Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyiapan Paket Ekonomi 2026 yang berorientasi pada penguatan sektor riil. Langkah ini menjadi respons strategis atas dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, sekaligus upaya memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh inklusif dan berkelanjutan. Dengan fondasi kebijakan makro yang terjaga serta kesinambungan reformasi struktural, Paket Ekonomi 2026 diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, memperluas investasi, dan meningkatkan produktivitas nasional.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekonomi tahun 2026 tidak disusun secara parsial, melainkan melanjutkan capaian positif dari paket-paket kebijakan sebelumnya. Fokus utama diarahkan pada kemudahan berusaha, percepatan proyek strategis nasional, penguatan UMKM, serta optimalisasi insentif fiskal dan nonfiskal agar manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi benar-benar menggerakkan ekonomi riil di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme pemerintah terhadap prospek ekonomi nasional pada 2026.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, kita akan terus mendorong konsumsi domestik, meningkatkan investasi, mempercepat hilirisasi industri, serta memperluas pasar ekspor,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan bahwa pemerintah juga akan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang erat, serta memastikan program perlindungan sosial tetap berjalan efektif.

Airlangga juga menekankan pentingnya keberlanjutan reformasi struktural sebagai penopang utama pertumbuhan. Menurutnya, penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi global.

“Upaya reformasi yang sudah berjalan akan terus diperkuat agar iklim usaha semakin kondusif dan investor memiliki kepastian,” tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyoroti capaian implementasi paket ekonomi sebelumnya yang menjadi landasan kuat bagi kebijakan 2026.

“Implementasi Paket Ekonomi 2025 telah mencatat berbagai capaian signifikan, mulai dari peningkatan realisasi investasi, penguatan sektor UMKM, hingga perbaikan iklim usaha. Program-program yang terbukti efektif tersebut akan dilanjutkan dan disempurnakan pada 2026,” kata Haryo.

Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan kebijakan menjadi kunci agar dunia usaha memiliki kepastian dan kepercayaan jangka panjang terhadap arah ekonomi pemerintah.

Sejalan dengan itu, berbagai indikator ekonomi terkini menunjukkan tren yang positif. Realisasi investasi nasional terus meningkat, konsumsi rumah tangga tetap terjaga, dan inflasi berada dalam rentang sasaran. Pemerintah juga aktif mendorong percepatan belanja negara di awal tahun serta penguatan sinergi pusat dan daerah guna mempercepat perputaran ekonomi di daerah.

Dengan Paket Ekonomi 2026 yang disiapkan secara komprehensif dan berkesinambungan, pemerintah optimistis perekonomian nasional akan semakin kokoh, adaptif, dan berdaya saing. Kebijakan yang berpihak pada sektor riil ini diharapkan menjadi motor penggerak utama menuju Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaulat secara ekonomi di bawah kepemimpinan pemerintahan saat ini.***

Oleh: Samuel Kambu *)

Pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang semakin menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda strategis jangka panjang, bukan sekadar program sektoral. Selama ini, persoalan mendasar pertanian di wilayah timur Indonesia bukan terletak pada kemampuan bertani masyarakatnya, melainkan pada mahalnya input produksi yang membuat aktivitas pertanian sulit berkembang secara optimal. Dalam struktur biaya tersebut, pupuk menjadi salah satu komponen paling menentukan, baik dari sisi ketersediaan maupun ongkos distribusi.

Tingginya biaya pengiriman pupuk selama bertahun-tahun telah menciptakan beban ganda bagi petani. Selain harus menanggung harga pupuk yang lebih mahal dibanding wilayah lain, petani juga dihadapkan pada ketidakpastian waktu distribusi yang kerap mengganggu masa tanam. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menilai bahwa biaya pengiriman pupuk dapat menyerap hampir sepertiga dari total biaya pertanian di luar tenaga kerja. Kondisi ini secara tidak langsung menekan produktivitas dan mempersempit margin keuntungan petani, sehingga pertanian sulit tumbuh sebagai sektor yang menjanjikan kesejahteraan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran industri pupuk di wilayah Papua Barat menjadi jawaban atas persoalan struktural yang selama ini dihadapi petani. Pemendekan rantai distribusi memungkinkan pupuk tersedia lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih stabil. Efisiensi logistik yang tercipta tidak hanya menurunkan biaya produksi, tetapi juga membuka ruang bagi petani untuk meningkatkan skala usaha dan kualitas hasil panen. Billy Mambrasar menekankan bahwa penurunan biaya hingga sepertiga dari kondisi sebelumnya akan membuat produk pertanian menjadi lebih kompetitif, baik di pasar lokal maupun regional.

