Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan kawasan hutan nasional melalui penertiban lahan sawit dan tambang ilegal yang berada di dalam kawasan hutan. Langkah ini dilakukan secara terkoordinasi melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola lingkungan hidup dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan bahwa penertiban ini merupakan wujud keberpihakan negara terhadap keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Ia menegaskan bahwa praktik penyimpangan yang telah berlangsung puluhan tahun tidak boleh lagi dibiarkan karena merugikan negara dan merusak ekosistem,

“Kita harus melawan penyimpangan yang merusak hutan dan merugikan bangsa. Negara hadir untuk menegakkan aturan dan melindungi kekayaan alam Indonesia,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Langkah penertiban tersebut juga didukung penuh oleh aparat penegak hukum. Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung sebagai bagian dari Satgas PKH akan memastikan proses hukum berjalan tegas, adil, dan transparan. Menurutnya, penguasaan kembali kawasan hutan yang bermasalah merupakan bagian dari upaya pemulihan aset negara sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran,

“Penegakan hukum dilakukan secara profesional untuk mengembalikan hak negara atas kawasan hutan dan menjaga kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Pemerintah menilai kebijakan ini tidak hanya bertujuan menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Penertiban ini diharapkan membuka ruang bagi pengelolaan kawasan hutan yang lebih produktif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antar-kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum guna memastikan kebijakan ini berjalan konsisten dan berkelanjutan. Upaya penyelamatan hutan ini menjadi bagian penting dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat atas sumber daya alamnya, berkelanjutan secara lingkungan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Oleh : Rio Hardi Pratama )*

Program padat karya pascabencana menjadi salah satu instrumen kebijakan yang paling relevan dalam menjaga keberlanjutan hidup petani sekaligus memulihkan lahan sawah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Ketika bencana datang, dampak yang dirasakan petani tidak hanya berhenti pada rusaknya rumah dan infrastruktur desa, tetapi juga pada terhentinya siklus produksi pertanian. Sawah tertimbun lumpur, saluran irigasi tersumbat, dan peralatan pertanian rusak, sehingga sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan ikut lumpuh. Dalam konteks inilah, pendekatan padat karya tidak sekadar menjadi program sementara, melainkan bagian penting dari strategi pemulihan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memandang bahwa penanganan pascabencana tidak cukup berhenti pada bantuan darurat. Pemerintah perlu menghadirkan langkah lanjutan yang langsung terhubung dengan upaya pemulihan mata pencaharian warga. Melalui program padat karya, masyarakat terdampak, termasuk petani, didorong untuk kembali produktif dengan terlibat langsung dalam kegiatan pemulihan lingkungan mereka sendiri. Fokus utama program ini adalah membantu warga yang kehilangan mata pencaharian agar kembali berpenghasilan, sembari mempercepat perbaikan sarana dan prasarana di wilayah terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa padat karya dirancang sebagai program recovery, bukan sekadar respons jangka pendek.

Bagi petani, program padat karya memiliki makna ganda. Di satu sisi, upah harian yang diterima membantu menjaga daya beli keluarga di tengah terhentinya aktivitas bertani. Di sisi lain, pekerjaan yang dilakukan, seperti membersihkan lumpur dari sawah, memperbaiki pematang, dan membuka kembali saluran irigasi, secara langsung berkontribusi pada percepatan pemulihan lahan pertanian. Dengan demikian, padat karya tidak hanya menyelamatkan ekonomi rumah tangga petani, tetapi juga mempercepat kembalinya fungsi sawah sebagai sumber pangan dan pendapatan jangka panjang.

Pendekatan terpadu juga terlihat dari langkah Kemnaker Peduli yang mengombinasikan padat karya dengan program pendampingan lainnya. Selain kegiatan pemulihan ekonomi, pemerintah menghadirkan layanan trauma healing, instalasi listrik, serta dukungan teknis lain yang dibutuhkan masyarakat pascabanjir. Di berbagai daerah terdampak seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, posko yang didukung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menjadi pusat koordinasi pemulihan. Model ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana memerlukan sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan teknis agar masyarakat benar-benar dapat bangkit.

