JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui arahan strategis terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan arahan terbaru Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada dua tahap pembangunan, yakni tahun 2025 dan 2028.

Basuki Hadimuljono menyampaikan, fokus utama pembangunan IKN pada tahun 2025 adalah memastikan kesiapan fasilitas pemindahan ASN. Target ini meliputi penyelesaian perkantoran, hunian, dan ekosistem pendukungnya pada akhir Desember 2024.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, timeline pembangunan IKN dibagi menjadi dua, yaitu 2025 dan 2028. Untuk 2025, kami telah berkoordinasi dengan Menteri PANRB mengenai rencana pemindahan ASN tahap awal,” ujar Basuki.

Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, OIKN telah mempersiapkan 47 tower hunian yang siap ditempati ASN, lengkap dengan perkantoran dan ekosistem pendukungnya. Jumlah ASN yang akan dipindahkan akan ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkantoran dan hunian saat ini telah menyesuaikan jumlah kementerian di era Kabinet Indonesia Maju, yakni sebanyak 36 kementerian. Namun, dengan bertambahnya jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo menjadi 48, penambahan hunian dan fasilitas akan segera dilakukan.

“Tentunya, jumlah hunian dan kantor akan disesuaikan. Jika sebelumnya 36 kementerian, kini kami akan menambah untuk memenuhi kebutuhan 48 kementerian,” ungkap Basuki.

Selain fokus pada pemindahan ASN, Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif pada tahun 2028. Hal ini mencakup kantor dan hunian untuk lembaga seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Fokus pada 2028 adalah menyelesaikan perintah Pak Presiden untuk infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk hunian dan perkantoran bagi aparatnya,” tegas Basuki.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan IKN sebagai bagian dari transformasi bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Pemindahan ASN menjadi langkah awal untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang mendukung pelayanan publik berkualitas dan efisien.

Dengan arahan ini, IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol modernisasi dan efisiensi tata kelola negara. Langkah strategis Presiden Prabowo untuk memastikan pemindahan ASN yang terorganisir menunjukkan tekad pemerintah dalam merealisasikan cita-cita pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan tahapan yang jelas hingga 2028, proyek IKN diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan Indonesia sebagai negara yang modern, maju, dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Jakarta – Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui rangkaian kunjungan kerja ke berbagai negara, termasuk Inggris, Brasil, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Peru, Kepala Negara berhasil mengamankan komitmen investasi sebesar USD 18,5 miliar atau sekitar Rp 294 triliun.

Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum CEO Roundtable di Lancaster House, London, Presiden Prabowo bertemu dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris. Pertemuan itu menghasilkan komitmen investasi sebesar USD 8,5 miliar.

Menurut pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut, capaian itu mencerminkan optimisme pelaku usaha internasional terhadap ekonomi Indonesia.

“Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar. Mereka sudah berkomitmen investasi 8,5 miliar dolar AS. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita,” ujar Presiden Prabowo.

Kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia juga diperkuat melalui kunjungan sebelumnya ke Brasil, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Peru.

Presiden menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien menjadi daya tarik utama bagi investor.

“Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah yang bersih mereka sangat menghargai itikad kita,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut stabilitas politik dan ekonomi Indonesia menjadi faktor penting yang mendorong kepercayaan investor.

“Antusiasme untuk berinvestasi di Indonesia makin tinggi. Mereka melihat stabilitas politik dan transisi pemerintahan yang berjalan damai memberikan kepercayaan lebih tinggi,” ungkapnya.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji, menilai langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo mampu menciptakan dampak positif bagi perekonomian domestik.

Menurutnya, angka komitmen investasi yang melampaui ekspektasi menunjukkan bahwa investor asing percaya terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia.

Langkah strategis tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan global, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi daerah dan pemerataan ekonomi secara nasional, melalui investasi langsung yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing.

Dengan pendekatan diplomasi yang visioner, Presiden Prabowo terus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.