Daya saing ini memiliki implikasi strategis yang lebih luas. Ketika biaya produksi menurun dan produktivitas meningkat, pertanian tidak lagi sekadar bertahan, melainkan mulai berkontribusi nyata terhadap pasokan pangan dan perputaran ekonomi daerah. Akses pupuk yang lebih dekat juga menghilangkan hambatan waktu yang selama ini dialami petani di wilayah dengan tantangan geografis berat. Petani tidak lagi harus menunggu lama untuk mendapatkan pupuk saat masa tanam tiba, sehingga proses budidaya dapat berjalan lebih terencana dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pembangunan industri pupuk menunjukkan keberpihakan kebijakan pemerintah pada penguatan fondasi produksi pangan, bukan hanya pada aspek hilir seperti distribusi atau stabilisasi harga. Ketahanan pangan pada dasarnya bertumpu pada kemampuan negara memastikan input produksi tersedia secara merata dan terjangkau. Dalam kerangka ini, pembangunan pabrik pupuk menjadi bagian dari upaya memperbaiki struktur ekonomi pertanian agar tidak lagi bergantung pada pasokan dari wilayah yang jauh dan mahal secara logistik.

Langkah ini juga sejalan dengan strategi hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah. Pemanfaatan gas alam sebagai bahan baku pupuk mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan, dari orientasi ekspor bahan mentah menuju penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Billy Mambrasar melihat bahwa alokasi gas alam untuk kebutuhan industri pupuk domestik bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Efek berganda tersebut menjadi semakin signifikan ketika pembangunan industri pupuk diikuti oleh penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh. Industri hulu seperti pupuk, benih unggul, dan alat mesin pertanian akan mendorong tumbuhnya industri hilir berupa pengolahan, pengemasan, dan distribusi hasil pertanian. Rantai nilai yang semakin lengkap ini membuka peluang kerja baru dan memperkuat posisi petani dalam sistem ekonomi, bukan lagi sebagai pihak yang selalu berada di ujung rantai dengan keuntungan paling kecil.

Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan industri tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ketika industri pupuk dibangun dekat dengan sumber bahan baku dan sentra pertanian, negara tidak hanya menghemat biaya logistik nasional, tetapi juga memperbaiki keseimbangan pembangunan antarwilayah. Pertanian pun tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional yang tertinggal, melainkan sebagai sektor strategis yang ditopang oleh industri modern.

Ketahanan pangan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah-daerah produsen untuk tumbuh secara berkelanjutan. Pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat memperlihatkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa wilayah timur tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem produksi pangan nasional. Dengan dukungan industri, pertanian lokal memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan nasional.

Kebijakan ini juga mempertegas bahwa pembangunan di Papua tidak semata-mata bersifat kompensatoris, melainkan strategis. Dengan memperkuat sektor pertanian melalui penyediaan input yang efisien dan terjangkau, pemerintah sedang membangun basis ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan, baik dari sisi harga global maupun gangguan rantai pasok. Ketahanan pangan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan pangan, tetapi juga sebagai kemampuan sistem pertanian untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Pembangunan industri pupuk di Papua Barat adalah refleksi dari pilihan kebijakan yang berpihak pada perbaikan struktur ekonomi dasar. Ketika biaya produksi ditekan, produktivitas meningkat, dan ekosistem pertanian diperkuat, ketahanan pangan tidak lagi menjadi slogan, melainkan realitas yang tumbuh dari bawah. Inilah esensi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan antarwilayah.

*) Pengamat Kebijakan Pembangunan Papua

Oleh: Yohanes Wanimbo )*

Pembangunan Pabrik Pupuk di Fakfak, Papua Barat, semakin menegaskan arah kebijakan negara dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendekatan industrialisasi berbasis wilayah. Proyek Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak tidak hanya diposisikan sebagai investasi ekonomi semata, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan struktural pertanian Papua yang selama ini dibebani biaya logistik tinggi, keterbatasan akses sarana produksi, serta rendahnya efisiensi rantai pasok. Dalam konteks ini, pembangunan pabrik pupuk menjadi simbol keberpihakan negara terhadap petani Papua dan upaya nyata mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.

Selama bertahun-tahun, mahalnya distribusi pupuk menjadi hambatan utama bagi produktivitas pertanian di Papua. Biaya pengiriman pupuk dari luar daerah bahkan mencapai porsi yang sangat besar dalam struktur biaya produksi, sehingga margin keuntungan petani tergerus dan daya saing produk pertanian melemah. Kehadiran pabrik pupuk di Fakfak dipandang sebagai solusi mendasar karena memotong mata rantai distribusi yang panjang dan mahal. Dengan hilirisasi pupuk di Papua, biaya logistik dapat ditekan secara signifikan, membuat biaya produksi lebih efisien dan hasil pertanian lebih kompetitif di pasar.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, melihat proyek ini sebagai momentum penting bagi transformasi sektor pertanian Papua. Menurutnya, efisiensi biaya yang dihasilkan dari kedekatan sumber pupuk akan memberikan ruang yang lebih luas bagi petani untuk meningkatkan skala usaha dan kualitas produksi. Akses pupuk yang lebih cepat dan terjangkau juga diyakini mampu mendorong peningkatan produktivitas, terutama di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis tinggi yang selama ini paling merasakan dampak keterbatasan distribusi.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi akan membawa dampak lanjutan berupa stabilitas harga pangan dan penguatan ketahanan pangan daerah. Ketika petani mampu berproduksi dengan biaya lebih rendah dan pasokan input terjamin, ketersediaan pangan lokal menjadi lebih stabil. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan Papua pada pasokan dari luar daerah, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Lebih jauh, pembangunan pabrik pupuk di Fakfak diproyeksikan mendorong penguatan ekosistem industri pertanian secara menyeluruh. Industri hulu seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian akan terhubung secara lebih efisien dengan industri hilir berupa pengolahan, pengemasan, dan distribusi yang dibangun dekat sentra produksi. Pola ini membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Dari perspektif pembangunan daerah, proyek ini juga memperkuat agenda hilirisasi sumber daya alam. Pemanfaatan gas alam sebagai bahan baku utama pupuk dinilai mampu menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah. Dengan mengalokasikan sebagian gas alam untuk industri pupuk domestik, Papua Barat tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis industri strategis nasional. Efek berganda dari investasi ini diharapkan menjalar ke berbagai sektor, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, penerimaan daerah, hingga penguatan basis ekonomi lokal.

Komitmen kuat pemerintah daerah Fakfak semakin menegaskan keseriusan proyek ini. Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menempatkan pembangunan pabrik pupuk sebagai prioritas strategis pascakeikutsertaannya dalam Human Capital Summit 2025. Pemerintah daerah memandang bahwa kesiapan investasi harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal diposisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan industri pupuk.

Pemerintah Kabupaten Fakfak juga menunjukkan dukungan penuh terhadap percepatan realisasi proyek melalui penyelesaian berbagai aspek krusial, terutama persoalan lahan. Samaun Dahlan menyampaikan bahwa telah terbangun kesepahaman yang kuat dengan PT Pupuk Kaltim dan SKK Migas, di mana pemerintah daerah menjamin seluruh persoalan lahan akan diselesaikan dengan cepat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap investasi strategis ini. Keseriusan tersebut tercermin dari langkah-langkah konkret dalam mempercepat perizinan dan administrasi pendukung.

Pertemuan intensif antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan pihak industri menegaskan bahwa tidak ada lagi hambatan berarti dalam proses persiapan. Sertifikasi lahan yang menjadi salah satu syarat utama pembangunan dipastikan akan segera diterbitkan setelah adanya permohonan resmi dari pihak Pupuk Indonesia. Pemerintah daerah berkomitmen untuk bergerak cepat agar tahapan konstruksi dapat segera dimulai dan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat Fakfak dan Papua secara luas.

Dengan dukungan kuat pemerintah pusat, kesiapan daerah, serta sinergi dengan pelaku industri, pembangunan Pabrik Pupuk Fakfak diharapkan menjadi fondasi baru bagi ketahanan pangan Papua. Proyek ini bukan hanya menjawab kebutuhan pupuk petani, tetapi juga menjadi penggerak kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal. Dalam jangka panjang, Fakfak berpotensi tumbuh sebagai simpul industri strategis yang menopang pertanian berkelanjutan dan memperkokoh ketahanan pangan nasional.

)* Akademisi dan Peneliti Pembangunan Papua

Papua- Pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak di Papua Barat dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Keberadaan industri pupuk di wilayah tersebut diyakini mampu menjawab tantangan tingginya biaya produksi pertanian yang selama ini membebani petani Papua akibat mahalnya distribusi pupuk dari luar daerah.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menyampaikan bahwa rencana pembangunan industri pupuk di Fakfak memiliki dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi sektor pertanian, tetapi juga bagi perekonomian Papua secara keseluruhan. Menurutnya, pembangunan ini menjadi wujud nyata dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis wilayah timur.

“Pembangunan industri pupuk di Fakfak dapat memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong hilirisasi di kawasan timur Indonesia,” ujar Billy Minggu (18/1/2026).

