Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi sebagai fondasi strategis untuk meningkatkan daya saing nasional sekaligus membuka peluang lapangan kerja berskala besar.

Kementerian ESDM mengungkapkan perkembangan terbaru terkait setidaknya 18 proyek hilirisasi yang telah diajukan kepada Danantara. Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian studi kelayakan agar keputusan mengenai proyek mana yang akan diprioritaskan dapat ditetapkan pada akhir tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan dilaksanakan bersama Danantara pada pekan depan guna mengevaluasi perkembangan studi yang sedang berjalan serta berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet.

“Pertemuan kita dengan Setkab membahas itu lagi, terus akan ada pertemuan dengan Danantara untuk melihat perkembangan terakhir mengenai FS yang sudah dikerjakan di sana dan apa saja yang kira-kira bisa dilakukan percepatan untuk proyek hilirisasi ini,” kata Erani.

Erani menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui secara rinci progres yang telah dicapai Danantara setelah menerima pra-studi kelayakan beberapa bulan lalu. Laporan tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas proyek yang berpotensi segera dimulai.

“Kita ingin mendengarkan dari Danantara juga. Kita ingin tahu selama beberapa bulan terakhir ini setelah kita menyerahkan pra-FS-nya itu apa saja yang sudah dikerjakan dan sampai sejauh mana perkembangan untuk FS ini pada masing-masing proyek tadi itu,” ungkapnya.

Total potensi lapangan kerja dari keseluruhan proyek hilirisasi yang direncanakan mencapai lebih dari 276.000 tenaga kerja baru, menggambarkan besarnya dampak hilirisasi yang menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga melihat hilirisasi sebagai peluang strategis. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah harus dihentikan agar daerah mampu memperoleh nilai tambah maksimal dari potensi sumber daya alamnya.

“Hilirisasi mampu mengangkat nilai ekonomi daerah karena bahan mentah diproses menjadi produk bernilai tinggi, sehingga kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pemerintah lebih besar,” ujar Seno Aji.

Strategi hilirisasi sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan industri dalam negeri, ekspor luar negeri, serta peningkatan investasi di sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat daya saing nasional, mendorong industrialisasi berkelanjutan, dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar sejumlah dokumen studi kelayakan dapat rampung pada Desember sehingga pemerintah dapat segera mengambil keputusan eksekusi proyek.

Oleh: Ardian Pratama )*

Arah pembangunan nasional Indonesia memasuki fase penting ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi semata diukur dari kecepatan, tetapi dari kualitas, ketahanan, dan dampaknya bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah hilirisasi industri dan ekonomi hijau muncul sebagai dua strategi kunci yang saling menguatkan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi sebagai fondasi penguatan struktur ekonomi nasional, sekaligus menjadikannya sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

Hilirisasi tidak lagi dipahami sebatas meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi yang menyentuh penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan daya saing industri nasional. Hal ini tercermin dari komitmen pemerintah mempercepat 18 proyek hilirisasi strategis yang saat ini tengah difinalisasi studi kelayakannya bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menjelaskan bahwa percepatan penyelesaian feasibility study menjadi kunci agar proyek-proyek yang paling siap dapat segera dieksekusi, sesuai harapan Presiden agar keputusan strategis sudah diambil pada akhir tahun.

Daftar proyek hilirisasi tersebut menunjukkan pendekatan yang semakin komprehensif. Mulai dari pengolahan mineral seperti bauksit, nikel, tembaga, dan pasir besi, hingga hilirisasi sektor energi, pangan, kelautan, dan bioenergi, seluruhnya dirancang untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Investasi ratusan triliun rupiah yang tersebar dari Papua hingga Aceh menegaskan bahwa hilirisasi bukan agenda sektoral, melainkan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan wilayah. Kehadiran proyek di daerah seperti Sarmi, Fakfak, Kupang, dan Morowali juga memperkuat pesan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa.

Namun, kekuatan hilirisasi hari ini terletak pada kemampuannya bertransformasi sejalan dengan prinsip ekonomi hijau. Pemerintah menyadari bahwa industrialisasi tanpa kendali justru berisiko menimbulkan masalah lingkungan dan sosial di masa depan. Karena itu, agenda hilirisasi didorong selaras dengan komitmen rendah emisi, penerapan prinsip ESG, dan penguatan ekonomi sirkular. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, berulang kali menegaskan bahwa ketahanan energi dan nilai tambah ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Pendekatan ini tercermin dalam pelaksanaan Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 yang digagas Satgas Hilirisasi. Forum ini membuka ruang dialog lintas sektor untuk mendekatkan isu hilirisasi dan transisi energi kepada publik, khususnya generasi muda. Sekjen Inisiatif Daulat Energi Rio Anggara menekankan pentingnya pemahaman utuh mengenai keterkaitan antara industri pengolahan, ketahanan energi, dan keberlanjutan ekologi. Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi modern tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial dan ekologis, termasuk perlindungan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya.

Pandangan serupa disampaikan oleh anggota Satgas Hilirisasi Ridha Saleh yang menyoroti pentingnya keadilan ekologis dalam setiap kebijakan industrialisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail memaparkan bagaimana BUMN energi mulai bertransformasi menuju industri rendah emisi melalui inovasi teknologi dan pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab. Kehadiran figur seperti Melliza Xaviera Putri sebagai representasi generasi muda juga menunjukkan bahwa agenda ekonomi hijau telah menjadi isu lintas generasi yang membutuhkan partisipasi luas.

Di sisi pembiayaan, keseriusan pemerintah terlihat dari penguatan skema Just Energy Transition Partnership. Pemerintah menyiapkan pembiayaan hingga Rp350 triliun untuk mempercepat transisi energi, sebagai bagian dari strategi mendorong ekonomi hijau sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa transisi energi dirancang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen pada 2029. Meningkatnya komitmen internasional melalui JETP juga mencerminkan kepercayaan global terhadap arah kebijakan Indonesia.

Hilirisasi dan transisi energi yang didukung pembiayaan hijau membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi rendah karbon, energi terbarukan, dan industri berbasis inovasi. Proyek seperti Green Energy Corridor Sulawesi, dedieselisasi, pengembangan modul surya terintegrasi, hingga bioavtur dari minyak jelantah menjadi bukti konkret bahwa agenda ekonomi hijau telah diterjemahkan ke dalam proyek nyata dengan dampak ekonomi langsung. Kombinasi antara hilirisasi sumber daya dan energi bersih inilah yang membedakan strategi Indonesia saat ini dari pola pembangunan lama yang bergantung pada ekspor bahan mentah.

Hilirisasi dan ekonomi hijau bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan jawaban strategis atas tantangan struktural ekonomi nasional. Dengan memastikan nilai tambah di dalam negeri, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dan generasi muda, pemerintah menempatkan Indonesia pada jalur pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berdaya tahan. Konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas kementerian, dan komunikasi publik yang kuat akan menjadi kunci agar strategi besar ini tidak hanya sukses di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Pembangunan Nasional

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Memasuki akhir 2025, berbagai kebijakan baru, percepatan investasi, serta pengembangan infrastruktur industri kembali ditegaskan oleh pemerintah sebagai bukti komitmen menjadikan hilirisasi fondasi transformasi ekonomi Indonesia. 

Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi dalam rapat terbatas di Istana, dan memerintahkan agar 18 proyek prioritas yang telah melalui kajian pra-FS segera dieksekusi karena dinilai mampu mendorong sinergi antar sektor serta membuka lapangan kerja di daerah penghasil komoditas. Arahan itu dipaparkan sebagai bagian dari upaya menjadikan hilirisasi tidak hanya sebagai kebijakan industri, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan. 

Di lapangan, program hilirisasi sudah mulai memunculkan angka-angka konkret. Proyeksi pemerintah dan pelaku industri menyebut bahwa akselerasi hilirisasi nikel saja akan menghasilkan ratusan unit fasilitas pengolahan: media keuangan melaporkan rencana pembangunan hingga 170 unit smelter nikel sebagai bagian dari perluasan rantai nilai industri nikel domestik, yang juga berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Proyeksi jangka panjang bahkan menempatkan nilai investasi dan dampak ketenagakerjaan dalam skala besar. 

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menegaskan optimisme pemerintah terkait manfaat makro hilirisasi dimana program tersebut diproyeksikan mampu menarik investasi besar dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan ekspor produk bernilai tambah. Dalam paparan publik pekan ini, Yuliot menyebut target proyeksi investasi yang mengarah ke angka ratusan miliar dolar AS dalam beberapa dekade ke depan dan potensi penciptaan sekitar 3 juta pekerjaan. Pernyataan itu memperkuat narasi pemerintah bahwa hilirisasi adalah jalan untuk mengubah struktur ekonomi nasional. 

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya penyusunan kerangka industri nasional yang komprehensif yang disebutnya Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) agar proses hilirisasi berjalan terarah, berkelanjutan, dan menyentuh rantai pasok hulu-hilir hingga usaha mikro dan menengah. Menurut Agus, penguatan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sinergi riset–industri–pendidikan menjadi kunci untuk memastikan manfaat hilirisasi tersebar merata, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah industri besar.

Salah satu tujuan hilirisasi adalah memperkuat kemandirian nasional melalui substitusi impor. Dengan bertambahnya kapasitas produksi dalam negeri untuk berbagai komponen industri dan produk turunan sumber daya alam, pemerintah menilai neraca perdagangan akan menjadi semakin sehat dalam jangka menengah. Pendekatan ini juga mendukung ketahanan industri nasional dari fluktuasi global.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah juga menegaskan bahwa hilirisasi dijalankan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Standar lingkungan yang ketat, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta sertifikasi industri hijau terus diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan industri tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Hilirisasi juga dimaknai sebagai upaya jangka panjang untuk memperkuat kemandirian nasional. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan komponen industri, Indonesia dapat lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan geopolitik. Produksi dalam negeri yang tangguh akan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, serta memberi kontrol lebih besar atas rantai pasok strategis. Hal ini juga berarti penguatan industri domestik dari berbagai sektor, sehingga ekonomi nasional bisa tumbuh dengan pondasi yang lebih kuat dan stabil.Pemerintah mengklaim bahwa paket proyek hilirisasi akan mendorong substitusi impor yang signifikan dari bahan bakar hingga bahan baku industri sehingga neraca perdagangan jangka menengah berpotensi membaik. 

Dengan kerangka kebijakan yang semakin komprehensif, pemerintah optimistis hilirisasi akan menjadi titik balik transformasi ekonomi Indonesia. Agenda ini akan menggeser struktur ekonomi dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju industri bernilai tambah tinggi. Pemerataan manfaat mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan daerah, hingga tumbuhnya industri turunan menjadi tujuan utama yang terus dikejar. 

Dalam mewujudkan pemerataan ekonomi melalui hilirisasi diperlukan keseimbangan antara kecepatan implementasi dan kedalaman reformasi struktural. Percepatan proyek-proyek raksasa harus diimbangi kebijakan pro-inklusif yang memperkuat kapasitas lokal, perlindungan lingkungan, serta transparansi pengelolaan investasi. Jika sinergi itu berhasil diwujudkan, hilirisasi berpeluang mengubah peta ekonomi nasional dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tinggi sekaligus menghadirkan pemerataan yang lebih nyata di daerah penghasil sumber daya alam. 

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus menunjukkan manfaat besar bagi masyarakat sebagai pusat layanan kebutuhan pokok sekaligus motor penggerak ekonomi desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pelayanan yang dekat, cepat, dan tepat sasaran.

“Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih ini, diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di desa dan tentu yang paling penting adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yandri.

Ia menekankan bahwa Kopdes Merah Putih dibangun dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat desa didorong terlibat dalam proses pembangunan maupun pengelolaannya. Yandri juga mengajak desa memanfaatkan bahan bangunan lokal seperti pasir dan batu setempat agar perputaran ekonomi desa semakin terasa.

“Dengan demikian perputaran ekonomi terasa, ada manfaatnya buat pertumbuhan ekonomi di desa ini,” tegasnya.

Mendes Yandri kembali mengajak masyarakat desa untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), dua program yang dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Kopdes dan MBG akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi lokal.

“Saatnya kita kalau mau bangkit, kita dukung program Bapak Presiden Prabowo dengan kekompakan, persatuan, dan menyukseskan pembangunan Kopdes dan MBG,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Dampak positif kehadiran Kopdes Merah Putih juga disampaikan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah menilai bahwa Kopdes Merah Putih bukan hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga membuka peluang kerja yang sangat besar.

“Pembangunan 80.000 gerai KopDes Merah Putih akan menjadi instrumen baru yang membuka lapangan kerja bagi jutaan masyarakat desa,” ungkap Farida.

Ia menambahkan bahwa setiap Kopdes menargetkan enam gerai yang mampu menyerap 20–25 tenaga kerja, sehingga total peluang kerja bisa mencapai 1,6 juta orang.

Farida menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan pelatihan manajemen koperasi yang mencakup sistem keuangan, digitalisasi, logistik, hingga pendampingan bisnis bagi pengurus Kopdes agar dikelola secara profesional. Ia juga mendorong koperasi yang telah berkembang untuk bermitra dengan Kopdes agar jaringan usaha di desa semakin luas dan kuat.

“Ekosistem baru ini akan memperkuat jaringan koperasi dan memberikan nilai tambah bagi seluruh anggota serta masyarakat desa,” ujarnya.

Dengan sinergi pemerintah, desa, dan masyarakat, Kopdes Merah Putih kini menjadi simbol penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pokok warga, tetapi juga menciptakan peluang usaha, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara nyata.

Jakarta — Gudang Kopdes/Kel Merah Putih kembali menunjukkan peran strategis dalam upaya memperkuat ekonomi pedesaan melalui pembangunan fasilitas gerai dan pergudangan. Pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes Merah Putih yang secara resmi dimulai melalui peletakan batu pertama di desa Bontomate’ne, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, diproyeksikan menjadi langkah awal dalam penataan ulang rantai pasok produk unggulan desa.

Gudang Kopdes dibuat sebagai tempat penampungan produk-produk unggulan desa, terutama komoditas hasil bumi. Skema kerja yang diterapkan memungkinkan petani menjual gabah mereka langsung ke koperasi, kemudian gabah tersebut akan melewati proses pengeringan, penggilingan, hingga pengolahan lebih lanjut sebelum kemudian dipasarkan ke masyarakat.

Menurut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah nantinya petani bisa menjual gabahnya dan dibeli Kopdes, lalu dikeringkan, digiling, kemudian dijual lagi ke masyarakat.

“Dampaknya, masyarakat bisa menikmati harga beras yang tidak terlalu mahal dan tidak perlu beli dari luar Sehingga, ketahanan pangan di desa bontomatene ini berdaulat dan mandiri pada saatnya nanti,” papar Wamenkop.

Pentingnya peran gudang Kopdes tidak hanya terbatas pada fungsi penyimpanan. Dengan adanya struktur pergudangan dan gerai untuk Kopdes Merah Putih, produk lokal dapat dikelola secara lebih tertata: mulai dari penyimpanan, pengolahan, sampai distribusi ulang.

Kopdes juga dipersiapkan menjadi pusat offtaker bagi hasil bumi masyarakat, sebuah mekanisme dimana produk desa dikumpulkan, diolah secara kolektif oleh koperasi, kemudian dijual kembali ke masyarakat luas. Dengan skema ini, keuntungan yang diperoleh koperasi di akhir tahun bisa dibagikan kembali kepada anggota koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), sehingga manfaat ekonomi langsung dapat dirasakan oleh warga desa.

Selaras dengan komitmen pemerataan pembangunan desa, Kopdes diharapkan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak kemandirian desa. Melalui fasilitas gudang dan gerai, desa mendapatkan ruang untuk mengolah potensi lokal baik hasil pertanian, perikanan, maupun produk olahan secara kolektif, profesional, dan terintegrasi.

“Keberhasilan kopdes ini dinilai lahir dari potensi lokal dan kemitraan strategis, Sehingga, diharapkan menjadi motor inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” ujar Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono

Dengan demikian, keberadaan gudang Kopdes bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan representasi transformasi pola ekonomi di desa: dari produksi individu yang rentan, menuju ekonomi kolektif yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Melalui sinergi antara petani, koperasi, dan pemerintah, produk unggulan desa memiliki peluang lebih besar untuk diangkat ke pasar yang lebih luas, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah memperkuat peran terhadap generasi Z (Gen Z) sebagai motor utama dalam modernisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Sepanjang November 2025, berbagai kementerian secara konsisten menyampaikan bahwa keterlibatan aktif anak muda menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi koperasi desa menuju ekosistem yang lebih modern, kompetitif, dan berbasis teknologi. Pemerintah melihat bahwa kemampuan digital, pola pikir kreatif, serta kecenderungan Gen Z terhadap inovasi menjadi modal besar untuk mendorong Kopdes Merah Putih berkembang melampaui model koperasi tradisional.

Program Kopdes Merah Putih sendiri merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit koperasi yang difungsikan sebagai pusat ekonomi lokal, penguatan rantai pasok, dan wadah peningkatan pendapatan masyarakat desa. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memprioritaskan penguatan SDM, sistem manajemen, dan adopsi teknologi.

Dalam berbagai agenda resmi, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong koperasi desa menjadi institusi ekonomi yang modern dan produktif. Ia menyampaikan bahwa Gen Z memiliki literasi digital tinggi, semangat kewirausahaan, dan cara pandang kreatif yang dibutuhkan untuk mengembangkan model bisnis baru berbasis teknologi. Menurutnya, keunggulan tersebut dapat mempercepat transformasi koperasi sehingga tidak hanya berfokus pada simpan pinjam, melainkan mampu menjadi pusat layanan usaha yang terintegrasi dengan pasar digital dan platform distribusi modern.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah juga menekankan pentingnya penguatan SDM pengelola koperasi, terutama pada aspek manajerial, akuntabilitas keuangan, dan pemasaran digital. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pelatihan yang dirancang untuk membuka ruang lebih besar bagi generasi muda sebagai operator, manajer, maupun pengembang produk koperasi. Farida juga menilai bahwa kehadiran Gen Z di tubuh koperasi akan mempercepat adaptasi terhadap kebutuhan pasar dan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital.

Hingga akhir November 2025, pemerintah melaporkan ribuan unit Kopdes telah memasuki tahap pembangunan fisik maupun operasional awal. Pendanaan berasal dari kombinasi APBN, APBD, Dana Desa, hingga sumber lain yang sah. Pemerintah juga menyiapkan model pendampingan jangka panjang yang mencakup penguatan tata kelola, sistem pelaporan digital, serta integrasi data koperasi ke sistem nasional.

Dukungan kebijakan juga datang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih bukan hanya proyek kelembagaan, tetapi instrumen penting untuk mendorong desa naik kelas. Menurutnya, pengelolaan koperasi yang dipimpin anak muda berpotensi memperkuat posisi desa dalam rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka lapangan kerja baru di tingkat komunitas. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat desa harus berjalan selaras agar pembinaan kelembagaan koperasi berlangsung secara berkelanjutan.

Masuknya generasi muda dalam gerakan modernisasi koperasi dinilai dapat menghasilkan sejumlah dampak positif. Pertama, kemampuan digital Gen Z membuka peluang pengembangan pemasaran berbasis e-commerce, pemanfaatan analitik data, serta strategi konten untuk meningkatkan daya tarik produk desa. Kedua, kreatifitas anak muda mendorong pengembangan produk turunan dari sektor pertanian, perikanan, maupun kerajinan sehingga nilai tambah dapat meningkat. Ketiga, keterlibatan Gen Z memperkuat keberlanjutan tata kelola koperasi yang selama ini sering menghadapi tantangan regenerasi.

Namun demikian, pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah hambatan, seperti kesenjangan infrastruktur, kemampuan manajerial yang belum merata, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat agar koperasi terhindar dari praktik buruk pengelolaan keuangan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan modul pelatihan terstandar, sistem monitoring berbasis digital, serta pendampingan intensif oleh stakeholder terkait.

Ke depan, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, akademisi, lembaga keuangan, hingga komunitas wirausaha muda untuk berkolaborasi dalam memperkuat implementasi Kopdes Merah Putih. Peran Gen Z dinilai bukan hanya sekadar partisipasi, tetapi sebagai agen transformasi yang dapat membawa koperasi desa menuju ekosistem ekonomi modern yang inklusif dan berkelanjutan.

Modernisasi Kopdes Merah Putih diyakini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan mempersempit ketimpangan antara pusat dan daerah. Dengan keterlibatan generasi muda sebagai penggerak utama, pemerintah optimistis koperasi desa dapat menjadi simpul pertumbuhan baru bagi ekonomi nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Samuel Sanjaya )*

Gerai Koperasi Merah Putih yang tengah dibangun secara nasional kini menjadi salah satu fondasi baru dalam memperkuat ekonomi berbasis desa. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai pilar utama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi rakyat sehingga setiap gerai yang berdiri bukan sekadar bangunan tetapi simbol hadirnya negara dalam memfasilitasi kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, program ini menunjukkan capaian signifikan terutama dalam aspek legalitas dan administrasi fiskal. Sebanyak 79.182 koperasi desa yang telah berbadan hukum kini memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan terdaftar di sistem Coretax. 

Informasi ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang menyebutkan bahwa angka tersebut setara dengan 95,6 persen total koperasi desa yang ada secara nasional. Pendaftaran ini dipandang sebagai dukungan langsung pemerintah terhadap kebijakan prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Koperasi Merah Putih juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan sarana pendukung koperasi desa dan kelurahan. Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas ini dapat beroperasi penuh pada tahun 2026. 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pihaknya telah menandatangani Keputusan Bersama bersama beberapa kementerian dan lembaga untuk memastikan percepatan pembangunan. Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BP BUMN dan BPI Danantara turut terlibat dalam memperkuat pengelolaan dan pendampingan operasional. Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum telah digandeng untuk supervisi teknis terkait pembangunan fisik gerai dan gudang sehingga standar bangunan dapat dipastikan seragam dan memenuhi kebutuhan operasional nasional.

Dari sisi pendanaan, pembangunan gerai koperasi desa dilakukan melalui pembiayaan korporasi yang diperoleh PT Agrinas Pangan Nusantara dari Himpunan Bank Milik Negara. Pembiayaan ini termasuk untuk pembangunan fisik, kendaraan operasional, sarana pendukung dan modal kerja koperasi. Nilai maksimal pembiayaan yang dapat diakses koperasi mencapai Rp 3 miliar sehingga koperasi di tingkat desa tidak hanya memiliki fasilitas bangunan tetapi juga modal awal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota merinci bahwa biaya pembangunan satu gedung gerai koperasi berada pada kisaran Rp 1,6 miliar dan angka tersebut dinilai rasional berdasarkan indeks harga bangunan yang berbeda di tiap daerah.

Hingga pertengahan November 2025, PT Agrinas Pangan Nusantara telah menyelesaikan pembangunan 15.788 unit gerai dan gudang koperasi desa yang tersebar di berbagai wilayah. Angka ini setara dengan sekitar 16 persen dari total target nasional. Meskipun jumlah realisasi harian masih berada di bawah target ideal, percepatan pembangunan terus dilakukan dengan pola pengawasan yang lebih ketat dan distribusi sumber daya yang diperkuat. Realisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pembangunan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sektor koperasi desa dan kelurahan. Pengerjaan ribuan fasilitas secara bersamaan menjadi bukti nyata bahwa pembangunan ekonomi desa kini bergerak dengan pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada pemerataan nasional.

Gerai koperasi yang berdiri nantinya diharapkan berfungsi sebagai pusat ekonomi lokal. Gerai tersebut akan menyediakan layanan simpan pinjam, distribusi logistik, pemasaran produk UMKM desa dan penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Pemerintah mendorong agar gerai tidak berjalan pasif tetapi menjadi simpul ekonomi desa yang terhubung dengan pasar yang lebih luas. Penguatan peran gerai ini sejalan dengan fokus pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota besar tetapi bergerak dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Sejumlah pengamat kebijakan menilai bahwa keberhasilan koperasi desa tidak hanya ditentukan oleh bangunan fisik tetapi juga kemampuan manajemen di tingkat desa. Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Yanuar Nugroho mengingatkan bahwa program berskala nasional dengan banyak aktor memerlukan tata kelola yang kuat. Kapasitas pengurus koperasi, pemasaran produk, integrasi logistik dan pengelolaan risiko pembiayaan harus diperkuat agar koperasi desa tidak hanya hadir sebagai fasilitas tetapi menjadi mesin ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional melalui pendampingan, pelatihan dan monitoring berkelanjutan.

Dengan seluruh ekosistem kebijakan yang kini sudah terbangun, Koperasi Merah Putih memegang peran penting dalam memperluas perekonomian desa. Kehadiran gerai fisik memberikan kepercayaan diri bagi pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih besar. Pemerintah memperkuat akses terhadap pembiayaan, pasar, dan logistik sehingga desa mampu berdiri sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mandiri. Pada saat yang sama, warga desa memperoleh manfaat langsung berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi UMKM desa dan kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok.

Gerai Koperasi Merah Putih menjadi bukti bahwa pemerataan ekonomi nasional dapat dimulai dari desa. Dengan tata kelola yang baik, pendampingan yang konsisten dan dukungan penuh dari kebijakan pemerintah pusat, koperasi desa memiliki peluang untuk menjadi pilar ekonomi yang kokoh. Pembangunan gerai bukan hanya proyek fisik tetapi fondasi transformasi ekonomi rakyat. Jika dijalankan secara berkelanjutan, inisiatif nasional ini akan membawa desa menjadi kekuatan baru bagi perekonomian Indonesia.

)* Pengamat Ekonomi Kerakyatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat literasi gizi masyarakat melalui rangkaian sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di berbagai daerah. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mendorong kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, tentang pentingnya gizi seimbang bagi generasi muda.

Pada sosialisasi MBG di Kabupaten Badung, yang diinisiasi DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN), masyarakat diajak memahami pentingnya pola konsumsi sehat sesuai kebutuhan tubuh. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menekankan bahwa BGN harus berperan lebih dari sekadar regulator, tetapi juga sebagai motor penggerak edukasi gizi.

“Peningkatan penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, hingga gagal ginjal memiliki keterkaitan erat dengan pola konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Karena itu, orang tua diminta lebih sigap dalam mengarahkan anak-anak memilih makanan sehat sesuai panduan WHO,” ujar Charles.

Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat kebijakan gizi harus benar-benar diterapkan hingga ke tingkat keluarga.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” tambahnya.

Perwakilan Badan Gizi Nasional, Mochammad Halim, menjelaskan bahwa MBG dirancang dengan prinsip keseimbangan nutrisi. Menurutnya, program ini bukan hanya memberikan makanan, tetapi membangun kesadaran kolektif.

“Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga peran aktif keluarga dan sekolah, kita ingin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas, dan itu dimulai dari makanan yang mereka konsumsi sehari-hari.”” katanya.

Dalam kegiatan sosialisasi, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, kembali menegaskan pentingnya peran keluarga.

“BGN tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua harus menjadi penjaga gerbang pertama dalam membentuk pola hidup sehat anak. Kesehatan generasi mendatang ditentukan oleh pilihan kita hari ini,” ujarnya.

Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Ari Yulianto menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi masa depan yang unggul.

“Program ini tidak hanya menargetkan peserta didik, tetapi juga kelompok rentan lain agar tidak tertinggal. Ini adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia yang lebih sehat,” tuturnya.

Serangkaian sosialisasi ini menjadi pengingat bahwa gizi bukan sekadar urusan dapur, melainkan fondasi dari pembangunan bangsa. Program MBG hadir sebagai wadah edukasi, sarana memperkuat peran keluarga, dan instrumen strategis dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Bandung – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam setiap tahap penyediaan makanan untuk peserta didik dan kelompok rentan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa menu yang disajikan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi standar gizi seimbang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ahli Gizi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pangauban Batujajar, Fenni Yuliani mengatakan Critical Control Point (CCP) atau titik kendali kritis dalam program MBG merupakan tahapan penting dalam pengolahan makanan yang harus dikendalikan.

“Ini sangat penting untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya keamanan pangan hingga tingkat yang dapat diterima,” kata Fenni.

Fenni menegaskan, penerapan sistem ini sangat penting bagi dapur MBG untuk memastikan makanan yang dibagikan aman, bergizi, dan higienis untuk para penerima, terutama anak-anak.

“Buat ahli gizi sangat penting untuk memastikan menu itu berkualitas, _food safety-nya terjaga. Terpenting, CCP-nya harus tetap terjamin,” tegas Fenni.

“Mulai dari persiapan, pengolahan hingga pendistribusian harus memastikan bahan bakunya aman, bersih dan jangan sampai ada bakteri yang masuk ke bahan maupun menu makanan,” imbuh Fenni.

Untuk bagian pemorsian misalnya, Fenni mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan tahapan atau proses berjalan dengan lancar.

Apalagi, jumlah penerima manfaat menu MBG dari SPPG Pangauban Batujajar ini mencapai 4.000 porsi setiap harinya dengan proses pengolahan bahan dimulai pada pukul 02.00 WIB pagi.

“Kami juga harus memastikan distribusi menu MBG tidak terlambat, karena dapur kami paling lambat harus mengantarkan MBG pada pukul 07.00 – 08.00 WIB,” jelas Fenni.

“Distribusi dapur kami kan dimulai dari anak PAUD dan TK, sementara untuk jenjang SD dan SMP itu menyesuaikan jam istirahat,” sambung Fenni.

Fenni mengatakan seluruh tahapan dalam pengolahan bahan untuk menu MBG, mulai dari awal hingga akhir merupakan hal paling penting.

“Di awal kita harus pastikan bahan baku dengan melakukan penyortiran, memilah dan memilih mana bahan baku yang layak dan tidak. Ini juga tugas dari ahli gizi meski hanya dalam satu dapur satu orang,”ujar Fenni.

“Jadi ketika ahli gizi sudah bisa memastikan kelayakan bahan baku, maka itu bisa diserahkan kepada tim pengolah makanan,” tambah Fenni.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi ahli gizi.

Dadan mengingatkan tiga pilar utama yang wajib dimiliki setiap dapur umum MBG adalah kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

“Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua ahli gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini,” jelas Dadan.

Melalui penguatan unsur gizi ini, program MBG diharapkan mampu memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi fondasi penting menuju tercapainya Indonesia Emas 2045.

Oleh : Ricky Rinaldi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang pemerintah sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Program ini menargetkan kelompok rentan, yaitu anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, agar memperoleh asupan nutrisi layak melalui makanan bergizi yang disediakan secara cuma-cuma, sambil membuka rantai pasok pangan lokal melalui keterlibatan petani, produsen, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan desain yang komprehensif ini, tujuan kebijakan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk membangun ketahanan pangan serta memperkuat struktur ekonomi komunitas di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program ini telah melayani lebih dari 41,6 juta penerima manfaat melalui 14.773 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Regulasi baru memastikan setiap dapur maksimal melayani 2.500 porsi per hari, dengan prioritas terbesar bagi anak sekolah serta porsi tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mekanisme ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah menjaga agar akses makanan bergizi tersebar secara merata, kualitas tetap terjaga, dan setiap kelompok sasaran memperoleh manfaat secara adil. Dengan tata kelola yang semakin rapi, MBG menjadi instrumen yang tidak hanya memberikan layanan langsung, tetapi juga memperkuat infrastruktur pelayanan gizi nasional.

Transformasi ekonomi lokal menjadi dimensi penting dalam implementasi MBG. Penggunaan bahan baku yang bersumber dari petani dan produsen lokal mendorong terciptanya sirkuit ekonomi baru. UMKM juga turut dilibatkan dalam menyediakan bahan pangan, mengolah makanan, hingga distribusi, sehingga menciptakan peluang usaha baru, permintaan yang stabil, serta tambahan lapangan kerja. Efek berganda ini memperlihatkan bahwa kebijakan gizi dapat dirancang bersifat produktif, tidak hanya konsumtif. Ketika petani memperoleh kepastian pembelian, produsen lokal meningkatkan kapasitas produksi, dan UMKM mendapatkan pendapatan yang lebih stabil, maka ekonomi desa dan kota bergerak secara serentak. MBG pun menjadi salah satu kebijakan gizi yang menghasilkan dampak ekonomi nyata.

Komitmen pemerintah dalam menjaga mutu implementasi program juga tampak dari persyaratan ketat terkait sanitasi dan keamanan pangan. Dadan Hindayanamenekankan bahwa seluruh dapur MBG wajib menerapkan prosedur sterilisasi perlengkapan makan, menggunakan air bersih dan terfilter, serta melengkapi sertifikasi hygiene dan sanitasi hingga sertifikasi halal. Standar ini memberi jaminan bahwa program tidak hanya fokus pada kuantitas porsi, tetapi juga kualitas makanan yang diterima masyarakat. Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting agar makanan yang dibagikan benar-benar aman, higienis, dan sesuai kaidah kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa pemerintah juga melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan setiap dapur tetap memenuhi standar layanan. Pengawasan ini meliputi audit rutin, pemantauan kualitas bahan baku, serta evaluasi efektivitas menu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan ibu. Dengan keterlibatan aktif Kementerian Kesehatan, sistem pelaksanaan MBG menjadi lebih akuntabel, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan manfaatnya maksimal.

Dampak nyata MBG dirasakan langsung oleh kelompok rentan, terutama anak-anak dan ibu hamil serta menyusui. Akses rutin terhadap makanan bergizi membantu memenuhi kebutuhan nutrisi esensial yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkuat daya tahan tubuh. Bagi ibu hamil dan menyusui, kecukupan nutrisi berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu sekaligus kualitas ASI sebagai sumber gizi utama anak. Dengan demikian, MBG tidak hanya menghadirkan makanan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan generasi masa depan yang lebih sehat, kuat, dan produktif.

Kombinasi antara manfaat sosial dan dampak ekonomi memperlihatkan bahwa MBG merupakan model intervensi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku lokal dalam operasional dapur MBG juga menjadi indikator keberhasilan program. Dengan memberdayakan UMKM sebagai penyedia bahan baku dan produsen makanan siap saji, kapasitas ekonomi lokal meningkat seiring berkembangnya rantai pasok yang melibatkan banyak pihak. Di berbagai daerah, kehadiran dapur MBG juga menciptakan ruang kolaborasi baru bagi komunitas, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pemerintah.

Melihat struktur dan dampaknya, MBG pantas diapresiasi sebagai kebijakan yang memberikan manfaat berlapis. Program ini tidak hanya menyediakan asupan gizi bagi jutaan rakyat, tetapi juga membangun ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan landasan bagi pembangunan manusia yang lebih berkualitas. Keberhasilan MBG sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat dirancang dengan pendekatan kolaboratif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat secara langsung.

Program MBG menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan desain yang matang dan implementasi yang terukur, program ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah yang proaktif mengatasi persoalan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. MBG adalah model kebijakan publik modern yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi secara efektif, memberikan manfaat langsung bagi jutaan masyarakat, dan memperlihatkan bahwa visi pembangunan pemerintah benar-benar hadir hingga ke tingkat akar rumput.

*)Pengamat Isu Strategis