Oleh: Muhammad Rizki Darwis

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif pada awal 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial, Indonesia kini resmi beralih ke sistem hukum pidana nasional dengan paradigma modern yang dirancang sesuai nilai, kebutuhan, dan jati diri bangsa. Pemerintah menilai momentum ini sebagai tonggak pembaruan hukum yang menegaskan kedaulatan hukum nasional sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemberlakuan KUHP nasional merupakan momen bersejarah karena Indonesia secara resmi meninggalkan paradigma hukum pidana kolonial. Menurutnya, sistem hukum pidana yang baru tidak lagi memandang hukum semata sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan martabat manusia. Perubahan paradigma tersebut dinilai sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai prinsip utama.

Pemerintah menjelaskan bahwa salah satu perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP nasional terletak pada pendekatan pemidanaan. Jika sebelumnya pidana penjara menjadi instrumen utama, maka dalam KUHP nasional pemidanaan tidak lagi bertumpu pada pemenjaraan. Sistem baru diarahkan untuk memberikan ruang pemulihan bagi korban sekaligus mendorong pelaku agar dapat bertobat dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran ke arah keadilan restoratif yang lebih relevan dengan kebutuhan penegakan hukum modern.

Dalam kerangka tersebut, KUHP nasional memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi melalui penerapan double track system. Pemerintah menjelaskan bahwa hakim kini memiliki fleksibilitas untuk menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan, menjatuhkan pidana tanpa tindakan, atau sebaliknya menjatuhkan tindakan tanpa pidana. Mekanisme ini memungkinkan putusan hukum disesuaikan dengan karakter pelaku, dampak perbuatan, serta kepentingan korban dan masyarakat.

Selain itu, sejumlah pembaruan substansial juga dimuat dalam KUHP nasional. Pemerintah mengungkapkan bahwa kategori lama berupa pemisahan antara “kejahatan” dan “pelanggaran” ditiadakan agar sistem hukum lebih sederhana dan adaptif. KUHP nasional juga mengakui keberadaan living law atau hukum yang hidup di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pembaruan lain mencakup penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pengelompokan ancaman pidana denda secara lebih proporsional, serta pengaturan pidana mati dengan masa percobaan sebagai bentuk kehati-hatian negara dalam menjatuhkan sanksi tertinggi.

Di tengah proses transisi tersebut, pemerintah juga menanggapi sejumlah isu krusial yang berkembang di masyarakat. Salah satunya terkait ketentuan penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara. Menteri Hukum menegaskan bahwa pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Untuk menjamin ruang demokrasi tetap terbuka, ketentuan tersebut dibatasi sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses melalui laporan tertulis dari Presiden, Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara yang bersangkutan.

Isu lain yang turut menjadi perhatian publik adalah pengaturan mengenai demonstrasi. Pemerintah menjelaskan bahwa KUHP nasional tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selama unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka peserta aksi tidak dapat dipidana, meskipun dalam pelaksanaannya terjadi gangguan kepentingan umum atau situasi keonaran. Ketentuan ini dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP nasional dan KUHAP baru pada awal 2026 telah memenuhi seluruh persyaratan formil dan materiil pembentukan undang-undang. Ia menyampaikan bahwa proses pembahasan kedua regulasi tersebut berlangsung panjang dan melibatkan partisipasi publik secara luas. DPR menilai keterlibatan masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam memastikan substansi undang-undang selaras dengan kebutuhan hukum nasional.

Sejumlah pakar hukum menilai bahwa pemberlakuan KUHP nasional merupakan langkah strategis dalam konsolidasi sistem hukum Indonesia. Kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dinilai mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab tantangan kejahatan modern. Namun demikian, mereka juga menekankan pentingnya sosialisasi dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar implementasi KUHP nasional berjalan seragam dan tidak menimbulkan multitafsir.

Pemerintah menyadari bahwa tahap implementasi akan menjadi kunci keberhasilan reformasi hukum pidana ini. Oleh karena itu, berbagai lembaga penegak hukum terus melakukan sosialisasi dan penyesuaian internal. Pemerintah juga menyiapkan peraturan turunan untuk memastikan transisi dari aturan lama ke KUHP nasional berlangsung tertib dan berkeadilan.

