Merauke – Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu tema utama dalam sejumlah kegiatan di Papua, seiring meningkatnya perhatian terhadap pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Senator RI Irman Gusman menilai Papua memiliki posisi strategis dalam agenda nasional penguatan koperasi desa.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah tepat untuk memastikan nilai tambah ekonomi dapat kembali kepada masyarakat.

“Bung Hatta pernah berkata, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin di desa. Melalui koperasi desa, kita menyalakan lilin-lilin itu—termasuk di Merauke, tanah yang diberkati ini,” ujar Irman.

Ia mencontohkan negara-negara yang sukses membangun ekonomi koperasi seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman sebagai bukti bahwa koperasi merupakan model ekonomi modern dan inklusif.

Irman menyoroti potensi besar Merauke sebagai kawasan pangan yang dapat menopang kebutuhan nasional hingga global. Ia pun menyambut baik Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai tonggak penguatan koperasi desa.

“Koperasi adalah persekutuan manusia, bukan persekutuan modal. Di sinilah roh gotong royong bangsa hidup,” ungkapnya.

Dukungan terhadap penguatan Koperasi Desa Merah Putih juga terlihat di tingkat akar rumput.

Di Kabupaten Supiori, pembahasan mengenai Koperasi Desa Merah Putih turut mengemuka dalam sosialisasi program strategis nasional oleh masyarakat adat, pemerintah daerah, dan gereja di Kampung Sorendiweri.

Kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesiapan masyarakat mendukung kebijakan pusat, termasuk dalam penyediaan bahan pangan lokal yang dapat memperkuat rantai ekonomi koperasi desa.

Peran koperasi dipandang relevan dengan berbagai program pemberdayaan di tingkat kampung, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di Supiori.

Mewakili masyarakat adat Supiori, Utrekt Manampaisem menyatakan bahwa masyarakat adat, gereja, dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pemahaman warga terhadap program strategis nasional.

“Kami dari Adat, Gereja dan Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat merasa sangat penting dan bertanggung jawab terhadap program strategis nasional ini,” ujarnya.

Tatap muka tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mendukung penuh program pemerintah, termasuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai fondasi ekonomi masyarakat di Papua.

Komitmen ini menunjukkan bahwa pengembangan koperasi tidak hanya digerakkan dari sisi kebijakan, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat di tingkat kampung. #

PAPUA – Kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Papua semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi hingga wilayah pedalaman. Kebijakan percepatan pembentukan koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan nyata negara terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menempatkan Papua sebagai pusat transformasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan optimisme tinggi terhadap kebijakan penguatan Kopdes Merah Putih. Ia menilai langkah pemerintah sebagai keputusan visioner yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional. Irman menekankan bahwa koperasi terbukti menjadi pilar modern penggerak ekonomi di berbagai negara maju.

“Kita mengikuti praktik terbaik dunia, dan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi contoh keberhasilan model koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Irman turut menegaskan bahwa penguatan Kopdes Merah Putih bukan sekadar program teknis, tetapi representasi dari semangat gotong royong yang menjadi karakter utama bangsa. Menurutnya, pembangunan dari desa adalah fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pemerataan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan.

Upaya memperkuat koperasi di Papua mendapat dukungan penuh pemerintah daerah. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara resmi membuka Pelatihan Koperasi Desa Merah Putihyang diikuti perwakilan dari delapan kabupaten. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan modal usaha sebesar Rp36,9 miliar kepada 4.350 pelaku UMKM. Dukungan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah menjalankan agenda nasional yang memperkuat struktur ekonomi rakyat.

“Koperasi adalah penggerak perubahan. Melalui Kopdes Merah Putih, masyarakat Papua akan semakin berdaya dan mandiri,” tegas John Tabo.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pembentukan koperasi di kabupaten yang belum optimal. Komitmen tersebut didasari semangat agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi Papua. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan yang menekankan pengelolaan koperasi modern, transparan, dan akuntabel.

Langkah pemerintah pusat dan daerah ini memastikan bahwa pemanfaatan Dana Otonomi Khusus semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan memperkuat koperasi, pemerintah menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang merata hingga ke tingkat akar rumput. Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi model pembangunan ekonomi baru yang memberi akses lebih luas bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat untuk memperoleh modal, teknologi, serta pendampingan usaha.

Dengan dukungan kebijakan yang kuat, pendanaan yang memadai, dan komitmen politik yang konsisten, Kopdes Merah Putih menjadi simbol hadirnya negara di Papua. Koperasi ini bukan hanya memperkuat perekonomian desa, tetapi juga menjadi pilar penting yang membawa Papua menuju masa depan yang lebih mandiri, sejahtera, dan inklusif.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Papua semakin menunjukkan arah pembangunan nasional yang konsisten berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai program prioritas, pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu pusat transformasi ekonomi berbasis kerakyatan. Pendekatan melalui koperasi menjadi bukti nyata bahwa negara memberikan perhatian serius bagi penguatan ekonomi desa sebagai pilar ketahanan nasional. 

