Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Utang terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Keputusan Presiden Prabowo untuk membantu para pengusaha UMKM dalam melanjutkan usaha dan turut mendorong pemulihan perekonomian tersebut diapresiasi kalangan akademisi.

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati menyatakan kebijakan penghapusan atau pemutihan utang bagi pelaku UMKM adalah langkah tepat dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

“Kebijakan ini diharapkan mengurangi beban masyarakat yang benar-benar tak mampu bayar dan menurunkan kemiskinan di tingkat petani atau nelayan jika kebijakan lainnya sinergis dan harmonis,” kata Nina.

Lanjut Nina, melalui kebijakan ini Presiden Prabowo sekaligus menyasar untuk bisa menaikkan daya beli masyarakat, mengingat penerima manfaat kebijakan ini merupakan kelas menengah ke bawah.

“Kebijakan ini berpotensi menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan nelayan jika tata kelolanya baik yaitu dilakukan secara jujur, transparan, akuntabel, sehingga subsidi negara tersebut efektif dan efisien,” ujar Nina.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty mengatakan kebijakan penghapusan utang bertujuan membantu UMKM yang terdampak berat oleh pandemi Covid-19 dan bencana alam. Kebijakan ini sekaligus sebagai langkah positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“UMKM adalah backbone ekonomi kita. Kebijakan ini sangat diperlukan untuk mendukung mereka yang benar-benar terdampak,” kata Telisa.
Telisa juga berharap penghapusan utang bagi UMKM tersebut harus diantisipasi agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan hanya kepada pihak yang sesuai kriteria.

“Sebenarnya karena ada kriterianya, makanya dalam aturan nanti secara teknis, karena kan ini aturan teknisnya nanti akan diatur. Dalam PP ataupun peraturan kementerian lembaga terkait yang mengelola mengenai hal ini,” ucapnya.

Kebijakan Presiden Prabowo untuk menghapus utang UMKM adalah langkah yang tepat dan perlu didukung, karena memberikan dampak langsung yang positif bagi perekonomian dan kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia.

Para pelaku UMKM yang telah terbebani utang kini dapat fokus pada pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. UMKM merupakan sektor yang memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Banten – Ulama kharismatik dari Kabupaten Lebak, KH Hasan Basri, memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Presiden Prabowo Subianto, dalam memerintahkan penegak hukum untuk memberantas kejahatan narkoba di tanah air. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tepat dan penting untuk menjaga moral bangsa serta keamanan masyarakat.

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang Rangkasbitung ini menekankan pentingnya upaya serius dalam memberantas narkoba, yang telah menjadi masalah besar di Indonesia.

“Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas narkoba. Kejahatan ini telah merusak generasi muda dan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.” Ungkapnya.

Sebagai ulama yang sangat peduli dengan perkembangan masyarakat, KH Hasan Basri mengingatkan bahwa narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar yang dapat merusak moral bangsa. Dalam ajaran agama Islam, narkoba termasuk dalam kategori perbuatan haram yang sangat dilarang. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan serius untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Ulama yang dikenal luas di Kabupaten Lebak ini juga menyoroti dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba, tidak hanya terhadap individu yang mengonsumsi, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat secara umum.

“Narkoba tidak hanya merusak fisik penggunanya, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka dan membawa dampak buruk terhadap lingkungan sosial mereka. Kejahatan ini bisa menambah tingginya angka kemiskinan, kriminalitas, dan gangguan keamanan di masyarakat,” ujar KH Hasan Basri.

KH Hasan Basri juga memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dianggap telah berhasil mengungkap dan membongkar jaringan narkoba baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Kepolisian telah bekerja keras dalam mengungkap sindikat narkoba, bahkan hampir setiap hari ada kasus besar yang berhasil diungkap. Kami mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum,” ujar ulama yang juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial ini.

Tak hanya kepolisian, Kejaksaan Agung pun mendapat pujian dari KH Hasan Basri terkait langkah tegas dalam menuntut para pelaku yang terlibat dalam penyelundupan narkoba.

“Kami berharap semua pihak bekerja sama untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika mengetahui adanya peredaran narkoba,” tambah KH Hasan Basri.

