Jayapura – Pemerintah intensifkan program pemberdayaan dan bantuan usaha produktif bagi masyarakat Papua. Upaya ini difokuskan untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal sekaligus memastikan bahwa perputaran roda ekonomi dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan langsung oleh warga di tingkat kampung.

Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Papua Tahun 2027.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa prioritas utama pembangunan saat ini adalah mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa ada yang tertinggal.

“Tema yang kita usung adalah integrasi kesejahteraan sosial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Tema ini menegaskan komitmen pemerintah bahwa kemajuan ekonomi harus mampu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata,” jelasnya.

Sementara itu, implementasi komitmen pemerintah mulai terlihat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nabire. Melalui program bantuan usaha produktif, pemerintah menyalurkan dukungan berupa bibit ternak, pembangunan kolam ikan, renovasi kandang, hingga penyediaan sarana produksi untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Program tersebut memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal. Salah satu peternak ayam petelur di Nabire, Kuryana Ramande, mengaku bantuan pemerintah telah menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

“Bantuan pemerintah membantu masyarakat Papua untuk lebih berani mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga,” katanya.

Selain meningkatkan pendapatan keluarga, berkembangnya usaha lokal turut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Aktivitas produksi yang meningkat menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menilai program bantuan usaha produktif telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat karena dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

“Bantuan pemerintah sangat membantu masyarakat adat karena langsung digunakan untuk kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga,” tegas Karel Misiro.

Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah dalam menghadirkan program pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat Papua.

“Dukungan pemerintah menjadi motivasi bagi masyarakat Papua untuk terus berkembang dan membangun usaha secara mandiri,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia masih bergerak fluktuatif akibat ketidakpastian geopolitik global. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari dampak gejolak energi internasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah terus mencermati perkembangan inflasi dalam negeri yang dipengaruhi pergerakan harga komoditas global serta dinamika nilai tukar rupiah.

“Pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sepanjang tahun 2026 guna meredam tekanan biaya transportasi dan distribusi di tengah fluktuasi harga minyak dunia,” ujar Haryo.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Mei 2026 mencapai 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,28 persen secara bulanan (month to month/mtm). Kelompok transportasi tercatat menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi dengan kenaikan 0,61 persen, seiring mulai terasa dampak kenaikan harga energi global terhadap perekonomian domestik.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga mempercepat penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta keluarga terus dipacu. Selain itu, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng juga disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

Haryo menambahkan pemerintah turut memperkuat stabilitas pasokan pangan melalui percepatan distribusi beras SPHP, operasi pasar, optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta kerja sama antar daerah untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM bersubsidi masih aman dan tidak akan mengalami penyesuaian hingga akhir tahun 2026.

“Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80–81 dolar AS dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi, belum sampai 100 dolar AS,” kata Bahlil.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan harga minyak mentah Indonesia masih berada dalam batas yang aman.

Dengan dukungan stok energi nasional yang memadai dan ruang fiskal yang tetap terjaga, pemerintah optimistis dapat mempertahankan harga BBM bersubsidi sehingga masyarakat tidak terbebani oleh gejolak harga minyak dunia.***

PAPUA – Pemerintah menjadikan Papua sebagai wilayah strategis dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pengembangan perkebunan sawit di Papua dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis hilirisasi di kawasan timur Indonesia.

Dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas pengembangan sawit di Papua tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi komoditas unggulan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemerataan pembangunan dan optimalisasi potensi daerah. Dengan sumber daya yang dimiliki, Papua dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masa depan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa penguatan swasembada di berbagai wilayah merupakan bagian dari strategi membangun daya tahan bangsa menghadapi berbagai tantangan global.

“Saya melihat ini pendapat saya pribadi adalah bahwa kita juga sebagai negara harus bertahan. Secara geopolitik kita harus memainkan peranan yang baik dan secara internal kita harus kuat. Maka swasembada itu baik,” ujar Sudaryono.

Menurutnya, kemampuan setiap wilayah untuk memenuhi kebutuhan strategisnya sendiri akan memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Karena itu, pengembangan sektor produktif di Papua menjadi bagian penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Sudaryono menekankan pentingnya membangun kemandirian di setiap pulau agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin dalam berbagai kondisi.

“Jadi kita kalau terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan di pulau itu cukup pangan, cukup energi,” tegas Sudaryono.