Billy menjelaskan bahwa selama ini biaya logistik pupuk menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya produksi pertanian di Papua. Kondisi geografis yang menantang menyebabkan ongkos pengiriman pupuk dari luar daerah sangat tinggi, bahkan dapat mencapai hampir sepertiga dari total biaya yang harus ditanggung petani.

“Bayangkan ketika terjadi hilirisasi pupuk, maka biaya logistiknya akan lebih murah,” katanya.

Dengan adanya industri pupuk di Fakfak, distribusi pupuk ke sentra-sentra pertanian di Papua diharapkan menjadi lebih efisien. Penurunan biaya logistik tersebut diyakini akan berdampak langsung pada penurunan biaya produksi, sehingga produk pertanian Papua memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar regional maupun nasional.

Selain meningkatkan daya saing, akses pupuk yang lebih dekat dan mudah juga diproyeksikan akan mendorong peningkatan produktivitas petani. Ketersediaan pupuk yang stabil menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian dan mendukung program ketahanan pangan di Papua.

Berdasarkan rencana pemerintah, pembangunan industri pupuk di Kabupaten Fakfak diproyeksikan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan akan digarap oleh PT Pupuk Indonesia. Proyek ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, mendukung program food estate, serta menekan biaya logistik pupuk di wilayah Papua.

Industri pupuk yang berlokasi di Distrik Tomage tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 1,15 juta ton urea dan 825 ribu ton amonia per tahun, dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah. Keberadaan bahan baku gas alam di Papua menjadi salah satu faktor pendukung utama pembangunan industri tersebut.

Billy menambahkan bahwa dampak pembangunan industri pupuk tidak hanya terbatas pada sektor pertanian. Hilirisasi sumber daya alam dinilai akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga penciptaan lapangan kerja baru.

“Dampak bergandanya itu luar biasa, dari sisi income, revenue, sampai penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Dengan berbagai potensi tersebut, pembangunan industri pupuk di Fakfak diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi pembangunan ekonomi Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA – Rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) di Fakfak, Papua Barat, dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan timur Indonesia. Kehadiran industri pupuk di wilayah yang dekat dengan sentra pertanian dipandang mampu menjawab tantangan struktural yang selama ini membebani sektor pertanian Papua, terutama persoalan tingginya biaya distribusi.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar (Billy Mambrasar), menilai biaya logistik pupuk selama ini menjadi penghambat utama peningkatan produktivitas petani. Kondisi geografis Papua membuat distribusi pupuk sangat bergantung pada jalur panjang dan mahal.

“Biaya pengiriman pupuk itu hampir lebih sepertiga dari biaya pertanian selain tenaga kerja. Dengan adanya hilirisasi pupuk di Papua, biaya logistik bisa jauh lebih murah,” ujar Billy Mambrasar di Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Efisiensi distribusi tersebut diyakini akan membawa dampak langsung terhadap daya saing produk pertanian Papua. Penurunan biaya produksi membuka peluang bagi petani untuk memperoleh margin pendapatan yang lebih sehat, sekaligus memperluas akses pasar.

“Kita bisa menekan biaya hingga sepertiga dari kondisi sekarang. Artinya produk pertanian Papua bisa bersaing,” tegas Billy Mambrasar.

Selain faktor biaya, kedekatan akses pupuk juga berpengaruh besar terhadap produktivitas. Selama ini, keterlambatan pasokan kerap mengganggu jadwal tanam, terutama di wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

“Selama ini petani harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan pupuk. Dengan ketersediaan yang lebih dekat, produktivitas pasti meningkat,” tambah Billy Mambrasar.

Billy menilai peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya akan berdampak langsung pada stabilitas harga pangan di Papua. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menekan ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
“Gas alam yang sebelumnya diekspor bisa dialokasikan sebagian untuk industri pupuk. Ini menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” pungkas Billy Mambrasar .

Di tingkat daerah, komitmen percepatan pembangunan juga ditunjukkan oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, yang menempatkan proyek pabrik pupuk sebagai prioritas strategis pascakeikutsertaannya dalam Human Capital Summit 2025. Pemerintah daerah menilai kesiapan investasi harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia lokal.

“Kami sudah sepakat dengan PT Pupuk Kaltim dan SKK Migas. Pemda Fakfak menjamin bahwa seluruh persoalan lahan akan kami selesaikan secepatnya sebagai bentuk dukungan penuh terhadap investasi ini,” ujar Samaun Dahlan.

Pertemuan dengan SKK Migas dan pihak industri menegaskan keseriusan daerah dalam mempercepat perizinan dan administrasi pendukung. Sertifikasi lahan menjadi salah satu syarat utama agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

“Tidak ada lagi hambatan berarti. Kami hanya menunggu surat permohonan resmi dari pihak Pupuk Indonesia. Setelah itu, proses penerbitan sertifikasi lahan akan langsung kami laksanakan,” tutup Samaun Dahlan.

Dengan dukungan pusat dan kesiapan daerah, pembangunan pabrik pupuk Fakfak diharapkan menjadi fondasi baru bagi ketahanan pangan Papua sekaligus penggerak kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Oleh: Nur Utunissa

Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Sumatra terus dipercepat sebagai bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pascabencana. Banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi pengingat kuat akan pentingnya sistem infrastruktur yang tangguh dan terintegrasi, tidak hanya untuk merespons keadaan darurat, tetapi juga untuk mencegah risiko serupa di masa depan. Dalam konteks tersebut, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dipandang sebagai langkah strategis yang berdampak langsung pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan wilayah.

Presiden Prabowo mengatakan dirinya terus menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan banjir dan pemulihan infrastruktur di wilayah Sumatra yang terdampak banjir bandang dan longsor. Ia memastikan bahwa bantuan, logistik, dan perbaikan fasilitas umum serta sarana dasar segera direalisasikan, termasuk pemulihan akses air bersih dan infrastruktur jalan yang rusak. Pendekatan langsung ini mencerminkan sikap positif terhadap percepatan pembangunan untuk mencapai stabilitas sosial dan keamanan masyarakat pascabencana.

Berbagai proyek infrastruktur pengendalian banjir kini berjalan secara simultan di daerah-daerah terdampak. Normalisasi sungai, penguatan tanggul, pembangunan dan perbaikan drainase, serta rehabilitasi jembatan dan jalan yang rusak menjadi prioritas utama. Upaya ini dirancang untuk mengembalikan fungsi wilayah secepat mungkin sekaligus meningkatkan kapasitas lingkungan dalam menghadapi curah hujan ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan berbasis data hidrologi terkini, pembangunan infrastruktur banjir di Sumatra diarahkan agar mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi permukiman, lahan pertanian, dan pusat-pusat aktivitas ekonomi.

Percepatan pembangunan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda pemulihan pascabencana yang lebih luas. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam melindungi warganya. Jalan yang kembali tersambung memungkinkan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat berjalan normal, sementara tanggul dan sistem drainase yang diperkuat memberikan rasa aman bagi warga untuk kembali beraktivitas tanpa dihantui ancaman banjir berulang. Dalam situasi pascabencana, kecepatan pemulihan infrastruktur menjadi faktor krusial dalam mencegah munculnya ketidakpastian sosial.

Langkah-langkah strategis pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengapresiasi langkah dan strategi pemerintah dalam menangani dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Apresiasi ini mencerminkan pandangan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial yang harus dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Di tengah proses percepatan pembangunan tersebut, muncul kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Sumatra akan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan. Warga secara luas menunjukkan sikap tegas menolak penggunaan simbol-simbol separatis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Penolakan ini mencerminkan pemahaman bahwa proses pemulihan dan pembangunan hanya dapat berjalan optimal dalam suasana yang kondusif, aman, dan bebas dari provokasi. Solidaritas sosial yang terbangun pascabencana menjadi modal penting dalam menjaga ketertiban dan mendukung kelancaran proyek-proyek strategis pemerintah.

Pandangan serupa disampaikan dari kalangan pengamat dan masyarakat sipil. Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengatakan bahwa pemulihan banjir Aceh seharusnya menjadi momentum konsolidasi nasional. Menurutnya, saat masyarakat masih berjuang menghadapi dampak bencana, ruang publik perlu dijaga agar tetap kondusif dan bebas dari simbol-simbol yang dapat memicu kegaduhan. Pernyataan ini menegaskan bahwa stabilitas sosial merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pemulihan infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Kesepakatan warga untuk menolak simbol separatis tidak terlepas dari pengalaman panjang masyarakat Sumatra dalam menghadapi berbagai tantangan, baik alam maupun sosial. Bencana banjir telah memperlihatkan betapa eratnya ketergantungan antarwarga dan betapa pentingnya kerja sama lintas kelompok. Dalam kondisi darurat, sekat-sekat perbedaan menjadi tidak relevan, digantikan oleh semangat gotong royong dan kepedulian bersama. Nilai-nilai inilah yang kemudian menguat dalam proses pemulihan, termasuk dalam sikap kolektif menjaga persatuan dan ketertiban sosial.