Peran padat karya sebagai penopang ekonomi pascabencana juga ditegaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga pertengahan Januari 2026, puluhan ribu tenaga kerja lokal terserap dalam kegiatan pemulihan berbasis masyarakat di wilayah terdampak bencana. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangunan fisik semata tidak cukup untuk memulihkan kehidupan warga. Pemulihan harus menyentuh ekonomi masyarakat agar roda perekonomian dapat kembali berputar. Pernyataan ini relevan dengan kondisi petani yang membutuhkan penghasilan segera sembari menunggu sawah kembali siap tanam.

Di lapangan, program padat karya dijalankan dengan mengoptimalkan tenaga kerja manual, terutama di lokasi yang sulit dijangkau alat berat. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan pembersihan dan perbaikan menjangkau area permukiman, fasilitas publik, hingga lahan pertanian. Di Aceh Tamiang, misalnya, warga terlibat langsung membersihkan lumpur di sekolah, drainase, dan lingkungan sekitar. Keterlibatan masyarakat lokal bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap proses pemulihan.

Pengalaman warga yang terlibat dalam padat karya menunjukkan dampak nyata program ini. Sejumlah pekerja mengakui bahwa upah yang diterima membantu memenuhi kebutuhan keluarga setelah bencana menghentikan usaha dan aktivitas ekonomi mereka. Dalam konteks petani, pendapatan sementara dari padat karya menjadi jembatan penting hingga musim tanam berikutnya dapat dimulai. Tanpa jembatan tersebut, risiko kemiskinan dan kerawanan pangan pascabencana akan semakin besar.

Lebih jauh, padat karya pascabencana juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pemulihan sawah secara cepat berarti menjaga kesinambungan produksi beras dan komoditas pangan lainnya. Ketika sawah dapat kembali ditanami, petani tidak hanya memulihkan pendapatannya, tetapi juga memastikan pasokan pangan tetap terjaga. Dengan demikian, program ini memiliki dampak berlapis, mulai dari tingkat rumah tangga hingga skala nasional.

Ke depan, tantangan yang perlu dijawab adalah memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program padat karya. Integrasi antara pemulihan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi harus terus diperkuat agar petani tidak terjebak dalam ketergantungan pada bantuan sementara. Program padat karya perlu dihubungkan dengan dukungan lanjutan, seperti penyediaan benih, perbaikan irigasi permanen, dan akses pembiayaan pertanian. Dengan langkah tersebut, padat karya pascabencana benar-benar menjadi fondasi bagi kebangkitan petani dan pemulihan sawah yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, padat karya pascabencana bukan sekadar program penyediaan lapangan kerja sementara. Ia adalah wujud kehadiran negara dalam menjaga martabat dan penghidupan petani di masa sulit. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam memulihkan sawah dan lingkungan mereka, program ini membuktikan bahwa pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial pascabencana.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial 

Oleh : Doni Wicaksono )*

Rehabilitasi rumah tenaga kesehatan (nakes) pascabencana di Sumatra bukan sekadar upaya pemulihan fisik bangunan, melainkan fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan secara menyeluruh. Dalam konteks kebencanaan yang kerap berulang akibat faktor geografis dan iklim, keberlanjutan layanan kesehatan sangat ditentukan oleh kondisi dan kesejahteraan para nakes sebagai garda terdepan. Ketika rumah tempat mereka tinggal rusak atau hancur, dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga sistemik, mengganggu kesiapsiagaan, respons darurat, hingga pemulihan layanan kesehatan masyarakat.

Rehabilitasi rumah nakes perlu dipahami sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun resiliensi kesehatan. Rumah yang layak dan aman memberi kepastian bagi nakes untuk kembali bertugas dengan tenang dan fokus, tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga. Hal ini menjadi krusial di wilayah terdampak bencana di Sumatra, di mana nakes seringkali harus bekerja di bawah tekanan tinggi, jam kerja panjang, dan keterbatasan sarana.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mendorong percepatan pembangunan rumah bagi nakes dan tenaga medis (named) yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan pascabencana. Pihaknya juga menegaskan sektor kesehatan terus bergerak di bawah koordinasi pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Pemerintah menargetkan layanan kesehatan dapat kembali berfungsi penuh. Meskipun sebagian fasilitas layanan kesehatan mulai pulih, kondisi tempat tinggal tenaga kesehatan masih menjadi faktor penentu kesiapan layanan.

