Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran menteri terkait untuk segera mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya pemulihan nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, Presiden Prabowo meminta agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak bencana di Sumatera untuk segera diselesaikan.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

Arahan tersebut disampaikan setelah Presiden melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana untuk melihat kondisi lapangan secara langsung.

Dalam agenda penanganan bencana nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dalam merealisasikan pembangunan hunian bagi warga yang terdampak, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan dilibatkan dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban bencana.

Huntara tipe 36 tersebut direncanakan dibangun dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan. Pembangunan hunian tetap disiapkan dengan anggaran Rp60 juta per unit.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dengan menyatakan kesiapan mencabut atau mengurangi sementara Hak Guna Usaha (HGU) demi penyediaan lahan.

“Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana, ini kepentingan rakyat yang lebih penting. lahan harus ada,” tegas Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi secara menyeluruh. Ia meminta agar pemerintah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di wilayah terdampak bencana.

Penambahan alat berat dan truk pengangkut air minum, penyediaan air bersih, serta toilet portabel diminta dilakukan secara maksimal, khususnya di lokasi yang mengalami dampak paling parah, guna menjamin kelayakan hidup para pengungsi selama masa tanggap darurat.

Secara keseluruhan, instruksi Presiden Prabowo menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera, dengan memastikan ketersediaan hunian layak bagi warga terdampak sebagai prioritas utama demi pemulihan kehidupan dan stabilitas sosial masyarakat. [-RWA]

Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di tengah situasi darurat bencana. Pernyataan ini disampaikan sejumlah pejabat tinggi negara menyusul bencana alam yang melanda kawasan Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap upaya memperkaya diri sendiri atau melakukan penyelewengan dana bantuan di masa bencana akan ditindak tegas. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar pekan lalu, Presiden mengatakan bahwa situasi bencana justru menuntut pengelolaan sumber daya yang bersih dan transparan demi membantu masyarakat terdampak.

“Jangan ada yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” tegas Prabowo, sekaligus menginstruksikan aparat kepolisian dan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana dan logistik bantuan.

Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh instansi pemerintah dalam pengawasan dan pemulihan bencana. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang tersedia harus dialokasikan semata-mata untuk kepentingan pemulihan dan bantuan kepada korban.

“Saya tidak mau ada pihak yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” ujar Presiden.

Mendukung pernyataan Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan ultimatum keras kepada seluruh bawahannya. Amran menegaskan tidak akan segan memecat siapa pun yang terbukti mengorupsi atau memanipulasi bantuan bencana di lingkungan kerjanya.

“Di saat kondisi kita susah begini, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, saya pastikan 1×24 jam saya pecat. Kalau ada yang main-main, kami akan laporkan ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” ucap Amran menjelaskan sikap tegasnya.

Amran juga memberikan klarifikasi terkait kekeliruan atas pemberitaan jumlah bantuan yang sempat beredar. Ia memastikan kesalahan tersebut hanya berupa kekeliruan penulisan satuan, bukan karena penyimpangan data atau manipulasi anggaran.

Pernyataan tegas dari kedua tokoh itu mendapat respons dari pihak legislatif. Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan dukungannya terhadap ultimatum keras Presiden, sekaligus menegaskan pentingnya penyaluran bantuan bencana yang tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Ia menambahkan bahwa korupsi dalam konteks bencana adalah sebuah pengkhianatan terhadap tujuan kemanusiaan.

Penegasan ini muncul di tengah upaya besar pemerintah dalam penanganan bencana di lapangan, termasuk pelepasan ratusan truk logistik bantuan untuk korban banjir di Sumatra. Kementerian Pertanian juga berhasil menghimpun dana bantuan lebih dari Rp75 miliar melalui aksi donasi nasional sebagai bagian dari solidaritas terhadap korban bencana.

Dengan aksi tegas dan pengawasan intensif yang dijanjikan pemerintah, diharapkan pengelolaan dana dan bantuan bencana berjalan efektif, transparan, dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta – Pemerintah memastikan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana bantuan banjir dan longsor di Sumatera guna mencegah praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan siap terlibat langsung mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di tengah situasi darurat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya integritas seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Ia mengingatkan agar dana kemanusiaan tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun. “Kami mengingatkan agar tidak main-main dengan dana kemanusiaan ini,” kata Setyo.

Menurutnya, KPK akan menurunkan unit terkait untuk memastikan pengawasan berjalan efektif di lapangan. “Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian, apakah korsup atau pencegahan, untuk melihat langsung agar tidak terulang penyimpangan berkaitan dengan bantuan dan donasi masyarakat,” ujarnya.

Setyo menjelaskan, penanganan bencana memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi karena banyaknya jalur masuk bantuan, baik dari pemerintah maupun donasi publik.

“Permasalahannya, pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi, ada yang langsung, ada yang melalui lembaga tertentu,” katanya. Karena itu, kehadiran KPK dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada korban.
Sebagai langkah konkret, KPK turut menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar penyaluran donasi masyarakat lebih terstruktur dan mudah diawasi. “Ini menjadi salah satu upaya kami mendukung pemerintah supaya proses penyaluran bantuan sesuai dengan peruntukannya,” imbuh Setyo.

Sikap tegas KPK tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan penanganan bencana bebas dari korupsi. Dalam Rapat Terbatas Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Minggu (7/12/2025) malam, Presiden menegaskan tidak akan memberi ruang bagi penyimpangan.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya. Kita butuh setiap kemampuan dan butuh setiap uang kita ini untuk hadapi kesulitan rakyat,” tegas Prabowo.

Presiden juga meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah memastikan proyek penanganan bencana berjalan bersih.

“Kepolisian semua pihak, periksa juga Pemda, catat, kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” ujarnya.

Ia turut memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan di tengah penderitaan korban bencana.***

Jakarta — Negara kembali menunjukkan kehadirannya secara penuh dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kebijakan cepat, tegas, dan terukur diambil pemerintah untuk memastikan penyintas mendapatkan perlindungan maksimal, mulai dari kebutuhan dasar hingga relokasi jangka panjang.

Kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana ini turut terlihat dari hasil jajak pendapat terbaru. Litbang Kompas mencatat 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing, sebuah sinyal kuat bahwa masyarakat percaya Indonesia siap berdiri di kaki sendiri.

Hasil survei ini juga selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan kesiapan Indonesia menangani bencana secara mandiri. Di lapangan, respons cepat pemerintah langsung terlihat melalui arahan Presiden.

“Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Instruksi itu menjadi dasar percepatan pembangunan shelter dan hunian permanen yang kini sedang dikerjakan lintas kementerian dan lembaga.

Tak hanya hunian, pemerintah juga membuka jalan relokasi dalam skala besar.

“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu,” tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Inventarisasi ini memastikan bahwa relokasi dilakukan tanpa hambatan administratif dan meminimalkan risiko warga kembali tinggal di daerah rawan.

Presiden Prabowo juga menegaskan garis merah dalam situasi bencana tidak boleh ada korupsi.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.

Peringatan keras ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan mentolerir penyalahgunaan anggaran di tengah bencana besar.

Di sisi pemenuhan kebutuhan dasar, Presiden memastikan bantuan tiba cepat dan tepat. Dalam kunjungan kerja terbaru, ia memerintahkan tambahan armada logistik.

“Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan toilet portabel,” demikian laporan resmi pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah, terutama dengan memfungsikan dapur Program MBG sebagai dapur umum darurat.

“Langkah Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum merupakan kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Kebijakan ini memperlihatkan fleksibilitas program nasional untuk bergerak cepat ketika rakyat membutuhkan.

Respons publik yang positif, kecepatan operasi lapangan, relokasi yang disiapkan negara, hingga larangan keras terhadap korupsi—semuanya menunjukkan satu pesan besar negara hadir.

Di tengah bencana besar, pemerintah memperlihatkan kemampuan teknis, kecepatan mobilisasi, dan keberpihakan total kepada rakyat.

Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berada dalam kendali, sejalan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap kemampuan negara menangani keadaan darurat. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas kuat untuk menangani situasi tanpa bantuan asing. Hal itu ia sampaikan usai memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar.

“Beliau (Presiden Prabowo) sudah mengambil suatu evaluasi, bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri,” ujar Sjafrie. Menurut dia, pemerintah mampu menggerakkan seluruh armada logistik melalui jalur darat, laut, maupun udara secara terkoordinasi. Ia juga memastikan stok obat-obatan untuk daerah terdampak dalam kondisi aman. “Kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan… dan ini kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” tegasnya.

Sjafrie menilai penanganan bencana kali ini jauh berbeda dengan tsunami Aceh 2004, ketika Indonesia terpaksa meminta bantuan internasional. Kini, kata dia, negara jauh lebih siap. “Sekarang kita mandiri untuk mengatasi bencana yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” ucapnya.

Sikap pemerintah yang belum membuka mekanisme bantuan asing turut dikuatkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam konferensi pers di Jakarta, Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah tetap mengandalkan kapasitas nasional. “Saat ini kita belum membuka,” katanya. Ia menekankan dukungan internasional hanya akan diminta bila kemampuan dalam negeri sudah tidak mencukupi. “Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan semua kekuatan yang ada,” ujarnya.

Optimisme pemerintah ini sejalan dengan persepsi publik. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas masyarakat yakin pemerintah mampu menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing. Sebanyak 54,2 persen responden menyatakan yakin, dan 12,3 persen menyatakan sangat yakin. Dalam survei yang sama, 56,4 persen responden menilai komitmen pemerintah dalam menjadikan penanganan bencana sebagai agenda nasional sangat kuat.

“Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai prioritas,” dikutip dari laporan Kompas.id. Meski demikian, 41,6 persen responden menilai komitmen tersebut masih perlu diperkuat, menunjukkan ruang evaluasi tetap terbuka.

Dengan dukungan publik yang signifikan dan kesiapan nasional yang terus diperkuat, pemerintah optimistis proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan semakin mandiri.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan menempatkan pembangunan hunian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai agenda utama. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan langsung Presiden.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak segera dituntaskan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, setelah peninjauan langsung ke lokasi bencana.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera harus secepat mungkin selesai terbangun,” tegas Prabowo Subianto.

Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebutkan bahwa Presiden ingin penanganan berjalan paralel, tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

“Presiden meminta agar pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dipastikan terpenuhi secara menyeluruh,” ujar Teddy Indra Wijaya.

Dalam konteks lapangan, pemerintah menyiapkan tambahan alat berat, distribusi air bersih, hingga penyediaan toilet portabel, terutama di titik-titik dengan dampak terparah. Pendekatan ini dinilai penting agar aktivitas pemulihan tidak terhambat oleh persoalan logistik dan sanitasi.

Dari sisi teknis kebencanaan, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara akan melibatkan unsur TNI dan Polri. Model hunian sementara tipe 36 disiapkan dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam enam bulan.

“Hunian sementara akan dibangun secara bertahap, sementara hunian tetap disiapkan dengan anggaran lebih besar agar warga dapat kembali hidup layak,” ujar Suharyanto.

Seiring itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang rumahnya tidak lagi memungkinkan untuk dihuni. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa tanah negara akan digunakan sebagai lokasi relokasi yang telah diinventarisasi di berbagai daerah terdampak.

“Tanah-tanah negara yang tersedia akan dialokasikan sebagai titik relokasi bagi masyarakat terdampak,” kata Prasetyo Hadi.

Selain relokasi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak juga tengah dihitung secara detail, mencakup kategori kerusakan berat, sedang, hingga ringan. Pemerintah telah menyetujui anggaran renovasi sebesar Rp60 juta per rumah, dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi terkini.

“Anggaran perlu dihitung dengan memperhatikan kenaikan harga dan inflasi,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya sistematis negara dalam memastikan pemulihan Sumatera berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.

Jakarta — Pemerintah mempercepat penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra utama dalam menyukseskan program nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini ditempuh untuk memperbesar kontribusi koperasi terhadap PDB sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Presiden Prabowo menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini dilakukan agar koperasi menjadi instrumen ekonomi rakyat yang lebih kuat dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono mengatakan, pemerintah melihat potensi besar dalam pengembangan koperasi sebagai kekuatan ekonomi baru. “Indonesia punya momentum untuk besarkan koperasi,” tegas Ferry.

Hingga saat ini, pemerintah mencatat sekitar 82.000 Koperasi Merah Putih telah resmi berbadan hukum. Pemerintah juga merampungkan relaksasi berbagai regulasi di sejumlah kementerian sejak Agustus hingga September untuk mendukung percepatan program tersebut. Kebijakan ini dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat desa, antara lain gerai sembako, apotek, klinik desa, gudang pangan, lembaga keuangan mikro, hingga layanan logistik dan transportasi. Selain itu, koperasi juga diberi ruang untuk mengembangkan usaha sesuai potensi desa, seperti kuliner lokal, kerajinan UMKM, maupun wisata desa.

Secara umum, koperasi ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, menjadi off-taker produk warga desa mulai dari pangan hingga perikanan, serta menjadi instrumen penyalur program pemerintah seperti bantuan pangan, pupuk bersubsidi, hingga elpiji subsidi.

Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan, pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat peran Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat sangat diperlukan agar koperasi dapat menggali potensi ekonomi lokal secara optimal.

“Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam memperkuat Koperasi Desa Merah Putih, terutama dalam menggali potensi ekonomi di wilayah masing-masing,” ujar Andra.

Ia juga meminta para pengurus koperasi terus meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola usaha, aturan hukum, serta manajemen organisasi. “Karena ini adalah program nasional, semua tertuju ke sana, sehingga para pengurus harus berkali-kali memahami tentang pengelolaan dari sisi hukum dan lainnya,” tegasnya.

Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan memperluas akses layanan dasar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan dukungan lintas kementerian dan daerah, program ini ditargetkan menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dan pusat ritel modern di tingkat desa. Inisiatif besar ini menjadi salah satu strategi penguatan ekonomi nasional berbasis komunitas, dengan target menghadirkan 80.000 gerai berstandar modern yang dapat menjadi pusat layanan ekonomi, sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa progres pembangunan Kopdes Merah Putih menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menyebutkan bahwa hingga hari ini terdapat sekitar 36.000 lokasi tanah yang telah siap dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana konstruksi.

“Saat ini sudah ada kurang lebih 36.000 lahan yang siap dikerjakan, dan hampir 29.000 unit Kopdes Merah Putih telah berdiri. Ini capaian penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa,” ujar Ferry Juliantono.

Untuk mempercepat pembangunan, PT Agrinas Pangan Nusantara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan TNI. Menurut Ferry, kolaborasi tersebut sangat membantu percepatan penyediaan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.

“Sinergi ini sangat penting agar pembangunan bisa berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan seluruh 80.000 Kopdes Merah Putih memiliki bangunan fisik pada tahun mendatang. Meski demikian, Ferry menekankan bahwa berbagai tantangan masih harus diselesaikan, terutama terkait kesiapan infrastruktur dasar di desa.

Ia menyoroti beberapa kendala utama, seperti masih adanya ribuan desa yang belum memiliki listrik memadai, belasan ribu desa yang belum terjangkau internet, serta maraknya praktik rentenir yang membebani masyarakat.

“Di sejumlah desa pesisir dan nelayan bahkan tidak tersedia solar dan pabrik es. Padahal dua komponen itu sangat vital untuk pengelolaan hasil tangkapan,” jelas Ferry Juliantono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan bahwa proses pembangunan dilakukan secara terukur serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Ia menjelaskan bahwa anggaran pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih mencapai Rp1,6 miliar.

“Biaya ini sudah kami hitung berdasarkan kebutuhan konstruksi di berbagai wilayah. Nilainya sekitar Rp2,9 juta per meter persegi, dan itu masih sangat rasional,” ujar Joao Angelo De Sousa Mota.

Joao menegaskan bahwa jika pembangunan mengikuti indeks harga konstruksi daerah, maka kebutuhan anggarannya bisa jauh lebih besar.

“Di Papua, biaya per meter bisa mencapai Rp24 juta, sementara di beberapa wilayah Sumatera atau NTT sekitar Rp12 juta. Jawa menjadi wilayah paling rendah, yaitu sekitar Rp1 juta. Jadi anggaran yang dipakai saat ini adalah angka paling optimal,” tuturnya.

Pemerintah berharap keberadaan 80.000 Kopdes Merah Putih dapat menjadi ekosistem ritel modern yang memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta menjadi pusat distribusi produk lokal agar ekonomi nasional dapat tumbuh lebih merata dan inklusif.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah semakin menegaskan pentingnya koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi nasional melalui percepatan program Kopdes Merah Putih. Program ini dirancang agar desa menjadi pusat produksi, distribusi, dan pemberdayaan ekonomi yang mandiri. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi di Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, menyatakan penguatan kapasitas SDM pengurus dan pendamping koperasi desa menjadi prioritas utama. Per Oktober–November 2025, pelatihan telah dilaksanakan di berbagai provinsi, menargetkan ribuan pengurus dan pendamping yang akan mengelola Kopdes Merah Putih secara profesional. Tujuan utama pelatihan ini adalah memastikan koperasi mampu menjalankan fungsi ekonomi nyata di desa, baik dalam distribusi sarana produksi, pengelolaan hasil tani, maupun akses pasar bagi pelaku UMKM lokal.

Menurut Destry Anna Sari, koperasi desa memiliki potensi strategis untuk memperpendek rantai distribusi, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan margin keuntungan bagi pelaku ekonomi desa. Dengan pengelolaan profesional, koperasi bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat, di mana warga desa berperan sebagai pemilik sekaligus pelaku ekonomi yang demokratis. Program Kopdes Merah Putih diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sejalan dengan misi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput dan memastikan desa tidak tertinggal.

Selain penguatan SDM, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya YudhiSadewa, menetapkan regulasi yang mendukung kelancaran program. Salah satunya adalah PMK 81/2025 yang mensyaratkan pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai prasyarat pencairan Dana Desa tahap II. Kebijakan ini disahkan pada November 2025 dan berlaku efektif pada bulan yang sama. Desa yang ingin mencairkan Dana Desa harus memiliki koperasi yang legal dan beroperasional. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan pendanaan pembangunan desa dengan penguatan kelembagaan koperasi, sehingga setiap dana yang digelontorkan tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat.

Program ini menargetkan seluruh unit Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk beroperasional penuh paling lambat akhir Desember 2025. Sejumlah koperasi desa telah mulai melakukan aktivitas nyata, seperti pendistribusian sarana produksi pertanian, penyediaan logistik dan kebutuhan pokok, penyimpanan hasil tani, serta pengelolaan usaha UMKM. Penerapan sistem koperasi terpadu ini diharapkan memperpendek rantai pasok, menstabilkan harga, dan meningkatkan efisiensi distribusi dari desa ke pasar regional maupun nasional. Keberadaan koperasi desa yang mandiri memungkinkan masyarakat memperoleh akses ke modal usaha tanpa bergantung pada lembaga keuangan komersial yang memberatkan.

Pemerintah menyadari bahwa pembentukan dan regulasi saja tidak cukup. Keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada manajemen profesional, partisipasi aktif anggota, dan kesinambungan operasional. Kemenkop telah memulai langkah pendampingan, pelatihan, serta supervisi reguler terhadap pengurus koperasi desa. Dengan kombinasi pelatihan SDM, regulasi pendanaan, dan target operasional yang jelas, diharapkan akhir 2025 menjadi titik balik transformasi ekonomi desa di seluruh Indonesia.

Kopdes Merah Putih dirancang bukan sekadar lembaga simpan-pinjam, tetapi jaringan ekonomi terpadu yang mencakup distribusi sarana produksi pertanian, pengelolaan hasil tani, penyimpanan, distribusi kebutuhan pokok, serta akses pasar bagi petani dan pelaku UMKM. Petani dan pelaku usaha lokal dapat menjual produk dengan harga lebih adil, sementara konsumen memperoleh harga kebutuhan pokok lebih stabil. Sistem ini mendorong kemandirian ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pelibatan dua pejabat utama, Destry Anna Sari dan Purbaya Yudhi Sadewa, mencerminkan sinergi lintas kementerian. Dengan koordinasi antara Kemenkop dan Kemenkeu, regulasi, pelatihan SDM, dan pendanaan desa berjalan beriringan, sehingga koperasi berjalan profesional dan berkelanjutan. Program ini menunjukkan pemerintah tidak hanya memikirkan pembentukan koperasi dari sisi administratif, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dampak sosial-ekonomi dari program ini mulai terlihat di beberapa desa. Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, pelaku ekonomi desa memiliki wadah menabung, mengakses modal, memasarkan produk, dan memperoleh layanan logistik serta distribusi pangan lebih efisien. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif, memperkuat daya saing produk lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi desa yang mandiri diharapkan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota serta memperkuat pemerataan pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah optimis bahwa melalui penguatan SDM, dukungan regulasi, integrasi pendanaan, serta pengawasan operasional berkesinambungan, Kopdes Merah Putih akan menjadi motor produksi nasional nyata. Program ini tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi yang mandiri, berpartisipasi, dan bertanggung jawab. Jika semua elemen dijalankan konsisten, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi desa, memberikan manfaat nyata bagi warga, mendukung ketahanan pangan, dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Dengan melihat data dan implementasi program hingga Oktober–November 2025, terlihat optimisme bahwa koperasi desa dapat menjadi fondasi ekonomi nasional yang kuat. Keberhasilan program ini membuktikan bahwa koperasi desa bukan sekadar lembaga administratif, tetapi penggerak ekonomi rakyat dari akar rumput, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Dimas Permana )*

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih semakin meneguhkan perannya sebagai fondasi penting dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan di tingkat desa. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional yang menempatkan desa sebagai sentrum pertumbuhan baru, keberadaan struktur kelembagaan seperti Kopdes menjadi sangat strategis untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan usaha yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah melalui berbagai kebijakan mendorong peran Kopdes sebagai wadah produktif yang mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Langkah ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi pedesaan, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, penguatan Kopdes merupakan bagian integral dari visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput.

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi unit usaha penopang kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Ia menyampaikan bahwa pemerintah secara konsisten mendorong Kopdes Merah Putih agar mampu berada di garis terdepan dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat. Pernyataannya menunjukkan bahwa Kopdes tidak hanya dilihat sebagai organisasi simpan pinjam, tetapi juga motor penggerak kegiatan ekonomi produktif di desa. Dalam perspektif pemerintah, koperasi menjadi medium yang memungkinkan masyarakat mengonsolidasikan potensi kolektif sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati secara merata. Oleh karena itu, pengembangan Kopdes menjadi prioritas strategis dalam memastikan desa mampu tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Peran strategis Kopdes sebagai pilar ekonomi desa juga mendapat dukungan legislatif, khususnya dari para pemimpin daerah. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, KH. Ahmad Yaudin Shogir, SE, menyatakan dukungan tegas terhadap penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program nasional. Menurutnya, Kopdes Merah Putih merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kekuatan ekonomi desa melalui wadah koperasi yang terstruktur, profesional, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pandangannya memberikan legitimasi politik yang penting bagi keberlangsungan program ini, terutama di tingkat daerah di mana implementasi kebijakan sering kali memerlukan harmonisasi dengan pemerintah lokal. Dukungan legislatif juga mencerminkan kesadaran bahwa desa adalah ruang yang sangat potensial untuk menampung dan mengembangkan kegiatan usaha rakyat secara terarah. Karena itu, keberadaan Kopdes dianggap relevan untuk mempercepat kebangkitan ekonomi desa.

Pendukung lain datang dari kalangan akademisi yang memandang Kopdes sebagai instrumen penting penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Akademisi Universitas Ngurah Rai, Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri, SE., MM, menilai bahwa Kopdes Merah Putih memiliki fungsi strategis sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu menggerakkan berbagai aktivitas produktif. Menurutnya, Kopdes dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi mulai dari pengolahan hasil pertanian, penguatan UMKM, perdagangan lokal, hingga layanan keuangan mikro. Ia menilai bahwa keberadaan Kopdes membawa dampak signifikan terhadap akses permodalan yang lebih mudah bagi masyarakat desa. Hal tersebut secara langsung membuka ruang bagi terciptanya lapangan kerja dan usaha baru yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Dengan demikian, Kopdes Merah Putih mampu menghadirkan nilai tambah yang luas bagi masyarakat desa melalui aktivitas produktif yang terarah dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pandangan akademisi tersebut memperkuat pemahaman bahwa keberadaan koperasi bukan sekadar fungsi administratif atau lembaga pinjaman, tetapi pusat transformasi ekonomi. Ketika masyarakat diberikan akses terhadap modal dan pendampingan usaha, peluang untuk berkembang menjadi pelaku ekonomi produktif menjadi semakin besar. Dalam konteks ini, Kopdes berperan sebagai lembaga yang memastikan aliran modal dan sumber daya tetap berada di dalam desa, sehingga distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih merata. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik melalui pengembangan sektor UMKM dan hilirisasi berbasis potensi lokal. Dengan demikian, penguatan Kopdes Merah Putih sejalan dengan upaya strategis pemerintah dalam menciptakan ekonomi desa yang inklusif, modern, dan kompetitif.

Di sisi lain, keberadaan Kopdes juga memberikan ruang bagi inovasi desa dalam mengembangkan produk unggulan yang memiliki daya saing. Melalui dukungan koperasi, masyarakat dapat melakukan pengolahan hasil pertanian atau produk lokal lain dengan standar yang lebih baik dan berorientasi pasar. Kopdes dapat menjadi fasilitator untuk menghubungkan pelaku usaha desa dengan jejaring pemasaran yang lebih luas, termasuk sektor industri dan ritel nasional. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di desa tidak hanya berhenti pada tahap hulu, tetapi dapat bergerak menuju proses hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah. Keterlibatan Kopdes dalam proses ini juga memastikan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan oleh seluruh anggota masyarakat desa secara kolektif.

Peran Kopdes Merah Putih merupakan refleksi dari komitmen pemerintah dalam membangun struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak global. Ketika desa mampu menjadi pusat produksi dan penggerak ekonomi, maka ketergantungan terhadap pusat-pusat ekonomi besar menjadi berkurang. Ini menjadikan ekonomi nasional lebih resilien karena keberagaman basis ekonomi menjadi semakin luas. Penguatan ekonomi desa melalui Kopdes juga memastikan pemerataan pembangunan yang lebih efektif sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, Kopdes Merah Putih dapat menjadi katalisator penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.