Sejalan dengan visi tersebut, transformasi sektor sawit di Papua mulai diarahkan pada penguatan hilirisasi. Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan kawasan terpadu berbasis kelapa sawit atau “Plaza Sawit” di Kabupaten Keerom yang diinisiasi APKASINDO Papua.

Ketua DPW APKASINDO Papua Albert Yoku menjelaskan bahwa kawasan tersebut dirancang untuk mengintegrasikan kebun sawit, pabrik pengolahan, dan industri turunan dalam satu ekosistem ekonomi. Dengan demikian, nilai tambah produk sawit dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

“Kita ingin membangun bukan hanya kebun, tapi sebuah kawasan ekonomi. Kalau PKS dan industri turunannya ada di sini, maka hasil sawit tidak perlu lagi dibawa jauh ke luar daerah. Semua bisa diolah di tempat, menciptakan lapangan kerja dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Albert Yoku.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang sedang berjalan di Keerom turut menjadi momentum untuk memperkuat produktivitas petani sekaligus menyiapkan fondasi hilirisasi yang lebih modern. Kehadiran industri pengolahan di daerah diyakini akan menciptakan lapangan kerja, memperkuat perputaran ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.

“Kita ingin ada perputaran ekonomi di dalam daerah. Petani tidak hanya menjual buah, tapi juga bisa menikmati nilai tambah dari industri. Ini yang akan memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan dari luar,” tambah Albert Yoku.

Menurutnya, kolaborasi antara petani, koperasi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan transformasi sektor sawit di Papua.

“Ini kesempatan besar bagi petani. Kalau kita siapkan dengan baik, maka Plaza Sawit bukan hanya mimpi, tapi bisa menjadi pusat ekonomi baru yang menyejahterakan masyarakat Papua,” pungkas Albert Yoku.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi pertanian, penguatan cadangan beras, serta percepatan hilirisasi sektor pangan yang dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah ancaman krisis pangan global.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menunjukkan tren positif. Hingga 11 Mei 2026, stok beras yang dikuasai Perum Bulog telah mencapai 5,3 juta ton dan diproyeksikan menembus 6 juta ton pada akhir bulan.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah Bulog sekaligus mencerminkan keberhasilan strategi pemerintah dalam memperkuat sektor pangan dari hulu hingga hilir.

“Insya Allah akhir Mei bisa mencapai 6 juta ton,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan.

Menurutnya, peningkatan stok beras merupakan hasil sinergi antara petani, penggilingan padi, penyuluh pertanian, serta dukungan TNI dan Polri dalam menjaga distribusi dan penyerapan gabah. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat hilirisasi pertanian melalui penguatan pengolahan hasil panen, penyimpanan, hingga distribusi yang lebih efisien.

“Ini capaian luar biasa dan membanggakan. Bukan hanya kerja Bulog, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen,” katanya.

Rizal menjelaskan, hampir seluruh gudang Bulog saat ini dalam kondisi penuh, termasuk gudang sewa yang digunakan untuk menampung Cadangan Beras Pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya kapasitas penyimpanan sebagai bagian dari penguatan rantai pasok pangan nasional.

Pemerintah juga menargetkan Bulog dapat menguasai hingga 70 persen stok beras nasional guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat kemandirian pangan.

“Kami mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memperkuat gudang penyimpanan dan meningkatkan produksi pertanian,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berada dalam posisi yang kuat menghadapi tantangan pangan global. “Kita tidak panik. Kita sudah menuju swasembada pangan dan sebentar lagi swasembada BBM,” kata Prabowo saat kunjungan kerja di Gorontalo.

Dengan penguatan stok nasional dan percepatan hilirisasi pangan, pemerintah optimistis Indonesia semakin dekat menuju swasembada pangan yang berkelanjutan serta mampu menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.

JAKARTA – Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan lumbung pangan di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, tidak hanya menjadi instrumen penguatan ketahanan pangan nasional, tetapi juga berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Program tersebut merupakan investasi strategis jangka panjang yang akan menciptakan efek berganda bagi pembangunan daerah dan perekonomian nasional.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa pembangunan kawasan pangan terpadu di Papua Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun fondasi ekonomi yang kuat berbasis sektor riil. Menurutnya, pengembangan lahan pertanian skala besar akan menciptakan peluang usaha baru, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Pembangunan sektor pangan bukan hanya soal menghasilkan beras, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Sudaryono.

