Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Bencana alam yang terjadi di Aceh, terutama banjir dan longsor, telah menuntutkerja keras dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mempercepat pemulihanwilayah yang terdampak. Salah satu contoh keberhasilan dalam penangananbencana ini adalah sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, bupati setempat, serta pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sinergi ini telah mengundang apresiasi dari warga Aceh, yang merasa semakinoptimistis melihat upaya bersama yang luar biasa dalam mengatasi dampakbencana.

Di Aceh Tamiang, Bupati Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH, menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian atasperhatian dan dukungan langsungnya. Kehadiran Mendagri dalam rapat koordinasipenanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada 22 Desember 2025 lalumemberikan semangat baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Bupati Armia menegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepatproses pemulihan, baik dalam perbaikan infrastruktur maupun dalam menghidupkankembali ekonomi warga yang terdampak bencana. Dukungan dari pemerintah pusatsangat krusial, agar pemulihan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pemerintah pusat, melalui Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menegaskanpentingnya normalisasi fasilitas publik dan pembersihan areal permukiman sertafasilitas umum. Perhatian pada pasar dan fasilitas sosial sangat penting untukmempercepat pemulihan perekonomian. Komitmen untuk mengkoordinasikan lintaskementerian dalam mempercepat pemulihan pasca-bencana pun menjadi titik terangbagi Aceh Tamiang. Ini adalah bukti bahwa sinergi yang baik antara pemerintahdaerah dan pusat memberikan dampak positif bagi percepatan proses rehabilitasi.

Tidak hanya di Aceh Tamiang, di Aceh Utara, sinergi antara Bupati H. Ismail A. Jalil dan pemerintah pusat juga mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Dalam kunjungan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ke Kecamatan Langkahan, BupatiAceh Utara didampingi unsur Forkopimda setempat turut menyambut denganhangat. Masyarakat Aceh Utara berharap bahwa dukungan dari pemerintah pusatdapat mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak banjir bandang. Dalam kesempatan tersebut, bantuan tanggap darurat pun disalurkan langsung kepadawarga yang terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pun berkomitmenuntuk segera membangun hunian sementara dan infrastruktur guna mendukungpemulihan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Sinergi ini sangat terasa bagi warga yang sedang berjuang menghadapi dampakbencana, karena pemerintah pusat turut hadir dalam memastikan bahwa bantuandan program pemulihan tepat sasaran.

Di Aceh Timur, Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si bersama denganForkopimda menyambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian di KecamatanSerbajadi, yang juga terdampak parah akibat banjir dan longsor. Bupati Iskandar menyampaikan langsung kebutuhan mendesak, termasuk tenda pengungsian dan logistik yang diperlukan warga. Bupati Iskandar berharap dengan sinergi antarapemerintah pusat dan daerah, Aceh Timur dapat segera pulih dan masyarakat bisamelanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Pemerintah pusat yang diwakili oleh Mendagri Tito Karnavian juga menanggapiaspirasi warga terkait kebutuhan lahan untuk relokasi, khususnya denganmemanfaatkan lahan HGU yang tidak lagi digunakan. Ini menunjukkan bahwapemerintah pusat benar-benar mendengarkan aspirasi warga dan siap mengambillangkah konkret untuk mendukung pemulihan. Kehadiran Mendagri dan kebijakanyang segera diambil menunjukkan sinergi yang kuat dan responsif dari pemerintahdalam menangani bencana.

Dalam kesempatan lainnya, Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH., bersamajajaran Forkopimda secara resmi menerima penyaluran bantuan tanggap daruratdari tim relawan Universitas Teuku Umar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Program PengabdianKepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi ini merupakan contohsinergi lintas sektor yang patut diapresiasi. Bupati Safriadi mengungkapkan rasa terima kasih kepada Universitas Teuku Umar dan kementerian terkait, yang tidakhanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga semangat solidaritas dari dunia pendidikan.

Lebih dari itu, dalam penanganan bencana ini, peran sektor swasta juga turutmemberikan kontribusi signifikan. Di Aceh Tamiang, misalnya, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia berkomitmen untuk membangun 500 unit rumah hunian tetap bagiwarga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Komitmen ini menambah dimensikemanusiaan dalam upaya pemulihan. Bupati Armia memberikan apresiasi atasbantuan tersebut yang sangat penting dalam memastikan warga memiliki tempattinggal yang layak setelah bencana.

