Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis dan hilirisasi nasional sebagai langkah penting untuk memperluas penciptaan lapangan kerja.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, penekanan Presiden terhadap dukungan perguruan tinggi pada 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara menunjukkan arah pembangunan industri yang semakin terstruktur. Menurutnya, proyek-proyek tersebut memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, baik di tahap konstruksi maupun operasional industri.

“HKI melihat arahan Presiden sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan industri ke depan harus bertumpu pada kesiapan SDM, riset terapan, dan inovasi. Hal ini sangat relevan untuk memastikan investasi strategis benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” kata Ma’ruf.

HKI menilai keberadaan Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis berperan penting dalam mempercepat pembiayaan dan realisasi proyek hilirisasi. Dalam kerangka penciptaan lapangan kerja, kawasan industri diposisikan sebagai simpul utama yang memastikan proyek dapat segera berjalan melalui kesiapan lahan, utilitas, kepastian layanan, serta ekosistem industri yang terintegrasi.

Menurut Ma’ruf, hubungan antara Danantara dan kawasan industri bersifat saling melengkapi. Danantara memperkuat sisi pembiayaan dan portofolio proyek strategis, sementara kawasan industri memastikan kesiapan lokasi dan lingkungan usaha, sehingga investasi dapat cepat direalisasikan dan membuka peluang kerja secara luas.

Ia menegaskan, keberhasilan 18 proyek strategis hilirisasi tersebut akan menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Ketika investasi tumbuh, ekonomi tumbuh, dan lapangan kerja tercipta. Pada saat yang sama, ekosistem industri nasional akan semakin kuat dan berdaya saing,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung penyerapan tenaga kerja, HKI menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Langkah ini mencakup percepatan kesiapan kawasan industri, fasilitasi perizinan, serta pengawalan berbagai hambatan yang dapat memperlambat realisasi investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Di sisi penguatan tenaga kerja, HKI juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM yang sesuai kebutuhan industri. Komitmen tersebut telah ditegaskan melalui nota kesepahaman bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“HKI siap terlibat aktif dalam menindaklanjuti arahan Presiden. Kawasan industri dapat menjadi laboratorium nyata bagi riset terapan, pengembangan talenta, serta penyerapan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan,” pungkas Ma’ruf. #

Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat hilirisasi industri terus menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja nasional. Sepanjang 2025, realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 43,3 persen secara tahunan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merinci, sektor mineral dan batu bara masih menjadi kontributor terbesar investasi hilirisasi dengan nilai Rp373,1 triliun. Investasi tersebut tersebar pada komoditas strategis seperti nikel sebesar Rp185,2 triliun, tembaga Rp65,8 triliun, bauksit Rp53,1 triliun, besi baja Rp39,2 triliun, timah Rp11,3 triliun, serta komoditas lainnya Rp18,5 triliun.

Selain sektor pertambangan, hilirisasi di bidang perkebunan dan kehutanan juga menunjukkan kontribusi signifikan dengan realisasi investasi Rp144,5 triliun. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi kelapa sawit Rp62,8 triliun, kayu log Rp62,2 triliun, karet Rp12,9 triliun, serta komoditas lainnya Rp6,6 triliun.

Di sektor minyak dan gas bumi, realisasi investasi hilirisasi tercatat mencapai Rp60,0 triliun, yang terdiri dari minyak bumi Rp41,7 triliun dan gas bumi Rp18,3 triliun. Sementara itu, sektor perikanan dan kelautan membukukan investasi Rp6,4 triliun, dengan komoditas seperti garam, ikan tuna–cakalang–tongkol (TCT), udang, rumput laut, rajungan, dan tilapia.

Rosan menegaskan, penguatan hilirisasi akan terus menjadi prioritas pemerintah pada 2026, khususnya pada komoditas kelapa sawit dan bauksit yang dinilai memiliki dampak ekonomi dan ketenagakerjaan tinggi.
“Hilirisasi kelapa sawit juga kita akan dorong terus, dan di bauksit juga akan meningkat saya yakin, tahun ini di bauksit kemudian jadi alumunium, alumunium investasinya juga cukup besar di tahun ini,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, BKPM mencatat realisasi investasi nasional sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target. Capaian tersebut berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tumbuh 10,4 persen menjadi 2.710.532 orang.

“Ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang tercipta dari total investiasi Rp1.931,2 triliun pada tahun 2025,” tambah Rosan.

Dari sisi sumber investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan porsi 53,4 persen atau Rp1.030,3 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi 46,6 persen atau Rp900,9 triliun.