Lebih jauh, rehabilitasi rumah nakes mencerminkan keberpihakan negara pada sumber daya manusia kesehatan sebagai aset nasional. Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat telah menunjukkan komitmen nyata untuk memastikan pemulihan tidak berhenti pada fasilitas publik semata, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar para pelayan kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip “build back better”, yakni membangun kembali dengan standar yang lebih aman, tahan bencana, dan berkelanjutan, sehingga risiko kerusakan di masa depan dapat diminimalkan.

Dalam perspektif ketahanan sistem kesehatan, rumah nakes yang direhabilitasi berfungsi sebagai simpul stabilitas layanan. Nakes yang tinggal dekat dengan fasilitas kesehatan dan komunitasnya memungkinkan respons cepat saat terjadi kedaruratan. Keberadaan mereka yang berkelanjutan di wilayah terdampak mencegah kekosongan tenaga medis, mengurangi beban rujukan, dan memastikan layanan promotif-preventif tetap berjalan. Dengan demikian, rehabilitasi rumah nakes bukan kebijakan parsial, melainkan bagian integral dari penguatan sistem kesehatan berbasis wilayah.

Sementara itu, Deputi IV Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansyah menyampaikan BNPB telah menerima data dari Kementerian Kesehatan terkait rumah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra. Data tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi oleh tim BNPB bersama tim rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat kabupaten dan kota agar dapat masuk dalam Surat Keputusan BNPB di masing-masing daerah. Untuk sejumlah wilayah, seperti Aceh Tengah, verifikasi lapangan telah dilakukan.

Kemudian terkait skema bantuan, BNPB membagi rumah terdampak ke dalam tiga kategori kerusakan, yakni ringan, sedang, dan berat. Bantuan stimulan diberikan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat dalam bentuk pembangunan rumah. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di daerah yang datanya telah dinyatakan siap. Untuk rumah sewa, bantuan diberikan kepada pemilik rumah.

Disisi lain, aspek sosial juga tak kalah penting. Program rehabilitasi rumah nakes mendorong tumbuhnya solidaritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat menyaksikan nakes dipulihkan dan dilindungi, muncul rasa aman kolektif bahwa layanan kesehatan akan tetap hadir di saat krisis. Ini memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan, mulai dari gotong royong hingga pengawasan pembangunan. Kepercayaan publik yang terbangun menjadi modal sosial berharga dalam menghadapi bencana berikutnya.

Dari sisi kebijakan, rehabilitasi rumah nakes membuka ruang inovasi tata kelola kebencanaan dan kesehatan. Integrasi data kerusakan, kebutuhan nakes, serta perencanaan tata ruang yang adaptif bencana dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran. Standar bangunan tahan gempa, material ramah lingkungan, dan desain yang memperhatikan kebutuhan keluarga nakes menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Penting pula menyoroti dampak ekonomi lokal dari rehabilitasi ini. Proses pembangunan kembali melibatkan tenaga kerja setempat, menggerakkan sektor konstruksi, dan memulihkan roda ekonomi pascabencana. Ketika rumah nakes dibangun dengan pendekatan partisipatif, manfaatnya berlipat: ekonomi bergerak, keterampilan meningkat, dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa pemulihan kesehatan dapat berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi.

Rehabilitasi rumah tenaga kesehatan di Sumatra adalah pernyataan nilai, bahwa negara hadir melindungi mereka yang melindungi masyarakat. Dengan memastikan nakes memiliki tempat tinggal yang aman dan layak, pemerintah memperkuat fondasi ketahanan sistem kesehatan pascabencana, fondasi yang bertumpu pada manusia, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Langkah ini bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan kesehatan yang lebih tangguh, responsif, dan berdaya tahan menghadapi berbagai krisis.

)* Pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi kesejahteraan petani pascabencana. Melalui Kementerian Pertanian, negara menerapkan skema padat karya dengan menggaji petani untuk memulihkan lahan sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis karena mampu memulihkan produksi pangan sekaligus memberikan penghasilan langsung kepada petani di tengah masa sulit.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa skema padat karya dirancang agar petani tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama pemulihan sektor pertanian. Dengan pendekatan tersebut, petani tetap produktif dan memiliki pendapatan selama proses rehabilitasi lahan berlangsung.

“Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Mentan menjelaskan, sawah-sawah yang rusak akibat banjir dan bencana alam lainnya di ketiga wilayah tersebut akan diperbaiki kembali dengan melibatkan langsung para pemilik lahan. Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya pemulihan, mulai dari pengolahan tanah, perbaikan irigasi, hingga penyediaan benih secara gratis.

“Sawah yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” tegas Mentan.

Menurut Amran, konsep padat karya memastikan seluruh pemilik sawah terlibat aktif dalam proses rehabilitasi. Petani bekerja di lahan milik sendiri dan mendapatkan penghasilan harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada aspek fisik lahan, tetapi juga pada pemulihan ekonomi rumah tangga petani.

“Pendapatan hariannya cukup untuk harian, bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” jelasnya.

Secara khusus di Aceh, pemerintah akan merehabilitasi sekitar 10.000 hektare lahan sawah. Program ini diperkirakan membutuhkan tenaga kerja hingga 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan dari program pemulihan berbasis padat karya ini.

Untuk mempercepat pemulihan produksi pangan, pemerintah juga menetapkan target waktu yang jelas. Lahan sawah dengan kategori rusak ringan hingga sedang ditargetkan dapat dipulihkan maksimal dalam waktu tiga bulan.

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Mentan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan berkelanjutan yang memperkuat kemandirian petani dan menjaga stabilitas pangan nasional.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi kesejahteraan petani pascabencana. Melalui Kementerian Pertanian, negara menerapkan skema padat karya dengan menggaji petani untuk memulihkan lahan sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis karena mampu memulihkan produksi pangan sekaligus memberikan penghasilan langsung kepada petani di tengah masa sulit.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa skema padat karya dirancang agar petani tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama pemulihan sektor pertanian. Dengan pendekatan tersebut, petani tetap produktif dan memiliki pendapatan selama proses rehabilitasi lahan berlangsung.

“Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Mentan menjelaskan, sawah-sawah yang rusak akibat banjir dan bencana alam lainnya di ketiga wilayah tersebut akan diperbaiki kembali dengan melibatkan langsung para pemilik lahan. Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya pemulihan, mulai dari pengolahan tanah, perbaikan irigasi, hingga penyediaan benih secara gratis.

“Sawah yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” tegas Mentan.

Menurut Amran, konsep padat karya memastikan seluruh pemilik sawah terlibat aktif dalam proses rehabilitasi. Petani bekerja di lahan milik sendiri dan mendapatkan penghasilan harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada aspek fisik lahan, tetapi juga pada pemulihan ekonomi rumah tangga petani.

“Pendapatan hariannya cukup untuk harian, bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” jelasnya.

Secara khusus di Aceh, pemerintah akan merehabilitasi sekitar 10.000 hektare lahan sawah. Program ini diperkirakan membutuhkan tenaga kerja hingga 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan dari program pemulihan berbasis padat karya ini.

Untuk mempercepat pemulihan produksi pangan, pemerintah juga menetapkan target waktu yang jelas. Lahan sawah dengan kategori rusak ringan hingga sedang ditargetkan dapat dipulihkan maksimal dalam waktu tiga bulan.

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Mentan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan berkelanjutan yang memperkuat kemandirian petani dan menjaga stabilitas pangan nasional.

Aceh – Pemerintah mempercepat pelaksanaan skema padat karya dan rehabilitasi sawah sebagai langkah strategis untuk memulihkan penghidupan masyarakat pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya ini diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur dan lahan pertanian yang rusak, tetapi juga memastikan roda ekonomi lokal kembali bergerak melalui penciptaan lapangan kerja sementara bagi warga setempat.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan menanggung seluruh biaya rehabilitasi sawah pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan skema padat karya, sementara petani memperbaiki lahannya sendiri. Pendekatan ini membuat pemilik sawah tetap memperoleh penghasilan di tengah proses pemulihan sekaligus mempercepat perbaikan lahan yang rusak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan skema tersebut dirancang agar pemulihan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi petani. Pemerintah pusat menanggung biaya pengolahan tanah, penyediaan benih, hingga perbaikan irigasi, sedangkan petani bekerja langsung di sawah miliknya.

“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita tetap punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah dan perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” ujar Amran.

Skema padat karya tersebut memastikan seluruh pemilik lahan terlibat aktif dalam rehabilitasi. Petani bekerja di lahannya sendiri dengan sistem upah harian sehingga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.