Dengan langkah nyata yang diambil oleh Presiden Prabowo dan dukungan dari ulama serta masyarakat, diharapkan Indonesia dapat segera terbebas dari peredaran narkoba, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

Oleh: Cahyo Widjaya

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memprioritaskan digitalisasi ekonomi sebagai strategi utama untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bukan tanpa alasan mengapa pemberdayaan kepada sektor UMKM benar-benar menjadi prioritas dan terus ditekankan oleh pemerintah. Pasalnya, sektor tersebut memiliki kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61%, langkah ini bertujuan mengatasi tantangan utama yang dihadapi sektor tersebut, yaitu akses permodalan dan pasar. Komitmen ini mencerminkan upaya serius untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran kementeriannya untuk menciptakan kebijakan yang mendorong transformasi UMKM agar mampu bersaing di era digital.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menjelaskan bahwa fokus kebijakan diarahkan pada penyediaan modal dan pembukaan akses pasar secara luas. Helvi menekankan bahwa struktur permodalan UMKM yang belum terformalkan memerlukan pembenahan agar lebih terarah. Selain itu, digitalisasi dipandang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan metode konvensional yang masih banyak digunakan oleh pelaku UMKM.

Helvi juga memaparkan rencana pembentukan lembaga penyedia modal khusus bagi UMKM yang akan dikelola langsung oleh Kementerian UMKM. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas. Selain itu, data pasar, kemitraan, pameran, hingga akses ekspor akan disiapkan secara terintegrasi untuk mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka.

Seluruh upaya terintegrasi itu, menjadi rangkaian dari bagaimana langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menandakan adanya komitmen kuat pemerintah yang sangat berpihak pada para pelaku UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mendukung inisiatif tersebut dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap UMKM melalui terminologi baru. Istilah “pelaku UMKM” akan diganti menjadi “pengusaha” guna menghilangkan konotasi negatif yang melekat pada istilah sebelumnya.

Maman menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pengusaha kecil dan besar, kecuali dalam skala usaha serta aset yang dimiliki. Langkah ini bertujuan menanamkan rasa percaya diri pada para pengusaha UMKM dan mendorong mereka untuk bersaing secara setara dalam perekonomian nasional.

Lebih jauh, Maman melihat digitalisasi sebagai peluang emas bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha agar lebih aktif memanfaatkan teknologi digital, termasuk platform daring, untuk memasarkan produk mereka. Transformasi ini diyakini dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Jaenal Effendi, memberikan perspektif mendalam tentang implementasi ekonomi kerakyatan berbasis digital. Menurutnya, sektor UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti yang tercatat pada 2019, yaitu sebesar 96,99%.

Namun, pemanfaatan platform digital oleh UMKM masih minim, hanya sekitar 8% dari total UMKM di Indonesia. Jaenal menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mempercepat adopsi teknologi digital melalui pelatihan dan pembinaan.

Jaenal juga menawarkan strategi komprehensif yang mencakup lima langkah utama. Pelatihan digital oleh berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Keuangan, menjadi langkah awal.

Selanjutnya, program CSR dari BUMN dan perusahaan swasta akan diintegrasikan untuk mendukung pelatihan teknologi bagi UMKM. Sinergi antara komunitas lokal dan program Kampus Merdeka juga diusulkan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

Peran aktif masyarakat desa dalam membangun platform digital untuk produksi dan penjualan juga dianggap penting. Menurut Jaenal, komunitas desa perlu dilibatkan dalam membangun ekosistem usaha berbasis digital, sehingga pelaku UMKM yang belum melek teknologi dapat teredukasi. Tanpa kemampuan adaptasi terhadap teknologi, UMKM berisiko tertinggal dari perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

Komitmen Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berbicara pada tataran konsep, tetapi juga implementasi nyata.

Fokus pada pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi ekonomi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi besar pemerintahan tersebut. Dengan memanfaatkan momentum kemajuan teknologi, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mendunia.

Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan pendanaan untuk UMKM dengan melibatkan investor lokal dan asing. Kebijakan ini tidak hanya akan membantu UMKM meningkatkan skala usaha mereka, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi kelompok usia produktif.

Jaenal menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bisnis bagi kelompok usia 15–25 tahun, karena generasi muda ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian digital di masa depan.

