JAKARTA — Apresiasi publik terhadap pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus menguat dan menjadi penanda penting terciptanya momentum baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Capaian sepanjang 2025 tersebut mempertegas keseriusan negara memperluas akses gizi, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan ribuan SPPG yang tersebar di berbagai daerah telah mendorong peningkatan cakupan penerima manfaat secara signifikan.

Program prioritas nasional tersebut menjangkau anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Selain aspek kesehatan, kehadiran SPPG juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi dapur layanan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan dukungan penuh organisasinya terhadap program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jaringan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang telah terlibat aktif dalam pengoperasian SPPG.

“Ucapan selamat yang sebesar-besarnya untuk ‘Aisyiyah Cabang Kasihan dan seluruh keluarga besar yang telah menjadi bagian dari koordinasi nasional program Makan Bergizi Gratis,” ujar Haedar.

“Sejak itu, program ini terus bergulir. Kini Muhammadiyah telah memiliki 150 unit SPPG dan bahkan akan terus bertambah,” tambahnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pembangunan 19.188 SPPG menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan MBG pada 2026.

“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” jelas Dadan.

“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh program pemerintah, termasuk MBG, diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat dan memperkuat masa depan generasi bangsa.

“Saya tegaskan kembali bahwa semua program kita, semua strategi kita adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah,” ujar Prabowo.

“Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar, dan nanti bisa menjadi masa depan bangsa yang hebat,” kata Presiden.

Sinergi lintas sektor, penguatan kualitas layanan, serta tingginya partisipasi masyarakat menjadikan pembangunan 19.188 SPPG sebagai pijakan optimistis bagi MBG untuk melangkah ke fase yang lebih matang dan berdampak luas bagi Indonesia. (*)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2025 sebagai perluasan akses makan bergizi gratis bagi jutaan warga di seluruh Indonesia.

Capaian tersebut menandai akselerasi signifikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan jumlah SPPG tersebut, BGN menargetkan layanan gizi dapat menjangkau lebih dari 55,1 juta penerima manfaat, mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Seluruh unit SPPG berfungsi sebagai dapur produksi dan distribusi yang memastikan makanan diproses secara higienis sesuai standar nutrisi nasional.

Operasional dapur telah dimulai sejak awal Januari, sementara distribusi makan bergizi dilaksanakan serentak pada 8 Januari 2026 setelah melewati masa persiapan sumber daya manusia dan logistik.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pembangunan ribuan SPPG tersebut merupakan hasil kerja terukur sepanjang satu tahun penuh.

“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja yang masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujarnya.

Ia menambahkan kesiapan infrastruktur tersebut memungkinkan MBG langsung berjalan dengan cakupan luas sejak awal tahun anggaran.

“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat. Pada 2026, fokus kami tidak hanya pada intervensi gizi, tetapi juga peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi kepada masyarakat,” jelasnya.

Komitmen pemerintah terhadap MBG juga terlihat dari perhatian Presiden RI Prabowo Subianto di lapangan.

Saat mengunjungi pengungsi banjir di Tapanuli Selatan, Prabowo memastikan kesiapan dapur MBG dan menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak.

“Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar nanti bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia yang hebat,” tuturnya.

Ia menegaskan seluruh program pemerintah diarahkan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, termasuk pemulihan ekonomi dan penambahan lapangan kerja.

Dukungan turut datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai MBG sebagai intervensi strategis bagi kelompok rentan.

“Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis,” katanya.

Menurutnya, pelibatan posyandu, kader kesehatan, dan Tim Pendamping Keluarga memperkuat ketepatan sasaran.

“Mereka menjadi ujung tombak keberhasilan program tersebut, sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada sasaran,” jelasnya. (*)

Oleh : yohanes Wandikbo )*

Kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi melalui kelompok kriminal bersenjata kembali menorehkan luka mendalam bagi Tanah Papua. Aksi kekerasan yang menyasar aparat keamanan dan warga sipil sepanjang 2025 menunjukkan pola teror yang sistematis, merusak rasa aman, serta menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah menunjukkan ketegasan yang berlandaskan hukum, sekaligus menguatkan pendekatan humanis agar masyarakat Papua terlindungi dan masa depan damai tetap terjaga.