“Pendapatan hariannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” kata Amran.

Kementan mencatat, khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektare sawah yang direhabilitasi. Kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja hingga 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayarkan secara harian.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatra Utara dan Sumatra Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ungkap Amran.

Selain mengandalkan tenaga petani, Kementan juga mengerahkan dukungan teknologi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif, sedangkan lahan yang tertimbun lumpur tebal ditangani dengan teknologi drone.

Melalui percepatan skema padat karya dan rehabilitasi sawah, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir bersama masyarakat dalam masa pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata bahwa pemulihan ekonomi dan penghidupan masyarakat berjalan seiring dengan upaya pembangunan dan penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Oleh: Rivka Mayangsari *)

World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menandai fase penting diplomasi ekonomi Indonesia di tengah pergeseran arah investasi global. Forum bergengsi tersebut menjadi panggung strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan industri masa depan di kawasan Asia Tenggara. 

Partisipasi aktif delegasi Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memperlihatkan keseriusan negara memanfaatkan momentum global guna mengamankan investasi berkualitas dan berkelanjutan.

Pendekatan yang dibawa Indonesia di WEF 2026 menempatkan keterbukaan dan kolaborasi sebagai fondasi utama. Pemerintah menampilkan narasi bahwa pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu pada eksploitasi sumber daya mentah, melainkan pada transformasi struktural menuju industri bernilai tambah tinggi, rendah karbon, dan berdaya saing global. WEF Davos menjadi ruang efektif untuk memperkenalkan arah baru tersebut kepada investor, lembaga keuangan, hingga filantropi internasional.

Salah satu sorotan utama adalah debut Danantara Indonesia sebagai pengelola investasi negara. Kehadiran Danantara di panggung global memperlihatkan transformasi strategis pengelolaan aset negara yang lebih profesional, transparan, dan selaras dengan praktik internasional. 

Melalui entitas tersebut, Indonesia menawarkan ruang kolaborasi konkret dengan sovereign wealth funds dan investor global untuk membiayai proyek-proyek berskala besar, terutama di sektor hijau dan industri masa depan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat persepsi bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga siap mengelolanya secara akuntabel.

Fokus promosi investasi Indonesia di WEF 2026 bertumpu pada tiga pilar utama: transisi energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi mineral berkelanjutan. Pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk memasarkan agenda energi terbarukan, penguatan industri berbasis sumber daya domestik, serta pengembangan ekosistem manufaktur hijau. 

Target komitmen investasi yang dipasang pun tidak main-main, mencapai Rp2.600 triliun sepanjang tahun berjalan. Angka tersebut mencerminkan ambisi besar untuk menjadikan investasi hijau sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memandang WEF Davos 2026 sebagai momentum strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi hijau dan memperluas kerja sama global di sektor berkelanjutan. 

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai forum tersebut memberi ruang luas bagi pemerintah memasarkan agenda transisi energi dan pembangunan hijau kepada investor global. Menurutnya, forum ini juga membuka peluang dialog dengan lembaga filantropi internasional yang selama ini belum banyak tersentuh dalam pembiayaan sektor transisi energi, perlindungan hutan, dan layanan kesehatan. Kejelasan arah kebijakan dan peta jalan hilirisasi dinilai krusial untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap komitmen Indonesia membangun ekonomi hijau.

Bhima juga menekankan pentingnya memanfaatkan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Davos tidak hanya melalui pidato utama, tetapi juga lewat pertemuan bilateral dengan pemimpin negara dan pelaku usaha dunia. 

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia dinilai perlu tampil menawarkan solusi dan stabilitas melalui penguatan kerja sama internasional. Peluang investasi di sektor energi terbarukan, termasuk ekosistem baterai dan panel surya terapung, disebut sebagai magnet utama yang harus segera ditindaklanjuti agar komitmen tidak berhenti di atas kertas.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Ia melihat sektor energi, pangan, dan manufaktur sebagai sektor prioritas yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor global. 

Esther menyoroti kebutuhan mendesak Indonesia terhadap investasi transisi energi dan energi terbarukan, seiring komitmen pemerintah mengembangkan kapasitas listrik hingga 100 gigawatt. 

Selain itu, sektor pangan dipandang strategis untuk menjamin ketahanan nasional sekaligus mendorong industri padat karya. Pada sektor manufaktur, pengembangan industri bernilai tambah tinggi, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan revitalisasi industri tekstil, dinilai relevan dengan kebutuhan pasar global.

Esther menegaskan pentingnya pendekatan insentif yang fleksibel dan bersifat personal bagi investor. Menurutnya, forum sebesar WEF Davos perlu dilengkapi dengan penawaran kebijakan yang terukur, peta jalan yang jelas, serta rencana bisnis yang meyakinkan agar minat investasi benar-benar berujung pada realisasi. Tanpa kesiapan tersebut, peluang besar berisiko tereduksi menjadi sekadar wacana.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Danantara Indonesia dan Kadin Indonesia mengusung pendekatan Indonesia Incorporated melalui Indonesia Pavilion dan agenda Indonesia Night. 

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menekankan bahwa dialog terbuka dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan inklusif. 

Tema A Spirit of Dialogue dipandang relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Kehadiran Indonesia di WEF Davos diposisikan sebagai strategi awal membangun citra positif sebagai negara yang stabil, kompetitif, dan siap menjadi mitra global jangka panjang.

Pada akhirnya, WEF 2026 memperlihatkan upaya Indonesia keluar dari jebakan ketergantungan lama menuju ekonomi hijau dan industri masa depan. Forum tersebut bukan sekadar etalase diplomasi, melainkan ajang uji konsistensi antara visi, kebijakan, dan eksekusi. 

Tantangan terbesar justru terletak setelah lampu Davos padam dimana perlunya memastikan setiap komitmen investasi bertransformasi menjadi proyek nyata yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Jika konsistensi itu terjaga, WEF 2026 layak dikenang sebagai titik balik penting arah pembangunan ekonomi Indonesia.

*) pemerhati ekonomi

Oleh: Ivana Marvelia *)

World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menempatkan Indonesia di panggung utama diplomasi negara yang sarat makna strategis. Forum global tersebut menjadi ruang bagi Indonesia untuk memamerkan arah baru pembangunan yang menekankan hilirisasi berkelanjutan, transisi energi, serta penguatan kemitraan internasional di tengah lanskap ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Kehadiran Indonesia tidak sekadar menambah daftar partisipan, tetapi menegaskan peran aktif sebagai aktor yang menawarkan visi dan solusi.

Partisipasi Indonesia pada forum bertema A Spirit of Dialogue memperlihatkan pergeseran pendekatan diplomasi ekonomi yang semakin matang. Negara tidak lagi tampil semata sebagai pencari pembiayaan, melainkan sebagai mitra dialog yang membawa gagasan pembangunan jangka panjang. Delegasi besar yang terdiri dari pemerintah dan pelaku usaha memperkuat pesan bahwa arah baru pembangunan dirancang secara terpadu dan konsisten.

Salah satu penanda penting arah tersebut terlihat dari diperkenalkannya Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund di panggung internasional. Pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen strategis untuk memperkuat industri manufaktur hijau dan berbasis nilai tambah. 

Kehadiran entitas itu mengirimkan sinyal bahwa pengelolaan aset negara bergerak menuju standar global yang profesional dan transparan, sekaligus mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis berorientasi keberlanjutan.

Delegasi Indonesia menegaskan komitmen menarik investasi global pada energi terbarukan dan pengelolaan mineral berkelanjutan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, industri rendah karbon, serta mendorong peralihan dari ekspor bahan mentah menuju industri bernilai tambah tinggi.

Kadin Indonesia menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemimpin Selatan-Selatan(global south) yang percaya diri menawarkan kemitraan setara. Pendekatan tersebut memperlihatkan sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam satu narasi nasional. 

Indonesia memosisikan diri sebagai negara yang terbuka bagi kolaborasi saling menguntungkan, bukan sekadar pasar tujuan, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.

Indonesia menegaskan arah baru pembangunan melalui reformasi struktural dengan menonjolkan stabilitas makro, kepastian kebijakan, serta investasi pada sumber daya manusia dan teknologi guna memperkuat kepercayaan investor terhadap transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di WEF 2026 memperkuat bobot diplomasi negara pada forum tersebut. Di hadapan pemimpin dunia, pengusaha global, dan pemikir ekonomi, Indonesia menyampaikan visi pembangunan yang lebih terbuka dan strategis. 