Jakarta – Kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah di Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Pemerintah bersama pelaku usaha lokal terus mendorong penguatan sektor ini melalui berbagai program pendampingan, akses pembiayaan, serta transformasi digital.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Lebih dari 60 persen kontribusi PDB Indonesia berasal dari UMKM. Dengan pemerataan akses dan penguatan kapasitas, kita optimis bahwa UMKM dapat menjadi penggerak utama pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” ungkap Arief.

Sektor ritel juga memegang peranan penting dalam menyediakan akses pangan bagi masyarakat. Ritel modern memiliki posisi penting sebagai standby buyer dalam menyerap sebanyak-banyaknya produk dari petani dan peternak serta membimbing petani dan gapoktan menyiapkan produknya untuk kemudian dikurasi dan mengikuti standar yang dimiliki oleh ritel.

Program-program unggulan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan pemasaran digital, dan pelatihan keterampilan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM. Hingga kuartal ketiga 2024, lebih dari 30 juta pelaku UMKM telah menerima akses pembiayaan dengan bunga rendah melalui program KUR.

Selain itu, transformasi digital UMKM menjadi prioritas utama. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan pada jumlah UMKM yang terhubung ke platform digital, mencapai 25 juta unit usaha hingga November 2024. Platform digital tidak hanya membuka pasar yang lebih luas, tetapi juga membantu pelaku UMKM menjangkau konsumen di tingkat nasional hingga global.

Ketua Umum (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ) APRINDO, Roy Nicholas Mandey, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. “Sinergi berbagai pihak akan menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, memungkinkan pelaku UMKM di daerah tertinggal untuk berkembang sejajar dengan pelaku usaha di kota besar,” jelas Roy.

Namun, tantangan tetap ada, seperti akses bahan baku, teknologi, dan kemampuan manajerial. Untuk itu, dukungan berkelanjutan dan kebijakan proaktif diharapkan mampu menjawab kebutuhan ini.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya akan membuat program kartu usaha sebagai salah satu upaya memberdayakan pelaku UMKM. “Kartu Usaha ini akan menjadi solusi praktis untuk mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” ujar Maman.

Dengan kebangkitan UMKM yang semakin kuat, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, menciptakan peluang baru bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pemerintah optimis langkah ini akan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memperkokoh ekonomi nasional.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, kebangkitan UMKM diharapkan mampu menggerakkan ekonomi hingga ke pelosok daerah, menciptakan peluang baru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di seluruh penjuru negeri.

Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan pentingnya sinergitas dan partisipasi semua pihak dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan meningkatnya masyarakat yang terjerat kasus narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Martinus Hukom memberikan apresiasinya atas kinerja aparat keamanan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Menurutnya, komitmen tersebut sudah sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu memperkuat pencegahan dan memberantas narkoba.

“Sesuai dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, BNN terus bekerja keras melakukan operasi di berbagai daerah, terutama di daerah yang begitu rentan menjadi pintu masuknya barang-barang haram melalui jalur darat maupun jalur laut,” kata Marthinus.

Marthinus mengungkapkan bahwa pemberantasan juga narkoba tidak bisa hanya mengandalkan upaya aparat penegak hukum.

“Kami dari BNN tidak bisa bekerja sendiri. Peredaran narkoba yang semakin marak memerlukan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan berbagai institusi terkait,” ujar Marthinus.

Marthinus juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar bisa mengenali bahaya narkoba dan melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar mereka.

“Selain itu, kiranya penting bagi masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya dari ancaman narkoba. Hal ini tentunya bisa mengurangi angka pecandu narkoba di Indonesia,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan perlunya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba. Polri akan terus berkomitmen melakukan penegakan hukum yang tegas, namun tanpa dukungan dari semua pihak, upaya ini akan sulit maksimal,” ungkap Listyo.

Menurutnya, Polri telah menggencarkan berbagai operasi besar untuk mengungkap jaringan narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia.