Fakta di lapangan menegaskan bahwa ancaman OPM bukan isapan jempol. Data penegakan hukum memperlihatkan korban jiwa dan luka yang signifikan akibat rentetan serangan bersenjata. Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin menjelaskan bahwa sepanjang 2025 tercatat ratusan kasus kekerasan yang tersebar di berbagai wilayah hukum, dengan puluhan korban meninggal dari unsur aparat keamanan, warga sipil, dan juga pelaku bersenjata. Angka tersebut menggambarkan dampak luas teror OPM yang tidak mengenal batas kemanusiaan, karena masyarakat sipil kerap menjadi sasaran ketakutan dan pemerasan ruang hidup.

Kondisi keamanan yang tertekan berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi. Sekolah terganggu, layanan kesehatan terhambat, dan mobilitas warga dibatasi oleh rasa cemas. Kekejaman OPM merusak tatanan sosial yang selama ini dibangun dengan kerja keras, kolaborasi, dan kepercayaan. Oleh karena itu, mengutuk tindakan tersebut bukan sekadar sikap moral, melainkan keharusan konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemerintah melalui Polri dan TNI menjalankan mandat dengan pendekatan yang terukur. Penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku kekerasan, namun tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan keselamatan warga. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk tampil di garis depan membangun keteduhan. Keterlibatan pemangku kepentingan lokal menjadi kunci agar pesan damai sampai ke akar rumput, sekaligus memutus siklus kekerasan yang diproduksi oleh OPM.

Pendekatan humanis yang dijalankan aparat patut diapresiasi. Upaya dialog, perlindungan warga, serta pelayanan kemasyarakatan menjadi instrumen penting untuk merebut kembali ruang aman. Negara hadir bukan hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan empati, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Inilah garis kebijakan yang tepat: tegas terhadap kejahatan, ramah terhadap masyarakat.

Di sisi operasional, pemetaan wilayah rawan dilakukan secara cermat agar pengamanan efektif dan proporsional. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menguraikan bahwa sejumlah kabupaten menjadi episentrum gangguan keamanan akibat aktivitas OPM, dengan intensitas tertinggi di wilayah tertentu Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Data kejadian sepanjang 2025 memperlihatkan pola gangguan berulang yang menuntut kehadiran aparat secara konsisten, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Satgas Damai Cartenz menjalankan mandat di berbagai kabupaten lintas provinsi dengan fokus menjaga stabilitas dan keselamatan warga. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz,Brigjen Pol Faizal Rahmadani menegaskan peningkatan pengamanan dan penegakan hukum terus dilakukan untuk menekan gangguan OPM, seraya memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Kerja ini bukan pekerjaan singkat; diperlukan kesabaran, ketelitian intelijen, dan dukungan publik agar hasilnya berkelanjutan.

Mendukung kebijakan pemerintah berarti menolak normalisasi kekerasan. OPM bukan representasi aspirasi rakyat Papua; kekerasan bersenjata justru memperdalam ketertinggalan dan memperpanjang penderitaan. Aspirasi pun harus ditempuh melalui jalur damai dan demokratis, bukan dengan senjata yang menodong warga.

Mengutuk kekejaman OPM berarti meneguhkan komitmen pada Indonesia yang damai dan berkeadilan. Pemerintah telah menapaki jalan yang benar dengan kombinasi ketegasan dan kemanusiaan. Dukungan publik menjadi energi penting agar upaya ini berbuah stabilitas, rasa aman, dan harapan baru bagi Tanah Papua. Negara tidak boleh mundur, dan masyarakat Papua berhak hidup tanpa bayang-bayang teror.