Pemerintah meyakini bahwa optimalisasi dan pembukaan lahan pertanian baru akan mendorong lahirnya berbagai aktivitas ekonomi turunan, mulai dari sektor logistik, perdagangan, jasa, hingga industri pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pelaku usaha lokal dan masyarakat luas.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto. Ia menilai pengembangan satu juta hektare sawah baru di Wanam merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas produksi nasional sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua Selatan.

“Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk mengantisipasi kebutuhan pangan yang meningkat dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain,” kata Panggah.

Menurutnya, pembangunan sektor pangan harus dipandang sebagai investasi ekonomi nasional yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Selain memperkuat kemandirian bangsa, proyek tersebut juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses pekerjaan produktif, dan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Papua Selatan.

Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berfluktuasi, PSN Wanam hadir sebagai wujud keberanian pemerintah dalam membangun sumber-sumber pertumbuhan baru dari dalam negeri. Pemanfaatan lahan produktif, penguatan rantai pasok pangan, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fondasi penting bagi terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

PSN Papua Selatan diharapkan menjadi contoh keberhasilan pembangunan yang mampu mengubah potensi wilayah menjadi kekuatan ekonomi nyata. Program ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menghadirkan pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang mengintegrasikan tata kelola ekspor komoditas strategis secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kehadiran DSI bukan untuk menambah lapisan birokrasi baru, melainkan memperbaiki tata kelola ekspor SDA agar lebih terintegrasi dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara.

“Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita,” ujar Dony Oskaria.

Menurutnya, mekanisme baru tersebut akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, seperti under-invoicing maupun transfer pricing.

“Kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah. Dengan DSI, pendapatan negara yang selama ini diduga berkurang akibat praktik-praktik tertentu dapat diawasi lebih baik,” katanya.

Dony menambahkan bahwa tata kelola yang lebih transparan juga akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA, termasuk perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki masyarakat.

“Rata-rata perusahaan ini adalah perusahaan terbuka sehingga masyarakat juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari peningkatan kinerja dan profit perusahaan,” ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Corporate Secretary Division Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto, menilai langkah pemerintah sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas strategis Indonesia.

“Antam pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat koordinasi ekspor nasional, meningkatkan daya saing produk hilir Indonesia, serta menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih terintegrasi dan efisien,” ujarnya.

Menurut Wisnu, penguatan tata kelola ekspor dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi produk hilir Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus mendukung agenda industrialisasi nasional yang berkelanjutan.

Sementara itu, kebijakan yang berlaku per 1 Juni 2026 juga mewajibkan devisa hasil ekspor komoditas strategis ditempatkan di perbankan nasional yang diharapkan mampu memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri serta meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai pemerintah menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kebijakan strategis tersebut meskipun menghadapi berbagai dinamika pasar.

“Presiden Prabowo tidak gentar dengan suara-suara miring mengenai kebijakannya itu,” ujar Dahlan.

Ia menyebut kebijakan penguatan tata kelola ekspor sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Sumberdaya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, tuturnya dan Ia menyebut batu bara, sawit, dan ferro alloy sebagai penopang utama surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut.

Dengan penguatan tata kelola ekspor, percepatan hilirisasi, serta optimalisasi devisa hasil ekspor, pemerintah optimistis kekayaan sumber daya alam nasional memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengembangan Koperasi Merah Putih melalui proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kelembagaan ekonomi rakyat yang kuat, profesional, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan setiap program pemberdayaan ekonomi rakyat berjalan dengan tata kelola yang baik dan berorientasi pada hasil.

“Koperasi harus menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi dari bawah,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa evaluasi berkala diperlukan agar setiap tantangan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Menurutnya, penguatan koperasi harus dilakukan secara adaptif sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.

“Perbaikan yang berkelanjutan akan membuat koperasi semakin kuat dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Ia menyebut hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyempurnakan tata kelola, sistem operasional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan koperasi.

“Evaluasi dilakukan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa penguatan koperasi tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan akses pembiayaan, distribusi, dan pengembangan usaha produktif. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membantu koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

“Kami ingin koperasi tumbuh sehat, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” ungkapnya.

Selain evaluasi rutin, pemerintah juga mendorong peningkatan pendampingan dan pengawasan agar setiap koperasi memiliki standar pengelolaan yang baik. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Penguatan sistem digital, transparansi pengelolaan, dan peningkatan kompetensi pengurus juga menjadi perhatian pemerintah dalam proses penyempurnaan koperasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, koperasi diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi serta memperluas manfaatnya bagi anggota dan masyarakat sekitar.

Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah optimistis Koperasi Merah Putih akan semakin kuat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai masukan, kritik, hingga laporan dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan keberlanjutan program yang menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi kerakyatan tersebut.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program. Langkah ini sekaligus menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa setiap laporan, unggahan, maupun masukan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pengawasan publik merupakan elemen penting untuk memastikan koperasi berkembang sesuai tujuan awal pembentukannya.

“Kami sangat mengapresiasi setiap postingan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan program di lapangan. Dengan keterlibatan publik yang aktif, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus memastikan manfaat koperasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa dan kelurahan.

Komitmen pengawasan juga ditunjukkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deddy Yudistira, bersama tim melakukan pemantauan langsung terhadap Koperasi Merah Putih di Kelurahan Jeliti, Kecamatan Sungailiat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari instruksi pusat untuk memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Pemantauan yang kita lakukan ini baru pertama kali. Kami melihat kondisi fisik bangunan ini lumayan baik dan dari lokasi Kopdes ini juga masih menjanjikan. Tinggal tergantung pengurus koperasi nantinya bagaimana memajukan koperasi ini dengan fasilitas yang sudah tersedia jangan sampai terbengkalai,” kata Deddy.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai evaluasi berkala menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Koperasi Merah Putih. Menurutnya, sinergi antara Dekopinda, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Perlu evaluasi berbagai kendala yang dihadapi agar KDMP dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Berbagai langkah evaluasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa Program Koperasi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penguatan tata kelola, transparansi, serta partisipasi publik yang semakin luas, program ini diharapkan mampu menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi, penguatan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat desa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi sebuah terobosan yang menjanjikan. Program ini tidak hanya bertujuan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangun sistem usaha yang sehat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Koperasi sejak lama dikenal sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Semangat gotong royong, kebersamaan, dan keadilan yang menjadi landasan koperasi sangat sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Namun, berbagai tantangan seperti lemahnya manajemen, keterbatasan akses permodalan, hingga rendahnya kapasitas sumber daya manusia sering kali menghambat perkembangan koperasi. Oleh karena itu, inisiatif Koperasi Merah Putih hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan model pengelolaan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar koperasi.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Merah Putih disiapkan sebagai instrumen utama penguatan ekonomi rakyat melalui pengembangan pusat ekonomi produktif yang bertumpu pada potensi dan produk lokal di masing-masing daerah. Selain itu, Koperasi Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai wadah usaha masyarakat desa, tetapi juga menghadirkan pusat ekonomi produktif langsung dari tingkat desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih adalah penerapan tata kelola yang sehat. Tata kelola yang baik menjadi fondasi agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan dari anggota maupun mitra usaha. Transparansi dalam pengelolaan keuangan, pelaporan yang rutin, pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif anggota menjadi elemen penting yang harus dijaga. Ketika anggota mengetahui dengan jelas bagaimana koperasi dikelola dan bagaimana keuntungan didistribusikan, maka kepercayaan akan tumbuh dan mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam setiap aktivitas koperasi.

Selain itu, tata kelola yang sehat juga berperan dalam meningkatkan daya saing koperasi di era digital. Saat ini, perkembangan teknologi telah membuka peluang yang luas bagi koperasi untuk memperluas jangkauan usaha. Digitalisasi administrasi, sistem pembayaran elektronik, pemasaran melalui platform digital, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas koperasi. Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi motor transformasi ekonomi desa dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperkuat layanan dan mempercepat pertumbuhan usaha.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Koperasi yang dikelola oleh pengurus yang kompeten dan memiliki integritas tinggi akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan bisnis. Oleh karena itu, pelatihan manajemen, literasi keuangan, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi perlu terus diperluas. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih jauh, Koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. Ketika aktivitas ekonomi desa berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga meningkat. Hal ini dapat mengurangi urbanisasi yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan. Generasi muda desa akan memiliki lebih banyak peluang untuk berkarya dan mengembangkan usaha di daerahnya sendiri. Dengan demikian, desa tidak lagi hanya menjadi pemasok tenaga kerja ke kota, tetapi mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan dinamis.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Merah Putih dibangun untuk mengembalikan kekuatan ekonomi kepada masyarakat desa sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Pihaknya menyebut koperasi harus menjadi pusat layanan ekonomi terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Keberadaan Koperasi Merah Putih juga menjadi solusi konkret dalam memutus ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak, rentenir, maupun akses pasar yang tidak adil. Pihaknya menilai selama ini petani, nelayan, dan pelaku UMKM kerap menghadapi persoalan distribusi dan pembiayaan yang menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Koperasi Merah Putih. Pemerintah dapat memberikan pendampingan, regulasi yang kondusif, serta akses pembiayaan. Dunia usaha dapat membuka kemitraan yang saling menguntungkan, sementara lembaga keuangan dapat memperluas akses modal bagi koperasi yang memiliki tata kelola yang baik. Sinergi berbagai pihak tersebut akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan koperasi secara berkelanjutan.