Dengan diberlakukannya KUHP nasional, pemerintah berharap sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih relevan, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan substantif. Reformasi ini diposisikan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai fondasi awal dalam membangun sistem hukum nasional yang berdaulat, adaptif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

*) Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional melalui pembahasan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu terobosan penting dalam KUHAP baru tersebut adalah penerapan prinsip single prosecution yang menempatkan penanganan perkara pidana dalam satu garis kendali yang terintegrasi. Prinsip ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam penegakan hukum, khususnya terkait proses penanganan perkara yang selama ini kerap berlarut-larut dan tidak efisien.

Dalam konteks dinamika penegakan hukum nasional, pemerintah menilai pembaruan KUHAP menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, praktik bolak-balik berkas perkara antara aparat penegak hukum kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, memperpanjang masa penanganan perkara, serta berdampak pada rasa keadilan masyarakat. KUHAP baru dirancang untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa KUHAP baru merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan sistem peradilan pidana yang progresif dan efisien.

“KUHAP baru kita desain untuk menjawab tantangan penegakan hukum ke depan, dengan menekankan efisiensi, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengurangi ketegasan negara dalam menegakkan hukum,” ujar Supratman.

Ia menambahkan bahwa integrasi proses penanganan perkara akan mempercepat penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti pentingnya integrated criminal justice system yang menjadi roh dalam KUHAP baru. Menurutnya, sistem terintegrasi tersebut akan mengakhiri praktik bolak-balik berkas perkara yang selama ini menjadi salah satu sumber inefisiensi.

“Dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, setiap tahapan penanganan perkara menjadi lebih jelas dan terkoordinasi, sehingga tidak ada lagi tarik-menarik kewenangan yang justru merugikan pencari keadilan,” kata Edward.

Ia menekankan bahwa prinsip single prosecution akan memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam satu kerangka kerja yang sama.

Dari kalangan akademisi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti menilai arah pembaruan KUHAP ini sejalan dengan kebutuhan reformasi hukum nasional. Akademisi FH Usakti, Azmi Syahputra, menyatakan bahwa penegasan posisi jaksa sebagai pengendali penanganan perkara merupakan langkah strategis.

“KUHAP baru menempatkan jaksa sebagai kepala dan pengendali penanganan perkara, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih terarah, efektif, dan tidak tumpang tindih,” ucap Azmi.

Menurutnya, desain tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas dan konsistensi penanganan perkara sejak tahap awal hingga persidangan.

Sejalan dengan berbagai agenda reformasi hukum yang tengah digulirkan pemerintah, pembaruan KUHAP juga dinilai relevan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. ***

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat agar implementasinya berjalan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) Nico Afinta mengatakan, komunikasi yang efektif merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam mensosialisasikan KUHP dan KUHAP baru.

“Kemenkum merupakan wajah pemerintah dalam melaksanakan Asta Cita Presiden di bidang hukum, sehingga komunikasi menjadi kunci penting agar seluruh program, termasuk sosialisasi KUHP dan KUHAP baru, dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat,” tegas Nico.

Ia mengingatkan tentang misinformasi yang beredar di media sosial yang seringkali menyesatkan. Hal itu menjadi tantangan yang perlu diatasi secara strategis agar KUHP dan KUHAP baru dapat diterima baik oleh masyarakat.

Advokat Trunojoyo Law Firm, Lukman Hakim, menilai KUHP dan KUHAP baru membawa perubahan mendasar dalam wajah hukum pidana di Indonesia. Ia menyebut regulasi ini mengakhiri penggunaan KUHP warisan kolonial Belanda yang selama puluhan tahun menjadi dasar hukum pidana nasional.

“KUHP nasional ini merupakan produk hukum Indonesia yang lebih sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat saat ini,” ujarnya.

Ia pun menyoroti perubahan filosofi pemidanaan yang kini lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan pemulihan, bukan hanya sanksi pemenjaraan.

