Oleh: Dimas Arga Prasetya *)

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dalam skala luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi negara dalam memastikan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Ribuan permukiman terdampak, fasilitas publik terganggu, dan aktivitas ekonomi melambat. Dalam konteks inilah, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan rehabilitasi rumah warga dan tenaga kesehatan menjadi fondasi penting bagi pemulihan pascabencana yang tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata.

Skala kerusakan permukiman menjadi gambaran awal besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Data pemerintah menunjukkan ratusan ribu unit rumah warga terdampak bencana di berbagai provinsi di Sumatra, dengan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi. Rumah-rumah tersebut bukan sekadar bangunan yang roboh atau terendam lumpur, tetapi ruang hidup masyarakat yang menentukan apakah mereka dapat kembali bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sosial secara normal. Karena itu, pemulihan permukiman ditempatkan sebagai titik awal pemulihan sosial yang lebih luas.

Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan menyiapkan skema rehabilitasi rumah warga yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan perbaikan diarahkan agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggalnya tanpa harus menunggu proses pembangunan jangka panjang. Sementara bagi rumah rusak berat, hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian menjadi solusi transisi agar warga tidak berlarut-larut berada di pengungsian. Pendekatan ini memberi kepastian sekaligus fleksibilitas, sehingga proses pemulihan dapat berjalan paralel dengan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Agar seluruh proses berjalan terkoordinasi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengonsolidasikan langkah lintas kementerian dan pemerintah daerah. Melalui penguatan koordinasi pusat–daerah, Mendagri mendorong percepatan perbaikan permukiman, normalisasi layanan publik, serta pemulihan roda pemerintahan dan ekonomi lokal. Upaya ini diarahkan agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan secara lebih stabil dalam waktu yang relatif singkat.

Setelah fondasi pemulihan permukiman warga dibangun, perhatian pemerintah diarahkan pada keberlanjutan layanan publik, terutama sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan target agar seluruh layanan kesehatan di wilayah terdampak Sumatra dapat kembali berfungsi penuh pada Maret 2026. Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pemulihan fisik permukiman berjalan seiring dengan pemulihan layanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat pascabencana.

Pemulihan sektor kesehatan dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari perbaikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang terdampak banjir dan kerusakan lingkungan. Selain bangunan, kelengkapan sarana pendukung juga menjadi perhatian, mengingat banyak peralatan medis yang rusak atau tidak dapat digunakan secara optimal. Pemerintah memastikan proses identifikasi kebutuhan dilakukan secara rinci agar intervensi yang diberikan benar-benar menjawab kondisi di lapangan.

Upaya tersebut diperkuat dengan pemulihan sarana layanan darurat, khususnya ambulans. Kementerian Kesehatan menggandeng sektor swasta untuk mempercepat perbaikan ambulans yang rusak akibat bencana, sehingga layanan rujukan dan penanganan darurat tetap dapat berjalan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa negara tidak bekerja sendiri, melainkan mampu menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Di luar aspek fasilitas, pemerintah menaruh perhatian serius pada kondisi tenaga kesehatan sebagai tulang punggung layanan publik. Ribuan tenaga medis turut menjadi korban bencana, dengan rumah tinggal mereka mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak berpotensi mengganggu fokus dan kesiapan mereka dalam melayani masyarakat. Karena itu, rehabilitasi rumah tenaga kesehatan diposisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pemulihan layanan kesehatan secara menyeluruh.

Kementerian Kesehatan telah menyerahkan daftar lebih dari tiga ribu rumah tenaga kesehatan yang membutuhkan perbaikan kepada BNPB dan Kementerian Dalam Negeri. Skema bantuan disusun berdasarkan tingkat kerusakan agar proses rehabilitasi dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Target penyelesaian perbaikan sebelum Ramadan atau Idulfitri diharapkan memberi kepastian bagi tenaga kesehatan untuk kembali tinggal secara layak dan bekerja secara optimal di wilayah tugasnya.

Untuk memastikan seluruh agenda pemulihan tersebut berjalan sesuai rencana, Menteri Kesehatan juga mengajukan tambahan anggaran rehabilitasi pascabencanakepada DPR. Dukungan legislatif menjadi faktor penting agar pembangunan kembali rumah tenaga kesehatan dan pemulihan layanan kesehatan tidak terhambat oleh kendala administratif. Dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas strategis dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan berkelanjutan.