Forum itu dimanfaatkan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia merespons disrupsi teknologi, tensi geopolitik, dan tantangan ekonomi global melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif.

Paviliun Indonesia bertema Indonesia: Cakrawala Tanpa Batas menjadi episentrum diplomasi ekonomi sepanjang gelaran WEF. Melalui paviliun tersebut, pemerintah mempromosikan peluang investasi di sektor hilirisasi mineral, energi terbarukan, serta pengembangan tenaga kerja vokasi. Kehadiran paviliun itu mempertegas kesiapan Indonesia menyambut investasi dengan ekosistem yang semakin matang.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memainkan peran penting dalam membangun citra Indonesia di mata dunia. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menilai WEF 2026 sebagai forum strategis untuk menghadirkan wajah Indonesia melalui visi presiden, para menteri, dan pelaku usaha. 

Menurutnya, tema dialog yang diusung forum tersebut relevan untuk mendengar dan menyampaikan pandangan para pemimpin negara sebagai dasar pengambilan keputusan global. 

Kehadiran ribuan partisipan dari perusahaan multinasional dan puluhan kepala negara memperkuat posisi WEF sebagai ajang promosi investasi yang bersifat tidak langsung namun berdampak luas.

Ruang diplomasi informal melalui Indonesia Night melengkapi pendekatan formal yang dijalankan sepanjang forum. Melalui seni, budaya, dan jejaring personal, Indonesia memperlihatkan identitas sebagai negara dengan kekayaan budaya yang kuat dan mitra global yang terbuka bagi kolaborasi berkelanjutan. Pendekatan tersebut memperkaya diplomasi ekonomi dengan sentuhan soft power yang kerap menentukan kualitas hubungan jangka panjang.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan partisipasi Indonesia di WEF Davos sebagai bagian dari strategi konsisten memperkuat daya saing nasional. Keterlibatan BKPM, Danantara Indonesia, dan Kadin Indonesia mencerminkan pendekatan Indonesia Incorporated yang menyatukan pemerintah, pengelola aset negara, dan dunia usaha dalam satu visi. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan arah kebijakan, kesiapan regulasi, serta pesan bahwa Indonesia terus bergerak maju menghadapi tantangan global.

Dari perspektif kebijakan, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti melihat sektor energi, pangan, dan manufaktur sebagai magnet utama investasi yang relevan dengan agenda pembangunan nasional dan kebutuhan global. 

Ia menilai transisi energi dan pengembangan industri hijau membutuhkan dukungan investasi besar, sejalan dengan proyek pengembangan kapasitas listrik nasional. Sektor pangan dipandang strategis untuk ketahanan dan penciptaan lapangan kerja, sementara manufaktur bernilai tambah tinggi, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan revitalisasi industri tekstil, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Esther juga menekankan pentingnya insentif yang fleksibel, peta jalan yang jelas, dan rencana bisnis terukur agar minat investor berujung pada realisasi.

WEF 2026 pada akhirnya menegaskan diplomasi negara sebagai instrumen utama memamerkan arah baru pembangunan Indonesia. Melalui forum tersebut, Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi mitra global yang stabil, progresif, dan berorientasi jangka panjang. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi menindaklanjuti narasi besar itu menjadi capaian nyata yang memperkuat transformasi ekonomi nasional.

*) Pengamat Ekonomi

JAKARTA — Indonesia menuntaskan partisipasi di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, dengan menegaskan peran sebagai pemain penting ekonomi global.

Keikutsertaan aktif pada forum bertema A Spirit of Dialogue mencerminkan konsistensi Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas kemitraan strategis, dan menarik investasi berkualitas di tengah ketidakpastian global.

Kolaborasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia, dan Kadin Indonesia melalui pendekatan Indonesia Incorporated menegaskan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam mengokohkan daya saing nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menekankan partisipasi di WEF Davos sebagai strategi berkelanjutan, bukan sekadar agenda seremonial.

“WEF ini tentunya menjadi momentum yang sangat baik untuk Indonesia, untuk menyampaikan narasi nasional serta rencana-rencana ke depan Indonesia kepada masyarakat global, termasuk kebijakan dan regulasi baru yang sudah dikeluarkan, sebagai pesan bahwa Indonesia terus bergerak maju,” jelas Rosan dalam keterangan tertulis.

