Oleh : Jefry Fernando )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas judi online dengan menerapkan strategi yang mencakup pemblokiran situs, penyitaan aset, dan pemberian hukuman berat bagi pelaku. Langkah ini menjadi bagian dari 100 hari pertama pemerintahan yang membuktikan efektivitas tindakan hukum dalam menekan angka kejahatan siber tersebut. 

Dengan berbagai tindakan nyata yang diambil, praktik perjudian daring yang telah merugikan masyarakat dan ekonomi nasional terus ditekan secara agresif. Langkah pertama yang diambil adalah pemblokiran situs judi online yang terus berkembang melalui pembuatan domain baru. 

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa jaringan judi daring tetap beroperasi meski domain mereka diblokir, dengan munculnya URL baru dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan serius yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya memutus mata rantai perjudian online. Pemerintah juga mengoptimalkan kerja sama dengan Kominfo untuk terus memperbarui sistem pemblokiran yang lebih efektif guna mempersulit akses bagi pengguna dan operator situs judi daring.

Selain pemblokiran, kepolisian juga berhasil menyita aset dari tiga kasus besar yang melibatkan situs judi daring, yaitu H5GF777, RGO Casino, dan Agen 138. Total aset yang disita mencapai Rp61 miliar. 

Dalam kasus H5GF777, dua tersangka, MIA dan AL, berhasil diamankan, sementara jaringan RGO Casino melibatkan lima tersangka dengan peran berbeda, termasuk seorang operator yang mengendalikan 17 situs judi lainnya. 

Penyitaan aset dilakukan untuk menekan pendanaan operasional sindikat judi dan mempersulit mereka dalam membangun kembali jaringan baru. Penegakan hukum yang berfokus pada aset ini juga bertujuan untuk menghilangkan keuntungan finansial dari bisnis ilegal tersebut, sekaligus mengamankan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan negara.

Direktur Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Agus Sahat, menegaskan bahwa strategi penegakan hukum diarahkan pada pemaksimalan tuntutan terhadap para pelaku. Pihaknya memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman berat untuk memberikan efek jera.

Dengan pendekatan ini, hukuman yang dijatuhkan akan menjadi peringatan bagi jaringan lain yang masih beroperasi. Tidak hanya itu, koordinasi dengan pengadilan juga diperkuat guna memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan tidak memberi celah bagi tersangka untuk menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima.

Langkah yang diambil oleh pemerintah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kemenko Polhukam. 

Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menjelaskan bahwa koordinasi antara lembaga sangat krusial dalam melacak aliran dana judi online, yang sering kali melibatkan transaksi lintas negara. 

Dengan adanya pemantauan transaksi yang lebih ketat, diharapkan celah yang memungkinkan operasional judi daring dapat diminimalkan. Laporan transaksi mencurigakan pun semakin cepat ditindaklanjuti untuk menghindari pencucian uang yang dilakukan oleh sindikat judi daring.

Selain tindakan penegakan hukum, TNI juga ikut ambil bagian dalam pemberantasan judi online dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Satgas ini dipimpin oleh Irjen TNI Letjen Muhammad Saleh Mustafa dan mencakup empat sub-satgas yang menangani judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. 

Brigjen TNI Ari Yulianto memimpin Sub Satgas Judi Online yang bertugas memastikan tidak ada keterlibatan prajurit dalam aktivitas ilegal tersebut. Dengan keterlibatan TNI, pengawasan terhadap berbagai lini masyarakat yang berpotensi terjerat praktik judi daring semakin diperketat, termasuk dalam lingkungan aparat negara sendiri.

Pembentukan satgas ini merupakan bagian dari perintah langsung Presiden Prabowo dalam upaya membersihkan lembaga negara dari praktik perjudian daring yang merugikan perekonomian nasional. 

Keberadaan satgas memungkinkan sinergi antara aparat hukum dan militer dalam menciptakan efek pencegahan yang lebih luas. Selain itu, dengan langkah ini, tidak hanya masyarakat sipil yang dipantau, tetapi juga oknum-oknum di berbagai instansi yang mungkin memiliki keterkaitan dengan praktik judi daring.

