Oleh: Indriani Nova )*

Ekonomi biru (blue economy) merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang mengedepankan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem laut dan perairan. Konsep ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Salah satu alasan utama apresiasi terhadap program ekonomi biru adalah kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, program ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertahankan produktivitas ekosistem dalam jangka panjang.

Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB University, Rokhmin Dahuri M.S mengatakan potensi ekonomi dari sebelas sektor ekonomi biru Indonesia adalah sekitar US$1,348 triliun atau sekitar 13% PDB Indonesia saat ini. Ekonomi biru memberikan manfaat sosial yang signifikan, terutama bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty mengatakan bahwa ekonomi biru sangatlah penting sebagai alternatif strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, pengembangan ekonomi biru yang berbasis pada sumber daya laut yang melimpah, merupakan solusi nyata untuk menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Kebijakan ekonomi biru tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem maritim. Saadiah juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penuh kebijakan ini, sehingga cita-cita kesejahteraan Indonesia Timur melalui potensi maritim bisa segera terwujud.

Dalam konteks konservasi, program ekonomi biru mendorong pembentukan kawasan lindung laut yang berfungsi sebagai tempat pemijahan dan berkembang biaknya berbagai spesies laut. Perlindungan ini tidak hanya mendukung regenerasi stok ikan, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kawasan lindung laut juga berperan dalam menjaga stabilitas rantai makanan dan fungsi ekosistem secara keseluruhan.

Ekonomi biru juga mencakup pengembangan sektor pariwisata bahari yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pariwisata yang memperhatikan aspek konservasi dan keterlibatan masyarakat lokal dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Ekowisata berbasis komunitas menjadi contoh bagaimana program ekonomi biru dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut dan pesisir.

Selain kebijakan pemerintah, keterlibatan sektor swasta juga menjadi elemen penting dalam mendorong ekonomi biru. Investasi dalam teknologi hijau, praktik bisnis yang berkelanjutan, serta kemitraan dengan komunitas lokal dapat menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, kolaborasi antara sektor publik dan swasta telah berhasil menciptakan inovasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi secara bersamaan.

Baru-baru ini, telah dilaksanakan kerja sama riset antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Uni Eropa, dan Agence Française de Développement (AFD) yang resmi dimulai dengan penandatanganan di Gedung BJ Habibie, Jakarta. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi mengatakan bahwa riset maritim akan sangat mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia.

Kolaborasi ini mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun tujuannya yakni untuk memperkuat pengelolaan laut yang berkelanjutan di Indonesia, dengan mencakup berbagai kegiatan yang meliputi pelatihan, penelitian biodiversitas laut, pengumpulan data iklim, restorasi ekosistem, serta pengurangan jejak lingkungan. Chaibi menambahkan bahwa program ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga membawa dampak positif bagi komunitas pesisir, yang diharapkan dapat memperoleh manfaat langsung dari ekonomi berbasis kelautan.

Keberhasilan program ekonomi biru juga sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasinya. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kebijakan yang mendorong praktik berkelanjutan. Regulasi yang ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut, insentif bagi inovasi ramah lingkungan, serta penguatan penegakan hukum menjadi faktor yang dapat mempercepat keberhasilan ekonomi biru.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi biru juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program ekonomi biru. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas, masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga ekosistem serta mengadopsi praktik yang mendukung keberlanjutan.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi biru akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menerapkan prinsip-prinsipnya. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta, ekonomi biru dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengelola sumber daya alam secara lebih bijaksana. Apresiasi terhadap program ekonomi biru bukan hanya sekadar pengakuan terhadap manfaatnya, tetapi juga menjadi dorongan bagi semua pihak untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

)* Penulis adalah jurnalis ekonomi di PT SCE Investama Tbk

Oleh: Gavin Asadit *)

Program Ekonomi Biru Indonesia telah mendapatkan perhatian dan dukungan yang signifikan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam.

Dukungan terhadap program ini semakin nyata dengan penghargaan yang diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara Bali Ocean Days (BOD) 2nd Conferences and Showcase. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi beliau dalam mewujudkan ekonomi biru melalui program unggulan TNI AD, seperti Program Manunggal Air, Program Ketahanan Pangan, dan program pelestarian lingkungan Bersatu Dengan Alam. Program Manunggal Air sendiri telah membangun lebih dari 3.200 titik sumber air yang bermanfaat bagi lebih dari 1,2 juta orang di berbagai daerah. Upaya ini membuktikan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor pertahanan, sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ekonomi biru.