Melalui Indonesia Pavilion bertema Indonesia Endless Horizons, Indonesia mempromosikan sektor prioritas seperti transisi energi, hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, dan ekonomi digital.

Pemerintah juga menegaskan transformasi pengelolaan aset negara melalui Danantara Indonesia sebagai motor investasi yang profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap solid di kisaran 4,9–5,4 persen pada 2026 turut memperkuat narasi stabilitas ekonomi nasional.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyebut kehadiran Indonesia di WEF sebagai bagian dari strategi membangun persepsi positif global.

“Kehadiran Indonesia di WEF merupakan bagian dari strategi awal promosi investasi yang berfokus pada pembentukan citra positif Indonesia di mata dunia,” ungkap Nurul.

Ia menambahkan, sinergi bersama Danantara dan Kadin mencerminkan keseriusan Indonesia menjadi mitra dialog yang kredibel dan kompetitif.

Dari sisi dunia usaha, keterlibatan Kadin memperkuat pesan kesiapan sektor swasta nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega menilai kehadiran Indonesia di forum tersebut krusial.

“Jadi di sini penting bagi Indonesia, hadir dalam acara ini untuk bersama, kolaborasi, berbincang, dan untuk melihat bagaimana tren yang dilihat dunia,” ujarnya.

Rangkaian partisipasi di WEF 2026 menandai penguatan peran Indonesia sebagai mitra global yang stabil, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan posisi strategis dalam rantai pasok dan ekonomi hijau dunia. (*)

JAKARTA — Indonesia menuntaskan partisipasi di WEF 2026 dengan menegaskan komitmen memperkuat diplomasi ekonomi global dan daya saing nasional.

Kehadiran tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah menjadikan diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis menarik investasi berkualitas, tercermin dari keterlibatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia, serta Kadin Indonesia dalam promosi investasi nasional yang terstruktur.

“WEF ini tentunya menjadi momentum yang sangat baik untuk Indonesia, untuk menyampaikan narasi nasional serta rencana-rencana ke depan Indonesia kepada masyarakat global, termasuk kebijakan dan regulasi baru yang sudah dikeluarkan, sebagai pesan bahwa Indonesia terus bergerak maju,” ucap Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Indonesia memanfaatkan WEF 2026 bertema A Spirit of Dialogue untuk menegaskan peran sebagai mitra dialog yang konstruktif melalui pendekatan Indonesia Incorporated.

Sinergi pemerintah, pengelola aset negara, dan dunia usaha diperkuat lewat Indonesia Pavilion Indonesia Endless Horizons serta agenda Indonesia Night, yang dinilai membuka peluang besar perluasan kerja sama ekonomi global.

“Secara biopolitik, ini (WEF Davos 2026) sangat fragmented, sangat dinamis, tidak seperti biasa-biasanya. Saya rasa kalau misalnya dua hal yang sangat dipikirkan dalam Davos nanti, ialah bagaimana memang promosikan investasi dan perdagangan,” tutur Anindya.

“Jadi di situ akan terlihat bagaimana Indonesia bisa memainkan perannya, dan memposisikan di antara kekuatan-kekuatan ekonomi itu. Nah ini kita ingin memainkan perannya, tapi ujungnya untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dengan membuat investasi dan pendahkan,” tegas Anindya.

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Badan Pengelola Investasi Danantara, menandai kembalinya Indonesia ke panggung ekonomi global setelah hampir satu dekade.

Ekonom Senior INDEF Dradjad Wibowo menilai momentum tersebut krusial untuk memulihkan kepercayaan investor.

“Tampilnya kembali Indonesia di forum ini memberikan angin segar bagi kemajuan ekonomi nasional. WEF adalah forum yang tepat, karena di sana hadir tokoh-tokoh dan orang-orang kuat dalam jaringan keuangan, investasi, bisnis, dan inovasi dunia,” ujar Dradjad.

Ia menekankan peran Danantara dalam menjelaskan tata kelola modal negara.

“Kita ingin membangun dan memperkuat kepercayaan para investor global untuk masuk ke Indonesia. Danantara harus mampu menjelaskan bagaimana modal negara dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang,” kata Dradjad.

Menurutnya, tindak lanjut pasca-WEF menjadi kunci agar minat investor global berujung pada investasi nyata yang berdampak bagi perekonomian nasional. (*)