Dari perspektif publik, langkah tegas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memerangi judi online mendapat apresiasi luas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak tegas kejahatan digital. 

Ilham menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberantasan judi online menjadi salah satu indikator positif dari 100 hari kerja pemerintahan yang juga didukung dengan kebijakan lain seperti program makan bergizi gratis dan penguatan industri nasional. Publik semakin yakin bahwa kebijakan ini akan membawa dampak jangka panjang bagi kestabilan sosial dan ekonomi negara.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama. Dengan tingkat kepuasan mencapai 80,9%, kebijakan yang telah diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk pemberantasan judi online, dianggap berhasil menjawab tantangan utama yang dihadapi bangsa. 

Pemerintah terus memastikan bahwa langkah-langkah ini akan berkelanjutan dan ditingkatkan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemberantasan judi online diharapkan tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga bagian dari kebijakan yang berkesinambungan guna menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan berintegritas. (*)

)* Pengamat Sosial Kemasyarakatan

Oleh: Ruben Maniani )*

Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui pendekatan terpadu yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat lokal, dan lembaga pemerintah. Menurut Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, narasi yang sering disebarluaskan oleh OPM, seperti klaim pencurian senjata api, hanyalah propaganda yang bertuju an menciptakan ketakutan di masyarakat Papua. 

Tuduhan pencurian senjata api dinilai tidak memiliki dasar dan digunakan untuk memprovokasi aparat keamanan serta masyarakat. Dalam hal ini, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap berkomitmen menjalankan operasi hukum guna melindungi warga Papua dari ancaman kelompok bersenjata.

Fokus utama pemerintah adalah menciptakan stabilitas keamanan dan menghilangkan rasa takut yang selama ini menyelimuti masyarakat Papua akibat aktivitas kelompok bersenjata. Dalam operasinya, TNI dan Polri berusaha merangkul masyarakat melalui pendekatan dialogis. Salah satu contohnya adalah kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Satuan Tugas Yonif Raider 323 Kostrad di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga. 

Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan merupakan bagian dari patroli pengamanan wilayah yang bertujuan membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan warga lokal. Respons positif dari masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan.

Pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda OPM yang sering menyebarkan informasi palsu. Faizal Ramadhani menyatakan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya untuk mencegah masyarakat terjebak dalam narasi kelompok separatis. 

Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggalakkan edukasi tentang pencegahan radikalisme dan separatisme. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Papua menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ideologi yang bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa.

Penegakan hukum juga menjadi prioritas utama dalam menangani aksi kriminal yang dilakukan oleh OPM. Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Imam Subekti, menegaskan bahwa tindakan kelompok ini lebih bersifat sektoral dan hanya terjadi di wilayah Papua. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan berbeda dengan penanganan terorisme berskala nasional. Penegakan hukum yang tegas bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani ancaman separatisme.

Di sisi lain, percepatan pembangunan di Papua menjadi langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan yang sering dimanfaatkan OPM dalam propagandanya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas pemerintah. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat membuka akses ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat Papua, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Aparat keamanan juga mendukung pembangunan ini dengan cara yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya, dan memperhatikan kearifan lokal.

Panglima Komando Operasi HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, menyebutkan bahwa komunikasi sosial antara aparat dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Papua. Ia mengapresiasi inisiatif Satgas Yonif Raider 323 Kostrad dalam menjalin interaksi harmonis dengan warga. Komunikasi sosial ini dinilai dapat membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan, yang pada akhirnya mempercepat integrasi pembangunan di Papua.

Untuk menghadapi propaganda OPM, pemerintah memperkuat peran media lokal dan nasional dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Langkah ini juga didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat Papua agar mereka lebih kritis dalam menyaring informasi, khususnya dari platform media sosial yang sering digunakan kelompok separatis. Pemerintah berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang bertujuan memecah belah persatuan.

Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM akan ditindak secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun, pendekatan represif bukanlah satu-satunya strategi. Langkah preventif dan dialogis tetap menjadi prioritas, dengan melibatkan semua pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan.

Peningkatan kualitas pendidikan di Papua juga menjadi perhatian utama pemerintah. Program seperti pemberian beasiswa untuk pelajar Papua dan pelatihan bagi tenaga pendidik menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam mengubah pola pikir masyarakat dan mencegah penyebaran paham separatis di kalangan generasi muda.

Sementara itu, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Brigjen TNI Lucky Avianto juga menyoroti pentingnya komunikasi sosial yang intensif antara aparat dan masyarakat sebagai cara untuk menciptakan rasa saling percaya.

Melalui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah berharap Papua dapat menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Upaya ini tidak hanya penting bagi stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat semangat persatuan bangsa. 

Pemerintah terus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan separatisme, demi masa depan Papua yang lebih cerah. Dengan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Papua diharapkan menjadi contoh keberhasilan pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Papua – Salah satu langkah besar dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di Papua berhasil diwujudkan dengan menyerahnya Wakil Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya, berinisial HK, kepada pihak TNI di Maybrat, Papua Barat Daya.

HK, yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama hampir empat tahun atas keterlibatannya dalam pembunuhan empat prajurit TNI di Posramil Kampung Kisor pada 2021, memutuskan menyerahkan diri bersama keluarganya.

Penyerahan diri ini berawal dari laporan seorang mantan anggota OPM yang sudah bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Informasi tersebut diterima oleh Pos Fuog Satgas Yonif 501/BY yang dipimpin oleh Letda Inf Fanno.

Laporan itu kemudian diteruskan kepada Dansatgas Yonif 501/BY, Letkol Inf Yakhya Wisnu Ariyanto.

“Laporan tersebut menyampaikan bahwa HK ingin menyerahkan diri bersama istri dan anaknya,” kata Letkol Yakhya.

Proses penjemputan dilakukan di ujung Kampung Fuog.

Penjemputan ini melibatkan personel Satgas Yonif 501/BY dan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Maybrat.

Setelah keluar dari persembunyian, HK dan keluarganya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan serta pengumpulan data singkat.

“Dari hasil pemeriksaan, dipastikan bahwa HK adalah salah satu pelaku penyerangan di Posramil Kampung Kisor pada 2021,” ungkap Letkol Yakhya.

Setelah penjemputan, HK bersama keluarganya diantar ke Kampung Sorry untuk bertemu dengan keluarga besarnya.

Selanjutnya, pihak TNI berkoordinasi dengan Polres Maybrat untuk menangani proses hukum lebih lanjut.

“HK telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maybrat untuk proses lanjutan yang akan ditangani oleh Polres Maybrat,” jelas Letkol Yakhya.

Dalam keterangannya, Letkol Yakhya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung keberhasilan ini.

“Keberhasilan ini adalah wujud nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa damai kepada masyarakat di Papua Barat,” ujarnya.

Namun demikian, masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai manuver OPM di Papua, mengingat gerombolan tersebut selalu menciptakan keresahan di masyarakat.

Terbaru, terjadi insiden penembakan yang menewaskan anggota kepolisian di Puncak Jaya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Polisi Faizal Rahmadani, mengingatkan semua personel untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Kami terus hadir untuk melindungi masyarakat Papua,” ujarnya seraya meminta dukungan masyarakat agar memberikan informasi yang dapat mempercepat penyelidikan insiden tersebut.

---

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menekan angka transaksi judi online secara signifikan. Langkah ini terbukti efektif berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencatat penurunan drastis transaksi sepanjang 2024.

“Dalam triwulan satu ada Rp21 triliun, di triwulan dua turun menjadi Rp16 triliun, dan di triwulan tiga turun lagi menjadi Rp4 triliun. Jika kita lihat data, ini artinya ada progres positif dengan menurunnya jumlah transaksi judi online,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Judi Online Komisi I di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1).