Secara keseluruhan, warga Aceh mengapresiasi dan merasakan manfaat nyata darisinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pihak lainnyadalam penanganan bencana. Sinergi ini tidak hanya terbatas pada bantuan fisik, tetapi juga menyentuh aspek moral dan psikologis warga yang sedang berjuangkeluar dari kesulitan. Dengan dukungan yang solid, Aceh dapat bangkit lebih cepatdan lebih tangguh dalam menghadapi masa depan yang lebih baik.

Dukungan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyatnya, bahwa tidak adayang terlupakan dalam proses pemulihan, dan bahwa sinergi antara pemerintahdaerah, pusat, serta masyarakat akan terus menjadi landasan kuat dalammenghadapi bencana di masa yang akan datang. Warga Aceh optimistis bahwadengan sinergi ini, pemulihan pasca-bencana akan berjalan lebih cepat dan tepatsasaran.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 berpotensi memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi nasional. Kepastian regulasi pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah menjadi sinyal positif bagi dunia usaha dan pekerja dalam menghadapi tahun ekonomi 2026 dengan landasan hukum yang lebih jelas dan adaptif terhadap kondisi daerah.

Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 menetapkan mekanisme baru penentuan UMP. Regulasi tersebut mengatur bahwa penetapan UMP 2026 paling lambat diumumkan pada 24 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2026. Skema ini diharapkan memberi kepastian bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya beli pekerja sejak awal tahun.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kenaikan UMP 2026 tidak bersifat seragam antarprovinsi. Besaran kenaikan ditentukan melalui formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa, dengan rentang nilai alfa antara 0,5 hingga 0,9.

“Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan karakteristik ekonomi dan tingkat kesejahteraan masing-masing wilayah,” katanya di Jakarta.

Menurut Menaker, pendekatan desentralisasi dalam penetapan UMP bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

“Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan merata dapat memilih nilai alfa yang lebih besar, sementara daerah dengan pertumbuhan terbatas tetap memiliki ruang kebijakan agar tidak membebani struktur ekonomi lokal,” jelasnya.

Yassierli menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 tidak dapat disamakan dengan kebijakan tahun sebelumnya. Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen merupakan kondisi khusus sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

“Tahun 2026, kebijakan kembali pada mekanisme reguler yang menekankan dialog sosial melalui Dewan Pengupahan Daerah,” ujarnya.

Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan Daerah akan melakukan penghitungan dan memberikan rekomendasi kepada gubernur. Kepala daerah kemudian wajib menetapkan UMP serta memiliki kewenangan menetapkan UMK dan upah minimum sektoral sesuai ketentuan.

“Dengan tata kelola ini, pemerintah berharap kebijakan UMP 2026 tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjaga iklim investasi dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah bersiap menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan pendekatan yang lebih berimbang, mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga daya saing dunia usaha.

Proses perumusan kebijakan pengupahan ini menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh, iklim investasi, serta stabilitas hubungan industrial di daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai penetapan UMP merupakan kebijakan strategis yang harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Ia berharap keputusan yang diambil pemerintah mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap daya beli pekerja.

“Penetapan UMP selalu menjadi kebijakan penting yang berdampak langsung bagi pekerja dan pelaku usaha. Karena itu, prosesnya perlu dilakukan secara cermat agar hasilnya adil dan dapat diterima semua pihak,” ujar Netty di Jakarta.

Netty memahami pemerintah tengah menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan berbagai variabel, mulai dari kondisi ekonomi nasional, dinamika dunia usaha, hingga kebutuhan menjaga kesejahteraan pekerja.

“Pemerintah tentu ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada satu sisi, tetapi menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha,” papar dia.

Ia menambahkan bahwa upah minimum sejatinya merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

“Harapannya bisa menjadi solusi bagi dunia usaha dan tentu yang utama bisa meningkatkan kesejahteraan,” tutur Netty.

Sejalan dengan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa UMP Jakarta 2026 akan diumumkan lebih cepat setelah adanya penetapan resmi dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha melalui proses yang tepat waktu.

“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.

Pramono juga memastikan bahwa UMP Jakarta 2026 akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut, menurutnya, telah berada dalam kerangka formula yang jelas sebagaimana diatur pemerintah pusat.

“Pasti ada kenaikan. Karena alfanya ada range-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa indikator makroekonomi menjadi dasar utama penentuan angka final UMP.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang harus adil bagi buruh dan pengusaha.

“Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha,” pungkasnya.***

[w.R]

[edRW]

Oleh: Anggina Dianitami*

Kepastian pemerintah dalam memastikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di seluruh daerah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan menjadikan tenaga kerja sebagai pilar utama pembangunan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan struktural di dalam negeri, pemerintah mengambil langkah progresif dengan memastikan bahwa upah minimum di seluruh wilayah Indonesia tidak hanya stabil, tetapi meningkat secara terukur dan berkeadilan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penurunan upah minimum pada tahun 2026. Kepastian kenaikan UMP di seluruh provinsi, termasuk di daerah dengan tantangan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja sebagai penggerak utama roda ekonomi. Melalui formula pengupahan terbaru, pemerintah menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks alfa sebagai representasi kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini menempatkan pekerja bukan sekadar sebagai faktor produksi, melainkan sebagai subjek pembangunan yang layak mendapatkan peningkatan kesejahteraan.

Pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi tonggak penting dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi seluruh pemerintah daerah dalam menetapkan UMP, UMK, serta upah minimum sektoral. Dengan kerangka regulasi yang kuat dan seragam, pemerintah memastikan tidak terjadi ketimpangan kebijakan antarwilayah, sekaligus menjaga stabilitas hubungan industrial di seluruh Indonesia. Langkah ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Pemerintah juga mempercayakan peran strategis kepada Dewan Pengupahan Daerah sebagai forum yang memiliki kapasitas data dan pemahaman mendalam mengenai kondisi ekonomi lokal. Melalui mekanisme ini, penetapan kenaikan upah dilakukan secara objektif, berbasis data, dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Kementerian Ketenagakerjaan secara aktif berkoordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini memperlihatkan tata kelola pemerintahan yang modern, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Optimisme pemerintah terhadap dampak positif kebijakan UMP 2026 juga tercermin dari keyakinan bahwa formulasi baru ini akan memperkuat kesejahteraan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan industri. Peningkatan signifikan pada rentang indeks alfa menjadi simbol penghargaan negara terhadap kontribusi tenaga kerja dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Dengan kebijakan ini, pemerintah mendorong terciptanya keseimbangan yang sehat antara peningkatan daya beli pekerja dan kemampuan dunia usaha untuk terus berkembang, berinovasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional ini semakin mempertegas arah pembangunan yang inklusif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa UMP Jakarta 2026 akan mengalami kenaikan dan ditetapkan secara tepat waktu, bahkan lebih cepat dari tenggat nasional. Langkah ini memberikan kepastian bagi buruh dan pelaku usaha dalam menyusun perencanaan ekonomi tahun mendatang. Pemerintah daerah menegaskan perannya sebagai penengah yang adil, menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menegaskan pentingnya kedisiplinan dan sinkronisasi kebijakan dengan menginstruksikan seluruh gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. Penetapan serentak di seluruh provinsi menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan pengupahan berjalan harmonis di seluruh wilayah. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mencerminkan soliditas pemerintahan dalam mengawal kebijakan strategis yang berdampak langsung pada jutaan pekerja.

Lebih dari sekadar kebijakan upah, pemerintah memandang UMP 2026 sebagai bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional. Peningkatan upah minimum diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Dengan konsumsi yang kuat, sektor industri dan jasa memiliki ruang lebih luas untuk berkembang, menciptakan efek berganda yang positif bagi perekonomian nasional.

Pemerintah juga terus menunjukkan keseriusan dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dilakukan untuk memastikan kebijakan pengupahan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan dunia usaha. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi hadir aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan demi mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Dengan seluruh langkah strategis tersebut, kepastian kenaikan UMP 2026 menjadi cerminan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin inklusif dan berkeadilan. Pemerintah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan pekerja dan terjaganya harmoni sosial. Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk melangkah menuju masa depan ekonomi yang lebih tangguh, merata, dan berorientasi pada kemakmuran seluruh rakyat.

*Penulis merupakan Ekonom Ketenagakerjaan

Oleh: Juana Syahril)*

Pemerintah memperkenalkan formula baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pengupahan nasional karena tidak lagi hanya bertumpu pada inflasi, tetapi juga memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi serta faktor penyesuaian yang memberi ruang fleksibilitas bagi daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kenaikan upah sejalan dengan kemampuan ekonomi sekaligus menjaga daya beli pekerja.

Sebagai langkah awal implementasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Sosialisasi ini mencakup gubernur, bupati, dan wali kota, serta dilaksanakan secara hybrid dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Forum tersebut menjadi sarana strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan formula baru UMP 2026 secara konsisten dan terkoordinasi.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan bahwa sosialisasi ini memiliki arti penting dalam memastikan kebijakan pengupahan berjalan efektif. Dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi antarlembaga, sehingga pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam menyusun kebijakan UMP. Kehadiran para pimpinan daerah dalam forum tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mengintegrasikan kebijakan pengupahan dengan agenda pembangunan ekonomi nasional.

Forum sosialisasi juga dihadiri oleh para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dari seluruh Indonesia. Keterlibatan unsur teknis ini dinilai krusial karena mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan di daerah. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap formula baru UMP, pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam keputusan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan segera melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengupahan Nasional. Langkah ini bertujuan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Dewan Pengupahan Daerah dalam menetapkan UMP 2026. Pendekatan tersebut menunjukkan peran aktif pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan agar implementasinya tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah dan tetap sejalan dengan tujuan integrasi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan pekerja.

PP tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 menjadi dasar hukum utama penerapan formula baru ini. Dalam regulasi tersebut, kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa. Rentang alfa antara 0,5 hingga 0,9 memberikan ruang penyesuaian yang proporsional, sehingga kebijakan pengupahan dapat lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional maupun daerah.

Penerapan formula baru UMP 2026 mulai mendapat perhatian luas di daerah, termasuk di DKI Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa UMP Jakarta 2026 akan mengalami kenaikan seiring diberlakukannya skema pengupahan terbaru. Kepastian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pusat sekaligus menjaga relevansi kebijakan pengupahan dengan dinamika ekonomi daerah.

Kenaikan UMP Jakarta 2026 dinilai sejalan dengan semangat formula baru yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Dengan mempertimbangkan lebih banyak indikator ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih berimbang. Bagi pekerja, formula baru membuka peluang peningkatan kesejahteraan yang lebih adil, sementara bagi pelaku usaha, kebijakan ini memberikan kepastian karena disusun berdasarkan parameter ekonomi yang terukur.

Pemprov Jakarta juga menargetkan penetapan UMP 2026 dapat dilakukan lebih cepat dari tenggat waktu nasional. Langkah percepatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan ekonomi lebih awal bagi pekerja dan pengusaha. Dengan kepastian tersebut, kedua belah pihak dapat menyusun perencanaan keuangan dan strategi bisnis secara lebih matang, sehingga stabilitas hubungan industrial dapat terjaga.

Dalam proses penetapan UMP, Gubernur Jakarta, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil peran sebagai penengah yang adil. Kepentingan buruh dan pengusaha akan ditempatkan secara seimbang agar iklim usaha tetap kondusif tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Pendekatan ini mencerminkan prinsip integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja sebagaimana diusung dalam formula baru UMP 2026.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta, Syaripudin, mengatakan bahwa seluruh proses penetapan UMP Jakarta 2026 akan mengacu pada pedoman pemerintah pusat. Pembahasan teknis akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh. Forum ini menjadi ruang dialog sosial yang penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang responsif dan berkeadilan.

Penerapan formula baru UMP 2026 juga diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan ketenagakerjaan nasional. Integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan ekonomi. 

Secara keseluruhan, formula baru UMP 2026 menunjukkan arah kebijakan pengupahan yang lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja, pemerintah berupaya menciptakan sistem pengupahan yang adil, berkelanjutan, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan industrial, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah Provinsi Aceh mengapresiasi dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat yang dinilai menjadi faktor kunci dalam percepatan pemulihan infrastruktur dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten/kota.

Dukungan tersebut memperkuat langkah Pemprov Aceh dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta Hunian Tetap (Huntap) sebagai bagian dari pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat terdampak bencana.

Pimpinan Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menangani dampak bencana. Andre menuturkan bahwa Presiden langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait guna membahas langkah-langkah konkret penanganan pascabencana.

“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memantau secara langsung progres penanganan yang telah dan sedang berjalan,” kata Andre saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke lokasi terdampak banjir.

Ia menegaskan Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai wujud keseriusan negara dalam membantu daerah terdampak.

“Insya Allah, sebesar Rp13,52 triliun telah disiapkan Pemerintah Pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat banjir bandang,” bebernya.

Andre juga menjelaskan, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 100 unit Huntara sebagai solusi sementara bagi para pengungsi sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen. Menurutnya, seluruh rangkaian kunjungan Presiden mencerminkan kepemimpinan yang responsif, konkret, dan berpihak kepada rakyat.

“Presiden tidak hanya datang melihat, tetapi memastikan langsung progres penanganan di lapangan, mulai dari pengungsian, Huntara, jembatan darurat, hingga jalan nasional,” jelas Andre.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sejak awal terjadinya bencana, seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat bergerak bersama membantu warga terdampak. Penanganan pascabencana dilakukan secara gotong royong melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta elemen masyarakat dan nonpemerintah.

“Sejak awal, baik daerah maupun pusat dan semua elemen masyarakat, TNI dengan Polri, semua bergerak untuk bekerja membantu dan menyelesaikan masalah ini,” ujar Mendagri.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang memberikan dukungan untuk pemulihan Aceh yang terdampak bencana, termasuk hunian sementara. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah dalam bertanggung jawab menangani bencara banjir yang terjadi.

“Seluruh anggaran pembangunan Huntara ditanggung oleh Pemerintah Pusat, dan kami berharap hal yang sama juga berlaku untuk pembangunan Huntap. Ini sangat penting untuk menjamin kehidupan yang layak, memenuhi standar kesehatan, serta melindungi hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan,” tuturnya.

Penanganan rumah rusak berat atau hilang dilakukan melalui tahapan penyediaan permukiman sementara, Huntara, hingga Huntap. Pemerintah terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor agar dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal.

JAKARTA – Perayaan Hari Raya Natal 2025 berlangsung aman dan damai berkat sinergi kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat lintas agama di berbagai wilayah Indonesia.
Kolaborasi tersebut membuktikan komitmen aparat dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjamin kebebasan umat Kristiani menjalankan ibadah dengan khidmat.
Pemerintah dan aparat keamanan menggelar Operasi Lilin 2025 secara terpusat dengan fokus pengamanan gereja, objek vital, serta jalur mudik dan balik.
Aparat memperkuat pengawasan melalui patroli terpadu, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta penjagaan di titik-titik rawan.
Keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan pemuda lintas iman turut memperkuat simbol toleransi yang terjaga selama momentum Natal tersebut.
Di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi menegaskan dukungan penuh terhadap langkah strategis aparat keamanan.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terkait guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat dan potensi kerawanan akhir tahun.
Sinergi nasional juga tercermin dalam Apel Kebangsaan Banser di Cirebon yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebanyak 11.135 personel Banser dikerahkan untuk mendukung pengamanan Natal dan Tahun Baru.
“Apel Kebangsaan Banser ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting yang menunjukkan komitmen Banser untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Kapolri.
“Banser memiliki peran strategis dalam berbagai elemen penting, salah satunya dalam pelaksanaan operasi pelayanan kemanusiaan serta pengamanan Natal dan Tahun Baru,” tambahnya.
Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengapresiasi dan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran aparat dan pemerintah.
“Kami tentu saja sangat gembira, sangat bahagia, karena dikunjungi oleh Bapak-bapak pimpinan kita, sipil, TNI, maupun Polri,” ungkapnya.
Suharyo menilai kehadiran tersebut meneguhkan jemaat dan memperkuat keyakinan bahwa perayaan Natal 2025 berjalan aman, sekaligus mendorong umat terus berperan sebagai warga negara yang baik.
Sinergi aparat keamanan dan masyarakat tersebut menjadi fondasi kuat terciptanya Natal 2025 yang kondusif di tengah keberagaman Indonesia.

JAKARTA – Operasi Lilin 2025 membuktikan komitmen kuat aparat keamanan dalam menjaga perayaan Hari Raya Natal berlangsung aman dan damai di seluruh wilayah Indonesia.
Pengamanan terpadu yang dijalankan sejak 20 Desember 2025 hingga nanti 2 Januari 2026 mendapatkan apresiasi luas, mulai dari tokoh agama di Gereja Katedral Jakarta hingga pemuka masyarakat di Papua.
Pemerintah dan aparat keamanan mengerahkan sekitar 146.000 hingga 147.000 personel gabungan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dan libur Tahun Baru berjalan kondusif.
Aparat mengedepankan sinergi lintas sektoral, pendekatan humanis, serta strategi antisipatif sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya tersebut diwujudkan melalui patroli skala besar, pengamanan jalur transportasi, serta sterilisasi gereja-gereja prioritas dengan dukungan Unit Jibom, Detasemen Gegana, dan K9.
Di Jakarta, pengamanan ketat terlihat di Gereja Katedral. Kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara menegaskan kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beribadah.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.
“Kami tentu saja sangat gembira, sangat bahagia, karena dikunjungi oleh Bapak-bapak pimpinan kita, sipil, TNI, maupun Polri. Demikian juga saya lihat teman-teman dari FKUB yang sudah biasa hadir di tempat ini,” ujar Suharyo.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih serta doa bagi para pemimpin agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan sebaiknya untuk bangsa dan Tanah Air.
Apresiasi serupa datang dari Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat meninjau kesiapan Korlantas Polri.
“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan apresiasi atas semua kesiapan yang telah disampaikan didukung dengan command center yang cukup baik dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas teknologi yang cukup meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Purwadi menilai pembaruan sistem e-TLE, SMS blast, dan mobil command center mencerminkan pelayanan publik yang semakin humanis dan berbasis teknologi.
Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya turut menilai Operasi Lilin 2025 sebagai potret kesiapsiagaan Polri dalam pelayanan publik.
“Jadi kami mengapresiasi atas kesiapsiagaan tersebut dan tentu kita pengin melihat bagaimana perayaan Natal dan tahun baru ini aman, tenteram ya, bebas dari bencana, tidak ada kecelakaan lalu lintas ya,” katanya.
Pengamanan yang konsisten dari Katedral hingga Papua memperlihatkan bahwa Operasi Lilin 2025 tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat rasa aman, toleransi, dan kedamaian di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.***

Oleh: Aditya Hutomo

Aparat keamanan dari personel gabungan menunjukkan dedikasi yang sangat luar biasa dalam menjaga stabilitas nasional sepanjang perayaan Hari Raya Natal 2025, sehingga dengan hal tersebut, mendapatkan berbagai macam apresiasi yang tinggi dari publik maupun lembaga terkait. 

Kehadiran personel Polri, TNI, dan instansi pemerintah lainnya di tengah masyarakat bukan hanya sekadar sebagai rutinitas birokrasi semata, melainkan menjadi manifestasi yang sangat nyata dari bagaimana kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beribadah seluruh rakyatnya. 

Melalui Operasi Lilin 2025, sinergi lintas sektoral tersebut berhasil menciptakan suasana kondusif yang memungkinkan para jemaat mampu menjalankan prosesi religius secara lebih khusyuk dan juga tenang di seluruh pelosok tanah air.

Kesuksesan pengamanan tersebut bersandar pada adanya strategi yang sangat matang serta pendekatan yang jauh lebih humanis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Operasi yang berlangsung sejak tanggal 20 Desember 2025 hingga awal Januari 2026 tersebut memprioritaskan adanya berbagai macam langkah preventif, termasuk juga sterilisasi rumah ibadah, serta patroli yang berskala besar guna semakin meminimalkan kemungkinanpotensi gangguan keamanan yang bisa saja terjadi pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) berlangsung. 

Efektivitas koordinasi itu juga memastikan agar arus lalu lintas tetap terkendali dan stabilitas ekonomi terus terjaga, meskipun mobilitas masyarakat meningkat tajam pada penghujung tahun tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pelaksanaan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 wajib untuk senantiasa mengedepankan prinsip terpadu serta antisipatif. 

Berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Djamari menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional merupakan prioritas utama yang sama sekali tidak dapat ditawar lagi. 

Dalam rapat koordinasi bersama dengan unsur Forkopimda se-Indonesia, beliau memaparkan bahwa meskipun jumlah pelaku perjalanan mencapai angka yang cukup fantastis yakni 95 juta orang, namun kinerja dari seluruh personel aparat keamanan terus saja menunjukkan tren positif yang juga signifikan.

Djamari memaparkan keberhasilan penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada periode sebelumnya sebagai acuan dalam merumuskan langkah strategis pada tahun ini. Namun, beliau tetap senantiasa mengingatkan kepada seluruh jajaran agar terus mampu mewaspadai adanya kemungkinan potensi kerawanan berupa kejahatan jalanan, praktik premanisme, hingga kemacetan di titik-titik krusial arus mudik. 

Selain aspek keamanan konvensional, Menko Polkam juga menekankan terkait dengan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana alam akibat cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. 

Beliau memerintahkan terwujudnya kekompakan lintas sektor guna semakin memastikan agar setiap warga negara, khususnya mereka yang sedang merayakan Natal, bisa mendapatkan ketenteraman tanpa ada keterlambatan pertolongan jika misalnya terjadi situasi yang darurat untuk ditangani.

Selaras dengan upaya pemerintah pusat tersebut, tokoh agama juga turut merasakanbagaimana dampak yang sangat positif dari ketatnya pengamanan itu. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyatakan kegembiraan luar biasa atas kunjungan jajaran pimpinan sipil, TNI, serta Polri ke Gereja Katedral Jakarta. 

Suharyo menilai kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut mampu memberikan keyakinan penuh kepada jemaat bahwa seluruh rangkaian ibadah berjalan di bawah perlindungan maksimal. 

Menurut pengamatan beliau, tradisi kehadiran pimpinan negara setiap tahun tersebut bukan hanya rutinitas formal, melainkan suntikan semangat bagi umat Katolik untuk terus berkontribusi sebagai warga negara yang baik.

Suharyo menegaskan bahwa keterlibatan aktif aparat dan tokoh lintas agama dalam menjaga rumah ibadah semakin memperteguh kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Rasa aman yang dirasakan oleh umat di dalam gereja merupakan buah dari komitmen negara yang hadir secara fisik dan moral. 

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kapolri dan Panglima TNI yang turun langsung memantau situasi di lapangan, memastikan bahwa setiap jemaat dapat merayakan momen spiritual tersebut tanpa dibayangi ketakutan akan gangguan keamanan.

Di tingkat wilayah, keberhasilan serupa juga terlihat jelas di Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan misa di seluruh wilayahnya berlangsung sangat kondusif tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti. 

Setelah melakukan pemantauan melalui patroli lapangan dan koordinasi digital bersama seluruh Polres di kabupaten/kota, Endar memastikan situasi tetap terkendali dan lancar. Beliau menyoroti kuatnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat sebagai kunci utama keberhasilan stabilitas di wilayah tersebut.

Endar menyatakan bahwa kebersamaan seluruh pemangku kepentingan telah menumbuhkan optimisme kolektif bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara konsisten. 

Beliau yakin jika soliditas lintas sektor tersebut terus dipertahankan, kualitas keamanan di Kalimantan Timur akan tetap berada pada level tertinggi. Narasi keberhasilan pengamanan Natal 2025 tersebut pada akhirnya membuktikan bahwa profesionalisme aparat yang dibarengi dengan toleransi tinggi mampu menciptakan harmoni sosial. 

Berbagai penghargaan yang diraih oleh aparat keamanan tahun tersebut menjadi bukti sahih bahwa dedikasi mereka dalam melindungi segenap bangsa telah memenuhi ekspektasi masyarakat luas. (*)

Analis Keamanan Publik – Pusat Keamanan dan Ketertiban Nusantara (PKKN)

Oleh: Fikri Hidayat )*

Pengamanan perayaan Natal 2025 menunjukkan wajah negara yang hadir secara nyata dalam menjamin kebebasan beribadah dan rasa aman bagi seluruh umat Kristiani. Sejak malam Natal hingga rangkaian ibadah di berbagai daerah, aparat keamanan bekerja secara aktif, terukur, dan menyeluruh. 

Dari pusat ibu kota di Gereja Katedral Jakarta hingga wilayah timur Indonesia di Papua, dedikasi tersebut mendapatkan apresiasi luas dari para tokoh agama karena mampu menghadirkan suasana damai, tertib, dan penuh kekhidmatan.

Di Jakarta, Gereja Katedral menjadi simbol kuat komitmen negara dalam menjaga perayaan Natal. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara langsung memimpin peninjauan kesiapan pengamanan bersama jajaran lintas sektoral. 

Kehadiran Kapolri bersama sejumlah pejabat tinggi negara memperlihatkan keseriusan aparat dalam memastikan ibadah berjalan tanpa gangguan. Polri menyiagakan ratusan personel gabungan yang didukung unit sterilisasi Jibom dan anjing pelacak K9 untuk memastikan setiap sudut area ibadah berada dalam kondisi aman.

Langkah tersebut bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk pelayanan publik yang dirancang untuk memberikan rasa tenang kepada jemaat. Kapolri menegaskan bahwa Operasi Lilin 2025 menjadi instrumen utama dalam menjaga keamanan Natal dan Tahun Baru, dengan melibatkan sekitar 147 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lain. Aparat tidak hanya mengamankan gereja, tetapi juga mengawal arus mudik, kegiatan sosial, serta perayaan pergantian tahun.

Pendekatan kolaboratif tersebut mencerminkan praktik nyata nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kapolri menilai keterlibatan organisasi kemasyarakatan seperti Banser dan Kokam sebagai bagian penting dalam pengamanan kemanusiaan. 

Apresiasi khusus diberikan melalui penyematan rompi pengamanan dan penganugerahan Riyanto Award 2025, yang menegaskan bahwa menjaga toleransi dan kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Apresiasi serupa datang dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Kehadiran para pimpinan negara, aparat keamanan, dan perwakilan lintas agama di Gereja Katedral memberikan keyakinan kuat kepada jemaat bahwa negara secara konsisten hadir setiap perayaan besar keagamaan. 

Kardinal Suharyo memandang kehadiran tersebut tidak hanya menjamin keamanan fisik, tetapi juga menumbuhkan keteguhan batin dan semangat kebangsaan umat Katolik untuk terus berperan sebagai warga negara yang baik.

Menurutnya, kunjungan dan pengamanan yang dilakukan aparat setiap tahun menjadi bentuk peneguhan moral bagi jemaat. Rasa aman yang terbangun memungkinkan umat merayakan Natal secara penuh makna, sekaligus memperkuat kesadaran hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Hubungan harmonis antara negara dan umat beragama tersebut menjadi fondasi penting bagi persatuan nasional.

Gambaran serupa terlihat jelas di Papua. Di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keamanan tersendiri, aparat TNI dan Polri menjalankan pengamanan Natal dengan pendekatan humanis dan persuasif. 

Wakapolda Papua bersama Pangdam XVII/Cenderawasih mengunjungi sejumlah gereja di Kota Jayapura untuk memastikan ibadah malam Natal berlangsung aman dan tertib. Kunjungan tersebut juga disertai penyerahan bingkisan kepada pengurus gereja sebagai simbol kepedulian dan dukungan negara.

Tokoh agama di Papua, termasuk Pendeta Dr. Yones Wenda, memberikan apresiasi atas peran aktif aparat keamanan yang dinilai berhasil menciptakan suasana tenang menjelang akhir tahun. 

Dukungan tokoh adat, masyarakat, serta penguatan peran Satgas Damai Cartenz semakin memperkokoh stabilitas keamanan di Tanah Papua. Kehadiran mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam pengamanan gereja turut memperlihatkan kuatnya solidaritas lintas iman di wilayah tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menegaskan bahwa pengamanan Natal di seluruh wilayah hukum Polda Papua berjalan aman dan kondusif berkat kolaborasi semua pihak. 

Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, serta elemen masyarakat seperti pemuda Muhammadiyah, HMI, dan pemuda masjid menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan. Dukungan Basarnas dan BNPB juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Komitmen yang sangat kuat dari pemerintah pusat turut semakin melengkapi bagaimana upaya tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah gereja sebagai bentuk penegasan akan jaminan kebebasan beribadah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Kehadiran pemerintah di lapangan secara langsung tersebut, semakin memperlihatkan bahwa memang upaya pengamanan Natal 2025 kali ini bukan sekadar tugas aparat, melainkan agenda nasional dalam merawat toleransi dan kerukunan.

Dari Gereja Katedral yang berada di Jakarta hingga gereja-gereja yang berada di pelosok Papua sekalipun, pengamanan pada perayaan Hari Raya Natal 2025 telah mampu memperlihatkan bagaimana wajah Indonesia yang sangat dewasa dalam mengelola adanya keberagaman diantara seluruh masyarakatnya yang saling berbeda-beda. 

Maka dari itu, menjadi tidak heran mengapa apresiasi yang sangat tinggi terus hadir dari para tokoh agama, yang mana hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa memang kerja profesional dari seluruh personel aparat keamanan mampu menghadirkan rasa aman sekaligus juga semakin memperkuat rasa persaudaraan kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Natal 2025 ini pun tercatat bukan hanya sebagai perayaan keagamaan saja, tetapi juga sekaligus menjadi momentum untuk mewujudkan konsolidasi nilai toleransi dan persatuan di tengah masyarakat Tanah Air yang sangat majemuk. (*)

Pengamat Keamanan Dalam Negeri – Lembaga Keamanan Nasional Sejahtera