“Kami sudah menangkap banyak sindikat besar, namun ini baru permulaan. Pemberantasan narkoba membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat,” tegasnya.

Kapolri menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengurangi kasus narkoba dengan meningkatkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

“Kami berkomitmen untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi para penyalahguna dengan rehabilitasi agar mereka bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan lebih baik,” tutupnya.[]

Oleh : Bimo Ariyan Beeran )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba, tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga dalam kerangka diplomasi multilateral yang membawa isu ini ke panggung dunia. 

Melalui berbagai upaya strategis, Presiden Prabowo, pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan prioritas nasional yang harus didukung oleh kerjasama internasional. 

Sebagai Kepala Negara, beliau berkomitmen keras untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia terbebas dari ancaman narkotika yang dapat merusak generasi muda dan masa depan bangsa.

Salah satu bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo terlihat dalam pertemuannya dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, di Istana Peru Palacio de Gobierno pada 14 November 2024. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu penting, termasuk kerja sama dalam memerangi perdagangan gelap narkoba yang telah menjadi ancaman serius bagi kedua negara. 

Presiden Dina Boluarte menekankan pentingnya pembahasan tentang agenda kerja sama untuk memberantas perdagangan narkoba, serta peningkatan hubungan ekonomi Indonesia-Peru. Dina juga berharap, dengan tumbuhnya perekonomian kedua negara, kerja sama bilateral ini dapat memperkuat upaya bersama dalam menghadapi tantangan global, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Langkah Presiden Prabowo tersebut menunjukkan betapa pentingnya dimensi diplomasi multilateral dalam menangani isu narkoba. Tidak hanya sebagai masalah domestik, pemberantasan narkoba telah menjadi isu global yang membutuhkan keterlibatan berbagai negara. 

Komitmen Presiden Prabowo dalam membawa isu tersebut ke forum internasional menggambarkan tekad yang kuat untuk melawan jaringan perdagangan narkoba yang semakin meluas dan merusak berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan remaja.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, sekitar 312 ribu remaja Indonesia terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Angka ini menggambarkan bahwa narkoba semakin menjadi ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Indonesia. 

Presiden Prabowo bersama Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan yang lebih komprehensif, telah mengambil langkah-langkah nyata untuk melawan ancaman tersebut. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar), yang bertujuan untuk menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai kawasan bebas narkoba.

Program Desa Bersinar tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dengan membangun kesadaran di tingkat komunitas. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. 

Dengan memperkuat peran keluarga sebagai garis pertahanan pertama, serta memperkuat pengawasan di tingkat desa, pemerintah berharap dapat membentuk benteng kokoh yang melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Pemerintah juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam upaya pencegahan, karena perang melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama.

Selain itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyampaikan bahwa salah satu upaya penting untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah melalui pendidikan dan pemberdayaan pemuda. 

Program Forum Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader pemuda, diharapkan dapat menjadi agen perubahan di kalangan remaja. KIPAN menjadi platform strategis untuk mengedukasi pemuda Indonesia tentang bahaya narkoba dan pentingnya hidup sehat.

Keberhasilan dalam pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif generasi muda itu sendiri. Pemerintah, melalui berbagai program preventif, terus mendorong pemuda untuk menjadi ujung tombak dalam kampanye anti-narkoba. Pendidikan sejak dini tentang bahaya narkoba, serta pelibatan pemuda dalam berbagai kegiatan positif, menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan Indonesia yang bebas narkoba.

Upaya Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba juga tidak terbatas pada pencegahan dan penegakan hukum, tetapi melibatkan dimensi sosial yang lebih luas. Pemerintah mengakui bahwa dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkoba sangat besar, termasuk hilangnya produktivitas dan peningkatan beban sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga fokus pada rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup mereka.

Koordinasi lintas lembaga semakin diperkuat untuk mempercepat penanganan masalah narkoba. Kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan narkoba. Dengan kerjasama yang lebih baik, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah narkoba dengan lebih efektif.

Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program inovatif yang dapat mengedukasi generasi muda dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba. 