Hal ini untuk memperkuat konsensus nasional bahwa kekerasan bersenjata tidak memiliki tempat di Tanah Papua. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang mengedepankan penegakan hukum tegas, pendekatan humanis, dan percepatan pembangunan merupakan jalan paling rasional untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan persatuan seluruh elemen bangsa, konsistensi aparat, dan partisipasi aktif masyarakat lokal, Papua dapat bergerak menuju stabilitas yang berkelanjutan, terbebas dari teror OPM, serta menatap masa depan yang damai, aman, dan sejahtera.

Situasi keamanan di Tanah Papua harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas, yakni menjaga keutuhan negara sekaligus melindungi hak hidup masyarakat sipil dari ancaman kekerasan. Negara tidak boleh kalah oleh teror, namun juga tidak boleh kehilangan wajah kemanusiaannya. Kebijakan pemerintah yang memadukan penegakan hukum tegas terhadap OPM dengan pendekatan humanis, dialog sosial, serta percepatan pembangunan merupakan strategi yang tepat dan relevan dengan karakter sosial Papua. Dukungan publik, khususnya dari tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah, menjadi faktor penentu keberhasilan upaya tersebut. Dengan sinergi yang solid, konsistensi kebijakan, dan keberanian menolak segala bentuk pembenaran atas kekerasan, Tanah Papua dapat keluar dari lingkaran konflik berkepanjangan menuju kondisi yang aman, kondusif, dan bermartabat, di mana pembangunan berjalan, masyarakat terlindungi, dan masa depan generasi Papua terjamin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Kekerasan bersenjata yang terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menegaskan wajah kejam kelompok tersebut, terutama ketika warga sipil berulang kali menjadi korban utama. Sepanjang 2025, eskalasi kekerasan di Tanah Papua menunjukkan pola yang mengkhawatirkan karena sasaran tidak lagi terbatas pada aparat keamanan, melainkan juga masyarakat biasa yang tidak memiliki keterkaitan dengan konflik bersenjata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tindakan OPM telah melampaui batas perjuangan politik dan berubah menjadi pelanggaran hak asasi manusia berat yang mengoyak rasa kemanusiaan.

Data yang disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 104 kasus kekerasan di wilayah hukum Polda Papua yang menyebabkan 94 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban adalah warga sipil, yakni sebanyak 64 orang, disusul aparat TNI dan Polri, serta anggota kelompok bersenjata itu sendiri. Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa warga sipil telah menjadi pihak paling dirugikan dalam konflik yang diciptakan OPM, sekaligus membantah klaim kelompok tersebut yang sering mengatasnamakan kepentingan rakyat Papua.

Kekerasan terhadap warga sipil bukanlah insiden yang bersifat sporadis, melainkan dilakukan secara sistematis dan terencana. Penyerangan terhadap warga pendatang di Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi contoh nyata bagaimana teror dijalankan dengan modus yang licik dan tidak berperikemanusiaan. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa penyerangan dilakukan dengan cara menyasar korban di rumah atau tempat usaha, bahkan dengan berpura-pura sebagai pembeli. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat jahat yang terstruktur dan bertujuan menciptakan ketakutan luas di tengah masyarakat.

Korban dalam peristiwa Yahukimo adalah warga sipil yang menjalani aktivitas ekonomi sederhana untuk menghidupi keluarga. Mereka tidak terlibat dalam konflik, tidak membawa senjata, dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Namun, OPM tetap menjadikan mereka target kekerasan, menggunakan senjata tajam dengan cara brutal. Fakta bahwa para pelaku menyerang secara tiba-tiba dan melarikan diri setelah melukai korban memperlihatkan bahwa tindakan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam kerangka apa pun, baik politik maupun sosial.

Jika ditelaah dari perspektif hak asasi manusia, tindakan OPM telah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Pembunuhan, penganiayaan serius, serta teror terhadap penduduk sipil merupakan kejahatan yang bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan dan hukum internasional. OPM tidak hanya merampas hak hidup warga, tetapi juga menghancurkan rasa aman, mengganggu aktivitas sosial ekonomi, dan menciptakan trauma berkepanjangan bagi masyarakat Papua, baik asli maupun pendatang.

Pernyataan Kapolda Papua yang menegaskan bahwa OPM masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan di Tanah Papua mencerminkan situasi objektif di lapangan. Ketakutan warga untuk beraktivitas normal adalah konsekuensi langsung dari teror bersenjata yang terus berlangsung. Dalam kondisi seperti ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap warga negara tanpa kecuali, sekaligus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tegas terhadap para pelaku kekerasan.

Upaya penanganan yang dilakukan aparat keamanan saat ini tidak semata-mata mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mengedepankan langkah humanis. Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, DPRD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk tampil di garis depan menyuarakan perdamaian. Pendekatan ini menjadi krusial agar masyarakat tidak terus terjebak dalam siklus ketakutan dan kekerasan yang diciptakan oleh kelompok bersenjata.

Namun demikian, pendekatan humanis tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap kejahatan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten tetap menjadi prasyarat utama untuk memutus mata rantai kekerasan. Pernyataan Brigjen Faizal Ramadhani yang menegaskan komitmen Satgas Damai Cartenz untuk memburu dan memproses hukum para pelaku penyerangan menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan rasa keadilan bagi para korban. Proses hukum yang transparan dan akuntabel juga penting untuk mencegah propaganda yang kerap dimainkan OPM di tingkat lokal maupun internasional.

Menyoroti kekejaman OPM bukan berarti menutup mata terhadap kompleksitas persoalan Papua. Namun, membiarkan kekerasan terhadap warga sipil atas nama apa pun adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Masyarakat Papua berhak hidup aman, bekerja dengan tenang, dan membangun masa depan tanpa bayang-bayang teror. Kekerasan bersenjata yang menyasar warga tak berdosa justru menjadi penghambat utama bagi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian di Tanah Papua.

Oleh karena itu, narasi publik perlu diarahkan secara jujur dan berimbang dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Kekejaman OPM harus diungkap apa adanya agar tidak terjadi pembelokan opini yang menyesatkan. Dukungan terhadap langkah-langkah damai, penegakan hukum, serta kolaborasi semua elemen bangsa menjadi kunci untuk menghentikan pelanggaran HAM berat dan mengembalikan rasa aman di Papua. Tanpa itu semua, warga sipil akan terus menjadi korban dari kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Timika – Upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua terus dimaksimalkan di tengah dinamika yang ada. Kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Papua dinilai berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang lebih kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih tenang meski tantangan keamanan masih terus dihadapi.

Pendekatan yang humanis dan terintegrasi dengan tokoh masyarakat serta pemda menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan rasa aman dan keteraturan sosial. Pendekatan ini dinilai efektif membangun kepercayaan serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

“TNI hadir di Papua sebagai penjaga kedamaian. Kami menekankan kepada setiap prajurit agar mengedepankan pendekatan humanis, menghormati adat dan budaya lokal, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Perdamaian hanya dapat terwujud apabila kepercayaan antara TNI dan rakyat terus terjaga,” tegas Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto.

Ia menambahkan, stabilitas keamanan di Papua merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Stabilitas keamanan di Papua tidak dapat terwujud secara sepihak, melainkan melalui sinergi kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran aktivitas warga serta percepatan pembangunan di Papua,” ungkapnya.

Di tengah upaya tersebut, aparat keamanan menyoroti masih masifnya kekerasan yang dilakukan OPM. Kapolda Papua Irjen Patrige Renwarin mencatat, sepanjang 2025 terdapat 94 orang meninggal dunia akibat aksi OPM dari 104 kasus kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua.

“KKB [OPM] memang masih menjadi ancaman bagi keamanan di Tanah Papua hingga membuat warga menjadi ketakutan,” katanya.

Korban meninggal dunia tersebut terdiri atas sembilan anggota TNI, enam anggota Polri, 64 warga sipil, dan 15 anggota OPM. Selain itu, tercatat 120 orang luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut.

Kekejaman OPM yang menyasar aparat dan warga sipil dinilai sebagai ancaman serius terhadap kemanusiaan dan persatuan bangsa. Kapolda Papua menegaskan, penanganan OPM membutuhkan peran aktif seluruh elemen daerah.

“Semua pihak diharapkan berperan aktif dalam mendukung pendekatan humanis yang dilakukan Polri, sehingga dengan tampilnya pemda, DPRD dan para tokoh diharapkan dapat menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif,” ujarnya.

Pemerintah bersama TNI-Polri menegaskan komitmen menjaga Papua tetap aman melalui langkah tegas, terukur, dan berlandaskan pendekatan humanis demi terwujudnya perdamaian berkelanjutan di wilayah Papua. #

PAPUA – Aksi kekerasan bersenjata yang terus dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sepanjang 2025 kembali menegaskan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua. Serangkaian penyerangan yang menyasar aparat keamanan serta warga sipil menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut telah melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka apa pun.

Data Kepolisian Daerah Papua mencatat, sepanjang 2025 terjadi 104 kasus kekerasan bersenjata di wilayah hukum Polda Papua yang mengakibatkan 94 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 64 korban merupakan warga sipil, sembilan anggota TNI, enam anggota Polri, serta 15 anggota OPM. Selain korban meninggal, tercatat 120 orang mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil menjadi pihak paling dirugikan dalam konflik yang diciptakan OPM.

Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menegaskan bahwa OPM masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. “KKB atau OPM masih menjadi ancaman di Tanah Papua dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Warga sipil justru menjadi korban terbesar dari aksi kekerasan tersebut,” ujarnya. Menurutnya, kondisi ini membantah klaim OPM yang kerap mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua.

Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan adalah penyerangan terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa pelaku melakukan aksi dengan cara menyasar korban di rumah atau tempat usaha, bahkan berpura-pura sebagai pembeli. “Modus tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan dilakukan secara terencana untuk menebar teror,” katanya.

Pemerintah bersama TNI dan Polri menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan melalui langkah tegas dan terukur, tanpa mengesampingkan pendekatan humanis. Panglima Komando Operasi Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan bahwa kehadiran aparat bertujuan melindungi masyarakat. “TNI hadir sebagai penjaga kedamaian dengan mengedepankan pendekatan humanis, menghormati adat dan budaya lokal, serta membangun kepercayaan dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, aparat keamanan mendorong peran aktif pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama menyuarakan perdamaian. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar masyarakat tidak terus terjebak dalam siklus ketakutan.

Pemerintah menegaskan bahwa mengutuk kekejaman OPM merupakan bagian dari upaya melindungi hak hidup warga sipil dan menjaga keutuhan bangsa. Dengan sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, stabilitas keamanan di Papua diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan demi terciptanya rasa aman dan percepatan pembangunan.

Oleh: Cut Anggina Nurhayati*

Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan kerja pemulihan yang nyata di lapangan menjadi jawaban paling kuat untuk menutup ruang provokasi serta menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pascabencana tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun narasi konflik di tengah situasi krisis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, berpandangan bahwa simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme bersenjata masa lalu. Karena itu, menurutnya, normalisasi simbol tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial, terlebih ketika masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana banjir dan tanah longsor.

Dalam konteks tersebut, Iwan mengamati adanya perang narasi di ruang publik dan media sosial yang mencoba mendiskreditkan peran negara. Ia menilai sebagian provokasi muncul dengan membingkai seolah negara absen atau tidak responsif, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, narasi semacam itu tidak sejalan dengan realitas kerja pemulihan yang sedang berlangsung dan berisiko merusak kepercayaan publik jika tidak direspons secara proporsional.

Di lapangan, Aceh justru menunjukkan wajah yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat sejak fase tanggap darurat, dan kini secara bertahap mengonsolidasikan langkah menuju pemulihan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat secara terbuka menyampaikan apresiasi atas respons pemerintah yang dinilai sigap, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui kerja konkret yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Pemulihan infrastruktur jalan nasional menjadi indikator penting dari keberlanjutan respons tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menuntaskan penanganan tujuh ruas jalan nasional sepanjang hampir 36 kilometer. Langkah ini dipandang krusial karena jalan merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Dengan konektivitas yang kembali normal, aktivitas ekonomi warga mulai bergerak, layanan publik kembali berjalan, dan ritme kehidupan sosial berangsur pulih.

Pengerahan puluhan unit alat berat dan personel lapangan dalam skala besar mencerminkan kapasitas negara dalam bertindak cepat dan terukur. Selain mempercepat pembersihan sedimen dan perbaikan badan jalan, pendekatan padat karya yang melibatkan pekerja lokal juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak. Bagi warga, pemulihan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi sumber harapan yang menguatkan optimisme di tengah keterbatasan.

Perhatian pemerintah tidak berhenti pada jalan nasional. Akses jalan dalam kota yang menghubungkan pasar, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit turut dipulihkan agar layanan dasar kembali berjalan normal. Strategi ini dinilai efektif karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas ekonomi pasar kembali menggeliat, layanan pendidikan dan kesehatan berfungsi kembali, serta ruang publik kembali menjadi pusat interaksi sosial.

Pada level nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa sejumlah wilayah Aceh telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pergeseran fokus penanganan ini dipandang sebagai sinyal kesiapan pemerintah untuk melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara sistematis dan berbasis data. Bagi masyarakat, transisi ini memperkuat keyakinan bahwa pemulihan tidak bersifat sementara, melainkan dirancang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah pusat juga terlihat dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan Aceh dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menyeluruh. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara menjadi fondasi kuat bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BUMN, dan relawan dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pemulihan.

Perencanaan kawasan hunian sementara yang dilengkapi fasilitas pendukung juga memperkuat pemulihan sosial. Pemerintah dan BUMN dinilai tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi turut memikirkan keberlanjutan kehidupan komunitas. Ruang sosial yang terbangun kembali menjadi sarana konsolidasi warga dan memperkuat ikatan sosial pascabencana.

Dalam konteks ini, fokus Aceh pada fase pemulihan menjadi penangkal paling efektif terhadap isu separatisme. Ketika kebutuhan dasar warga terpenuhi, kepercayaan publik terhadap negara menguat, dan ruang hidup kembali normal, provokasi simbolik kehilangan daya tarik. Masyarakat Aceh menunjukkan bahwa masa depan dibangun melalui kerja bersama, bukan dengan menghidupkan kembali konflik masa lalu.

Pemulihan pascabencana di Aceh akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, hunian, dan fasilitas publik, tetapi juga tentang menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan kehadiran negara yang nyata dan partisipasi aktif masyarakat, Aceh menegaskan pilihannya: bangkit, bersatu, dan melangkah maju, sambil menutup rapat ruang bagi narasi separatisme yang tidak lagi relevan dengan aspirasi rakyat.

*Penulis merupakan Akademisi dan Dosen Kebijakan Publik

Oleh: Zulfikar Ramdan *)

Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlahwilayah di Aceh pada penghujung 2025 tidak hanyamenyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaan bersama. Di tengah suasanaduka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensimembangkitkan kembali narasi konflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkanpenolakan tegas terhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah.

Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus SurveiIndonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Iaberpandangan bahwa simbol tersebut memiliki muatanideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannyadi ruang publik berisiko membuka kembali memorikonflik yang selama ini telah ditutup melalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidak dimanfaatkan untuk kepentinganprovokasi.

Ali juga mengamati adanya pergeseran polaseparatisme di era digital, di mana narasi konflik tidaklagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkanmelalui simbol dan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilanatau penderitaan akibat bencana menjadi alatdelegitimasi negara merupakan bentuk ancaman baruterhadap stabilitas sosial. Karena itu, ia menekankanpentingnya kehadiran negara dan masyarakat secarabersamaan untuk menutup ruang tumbuhnya narasisemacam itu.

Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arahsebaliknya. Pemerintah daerah bersama masyarakatmemperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkan sekitar 3.000 AparaturSipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dantanah longsor. Para ASN tidak hanya ditugaskanmembersihkan material sisa bencana, tetapi jugamemastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan fasilitas umum tetapberjalan.

Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua PoskoPenanganan Bencana Hidrometeorologi menilai bahwapenugasan ASN merupakan bentuk kehadiran negarayang konkret di tengah masyarakat. Dengan turunlangsung ke lapangan, aparatur negara dapatmemahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaanpublik. Kehadiran tersebut dipandang sebagai langkahpenting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat.

Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembagakemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, danpelajar menggelar aksi pembersihan lingkungan danpembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupatenterdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengantenaga warga setempat, menciptakan percepatanpemulihan fisik tanpa menghilangkan peran aktifmasyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwapemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukanpada satu aktor semata.

Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa polakerja sama tersebut sangat membantu pemerintahdaerah. Gotong royong dinilai tidak hanya mempercepatpembersihan wilayah dan distribusi bantuan, tetapi jugamenjadi sarana konsolidasi sosial yang efektif. Ketikamasyarakat, relawan, dan pemerintah bekerja dalamsatu irama, ruang bagi isu-isu provokatif semakinmenyempit dan tidak mendapatkan resonansi luas.

Dari sisi sosial-keagamaan, ketangguhan masyarakatAceh juga ditopang oleh nilai spiritual yang kuat. Tokohagama menilai bahwa kesabaran dan ketenanganwarga dalam menghadapi musibah mencerminkankedewasaan iman dan sosial. Nilai tersebut mendorongmasyarakat untuk saling membantu dan menolak ajakanyang berpotensi memecah belah. Solidaritas yang lahirdari keyakinan religius ini menjadi modal penting dalammenjaga perdamaian.

Tradisi lokal seperti Peumulia Jamee turut memperkuatpesan tersebut. Di tengah keterbatasan akibat bencana, keramahan warga terhadap relawan dan petugas tetapterjaga. Sikap memuliakan tamu ini dinilai memberienergi moral bagi seluruh pihak yang terlibat dalampemulihan, sekaligus memperlihatkan identitas Aceh sebagai masyarakat yang damai dan terbuka. Budayaini menjadi penanda bahwa nilai-nilai kemanusiaantetap hidup, bahkan dalam situasi paling sulit.

Di tingkat akar rumput, inisiatif mandiri warga jugabermunculan. Di sejumlah kecamatan, masyarakatbergotong royong membangun jembatan darurat darikayu agar akses desa tidak terputus. Tanpa menunggubantuan alat berat, warga memastikan distribusi logistikdan layanan kesehatan tetap berjalan. Aksi inimenunjukkan kesiapan mental masyarakat yang selarasdengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuatketahanan sosial dari bawah.

Sementara itu, pemerintah terus meningkatkankesiapsiagaan seiring peringatan potensi cuaca ekstremdari BMKG. Fokus diarahkan pada percepatanpenyediaan hunian sementara dan pemulihaninfrastruktur dasar. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan.

Pengalaman pascabencana ini memperlihatkan bahwagotong royong bukan sekadar instrumen pemulihanfisik, tetapi juga benteng sosial dalam meredam isuseparatisme. Ketika pemerintah hadir secara nyata danmasyarakat bergerak dengan kesadaran kolektif, narasikonflik kehilangan ruang. Aceh menunjukkan bahwasolidaritas, kepercayaan, dan komitmen damai adalahkekuatan utama untuk bangkit, sekaligus menjagastabilitas dan persatuan di tengah ujian berat.

*) Peneliti Pusat Studi Bencana/Aktivis Kemanusiaan

Jakarta — Pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian dengan menolak segala bentuk kebangkitan separatisme pascabencana. Fokus pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dinilai menjadi langkah konkret untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dapat dinormalisasi. “Simbol ini bukan ekspresi budaya, tetapi simbol politik separatis yang membawa beban ideologis dan historis,” ujarnya.

Ali menilai, di tengah situasi pemulihan pascabencana, upaya memunculkan simbol separatis berisiko membangkitkan kembali narasi konflik lama. Ia juga menyoroti pergeseran pola separatisme yang kini merambah ruang digital melalui narasi emosional di media sosial. “Hari ini, media sosial bisa menjadi medan tempur. Situasi duka tidak boleh dieksploitasi untuk provokasi,” katanya.

Di lapangan, pemerintah justru memusatkan energi pada percepatan rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan layanan dasar. Melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, pemerintah mempercepat perbaikan jalan, jembatan, serta pemulihan pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat koordinasi intensif digelar di Banda Aceh untuk memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif.

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. “Percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar membutuhkan gotong royong semua pihak, dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga masyarakat,” ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan pemulihan jalan dan jembatan terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara akses listrik mulai pulih secara bertahap. PLN bersama Kementerian ESDM telah menyalurkan lebih dari 1.000 generator ke desa-desa terpencil. Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, mengatakan perusahaan memastikan konektivitas tetap terjaga. “Sebagian besar site sudah beroperasi kembali. Untuk lokasi yang terkendala listrik, kami dukung dengan genset,” katanya.

Dari sisi pendanaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran pemulihan telah disiapkan. “Dana darurat Rp268 miliar sudah disalurkan ke daerah terdampak. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” ujarnya.

BNPB mencatat fase awal pemulihan telah mencapai titik signifikan di sejumlah wilayah. Pemerintah dan warga Aceh optimistis, percepatan rehabilitasi infrastruktur tidak hanya memulihkan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi benteng sosial paling efektif untuk menjaga perdamaian dan menutup ruang separatisme pascabencana.

---

Banda Aceh – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme. “Pengibaran bendera GAM tidak bisa dianggap ekspresi biasa. Ini berpotensi memunculkan kembali konflik laten yang sudah lama diakhiri,” ujarnya.

Iwan menilai, aksi tersebut muncul di tengah perang narasi penanganan bencana di ruang publik dan media sosial. Menurutnya, ada upaya memelintir persepsi seolah negara absen dalam penanganan bencana. “Padahal faktanya, negara hadir sejak awal dengan mengerahkan bantuan dan personel. Karena itu semua pihak perlu menjaga perdamaian dan stabilitas Aceh,” katanya.

Di lapangan, pemerintah justru memperkuat konsolidasi pemulihan melalui koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pemerintah pusat terus mengawal percepatan pemulihan Aceh, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. “Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Apalagi masyarakat akan menghadapi Ramadhan,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Banda Aceh.

Rapat tersebut melibatkan Wakil Gubernur Aceh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, unsur Forkopimda, hingga organisasi masyarakat sipil. Pratikno mengapresiasi sinergi lintas sektor yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. “Ini berkat kerja keras semua pihak—pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Kami berterima kasih atas dedikasi tersebut,” katanya.

Pratikno menambahkan, fokus selanjutnya adalah percepatan pembangunan hunian sementara serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. “Pembangunan huntara sudah dimulai. Kami juga memastikan pemulihan masjid dan musala agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman selama Ramadhan,” ujarnya.

Respons positif datang dari daerah terdampak. Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir, menyebut koordinasi lintas sektor berjalan solid. “Evakuasi cepat, kebutuhan pengungsi terpenuhi, dan pelayanan posko tertib. Ini bukti keseriusan pemerintah,” katanya. Hal senada disampaikan tokoh muda setempat yang menilai kembalinya pengungsi ke rumah masing-masing sebagai tanda pemulihan berjalan cepat.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Selatan memastikan fase tanggap darurat telah berakhir dan pemerintah daerah fokus pada pemulihan. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis pemulihan Aceh tidak hanya mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi benteng efektif untuk menutup ruang provokasi separatis pascabencana.