Alexander menjelaskan, upaya pemberantasan ini didasarkan pada tiga regulasi utama, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kemkomdigi menggunakan Artificial Intelligenc (AI) untuk menyaring, memverifikasi, dan memblokir konten bermuatan judi online. Selain itu, mereka menutup akses terhadap situs web dan aplikasi yang terindikasi judi online, memblokir nomor-nomor seluler yang digunakan untuk transaksi, serta memberikan bimbingan teknis kepada penyedia layanan internet agar sistemnya terintegrasi dengan database trustpositif.

“Sejak 2017 hingga 21 Januari 2025, kami telah menangani 5.707.952 konten judi online yang ditemukan di berbagai situs dan aplikasi ruang digital Indonesia,” ujar Alexander.

Langkah ini juga didukung penguatan internal, di mana seluruh pegawai direktorat diwajibkan menandatangani pakta integritas dan menjalani asesmen untuk memastikan komitmen penuh dalam pemberantasan judi online.

Alexander menegaskan, kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan integritas SDM menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital yang bersih dan aman. “Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemerintah serius melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online serta mendorong ekosistem digital yang sehat,” tambahnya.

Upaya pemerintah ini diapresiasi oleh berbagai pihak, mengingat dampaknya yang besar dalam menekan angka transaksi judi online sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih kondusif bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berkontribusi dalam upaya pemberantasan konten judi online dengan menghadirkan platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) yang mengidentifikasi penyalahgunaan domain untuk menyisipkan konten ilegal.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak menjelaskan IDADX bekerja menggunakan sistem Breach Identification and Monitoring Assistant (BIMA) yakni alat otomatis atau bot dalam IDADX yang dengan cepat mengidentifikasi dan mengeskalasi laporan penyalahgunaan nama domain.

“Sumber informasinya itu dari beberapa entitas yang lain jadi ada Spamhaus, OpenPish, Netcraft, Pishlabs, dan lain-lain. Jadi dengan informasi tersebut kita bisa melihat setiap hari domain-domain mana saja yang terkena abuse tersebut,” kata John.

Setelah diidentifikasi dan terbukti adanya penyalahgunaan domain, seperti penyisipan konten bermuatan judi online, maka PANDI akan memberikan notifikasi kepada pengelola situs untuk membersihkan konten ilegal tersebut dengan tenggat waktu satu sampai dua hari.

Apabila masih terdapat konten judi online atau bentuk penyalahgunaan domain lainnya, maka operasional situs tersebut akan dihentikan (suspend).

John mengungkapkan, data laporan IDADX pada tahun 2024 terdapat 89.975 url disusupi konten judi online.

Selain konten judi online, IDADX juga menangani ancaman siber lainnya dari penyalahgunaan domain seperti phising atau tindakan pencurian informasi sensitif melalui situs atau email palsu.

Lalu abuse atau penggunaan nama domain untuk aktivitas ilegal, seperti distribusi malware dan spam serta fraud atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar memberikan uang atau data pribadi.

“Jadi dengan demikian kita ingin memastikan domain .id itu menjadi suatu domain yang secure dan tepercaya untuk masyarakat,” ujar John.

Karena pengawasan ketat oleh platform IDADX, John memastikan bahwa pengguna domain .id yang terdaftar oleh PANDI merupakan situs yang bersih dari konten judi online maupun konten ilegal lainnya.

“Kalau (pengguna domain) masih eksis itu artinya sudah bersih dan kita periksa. Kalau dia gak di-maintain sudah kita take down pasti,” tegasnya.

Dengan begitu, upaya yang dilakukan sejumlah pihak menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial.

Jakarta — Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan rencana penambahan anggaran MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp140 triliun pada tahun ini.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, sesuai dengan alokasi APBN, maka anggaran MBG akan naik menjadi Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus,” kata Zulkifli Hasan.

Dengan penambahan ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau hingga 82,9 juta pelajar yang akan menerima makan siang bergizi.

Program MBG, yang baru berjalan selama satu pekan, telah menjadi sorotan karena potensi dampaknya yang luas. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perluasan cakupan penerima manfaat ini adalah langkah konkret pemerintah dalam memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan prestasi mereka di masa depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambut baik rencana pemerintah untuk menambah anggaran program MBG. Ia menilai bahwa langkah ini akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok pelajar yang menjadi penerima manfaat utama.

“Kalau ada penambahan anggaran, artinya akan ada penambahan penerima manfaat. Dengan begitu, lebih banyak pelajar yang mendapatkan makan siang bergizi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan mereka,” ujar Dadan.

Dadan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” tambahnya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, turut mendukung penuh wacana kenaikan anggaran MBG. Ia mengatakan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan gizi pelajar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan ekonomi lokal.

“Kalau dinaikkan anggarannya, kami dukung. Bagus juga untuk ekonomi kita,” kata Sudaryono.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp71 triliun telah menargetkan sekitar 19,47 juta siswa sebagai penerima manfaat. Namun, dengan kenaikan anggaran menjadi Rp140 triliun, program ini akan mampu menjangkau hingga 82 juta penerima manfaat.

“Kenaikan anggaran tentu harus diimbangi dengan kesiapan layanan di lapangan. Presiden selalu mendorong agar program yang bagus ini segera terealisasi dengan baik,” tambah Sudaryono.

Penambahan anggaran MBG juga berpotensi mendorong roda perekonomian nasional. Pasalnya, program ini melibatkan banyak pihak dalam penyediaan bahan makanan, mulai dari petani lokal hingga pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pangan.

Lebih jauh, program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor distribusi dan logistik. Dengan jangkauan program yang lebih luas, pemerintah dipastikan akan melibatkan lebih banyak pihak dalam memastikan kelancaran pelaksanaan MBG.

Rencana penambahan anggaran MBG mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dengan komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan program ini, diharapkan tidak hanya gizi pelajar yang meningkat, tetapi juga roda perekonomian nasional dapat berputar lebih cepat. [-red]

Jakarta – Pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan besar dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, komunitas, hingga keluarga sebagai elemen fundamental dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemerintah memegang peran kunci dalam memimpin dan mengoordinasikan upaya pemberantasan narkoba. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya memberantas narkoba di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan Pemerintah memilki komitmen tegas dalam memberantas Narkoba.

“Pemerintah telah menyusun tiga komitmen utama untuk memperkuat sinergi nasional. Kami mengintegrasikan pemberantasan narkoba melalui kerja sama lintas sektor agar kementerian dan lembaga dapat berkoordinasi secara lebih efektif dalam menangani permasalahan narkotika.” Ungkapnya.

“Pemerintah juga mempercepat pembekuan rekening yang digunakan untuk transaksi narkotika sebagai langkah tegas memutus aliran dana jaringan narkoba. Selain itu, kami memastikan eksekusi hukuman bagi terpidana narkotika yang telah memiliki putusan hukum tetap dilakukan tanpa penundaan untuk memberikan efek jera yang signifikan.” Imbuh Budi.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi dengan memperbarui undang-undang terkait narkotika. Tujuannya adalah memastikan adanya landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku, sekaligus mendorong upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan.

Senada, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menilai pihaknya mendukung pemberian hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar Narkoba di Indonesia.

“Pentingnya pemberian hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar narkoba. Untuk memutus kendali jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan, pelaku kejahatan narkoba akan ditempatkan di fasilitas dengan pengamanan super ketat.” tegas Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, komunitas dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan, sekaligus mendorong pelaporan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada anggota komunitas tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya.