Dalam Seminar Nasional Membangun Kedaulatan Pangan dari Papua di Merauke, Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan optimisme tinggi terhadap kebijakan pemerintah yang menguatkan peran Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah telah mengambil keputusan tepat dengan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama pemerataan pembangunan. Ia menegaskan bahwa gagasan membangun Indonesia dari desa sangat sejalan dengan visi pemerintah yang terus memperkuat kemandirian ekonomi lokal. 

Irman Gusman juga menggarisbawahi bahwa koperasi bukan model ekonomi kuno, melainkan pilar modern yang sukses diterapkan banyak negara maju. Contoh Fonterra di Selandia Baru, Land O’Lakes di Amerika Serikat, dan jaringan Raiffeisen di Jerman menegaskan bahwa negara-negara berdaya saing tinggi pun mengandalkan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Pemerintah Indonesia, melalui percepatan kebijakan koperasi, dianggap telah mengikuti praktik terbaik internasional yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan Indonesia dalam barisan negara yang menggunakan model pembangunan inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Arah kebijakan ini semakin tegas dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Irman Gusman memuji langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada ekonomi kerakyatan yang telah digariskan konstitusi. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, pemerintah menunjukkan visi yang tidak hanya progresif, tetapi juga konsisten dalam menguatkan gotong royong, kemandirian, dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara hadir secara aktif memastikan masyarakat Papua memiliki akses yang sama terhadap pembangunan.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara resmi membuka Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih yang diikuti perwakilan dari delapan kabupaten. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan modal usaha senilai Rp 36,9 miliar untuk 4.350 pelaku UMKM. Tindakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah mendukung penuh agenda pemerintah pusat dalam memperkuat struktur ekonomi Papua melalui koperasi dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Gubernur John Tabo menegaskan bahwa koperasi merupakan penggerak ekonomi rakyat yang akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dorongan dan pengingatnya kepada kabupaten yang masih minim membentuk koperasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan instruksi nasional secara optimal. Pemerintah daerah tidak ingin ada daerah yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi. Tegasan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang selaras dengan pemerintah pusat, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan pro-rakyat.

Gubernur juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan koperasi agar tidak lagi terjebak dalam keterbatasan ekonomi. Pemerintah daerah menunjukkan perhatian besar dalam membangun kapasitas sumber daya manusia Papua agar mampu mengelola koperasi secara modern dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah memperkuat literasi ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah strategis. Dengan peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah memastikan bahwa koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada program jangka pendek.

Pelatihan dan penyaluran modal tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus berjalan transparan dan tepat sasaran. Pemerintah pusat dan daerah secara simultan mendorong agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi warga Papua. Dengan memperkuat koperasi, pemerintah menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan berbasis komunitas. Langkah ini melahirkan tata kelola pembangunan Papua yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan.

Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi model pembangunan ekonomi baru di Papua. Pemerintah ingin memastikan bahwa petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat memperoleh akses modal, teknologi, serta pendampingan yang memadai. Melalui koperasi, masyarakat Papua memiliki peluang lebih besar menjadi pemilik usaha yang berdaulat di tanahnya sendiri. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh nilai tambah yang selama ini hanya dinikmati oleh pelaku besar. Pemerintah mengembalikan kendali ekonomi kepada masyarakat sebagai bentuk pemerataan dan pemberdayaan.

Dengan kebijakan yang jelas, dukungan anggaran yang besar, dan komitmen politik yang kuat, pemerintah sedang mengukuhkan fondasi ekonomi baru di Papua. Koperasi Desa Merah Putih menjadi simbol bahwa negara menjalankan tugas konstitusionalnya dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Kekuatan ekonomi desa, jika dipadukan dengan pendampingan pemerintah pusat dan daerah, akan menghasilkan Papua yang lebih mandiri, lebih sejahtera, dan lebih berdaulat.

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat hingga tingkat desa. Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan pada rakyat, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pilar penting yang membawa Papua menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang kokoh, dan masyarakat Papua kini berada di jalur percepatan pembangunan yang semakin menjanjikan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkanpemberdayaan ekonomi masyarakat Papua, terutama di wilayah pegunungan dan pedalamanyang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Melaluipenguatan kelembagaan, pendampingan usaha produktif, serta dukungan pemerintah dan TNI, koperasi ini menunjukkan bahwa model ekonomi berbasis komunitas merupakan jawabanrelevan untuk menjembatani tantangan ketimpangan pembangunan sekaligus memperkuatkedaulatan pangan di wilayah timur Indonesia.