Melalui kebijakan yang terstruktur dan dukungan berbagai pihak, Indonesia diharapkan dapat membangun masa depan yang lebih baik, tanpa ancaman narkoba yang merusak generasi penerus bangsa. 

Dalam diplomasi multilateral, Presiden Prabowo tidak hanya menunjukkan kepemimpinan dalam menangani masalah narkoba, tetapi juga mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama berkolaborasi dalam memberantas ancaman global ini. Dengan komitmen kuat dan langkah nyata, Indonesia menuju masa depan yang lebih bebas dari bahaya narkoba.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh: Hendra Gunawan )*

Kebijakan baru yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, Presiden Prabowo menghapus utang macet yang selama ini membebani pelaku UMKM, petani, nelayan, serta sektor usaha lainnya.

 Langkah penghapusan diambil setelah menerima banyak aspirasi dari masyarakat, khususnya kelompok produsen pangan seperti petani dan nelayan, yang kesulitan untuk melanjutkan usaha mereka karena adanya utang yang tidak terbayar. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk kembali berkembang, terutama di sektor-sektor yang krusial baagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Kebijakan penghapusan utang macet ini memberikan angin segar bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan akibat utang yang tertunggak. Keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha ini dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional. 

Dengan menghapuskan utang tersebut, banyak pelaku UMKM yang sebelumnya terhambat dapat kembali memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka. Diharapkan, kebijakan ini juga akan membantu mempercepat pemulihan sektor-sektor yang terdampak krisis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, kebijakan ini tentunya akan didetailkan melalui peraturan yang lebih spesifik oleh kementerian dan lembaga terkait. Penerapan yang hati-hati dan terarah akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setelah kebijakan penghapusan utang macet ini diterapkan, diharapkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya dapat bekerja dengan tenang dan lebih produktif, mengetahui bahwa pemerintah menghargai peran mereka sebagai produsen pangan yang vital bagi kehidupan bangsa.

Di tingkat daerah, kebijakan ini juga mendapatkan sambutan positif dari para pemimpin daerah, salah satunya adalah mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah menyambut baik kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM, karena ia menyadari betul betapa pentingnya sektor UMKM dalam perekonomian daerahnya.

Khofifah menekankan bahwa sebanyak 1.164 usaha UMKM di Jawa Timur akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Kebijakan tersebut membuka peluang bagi para pelaku UMKM yang sebelumnya terdaftar dalam daftar pinjaman bermasalah, namun memiliki potensi untuk berkembang, untuk kembali mendapatkan akses ke pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat mendorong pemulihan ekonomi di tingkat lokal, terutama di Jawa Timur yang selama ini sangat bergantung pada sektor UMKM.

Khofifah juga menambahkan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap Perekonomian Daerah Bruto (PDRB) di Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur tercatat sebesar 56,94 persen, dan pada akhir 2024, kontribusinya diperkirakan akan mencapai 59,18 persen. 

Kontribusi sektor UMKM ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM merupakan langkah penting untuk memastikan sektor ini terus berkembang dan menjadi pilar ekonomi yang tangguh.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan ekonom, seorang pakar ekonomi dan Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa kebijakan penghapusan utang macet ini memiliki potensi besar untuk mendorong ekspansi bisnis, khususnya di kalangan petani dan nelayan. 

Stimulus kredit yang diberikan pemerintah memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Nafan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, perbankan juga telah melakukan pemutihan utang pada masa-masa krisis, seperti krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, serta krisis akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya relevan dalam konteks saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi jangka panjang.

Selain memberikan akses modal yang lebih luas bagi pelaku UMKM, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih menyeluruh dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemberian kesempatan kedua bagi pelaku usaha kecil dan menengah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama pelaku UMKM, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian negara.

Kebijakan Presiden Prabowo dalam menghapus utang macet bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan ini tentunya akan memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

 Dengan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku usaha, diharapkan sektor UMKM dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

)* Kontributor jendela baca Institute 

Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke beberapa negara di luar negeri baru-baru ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia. Kunjungan ini tidak hanya berfokus pada diplomasi politik, tetapi juga pada upaya untuk menarik investasi asing, memperluas peluang ekonomi, dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan ekonomi sebagai salah satu prioritas utama dalam pemerintahan.

Salah satu fokus utama dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo adalah menarik investasi asing untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendukung pengembangan industri di daerah-daerah. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi investasi asing, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan, termasuk penyederhanaan peraturan dan pemberian insentif bagi investor.

Menanggapi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke sejumlah negara. Waketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengatakan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo sebagai langkah strategis untuk menarik target para investor untuk berinvestasi di Indonesia melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang terus berkembang. 

Kunjungan ini membawa hasil yang cukup menggembirakan dengan tercapainya beberapa kesepakatan yang membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini penting karena, dengan meningkatnya investasi asing, Indonesia dapat mempercepat proses pembangunan di berbagai wilayah, tidak hanya di Pulau Jawa yang sudah berkembang pesat, tetapi juga di luar Jawa yang membutuhkan dorongan ekonomi lebih besar.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pasca kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara, kesepakatan investasi telah disepakati seperti penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Han Jun. Penandatanganan TCG menjadi bagian dari “Implementing Arrangement” yang sebelumnya sudah ditandatangani pemerintah Indonesia dan China pada awal September tahun 2023 lalu.

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam kunjungan Presiden Prabowo. Sebagai negara yang luas dan beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Pemerintah berencana untuk mempercepat pemerataan pembangunan dengan meningkatkan akses daerah-daerah yang tertinggal ke pasar global melalui infrastruktur yang lebih baik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesepakatan yang tercapai selama kunjungan ini akan memperkuat komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif, berupaya untuk mendorong sektor ekonomi berbasis lokal di berbagai daerah agar dapat berkembang secara mandiri. Beberapa daerah di luar Jawa, yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pasar dan mendapatkan investasi, kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang berkat kebijakan yang mengedepankan pemerataan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa lawatan Presiden Prabowo akan membawa manfaat besar bagi Indonesia, tidak hanya mempererat hubungan diplomatik tetapi juga menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing, terutama di sektor ekonomi berkelanjutan yang dapat percepat pemerataan ekonomi nasional

Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yang merata sangat penting untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pemerataan ekonomi, diharapkan ketimpangan sosial yang ada di berbagai wilayah dapat dikurangi, dan semua daerah dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai langkah awal, beberapa kesepakatan telah dicapai dengan negara-negara mitra untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi generasi muda Indonesia, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan, seperti teknologi informasi dan energi terbarukan. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar global dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, hasil dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri ini memberikan prospek yang sangat positif bagi perekonomian Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan yang tercapai diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih besar, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Semua ini akan berdampak langsung pada percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia, sehingga tidak hanya daerah-daerah besar yang merasakan manfaat pembangunan, tetapi juga daerah-daerah yang lebih terpencil.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan strategi ekonomi yang terintegrasi dan inklusif. Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang digulirkan dalam kunjungan Presiden Prabowo, berupaya untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih adil dan merata dalam distribusi kesejahteraan. Semoga berbagai kesepakatan yang dicapai ini dapat segera terealisasi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Joanna Alexandra Putri )*

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebagai proyek strategis nasional (PSN), Ibu Kota Nusantara menjadi wujud nyata upaya modernisasi fasilitas dan pemerataan pembangunan. Arahan dari Presiden RI kedelapan tersebut menegaskan keberlanjutan pembangunan, termasuk penyempurnaan infrastruktur yang telah dirintis sebelumnya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung untuk melanjutkan proyek IKN Nusantara. Langkah konkret akan segera diambil mengingat infrastruktur utama sudah banyak terbangun. Proyek ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol modernisasi fasilitas publik yang mengedepankan efisiensi dan inovasi.