“Pidana tidak harus penjara. Ada sanksi sosial dan Ganti rugi, karena penjara terbukti tidak selalu memberi efek jera dan justru menimbulkan overkapasitas lapas,” pungkas Lukman. ***

Oleh : Ricky Rinaldi

Penanganan banjir di Aceh Utara memasuki fase transisi setelah kondisi kedaruratan berangsur terkendali. Pemerintah kini mengalihkan fokus dari respons darurat menuju fase pemulihan yang menitikberatkan pada pemulihan kehidupan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan stabilitas sosial. Dalam fase ini, pemerintah menegaskan bahwa proses pemulihan harus berlangsung kondusif dan terbebas dari upaya-upaya yang dapat mengganggu persatuan, termasuk penolakan terhadap eksistensi kelompok separatis yang berpotensi memanfaatkan situasi pascabencana.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa fase transisi pascabanjir merupakan momen krusial yang menentukan keberlanjutan pemulihan masyarakat. Menurut Presiden, negara harus hadir secara konsisten untuk memastikan warga dapat kembali menjalani aktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap. Presiden memandang bahwa pemulihan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup pemulihan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Presiden menilai bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pemulihan berjalan dalam suasana yang tertib dan stabil. Dalam pandangannya, bencana tidak boleh dijadikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi atau simbol yang bertentangan dengan prinsip persatuan nasional. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa negara bersikap tegas dalam menolak segala bentuk eksistensi kelompok separatis yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah terdampak.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dalam satu irama kebijakan. Sinergi tersebut diperlukan agar program pemulihan, mulai dari perbaikan rumah warga, pemulihan akses jalan, hingga pemulihan layanan publik, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Presiden menilai bahwa kolaborasi ini akan mempercepat proses normalisasi kehidupan masyarakat Aceh Utara pascabanjir.

Dalam konteks sosial, Presiden memandang bahwa masyarakat Aceh Utara memiliki ketahanan dan kedewasaan dalam menyikapi situasi pascabencana. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen untuk menjaga agar ruang publik tetap bersih dari provokasi yang dapat memecah belah. Fokus utama negara adalah memastikan warga mendapatkan haknya atas pemulihan, perlindungan, dan rasa aman, tanpa intervensi kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Presiden juga menegaskan bahwa keberhasilan fase transisi akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka menengah di wilayah terdampak. Pemerintah tidak ingin pemulihan berhenti pada pemulihan sementara, tetapi berlanjut pada penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang. Dengan pendekatan tersebut, Presiden berharap masyarakat Aceh Utara dapat bangkit dengan kondisi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi risiko serupa.

Selain itu,  Presiden mendorong arah kebijakan dengan menekankanbahwa pemulihan pascabanjir harus menjadi momentum memperkuat persatuan. Negara hadir untuk seluruh warga, dan setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dihadapi secara tegas dan terukur demi menjaga stabilitas nasional.

Setelah arah kebijakan ditegaskan oleh Presiden, pelaksanaan teknis di lapangan menjadi penentu utama keberhasilan fase transisi menuju pemulihan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa Aceh Utara saat ini telah memasuki fase transisi menuju pemulihan setelah kebutuhan darurat utama terpenuhi. BNPB bersama pemerintah daerah mulai memfokuskan penanganan pada pemulihan fasilitas umum, perbaikan rumah warga terdampak, serta pemulihan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Abdul Muhari menyampaikan bahwa pemerintah tetap mempertahankan kehadiran di lapangan selama fase transisi untuk mencegah munculnya gangguan sosial. Menurutnya, distribusi bantuan dan program pemulihan yang berjalan lancar akan memperkecil ruang bagi provokasi yang dapat mengganggu ketertiban. BNPB menilai bahwa stabilitas sosial merupakan prasyarat utama agar pemulihan dapat berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan terus diperkuat. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa fase pemulihan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen untuk menjaga agar tidak ada ruang bagi kelompok separatis untuk memanfaatkan situasi pascabencana.

Abdul Muhari juga menyoroti peran aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Warga Aceh Utara dinilai menunjukkan sikap kooperatif dan mendukung upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah. Sikap masyarakat yang menolak keberadaan kelompok separatis dipandang sebagai refleksi keinginan warga untuk hidup tenang dan fokus pada pemulihan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaan fase transisi, BNPB terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Setiap kendala yang muncul di lapangan segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan solusi cepat. Pendekatan adaptif ini dinilai penting agar proses pemulihan tidak mengalami hambatan yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, masuknya penanganan banjir Aceh Utara ke fase transisi menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengelola pemulihan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan persatuan, serta dukungan teknis dari BNPB, menjadi fondasi penting dalam memastikan pemulihan berjalan kondusif. Dengan fokus pada pemulihan dan penolakan terhadap eksistensi kelompok separatis, pemerintah optimistis Aceh Utara dapat segera bangkit dan melanjutkan pembangunan secara stabil dan inklusif.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa penanganan pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, khususnya untuk memulihkan sektor ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026 tersebut telah menimbulkan dampak luas, baik terhadap keselamatan warga maupun terhadap stabilitas pembangunan daerah.

Berdasarkan data terkini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per awal Januari 2026, ribuan warga terdampak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi dan durasi panjang menyebabkan meluapnya sungai-sungai utama serta memicu longsor di kawasan rawan. Selain korban jiwa, kerusakan juga tercatat pada permukiman warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lahan pertanian, serta infrastruktur transportasi yang menjadi penopang utama aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat terdampak telah diarahkan agar dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, serta dunia usaha guna mempercepat pergerakan kembali ekonomi lokal. Pemerintah memandang bahwa pemulihan ekonomi yang cepat akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pascabencana.

Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fondasi utama kebangkitan ekonomi dan sosial. Pembangunan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal telah dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan rumah permanen. Perbaikan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya dipercepat untuk membuka kembali akses logistik dan mobilitas warga. Dukungan anggaran serta pengawasan terhadap proses rekonstruksi turutdiperkuat.

Pemerintah memandang bahwa dampak bencana tersebut tidak dapat ditangani secara parsial. Oleh sebab itu, kebijakan pemulihan diarahkan tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah dan panjang. Pendekatan pembangunan kembali yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana juga menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak menimbulkan dampak yang sama di masa mendatang.

Dalam rangka menjaga stabilitas sosial masyarakat terdampak, bantuan sosial telah disalurkan secara bertahap melalui berbagai skema perlindungan sosial. Bantuan kebutuhan dasar, layanan logistik, serta dukungan psikososial dipastikan menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, bantuan rumah layak huni, serta dukungan modal usaha bagi keluarga terdampak telah dipastikan masuk dalam program pemulihan sosial nasional yang terintegrasi.

Di sektor kesehatan, pemerintah menaruh perhatian serius mengingat rusaknya sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan meningkatnya risiko penyakit pascabanjir. Penguatan layanan kesehatan dilakukan dengan pengerahan tenaga medis tambahan serta pemulihan fasilitas yang terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa ratusan tenaga kesehatan telah disiapkan dan dikirimkan ke wilayah terdampak untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan dan risiko wabah dapat ditekan.

Sementara itu, dampak ekonomi akibat banjir dinilai cukup signifikan. Aktivitas perdagangan terganggu, lahan pertanian rusak, dan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah terpaksa menghentikan kegiatan sementara. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi daerah ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Program pemulihan mata pencaharian masyarakat, dukungan bagi UMKM, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan telah dimasukkan dalam agenda pemulihan nasional.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal juga menyampaikan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur dipandang penting karena akses jalan dan jembatan dinilai sebagai kunci pemulihan ekonomi serta distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Sinergi antara pemerintah pusat dan DPR disebut terus dijaga untuk memastikan kelancaran program rehabilitasi.

Pemerintah menyadari bahwa proses pemulihan pascabanjir di Sumatra membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, upaya pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas sosial masyarakat, peningkatan ketahanan ekonomi lokal, serta edukasi kebencanaan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah menilai bahwa pembangunan kembali wilayah terdampak harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta potensi ekonomi daerah agar masyarakat tidak kembali berada dalam kondisi rentan terhadap bencana serupa. 

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta masyarakat sipil terus diperkuat untuk memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran negara dalam situasi pascabencana bukan sekadar respons sementara, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Dengan komitmen tersebut, pemerintah optimistis pemulihan sektor ekonomi dan sosial di wilayah terdampak banjir Sumatra dapat berjalan secara bertahap, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan produktif.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan kehadiran negara secara nyata dalam penanganan bencana dengan mengerahkan 366 Tenaga Medis dan Kesehatan ke Provinsi Aceh pascabanjir dan longsor. Langkah cepat dan terukur ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak.

Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan secara resmi melepas Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch II untuk bertugas pada periode 5–18 Januari 2026. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof. Asnawi Abdullah, menegaskan bahwa pengiriman ratusan tenaga kesehatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

“Kementerian Kesehatan kembali melepas Tenaga Cadangan Kesehatan sebagai bentuk keberlanjutan dari upaya pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan masyarakat Aceh pulih secara cepat dan menyeluruh,” ujar Prof. Asnawi.

Sebanyak 366 relawan kesehatan tersebut ditempatkan di sejumlah kabupaten yang terdampak, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Para tenaga medis ini memperkuat layanan di rumah sakit, puskesmas, hingga pos-pos kesehatan di lokasi pengungsian. Pemerintah memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, aman, dan berkesinambungan di tengah masa pemulihan.

Upaya pemerintah pusat tersebut berjalan seiring dengan langkah sigap pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat ratusan puskesmas telah kembali berfungsi dan aktif melayani masyarakat. Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menyampaikan bahwa pemulihan layanan kesehatan primer menjadi prioritas utama.

“Kami memastikan puskesmas kembali beroperasi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan dasar pascabencana,” katanya.

Di tengah proses pemulihan, situasi sosial di Aceh juga menunjukkan kematangan dan kedewasaan masyarakat. Warga secara tegas menolak segala bentuk simbol separatisme yang dinilai tidak relevan dan berpotensi mengganggu stabilitas. Sikap tersebut mencerminkan kuatnya semangat persatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sejumlah tokoh masyarakat menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan dan kebangkitan Aceh bersama pemerintah.

Kehadiran ratusan tenaga medis, pulihnya fasilitas kesehatan, serta dukungan penuh masyarakat menjadi fondasi kuat bagi Aceh untuk bangkit lebih cepat. Pemerintah optimistis, dengan kolaborasi yang solid antara pusat, daerah, dan masyarakat, Aceh akan segera kembali pulih, sehat, dan stabil, sekaligus memperkuat persatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta — Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) menyalurkan sebanyak 20.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak di tengah kondisi pascabencana.

Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk memastikan anak-anak tetap bisa mengakses pendidikan pasca bencana.

“Baznas berkomitmen agar pendidikan anak-anak terus berjalan. Kendala ekonomi akibat bencana tidak boleh menjadi penghalang untuk belajar,” ujarnya

Sebanyak 20.000 paket perlengkapan sekolah yang disalurkan mencakup kebutuhan utama siswa, seperti tas, buku tulis, alat tulis, dan perlengkapan pendukung lainnya. Selain itu, Baznas juga memberikan peralatan keagamaan sebagai upaya mendukung pemulihan sosial dan spiritual. Bantuan mencakup 30.000 sarung dan mukena, 30.000 Al-Qur’an, serta karpet dan paket sound system untuk 500 masjid di daerah terdampak.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan berbagai pihak di daerah, termasuk pemerintah daerah dan relawan kebencanaan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Pemerintah menilai bahwa keberlangsungan pendidikan anak-anak korban bencana harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya penanggulangan bencana. Gangguan pendidikan yang berkepanjangan dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Selain bantuan fisik, penyaluran perlengkapan sekolah ini juga membawa pesan solidaritas dan kepedulian sosial kepada para siswa. Di tengah situasi sulit akibat bencana, perhatian dan dukungan dari negara diharapkan dapat menumbuhkan semangat serta motivasi anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita.

Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi meminta sekolah berperan aktif dalam membantu pemulihan kondisi mental para siswa korban. “Kami berharap sekolah bisa membantu proses pemulihan mental peserta didik yang mayoritas mengalami trauma pasca bencana Sumatera,” ujar Hilman

Sebelumnya, Hilman juga meminta pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar siswa, termasuk perlengkapan sekolah serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Melalui langkah konkret berupa penyaluran 20.000 perlengkapan sekolah bagi siswa korban banjir di Sumatra, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dalam setiap fase bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan. ****

Oleh : Lua Murib )*

Program Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan di Papua menghadirkan momentum penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. PSN bukan sekadar daftar proyek di atas kertas, melainkan cetak biru pembangunan yang menyasar berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, energi, hingga transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia unggul. Dengan skala dan cakupan yang luas, PSN diharapkan menjadi penggerak ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menghadirkan akses kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Papua.

Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Papua Tengah, Melkisedek Rumawai, menekankan bahwa keberhasilan PSN bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan masyarakat, mulai dari percepatan perizinan, pengadaan lahan, hingga pengawasan proyek, menjadi kunci agar implementasi PSN tepat sasaran. Menurutnya, proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan di Papua bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk menumbuhkan kesempatan kerja dan memperkuat kapasitas lokal. Rumawai menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar pembangunan dapat berjalan lancar dan manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Di Papua Pegunungan, PSN juga menunjukkan dampak nyata bagi penguatan ekonomi lokal. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menyampaikan bahwa pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare di Tulem, Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya, merupakan bagian dari program PSN yang strategis. Kawasan ini dipandang sebagai sentra produksi pangan baru yang mampu mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah daerah menargetkan total sekitar 2.000 hektare lahan sawah yang tersebar di beberapa distrik untuk digarap, termasuk Piramid, Kurulu, Pisugi, Siepkosi, Pugima, Libarek, Muai, dan Minimo. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, termasuk anak-anak muda yang dapat terlibat sebagai operator alat berat maupun tenaga lapangan.

Program cetak sawah di Papua juga menjadi jawaban atas ketergantungan daerah ini terhadap pasokan beras dari luar. Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan bahwa 2026 merupakan periode kerja lapangan yang menentukan keberhasilan PSN. Fase ini menekankan kesiapan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pemanfaatan sumber daya manusia lokal sebagai fondasi jangka panjang. Dengan cetak sawah seluas 5.380 hektare yang direncanakan, Papua tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menumbuhkan peluang kerja baru di sektor pertanian, sehingga memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat.

Dampak ekonomi PSN di Papua tidak terbatas pada sektor pertanian. Proyek strategis ini mencakup pembangunan infrastruktur konektivitas dan energi yang membuka ruang bagi aktivitas ekonomi baru, termasuk perdagangan, jasa, dan sektor kreatif. Peningkatan konektivitas antara kota dan distrik memungkinkan distribusi produk lokal lebih efisien dan meminimalkan ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok. Hal ini, pada gilirannya, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, terutama generasi muda, yang dapat berperan sebagai tenaga kerja terampil maupun wirausaha baru.

Selain itu, PSN membuka peluang bagi transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia. Program ini mendorong masyarakat Papua untuk menguasai keterampilan baru, termasuk pengoperasian teknologi pertanian modern, manajemen produksi, dan pengelolaan usaha berbasis digital. Dengan demikian, PSN tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kapasitas lokal agar masyarakat mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Peningkatan kemampuan SDM lokal ini sejalan dengan tujuan PSN untuk menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, di mana manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi PSN di Papua juga menekankan prinsip partisipatif dan keberlanjutan. Pemerintah daerah memastikan tanah yang digunakan tetap menjadi milik warga, sementara penggunaan lahan untuk proyek strategis dilakukan dengan izin dan kerja sama yang mengedepankan kepentingan bersama. Pendekatan ini penting agar masyarakat merasa memiliki proyek tersebut, sehingga menjaga keberlanjutan program sekaligus mengurangi potensi konflik sosial. Selain itu, pengawasan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi mekanisme transparansi yang memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan demikian, PSN di Papua menghadirkan model pembangunan yang holistik: menggabungkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ketahanan pangan, dan pemerataan akses kesejahteraan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama keberhasilan program ini. PSN tidak hanya menghadirkan perubahan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal sehingga masyarakat Papua dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan menikmati manfaat kesejahteraan yang lebih merata.

Keberhasilan PSN di Papua di era pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bukti bahwa pembangunan yang terencana dan bersinergi dapat membuka peluang baru bagi daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Dengan dukungan penuh masyarakat dan implementasi yang konsisten, PSN berpotensi menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh Papua, sekaligus menghadirkan contoh pembangunan strategis yang adil dan inklusif bagi daerah lain di Indonesia.

)* Penulis merupakan Mahasiswa Asal Papua di Jawa Timur

Papua – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Di Papua Pegunungan, PSN sektor pangan menjadi salah satu instrumen utama negara dalam membangun kemandirian ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan percepatan PSN berjalan tanpa kendala berarti, termasuk pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare di kawasan Tulem, Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menilai kawasan tersebut memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi Kota Wamena, sehingga layak dikembangkan sebagai sentra produksi pangan baru dan masuk dalam PSN.