Transformasi ekonomi kerakyatan berbasis digital yang dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat untuk mengubah wajah UMKM Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan yang solid, pelatihan yang terstruktur, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, digitalisasi ekonomi bukan hanya menjadi solusi, tetapi juga peluang besar bagi UMKM untuk menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia.

*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Sejahtera

Oleh : Janu Farid Kesar )*

Presiden Prabowo Subianto berhasil memanfaatkan kunjungan kerja ke lima negara, yaitu Tiongkok, Brasil, Amerika Serikat, Peru, dan Inggris, untuk mendorong investasi strategis yang berdampak pada kemajuan ekonomi daerah.

Lawatan yang berlangsung selama dua pekan tersebut menghasilkan komitmen investasi senilai total 18,5 miliar dolar AS, yang akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor prioritas di Indonesia.

Keberhasilan Presiden Prabowo dalam menggaet investasi dari berbagai negara melalui kunjungan kerjanya selama dua pekan tersebut menjadi salah satu upaya Kepala Negara untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Keberhasilan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut mempertegas posisinya sebagai kepala negara yang mampu menjembatani kebutuhan nasional dengan peluang internasional.

Dalam pertemuannya dengan para pemimpin perusahaan di Inggris, Presiden Prabowo memperoleh komitmen investasi sebesar 8,5 miliar dolar AS. Angka tersebut mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia. Presiden menilai bahwa kepercayaan global ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang bersih dan efisien.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang turut mendampingi dalam lawatan tersebut, menjelaskan bahwa sektor-sektor prioritas seperti transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi daya tarik utama bagi investor.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dalam bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) dan kesehatan menjadi salah satu fokus utama yang direspon positif oleh pelaku usaha. Hal itu menunjukkan bahwa investasi tidak hanya diarahkan untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di daerah-daerah.

Kepala Negara juga menunjukkan pendekatan diplomasi multi-track yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha Indonesia, untuk menjalin kerja sama strategis dengan para mitra internasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, ditambah transisi pemerintahan yang damai, meningkatkan kepercayaan investor. Ia menyebutkan bahwa momentum tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan bersama perusahaan yang sudah menyatakan minatnya.

Pendekatan multi-track tersebut tidak hanya mengandalkan hubungan antarnegara (government-to-government) tetapi juga mengintegrasikan hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis (government-to-business).

Hal tersebut dianggap sebagai langkah cerdas yang dapat memberikan dampak langsung pada pembangunan daerah. Dengan keterlibatan sektor swasta, ekosistem investasi menjadi lebih inklusif, memberikan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang berkembang.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji, menyoroti bahwa total komitmen investasi sebesar Rp294 triliun menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Ia menilai, jumlah tersebut melampaui ekspektasi dan akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Menurutnya, kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka lima persen menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor di tengah tantangan global seperti fragmentasi perdagangan dan eskalasi geopolitik.

Lawatan Presiden RI kedelapan tersebut juga membuka peluang kerja sama baru di sektor energi bersih, industri hilir, serta pengembangan teknologi. Di Brasil dan Peru, diskusi mengenai transisi energi menjadi fokus utama, sedangkan kunjungan ke Tiongkok menghasilkan penguatan kerja sama dalam hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Semua hasil ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi pusat perhatian di panggung internasional.

Selain dampak ekonomi nasional, komitmen investasi tersebut diproyeksikan akan memberikan manfaat langsung bagi daerah. Infrastruktur yang lebih baik, peningkatan layanan kesehatan, serta akses pendidikan berkualitas akan menjadi prioritas yang didorong oleh investasi ini.

Dengan dukungan pemerintah yang bersih dan efisien, manfaat investasi dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri, termasuk daerah-daerah yang selama ini menghadapi kesenjangan pembangunan.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia merupakan hasil dari upaya bersama seluruh elemen bangsa. Stabilitas politik, transparansi tata kelola, serta dukungan masyarakat menjadi pondasi kuat yang menarik minat investor untuk menjalin kerja sama jangka panjang.

Sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun Indonesia dengan pendekatan strategis dan visioner.

Dengan hasil yang telah dicapai dari lawatan kerja tersebut, diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut tidak hanya memberikan dampak pada level nasional, tetapi juga menyentuh aspek-aspek yang menjadi kebutuhan utama masyarakat daerah.

Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi sektor yang mendapatkan perhatian utama, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Keberhasilan lawatan kerja tersebut menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang solid, stabilitas nasional, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dapat menjadi daya tarik utama bagi investasi global.

Melalui langkah-langkah strategis yang terus dilakukan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang inklusif dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah, sehingga cita-cita pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh: Natali Julia )*

Dalam setiap proses demokrasi, masa tenang memiliki peran yang sangat vital. Masa ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merenungkan pilihan mereka secara bijaksana, tanpa adanya tekanan atau pengaruh berlebihan dari aktivitas politik. Masa tenang menjadi saat yang penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan calon pemimpin mereka dengan hati-hati, setelah menjalani proses kampanye dan mendapatkan informasi yang cukup. Pada Pilkada Serentak 2024, pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menghormati dan menjaga kesucian masa tenang ini.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masa tenang Pilkada 2024 berlangsung dengan tertib dan sesuai aturan. Bawaslu mengadakan patroli pengawasan guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi selama periode tersebut. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa patroli ini bertujuan untuk menjaga agar masyarakat mematuhi peraturan dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu ketenangan masa tenang.

Patroli pengawasan ini dimulai pada H-3 pemungutan suara, yaitu pada 23 hingga 26 November 2024, dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari panitia pengawas di tingkat kecamatan, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Selain patroli pengawasan, Bawaslu juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran, seperti serangan fajar yang sering terjadi menjelang hari pencoblosan. Serangan fajar, yang melibatkan praktik politik uang, bisa merusak integritas Pemilu. Jika ditemukan pelanggaran saat patroli masa tenang, Bawaslu berjanji untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Penanganan pelanggaran Pilkada ini menunjukkan keseriusan lembaga negara dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi tetap terjaga. Dengan langkah tegas ini, Bawaslu bertujuan untuk menciptakan Pilkada yang tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga bersih dan transparan.

Masyarakat Jakarta, serta masyarakat di daerah lain yang akan mengikuti Pilkada 2024, diharapkan dapat memanfaatkan masa tenang untuk merenungkan pilihan mereka dengan penuh tanggung jawab. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengingatkan agar seluruh masyarakat tidak terpengaruh oleh kegiatan atau pengaruh yang dapat merusak ketenangan ini.

Selain itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk mematuhi prinsip dasar Pemilu yang sehat, seperti kebebasan, kerahasiaan, dan tanpa paksaan. Masa tenang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih dengan hati nurani, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak luar yang dapat menyesatkan pilihan mereka.

Penting juga  untuk mengingat bahwa masa tenang bukan hanya berarti tidak adanya kampanye, tetapi juga tentang menjaga ketenangan mental masyarakat dalam memilih. Selama periode ini, tidak ada kegiatan yang boleh mengganggu proses pemilih untuk berpikir dengan jelas dan rasional. Kampanye yang berlebihan atau kegiatan yang bisa dianggap sebagai kampanye terselubung sangat dilarang.

Salah satu contoh pelanggaran yang sering muncul dalam Pilkada adalah kegiatan pengumpulan massa atau acara yang secara tidak langsung mendukung salah satu calon kepala daerah. Bawaslu menegaskan bahwa kegiatan semacam ini adalah pelanggaran serius yang harus dihindari oleh semua pihak agar masa tenang bisa dijalani dengan baik.

Pada saat yang sama, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pemerintah melalui aparat keamanan berperan dalam menjaga ketertiban umum, sementara lembaga pengawas seperti Bawaslu berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketenangan di lingkungan mereka, tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas, dan mengikuti aturan yang berlaku. Setiap elemen masyarakat harus saling bekerja sama untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan Pilkada berjalan dengan transparan dan bebas dari kecurangan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, juga menekankan bahwa Pilkada serentak di Jakarta harus menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam menjaga kualitas demokrasi. Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki pengaruh yang besar terhadap suasana demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, menjaga suasana yang damai selama masa tenang sangat penting untuk kelancaran proses pemilu yang lebih luas. Jakarta memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai dan kondusif, yang bisa diikuti oleh daerah lain di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, masa tenang Pilkada 2024 bukan hanya soal tidak adanya kegiatan kampanye, tetapi juga tentang memelihara kedamaian, ketertiban, dan integritas dalam proses pemilihan. Komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat akan memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang sah serta kredibel untuk memimpin daerah

Akhirnya, melalui kerjasama antara semua pihak dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban, Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas di Indonesia. Dengan mempertahankan integritas masa tenang, kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh: Ratna Soemirat

Judi online telah menjadi momok baru yang mengancam masyarakat Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan mental dan finansial, tetapi juga menciptakan kerusakan sosial yang jauh lebih masif dibandingkan narkoba. Maraknya praktik ini menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar masalah individu, melainkan bencana sosial yang perlu segera diatasi.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menegaskan bahwa judi online tidak memberikan keuntungan nyata bagi siapa pun. Sebaliknya, ia memicu kerugian finansial yang seringkali mengarah pada kebangkrutan dan masalah sosial lainnya. “Judi online hanya memicu kerugian finansial dan sosial,” jelasnya. Heru, yang juga Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, menyoroti pentingnya edukasi untuk masyarakat, terutama generasi muda, guna melindungi mereka dari godaan judi online.

Heru mengimbau agar orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya nilai kerja keras. Generasi muda perlu diajarkan untuk menghindari jalan pintas yang merugikan, seperti berjudi, dan memahami bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai melalui usaha yang gigih. Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk menggelar kampanye anti-judi online yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga komunitas lokal.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta orang Indonesia telah terjerat dalam lingkaran kecanduan judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa sepanjang tahun ini, total transaksi dari aktivitas judi online mencapai Rp283 triliun. Ini bukan hanya angka yang mengejutkan, tetapi juga mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang hilang akibat praktik ini.

Kebanyakan korban judi online berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut bahwa 80 persen pelaku judi online adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan. Menurutnya, judi online telah menjadi bencana sosial yang tidak bisa dibiarkan berkembang tanpa kendali.

Judi online tidak hanya berdampak pada individu yang kecanduan, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi keluarga. Banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan utama karena salah satu anggotanya terjerat hutang akibat judi online. Hal ini semakin memperburuk masalah ekonomi, khususnya bagi keluarga di kelas menengah ke bawah.

Selain merusak ekonomi, judi online juga berdampak serius pada kesehatan mental. Kepala Divisi Psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Kristiana Siste, mengungkapkan bahwa dampak kecanduan judi online setara dengan kecanduan narkoba. Penderita kecanduan judi sering mengalami kecemasan dan kegelisahan yang parah ketika tidak berjudi, mirip dengan gejala putus zat pada pecandu narkoba.

RSCM mencatat peningkatan jumlah pasien yang mencari perawatan akibat kecanduan judi online sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Sebanyak 172 pasien mendapatkan perawatan intensif, dan beberapa di antaranya bahkan menunjukkan gejala depresi berat yang berujung pada percobaan bunuh diri. Kondisi ini menggambarkan bahwa kecanduan judi online bukan hanya masalah finansial, tetapi juga masalah kesehatan mental yang serius.

Maraknya judi online tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang semakin mempermudah akses ke platform perjudian. Menurut Heru Sutadi, salah satu penyebab utama sulitnya memberantas judi online adalah agresivitas promosi yang dilakukan di berbagai platform digital. Selain itu, perbedaan regulasi antarnegara turut memperumit upaya pemberantasan.

Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa bandar judi online sering kali mendapatkan perlindungan dari pihak tertentu. Hal ini membuat jaringan mereka sulit untuk diungkap. Kendati demikian, langkah-langkah tegas telah dilakukan oleh pihak berwenang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya baru-baru ini menangkap dua pelaku judi online yang diduga memiliki keterlibatan dengan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyediakan berbagai kanal pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan situs atau aplikasi judi online. Kanal-kanal tersebut mencakup situs aduankonten.id dan dua nomor WhatsApp resmi, yaitu 0811-9224-545 serta 0811-1001-5080. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan penyalahgunaan rekening bank yang terkait dengan judi online melalui situs Cekrekening.id.

Heru Sutadi mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas judi online kepada pihak berwenang. Kesadaran untuk melaporkan aktivitas ini, menurutnya, akan sangat membantu dalam memerangi judi online. Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Kampanye anti-judi online perlu diperluas cakupannya agar menjangkau komunitas-komunitas kecil di daerah. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahaya judi online dan terlibat aktif dalam upaya pemberantasannya.

Judi online telah menunjukkan dampak destruktif yang meluas, baik pada level individu, keluarga, maupun masyarakat. Dengan potensi kerusakan yang lebih besar dari narkoba, ancaman ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Penanganan yang menyeluruh membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk mengedukasi generasi muda serta memperketat regulasi.

Jika dibiarkan, judi online tidak hanya akan terus menghancurkan kehidupan individu, tetapi juga melemahkan fondasi ekonomi dan sosial bangsa. Penanganan yang tegas, edukasi yang meluas, serta kesadaran kolektif adalah kunci untuk memutus rantai kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online.

*) Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh: Adnan Ramdani )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah berlangsung di Kalimantan Timur bukan hanya sebuah proyek infrastruktur besar, tetapi juga merupakan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. IKN, yang direncanakan untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara, memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendongkrak berbagai sektor di Indonesia. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan peta ekonomi yang lebih merata, mengurangi ketergantungan pada Jakarta, dan membuka peluang baru di luar Pulau Jawa.

Salah satu aspek utama dari pembangunan IKN adalah potensi besar untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Selama ini, sebagian besar pusat kegiatan ekonomi Indonesia terfokus di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta berkontribusi pada kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan. Dengan pembangunan IKN yang terletak di Kalimantan Timur, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan memberikan dampak positif pada daerah-daerah sekitar. Kalimantan, dengan sumber daya alam yang melimpah dan letaknya yang strategis, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi baru yang dapat menyerap investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pembangunan IKN akan menjadi pendorong utama bagi sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, serta pariwisata, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan ekonomi pada Pulau Jawa dan mendorong pemerataan ekonomi secara nasional.

Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Wayan Darmawan mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah dalam membangun pemerataan perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendukung pemerataan pembangunan, terutama di luar Jawa. Hal ini akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara pulau-pulau besar di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa.

Selain itu, pembangunan IKN diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas, baik domestik maupun asing. Seiring dengan rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur modern di IKN, berbagai sektor ekonomi akan mendapatkan manfaat yang signifikan. Misalnya, sektor konstruksi akan mengalami lonjakan permintaan seiring dengan pembangunan gedung pemerintahan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, bandara internasional, dan pelabuhan akan semakin mempermudah konektivitas antar daerah dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pembangunan IKN juga memberikan sinyal positif bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, karena proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, IKN menjadi magnet bagi investasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan OIKN telah menerima lebih dari 500 Letter of Intent (LoI) atau surat pernyataan minat investasi dari berbagai calon penanam modal. Minat investasi tersebut tidak hanya berasal dari badan usaha yang ingin menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka.

Selain itu, tidak hanya sektor infrastruktur, pembangunan IKN juga memberikan dorongan bagi pengembangan sektor teknologi dan inovasi. IKN direncanakan untuk dibangun dengan mengedepankan konsep kota pintar (smart city) yang berkelanjutan, dengan pemanfaatan teknologi digital yang canggih untuk mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Kota yang berbasis teknologi ini akan menjadi pusat inovasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan teknologi dan startup, yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan solusi-solusi kreatif dalam berbagai bidang, mulai dari energi terbarukan, transportasi pintar, hingga pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Hal ini akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi digital yang lebih modern dan inklusif.

Kemudian dari sisi sosial, pembangunan IKN juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai akan menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk dihuni. Selain itu, proyek ini juga akan membuka peluang kerja yang lebih banyak bagi penduduk lokal, baik dalam sektor konstruksi, pelayanan publik, hingga sektor-sektor ekonomi baru yang berkembang seiring dengan hadirnya IKN.

Salah satu keuntungan penting lainnya dari pembangunan IKN adalah kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Kalimantan Timur memiliki banyak potensi alam yang luar biasa, mulai dari hutan tropis, taman nasional, hingga destinasi wisata budaya dan sejarah. Kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru diharapkan akan menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk mengunjungi Kalimantan. Peningkatan sektor pariwisata ini akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, membuka peluang usaha baru di bidang akomodasi, kuliner, dan industri kreatif lainnya.

Pembangunan IKN merupakan langkah yang sangat strategis untuk menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pembangunan infrastruktur yang modern, peningkatan sektor investasi, pengembangan teknologi, dan pemerataan kesempatan kerja, IKN memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi dalam negeri

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas berbagai ancaman yang menggerogoti bangsa, termasuk narkoba, judi online, penyelundupan, hingga korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut hanya bisa diatasi dengan penegakan hukum yang tegas dan pertahanan nasional yang kokoh.

Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memberantas narkoba. Masalah ini tidak hanya merusak generasi muda tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba telah merambah hingga ke pelosok desa dan dampak buruk narkoba juga sangat luas, mulai dari kerusakan moral hingga kehancuran kehidupan sosial masyarakat.

Upaya pemberantasan narkoba juga dilakukan dalam konteks hubungan internasional. Dalam kunjungannya ke Peru, Presiden Prabowo membahas langkah-langkah konkret untuk memberantas perdagangan narkotika bersama Presiden Peru Dina Boluarte. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan budaya, sembari memprioritaskan stabilitas kawasan Pasifik yang rawan peredaran narkoba.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik menjadi prioritas bagi kita bersama. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi lebih erat antara Indonesia dan Peru dalam mengatasi perdagangan narkoba lintas negara.

Di dalam negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN) memainkan peran sentral dalam perang melawan narkoba. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, mengatakan masalah narkotika kini bukan hanya soal peredaran, tetapi juga produksi. Pengungkapan dua laboratorium clandestine di Bali dan Banten pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia kini menghadapi ancaman sebagai produsen narkoba.

BNN terus memperkuat intelijen melalui perekrutan personel yang kompeten serta menjalin kerja sama internasional, seperti dengan Australian Federal Police (AFP). Dukungan berupa pelatihan dan berbagi informasi dari AFP diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BNN dalam membongkar jaringan narkoba.

Di tingkat daerah, kolaborasi pentahelix antara BNN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan media menjadi pendekatan efektif. Contohnya, di DKI Jakarta, terdapat 133 lokasi rawan narkoba yang mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta dan BNN. Ketua DPRD, Khoirudin, menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan menyelamatkan generasi muda dari jerat narkoba yang kini menyasar hingga anak-anak sekolah.

Mendukung hal yang sama dalam pemberantasan narkoba, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang baik antara DPRD DKI dengan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba. Terlebih, narkoba kini mulai menyasar kalangan anak-anak muda atau pelajar.

Khoirudin juga prihatin terhadap perilaku individu maupun kelompok yang memanfaatkan obat-obatan terlarang untuk kepentingan tawuran. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Khoirudin berharap BNN dapat menurunkan jumlah pengguna narkoba di Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama termasuk ulama.

Di Kepulauan Riau, telah dideklarasikan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) siap melawan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kepri dengan meresmikan Kampung Aceh, Simpang Dam sebagai Kampung Madani.

Kapolda Kepulauan Riau, Yan Fitri mengatakan pendeklarasian tersebut sebagai penekanan terakhir, puluhan kegiatan sudah dilakukan di tempat tersebut namun tidak pernah ada penyelesaian yang berarti sehingga kejadian tersebut terus saja berulang.

Deklarasi juga untuk membersihkan nama Kampung Aceh dari citra negatif yang disematkan sejak era 2013 sebagai kampung narkoba. Pihaknya juga menekankan kepada masyarakat di Kampung Madani tersebut untuk bekerja sama menertibkan kampung tersebut dari penyalahgunaan narkoba.

Tidak hanya pemerintah dan institusi formal, upaya pemberantasan narkoba juga memerlukan dukungan dari masyarakat luas. Ulama Kabupaten Lebak, KH Hasan Basri, mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba dan judi online. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus terus menegakkan hukum secara tegas, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam kasus narkoba.

Dalam perspektif religius, penyalahgunaan narkoba dinilai sebagai perbuatan yang merusak moral dan merugikan kehidupan masyarakat. KH Hasan Basri percaya bahwa kesadaran beriman dan bertakwa kepada Tuhan menjadi kunci utama untuk membentengi diri dari pengaruh buruk narkoba.

Upaya pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha menjadi model efektif dalam menangani persoalan kompleks ini.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk menggalang kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri. Ia juga terus mendorong transparansi dan keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa peredaran narkoba adalah tantangan besar yang membutuhkan keberanian kolektif.

Dengan sinergi yang kuat dan langkah tegas, harapan untuk membebaskan Indonesia dari jerat narkoba semakin nyata. Generasi muda yang bebas dari pengaruh narkoba akan menjadi pondasi kokoh bagi masa depan bangsa yang lebih cerah. Seperti pesan Presiden Prabowo yang mengajak kita berhimpun, bersatu, untuk mencari solusi-solusi dan mengatasi ancaman besar ini bersama.

)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Pemberantasan judi online terus menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Terkait hal itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi praktik ilegal ini demi melindungi masyarakat dan mengurangi dampak negatifnya.

“Tentu (gencar menurunkan judi online). Kekomdigi telah menguatkan kerja sama atau pun kesepahaman bukan hanya dengan kepolisian tapi juga OJK untuk memantau rekening yang diduga terkait judi online,” ujar Meutya.

Selain itu, kolaborasi juga diperluas dengan institusi lainnya seperti Kementerian Pertahanan dan TNI dari perspektif keselamatan negara.

“Artinya; ya ini masih menjadi fokus hingga menurun drastis,” tambahnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa kementeriannya telah menggencarkan literasi digital sebagai salah satu langkah strategis melawan judi online. Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam upaya ini.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Kemkomdigi menyebarluaskan literasi melawan judi online,” katanya.

Lebih lanjut, Meutya menyebut bahwa banyak sekolah kini secara sukarela menggiatkan kampanye anti-judi online di lingkungan masing-masing, menyadari tingginya angka korban di kalangan pelajar.

“Kami mendapat informasi saat ini banyak sekolah secara sukarela menggiatkan kampanye di dalam lingkup masing-masing karena angka korban judol di pelajar juga cukup tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Muhammad Sarmuji, turut menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam pemberantasan judi online.

“Fraksi Partai Golkar mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto supaya kita segera mengatasi judi online ini untuk membenahi perekonomian kita, supaya tidak terhambat lagi pertumbuhan ekonominya, juga di samping itu agar mental anak bangsa kita tidak rusak,” ujar Sarmuji.

Menurutnya, upaya pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan aparat negara serta elemen masyarakat.

“Fraksi Partai Golkar akan mendukung penuh setiap usaha pemberantasan judi online, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun melibatkan unsur masyarakat,” tegas Sarmuji.

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkomitmen untuk memastikan bahwa masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan patroli pengawasan selama masa tenang untuk mencegah pelanggaran peraturan yang berlaku.

“Kami mengadakan patroli untuk memastikan masa tenang berjalan dengan baik dan tidak ada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Bagja saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta.

Patroli ini dilaksanakan pada 23 hingga 26 November 2024, menjelang hari pemungutan suara.

Patroli pengawasan ini melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), aparat keamanan, serta tokoh masyarakat. Bagja menambahkan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara bergantian untuk menghindari kelelahan.

Pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi “serangan fajar” atau politik uang juga sudah dilakukan oleh Bawaslu bersama dengan pengawas daerah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, laporan akan segera diteruskan ke kepolisian, karena pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu.

Di Solo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, mengingatkan pentingnya menghindari kegiatan yang dapat mengarah pada pelanggaran selama masa tenang.

Kegiatan seperti doa bersama atau pelatihan saksi yang berpotensi menjadi kampanye terselubung harus dihindari.

“Lebih baik tidak mengadakan kegiatan yang dapat disalahartikan sebagai kampanye. Masa tenang harus dijalani tanpa aktivitas yang berpotensi melanggar aturan,” jelas Poppy.

Ia juga menegaskan bahwa tim pengawas akan melakukan patroli intensif di berbagai wilayah untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa tenang Pilkada.

Dirinya menekankan bahwa semua pihak, baik kontestan maupun pendukung, harus bersikap bijak untuk memastikan Pilkada berjalan damai dan kondusif.

“Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan sukacita dan damai, sehingga hasilnya dapat melahirkan pemimpin terbaik untuk kemajuan daerah,” tegasnya.

Hassanudin juga meminta dukungan dari media untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas.

Ia berharap Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin terbaik yang dapat melanjutkan pembangunan di NTB menuju kemajuan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Pilkada yang damai. Bersama-sama kita ciptakan suasana pesta demokrasi yang menyenangkan, sehingga NTB semakin maju, baik, dan sukses,” tutupnya.

Dengan pengawasan yang intensif dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung damai, tertib, dan mencerminkan semangat demokrasi sejati.