Koperasi Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, melainkan gerakan bersama untuk membangun kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang sehat, transparan, dan profesional, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh dan berdaya saing. Ketika desa-desa mampu tumbuh melalui kekuatan ekonomi kolektif yang dikelola dengan baik, maka fondasi pembangunan nasional akan semakin kokoh. Koperasi Merah Putih menjadi simbol optimisme bahwa masa depan ekonomi Indonesia dapat dibangun dari desa, oleh masyarakat, dan untuk kesejahteraan bersama.

)* Pemerhati Masalah Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan merupakan salah satu cita-cita besar bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dalam perjalanan pembangunan nasional, desa selalu menjadi fondasi penting yang menopang ketahanan ekonomi bangsa. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus wujud nyata pelaksanaan nilai-nilai Ekonomi Pancasila.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan pilar utama transformasi Ekonomi Pancasila yang sedang dibangun pemerintah. Menurutnya, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen strategis untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dalam pandangan Presiden, koperasi harus kembali ditempatkan sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana amanat konstitusi.

Presiden Prabowo juga menilai bahwa Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Melalui sistem yang berbasis gotong royong dan kebersamaan, koperasi dapat memperluas akses ekonomi bagi masyarakat desa sekaligus mengurangi kesenjangan yang selama ini masih terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kehadiran koperasi juga diyakini mampu menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa program ini sejalan dengan gagasan Bung Karno tentang kemandirian bangsa atau berdikari. Semangat berdikari menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar sebagai objek pembangunan. Dalam konteks tersebut, koperasi menjadi wadah yang memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Koperasi Merah Putih dipandang memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa. Mulai dari keterbatasan akses modal, lemahnya posisi tawar petani dan nelayan, hingga panjangnya rantai distribusi yang sering kali mengurangi nilai ekonomi hasil produksi masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui koperasi terlihat dari berbagai kebijakan yang terus dijalankan. Transformasi pembangunan saat ini diarahkan agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pendekatan tersebut menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan koperasi dan ekonomi desa.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ia menyatakan kesiapan penuh jajaran Kementerian Koperasi untuk mewujudkan cita-cita Ekonomi Pancasila melalui penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Salah satu fokus utama yang dijalankan adalah optimalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai fondasi pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurut Ferry, penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari akar rumput. Oleh karena itu, KDKMP dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi desa sekaligus menjadikan koperasi sebagai benteng utama ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan berbagai program pemerintah, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Program KDKMP tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan inklusif. Melalui koperasi, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pemasaran, penyimpanan hasil produksi, hingga berbagai layanan ekonomi lainnya yang selama ini sulit dijangkau secara mandiri.

Pandangan yang sama disampaikan Ketua DPD Projo Jawa Timur, Muhammad Soleh. Menurutnya, tujuan utama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

Soleh mengapresiasi perkembangan program Koperasi Merah Putih yang dinilai semakin menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, koperasi dapat menjadi “rumah besar” bagi masyarakat desa untuk mengelola berbagai aktivitas ekonomi secara bersama-sama. Kehadiran koperasi membuka peluang yang lebih luas bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Koperasi dinilai berperan sebagai alternatif penyimpanan hasil panen petani pada saat musim panen raya. Selama ini, banyak petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan. Melalui koperasi, gabah dapat disimpan dengan baik hingga harga pasar lebih menguntungkan. Bahkan, fasilitas mesin penggilingan juga disediakan agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.

Berbagai fasilitas tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih bukan hanya menjadi lembaga ekonomi biasa, melainkan pusat layanan ekonomi masyarakat yang terintegrasi. Koperasi hadir untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan dukungan penuh pemerintah, sinergi berbagai pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih diyakini akan menjadi penggerak utama kebangkitan ekonomi desa. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa: membangun Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan sejahtera melalui kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dari desa.

*) Pemerhati ekonomi