Pembangunan infrastruktur banjir yang dipercepat juga dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Partisipasi warga dalam menjaga lingkungan sekitar proyek, mendukung kelancaran pekerjaan, serta memelihara hasil pembangunan menjadi bagian dari strategi keberlanjutan. Dengan keterlibatan tersebut, infrastruktur yang dibangun tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi juga menjadi milik bersama yang dijaga dan dirawat secara kolektif. Kesadaran ini memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan resilien.

Aspek keamanan menjadi pertimbangan penting dalam setiap tahap pembangunan. Proyek-proyek infrastruktur strategis di wilayah rawan bencana memerlukan pengamanan yang memadai agar prosesnya tidak terganggu oleh faktor nonteknis. Dalam hal ini, stabilitas sosial dan penolakan terhadap simbol separatis menjadi faktor pendukung utama. Lingkungan yang aman memungkinkan para pekerja dan tenaga teknis menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai rencana.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampakbencana sebagai wujud komitmen menghadirkan pemulihan yang nyata dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan pascabencanatidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan kehidupanmasyarakat secara utuh.

Di berbagai wilayah terdampak, progres pembangunan rumah baru menunjukkanhasil yang menggembirakan dan kian mendekati tahap hunian. Harapan wargauntuk segera menempati rumah yang aman, layak, dan bermartabat pun semakindekat dengan kenyataan.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampakbencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ada 197 titik lahanyang disiapkan untuk relokasi dan pembangunan hunian tetap di ketiga provinsitersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara memastikan, pihaknya bergerakcepat untuk segera melakukan pembangunan hunian tetap di banyak titik. Ia merincidari 197 titik tersebut diantaranya, di Aceh sebanyak 153 titik seluas 473 hektare, Sumatra Utara sebanyak 16 titik seluas 58 hektare, dan Sumatra Barat sebanyak 28 titik seluas 53 hektare. 

Untuk di Provinsi Aceh, Ara menjelaskan, usulan lahan 153 titik lahan seluas 473 hektare memiliki total daya tamping rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit. Sejauh ini, lahan yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan dinyatakan layaksebanyak 24 titik. 

Dalam pembangunan hunian tetap, lahan yang dipilih harus memenuhi setidaknyatiga kriteria utama, yaitu aman dari potensi bencana alam, tidak bermasalah secarahukum, dan dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat.

Ara menegaskan, koordinasi pihaknya dengan kepala daerah berlangsung denganbaik dalam proses pembangunan hunian tetap. Sehingga kesiapan pembangunan di lapangan sudah 100 persen sesuai dengan job desk-nya.

Hunian tetap untuk para korban bencana ini dipastikan diberikan secara gratis oleh pemerintah. Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakankorban mendapatkan rumah pengganti atau hunian tetap tanpa biaya apapun dan menjadi hak milik penerimanya. 

Ia menambahkan, Kementerian PKP berperan untuk membangun hunian bagikorban yang rumahnya terdampak. Selanjutnya mekanisme penyerahan sertaketentuan penerimaan bakal ditentukan oleh Pemda setempat.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, total rumah terdampak di Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 hanyut. Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 hanyut. Adapun di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusakringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 hanyut.

Sementara itu, program untuk membangun hunian tetap juga datang dari Danantara. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan bahwa Danantaramenargetkan pembangunan hunian tetap sebanyak 15 ribu unit dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan ke depan.

Pada 8 Januari 2026 lalu, Danantara sudah serah terimakan 600 unit rumah huniantetap dan menargetkan pada 15 Januari 2026 menyerahkan lagi 1.320 hunian tetapdari total 15 ribu yang akan dibangun.

Rosan mengungkapkan, selain infrastruktur Danantara mengerahkan paling tidak1.000 relawan BUMN bekerja secara bergantian dalam membantu proses pembersihan area terdampak dan fasilitas publik. Ia menilai, fleksibilitas anggaran di bawah naungan Danantara memungkinkan mobilisasi bantuan dilakukan lebih cepat. 

Dengan kelebihan itu, Rosan berharap apa yang telah dilakukan oleh Danantaradapat membantu kinerja Kementerian/Lembaga lain dalam percepatan penangananpascabencana Sumatra.

Percepatan pembangunan hunian tetap menegaskan komitmen pemerintah dalammemastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan berkelanjutan. Negara hadir tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga hingga masyarakat kembalimemiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utamakelancaran pembangunan hunian tetap di berbagai wilayah terdampak. Kesiapanlahan, perencanaan teknis, hingga pelaksanaan di lapangan menunjukkan tata kelola yang terukur dan profesional.