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rahmat Mulianda mengemukakan, pemerintah telah menyusun peta jalan ekonomi biru Indonesia 2023-2045. Sasaran utama capaian adalah luas kawasan konservasi perairan mencapai 30 persen atau 9,75 juta hektar (ha) pada 2045. Selain itu, peningkatan kontribusi produk domestik bruto (PDB) kemaritiman sebesar 15 persen dan lapangan kerja kemaritiman 12 persen.

Selain dari dalam negeri, dukungan internasional juga terus mengalir untuk memperkuat implementasi ekonomi biru di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB) baru-baru ini menyetujui pinjaman sebesar $500 juta untuk membantu Indonesia dalam upaya transisi energi. Meskipun fokus utama pinjaman ini adalah transisi energi, langkah ini menunjukkan adanya komitmen internasional dalam membantu Indonesia mencapai target emisi karbon nol bersih pada tahun 2060, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Dukungan ini menjadi salah satu indikator bahwa dunia internasional semakin menaruh perhatian pada keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terus berupaya menjalankan program ekonomi biru meskipun menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran. Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah mengatakan pihaknya terus mendorong KKP untuk tetap optimis dan kreatif dalam melaksanakan program ini. Beliau juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan pulau-pulau kecil serta meningkatkan daya saing sektor pariwisata kelautan Indonesia. Dukungan dari para legislator ini menjadi motivasi tambahan bagi KKP untuk terus mengembangkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Pada tingkat internasional, KKP juga telah membawa program ekonomi biru ke sidang Committee on Fisheries (COFI) ke-36. Dalam pertemuan tersebut, KKP memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan, salah satunya melalui sistem penangkapan ikan terukur. Selain itu, program “Bulan Cinta Laut” yang digagas KKP juga menjadi sorotan, mengingat program ini bertujuan untuk menanggulangi permasalahan sampah laut yang kian meningkat. Kehadiran Indonesia dalam forum internasional semacam ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru dan berbagi praktik terbaik dengan negara lain.

Berbagai inisiatif lain juga turut mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Program Blue Finance Accelerator, misalnya, dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan startup dan UKM di sektor ekonomi biru. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendukung proyek-proyek ekonomi biru melalui kemitraan publik-swasta. Selain itu, Kedutaan Besar AS di Indonesia dan Singapura meluncurkan lokakarya regional YSEALI pertama tentang ekonomi biru. Program inovatif ini dirancang untuk memberdayakan para pemimpin muda dari negara-negara ASEAN dan Timor-Leste dalam menghadapi tantangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini sangat penting dalam mempercepat implementasi program ekonomi biru di tingkat regional dan global.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan lokakarya Ekonomi Biru YSEALI adalah bagian dari komitmen pemerintah AS untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh Asia Tenggara. Dengan memberdayakan para pemimpin muda, kita berinvestasi dalam masa depan sumber daya laut bersama, mendorong kerjasama regional, dan mendorong solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi laut.

Secara keseluruhan, program ekonomi biru di Indonesia telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan, termasuk pemerintah, lembaga swasta, akademisi, komunitas pesisir, dan organisasi lingkungan yang terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian laut Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. Program ini membuka peluang kerja di sektor produksi, distribusi, hingga pengelolaan makanan sehat, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengoptimalkan skema penyerapan tenaga kerja dalam program ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa MBG berpotensi besar dalam mengurangi angka pengangguran nasional.
“Kami sedang memetakan bagaimana setiap satuan pelayanan MBG dapat berkontribusi dalam menambah pekerja baru,” ujar Yassierli.
Dampak positif dari program ini telah dirasakan di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah Indah, seorang ibu rumah tangga di Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kini mendapatkan penghasilan tetap melalui dapur MBG. Dalam unggahan di akun TikTok-nya, Indah membagikan pengalamannya bahwa dengan bekerja di dapur MBG, ia mampu membantu perekonomian keluarganya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengungkapkan bahwa keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka banyak lapangan pekerjaan baru.
“Mulai dari pembangunan hingga beroperasinya dapur MBG membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, lapangan pekerjaan bertambah, dan ini bisa membantu menurunkan angka pengangguran,” kata Zainul Munasichin.
Setiap dapur MBG setidaknya mempekerjakan 47 orang, termasuk tenaga ahli masak, bagian dapur, tenaga distribusi, lapangan, serta kebersihan. Selain itu, BGN juga menugaskan kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi untuk memastikan operasional dapur berjalan dengan baik. Tenaga kerja ini sebagian besar diserap dari warga sekitar dapur MBG, dengan pengecualian bagi tenaga ahli yang harus memiliki sertifikat keahlian.
Selain menciptakan lapangan kerja, program MBG juga mendukung perekonomian lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan distributor dalam penyediaan bahan makanan. Dengan demikian, terjadi perputaran ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Program MBG merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Selain memastikan kecukupan gizi bagi para pelajar guna menciptakan generasi yang kuat dan cerdas, program ini juga berperan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan DPR RI terus melakukan sosialisasi agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan merata ke seluruh daerah di Indonesia.
Keberadaan dapur MBG juga diawasi ketat agar memenuhi standar kebersihan, pengelolaan gizi, serta pengelolaan limbah. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat dari segi kesehatan dan ketenagakerjaan, tetapi juga memastikan kelangsungan lingkungan yang bersih dan sehat.
Program MBG diharapkan menjadi solusi komprehensif yang mendukung visi pemerintah dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak hanya berperan dalam meningkatkan kecukupan gizi pelajar, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian daerah dengan melibatkan koperasi serta membuka lapangan pekerjaan baru.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa koperasi menjadi komponen sentral dalam mendukung pelaksanaan MBG. Hingga saat ini, sudah ada 321 koperasi yang terverifikasi dan siap menopang kesuksesan program tersebut.
“Kalau berdasarkan data kami, sudah ada 321 koperasi yang terverifikasi dan telah siap secara kelembagaan serta bisnis (mendukung MBG),” kata Menkop Budi Arie Setiadi.
Koperasi memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku seperti beras, sayur, daging, telur, buah, dan susu yang kemudian diolah menjadi paket makanan bergizi bagi para pelajar. Menkop Budi Arie Setiadi memastikan pihaknya terus melakukan verifikasi guna memperbanyak jumlah koperasi yang terlibat.
“Verifikasi itu tugas kami untuk memastikan (kesiapan koperasi). Makanya tadi yang sudah fit (layak) ada 321 koperasi itu dari 1.300-an yang kami data. Nanti kami melakukan pendataan terus,” ujarnya.
Di sisi lain, keberadaan dapur Program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga berperan penting dalam membuka lapangan kerja baru.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyatakan bahwa dapur MBG membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Mulai dari pembangunan hingga beroperasi, dapur MBG tentunya membutuhkan tenaga kerja, dengan demikian lapangan kerja baru bertambah sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia,” katanya.
Setiap dapur MBG wajib memiliki minimal 47 tenaga kerja yang terdiri dari ahli masak, bagian dapur, tenaga distribusi, lapangan, dan tenaga kebersihan. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) turut menugaskan kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi guna mendukung operasional dapur. Penyediaan bahan makanan juga melibatkan petani, peternak, nelayan, dan distributor lokal untuk memastikan perputaran ekonomi daerah.
Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi pelajar guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Selain itu, program ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi angka pengangguran.
“Kami dari legislatif yang bekerjasama dengan BGN gencar memberikan sosialisasi tentang MBG kepada masyarakat dengan tujuan program ini berjalan lancar dan terlaksana secara merata,” tambah Zainul Munasichin.
Program MBG adalah bukti nyata gotong royong berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melibatkan koperasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, program ini tidak hanya menjamin masa depan generasi penerus, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional serta mewujudkan visi pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Selain bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dengan alokasi anggaran yang terus ditingkatkan, MBG diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, peternakan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan terus menyuntikkan anggaran besar untuk memastikan kesuksesan Program MBG. Hashim mengungkapkan bahwa tambahan anggaran MBG menjadi Rp171 triliun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Dengan proyeksi ini, Prabowo optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% dapat tercapai.

Untuk merealisasikan program ini secara efektif, pemerintahan Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi dana pada program yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Hashim, pemerintah berhasil menghemat Rp306 triliun dengan realokasi anggaran ke program prioritas seperti MBG. Selain itu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG, seperti 80 juta butir telur, sayur, dan daging setiap hari, diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan peternakan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan untuk mempercepat distribusi MBG, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada tahun 2025. Sejauh ini, BGN telah mengantongi anggaran Rp71 triliun, tetapi dengan percepatan distribusi yang diinstruksikan Presiden Prabowo, diperlukan tambahan hingga Rp100 triliun. Jika percepatan ini dimulai pada September 2025, maka total anggaran yang dibutuhkan akan semakin besar.

Program MBG mendapat apresiasi dari Pemuda Muhammadiyah. Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly, menyebut bahwa MBG adalah program yang sangat baik karena berkontribusi dalam peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Organisasi ini turut serta dalam memberikan edukasi kepada pemuda dan mahasiswa mengenai pentingnya MBG.

Di Maluku Utara, MBG mulai berjalan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat dengan melibatkan enam dapur umum, empat di Kota Ternate dan dua di Halmahera Barat. Setiap hari, program ini menyediakan lebih dari 3.400 porsi makanan bergizi untuk masyarakat.

Fadly berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pemuda untuk terlibat langsung dalam proses distribusi. Dengan adanya pendampingan, pemuda dapat membantu kelancaran implementasi MBG sekaligus mendapatkan pengalaman kerja di sektor logistik dan distribusi pangan. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melihat MBG sebagai momentum kebangkitan di sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi lokal.

Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Mofit Jamroni, menilai bahwa MBG memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani. Dengan adanya program ini, hasil pertanian petani dapat terserap dengan optimal oleh pemerintah sebagai bahan baku makanan bergizi gratis.

MBG menciptakan kepastian harga bagi petani, mengingat pemerintah akan menjadi pembeli utama hasil pertanian dan peternakan. Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang sudah diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Dengan adanya kepastian pasar, petani tidak lagi khawatir akan fluktuasi harga yang kerap merugikan mereka.

Mofit juga menyoroti pentingnya evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan teknis pelaksanaan MBG agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Lebih lanjut, Mofit mengingatkan bahwa program seperti MBG mengingatkan kembali pentingnya pola makan sehat sebagaimana konsep Empat Sehat Lima Sempurna yang diterapkan di masa lalu.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang. Ketua PC PMII Malang, Dicky Wahyu Firmansyah, menyatakan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik di beberapa sekolah di Bululawang dan Kepanjen, Kabupaten Malang. Namun, ia berharap cakupan MBG dapat diperluas agar lebih banyak pelajar yang mendapatkan manfaat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan turut menegaskan dukungannya terhadap MBG. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menyebut bahwa program ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo dan telah mulai berjalan di Kota Minyak. Saat ini, MBG di Balikpapan sudah dilayani oleh dua titik dapur umum yang memasok makanan ke berbagai sekolah.

DPRD Balikpapan berkomitmen mengawal keberlanjutan program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah realokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50% untuk memastikan ketersediaan dana bagi MBG.

MBG telah menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tambahan anggaran yang signifikan, MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.

Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi kepemudaan, akademisi, hingga DPRD di berbagai daerah, menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luas dan positif. Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan, MBG diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Pemerintah terus menggencarkan upaya kolaboratif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka memastikan keberhasilan program ini, pemerintah merangkul organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan sebagai mitra utama dalam implementasinya. Peran aktif Ormas menjadi kunci dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan pentingnya keterlibatan Ormas Islam dalam program ini. Sebagai entitas yang memiliki jaringan luas dan tersebar di seluruh Indonesia, Ormas diharapkan dapat membantu pelaksanaan MBG dengan memastikan anak-anak yang menjadi sasaran program menerima manfaat secara optimal. Selain itu, kehadiran Ormas juga dapat berperan dalam edukasi gizi bagi masyarakat, sehingga program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak menerima manfaat dari program MBG pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal pada 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa percepatan ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Ormas. Terdapat tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan MBG, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Dalam hal infrastruktur, sebanyak 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibangun, di mana 1.542 di antaranya dibiayai melalui APBN, sementara sisanya akan diwujudkan melalui program kemitraan. Ini menjadi peluang bagi Ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pelayanan gizi di berbagai daerah.

Keterlibatan Ormas dalam program MBG bukan hanya sebatas penyaluran makanan, tetapi juga membuka peluang besar dalam sektor ekonomi. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan bahwa Ormas dapat berperan sebagai penyedia bahan baku atau bahkan mendirikan koperasi yang berfokus pada pengelolaan SPPG. Dengan demikian, Ormas tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membantu memperkuat perekonomian anggotanya. Keberadaan koperasi yang dikelola oleh Ormas dapat menjadi solusi bagi ketahanan ekonomi komunitas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam skema operasional MBG, setiap satu SPPG ditargetkan untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap harinya. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja yang cukup dan berkualitas menjadi aspek penting. Ormas dapat merekrut anggotanya maupun warga sekitar untuk bekerja di SPPG, sehingga terjadi pemberdayaan ekonomi secara langsung di tingkat masyarakat. Dengan adanya keterlibatan Ormas, distribusi makanan bergizi tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberi dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dukungan Ormas terhadap program MBG juga menjadi bukti nyata dari semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan jejaring yang kuat serta kedekatan dengan masyarakat, Ormas memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan implementasi MBG berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka juga dapat membantu memberikan edukasi terkait pentingnya konsumsi makanan bergizi serta pola hidup sehat bagi anak-anak dan keluarga penerima manfaat.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan pendanaan, tetapi juga pada penerimaan serta partisipasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sinergi dengan Ormas menjadi langkah strategis yang tak terhindarkan. Dengan berkolaborasi bersama Ormas keagamaan, program MBG dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Ke depan, keterlibatan Ormas dalam program MBG diharapkan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya cakupan program ini. Pemerintah bersama Ormas harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang berkualitas, demi menciptakan generasi emas yang sehat dan cerdas. Kolaborasi ini bukan hanya soal memastikan keberlanjutan program, tetapi juga merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Program MBG juga membuka ruang bagi inovasi di bidang pangan. Dengan adanya standar gizi yang ditetapkan, berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga riset, dapat terlibat dalam menciptakan solusi pangan bergizi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas makanan yang diberikan dalam program, tetapi juga mendorong pengembangan teknologi pangan yang lebih maju di Indonesia.

Dalam implementasinya, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai harapan. Keterlibatan Ormas dalam fungsi pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaannya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program MBG bukan hanya sekadar inisiatif pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Peran Ormas dalam menyukseskan program ini tidak hanya memberikan dampak bagi penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial secara luas. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, program ini dapat menjadi langkah besar menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan mandiri.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

Pemerintah bergerak cepat merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat penutupan operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada Sabtu, 13 Februari 2025 lalu.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan segera meminta klarifikasi dari tim kurator terkait penutupan total Sritex dan PHK yang terjadi.

“Ya nanti kita tanya ke tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan pemerintah telah melakukan pemetaan peluang kerja bagi karyawan terdampak. Menurutnya, saat ini terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya,” kata Yassierli.

Peluang kerja tersebut tersedia di berbagai sektor, termasuk industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa. Selain itu, Kemnaker terus memastikan Sritex Group memenuhi hak-hak para pekerja yang terdampak PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tegas Yassierli.

Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi dampak PHK ini. Salah satunya adalah dengan penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan para pekerja terdampak.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Badan Latihan Kerja). Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” ujar Luthfi.

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan berbagai perusahaan di Jawa Tengah agar bisa menyerap tenaga kerja dari Sritex yang terkena PHK.

“Kita tampung (PHK Sritex) sehingga Jateng tidak terlalu banyak yang terkait dengan pengangguran,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak dari penutupan Sritex serta membantu para pekerja terdampak untuk segera mendapatkan pekerjaan baru.

---

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan hak-hak buruh terdampak PHK di PT Sritex. Langkah-langkah konkret sedang dilakukan untuk memastikan pekerja mendapat haknya secara adil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengevaluasi keputusan PHK oleh tim kurator. “Saya dan Menteri Ketenagakerjaan akan bertanya langsung kepada tim kurator Sritex terkait keputusan PHK,” ujar Airlangga Hartarto.

Tim kurator akan diperiksa untuk memastikan prosedur yang diterapkan sesuai aturan. “Tim kurator akan diperiksa oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan keputusan tersebut sesuai prosedur,” lanjut Airlangga Hartarto.

Pemerintah ingin memastikan hak buruh diperhatikan. “Pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan PHK dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak buruh,” tambah Airlangga Hartarto.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan pemerintah akan mengikuti ketentuan hukum. “Pemerintah akan tunduk pada hukum dalam menangani kasus PHK massal Sritex,” ujar Immanuel Ebenezer Gerungan.
Ia menambahkan bahwa upaya menghindari PHK telah dilakukan. “Kemnaker dan manajemen PT Sritex telah berupaya maksimal agar PHK tidak terjadi,” lanjut Immanuel Ebenezer Gerungan.

Keputusan PHK merupakan wewenang kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga. “Keputusan PHK diambil oleh kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga,” tambah Immanuel Ebenezer Gerungan.

Namun, pemerintah memastikan hak pekerja tetap terpenuhi. “Pemerintah akan memastikan hak-hak buruh, termasuk pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetap terpenuhi,” pungkas Immanuel Ebenezer Gerungan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan pemerintah telah memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK. “Kemnaker telah berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di Jawa Tengah dan Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK di PT Sritex,” ujar Yassierli.

Terdapat lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri. “Terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya yang dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang terkena PHK,” lanjut Yassierli.
Jika PHK tidak dapat dihindari, pemerintah memastikan hak pekerja tetap diberikan.

“Jika PHK tidak terhindarkan, Kemnaker memastikan pekerja mendapatkan haknya, termasuk upah, pesangon, serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan pendampingan. “Kemnaker memiliki program pendataan lowongan kerja di seluruh Indonesia dan menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang terkena dampak PHK,” tambah Yassierli.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025. “Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,” ujar Yassierli.

Pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk menjamin kesejahteraan pekerja. “Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK melalui berbagai skema perlindungan sosial dan pelatihan kerja,” pungkas Yassierli. [^]

Jakarta – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Sebanyak 9.604 pekerja terdampak akibat keputusan perusahaan yang menghentikan operasionalnya sejak 1 Maret 2025, menyusul status pailit yang diumumkan melalui surat Nomor 299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa DPR akan mengawal hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, agar diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, benar-benar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” ujar Hendry.

Ia juga menyoroti bahwa PHK massal di Sritex harus menjadi peringatan bagi sektor tekstil nasional, yang menghadapi tantangan besar akibat serbuan impor tekstil.

“Regulasi yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

Selain itu, Hendry menekankan bahwa pemerintah segera melakukan evaluasi daya saing industri tekstil nasional dan memberikan solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.

Selain menyiapkan lapangan kerja, Hendry Munief juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar pekerja terdampak memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk terserap di industri lain atau berwirausaha.

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” tandasnya.

Di tengah situasi yang sulit, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) segera mengambil langkah konkret untuk membantu para pekerja terdampak. Sebanyak 8.000 lowongan kerja telah disiapkan bagi korban PHK Sritex di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya.

“Istilahnya kami mencarikan solusi, lowongan pekerjaan, kami fasilitasi,” ujar Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno.

Langkah ini merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan yang bersedia menyerap tenaga kerja dari Sritex tanpa tes masuk.

“Sudah kami komunikasikan, justru dari pegawai Sritex kalau masuk ke perusahaan-perusahaan itu tanpa tes,” tambahnya.

Dengan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah dan DPR, diharapkan para pekerja yang terdampak dapat segera mendapatkan solusi terbaik untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, evaluasi terhadap industri tekstil nasional harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

[]

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan serangkaian langkah komprehensif untuk menyelamatkan para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penutupan total PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Menaker Yassierli.

Menaker mengungkapkan, sejak Sritex diputus pailit pada Oktober 2024, Pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ucapnya.

Untuk diketahui bahwa pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker. Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan,” ungkap Menaker.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemerintah daerah akan menyiapkan program pelatihan kerja bagi ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terdampak PHK.

“Kami akan mengadakan program vokasi dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi mereka,” ujar Luthfi.

Menurutnya, pihaknya ingin memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan sehingga dapat kembali bekerja di perusahaan lain.

Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk membantu dan memastikan negara hadir di tengah Masyarakat. [RWA]