Di Jayawijaya, perhatian serius terhadap Koperasi Desa Merah Putih terlihat dari kunjunganPangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim beserta jajaran dalam rangkaiantugasnya di Papua Pegunungan. Dalam peninjauan tersebut, Pangdam memberikan doronganstrategis agar koperasi ini berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga, khususnya melaluipengembangan komoditas pertanian lokal yang memiliki nilai jual tinggi. Dari perspektifPangdam, koperasi tidak hanya hadir sebagai wadah transaksi ekonomi, tetapi juga sebagailembaga yang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi simpul hubungan yang kokohantara TNI dan masyarakat.

Melalui dialog bersama pengurus dan warga, Pangdam mendapat paparan terkait kebutuhanmendesak berupa penambahan lahan dan ketersediaan bibit pertanian, khususnya kedelai, yang selama ini menjadi salah satu komoditas potensial di Distrik Walesi. Ia menegaskan komitmenuntuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dengan memastikan akses terhadap sumberdaya yang diperlukan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi di Papua memerlukan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, yakni keterbatasan sarana produksi dan pengelolaan lahan yang masih banyak berada dalam struktur kepemilikan adat.

Ketua Pengurus Koperasi Desa Merah Putih, Amatus Yalipele, memandang perhatian Pangdamsebagai dorongan moral dan institusional bagi masyarakat. Amatus menilai keterbatasan lahanyang masih berstatus tanah adat sering menjadi hambatan utama dalam memperluas kemampuanproduksi koperasi. Ia juga menyampaikan bahwa minimnya akses terhadap bibit unggul menjadisalah satu faktor yang membatasi hasil pertanian masyarakat. Namun, dengan adanya perhatianunsur pemerintah dan TNI, ia meyakini masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bergerakmenuju kemandirian ekonomi. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan koperasitidak hanya bergantung pada semangat warga, tetapi juga membutuhkan dukungan terstrukturagar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Selain dukungan dari TNI, Koperasi Desa Merah Putih juga mendapatkan sorotan positif dariberbagai tokoh nasional, salah satunya Senator Irman Gusman. Dalam pandangannya, penguatankoperasi desa seperti Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah nyata pemerintah dalammenghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan sesuai dengan arah pembangunannasional. Irman menilai bahwa Papua memiliki potensi besar, terutama wilayah Merauke yang dikenal dengan hamparan lahan pertanian subur yang dapat menjadi pusat produksi panganberskala nasional maupun global. Namun ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara potensitersebut dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Irman memandang perlu adanya upaya sinergis untuk memastikan potensi agraris Papua dapatdirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Ia menilai kebijakan pemerintah melaluiInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah visioner dalam memperkuat fondasi ekonomi berbasis komunitas. Menurutnya, pendekatan koperasi terbukti berhasil di berbagai negara seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman, di mana petani menjadi pemilik utama nilai tambah ekonomimelalui struktur kelembagaan yang kuat. Melalui pandangan tersebut, terlihat bahwa KoperasiDesa Merah Putih diposisikan sebagai lokomotif yang mampu membawa masyarakat Papua menuju kemandirian ekonomi dengan mencontoh model keberhasilan internasional.

Pengembangan koperasi ini juga dipandang sebagai bagian penting dalam pembangunanberkelanjutan Papua. Model koperasi memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya secarakolektif, meningkatkan daya tawar produksi lokal, serta memastikan distribusi keuntungan yang lebih merata. Dengan demikian, koperasi menjadi wadah yang relevan bagi masyarakat adatyang memiliki nilai gotong royong dan solidaritas komunal yang kuat. Pola ini selaras dengankarakter sosial Papua yang memprioritaskan keterikatan kolektif dalam pengelolaan lahan dan kegiatan ekonomi.

Selain itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih berperan dalam mendukung stabilitas kawasanmelalui penguatan kesejahteraan. Ketika masyarakat memiliki sumber pendapatan yang stabilmelalui sektor pertanian dan usaha lokal, potensi kerentanan sosial dapat ditekan. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pembangunan keamanan dan peningkatan ekonomi harus berjalanberiringan. Kodam XVII/Cenderawasih melalui berbagai program pemberdayaan terusmemperkuat kemitraan dengan masyarakat sebagai upaya memperkuat keamanan berbasiskesejahteraan.

Koperasi Desa Merah Putih juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinovasi. Pengembangan kedelai dan komoditas pertanian lokal lain memungkinkan masyarakatmengakses pasar lebih luas. Produksi yang terkelola dengan sistem koperasi memberi peluangbagi peningkatan nilai tambah dan memperkuat daya saing produk lokal. Jika dikelola denganprofesional dan mendapat pendampingan berkelanjutan, koperasi dapat menjadi entitas yang menarik investasi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Dengan orientasi jangka panjang dan keberpihakan pada masyarakat, Koperasi Desa Merah Putihterbukti menjadi pilar penting pembangunan ekonomi Papua. Koperasi ini memperlihatkanbahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk berdaya, dukungan untuk berkembang, sertakepercayaan untuk mandiri, maka Papua dapat menjadi lilin yang bercahaya terang bukan hanyabagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi tenaga ahli gizi.

Ia menyebut keberadaan ahli gizi merupakan bagian dari tiga pilar utama yang harus dimiliki setiap dapur MBG.

“Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua ahli gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini,” ujar Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa posisi ahli gizi tidak harus diisi oleh sarjana gizi saja. Pemerintah kini membuka ruang bagi lulusan sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, dan Keamanan Pangan.

“Hanya untuk ahli gizi selama ini, selalu sarjana gizi. Nah, sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, boleh sarjana teknologi pangan, boleh sarjana pengolahan makanan, boleh sarjana keamanan pangan,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa profesi ahli gizi merupakan komponen wajib dalam penyelenggaraan MBG.

“MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena diukur nanti,” kata Zulhas.

Ia menegaskan bahwa kualitas SDM Indonesia sangat ditentukan oleh kecukupan gizi.

“Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu,” ujarnya.

Pemerintah juga mewajibkan keberadaan tenaga ahli kesehatan lingkungan di setiap SPPG. Wakil Menteri Kesehatan , Benjamin Paulus Octavianus, menyatakan keberadaan tenaga ini penting untuk menjaga sanitasi dan keamanan makanan.

“Kami sudah menambahkan 1 tenaga ahli baru di setiap SPPG, yaitu ahli kesehatan lingkungan. Tujuannya agar air bersih, sanitasi, dan bahan makanan yang dimasak selalu terjaga kualitasnya,” katanya.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah insiden keracunan pangan.

Benny menuturkan bahwa ia mendapatkan mandat langsung dari Presiden untuk memastikan MBG berjalan aman dan berkualitas, terutama karena program ini terkait percepatan penurunan stunting.

“Dengan pemberian makan bergizi dari ibu hamil sampai anak sekolah, kualitas gizi dan kecerdasan anak Indonesia akan meningkat signifikan,” ujarnya.

Ke depan, MBG akan terus diperkuat sambil menunggu payung hukum BGN sebagai pengelola program. Kementerian Kesehatan akan mengambil peran pengawasan.

“Kami memastikan semua laporan lapangan dimonitor ketat dan transparan,” kata Benny.
Pemerintah juga menempuh pendekatan lintas sektor untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG.

Jakarta – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai digulirkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 kembali menuai dukungan kuat.

MBG dinilai bukan sekadar menutup ketimpangan akses pangan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

Guru Besar Departemen Gizi sekaligus Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan FKM UI, Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, M.P.H., menegaskan bahwa lemahnya daya saing Indonesia tidak lepas dari minimnya perhatian pada asupan gizi anak.

“Dulu pertumbuhan (anak-anak -red) tidak dipikirkan, makanya kita kurang kompetitif (sumber daya manusianya -red), karena saat perkembangan fisik dan otak kita tidak pernah diberikan makanan bergizi. MBG ini peluang besar, dengan program ini daya saing kita bisa lebih baik, karena SDM kita sejak kecil sudah dipupuk,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa MBG memberi dampak signifikan pada daya belajar, perkembangan kognitif, serta kehadiran siswa, terutama di wilayah 3T. Prof. Sandra menekankan pentingnya keberlanjutan program.

“MBG ini kalau bisa jadi program yang berkelanjutan. Karena kalau program ini berhenti kita juga yang rugi. Oleh karena itu, ini harus kita kawal,” katanya.

PKGK FKM UI sebelumnya melakukan simulasi pemberian makanan bergizi di 15 sekolah dan satu posyandu di enam daerah. Hasilnya menunjukkan penurunan gizi buruk dari 2% menjadi 0,5% dan gizi kurang dari 7,7% menjadi 6,4%. Setelah 15 minggu, berat badan anak meningkat rata-rata 2 kg dan tinggi badan 2,9 cm, sementara angka kecukupan gizi harian naik dari 69,9% menjadi 93,4%.

Pemerintah ke depan akan memperkuat MBG dengan edukasi gizi. Prof. Sandra menyebut BGN sedang menyusun modul edukasi bersama beberapa perguruan tinggi.

Di sisilain, Anggota Komisi IX DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, menyebut MBG sebagai bukti komitmen pemerintah membangun generasi sehat dan produktif.

“Program MBG bukan hanya soal makanan, tetapi investasi masa depan bangsa,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi daerah dan BGN dalam memastikan kualitas makanan.

Sementara itu, FX Ndaru Kusumajati dari BGN menegaskan bahwa MBG juga mendorong ekonomi daerah.

“Melalui MBG, kita membangun generasi sehat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan SPPG menjadi kunci edukasi dan penyediaan pangan sehat.

“MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi tentang masa depan anak-anak Indonesia,” tutupnya.

Oleh: Indah Prastiwi )*

Target ambisius pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkanmakan bergizi gratis pada 2025 mencerminkan tekad kuat negara dalam membangungenerasi yang lebih sehat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa program ini bukanlah pekerjaan ringan, baik dari sisi kebutuhanlogistik maupun koordinasi lintas lembaga. 

Namun Presiden menekankan bahwa tantangan tersebut tidak boleh mengurangikomitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak atas gizi yang memadai. Presiden bahkan menyampaikan bahwa dana untuk program ini telah disiapkansehingga masyarakat tidak perlu meragukan kesiapan negara dalammerealisasikannya. Keyakinan itu menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwatarget akhir 2025 benar-benar terwujud, terutama bagi jutaan anak yang selama inibelum memperoleh asupan nutrisi optimal.

Dalam penjelasannya, Presiden menyampaikan bahwa hambatan pelaksanaan tidakhanya terkait distribusi makanan ke seluruh wilayah, tetapi juga mekanismeadministratif untuk memastikan penyaluran dana berlangsung aman. Pemerintah inginmemastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai pada tujuan, tanpacelah penyalahgunaan. 

Proses verifikasi dan pengamanan dana memang memerlukan waktu, tetapi pada saatyang sama pemerintah terus mencari cara tercepat dan paling efektif agar seluruh anakbisa segera merasakan manfaat makanan bergizi. Penekanan ini menunjukkankeseriusan pemerintah dalam menjalankan program besar yang dampaknya akanterasa hingga puluhan tahun ke depan.

Program makan bergizi gratis memegang peranan strategis dalam memperkuat kualitasSumber Daya Manusia Indonesia. Negara yang bercita-cita menjadi bangsa maju tidakdapat mengabaikan pentingnya kualitas kesehatan dan gizi sebagai pijakan awalpembangunan. 

Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, menilai bahwaprogram ini mampu mendorong penurunan stunting secara signifikan. Ia menjelaskanbahwa intervensi gizi yang diberikan secara rutin kepada anak sekolah dapatmemperbaiki kualitas kesehatan sejak usia dini, sekaligus mencegah munculnya kasusstunting baru. Pandangan tersebut menggarisbawahi bahwa program ini bukan sekadarpemberian makanan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk pembangunan manusiaIndonesia.

Nunung menerangkan bahwa program yang mulai bergulir resmi pada Januari 2025 itujuga dirancang untuk melibatkan produksi pangan lokal. Dengan memanfaatkan hasilpertanian dan produk UMKM, koperasi, maupun BUMDes, program ini tidak hanyamemperbaiki gizi anak-anak tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. 

Konsep ini memperlihatkan bahwa program makan bergizi tidak berdiri sendiri, melainkan memberikan manfaat berlapis bagi masyarakat. Ketika petani dan pelakuusaha lokal terlibat, rantai pasok pangan menjadi lebih kuat dan keberlanjutan program semakin terjamin. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untukmengoptimalkan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan nasional.

Program ini juga beririsan dengan berbagai regulasi pemerintah sebelumnya, termasukPerpres tentang percepatan penurunan stunting. Intervensi gizi bagi ibu hamil, ibumenyusui, balita, hingga remaja putri tetap berlanjut dan diperkuat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis memperluas cakupan intervensi kesehatan yang sudahberjalan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak hulu. 

Ketika remaja putri mendapatkan penanganan anemia dan dibekali gizi yang baik, mereka akan memasuki fase dewasa dengan kondisi kesehatan yang lebih prima. Ini merupakan langkah penting untuk memutus siklus kurang gizi antargenerasi.

Nunung juga menekankan bahwa pelaksanaan program makan bergizi merupakantanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia mendorong agar posyandu ikut menjadi ujung tombak dalampengawasan dan distribusi program, mengingat posyandu memiliki kedekatan langsungdengan masyarakat. 

Komitmen pemerintah dalam memperkuat struktur program ini juga terlihat dari upayamemperkuat Badan Gizi Nasional (BGN) beserta unit pelaksana teknisnya di daerah. Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pemerintah akan menata dan menambah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai garda terdepanlayanan dan distribusi makan bergizi gratis. 

Penguatan fungsi KPPG termasuk peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadapsatuan pelayanan gizi di tingkat daerah sesuai amanat regulasi terbaru. Langkah inimenjadi penting agar tata kelola program berjalan lebih efektif dan terukur, sehinggamanfaatnya dapat diterima masyarakat secara merata.

Pemerintah juga memahami bahwa keberhasilan program sebesar ini memerlukanlandasan regulasi yang kuat. Karena itu, penyusunan aturan lanjutan menjadi bagianintegral dari strategi memperkuat tata kelola. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, setiap pihak akan memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugas, mulaidari distribusi bahan pangan hingga pemantauan hasil di lapangan. Ini menegaskanbahwa pemerintah tidak sekadar ingin menjalankan program, tetapi memastikan bahwaprogram tersebut berjalan dengan standar tinggi dan akuntabilitas yang kuat.

Target pemerintah untuk memberikan makan bergizi gratis kepada seluruh anakIndonesia pada akhir 2025 bukan sekadar janji politik. Program ini merupakan langkahnyata untuk memastikan masa depan bangsa berada di tangan generasi yang sehatdan kuat. Dengan perencanaan yang matang, pendanaan yang terjamin, sertakoordinasi yang terus diperkuat, pemerintah menunjukkan komitmen penuh dalammenghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Oleh: Arik Hidayat )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintahdalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak tahap paling awal. Program ini dirancang untuk memastikan setiap anak memperoleh asupan nutrisi yang layak agar dapat tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi proses pendidikan denganoptimal. Pemerintah memahami bahwa pembangunan manusia tidak dapat ditunda, dan karena itu MBG diposisikan sebagai fondasi penting bagi masa depan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa gagasan program ini berasal daripengalaman langsung ketika melihat kondisi anak-anak di berbagai daerah. Ia kerapmenemukan anak-anak yang jauh lebih kecil dibandingkan usia mereka akibat stunting dan kekurangan gizi. Pengalaman tersebut memperlihatkan kenyataan bahwa masalahgizi merupakan tantangan serius yang harus dihadapi secara nasional. Pemerintahkemudian menyusun program MBG sebagai jawaban nyata untuk memperbaiki kualitasgizi secara menyeluruh.

Presiden juga menilai bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakanprogram sebesar ini, sebagaimana beberapa negara lain yang telah membuktikandampaknya. Ia melihat bahwa selain memperbaiki kesehatan anak, program ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. Ketika pemerintah membeli bahan pangandari petani, nelayan, dan pelaku UMKM, rantai ekonomi desa hidup kembali dan dampaknya menyebar hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program tidak hanya dirasakan anak-anak sebagai penerima utama, tetapi juga keluarga dan komunitas di sekitar mereka. Ketika roda ekonomi lokal berputar, keberlanjutanprogram semakin kuat karena banyak pihak akan terlibat dan merasakan dampaknyasecara langsung. Inilah alasan mengapa MBG dianggap bukan sekadar kebijakan gizi, melainkan strategi pembangunan yang komprehensif.

Direktur Sentra Keadilan dan Ketahanan Institut, Andri Frediansyah, menyampaikanbahwa MBG merupakan wujud nyata perhatian negara terhadap generasi penerus. Iamenilai program ini sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mengutamakankualitas sumber daya manusia. Dalam pandangannya, program ini memiliki potensibesar untuk menurunkan angka stunting secara signifikan, terutama di daerah yang selama ini mengalami rawan gizi kronis.

Andri memandang ketahanan gizi sebagai bagian dari ketahanan nasional. Menurutnya, anak yang sehat akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, sehingga lebih siapuntuk berkontribusi bagi masyarakat di masa depan. Dengan demikian, MBG tidakhanya memberikan makanan, tetapi juga menanamkan harapan dan membukakesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh tanpa hambatan kesehatan.

Ia juga menilai bahwa program ini mencerminkan semangat pemerintahan yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan. MBG sejalan dengan cita-cita konstitusionaldalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui program ini, negara ingin memastikanbahwa setiap anak, terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarganya, memiliki aksesyang sama untuk memulai hidup secara sehat dan produktif.

Andri mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untukmengambil bagian dalam menyebarkan edukasi mengenai gizi seimbang. Menurutnya, partisipasi publik akan memperkuat efektivitas program dan memastikankeberlanjutannya. Ia berharap masyarakat dapat menjadi mitra pemerintah, baiksebagai pengawas maupun pendukung, sehingga pelaksanaan MBG berjalan tepatsasaran dan mencapai hasil optimal.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari sektor swasta. PT ReasuransiNasional Indonesia (Nasional RE) menjadi salah satu perusahaan yang berinisiatifmemperkuat implementasi MBG melalui program penyaluran makanan bergizi di sekolah dasar. Pada tahun 2025, mereka mengantarkan ratusan porsi makanan bergizikepada siswa di dua wilayah berbeda sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas gizianak Indonesia.

Kegiatan tersebut dimulai di Garut, Jawa Barat, dengan pembagian makanan bergizikepada lebih dari seratus siswa. Selanjutnya program serupa dilaksanakan di Sulawesi Utara untuk mendukung pemenuhan nutrisi anak-anak di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini menunjukkan bahwa sektor swasta melihat MBG sebagai program pentingyang harus didukung bersama.

Sekretaris Perusahaan Nasional RE, Donny Trihardono, menjelaskan bahwapemenuhan gizi sejak usia dini merupakan fondasi terbentuknya generasi yang ungguldan mampu bersaing. Melalui keterlibatan dalam program ini, perusahaan ingin turunlangsung mendukung agenda pembangunan pemerintah. Menurut Donny, kontribusiseperti ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanyamengandalkan pemerintah, tetapi melibatkan berbagai pihak.

Melalui kegiatan sosial tersebut, Nasional RE menegaskan komitmennya untukmemberikan dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya melalui kinerja bisnis, tetapijuga melalui kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak. Perusahaan berharap inisiatif ini dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memastikanpemerataan gizi di seluruh Indonesia.

Keterlibatan sektor swasta seperti ini menunjukkan bahwa MBG telah menjadi gerakannasional. Program ini tidak hanya berbicara tentang pemenuhan nutrisi, tetapimembangun masa depan bangsa melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bergerak dalam visi yang sama untuk melahirkangenerasi Indonesia yang lebih sehat dan lebih siap menghadapi tantangan global.

Dengan desain yang semakin matang dan dukungan yang semakin luas, program MBG menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia membutuhkan pendekatanterpadu. Program ini bukan sekadar memberi makan, tetapi membangun pondasibangsa melalui peningkatan kualitas anak-anak hari ini. Pemerintah telah membukajalan, dan dukungan luas dari berbagai pihak menjadi penguat bahwa Indonesia sedangbergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing.

Papua – Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou, menyampaikan apresiasi atas program pemerintah yang dinilai semakin memberi perhatian besar pada isu Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di wilayah Papua.

Imanuel menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Papua sering menghadapi berbagai bentuk kekerasan di sejumlah daerah. Namun, ia menilai belakangan ini situasi mulai membaik dan kekerasan perlahan berkurang.

“Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM. Akhir-akhir ini terjadi kekerasan di mana-mana, lebih khususnya kami di Tanah Papua, yang kami mulai merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua,” ujarnya.

Imanuel menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk menangani persoalan HAM sangat penting, terutama karena berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran selama ini banyak merugikan masyarakat kecil. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap hal tersebut merupakan langkah positif yang harus terus dilanjutkan.

“Jadi program pemerintah menyangkut HAM kami sangat mengapresiasi untuk melihat hal yang banyak merugikan masyarakat kecil. Kami sangat berterima kasih atas pimpinan Bapak Prabowo yang sudah melihat bagian ini,” tegasnya.

Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas berbagai program yang dinilai mulai berdampak nyata bagi masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak hanya terlihat di pusat, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat hingga ke pelosok Tanah Merah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas program-program yang menyentuh rakyat, terutama kami di Tanah Papua,” kata Imanuel dalam keterangannya.

Menurutnya, salah satu langkah penting pemerintahan saat ini adalah pemberantasan mafia korupsi yang selama ini dianggap menghambat penyaluran dana pembangunan ke masyarakat.

“Selama ini sering disebut bahwa dana besar mengalir ke Papua, tapi rakyat kecil tidak merasakannya. Sekarang kami bangga karena Bapak Prabowo mulai memberantas hal itu,” ujarnya.

Imanuel menambahkan, sejumlah program prioritas yang sudah berjalan juga mulai memberi dampak nyata, seperti program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Ia menyebut kebijakan tersebut sangat membantu keluarga Papua dalam meringankan beban kebutuhan sehari-hari.

“Anak-anak kami sekarang mendapat makanan bergizi gratis. Ini sangat membantu kami sebagai orang tua,” tuturnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil disebutnya mulai mengalami kemajuan. Jalan yang sebelumnya sulit diakses kini mulai dibangun, dan berbagai proyek pemerintah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.

Bagi masyarakat pesisir, bantuan perahu bermesin (johnson) dari pemerintah sangat berarti. Akses mereka menuju kota menjadi lebih mudah sehingga aktivitas ekonomi warga pun meningkat.

“Dulu kami sulit menyeberang tanpa perahu. Sekarang dengan bantuan perahu dan mesinnya, kami bisa membawa hasil bumi ke pasar,” jelas Imanuel.

Ia juga menyoroti adanya bantuan perumahan yang kini mulai diterima masyarakat Papua melalui berbagai lembaga dan program pemerintah. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa perubahan sedang berjalan.

“Rumah-rumah bantuan mulai ada, bahkan ada lokasi yang disiapkan pemerintah kampung untuk pembangunan rumah bagi warga. Kami bersyukur karena kehidupan kami perlahan berubah,” ungkapnya.

Imanuel berharap pemerintah tetap melanjutkan program-program tersebut dan mempertahankan komitmen untuk membangun Papua secara berkelanjutan. Ia menilai masyarakat sudah merasakan dampak positif meski masa pemerintahan masih berjalan singkat.

“Awalnya kami pikir gaya kepemimpinan beliau keras, tapi setelah berjalan beberapa minggu, ternyata dampaknya sangat positif. Kami merasakan perubahan itu langsung,” kata Imanuel.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Tanah Merah memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah saat ini.

“Jika program terus menyentuh rakyat, pasti ada kepercayaan publik untuk dua periode. Kami melihat Bapak Prabowo tidak hanya berpidato, tetapi turun langsung ke lapangan. Itu yang kami apresiasi,” tutupnya.

Papua – Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini mulai memberikan rasa aman bagi masyarakat di tingkat kampung.

Imanuel menilai bahwa beberapa tahun terakhir masyarakat Papua menghadapi berbagai bentuk kekerasan di sejumlah daerah. Namun, ia melihat situasi mulai berubah secara bertahap seiring dengan semakin kuatnya perhatian pemerintah terhadap isu HAM.

“Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM. Akhir-akhir ini terjadi kekerasan di mana-mana, lebih khususnya kami di Tanah Papua, yang kami mulai merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua,” ujarnya.

Imanuel menambahkan, kebijakan pemerintah terkait HAM dinilai sangat penting untuk melindungi masyarakat kecil yang selama ini sering menjadi korban dari berbagai tindakan melanggar hukum. Ia menilai pendekatan pemerintah yang semakin tegas terhadap pelanggaran HAM membawa harapan baru bagi warga Papua.

“Jadi program pemerintah menyangkut HAM kami sangat mengapresiasi untuk melihat hal yang banyak merugikan masyarakat kecil. Kami sangat berterima kasih atas pimpinan Bapak Prabowo yang sudah melihat bagian ini,” tegasnya.

Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berbagai program yang dicanangkan pemerintah saat ini benar-benar mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Tanah Papua.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah mencanangkan program-program yang benar-benar menyentuh rakyat di seluruh Indonesia, terutama kami yang berada di Tanah Papua,” ujar Imanuel.

Salah satu hal yang paling diapresiasi masyarakat Papua adalah langkah pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan mafia anggaran. Imanuel menilai masalah tersebut selama ini membuat dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Kami sangat bangga karena Bapak Prabowo mulai memberantas hal-hal itu. Bagi kami orang Papua, khususnya di Tanah Merah, ini sangat berarti,” jelasnya.

“Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM, akhir-akhir ini terjadi kekerasan dimana-dimana lebih khususya kami di Tanah Papua, yang kami mulai merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua.

Jadi program pemerintah menyangkut HAM kami sangat mengapresiasi untuk melihat hal yang banyak merugikan masyarakat kecil, kami sangat berterimakasih atas pimpinan bapak Prabowo yang sudah melihat bagian ini, terutama memberantas korupsi bahkan tindakan-tindakan anarkis sampai dengan kekerasan di dalam rumah tangga, kami sangat mengapresiasi program pemerintah.

Imanuel juga menilai bahwa kebijakan pemerintah saat ini mulai menjawab berbagai keluhan masyarakat Papua yang selama ini kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia menyebut, program makan bergizi gratis untuk anak-anak menjadi salah satu bantuan yang langsung terasa manfaatnya.

“Anak-anak kami mulai mendapatkan makan bergizi gratis. Ini luar biasa karena sangat mengurangi beban kami sebagai orang tua,” tuturnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang selama ini tertunda juga mulai terlihat kemajuannya. Menurut Imanuel, jalan-jalan menuju daerah terpencil sudah mulai dibangun, sementara akses masyarakat pesisir juga semakin terbuka berkat bantuan perahu bermesin (johnson) yang diberikan pemerintah.

“Dulu kami yang tinggal di pesisir harus kesulitan mencari perahu untuk menyeberang ke kota. Sekarang, dengan bantuan perahu dan mesin dari pemerintah, kami bisa beraktivitas lebih mudah,” katanya.

Warga juga mulai merasakan dampak ekonomi dari pembangunan tersebut. Akses jalan yang lebih baik memudahkan masyarakat membawa hasil bumi untuk dijual ke pasar. Program bantuan perumahan juga mulai berjalan di berbagai kampung.

“Kami dulu hidup di daerah yang orang bilang kumuh, tetapi sekarang bantuan rumah mulai bergulir. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.

Imanuel berharap agar program-program yang telah berjalan tidak terhenti dan tetap dilanjutkan setiap tahun. Menurutnya, masyarakat Papua sudah merasakan perubahan positif meski masa pemerintahan Presiden Prabowo baru berjalan sebentar.

“Awalnya kami pikir kebijakan beliau akan terasa keras karena latar belakang militernya. Tapi setelah beberapa hari dan minggu, kami melihat hasilnya sangat positif,” kata Imanuel.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa masyarakat Tanah Merah dan banyak warga Papua lainnya mendukung penuh program pemerintah saat ini.

“Jika Bapak Prabowo terus bekerja dengan baik dan programnya tetap menyentuh rakyat, tentu akan ada kepercayaan publik untuk dua periode. Kami melihat beliau bukan hanya berbicara di podium, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Kami sangat mengapresiasi tindakan dan kebijakan beliau,” tutur Imanuel.