Keterlibatan Danantara bersama relawan BUMN memperkuat upaya pemerintahdalam mempercepat pembangunan dan pemulihan lingkungan terdampak. Sinergiini mencerminkan kolaborasi nasional yang efektif untuk menjawab kebutuhanmasyarakat secara nyata.

Dengan penyediaan hunian tetap secara gratis dan berstatus hak milik, pemerintahmemberikan kepastian dan rasa keadilan bagi para korban bencana. Langkah inisekaligus menjadi bukti bahwa pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapidirancang untuk membangun kembali kehidupan warga secara bermartabat dan berkelanjutan.

Percepatan pembangunan hunian semakin memperkuat optimisme masyarakat terdampak bencana untuk bangkit dan menata kembali kehidupan secara lebih baik. Dengan komitmen pemerintah yang konsisten, dukungan lintas sektor yang solid, serta pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, program ini menjadi fondasi kuat bagi terciptanya lingkungan hunian yang aman, layak, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berjangka panjang.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.

Dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif, pemerintah memastikan pemulihan yang menyeluruh untuk masyarakat yang terdampak di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara holistik, mencakup tidak hanya pembangunan rumah yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

“Negara harus hadir secara utuh. Kita tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan, penghidupan, dan masa depan masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Presiden.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyiapan relokasi permanen di wilayah rawan bencana.

Pemulihan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, serta sarana transportasi juga terus dipercepat untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan pemulihan yang sudah menunjukkan hasil signifikan.

“Bencana ini telah menimbulkan dampak besar, namun berkat upaya terpadu, jumlah pengungsi telah menurun drastis, dan pemulihan fasilitas umum sudah mulai pulih,” ujarnya.

Tito mengungkapkan bahwa hingga 14 Januari 2026, jumlah pengungsi di Aceh telah berkurang tajam dari 1,4 juta menjadi 171.100 jiwa, sementara di Sumatra Utara turun dari 53.000 menjadi 13.600 jiwa.

Di Sumatra Barat, pengungsi juga mengalami penurunan, dari 16.000 menjadi 10.900 jiwa.

Tito juga mengungkapkan angka kerusakan rumah yang cukup signifikan.

Di Aceh, tercatat 144.865 rumah rusak, dengan rincian 61.795 rusak ringan, 38.709 rusak sedang, dan 44.365 rusak berat.

Sumatra Utara mengalami kerusakan pada 175.050 rumah, sementara di Sumatra Barat, 12.672 rumah mengalami kerusakan. Pemulihan fasilitas publik, termasuk rumah sakit dan sekolah, terus dipercepat.

“Sumatra Barat menjadi provinsi dengan progres pemulihan paling cepat, dengan hampir seluruh layanan pemerintahan dan fasilitas umum sudah kembali berjalan normal,” ujar Tito.

Selain itu, Ia juga menyoroti perbaikan akses jalan yang masih berlangsung di beberapa daerah.

Akses jalan darat di Pasaman, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, dan Agam masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sektor pendidikan juga menjadi tantangan di beberapa wilayah, dengan sejumlah sekolah yang masih rusak di daerah seperti Langkat, Kota Medan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerapkan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penanganan bencana.

“TSM bukan sekadar istilah. Ini adalah cara kerja agar pemulihan berjalan cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ivan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut memberikan laporan progres terkini.

Tercatat, 270 unit jembatan bailey telah dipasang untuk memperbaiki aksesibilitas, dan sebanyak 200 unit hunian sementara telah diserahkan kepada masyarakat terdampak.

Selain itu, BNPB juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi cuaca ekstrem yang menghambat pemulihan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Sumatra tidak hanya difokuskan pada respons darurat, tetapi juga diarahkan pada pemulihan berkelanjutan yang mencakup aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit secara menyeluruh serta memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemulihan pascabanjir harus dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, sehingga tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi yang berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang dan dampaknya dapat diminimalkan, “Penanganan bencana harus diarahkan pada pemulihan yang berkelanjutan agar masyarakat bisa kembali hidup normal dan lebih siap menghadapi risiko ke depan,” tegas Presiden.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah terus mengoordinasikan berbagai program pemulihan, mulai dari perbaikan infrastruktur, pembangunan hunian sementara dan tetap, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat. Seluruh langkah ini dilakukan secara terpadu agar proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyampaikan bahwa pendekatan pemulihan berkelanjutan menjadi dasar dalam seluruh tahapan penanganan banjir di Sumatra. Ia menjelaskan bahwa BNPB mengedepankan prinsip pembangunan kembali yang lebih baik dan aman (build back better) guna mengurangi risiko bencana di masa depan. “Kami memastikan pemulihan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya membangun kembali, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus pada pemulihan berkelanjutan merupakan wujud nyata komitmen negara dalam melindungi rakyat dan memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun dihadapkan pada tantangan kebencanaan. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis pemulihan banjir di Sumatra dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak.