Pemerintah menilai capaian ini menunjukkan hilirisasi tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. #

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong perluasan lapangan kerja melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dipimpin perempuan, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya tersebut didukung melalui kerja sama internasional dengan Pemerintah Kanada, yang mengalokasikan pendanaan lebih dari 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp266,4 miliar untuk lima inisiatif penguatan UMKM di Indonesia.

Pendanaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sektor makanan olahan agar lebih produktif, berdaya saing, dan mampu menyerap tenaga kerja, sekaligus memperluas akses ke pasar ekspor.

Menteri Muda Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai menyampaikan dukungan tersebut dalam kunjungannya ke Jakarta.

“Saya dengan senang hati mengumumkan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima proyek baru yang akan membantu memperkuat kemitraan ekonomi Kanada dan Indonesia,” kata Randeep Sarai.

Pemerintah Indonesia memandang kerja sama ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem UMKM, termasuk akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan penguatan tersebut, UMKM diharapkan mampu memperluas skala usaha dan membuka peluang kerja baru, terutama bagi perempuan.

Dari total pendanaan yang disiapkan, dua proyek utama difokuskan langsung pada peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM. Proyek Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) memperoleh pendanaan 5 juta dolar Kanada atau sekitar Rp60,5 miliar untuk periode enam tahun. Program ini mendukung UMKM sektor makanan olahan melalui penguatan layanan pendukung perdagangan dan penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, proyek Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) yang dijalankan bersama Catalyste+ juga memperoleh pendanaan 5 juta dolar Kanada selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 400 UMKM Indonesia agar lebih siap menembus pasar ekspor melalui peningkatan kapasitas usaha dan penguatan jejaring perdagangan internasional, yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain penguatan UMKM di dalam negeri, Pemerintah Indonesia juga mendorong pemanfaatan peluang kerja luar negeri melalui kerja sama ketenagakerjaan yang terstruktur. Pemerintah Kanada membuka peluang bagi warga negara Indonesia di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga teknologi.

“Kami memiliki berbagai peluang, mulai dari dokter di sektor kesehatan, pekerja teknologi, hingga tenaga di sektor ekonomi dan perawatan, termasuk perawatan lansia. Selalu ada kebutuhan yang harus dipenuhi,” kata Randeep.

Langkah ini mencerminkan upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia dalam memperluas kesempatan kerja, baik melalui penguatan UMKM nasional maupun pemanfaatan peluang kerja global secara aman dan terukur. #

Jakarta – Pemerintah memastikan keberlanjutan Paket Ekonomi pada 2026 dengan tetap menggelontorkan berbagai insentif yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini disusun untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah tengah memfinalisasi sejumlah kebijakan utama yang akan dilanjutkan dan diperluas pada tahun depan.

“Pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026,” ungkap Haryo.

Sejumlah program yang berlanjut pada 2026 mencakup Program Magang Nasional, penyesuaian jangka waktu serta perluasan penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi UMKM hingga 2029, serta perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya.

Kebijakan tersebut diharapkan menjaga keberlangsungan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, sekaligus mempertahankan lapangan kerja yang telah ada.

Pemerintah juga memperpanjang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor perumahan serta melanjutkan dan memperluas diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Insentif jaminan sosial ini menyasar pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek daring, sopir, kurir, dan pekerja logistik agar tetap terlindungi dan produktif.

Sepanjang 2025, implementasi Paket Ekonomi menunjukkan hasil positif dalam penguatan kesiapan tenaga kerja. Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi telah merealisasikan 102.696 peserta dari total 724.880 pendaftar pada tiga batch awal, melampaui target awal sebanyak 100 ribu peserta.

“Di sisi perlindungan daya beli, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini telah diatur melalui PMK Nomor 72 Tahun 2025 dan sudah berjalan,” ujarnya.

Dalam rangka penyerapan tenaga kerja langsung, pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai. Kementerian Pekerjaan Umum telah merealisasikan anggaran sebesar Rp6,63 triliun atau 93,70 persen, dengan serapan tenaga kerja lebih dari 25 ribu orang. Sementara itu, Kementerian Kehutanan merealisasikan Rp1,18 triliun atau 65,38 persen, dengan menyerap lebih dari 16 ribu tenaga kerja.