Rehabilitasi rumah warga dan tenaga kesehatan pascabencana di Sumatra mencerminkan kehadiran negara yang bekerja secara terencana, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kebijakan ini tidak hanya memulihkan bangunan fisik, tetapi juga membangun kembali rasa aman, stabilitas sosial, dan kepercayaan masyarakat. Ketika rumah kembali layak huni dan layanan kesehatan berfungsi normal, pemulihan sosial dapat berlangsung lebih cepat. Dalam konteks tersebut, agenda pemerintah pascabencana layak didukung sebagai fondasi penting bagi ketahanan masyarakat dan penguatan peran negara di mata publik.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari strategi memperkuat SDM dan pertahanan bangsa di tengah ketidakpastian global.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan) Hendarsam Marantoko menyoroti eskalasi konflik dunia dan rapuhnya rantai pasok pangan internasional.

“Di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Krisis pangan justru bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan,” ujar Hendarsam

Oleh karena itu, ia menyebut MBG harus dipahami sebagai bagian dari arsitektur pertahanan semesta non-militer.

Hendarsam mengaitkan kebijakan MBG dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia.

Dalam buku tersebut, Prabowo menegaskan bahwa sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi.

“Cara pandang ini sangat jelas: kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi oleh kualitas manusia dan daya tahan sistem nasionalnya,” lanjutnya.

Ia menilai MBG merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang.

“Tanpa fondasi gizi yang kuat, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban strategis,” ucap dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN yang juga Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, A P , M Si menegaskan program MBG tidak hanya berfokus pada aspek gizi dan pendidikan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor produksi dan rantai pengadaan pangan.

“BGN mendorong kreativitas daerah, termasuk dalam penyusunan menu sehat tanpa penggunaan MSG, seperti yang telah diterapkan KPPG di Bandung pada awal Januari lalu,” jelasnya.

Gunalan menambahkan BGN juga mendorong pengadaan bahan pangan MBG melibatkan koperasi Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta UMKM lokal.

Skema ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Hakikat MBG adalah dari rakyat, dikelola oleh pemerintah melalui pembelian bahan baku dari koperasi, BUMDes, petani, dan pelaku usaha lokal, lalu dikembalikan kepada rakyat, khususnya penerima manfaat MBG,” ujar Gunalan.

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi anak sekaligus menopang daya tahan nasional. Program ini tidak hanya menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan sumber daya manusia Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Selatan, Dr. Agus Febrianto, menyatakan bahwa MBG merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.

“Program MBG ini memberikan harapan yang sangat besar. Ini bukan sekadar program makan gratis, tetapi upaya menyeluruh untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Program ini sangat luar biasa karena langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Dr. Agus.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak dapat dilepaskan dari dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan agar program ini dipahami sebagai agenda bersama, bukan semata program pemerintah.

“Kita semua harus turun tangan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing. Sudah seharusnya kita memberikan dukungan penuh terhadap apa yang telah dirancang dan dijalankan pemerintah,” tegasnya.

Dr. Agus juga menilai bahwa MBG perlu menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memastikan pemerataan manfaat program. Meski diakui terdapat tantangan, ia menegaskan bahwa hal itu justru mencerminkan nilai pengabdian dan tanggung jawab sosial.

“Kalau ditanya ada kesulitan atau tidak, tentu tantangan selalu ada, terutama di wilayah 3T. Tapi justru di situlah nilai pengabdian kita. Ini adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat di daerah terpencil agar mendapatkan akses gizi yang layak,” jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Garuda Institute, Hendarsam Marantoko, yang menempatkan MBG sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Menurutnya, ketahanan pangan dan gizi merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas bangsa di tengah ketidakpastian global.

“Kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi oleh kualitas manusia dan daya tahan sistem nasionalnya,” kata Hendarsam.

Ia menegaskan, MBG merupakan investasi sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing dan ketangguhan Indonesia di masa depan.

“MBG bukan sekadar soal makan gratis. Ini adalah strategi menjaga bangsa tetap hidup, stabil, dan berdaulat, dari piring makan rakyat hingga benteng pertahanan negara,” pungkasnya.