Oleh: Maya Wahyuni )*

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah menempatkan pembaruan ini sebagai fondasi untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, berimbang, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. 

Arah kebijakan modern terlihat jelas dari praktik penegakan hukum yang mulai menunjukkan perubahan orientasi, tidak lagi semata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak tersangka dan pemulihan hak korban.

Salah satu contoh konkret muncul dalam perkara mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Laras Faizati. Putusan pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan satu tahun dinilai sebagai refleksi pendekatan baru dalam hukum pidana nasional. 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai putusan tersebut mencerminkan semangat reformasi hukum yang telah lama diperjuangkan, di mana hakim diberikan ruang lebih luas untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

Menurut Habiburokhman, penerapan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP baru memungkinkan hakim tidak lagi terjebak pada pola pemidanaan seragam sebagaimana terjadi di masa lalu. Dalam perkara Laras, meskipun unsur perbuatan terbukti, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor yang membuat pidana penjara tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Pendekatan ini dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap majelis hakim yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dan berorientasi pada hati nurani. Di sisi lain, perkara tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pihak yang bersangkutan agar lebih bijak dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik, tanpa harus mengulang kesalahan yang sama.

Selain kasus tersebut, Habiburokhman mencatat sejumlah perkara lain yang menunjukkan manfaat nyata dari keberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Salah satunya adalah penerapan vonis pemaafan hakim dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Muara Enim. Dalam kasus itu, meskipun anak terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, hakim memilih tidak menjatuhkan pidana kurungan. Keputusan tersebut dipandang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaanyang lebih edukatif.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam penanganan laporan dugaan penistaan terhadap Panji Pragiwaksono. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum menegaskan akan mengacu pada ketentuan KUHP dan KUHAP baru. Orientasi penanganan perkara tidak diarahkan pada pemidanaan yang sewenang-wenang, melainkan pada penilaian proporsional terhadap perbuatan yang dilaporkan, sehingga hak individu tetap terlindungi dalam proses hukum.

Perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian utama dalam penerapan aturan baru. Hal ini tercermin dalam penanganan perkara dugaan penggelapan dana pada aplikasi Dana Syariah Indonesia yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkara tersebut, ketentuan KUHAP baru digunakan untuk memastikan bahwa penyitaan barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga diarahkan pada upaya pemulihan kerugian korban.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak lagi berdiri semata untuk kepentingan negara dalam menghukum pelaku, tetapi juga hadir untuk menjamin hak-hak korban agar memperoleh keadilan yang nyata. Pemerintah menilai orientasi pemulihan tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dari sisi perumusan kebijakan, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP dirancang sebagai respons atas kebutuhan sistem hukum pidana yang lebih humanis. Ia menekankan bahwa norma-norma dalam KUHP baru disusun dengan memperhatikan nilai sosial masyarakat Indonesia serta prinsip hak asasi manusia.

KUHP baru, menurut Eki, memperkuat prinsip keadilan restoratif, memperluas alternatif pemidanaan, serta menata kembali pengaturan pidana denda agar lebih proporsional. Pendekatan tersebut bertujuan menghindari pemidanaan berlebihan yang justru dapat menimbulkan masalah sosial baru, tanpa mengurangi efek jera dan fungsi pencegahan hukum pidana.

Sementara itu, KUHAP baru dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan hak warga negara secara lebih komprehensif. Pengaturan hukum acara pidana diperkuat sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap asas due process of law. Hal ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Pandangan akademis turut menguatkan arah pembaruan tersebut. Akademisi Universitas Khairun Ternate, Muhammad Tabrani, menilai pembentukan KUHP dan KUHAP baru tidak dapat dilepaskan dari visi besar reformasi hukum nasional. Ia menyoroti bahwa pembaruan ini lahir dari kesadaran historis untuk meninggalkan warisan hukum kolonial yang sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Menurut Tabrani, tantangan utama ke depan terletak pada implementasi. Oleh karena itu, peran akademisi dan masyarakat dinilai penting untuk mengawal penerapan KUHP dan KUHAP baru agar tetap sejalan dengan tujuan awal pembaruan. Pengawasan publik yang konstruktif dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah menilai keberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak tersangka dan korban. Dengan pendekatan yang lebih berimbang, sistem hukum pidana diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Reformasi ini menjadi sinyal kuat bahwa negara terus berupaya membangun penegakan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan publik luas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute