papua merupakan langkahstrategis yang sejalan dengan kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat. Dukungan masyarakat Papua menunjukkan bahwa kebijakan inibukanlah agenda sepihak, melainkan aspirasi bersama demi masa depan yang lebihbaik. Pemerintah perlu terus menjaga konsistensi, transparansi, dan keadilan dalampelaksanaannya. Dengan demikian, Papua dapat melangkah menuju masa depanyang lestari, adil, dan bermartabat bagi seluruh generasinya.

*) Pengamat Kebijakan Lingkungan Papua.