Dengan fondasi gizi yang kuat sejak dini, bangsa ini dinilai memiliki basis yang kokoh untuk menjaga stabilitas nasional, memperkuat kemandirian, dan memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. #

[edRW]

Oleh: Yasir Gema Wirawan)*

Dalam lanskap geopolitik global yang kian tidak menentu, ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak lagi selalu hadir dalam bentuk konfrontasi militer konvensional. Perang dagang, krisis pangan, dan gangguan rantai pasok global telah membuktikan bahwa ketahanan sebuah negara dibangun dari fondasi yang lebih mendasar: kualitas sumber daya manusianya. Di tengah konteks inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipahami bukan semata sebagai kebijakan sosial temporer, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang dalam membangun pertahanan semesta non-militer Indonesia.

Praktisi Hukum, Hendarsam Marantoko mengingatkan bahwa di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Krisis pangan justru bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia yang menegaskan bahwa sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi. Kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi oleh kualitas manusia dan daya tahan sistem nasionalnya.

Dengan filosofi tersebut, capaian MBG yang telah menyentuh 58 juta penerima manfaat dalam kurun waktu satu tahun bukanlah sekadar pencapaian administratif. Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa target 82,9 juta penerima pada akhir 2026 akan tercapai. Angka ini melampaui kecepatan implementasi program serupa di negara-negara lain. Brasil, misalnya, membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 41 juta penerima manfaat. Indonesia, yang sempat dianggap tidak mampu menjalankan program sebesar ini dari segi manajemen, kini menjadi sorotan dan rujukan dunia. Ini membuktikan bahwa ketika ada political will yang kuat dan sistem yang terorganisir dengan baik, Indonesia mampu mengeksekusi program masif dengan efektif.

Namun keberhasilan kuantitatif semata tidak cukup tanpa jaminan kualitas. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk MBG pada tahun 2026, naik lebih dari lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp255,5 triliun dialokasikan khusus untuk pembelian makanan bergizi, sementara Rp12,41 triliun untuk dukungan manajemen. Besarnya komitmen anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap porsi makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan untuk membentuk generasi tangguh.

Pengawasan kualitas dilakukan secara ketat melalui inspeksi mendadak yang rutin ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah. Tenaga Ahli Investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), Herman Susilo, menegaskan bahwa sidak telah dilakukan sejak awal operasional MBG pada Januari 2025 dan berlangsung secara berkala hingga kini. Setiap temuan evaluasi wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal dua minggu, dan jika tidak dipenuhi, operasional dapur akan ditutup sementara. Pendekatan pengawasan berlapis ini memastikan bahwa dari lebih dari 20.000 SPPG yang telah dibangun, setiap unit mematuhi standar keamanan pangan nasional dan internasional.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga mutu melalui pendampingan petugas di lapangan hingga terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pemerintah tidak memberikan toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar, mengingat program ini melayani 55,1 juta penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa proses sertifikasi yang masih berlangsung bukan disebabkan oleh kelalaian atau persoalan teknis keamanan pangan, melainkan murni hambatan administratif yang sedang dipercepat penyelesaiannya.

Dari perspektif ekonomi, MBG membuka peluang luar biasa bagi penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa program ini merupakan pintu masuk strategis bagi hilirisasi pertanian. Dengan kebutuhan mencapai 52 juta butir telur per hari, belum lagi ayam, sayur-mayur, ikan, dan komoditas lainnya, program MBG menciptakan kepastian permintaan yang selama ini menjadi kendala utama hilirisasi sektor pertanian. Setiap daerah didorong memanfaatkan potensi protein unggulannya, sehingga tercipta ekosistem rantai pasok pangan berbasis wilayah yang memperkuat daya tahan terhadap guncangan eksternal.

Lebih jauh lagi, MBG berpotensi menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja dari 30.000 dapur yang ditargetkan. Secara ekonomi, kontribusinya terhadap PDB bisa mencapai 3,5 persen, angka yang cukup signifikan sebagai motor pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin sendiri telah membangun sekitar 1.000 SPPG dengan investasi mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun, menunjukkan tingginya partisipasi swasta dalam program strategis ini.

Program MBG adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi memadai hari ini akan menjadi tenaga kerja produktif, prajurit tangguh, ilmuwan inovatif, dan warga negara berkualitas di masa depan. Seperti ditegaskan Anin, dari target 82 juta penerima yang sebagian besar adalah anak-anak, program ini menjadi cikal bakal lahirnya lebih banyak insinyur, doktor, guru, hingga atlet berkelas dunia.

)* Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Pangan

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pemerintah menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika krisis global. Di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga pangan dunia, serta ketidakpastian ekonomi internasional, negara memandang pemenuhan gizi masyarakat sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas sosial dan produktivitas nasional. MBG tidak hanya dirancang sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen jangka panjang untuk memastikan generasi penerus tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang menilai bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kecukupan gizi sejak usia dini. Menurutnya, MBG merupakan investasi strategis yang manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga membentuk kualitas tenaga kerja di masa depan. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi yang merata akan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dalam pandangannya, negara yang memiliki generasi sehat dan cerdas akan lebih siap bersaing serta lebih tangguh menghadapi tekanan eksternal.

Pemerintah memandang bahwa pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari isu ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya bermakna kekuatan militer atau stabilitas politik, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, MBG berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan sosial dan strategi keamanan nasional. Dengan memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang memadai, pemerintah memperkuat fondasi sosial yang menopang stabilitas nasional.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa investasi di sektor gizi merupakan bagian dari strategi pencegahan kesehatan jangka panjang. Ia menilai bahwa penguatan gizi masyarakat akan menurunkan beban penyakit tidak menular, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mengurangi tekanan terhadap sistem kesehatan nasional. Menurutnya, MBG menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan kesehatan nasional yang adaptif terhadap krisis global, baik krisis kesehatan, pangan, maupun ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah pusat, daerah, dan tenaga kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, MBG dirancang dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari penyediaan makanan bergizi, pengawasan keamanan pangan, hingga edukasi gizi kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya menargetkan distribusi makanan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat. Dengan demikian, MBG tidak berhenti pada intervensi jangka pendek, melainkan membangun budaya gizi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dipandang sebagai bagian dari transformasi sosial yang mendukung visi pembangunan jangka panjang nasional.

Krisis global yang ditandai dengan gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, dan perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan pangan di banyak negara. Dalam situasi tersebut, pemerintah menilai bahwa ketahanan pangan dan gizi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional. MBG diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap makanan bergizi. Dengan strategi ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang dapat mengganggu kesejahteraan rakyat.

Lebih jauh, MBG juga dipandang sebagai katalis penguatan ekonomi lokal. Program ini mendorong keterlibatan petani, pelaku usaha pangan, serta UMKM dalam rantai pasok pangan nasional. Dengan memperluas pasar bagi produk lokal, MBG berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Pemerintah menilai bahwa integrasi antara kebijakan gizi dan kebijakan ekonomi ini akan menciptakan efek berantai yang memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa generasi muda tumbuh dengan kualitas fisik dan kognitif yang optimal. Pemerintah menyadari bahwa bonus demografi hanya akan memberikan manfaat maksimal apabila didukung oleh kualitas gizi yang memadai. Oleh karena itu, MBG diposisikan sebagai investasi strategis untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang sehat, produktif, dan kompetitif di tingkat global. Langkah ini sekaligus mencerminkan orientasi jangka panjang kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika dunia yang semakin kompleks.

Pemerintah juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan tata kelola dalam pelaksanaan MBG. Setiap tahapan program dirancang untuk dapat diawasi, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah berharap program ini tidak hanya efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga mampu mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan publik dipandang sebagai modal penting untuk memastikan keberlanjutan program strategis nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Pada akhirnya, MBG mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun bangsa yang kuat dari fondasi paling dasar, yaitu kesehatan dan gizi masyarakat. Di tengah krisis global yang penuh ketidakpastian, pemerintah memilih untuk memperkuat ketahanan nasional melalui investasi pada manusia. Dengan SDM yang unggul, sehat, dan berdaya saing, Indonesia diyakini akan mampu menghadapi berbagai tantangan global dengan lebih percaya diri dan tangguh.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Program revitalisasi sekolah kini menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Fokus utama diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang dinilai kritis.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan di bidang pendidikan dengan menambah jumlah sekolah yang mendapatkan jatah renovasi sebanyak 60ribu sekolah di 2026. Angka itu melonjak tajam dari rencana awal dalam APBN yang semula hanya 11.700 sekolah. Dengan tambahan ini, total target pemerintah mencapai 71.700 sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad menyatakan dukungannya atas instruksi Presiden Prabowo terebut. Ia menilai, kebijakan itu menjawab kebutuhan nyata kondisi pendidikan di lapangan.

“Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak gedung sekolah yang rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru,” tegas Habib Syarief.

Ia mengungkapkan, sarana prasarana adalah fondasi utama pendidikan. Mustahil untuk mencetak generasi unggul jika proses belajar mengajar dilakukan di bawah atap yang bocor atau lantai yang retak.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pemerataan, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah 3T yang sering kali luput dari perhatian pusat. “Komisi X akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” imbuhnya.

Pada 19 Januari 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah meresmikan delapan sekolah hasil program revitalisasi satuan Pendidikan di wilayah 3T yakni Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Peresmian ini sekaligus membuktikan komitmen pemerintah bahwa program ini dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menerangkan, Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Salah satu komponen penting adalah tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang memenuhi syarat-syarat terciptanya sekolah yang aman, nyaman serta mendukung pembelajaran yang efektif,” kata Atip.

Jakarta – Pemerintah memperluas Program Revitalisasi Sekolah pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Program ini dijalankan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan transformasi ekonomi nasional.

Perluasan program revitalisasi sekolah pada 2026 mencakup puluhan ribu satuan pendidikan di berbagai daerah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Fokus revitalisasi tidak hanya pada perbaikan fisik bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga pada peningkatan standar keselamatan, kelayakan ruang belajar, serta dukungan fasilitas pendukung pembelajaran yang lebih modern dan adaptif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan mandat langsung Presiden yang harus dijalankan secara cepat, tepat, dan merata. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi sekolah yang berada dalam kondisi membahayakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.

“Revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Ini adalah arahan langsung Presiden agar negara hadir secara nyata di ruang-ruang pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pola pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola dan pelibatan masyarakat lokal. Langkah ini dinilai mampu mempercepat proses pembangunan, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah penerima program.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik perluasan program tersebut dan menilai revitalisasi sekolah sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Menurutnya, banyak sekolah di daerah tertinggal dan perdesaan yang selama ini belum tersentuh perbaikan menyeluruh.

“Perluasan revitalisasi sekolah sangat penting agar anak-anak di daerah memiliki akses pendidikan yang setara. Infrastruktur yang layak adalah syarat dasar untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan berkeadilan,” kata Hetifah.

Program revitalisasi sekolah 2026 juga diarahkan untuk mendukung transformasi pembelajaran, termasuk kesiapan sekolah dalam menghadapi digitalisasi pendidikan. Pemerintah secara bertahap akan melengkapi sekolah dengan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

Dengan perluasan cakupan dan penguatan kebijakan tersebut, pemerintah berharap Program Revitalisasi Sekolah 2026 mampu menjadi pengungkit utama peningkatan mutu pendidikan nasional, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh: Juana Syahril)*

Upaya membangun kualitas pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari kondisi dasar satuan pendidikan yang menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pemerintah menyadari bahwa sekolah bukan hanya ruang fisik, tetapi juga fondasi pembentukan karakter, kompetensi, dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, program revitalisasi sekolah menjadi salah satu agenda strategis dalam memperkuat sistem pendidikan dari akar, terutama melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk memperluas cakupan program revitalisasi satuan pendidikan. Mendikdasmen mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahun 2026 untuk merevitalisasi sekitar 11 ribu sekolah. Namun, melalui kebijakan Presiden, jumlah tersebut ditingkatkan secara signifikan dengan penambahan 60 ribu sekolah. Dengan demikian, target revitalisasi pada tahun 2026 mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Mendikdasmen menegaskan langkah ini menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap lingkungan belajar yang layak dan bermutu. Revitalisasi sekolah tidak hanya dimaknai sebagai perbaikan bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Sekolah yang aman, nyaman, dan sehat menjadi prasyarat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

Dalam konteks jangka menengah, kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan target besar pada tahun 2029, yakni tidak adanya lagi sekolah dengan kondisi bangunan yang rusak atau tidak layak. Pemerintah berupaya menghapus persoalan klasik seperti atap bocor, ruang kelas yang rapuh, serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Dengan revitalisasi yang masif dan terencana, diharapkan kualitas lingkungan belajar di seluruh pelosok Tanah Air dapat merata dan setara.

