Sukoharjo – Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto menyambut baik respons pemerintah terhadap masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sritex. Ia berharap seluruh buruh yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dan mendapatkan kepastian atas nasib mereka.

“Dalam rapat koordinasi, kami mendengar secara langsung bahwa untuk pembukaan kembali PT Sritex akan diputuskan dalam dua minggu ke depan. Harapan kami seluruh karyawan atau buruh eks Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja di PT Sritex yang dulu untuk dipekerjakan yang baru, tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari,” ujar Slamet.

Keputusan ini membawa angin segar bagi para buruh yang selama ini berada dalam ketidakpastian. Slamet mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani persoalan PT Sritex serta mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak.

“Karena kami juga selaku koordinator, maka nanti beberapa teman serikat pekerja di masing-masing perusahaan yang terdampak akan kami informasikan juga terkait kabar baik, kabar gembira ini, respons cepat dari pemerintah. Dari kami yang selalu berusaha bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada kami, buruh Sritex, itu bisa direalisasikan dalam dua minggu ke depan,” ujar Slamet.

Di sisi lain, pihak kurator PT Sritex, Nurma Sadikin, menyatakan bahwa mereka telah membuka opsi lelang penyewaan aset perusahaan. Beberapa investor telah menunjukkan minat untuk menyewa aset-aset ini, yang diharapkan akan membuka kembali lapangan pekerjaan bagi para eks pekerja PT Sritex.

“Saya akan menyampaikan bahwa dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat. Yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.” kata Nurma.

Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini dan menginstruksikan agar pemerintah turun tangan secara aktif dalam mencari solusi yang konkret.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex,” kata Prasetyo.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menambahkan bahwa pemerintah juga memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK tetap dipenuhi, termasuk kompensasi dan jaminan sosial. Langkah cepat pemerintah ini menjadi bukti nyata komitmen Prabowo Subianto dalam melindungi kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK.

“Bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Saat ini, Kemenaker sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya, seperti hak jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) agar tetap terpenuhi,” jelas Yassierli.

---

Jakarta – Pemerintah membantah kabar bahwa Indonesia tengah dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar mengenai PHK dapat dipastikan kebenarannya.

“Ada beberapa perusahaan yang ketika kami baca di media, dituliskan ada PHK. Namun, setelah kita cek, tidak semuanya (benar). Contohnya, Mayora tidak seperti itu. Ada beberapa (perusahaan) yang dilaporkan PHK malah pekerjanya bertambah,” ujar Yassierli.

Menaker pun meminta agar media dapat menyajikan informasi yang valid dan memastikan kebenaran data sebelum memberitakan PHK massal.

“Kami butuh dukungan media untuk bisa melihat informasi ini secara utuh. Validitas informasi yang beredar harus kita jaga,” katanya.

Pernyataan ini juga sejalan dengan data yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada 4 Maret 2025, Agus menyatakan bahwa industri manufaktur dalam negeri justru terus bertumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan angka PHK yang terjadi.

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada 2024, total tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai beroperasi pada tahun lalu mencapai 1.082.998 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang di-PHK pada periode yang sama, yaitu 48.345 orang. Bahkan, jumlah PHK tersebut mencakup seluruh sektor ekonomi, bukan hanya industri manufaktur.

Yassierli menambahkan bahwa meskipun terdapat perusahaan yang berada dalam fase kontraksi, banyak pula yang mengalami pertumbuhan.

“Pesan positif ini harus disampaikan. Walaupun kami tidak menutup mata kalau ada perusahaan atau industri yang berada di fase kontraksi, tapi ada juga yang tumbuh,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya PHK, seperti kondisi ekonomi makro, daya saing perusahaan, hingga tata kelola perusahaan. Meski demikian, ia optimistis bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan terus meningkat pada 2025.

“Ada (industri atau perusahaan) yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, dan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama untuk (mewujudkan harapan) ini,” pungkasnya.