---

Oleh : Gavin Asadit )*

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Januari 2025 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha di Indonesia. Mereka meyakini bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemanfaatan hasil produksi pangan lokal.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa dengan alokasi anggaran Rp71 triliun, program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi domestik. Menurutnya, program ini memiliki potensi besar untuk menyerap ribuan UMKM ke dalam ekosistemnya, sehingga mampu mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Pihaknya juga menilai bahwa program ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja, terutama karena melibatkan rantai pasok yang panjang mulai dari sektor pertanian, pengolahan, hingga distribusi. Hal ini akan menciptakan banyak peluang kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa program MBG harus memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha lokal di sekitar sekolah, UMKM, hingga koperasi. Pihaknya menyatakan bahwa MBG harus menjadi ekosistem penggerak perekonomian masyarakat, sehingga para siswa akan terpenuhi dari sisi gizi, sementara masyarakat sekitar juga akan berdaya lewat pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa program ini menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan bahan baku dalam jumlah besar seperti beras, telur, ayam, sayuran, dan susu dari petani dan peternak di pedesaan. Pengadaan bahan baku ini diproyeksikan memicu peredaran uang besar di masyarakat pedesaan, meningkatkan likuiditas desa, dan memberdayakan perekonomian pedesaan secara langsung.

Pengusaha besar yang ingin terlibat dalam program MBG diimbau untuk menggandeng koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini bertujuan agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan melibatkan UMKM dan koperasi, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru serta mendorong perekonomian desa dan wilayah setempat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga siap menyukseskan program MBG, mengingat dampaknya yang positif dari sisi peningkatan protein maupun ekonomi. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, menyatakan bahwa Indonesia memiliki modal penting untuk lepas dari persoalan gizi sekaligus swasembada protein dan terus berkomitmen bersama agar ikan bisa menjadi sumber protein utama masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron menyebut program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. Menurutnya, dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi, program ini dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, program ini juga akan meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dan bahan baku lokal dalam penyediaan makanan bergizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Meskipun program MBG menelan dana yang signifikan, dengan estimasi mencapai Rp420 triliun per tahun, pemerintah optimis bahwa investasi ini akan memberikan hasil yang nyata dan positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan agar program ini dapat berjalan hingga akhir tahun, dan pengeluaran dana sebesar itu disebut bakal konsisten terjadi setiap tahun.

Dari sudut pandang dunia usaha, keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari dampak ekonominya dalam jangka pendek, tetapi juga manfaat jangka panjang dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pemenuhan gizi yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mempersiapkan generasi unggul untuk masa depan Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya program ini dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Lebih lanjut, dukungan dari dunia usaha terus mengalir sebagai bentuk kepercayaan terhadap visi besar program MBG. Para pengusaha percaya bahwa melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas gizi, Indonesia dapat mempersiapkan generasi unggul yang sehat, produktif, dan siap bersaing secara global. Dengan populasi yang memiliki potensi besar, langkah ini dinilai strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi di era modern.

Program MBG juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Investasi besar yang dilakukan pemerintah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi sebagai landasan kuat menuju Indonesia Emas 2045. Generasi yang sehat dan berkualitas adalah aset terpenting untuk menciptakan inovasi, memperkuat daya saing nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Arika Putri )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara bebas Narkoba. Sebagai salah satu prioritas nasional, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus digencarkan melalui berbagai kebijakan strategis, penegakan hukum yang tegas, dan pendekatan lintas sektor. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk memberantas Narkoba dari akar-akarnya, tetapi juga menyelamatkan generasi penerus bangsa dari dampak buruk yang ditimbulkannya.

Salah satu terobosan penting dalam pemberantasan Narkoba adalah pendekatan rehabilitatif bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, terutama mereka yang berada dalam usia produktif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program khusus bagi terpidana yang mendapat amnesti. 

Setelah menjalani rehabilitasi, mereka diarahkan untuk bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad), sebuah program pelatihan militer yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam proyek besar nasional, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua. Langkah ini tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi para mantan pengguna Narkoba, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Selain fokus pada rehabilitasi, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat operasi pemberantasan jaringan Narkoba. Pada tahun 2024, BNN berhasil mengungkap 618 kasus narkotika, termasuk dua laboratorium clandestine yang menjadi pusat produksi Narkoba.

Operasi ini menghasilkan penangkapan 974 tersangka kasus narkotika, yang tergabung dalam 27 sindikat berbeda, baik nasional maupun internasional. Kepala BNN, Komjen Marthinus Hukom, menyatakan bahwa dari operasi ini, sebanyak 26 pelaku yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil diamankan, sementara 337 DPO lainnya masih dalam pengejaran.

Barang bukti yang berhasil disita oleh BNN sepanjang tahun tersebut juga sangat signifikan. Di antaranya adalah 710-kilogram sabu, 2.178-kilogram ganja, 290 ribu butir ekstasi, hingga 35,5-ton ganja basah yang ditemukan di lahan seluas 135.000 meter persegi. Dengan keberhasilan ini, BNN memperkirakan lebih dari empat juta jiwa masyarakat Indonesia berhasil diselamatkan dari potensi ancaman Narkoba.

Selain itu, BNN juga berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana dari aktivitas kejahatan ini. Hasilnya, 15 bandar Narkoba berhasil dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan aset yang disita mencapai Rp111,5 miliar. Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah untuk memiskinkan para pelaku agar mereka tidak dapat kembali menjalankan bisnis gelap tersebut.

Tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum, pemerintah juga menggandeng masyarakat sipil melalui berbagai inisiatif. Salah satu yang menonjol adalah keterlibatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengapresiasi peran aktif KIPAN dalam menjalankan program strategis yang mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi Indonesia Emas yang bebas dari ancaman narkotika.

Ribka menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menangani masalah Narkoba, terutama yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diyakini mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menangani dampak Narkoba yang meluas. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pemberantasan Narkoba, termasuk memberikan perhatian lebih kepada upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye kesadaran di kalangan masyarakat.

Selain itu, program rehabilitasi dan pemberdayaan mantan pengguna Narkoba yang dicanangkan pemerintah juga dianggap sebagai langkah strategis yang efektif. Dengan memberikan pelatihan militer dan melibatkan mereka dalam proyek-proyek pembangunan, pemerintah tidak hanya memberikan solusi atas masalah sosial, tetapi juga memberdayakan individu untuk berkontribusi bagi negara. Upaya ini mencerminkan visi pemerintah untuk tidak sekadar menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka yang pernah tersesat untuk memperbaiki diri.

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas Narkoba juga tidak terlepas dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan isu ini sebagai salah satu agenda utama nasional. Presiden menegaskan bahwa perang terhadap Narkoba adalah perjuangan yang harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, hingga pemutusan jaringan kejahatan lintas negara. Dukungan penuh dari berbagai lembaga negara, mulai dari BNN, PPATK, hingga kementerian terkait, mencerminkan koordinasi yang solid dalam menyelesaikan masalah ini.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, pemerintah optimis bahwa cita-cita Indonesia bebas Narkoba dapat terwujud. Kesuksesan operasi pemberantasan Narkoba, penguatan program rehabilitasi, hingga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, menjadi landasan kokoh bagi masa depan yang lebih baik. 

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa, Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang bersih dari ancaman narkotika. Upaya ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan nasional yang merata dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh: Fikri Hidayat Ramadhan

Judi online (judol) menjadi ancaman serius di Indonesia, dengan dampak yang meluas mulai dari aspek finansial hingga psikologis. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Menkopolkam Budi Gunawan pada November 2024, tercatat 8,8 juta warga Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian online. Angka ini mencerminkan betapa masifnya penyebaran platform judi digital yang kini sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar aktivitas ilegal, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang mengkhawatirkan.

Kemudahan akses teknologi menjadi faktor utama yang mendorong berkembangnya judi online. Melalui aplikasi ponsel dan situs web, platform ini mampu menjangkau pengguna dari berbagai usia, termasuk anak-anak di bawah 10 tahun. Data mencatat sekitar 80 ribu anak-anak Indonesia telah terjerat dalam aktivitas ini. Selain itu, terdapat 97 ribu anggota TNI-Polri serta 1,9 juta pegawai swasta yang juga menjadi pemain judi online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat merusak moral, produktivitas, dan stabilitas sosial masyarakat Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis dari judi online tidak boleh dianggap remeh. Kecanduan berjudi dapat memicu gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Ketika seseorang terus-menerus kalah dalam perjudian, mereka cenderung merasa putus asa dan kehilangan kepercayaan diri.

Salah satu dampak paling mencolok dari judi online adalah kerugian finansial yang signifikan. Perputaran uang dalam aktivitas ini pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 900 triliun, dengan angka tersebut menunjukkan bagaimana judi online telah menjadi ekosistem yang merugikan perekonomian negara. Pemerintah telah mengambil langkah, seperti pemblokiran rekening dan penyitaan aset senilai Rp 77 miliar, untuk mengurangi dampak buruknya. Namun, upaya ini perlu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk menjauhi jeratan judi online.

Dampak psikologis juga menjadi isu utama dalam fenomena judi online. Banyak pemain mengalami tekanan emosional akibat kehilangan uang dalam jumlah besar, terjebak dalam lingkaran utang, dan kehilangan kendali atas kebiasaan berjudi. Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai anak muda rentan terhadap pengaruh judi online karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti kecenderungan FOMO (Fear of Missing Out), FOPO (Fear of Other People’s Opinions), dan YOLO (You Only Live Once).

FOMO, misalnya, membuat seseorang takut ketinggalan tren, sehingga terdorong untuk ikut-ikutan mencoba judi online meski tidak memahami risiko yang dihadapi. FOPO, di sisi lain, membuat individu terlalu memikirkan pendapat orang lain, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan keuangan mereka. Sedangkan prinsip YOLO sering digunakan sebagai pembenaran untuk bersikap impulsif dan mengabaikan konsekuensi jangka panjang.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan di kalangan anak muda. Mereka cenderung mengambil keputusan finansial tanpa pertimbangan matang, yang membuka peluang bagi mereka untuk terjerat dalam jebakan keuangan seperti judi online dan pinjaman online (pinjol). Dalam hal ini, edukasi keuangan menjadi langkah yang sangat penting. OJK telah mendorong masyarakat untuk menggunakan pendekatan “Legal dan Logis” dalam mengambil keputusan finansial.

Selain itu, lingkungan sosial juga berperan besar dalam memperparah dampak judi online. Tekanan dari kelompok sebaya atau komunitas daring sering kali mendorong seseorang untuk terus terlibat dalam perjudian, meskipun mereka sudah menyadari kerugiannya. Rasa malu dan takut dihakimi sering membuat korban judi online enggan mencari bantuan atau mengakui masalah mereka.

Judi online juga memiliki implikasi serius bagi hubungan sosial. Ketika seseorang terjebak dalam jeratan judi, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kehilangan uang akibat judi sering kali memicu konflik dalam rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus, menyebabkan kekerasan atau tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak judi online jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan hukum.

Upaya pemerintah untuk memberantas judi online perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Peran orang tua sangat penting dalam memantau aktivitas anak-anak di dunia digital dan memberikan pemahaman tentang bahaya judi online. Selain itu, lembaga pendidikan dapat berkontribusi dengan memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum agar generasi muda lebih memahami cara mengelola keuangan secara bijak.

Sebagai masyarakat, kita juga harus lebih kritis terhadap tren yang berkembang di dunia digital. Memastikan bahwa kebutuhan lebih diutamakan daripada keinginan dapat membantu menghindari jebakan keuangan yang merugikan. Langkah kecil seperti menabung dan berinvestasi secara bertanggung jawab dapat menjadi cara efektif untuk melawan gaya hidup konsumtif yang sering menjadi pintu masuk ke dalam aktivitas perjudian.

Kesimpulannya, judi online adalah ancaman nyata yang tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga kesehatan mental dan stabilitas sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan judi online harus menjadi prioritas bersama, dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Literasi keuangan, pengawasan ketat, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk memutus rantai adiksi judi online yang terus menggerogoti masa depan bangsa.

*) Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara