Oleh: Ruben Maniani )*

Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui pendekatan terpadu yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat lokal, dan lembaga pemerintah. Menurut Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, narasi yang sering disebarluaskan oleh OPM, seperti klaim pencurian senjata api, hanyalah propaganda yang bertuju an menciptakan ketakutan di masyarakat Papua. 

Tuduhan pencurian senjata api dinilai tidak memiliki dasar dan digunakan untuk memprovokasi aparat keamanan serta masyarakat. Dalam hal ini, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap berkomitmen menjalankan operasi hukum guna melindungi warga Papua dari ancaman kelompok bersenjata.

Fokus utama pemerintah adalah menciptakan stabilitas keamanan dan menghilangkan rasa takut yang selama ini menyelimuti masyarakat Papua akibat aktivitas kelompok bersenjata. Dalam operasinya, TNI dan Polri berusaha merangkul masyarakat melalui pendekatan dialogis. Salah satu contohnya adalah kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Satuan Tugas Yonif Raider 323 Kostrad di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga. 

Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan merupakan bagian dari patroli pengamanan wilayah yang bertujuan membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan warga lokal. Respons positif dari masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan.

Pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda OPM yang sering menyebarkan informasi palsu. Faizal Ramadhani menyatakan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya untuk mencegah masyarakat terjebak dalam narasi kelompok separatis. 

Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggalakkan edukasi tentang pencegahan radikalisme dan separatisme. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Papua menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ideologi yang bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa.

Penegakan hukum juga menjadi prioritas utama dalam menangani aksi kriminal yang dilakukan oleh OPM. Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Imam Subekti, menegaskan bahwa tindakan kelompok ini lebih bersifat sektoral dan hanya terjadi di wilayah Papua. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan berbeda dengan penanganan terorisme berskala nasional. Penegakan hukum yang tegas bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani ancaman separatisme.

Di sisi lain, percepatan pembangunan di Papua menjadi langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan yang sering dimanfaatkan OPM dalam propagandanya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas pemerintah. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat membuka akses ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat Papua, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Aparat keamanan juga mendukung pembangunan ini dengan cara yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya, dan memperhatikan kearifan lokal.

Panglima Komando Operasi HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, menyebutkan bahwa komunikasi sosial antara aparat dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Papua. Ia mengapresiasi inisiatif Satgas Yonif Raider 323 Kostrad dalam menjalin interaksi harmonis dengan warga. Komunikasi sosial ini dinilai dapat membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan, yang pada akhirnya mempercepat integrasi pembangunan di Papua.

Untuk menghadapi propaganda OPM, pemerintah memperkuat peran media lokal dan nasional dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Langkah ini juga didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat Papua agar mereka lebih kritis dalam menyaring informasi, khususnya dari platform media sosial yang sering digunakan kelompok separatis. Pemerintah berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang bertujuan memecah belah persatuan.

Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM akan ditindak secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun, pendekatan represif bukanlah satu-satunya strategi. Langkah preventif dan dialogis tetap menjadi prioritas, dengan melibatkan semua pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan.

Peningkatan kualitas pendidikan di Papua juga menjadi perhatian utama pemerintah. Program seperti pemberian beasiswa untuk pelajar Papua dan pelatihan bagi tenaga pendidik menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam mengubah pola pikir masyarakat dan mencegah penyebaran paham separatis di kalangan generasi muda.

Sementara itu, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Brigjen TNI Lucky Avianto juga menyoroti pentingnya komunikasi sosial yang intensif antara aparat dan masyarakat sebagai cara untuk menciptakan rasa saling percaya.

Melalui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah berharap Papua dapat menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Upaya ini tidak hanya penting bagi stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat semangat persatuan bangsa. 

Pemerintah terus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan separatisme, demi masa depan Papua yang lebih cerah. Dengan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Papua diharapkan menjadi contoh keberhasilan pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Oleh : Eva Kalyna Audrey  )*

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan keseriusan dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 100 hari pertama kepemimpinannya. Langkah strategis yang diambil tidak hanya menegaskan kesinambungan proyek tersebut dari pemerintahan sebelumnya, tetapi juga memperlihatkan komitmen tinggi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi hingga ke wilayah perbatasan negara. 

Keberlanjutan proyek ini menandakan visi besar yang tidak hanya sekadar membangun pusat pemerintahan baru, tetapi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

Dedek Prayudi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, menjelaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki visi yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo dalam memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. 

Pendekatan baru diterapkan dalam skema pendanaan dengan menggeser dominasi anggaran negara menuju keterlibatan investasi swasta. Perubahan ini menandakan strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Langkah ini juga menciptakan kesempatan bagi sektor swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan kompetitif.

Keseriusan pemerintahan dalam menarik investasi juga mendapatkan respons positif dari investor domestik maupun internasional. Meski tidak terlalu banyak disorot, langkah-langkah nyata yang telah diambil menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, percepatan pembangunan Masjid Nusantara di IKN menjadi simbol penting yang tidak mengalami penundaan, menegaskan bahwa proyek ini terus berjalan sesuai rencana. 

Keberadaan fasilitas religius ini bukan sekadar simbol, tetapi juga bukti bahwa pemerintahan berkomitmen menghadirkan infrastruktur sosial yang inklusif bagi masyarakat yang akan tinggal dan bekerja di IKN.

Pada sektor transformasi hijau dan digital, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan bahwa pembangunan Smart City Cooperation Center (SCCC) akan segera dimulai. 

Fasilitas ini, yang didukung hibah dari Korea Selatan, bertujuan memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi di IKN. Selain itu, Integrated Command and Control Center (ICCC) yang merupakan bagian dari hibah Amerika Serikat juga akan segera dibangun. 

Keberadaan dua proyek ini menandakan langkah maju dalam mewujudkan konsep kota masa depan berbasis teknologi digital dan energi hijau. Dengan infrastruktur ini, IKN diharapkan menjadi pusat inovasi yang mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia dalam hal efisiensi, keberlanjutan, dan digitalisasi layanan publik.

Presiden Prabowo Subianto juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua IKN hingga 2029. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa prioritas utama dalam tahap ini adalah pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, serta penyelesaian infrastruktur pendukung. 

Strategi ini mencerminkan visi Prabowo untuk menciptakan ibu kota politik yang berfungsi optimal dan mencerminkan sistem demokrasi yang kokoh. Dengan adanya ekosistem pemerintahan yang lengkap, Indonesia dapat memiliki pusat administrasi yang lebih efisien dan siap menghadapi tantangan global.

Di samping itu, skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah disiapkan dengan total nilai investasi mencapai Rp 60,93 triliun. Berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak, tengah memasuki tahap studi kelayakan. 

Proyek pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga menjadi bagian dari rencana percepatan pembangunan yang akan dibiayai melalui skema serupa. Dengan pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai jadwal tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Selain infrastruktur utama, Otorita IKN juga menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari komitmen menuju energi hijau. Dengan demikian, konsep IKN sebagai kota berkelanjutan semakin nyata, didukung dengan investasi yang telah memasuki tahap groundbreaking pada sektor hunian, retail, hotel, dan perkantoran senilai Rp 6,49 triliun. 

Langkah ini memastikan bahwa sektor swasta berperan aktif dalam percepatan pembangunan. Seiring dengan itu, keberlanjutan proyek diimbangi dengan penerapan konsep ramah lingkungan, sehingga IKN dapat menjadi contoh bagi pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa proyek IKN tidak hanya sekadar janji politik, melainkan program strategis yang terus mendapatkan perhatian penuh. Komitmen terhadap kesinambungan pembangunan diperkuat dengan strategi pembiayaan inovatif, percepatan proyek infrastruktur, serta optimalisasi kerja sama dengan sektor swasta. 

Dengan fokus utama pada pembangunan kawasan inti pemerintahan, IKN diharapkan menjadi simbol transformasi menuju Indonesia yang lebih maju dan merata. Keberlanjutan proyek ini akan memberikan dampak ekonomi luas, termasuk terbukanya peluang kerja baru serta peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang akan menetap di wilayah tersebut.

Dalam 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, tetapi juga menegaskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan jangka panjang. 

Dengan dukungan kebijakan yang solid, kerja sama dengan berbagai pihak, serta kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, IKN terus melangkah maju sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia. 

Keberhasilan dalam menjaga kesinambungan pembangunan IKN menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini memiliki arah yang jelas dan strategi yang efektif dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Oleh: Nurul Janida )*

Menjelang momentum keagamaan seperti bulan Ramadan dan Idulfitri, masyarakat sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah ancaman radikalisme dan terorisme, yang kerap meningkat pada momen-momen penting ini. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat luas.

Momentum keagamaan merupakan waktu yang sangat dinantikan oleh umat beragama. Ramadan, misalnya, adalah bulan suci bagi umat Muslim untuk memperkuat spiritualitas dan solidaritas sosial. Namun, momen ini juga sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem dan melakukan aksi teror. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi gangguan keamanan di tengah perayaan keagamaan.

Pemerintah, melalui Surat Edaran (SE) Tiga Menteri, telah menetapkan kebijakan terkait libur sekolah pada bulan Ramadan 1446 H/2025 M. SE ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk menjalankan ibadah dan mempererat tali silaturahim dengan keluarga.

Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengamanan yang ketat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan latar belakangnya sebagai mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, memiliki pengalaman dalam menangani ancaman terorisme. Langkah strategis seperti peningkatan patroli keamanan dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi radikal perlu dilakukan secara intensif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa selama libur Idulfitri, peserta didik diharapkan untuk melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat guna mempererat persaudaraan dan persatuan. Surat edaran terkait hal ini telah diterbitkan.

Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam menghadapi isu ini. Melalui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, organisasi ini telah menetapkan awal Ramadan pada 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Selain memastikan keseragaman waktu ibadah, Muhammadiyah juga terus mendorong penguatan moderasi beragama sebagai upaya melawan radikalisme.

Duta Besar Rusia untuk RI, Sergei Gennadievich Tolchenov mengundang Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar untuk menghadiri Kazan Summit 2025. Undangan tersebut sebagai upaya mempererat kerja sama bilateral, khususnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan agama. 

Dubes Sergei mengungkapkan ketertarikan organisasi-organisasi Islam besar di Rusia untuk menjalin hubungan erat dengan Indonesia, seperti The Spiritual Assembly of the Russian Federation, The Muslim Assembly, dan The Mufti Council khususnya dalam rangka menguatkan sinergitas menghadapi radikalisme lingkup global. Banyak negara datang ke Indonesia untuk mempelajari metode deradikalisasi pemahaman Islam, karena radikalisasi menjadi masalah besar di banyak negara.

Radikalisme dan terorisme bukanlah isu yang muncul tiba-tiba. Biasanya, kelompok-kelompok ekstremis memanfaatkan celah dalam kehidupan sosial dan politik untuk menyebarkan ideologi mereka. Mereka sering menyasar kelompok muda yang dianggap lebih mudah dipengaruhi. Dalam hal ini, pendidikan berperan penting untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Penting juga untuk memahami bahwa radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu. Semua agama memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki agenda tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog antaragama harus terus ditingkatkan.

Momentum Ramadan dan Idulfitri sering kali diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi, seperti pasar tradisional yang ramai dan arus mudik yang padat. Kondisi ini dapat menjadi target empuk bagi aksi terorisme. Oleh karena itu, pengamanan di tempat-tempat publik ditingkatkan untuk mencegah potensi serangan.

Selain pengamanan fisik, pemerintah meningkatkan pengawasan di dunia maya. Kelompok radikal sering menggunakan media sosial untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan propaganda. Dengan teknologi yang semakin canggih, aparat keamanan harus mampu mendeteksi dan menangkal ancaman ini secara efektif.

Keterlibatan tokoh agama seperti Abdul Mu’ti dan Nasaruddin Umar juga sangat diperlukan dalam menghadapi radikalisme. Sebagai pemimpin keagamaan, mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Pesan-pesan damai yang disampaikan oleh tokoh agama dapat menjadi penangkal yang efektif terhadap penyebaran ideologi ekstrem.

Sementara itu, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) harus terus menggiatkan program-program moderasi beragama. Dengan pendekatan yang berbasis pendidikan dan dialog, organisasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam melawan radikalisme.

Media harus memberikan informasi yang akurat dan seimbang tentang isu radikalisme dan terorisme. Selain itu, media juga dapat menjadi alat edukasi untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan harmoni sosial. Momentum keagamaan seperti Ramadan menjadi waktu untuk memperkuat persaudaraan dan mempererat persatuan bangsa. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, ancaman ini dapat diatasi.

Pada akhirnya, menghadapi radikalisme dan terorisme bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Semua elemen bangsa harus bersatu padu untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Hanya dengan kerja sama yang solid, Indonesia dapat melewati tantangan ini dan merayakan momentum keagamaan dengan penuh makna.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah tegas dan progresif dalam penegakan hukum. Upaya ini patut diapresiasi sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, yang tercantum dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dengan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Langkah pemerintah ini ditunjukkan melalui Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil menangkap seorang buron kasus korupsi pembiayaan pengangkutan batu bara. Menurur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
“Penangkapan oleh tim SIRI ini merupakan tindak lanjut atas imbauan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang meminta jajarannya untuk memonitor dan menangkap buron yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.” Kata Harli
Pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi kinerja Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan, dalam empat tahun terakhir kinerja Kejaksaan terbilang kinclong, bahkan kejaksaan berani menyasar kasus siap di lembaga peradilan.” ungkap Marsasdi
Dalam hal ini, pemerintah diharapkan terus menjaga transparansi dan independensi dalam menangani setiap kasus korupsi, tanpa pandang bulu. Selain itu, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.
Semoga langkah ini menjadi tidak penting dalam membangun Indonesia yang bersih dan berdaya saing tinggi di mata dunia.

Solo – Solo kembali membuktikan diri sebagai kota yang sarat dengan nilai-nilai toleransi, terlihat dari penyelenggaraan perayaan Tahun Baru Imlek 2025 yang berlangsung penuh semarak dan kedamaian. Tidak hanya sekadar perayaan budaya, tetapi momen ini juga menjadi simbol keharmonisan antaragama dan antaretnis yang hidup berdampingan di tengah masyarakat.

Ketua Panitia Bersama Imlek 2025 Kota Solo, Sumartono Hadinoto, mengungkapkan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dalam menyambut perayaan ini. Sebanyak 5.000 lampion telah terpasang di berbagai sudut kota, seperti di depan Balai Kota Surakarta dan Jembatan Kalipepe. Kehadiran lampion-lampion ini memancarkan kehangatan budaya Tionghoa di tengah kota yang dihiasi semangat toleransi.

“Lampion-lampion ini hadir dalam berbagai warna, seperti merah, hijau, kuning, dan biru. Ada juga lampion berbentuk Shio, dewa-dewi, hingga Buddha Ketawa yang menambah daya tarik kawasan Pasar Gede,” ujar Sumartono.

Kehadiran ornamen-ornamen khas ini tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga menjadi simbol keragaman budaya yang hidup harmonis di Solo.

Dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2025, Gerakan Pemuda (GP) Ansor turut berperan aktif. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa pengamanan ekstra telah dipetakan di sejumlah wilayah, termasuk Daerah Khusus Jakarta hingga Kalimantan Barat.

Dukungan ini menjadi bentuk nyata solidaritas lintas komunitas demi menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang merayakan.

“Perayaan Imlek bukan hanya milik satu kelompok, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa yang harus dijaga bersama. Kami memastikan untuk memberikan pengamanan terbaik demi kesuksesan acara ini,” kata Addin.

Selain itu, semangat toleransi juga ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. SD Warga Solo, salah satu sekolah nasionalis di kota ini, menggelar berbagai kegiatan menyambut Imlek sebagai bentuk edukasi toleransi bagi para siswa.

Juru Bicara Sekolah, Conchita Conie Silimalar, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 400 siswa dari berbagai jenjang, mulai dari playgroup hingga sekolah dasar.

“Maksud dan tujuan kita mengadakan perayaan Imlek di sekolah untuk mengenalkan pada para siswa bahwa sekolah kami adalah sekolah nasionalis. Ragam agama, budaya, dan etnis hidup berdampingan. Secara bergiliran, hari raya dari berbagai agama dirayakan untuk mengajarkan langsung bentuk-bentuk toleransi,” ujar Conchita.

Perayaan Imlek di Solo tahun ini tidak hanya menjadi momen kebahagiaan bagi warga Tionghoa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai toleransi yang menjadi fondasi kuat keberagaman Indonesia. Dengan semangat saling menghormati dan menjaga kebersamaan, Solo menunjukkan bahwa harmoni dalam perbedaan adalah kunci sukses membangun masyarakat yang damai.

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita dalam Kabinet Merah Putih telah menciptakan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya melalui keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal.
Tim Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif, Akbar Moujahid menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM dalam mendukung keberhasilan MBG.
“Melalui program ini, UMKM dapat mengalami peningkatan transaksi penjualan. Namun, pelaku usaha harus siap menghadapi tantangan seperti memenuhi legalitas dan standar pemerintah,” ungkap Akbar.
Senada, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang (YPISB) Tangerang, Ishana Adriana D, SE, MM, mengatakan Koperasi Rasra menunjukkan dukungannya terhadap program MBG melalui simulasi MBG di YPISB. Dapur UMKM Bojong Nangka, binaan Koperasi Rasra, menyediakan makanan bergizi untuk 950 siswa dari jenjang TK hingga SMK. Menu yang disiapkan, termasuk nasi, ayam goreng, tumisan sayur, tempe, dan buah, disusun sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan institusi pendidikan mencerminkan sinergi yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Kegiatan ini sebagai langkah strategis menuju generasi emas yang sehat dan cerdas,” ujarnya.
Sementara itu, Profesor Sulikah Asmorowati dari Universitas Airlangga mengatakan meski berpotensi besar, pelibatan UMKM dalam MBG memerlukan pembinaan dan pelatihan, terutama bagi UMKM kecil yang belum memenuhi standardisasi.
“Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada UMKM di tingkat akar rumput agar program ini benar-benar inklusif, termasuk di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T),” jelasnya.
Sulikah juga mengusulkan pendekatan jangka pendek dan menengah, seperti sistem tender yang melibatkan pengusaha kantin sekolah serta pembinaan UMKM dalam bidang katering. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM kecil di seluruh Indonesia.
Program MBG telah mendapat sambutan hangat dari siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Salah satu siswa SD di Tangerang, Alif, menyampaikan kegembiraannya,
“Makanannya enak dan bergizi. Semoga program ini terus berlanjut,” katanya.
Pelaksanaan program MBG tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, program ini menjadi langkah nyata menuju tercapainya generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Melalui program MBG, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen mereka untuk membangun bangsa yang berdaya saing tinggi, selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Program MBG dirancang untuk mencakup berbagai kalangan, termasuk lansia dan ibu hamil, dengan visi mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dengan UMKM memastikan penyediaan makanan bergizi sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

(*/rls)

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita dalam Kabinet Merah Putih telah menciptakan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya melalui keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal.
Tim Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif, Akbar Moujahid menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM dalam mendukung keberhasilan MBG.
“Melalui program ini, UMKM dapat mengalami peningkatan transaksi penjualan. Namun, pelaku usaha harus siap menghadapi tantangan seperti memenuhi legalitas dan standar pemerintah,” ungkap Akbar.
Senada, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang (YPISB) Tangerang, Ishana Adriana D, SE, MM, mengatakan Koperasi Rasra menunjukkan dukungannya terhadap program MBG melalui simulasi MBG di YPISB. Dapur UMKM Bojong Nangka, binaan Koperasi Rasra, menyediakan makanan bergizi untuk 950 siswa dari jenjang TK hingga SMK. Menu yang disiapkan, termasuk nasi, ayam goreng, tumisan sayur, tempe, dan buah, disusun sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan institusi pendidikan mencerminkan sinergi yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Kegiatan ini sebagai langkah strategis menuju generasi emas yang sehat dan cerdas,” ujarnya.
Sementara itu, Profesor Sulikah Asmorowati dari Universitas Airlangga mengatakan meski berpotensi besar, pelibatan UMKM dalam MBG memerlukan pembinaan dan pelatihan, terutama bagi UMKM kecil yang belum memenuhi standardisasi.
“Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada UMKM di tingkat akar rumput agar program ini benar-benar inklusif, termasuk di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T),” jelasnya.
Sulikah juga mengusulkan pendekatan jangka pendek dan menengah, seperti sistem tender yang melibatkan pengusaha kantin sekolah serta pembinaan UMKM dalam bidang katering. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM kecil di seluruh Indonesia.
Program MBG telah mendapat sambutan hangat dari siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Salah satu siswa SD di Tangerang, Alif, menyampaikan kegembiraannya,
“Makanannya enak dan bergizi. Semoga program ini terus berlanjut,” katanya.
Pelaksanaan program MBG tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, program ini menjadi langkah nyata menuju tercapainya generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Melalui program MBG, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen mereka untuk membangun bangsa yang berdaya saing tinggi, selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Program MBG dirancang untuk mencakup berbagai kalangan, termasuk lansia dan ibu hamil, dengan visi mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dengan UMKM memastikan penyediaan makanan bergizi sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

(*/rls)

Jakarta – Pembangunan tahap pertama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menunjukkan perkembangan signifikan. Terkait hal itu, Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa proyek ini terbagi dalam beberapa batch yang menunjukkan kemajuan sesuai target.

“Pada minggu terakhir Desember 2024, progres pembangunan tahap pertama yang dibiayai oleh APBN PUPR telah tercatat sebagai berikut: Batch 1 mencapai 97,2%, Batch 2 81,1%, dan Batch 3 32,1%,” ungkapnya.

Danis juga menyoroti proyek yang menggunakan pendanaan non-APBN, di mana rata-rata progres mencapai 92%.

Ia menambahkan bahwa pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel lainnya berjalan lancar.

“Hunian ASN menunjukkan progres yang signifikan, dengan Hunian ASN 1 mencapai 91,3%, Hunian ASN 2 sebesar 85,3%, Hunian ASN 3 mencapai 85,1%, dan Hunian ASN 4 di angka 87,8%,” ujar Danis.

Sementara itu, hunian untuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri mencapai 94,5%, serta hunian Paspampres berada di angka 90,1%.

Proyek Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) juga sudah hampir selesai.

“Progres pembangunan RTJM telah mencapai 99,9%, dengan total 36 unit rumah yang akan disiapkan untuk pejabat negara,” tambahnya.

Selain itu, dari total 47 tower yang direncanakan, pemerintah optimis seluruhnya akan rampung tepat waktu.

Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan akses menuju IKN juga terus dikebut. Beberapa segmen telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Tol 3A Karangjoang-KKT Kariangau mencapai progres 93,4% untuk Paket 1 dan 53,4% untuk Paket 2. Sementara itu, Segmen 5A Simpang Tempadung hingga Jembatan Pulau Balang telah mencatatkan progres 99,2%,” jelas Danis.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan pembangunan hunian ASN sesuai target.

“Harusnya tahun ini sudah 47 tower selesai. Insya Allah, pada April 2025 sudah rampung semuanya,” kata Diana.

Ia memastikan percepatan ini dilakukan agar ASN dapat segera dipindahkan ke IKN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Zainal Fatah, menjelaskan bahwa infrastruktur dasar seperti air minum dan jalan akses terus dipercepat.

“Beberapa proyek, seperti Istana Negara dan gedung kantor Kemenko, sudah selesai, sementara akses jalan menuju bandara masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya.

Ia memastikan infrastruktur dasar akan siap mendukung ASN yang akan pindah ke IKN pada 2025.

Dengan progres yang semakin mendekati target, pemerintah optimis fungsionalisasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dimulai sesuai rencana pada 2025.

---

Oleh : Maya Naura Lingga )*

Langkah strategis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan narkoba. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya menargetkan sindikat narkotika, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Berbagai pihak menilai strategi tersebut sebagai langkah progresif yang berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi penerus bangsa.

Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini menjadi bukti nyata keseriusan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kejahatan narkotika telah lama menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat. Dengan kebijakan tegas yang diambil, generasi muda mendapatkan perlindungan yang lebih optimal dari pengaruh buruk narkotika. 

Program edukasi anti-narkoba yang digencarkan semakin meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba di kalangan pemuda, menjadikan mereka lebih waspada dan aktif dalam menyuarakan gerakan anti-narkoba. Pendekatan humanis juga menjadi salah satu aspek penting dalam strategi tersebut. Pemerintah memastikan bahwa pengguna narkoba, yang sering kali merupakan korban, tidak hanya mendapatkan hukuman tetapi juga kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi. 

Dengan pendekatan ini, mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Program rehabilitasi ini diperluas ke berbagai daerah dengan membangun lebih banyak pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan pesantren, lembaga pendidikan, serta instansi kesehatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba semakin meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi dini terhadap peredaran barang haram itu.

Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Ahwil Luthan, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bersifat asimetris dan memerlukan strategi yang menyeluruh serta berkelanjutan. 

Penguatan sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Kementerian pendidikan diberi mandat untuk mengoptimalkan kurikulum anti-narkoba di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan komunitas sosial turut diperkuat agar sosialisasi tentang bahaya narkoba dapat menjangkau lebih banyak kalangan.

Selain pencegahan melalui pendidikan, pengawasan di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan juga diperketat untuk menutup jalur penyelundupan narkoba, terutama yang berasal dari kawasan Golden Triangle. 

Kolaborasi internasional semakin diperkuat guna memastikan bahwa jaringan penyelundupan tidak bisa lagi beroperasi dengan leluasa di Indonesia. Langkah ini diyakini akan berdampak signifikan dalam menekan peredaran narkoba di dalam negeri. Penguatan di daerah pesisir dan pantai timur Sumatera menjadi fokus utama karena jalur laut sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup narkoba.

Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba menjadi fokus utama lainnya. Dengan adanya fasilitas perawatan yang lebih luas dan mudah diakses, para pengguna mendapatkan kesempatan untuk sembuh serta terhindar dari ketergantungan yang lebih parah. 

Ahwil menekankan bahwa strategi tersebut tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi bagi korban agar mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Kampanye kesadaran mengenai pentingnya rehabilitasi juga ditingkatkan, sehingga stigma negatif terhadap para mantan pengguna narkoba dapat berkurang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengambil langkah agresif dalam upaya pemberantasan narkoba dengan memastikan bahwa bandar dan pengedar diberikan hukuman maksimal. 

Kejahatan residivis menjadi perhatian khusus, di mana para pelaku yang telah berulang kali tertangkap tidak akan diberikan kelonggaran hukum. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera serta mengurangi tingkat peredaran narkotika di masyarakat.

Selain penegakan hukum, Kapolri juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah fasilitas rehabilitasi di berbagai daerah. Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam membangun pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pesantren, serta institusi lainnya. 

Langkah lain yang diambil adalah pengaktifan duta anti-narkoba yang berasal dari kalangan influencer serta mantan pengguna narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dengan cara yang lebih efektif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, rantai transaksi narkoba juga diputus dengan cara membekukan rekening yang diduga terkait dengan perdagangan narkotika. Penerapan regulasi baru terkait pencucian uang dalam kasus narkotika turut menjadi fokus dalam memutus aliran dana yang digunakan oleh para bandar narkoba.

Program transformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba juga telah menunjukkan hasil positif. Hingga saat ini, sebanyak 90 dari 290 daerah yang sebelumnya terdeteksi sebagai pusat peredaran narkoba telah berhasil diubah menjadi lingkungan yang lebih bersih dan aman. 

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemberantasan jaringan narkoba, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi warga setempat agar mereka memiliki pilihan kehidupan yang lebih baik.

Dengan konsistensi dan inovasi yang terus dilakukan, Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menjadi negara yang bebas dari ancaman narkoba. Dengan strategi yang terus berkembang dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, program pemberantasan narkoba ini berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi bangsa dan negara. 

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memasuki 100 hari pertama dengan sejumlah capaian strategis yang layak diapresiasi. Salah satu inisiatif unggulan yang mendapat perhatian luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintahan baru dalam memastikan terpenuhinya hak dasar anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi. Lebih dari sekadar distribusi makanan bergizi, MBG juga merupakan langkah strategis untuk membangun generasi emas Indonesia melalui peningkatan kualitas hidup anak-anak.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, MBG menunjukkan bagaimana negara hadir untuk mengatasi isu gizi anak yang menjadi salah satu tantangan utama pembangunan manusia di Indonesia. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan akses gizi yang memadai, tetapi juga dilibatkan dalam upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat, MBG menciptakan sinergi kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.

Erick Thohir, Menteri BUMN, menegaskan bahwa MBG adalah salah satu contoh keberhasilan sinergi antara pemerintah dan BUMN. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan akan gizi yang cukup merupakan fondasi utama dalam pembentukan generasi yang unggul. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil memaksimalkan peran BUMN dalam mendukung program-program strategis pemerintah. BUMN tidak hanya berkontribusi melalui pembiayaan, tetapi juga melalui kolaborasi yang menghasilkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat. Erick juga menyampaikan bahwa perhatian terhadap isu gizi anak adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Selain dukungan dari BUMN, MBG juga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Suhaeni, Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, mengungkapkan bahwa MBG mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Menurutnya, program ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga memberdayakan perempuan sebagai pilar penting dalam keluarga. Dengan melibatkan Permodalan Nasional Madani (PNM), program ini mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak.

Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM, menjelaskan bahwa edukasi kepada ibu-ibu nasabah Mekaar menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan MBG. PNM tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membekali ibu-ibu dengan pengetahuan tentang cara menyajikan makanan sehat dan bergizi sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Lebih dari itu, PNM juga terus mendorong penguatan perlindungan hak perempuan, sehingga mereka dapat lebih berdaya baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Upaya ini dinilai sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menempatkan isu gizi anak sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Juru Bicara Kepresidenan, Prita Laura, memuji MBG sebagai implementasi nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Ia menilai bahwa MBG tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap hak anak, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Program ini dirancang untuk sejalan dengan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, yang menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan bergizi.

Keberhasilan MBG dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menciptakan dampak yang signifikan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada anak-anak dan keluarga, tetapi juga memperkuat pondasi sosial dan ekonomi bangsa. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, MBG menjadi contoh nyata bagaimana program pemerintah dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keberlanjutan program seperti MBG membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi bagi anak-anak, kita tidak hanya membantu mereka tumbuh sehat, tetapi juga membentuk generasi yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

MBG juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan inisiatif serupa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan semakin banyaknya program berbasis masyarakat yang berfokus pada gizi dan pemberdayaan perempuan, cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera dapat segera terwujud. Program ini menjadi bukti bahwa melalui kolaborasi dan komitmen bersama, pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menghadirkan solusi konkret untuk tantangan bangsa.

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran atas inisiatif MBG yang tidak hanya menjawab tantangan gizi anak, tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa 100 hari pertama pemerintahan baru telah membawa arah yang positif dalam pembangunan bangsa. Dengan program-program seperti MBG, Indonesia semakin optimistis dalam menciptakan generasi emas yang akan membawa negara ini menuju masa depan yang lebih cerah.

*) Pemerhati kebijakan publik