Ke depan, pemerintah turut mengembangkan program ekonomi perkotaan dan gig economy melalui platform digital yang ditargetkan diimplementasikan di 15 kota. Program ini diproyeksikan menjadi sumber baru penciptaan peluang kerja, khususnya bagi UMKM dan pekerja sektor informal, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan. #

Jakarta — Tahun 2026 dinilai menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional. Bukan lagi sekadar fase perencanaan atau wacana kebijakan, tahun depan ditegaskan sebagai tahun eksekusi yang menuntut hasil nyata dan terukur di lapangan. Keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup dinilai dari optimisme pernyataan, tetapi harus tercermin pada kondisi riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menegaskan bahwa fokus utama kebijakan ekonomi 2026 harus diarahkan pada implementasi konkret. Menurutnya, publik kini menunggu dampak nyata dari berbagai program pemerintah yang selama ini dirancang. “Tahun 2026 adalah tahun eksekusi. Keberhasilan kebijakan harus diukur dari dampaknya di lapangan, bukan hanya dari narasi optimistis,” ujarnya.

Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut, lanjut Fakhrul, adalah percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun. Ia menilai pola belanja yang menumpuk di akhir tahun atau back-loading berisiko menurunkan ekspektasi pelaku usaha dan menahan laju pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang cepat dan merata akan menjadi sinyal kuat bagi sektor swasta untuk ikut bergerak dan berekspansi.

Dari sisi pembiayaan, Fakhrul menjelaskan bahwa likuiditas perbankan sejatinya tersedia. Namun, penyaluran kredit masih tersendat akibat kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan risiko. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah dinilai penting untuk ikut menanggung sebagian risiko agar aliran dana ke masyarakat dan dunia usaha kembali lancar. Langkah ini dinilai strategis untuk menghidupkan kembali roda ekonomi, terutama sektor produktif.

Tantangan utama perekonomian 2026, menurut Fakhrul, adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu. Di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan global, menjaga daya beli masyarakat menjadi agenda utama agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang pertumbuhan nasional.

Ia juga memproyeksikan bahwa pemulihan ekonomi akan lebih dahulu terasa di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan daerah yang mendapatkan dukungan belanja pemerintah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan yang semakin kuat, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di luar kota-kota besar.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik global, Fakhrul menekankan pentingnya sikap pragmatis. Indonesia harus sadar posisi dan mengutamakan ketahanan ekonomi nasional, ketimbang mengejar siklus ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Strategi ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan.

Kepada masyarakat, Fakhrul mengimbau agar tetap berhati-hati namun tidak panik dalam menyikapi kondisi ekonomi. Ia mendorong publik mulai melirik peluang usaha di daerah seiring pergeseran arah kebijakan pembangunan. Di saat yang sama, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan, namun tetap diiringi dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berjalan dengan tata kelola yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi eksekusi kebijakan yang konsisten, belanja negara yang cepat, serta keberanian mengambil langkah strategis, ekonomi 2026 diyakini dapat bergerak lebih solid dan inklusif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Jakarta – Pemerintah mengintensifkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menjelang 2026.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin terkoordinasi, terukur, serta berorientasi pada eksekusi, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai 2026 menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan fiskal dan pemerintah, yang membuat arah kebijakan ekonomi lebih jelas dan selaras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Fakhrul dalam dialog bersama salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.

Fakhrul menilai peran aktif pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar melalui dukungan bagi sektor swasta dan komitmen berbagi risiko guna mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sebesar 5,4–5,6 persen realistis, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berfokus pada penguatan ekonomi domestik.

“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” katanya.

Ia menjelaskan skema berbagi risiko pemerintah dan perbankan menjadi instrumen penting mendorong pembiayaan sektor riil, didukung likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan pemerintah agar penyaluran kredit terus meningkat.

“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.

Selain sektor keuangan, percepatan belanja negara sejak awal tahun dinilai strategis untuk menjaga perputaran ekonomi, memperbaiki arus kas pelaku usaha, dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga mempercepat pembayaran, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan swasta.

Fakhrul menegaskan 2026 menjadi fase krusial eksekusi kebijakan ekonomi yang berdampak nyata bagi perekonomian nasional. [-RWA]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 2026.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi nasional dinilai semakin terkoordinasi, terukur, dan berfokus pada eksekusi, sehingga menumbuhkan optimisme dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi perekonomian nasional.

Ia melihat koordinasi antara otoritas fiskal dan pemerintah semakin solid, sehingga kebijakan ekonomi memiliki arah yang lebih jelas dan berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Fakhrul, dalam dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Di tengah dinamika ekonomi global, Fakhrul menilai kehadiran aktif pemerintah menjadi faktor kunci.

Pemerintah tidak hanya memberikan ruang bagi sektor swasta, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk berbagi risiko ekonomi guna memastikan proses pemulihan dan pertumbuhan berjalan lebih seimbang dan berkelanjutan.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 5,4–5,6 persen dinilai realistis.

Fakhrul menyebut target tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi domestik.

“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pembiayaan ke sektor riil.

Likuiditas perbankan dinilai memadai, dan dengan dukungan kebijakan pemerintah, penyaluran pembiayaan diharapkan dapat semakin meningkat.

“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.

Selain sektor keuangan, Fakhrul juga menilai percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga perputaran ekonomi. Belanja pemerintah yang tepat waktu diyakini dapat menjaga ekspektasi pelaku usaha, memperbaiki arus kas, serta mendorong aktivitas ekonomi secara lebih merata.

Pemerintah juga dinilai terus berupaya mempercepat penyelesaian kewajiban pembayaran, khususnya kepada pelaku usaha di sektor konstruksi dan infrastruktur, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat kepercayaan sektor swasta.

Fakhrul menegaskan tahun 2026 merupakan fase penting bagi eksekusi kebijakan ekonomi. Ia menilai pemerintah semakin fokus pada implementasi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Dalam menghadapi perubahan ekonomi global, pemerintah dinilai tepat dalam memprioritaskan penguatan ekonomi domestik dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemulihan ekonomi juga diperkirakan akan semakin merata, terutama di daerah yang mendapatkan dukungan belanja pemerintah dan memiliki basis ekonomi yang kuat.

Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi bagian penting dari agenda pemerintah, seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia.

Menurutnya, untuk pertama kalinya terlihat koordinasi yang lebih jelas, terukur, dan kompak antara otoritas fiskal dan pemerintah, sehingga arah kebijakan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi fiskal dan kebijakan pemerintah mulai terlihat lebih rapi dan terukur. Ini memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian nasional untuk melangkah ke depan,” ujar Fakhrul saat dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Ia menekankan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, pemerintah tidak cukup hanya memberikan ruang bagi sektor swasta. Pemerintah, kata dia, harus hadir secara aktif dan berani mengambil risiko ekonomi agar proses pemulihan dan pertumbuhan tidak sepenuhnya dibebankan kepada dunia usaha.

Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen merupakan angka yang realistis dan dapat dicapai. Namun, hal itu mensyaratkan adanya pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan sektor swasta. “Perlambatan ekonomi tidak bisa ditanggung satu pihak saja. Pemerintah perlu berbagi risiko agar dunia usaha tetap bergerak,” katanya.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, dirinya menyoroti pentingnya skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan kredit dan asuransi kredit.

Skema tersebut dinilai krusial untuk mendorong keberanian perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil di tengah sikap kehati-hatian yang masih dominan.

Fakhrul juga menegaskan bahwa 2026 harus menjadi tahun eksekusi, bukan lagi tahun perencanaan atau sekadar wacana. Keberhasilan kebijakan ekonomi, menurutnya, perlu diukur dari dampak nyata di lapangan dan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.

“Belanja negara harus dipercepat sejak awal tahun dan tidak dilakukan secara back-loading, karena keterlambatan belanja akan menurunkan ekspektasi pelaku usaha,” ujarnya.

Ia mengingatkan perbankan bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Pendekatan yang terlalu defensif dinilai tidak lagi relevan, sehingga pertumbuhan kredit perlu terus didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Fakhrul, tantangan utama perekonomian 2026 adalah menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.

Ia menilai manfaat perdagangan internasional tidak lagi sebesar sebelumnya, sehingga fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi domestik.

Pemulihan ekonomi, lanjutnya, diperkirakan lebih dulu terjadi di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap berhati-hati namun tidak panik, serta mulai melihat peluang usaha di daerah.

Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus terus berjalan seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berlangsung secara bersih dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum emas bagi perekonomian Indonesia.

“Dengan adanya koordinasi yang lebih solid antara otoritas fiskal dan pemerintah, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Fakhrul percaya bahwa koordinasi yang lebih terukur antara kebijakan fiskal dan ekonomi akan memungkinkan perekonomian Indonesia berkembang dengan lebih sinkron dan stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski dunia usaha masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global, Fakhrul mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya memberi ruang bagi sektor swasta, tetapi juga berperan aktif dalam mengambil risiko ekonomi.

Dengan berbagi tanggung jawab, pemulihan ekonomi diharapkan bisa lebih merata dan tidak hanya mengandalkan sektor swasta semata.

“2026 harus menjadi tahun eksekusi, bukan lagi sekadar wacana. Keberhasilan kebijakan ekonomi harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari prediksi optimistis,” tegas Fakhrul.

Fakhrul juga menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026, yang diperkirakan berada di kisaran 5,4–5,6 persen, sangat realistis dan dapat tercapai dengan kebijakan yang tepat.

Namun, ia menekankan pentingnya agar pemerintah terus mendorong sektor swasta untuk berperan lebih aktif, serta bersedia berbagi risiko dengan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih terjaga.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah arus pembiayaan sektor riil, yang selama ini terkendala oleh kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit.

Untuk mendorong sektor perbankan agar lebih berani menyalurkan dana, Fakhrul menyarankan penggunaan instrumen seperti penjaminan kredit dan asuransi kredit. Hal ini, menurutnya, akan memberikan jaminan bagi perbankan untuk lebih berani memberikan pembiayaan kepada dunia usaha.

Fakhrul juga mengingatkan agar sektor perbankan tidak lagi mengadopsi pendekatan yang terlalu defensif, mengingat bahwa ekonomi Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir dan perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Ia menambahkan bahwa percepatan belanja negara juga harus menjadi perhatian penting pemerintah. Dengan mempercepat belanja negara, pemulihan ekonomi bisa dipercepat, menghindari pola back-loading yang menghambat optimisme pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah juga diimbau untuk mempercepat pembayaran kewajiban kepada pelaku usaha, terutama di sektor konstruksi dan infrastruktur, untuk memperbaiki arus kas dan memperkuat kepercayaan dunia usaha.

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia pada 2026 adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fakhrul juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi domestik dan lebih fokus pada peluang di luar kota besar.

Dengan kebijakan pemerataan pembangunan, peluang ekonomi kini semakin terbuka di daerah-daerah yang memiliki potensi besar.

Fakhrul juga mengajak pemerintah untuk tetap pragmatis dalam menghadapi dinamika geopolitik global, dengan lebih fokus pada ketahanan ekonomi domestik yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus didorong agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan tata kelola yang lebih transparan dan stabil.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Fakhrul yakin bahwa 2026 bisa menjadi titik balik bagi Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan dan berdaya saing.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang 2026 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Tahun 2026 dinilai sebagai momentum penting bagi perekonomian Indonesia, seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan otoritas fiskal. Sinkronisasi ini menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah pada 2026 menunjukkan kesiapan yang lebih matang.

“Untuk pertama kalinya kita melihat koordinasi yang lebih jelas dan kompak antara kebijakan fiskal dan arah pemerintah, sehingga kebijakan ekonomi bisa berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, pemerintah dinilai mengambil peran aktif sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Fakhrul menekankan bahwa kehadiran negara sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.

“Pemerintah tidak cukup hanya memberi ruang bagi sektor swasta, tetapi harus hadir secara aktif dan berani mengambil peran agar proses pertumbuhan berjalan seimbang,” katanya.

Target pertumbuhan ekonomi nasional 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen dinilai realistis dan mencerminkan optimisme yang terukur. Menurut Fakhrul, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai target tersebut.

“Angka ini sangat mungkin dicapai selama pemerintah terus berbagi peran dengan sektor swasta dan memastikan beban pertumbuhan tidak ditanggung oleh satu pihak saja,” ujarnya.

Peran sektor keuangan juga menjadi perhatian utama. Skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan dan asuransi kredit, dinilai mampu mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor riil.

“Likuiditas perbankan pada dasarnya tersedia. Dengan dukungan pemerintah, aliran kredit ke dunia usaha akan semakin lancar dan produktif,” kata Fakhrul.

Selain itu, percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah juga diarahkan untuk mempercepat pembayaran kewajiban kepada pelaku usaha, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Dalam menghadapi perubahan geopolitik global, pemerintah memilih pendekatan pragmatis dengan menempatkan ketahanan ekonomi domestik sebagai prioritas. Pemulihan ekonomi diproyeksikan semakin menguat di daerah, terutama wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah.

“Ke depan, peluang pertumbuhan justru semakin besar di daerah, seiring dengan pemerataan pembangunan,” ujar Fakhrul.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tenang. “Kondisi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik. Dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang konsisten, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menguat secara berkelanjutan,” pungkasnya.