Oleh: Dhita Karuniawati *)

Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi untuk menyelamatkan para karyawan atau pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti bekerja per 1 Maret 2025. Salah satunya adalah berupaya mempekerjakan mereka kembali, paling cepat dua minggu ke depan. Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai skema penyelamatan, termasuk kemungkinan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil alih Sritex. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap nasib para pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terdampak kepailitan perusahaan. Presiden meminta ada jalan keluar yang baik bagi para pekerja tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih untuk segera mencari solusi cepat dalam menyelamatkan para pekerja PT Sritex yang menjadi korban PHK. Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja Sritex. Hasilnya, terdapat investor baru yang siap mengambil alih aset PT Sritex, sehingga pekerja dapat kembali bekerja dalam waktu dua pekan ke depan. Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan rapat penting dengan sejumlah menteri serta perwakilan PT Sritex di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tersebut membahas dampak PHK massal yang menimpa ribuan karyawan. Dalam rapat yang berlangsung, hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Tim Kurator dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex.

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan beberapa langkah untuk membantu para pekerja Sritex, di antaranya penyediaan lapangan kerja baru melalui penjajakan peluang kerja di sektor industri dan BUMN untuk menampung para mantan pekerja Sritex. Selain itu, program pelatihan dan re-skilling disiapkan agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang baru. Pemerintah juga memastikan bahwa semua hak karyawan yang terkena PHK tetap dipenuhi oleh pihak Sritex.

Sementara itu, Tim Kurator PT Sritex membuka opsi untuk penyelamatan pekerja eks Sritex yang terkena PHK dampak putusan pailit Pengadilan. Nantinya opsi penyelamatan itu berupa penyewaan aset Sritex dari investor. Kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengatakan, pihaknya telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar nilainya tidak turun. Sejauh ini, tim kurator telah membangun komunikasi dengan sejumlah investor, yang nantinya dalam dua minggu ke depan mereka akan memutuskan siapa pihak yang akan menyewa aset Sritex tersebut. Menurut Nurma Sadikin, langkah ini dilakukan untuk menjaga nilai aset perusahaan agar tidak mengalami penurunan, dan meningkatkan harta perusahaan yang pailit. Selain itu, investor penyewa ini akan melakukan penyerapan tenaga kerja yang sebelumnya terkena PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi langkah kurator yang dapat memastikan dalam dua minggu ke depan pekerja eks Sritex dapat dipekerjakan kembali. Hal ini akan memberikan ketenangan bagi para pekerja yang terkena PHK. Pemerintah berupaya memastikan hak-hak pekerja Sritex tetap terpenuhi, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal hak-hak tersebut hingga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pekerja.

Pada 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir bagi ribuan karyawan pabrik tekstil PT Sritex masuk ke areal pabrik, tempat di mana selama ini mereka mencari nafkah. Perusahaan tekstil legendaris yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, ini resmi gulung tikar pasca hakim pengawas di Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah, menyatakan PT Sritex resmi pailit dalam rapat kreditur. Krisis yang dialami Sritex menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri tekstil di Indonesia, termasuk persaingan global dan kebijakan impor yang berpengaruh pada industri lokal. Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan agar sektor ini tetap kompetitif dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

PHK massal di Sritex menjadi ujian besar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, dengan langkah cepat Presiden Prabowo dan dukungan berbagai pihak, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk menyelamatkan ribuan pekerja yang terdampak. Dengan adanya berbagai langkah yang diupayakan pemerintah dan pihak terkait, diharapkan dampak dari penutupan Sritex dapat diminimalkan dan para pekerja yang terdampak dapat segera mendapatkan solusi atas kondisi yang mereka hadapi.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus berkomitmen dalam melindungi industri padat karya dan mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kepailitan Sritex dan dampaknya terhadap ribuan pekerja. Langkah-langkah konkret mulai diambil untuk mencari solusi terbaik guna menjaga keberlangsungan industri serta memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Maret 2025, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang menimpa pekerja PT Sritex. Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mencari solusi agar para pekerja tetap mendapatkan perlindungan serta peluang untuk kembali bekerja.

Pihaknya mengatakan atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah sangat concern terhadap bagaimana mencari jalan keluar, terutama yang berkaitan dengan nasib para pekerja PT Sritex.

Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tim kurator, investor potensial, serta Kementerian Ketenagakerjaan guna membahas langkah-langkah penyelesaian yang optimal. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor baru agar produksi tetap berjalan dan tenaga kerja dapat kembali diserap.

Perwakilan tim kurator PT Sritex, Nurma Sadiqin, menegaskan bahwa peluang penyewaan aset ini bertujuan untuk mempertahankan nilai perusahaan sekaligus memberikan kesempatan bagi para pekerja yang terkena PHK agar bisa bekerja kembali.

Saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan calon investor. Dalam dua minggu ke depan, tim kurator akan menentukan pihak yang akan menyewa aset Sritex guna menyerap tenaga kerja, termasuk kemungkinan mempekerjakan kembali karyawan yang terdampak PHK.

Di sisi lain, tim kurator juga berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dipenuhi, termasuk pesangon dan hak normatif lainnya yang sedang dalam proses pencatatan tagihan.

Keputusan penyewaan aset Sritex sebagai solusi untuk menghidupkan kembali produksi disambut baik oleh para pekerja yang terkena PHK. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengungkapkan harapan besar agar pabrik bisa segera beroperasi kembali dan para buruh bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. Pihaknya berharap seluruh mantan pekerja Sritex yang saat ini terdampak PHK bisa kembali bekerja seperti sebelumnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kepailitan perusahaan. Dengan adanya solusi yang tengah diupayakan pemerintah dan kurator, buruh Sritex memiliki harapan baru untuk melanjutkan kehidupan ekonomi mereka.

Pemerintah juga terus mengawal pemenuhan hak-hak pekerja Sritex. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan bahwa kompensasi PHK, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetap diberikan kepada para pekerja yang terdampak.

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh kurator. Seperti yang telah disampaikan, dalam dua minggu ke depan pekerja akan mulai dipekerjakan kembali. Ini tentu dapat memberikan ketenangan bagi mereka yang terdampak PHK.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten/kota di wilayah Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja yang terdampak.

Berdasarkan data terakhir, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja, termasuk karyawan yang terkena PHK.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan perusahaan, tetapi juga menyiapkan skema mitigasi bagi pekerja yang membutuhkan pekerjaan baru.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak pekerja dengan memberikan kemudahan melalui layanan prioritas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan PT Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini merupakan wujud nyata hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan kesejahteraan pekerja di tengah situasi sulit sekalipun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo saat meninjau layanan prioritas yang dibuka di dalam PT Sritex menyampaikan bahwa layanan yang diberikan ini merupakan wujud kepedulian dalam melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi.

Dukungan pemerintah dalam menangani kepailitan Sritex menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi industri padat karya serta mencegah PHK massal. Dengan solusi yang sedang diupayakan, seperti penyewaan aset perusahaan oleh investor baru dan pembukaan lapangan kerja alternatif, diharapkan pekerja yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dalam waktu dekat.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah ini juga menjadi bukti bahwa perlindungan tenaga kerja dan stabilitas industri akan terus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah tidak hanya berupaya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan pekerja tetap menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, investor, dan serikat pekerja, diharapkan solusi terbaik bisa segera terwujud, sehingga industri padat karya seperti Sritex bisa kembali beroperasi dan memberikan manfaat bagi banyak tenaga kerja di Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa kebijakan strategis yang baru diluncurkan, seperti pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara dan Bank Emas, merupakan langkah penting menuju kemandirian ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta.

“Bulan ini bulan Februari 2025, boleh dikatakan adalah bulan bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia kita. Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, dan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo.

Pemerintah mengumumkan kebijakan baru untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini, yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025, mewajibkan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor dalam jangka waktu 12 bulan di bank-bank nasional.

“Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan bertambah sebanyak 80 miliar dolar AS pada tahun 2025 karena kita mulai 1 Maret. Diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar AS devisa kita” ungkap Prabowo.

Selain itu, Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (Danantara), dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan industri hilirisasi.

Dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar AS, pembentukan Danantara bertujuan mempercepat pembangunan industri hilirisasi sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam dan produksi nasional dapat meningkat signifikan, bahkan hingga puluhan atau ratusan kali lipat.

Prabowo menegaskan bahwa kekayaan dan potensi Indonesia sangat besar, tetapi pengelolaannya harus lebih cerdas, teliti, hati-hati, dan transparan.

“Dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, dengan belajar dari semua pengalaman, dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menyatakan kebanggaannya karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia pada hari ini memiliki Bank Emas.

Langkah ini dinilai penting karena Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia. Prabowo mengatakan bahwa persiapan Bank Emas memakan waktu lebih dari 4 tahun.

Prabowo menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Produksi emas nasional telah meningkat dari 100 ton menjadi 160 ton per tahun.

Dengan perbaikan ekosistem pelayanan, Presiden berharap hal ini dapat mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan emas Indonesia.

Presiden juga mengharapkan bahwa kehadiran Bank Emas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Bank Emas berpotensi meningkatkan PDB sebesar Rp245 triliun, menciptakan lapangan kerja bagi 1,8 juta orang, serta memperluas dan menghemat cadangan devisa negara. Melalui pengelolaan dan penyimpanan emas secara menyeluruh di dalam negeri, Kepala Negara menyatakan bahwa pengiriman emas ke luar negeri dapat dikendalikan.

“Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada Bank Emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri,” tutur Prabowo.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menegaskan komitmennya untuk merekrut sumber daya manusia terbaik dalam pengelolaannya. Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melarang adanya orang-orang titipan dalam tim Danantara.

“Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, ‘Pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik.’ Tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” ujar Rosan,

Sebagai badan investasi nasional, Danantara memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan. Untuk memastikan hal tersebut, proses rekrutmen dilakukan secara profesional dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kami pun dibantu oleh head hunter maupun advisor dari dalam dan luar negeri, kami juga laporkan ke Bapak Presiden,” tambahnya. Ia juga menyampaikan bahwa nama-nama yang akan bergabung dengan Danantara akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih, dan memang expertise di bidangnya. Itu yang kami laporkan,” jelas Rosan.

“Kami berikan juga tadi berikut beserta CV-nya. Karena ini benar-benar harus nama yang reputable, yang baik, dan tentunya berintegritas yang tinggi. Jadi itu yang kita laporkan. Insya Allah minggu depan nama-nama itu kita akan umumkan kepada media,” katanya.

Sementara itu, kehadiran bank emas (bulion bank) dalam lini bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) diharapkan dapat memperkuat ekosistem perbankan syariah di Tanah Air. Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D., menilai bahwa layanan bank emas ini merupakan inovasi penting dalam dunia perbankan syariah.

“Hadirnya layanan bank emas di BSI berpotensi meningkatkan daya saing perbankan syariah karena merupakan inovasi produk yang unik dan sejalan dengan prinsip syariah,” ujarnya. Menurutnya, layanan ini memungkinkan diversifikasi produk dan menarik lebih banyak nasabah untuk berinvestasi dalam emas.

“Apa lagi emas ini kan secara kultural sudah menjadi alat investasi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisnis bulion bisa memperkuat likuiditas dan stabilitas aset berbasis syariah,” tambah Rahmatina.

Oleh : Ferbi Ananda )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong inovasi di sektor keuangan dan industri dengan meluncurkan kebijakan strategis, salah satunya adalah Bank Emas. Keberadaan Bank Emas menjadi langkah maju dalam memperkuat ekosistem rantai industri nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan aset berharga, tetapi juga membuka peluang besar dalam menggerakkan ekonomi berbasis sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Sebagai negara dengan cadangan emas yang signifikan, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengelola dan memanfaatkan komoditas ini untuk kepentingan ekonomi nasional. Bank Emas berperan sebagai institusi yang mengintegrasikan sektor pertambangan, manufaktur, dan keuangan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Dengan adanya Bank Emas, hasil tambang emas dalam negeri dapat dioptimalkan untuk kebutuhan industri domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi mengatakan pemberian izin kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia diharpkan dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia. Ekosistem ini diharapkan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

OJK berharap pemberian izin kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pemanfaatan komoditas emas. Pada 2023, Indonesia berada di posisi ke-8 sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110-160 ton dan berada di peringkat ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar.

Ismail menuturkan, dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bulion.

Bank Emas juga memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menjaga nilai asetnya dalam jangka panjang. Dengan inflasi yang kerap menjadi tantangan ekonomi, emas telah terbukti sebagai instrumen lindung nilai (hedging) yang efektif. Masyarakat tidak hanya dapat menyimpan emas secara fisik, tetapi juga mengonversikannya menjadi likuiditas jika dibutuhkan, berkat fasilitas kredit dengan jaminan emas yang disediakan oleh Bank Emas.

Program Bank Emas yang diinisiasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan meningkatkan cadangan emas negara, pemerintah dapat memperkuat fundamental ekonomi, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Cadangan emas yang kuat akan memberikan stabilitas terhadap nilai tukar rupiah dan mengurangi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia.

Selain itu, keberadaan Bank Emas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Dengan sistem pengelolaan yang transparan dan berbasis teknologi modern, Bank Emas mampu memberikan jaminan keamanan terhadap aset yang disimpan. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan formal, yang pada akhirnya mempercepat inklusi keuangan nasional.

Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution mengatakan di era digital saat ini, Bank Emas tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan fisik, tetapi juga mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan platform digital untuk memudahkan transaksi emas, baik dalam bentuk tabungan, investasi, maupun perdagangan. Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan Bank Emas dengan lebih mudah melalui aplikasi seluler, sehingga investasi emas menjadi lebih inklusif dan praktis.

Keberadaan Bank Emas juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung ekonomi hijau. Dengan regulasi yang ketat terkait pertambangan emas dan pengelolaan limbah, pemerintah memastikan bahwa kegiatan industri emas tidak merusak lingkungan. Bank Emas dapat berperan dalam menyalurkan dana kepada perusahaan yang menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, manufaktur, hingga layanan keuangan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi yang terkait dengan emas, tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam industri ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan program Bank Emas yang dicanangkan dalam era pemerintahan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem rantai industri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan mendukung industri emas nasional, memberikan akses investasi yang lebih luas, serta menjaga stabilitas ekonomi, Bank Emas menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui inovasi digital dan regulasi yang ketat, program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ke depan, keberlanjutan dan pengelolaan yang baik dari Bank Emas akan menjadi faktor kunci dalam memastikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Bandung

Oleh:  Andika Pratama )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dua inisiatif utama yang diusung, yakni Bank Emas dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menjadi strategi jitu dalam memperkuat stabilitas ekonomi serta mempercepat hilirisasi dan investasi. Kebijakan ini menandakan komitmen besar dalam membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Emas merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar emas yang dimiliki Indonesia. Dengan cadangan emas mencapai 2.600 ton dan produksi tahunan sekitar 100 ton, Indonesia berada di posisi keenam dunia dalam kepemilikan cadangan emas. Namun, pemanfaatan emas sebagai instrumen ekonomi masih belum optimal. Kehadiran Bank Emas yang dikelola oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mengubah peta ekonomi domestik dengan memberikan kemudahan investasi syariah berbasis emas serta meningkatkan monetisasi emas yang selama ini kurang produktif.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna menyatakan bahwa Bank Emas menjadi penggerak ekonomi baru di Indonesia dengan menangkap nilai ekonomi di seluruh rantai pasok emas, dari sektor hulu hingga hilir. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029, peran Bank Emas diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis aset emas.

Selain Bank Emas, pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi langkah terobosan untuk mempercepat investasi strategis, terutama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Badan Pengelola Investasi ini dibentuk dengan tujuan mengelola dana investasi sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun yang dihimpun dari Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan dana ini, Danantara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah serta memperkuat hilirisasi industri.

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menegaskan pentingnya kontribusi Danantara dalam pembangunan infrastruktur daerah. Banyak wilayah di luar Pulau Jawa, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Dengan intervensi Danantara, pembangunan infrastruktur ini dapat semakin dipercepat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Diharapkan sebagian dana investasi ini dapat dialokasikan untuk daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana APBN.

Salah satu fokus utama Danantara adalah mendukung hilirisasi sumber daya alam, terutama pada sektor nikel, bauksit, dan tembaga. Hilirisasi menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk mineral Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, mempercepat industrialisasi, serta meningkatkan penerimaan negara dari ekspor produk olahan yang bernilai lebih tinggi.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa efektivitas Danantara sangat bergantung pada pemilihan tokoh yang tepat dalam mengelola investasi. Menurutnya, pemilihan dewan penasihat dari kalangan tokoh global harus dilakukan secara selektif agar mampu meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong masuknya modal asing ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa pengelolaan Danantara harus transparan dan dikelola oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih serta kapabilitas tinggi dalam mengelola investasi.

Dalam waktu dekat, CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, akan mengumumkan susunan lengkap manajemen dan dewan pengawas badan investasi ini. Ia menegaskan bahwa pemilihan figur yang kredibel akan menjadi faktor kunci dalam menarik kepercayaan investor global. Hal ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo dalam memastikan setiap kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan nasional.

Kombinasi Bank Emas dan Danantara menjadi strategi yang sangat tepat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Emas menawarkan alternatif investasi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sementara Danantara menjadi instrumen investasi yang memperkuat infrastruktur dan hilirisasi industri. Dengan kebijakan yang tepat, kedua inisiatif ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Presiden Prabowo memahami bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan strategi yang terintegrasi antara penguatan sektor keuangan dan percepatan investasi. Dengan mengoptimalkan potensi emas sebagai aset ekonomi dan memanfaatkan investasi strategis melalui Danantara, Indonesia dapat bergerak menuju era baru perekonomian yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

Tantangan ke depan terletak pada implementasi kebijakan yang efektif serta memastikan bahwa manfaat dari inisiatif ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan ketat terhadap Bank Emas dan Danantara menjadi hal krusial guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa akses terhadap investasi berbasis emas dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu saja.

Keputusan Presiden Prabowo dalam menghadirkan Bank Emas dan Danantara menunjukkan visi yang jelas dalam membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pusat investasi syariah yang unggul, tetapi juga menjadi negara yang lebih mandiri dalam mengelola sumber daya ekonominya. Jika strategi ini dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil dalam beberapa tahun mendatang.

)* Penulis adalah Kontributor Jabartrigger.com

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru merupakan langkah krusial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Penguatan kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial di kawasan kita,” ujar Febrian dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi kelautan, salah satunya melalui program-program yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran, sektor kelautan tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, turut mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, khususnya KKP, dalam mengimplementasikan ekonomi biru. Ia mendorong agar kementerian tetap optimis dalam menjalankan program-programnya.

“KKP perlu untuk tetap istiqomah dan optimis dalam melaksanakan program ekonomi biru di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Apalagi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari sektor kelautan,” kata Rina.
Lebih lanjut, Rina menyoroti pentingnya sektor pariwisata bahari sebagai bagian dari strategi ekonomi biru. Menurutnya, kebijakan yang tepat dapat meningkatkan daya saing sektor kelautan Indonesia di kancah global.

“Sektor pariwisata di Indonesia, khususnya kelautan, perlu menjadi perhatian. Ini menjadi poin penting, bagaimana kebijakan Bapak Menteri untuk menarik kembali sektor kelautan kita agar lebih kompetitif?” ujarnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi kelautan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi biru yang mencakup konservasi sumber daya laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor maritim menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Jakarta – Program ekonomi biru yang tengah dijalankan oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Strategi ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, menegaskan bahwa sektor swasta memiliki peran krusial dalam pertumbuhan investasi nasional. Menurutnya, berbagai lembaga internasional memprediksi ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran lima persen. Bahkan, Bank Dunia optimistis terhadap prospek ekonomi nasional di tengah tantangan yang dihadapi negara-negara Asia Timur dan Pasifik.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen guna mewujudkan visi Indonesia Emas, dengan rencana realisasi investasi sebesar Rp13.320 triliun dalam lima tahun ke depan, dua kali lipat dari periode sebelumnya,” ujar Delfinur.
Dalam konteks ekonomi biru, Delfinur menyoroti potensi besar Indonesia sebagai produsen seafood terbesar kedua di dunia. Namun, investasi di sektor kelautan dan perikanan masih tergolong kecil, hanya sekitar satu persen dari total investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, BKPM telah menyusun peta jalan hilirisasi yang mencakup produk-produk unggulan seperti rajungan, rumput laut, garam, serta ikan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT).
Dengan implementasi strategi tersebut, pemerintah menargetkan investasi hingga 681 miliar dolar AS, penciptaan tiga juta lapangan kerja, serta peningkatan ekspor hingga 857,9 miliar dolar AS. Namun, Delfinur menekankan bahwa pengembangan ekonomi biru harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Sementara itu, dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Kristianto, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan harus berbasis pengetahuan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, serta memperkuat ketahanan bagi generasi saat ini dan mendatang.
“Sebagai bagian dari misinya, pemerintah menargetkan perairan yang sehat, tangguh, dan produktif dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Kristianto. Ia juga menambahkan bahwa strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekosistem laut, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan inklusif.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap istiqomah dan optimis dalam menjalankan program ekonomi biru meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan, terutama dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian integral dari sektor kelautan.
Dukungan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa program ekonomi biru yang dijalankan pemerintah memiliki prospek cerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. [-red]