“Kami melihat langsung kesiapan pembukaan lahan di Tulem dan sejumlah wilayah lain. Secara keseluruhan, Jayawijaya ditargetkan memiliki sekitar 2.000 hektare persawahan yang tersebar di beberapa distrik dan seluruhnya dirancang sebagai bagian dari PSN,” kata Ones Pahabol.

Ia menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah untuk membangkitkan kembali tradisi bertani masyarakat pegunungan yang pernah menjadikan Wamena sebagai lumbung padi. “Sekitar enam puluh tahun lalu, Wamena dikenal sebagai penghasil padi. Semangat itu kami hidupkan kembali agar Papua Pegunungan memiliki stok beras yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Narasi keberpihakan negara juga ditekankan melalui skema pengelolaan lahan yang inklusif. Pemerintah memastikan tanah tetap menjadi milik masyarakat, sementara negara hadir sebagai fasilitator pembangunan ekonomi.

“Ini murni untuk kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan politik. Pemerintah hanya meminjam pakai lahan untuk kepentingan bersama,” kata Ones Pahabol.

Dukungan terhadap PSN juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Papua Pegunungan Petrus Wenda. Ia menilai PSN sektor pangan menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian daerah. “PSN memberikan kepastian anggaran, pendampingan teknis, dan keberlanjutan program. Ini bukan proyek sesaat, tetapi investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan,” ujarnya.

Selain ketahanan pangan, PSN turut menciptakan dampak ekonomi berganda. Proses pembukaan lahan dan pengelolaan persawahan menyerap tenaga kerja lokal, termasuk generasi muda Papua. “Anak-anak muda dilibatkan sebagai operator alat berat dan tenaga lapangan. Ke depan, mereka bisa menjadi tenaga terampil yang mendukung pembangunan di kabupaten lain,” ujar Petrus.

Pemerintah daerah menargetkan percepatan pembukaan lahan agar penanaman padi dapat segera dilakukan oleh kelompok tani. Percepatan ini dipandang penting agar manfaat PSN dapat segera dirasakan masyarakat secara nyata.

PSN di Papua Pegunungan mencerminkan kehadiran negara yang aktif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Dengan sinergi pusat dan daerah, PSN tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan harapan, kemandirian, dan masa depan Papua yang lebih sejahtera dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan.

Nabire – Tokoh adat Papua menegaskan bahwa PSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kebijakan yang merugikan atau memaksakan kehendak tertentu kepada daerah.

Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Papua Tengah, Melkisedek Rumawai, mengajak masyarakat serta pemerintah daerah untuk bersinergi mendukung PSN agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Papua.

Ia menilai PSN memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperluas akses kesejahteraan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.

Menurut Melkisedek, PSN harus dipahami sebagai kompas pembangunan jangka panjang, bukan sekadar daftar proyek. Program ini mencakup pembangunan konektivitas, pemerataan energi, penguatan ketahanan pangan, hingga transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia.

Namun, keberhasilan PSN sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaannya secara bertanggung jawab.

“PSN mencakup segala hal mulai dari infrastruktur konektivitas, pemerataan energi, kedaulatan pangan hingga transformasi digital dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Namun visi besar ini lanjut kata Melkisedek Rumawi, hanya akan terwujud jika masyarakat Papua bergerak dari tahapan perencanaan menuju tahapan implementasi yang tuntas dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar pembangunan dapat berjalan kondusif, sekaligus memastikan program pemerintah pusat dan daerah terlaksana tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut meluruskan isu yang beredar terkait tudingan adanya arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menanam kelapa sawit di Papua. Ribka menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan konteks pertemuan antara Presiden dan para kepala daerah Papua.

“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” kata Ribka.

Ia menjelaskan bahwa arahan Presiden berfokus pada percepatan pembangunan dan penguatan ketahanan pangan dengan menyesuaikan potensi masing-masing daerah. Papua memiliki beragam komoditas pangan lokal yang dapat dikembangkan sesuai karakter wilayah, tidak terbatas pada satu jenis komoditas tertentu.

Ribka menegaskan, percepatan pembangunan melalui PSN merupakan bagian dari agenda nasional untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat ekonomi lokal, serta memastikan masyarakat Papua memperoleh akses yang adil terhadap pangan, pendidikan, dan kesejahteraan. #