Program revitalisasi satuan pendidikan juga menjadi bagian dari visi besar Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Melalui pembangunan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas, didukung oleh guru-guru yang berdedikasi, kompeten, dan berintegritas, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik sekaligus kuat secara karakter. Revitalisasi sekolah diposisikan sebagai gerakan bersama yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat.

Selain berfokus pada aspek fisik, revitalisasi sekolah juga berkaitan erat dengan penguatan ekosistem pendidikan. Fasilitas yang memadai akan mendukung inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta kegiatan penguatan karakter peserta didik. Dengan ruang belajar yang layak, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif, sementara siswa dapat belajar dengan rasa aman dan nyaman.

Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada wilayah perkotaan atau daerah yang sudah berkembang. Program revitalisasi juga menyasar sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi tantangan infrastruktur yang lebih berat. Salah satu contohnya adalah delapan sekolah di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sekolah-sekolah di wilayah perbatasan ini mendapatkan program revitalisasi sebagai wujud keadilan dan pemerataan pembangunan pendidikan.

Kehadiran negara di wilayah perbatasan melalui perbaikan sekolah memiliki makna strategis. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, revitalisasi sekolah di daerah 3T juga memperkuat rasa kebangsaan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sekolah menjadi pusat pembelajaran sekaligus simbol bahwa negara hadir hingga ke wilayah paling ujung, memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Selain itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mengatakan bahwa program revitalisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, upaya revitalisasi harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan.

Salah satu komponen penting dalam revitalisasi adalah penyediaan sarana pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran efektif. Ruang kelas yang layak, fasilitas sanitasi yang bersih, serta lingkungan sekolah yang sehat akan memberikan dampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan konsentrasi belajar peserta didik. Dengan demikian, kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga oleh lingkungan fisik tempat belajar.

Di sisi lain, keberhasilan program revitalisasi juga sangat bergantung pada peran aktif seluruh warga sekolah. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga dan merawat fasilitas pendidikan yang telah dibangun. Pemeliharaan yang baik akan memastikan sarana dan prasarana dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi berikutnya. Kesadaran kolektif untuk merawat sekolah menjadi bagian dari pendidikan karakter dan tanggung jawab bersama.

Secara keseluruhan, program revitalisasi sekolah mencerminkan arah kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pemerataan, kualitas, dan keberlanjutan. Dengan membangun pendidikan dari akar melalui perbaikan satuan pendidikan, pemerintah menyiapkan fondasi kuat bagi lahirnya generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan langkah strategis untuk memastikan masa depan pendidikan Indonesia semakin kokoh dan inklusif.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh: Salahudin Duta Wiryawan )*

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi reformasi pendidikan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan sekolah, tetapi juga menyentuh aspek mendasar dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang berkeadilan. Dampak nyata revitalisasi telah dirasakan oleh berbagai satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga kejuruan, baik negeri maupun swasta, termasuk Sekolah Luar Biasa. Kehadiran fasilitas yang lebih layak seperti ruang praktik kejuruan, ruang kelas yang aman, sanitasi yang memadai, hingga fasilitas Unit Kesehatan Siswa mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan proses belajar mengajar berlangsung optimal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak setiap warga negara atas layanan pendidikan bermutu. Menurutnya, ilmu pengetahuan memiliki peran mendasar dalam kemajuan bangsa dan kualitas kehidupan manusia, sehingga kebijakan pendidikan harus memastikan proses belajar benar-benar terjadi dan memberikan manfaat konkret bagi peserta didik. Penegasan ini menunjukkan bahwa revitalisasi sekolah tidak dapat dipandang sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan bagian integral dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dalam konteks reformasi pendidikan, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem belajar yang sehat. Ruang kelas yang layak, fasilitas pendukung pembelajaran yang lengkap, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman akan mendorong interaksi pembelajaran yang lebih efektif. Guru dapat menjalankan perannya secara profesional, sementara peserta didik memiliki ruang untuk mengembangkan potensi akademik, karakter, dan keterampilan sosialnya secara seimbang. Dengan demikian, revitalisasi sekolah menjadi fondasi awal bagi peningkatan kualitas proses pendidikan secara menyeluruh.

Sementara itu, dari perspektif pemerintah daerah, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah memandang revitalisasi sarana dan prasarana sekolah sebagai langkah strategis untuk menyiapkan generasi penerus yang sukses di masa depan. Ia menilai bahwa perbaikan fasilitas pendidikan tidak hanya memperbaiki bangunan secara fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pandangan ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan belajar yang dihadirkan bagi peserta didik.

Dimyati juga menekankan bahwa program revitalisasi sekolah perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan karena kontribusinya yang langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Fasilitas yang memadai memungkinkan guru mengajar dengan lebih profesional, bijaksana, dan penuh perhatian. Pada saat yang sama, peserta didik dapat belajar dalam suasana yang kondusif, yang tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter spiritual dan perilaku positif. Dalam jangka panjang, upaya ini diarahkan untuk memastikan anak-anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, yang menegaskan bahwa perbaikan sarana pendidikan bukan sekadar proyek fisik, melainkan ikhtiar menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak, khususnya di Jawa Timur. Ia menempatkan pemerataan mutu pendidikan sebagai komitmen utama, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas. Anak-anak di kawasan Tapal Kuda, misalnya, diharapkan dapat memperoleh kualitas layanan pendidikan yang setara dengan daerah lain melalui penyediaan sarana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran.

Aries menilai bahwa pemenuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Sebab sekolah tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai ruang tumbuh bagi karakter, nilai, dan potensi peserta didik. Ketika ruang kelas menjadi lebih layak, sanitasi terpenuhi, dan fasilitas pendukung tersedia, maka proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Kondisi tersebut akan turut berdampak langsung pada meningkatnya semangat belajar siswa dan kinerja guru, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap capaian pendidikan yang lebih baik.

Lebih jauh, keterlibatan sekolah swasta dan Sekolah Luar Biasa dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan. Pendidikan yang bermutu tidak boleh dibatasi oleh status sekolah atau kondisi peserta didik. Dengan merangkul berbagai jenis satuan pendidikan, program ini memperkuat pesan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermartabat, tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Program Revitalisasi Sekolah merupakan langkah progresif yang layak diapresiasi sebagai fondasi reformasi pendidikan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, disertai komitmen para pemangku kepentingan, terutama di sektor pendidikan, menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada masa depan generasi muda. Dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, program ini tidak hanya akan memperbaiki wajah sekolah, tetapi juga memperkuat kualitas proses pembelajaran. Dalam jangka panjang, revitalisasi sekolah diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi terwujudnya pendidikan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing.

)* penulis merupakan pengamat pendidikan nasional

Oleh: Indah Prameswari)*

Pemulihan pascabencana di Aceh terus menunjukkan progres positif melalui kerjaterpadu pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Berbagai langkah rehabilitasidan rekonstruksi berjalan optimal sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengahrakyat.

Pendiri 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mengungkapkan, pemerintahanPresiden Prabowo Subianto telah optimal menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia mendukung pemerintah mampu menyampaikaninformasi ke publik terkait Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan bencanasejauh ini. 

Penyampaian informasi yang akurat terkait penanganan bencana di Sumatra dinilaipenting di tengah berkembangnya beragam disinformasi. Haris yakin pemerintahsudah mengerahkan sumber daya maksimal dalam penanganan bencana. 

Ia menambahkan, berbagai stakeholder seperti BNPB, TNI-Polri, Pemda, dan Kementerian/Lembaga lainnya, serta relawan dari berbagai komunitas sosial sudahbekerja sungguh-sungguh di lapangan dan tidak menjadikan bencana sebagai objeknarasi provokatif di media sosial. 

Haris mengapresiasi pemerintahan Prabowo melalui sejumlah jajaranpemerintahannya mampu menjawab disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan dengan mengalihkannya pada sumber daya secara maksimal gunamendukung tahap rehabilitasi hingga rekonstruksi di lapangan. 

Di tengah proses pemulihan tersebut, persatuan nasional menjadi fondasi pentingyang harus terus dijaga bersama. Berbagai latar belakang tokoh publik mendorongseluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkannarasi sejuk, memperkuat kebhinekaan, dan mencegah munculnya kembali benihperpecahan.

Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menegaskan, pemerintahbersama seluruh elemen bangsa telah bekerja maksimal dan bergotong-royong dalam menangani pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Dalam situasikemanusiaan seperti ini, fokus utama semua pihak seharusnya memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik, tanpa terganggu oleh berbagai narasi di ruangpublik yang berpotensi memecah belah dan mengaburkan kerja nyata di lapangan.

Sahroni menilai, kondisi di lapangan sangat menantang dan tidak mudah untukdiatasi. Kondisi geografis mempersulit sejumlah wilayah untuk dijangkau sehinggamembutuhkan proses waktu penanganan lebih lama. Dalam konteks tersebut, Sahroni berharap pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga persatuandalam upaya pemulihan pascabencana secara optimal. 

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Presidium Forum SilaturahmiPemuda Islam (FSPI), Zuhelmi Tanjung, yang menyerukan pentingnya empati dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi terkait penanganan bencana di Sumatera. Zuhelmi menyatakan bahwa momentum bencana seharusnyadimanfaatkan untuk memperkuat persatuan dan kerja sama semua pihak dalamupaya pemulihan.

Saat seluruh elemen bangsa bergotong royong menangani bencana, Iamengingatkan perlunya menjaga komunikasi yang membangun, mendorongsolidaritas, dan menghindari narasi yang dapat menimbulkan keresahan lebih buruk. 

Ia menekankan bahwa pemerintah bersama TNI-Polri, relawan, tenaga medis, dan berbagai elemen masyarakat telah bekerja sejak dini untuk melakukan evakuasi, mendirikan posko, dan menyalurkan bantuan logistik serta layanan kesehatandengan tepat sasaran. 

Zuhelmi mengingatkan kembali bahwa penyebaran informasi, khususnya mengenaiisu-isu sensitif, harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh, memerhatikanakurasi, dan dampaknya terhadap psikologis korban serta masyarakat.

Seruan dari berbagai tokoh publik tersebut menguatkan bahwa pemulihan bencanaakan berlangsung lebih cepat apabila seluruh elemen bangsa menjaga persatuandan soliditas, saling menguatkan sebagai satu bangsa, serta berdiri bersatubersama, sehingga apabila soliditas dan persatuan mampu dijaga, maka ia yakinSumatra akan pulih lebih cepat.

Dengan demikian, pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembaliinfrastruktur yang rusak, tetapi juga memulihkan harapan, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika pemerintah hadir secarakonsisten di tengah kesulitan rakyat, maka stabilitas sosial dan keutuhan bangsaakan tumbuh seiring dengan bangkitnya wilayah terdampak.

Dalam situasi kemanusiaan, ruang publik seharusnya menjadi wadah solidaritas, bukan arena adu narasi yang memperkeruh keadaan. Oleh karena itu, seluruhelemen masyarakat, khususnya tokoh publik, dituntut untuk mengedepankankepentingan nasional, menjaga etika komunikasi, serta mendukung kerja nyatapemerintah yang sedang berlangsung di lapangan.

Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat menjadikekuatan utama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksipascabencana. Ketika kebersamaan dijaga dan kepercayaan diperkuat, maka setiaptantangan geografis maupun teknis dapat dihadapi secara kolektif demi pemulihanyang menyeluruh dan berkelanjutan.

Momentum pemulihan Aceh dan wilayah Sumatra lainnyaharus dijadikan pijakan untuk memperkokoh persatuannasional di tengah keberagaman. Dengan semangat gotong royong, narasi yang menyejukkan, serta dukungan penuhterhadap langkah pemerintah, bangsa Indonesia dapatmembuktikan bahwa solidaritas adalah kunci utama bangkitlebih kuat dari setiap bencana.

)* Pemerhati Isu Keamanan