Dukungan penuh juga datang dari Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggono. Menurutnya, kementerian PU berkomitmen menyesuaikan pembangunan dengan visi Astacita yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Pemeliharaan dan penyempurnaan beberapa bagian infrastruktur akan dilakukan demi mewujudkan IKN sebagai kota modern berbasis teknologi hijau dan berkelanjutan.

Saat rapat paripurna di IKN Nusantara, Presiden Prabowo menegaskan keinginannya untuk mempercepat pembangunan pusat pemerintahan di kawasan tersebut. Presiden kelahiran tahun 1951 itu menilai IKN Nusantara sebagai proyek besar yang tidak hanya memiliki nilai strategis, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu ikon modernisasi bangsa Indonesia. 

Kepala Negara juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden RI ketujuh Joko Widodo, menegaskan bahwa upaya tersebut akan diteruskan hingga tuntas. Presiden Prabowo menunjukkan visi besar yang menghubungkan IKN Nusantara dengan transformasi Indonesia menjadi negara yang lebih modern dan maju. 

Proyek ini bukan sekadar perpindahan ibu kota, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mampu menjadi contoh bagi pengembangan kota-kota lain di seluruh negeri. Dalam pandangan Presiden, pembangunan IKN Nusantara adalah bagian dari misi untuk membangun Indonesia yang lebih berdaya saing secara global.

Berbagai inovasi teknologi juga mulai diperkenalkan dalam pembangunan IKN Nusantara. Salah satunya adalah Autonomous Rail Transit (ART), kereta otonom tanpa pengemudi yang diharapkan memberikan efisiensi mobilitas bagi masyarakat. Teknologi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan sistem transportasi modern ke dalam tata kota yang berbasis teknologi pintar. 

Selain ART, pemerintah juga merancang pengembangan fasilitas mobil terbang sebagai bagian dari visi jangka panjang IKN Nusantara. Fasilitas ini direncanakan siap digunakan pada tahun 2045, menjadikan IKN Nusantara sebagai kota pertama di Indonesia yang menghadirkan transportasi udara modern.

Selain transportasi, perencanaan IKN Nusantara mencakup proyek pembangunan tiang listrik pintar yang dirancang untuk menjadi pusat informasi publik. Tiang listrik ini memiliki fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi arah atau lokasi tertentu dengan mudah. 

Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan mendukung mobilitas warga serta pengunjung di IKN Nusantara. Dengan berbagai inovasi yang diperkenalkan, proyek IKN Nusantara menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya pemerintah menciptakan kota masa depan yang selaras dengan perkembangan teknologi global.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp27,8 triliun untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara. Anggaran tersebut diarahkan pada enam bidang strategis, termasuk perencanaan dan pertanahan, transformasi hijau dan digital, serta sarana dan prasarana yang mendapatkan porsi terbesar. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai bahwa dukungan anggaran tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo dalam menjadikan IKN Nusantara sebagai kota modern dengan infrastruktur canggih.

Komitmen besar Presiden Prabowo dalam mempercepat pembangunan IKN Nusantara juga terlihat dari upayanya memperkuat fasilitas publik di kota tersebut. Masjid Negara yang tengah dibangun dirancang sebagai ikon keberagaman dan keunggulan budaya bangsa Indonesia. 

Masjid tersebut diharapkan menjadi simbol harmonisasi antara nilai-nilai budaya dan teknologi modern di IKN Nusantara. Pemerintah juga berfokus pada pengembangan fasilitas hijau, seperti taman kota yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Sebagai pusat pemerintahan baru, IKN Nusantara dirancang untuk mencerminkan visi Indonesia masa depan. Berbagai fasilitas publik dan teknologi modern yang dikembangkan di IKN Nusantara bertujuan menciptakan kota yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga menarik perhatian dunia. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus menjadi solusi atas berbagai tantangan urbanisasi di Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, telah menunjukkan tekad kuat dalam mengimplementasikan visi besar ini. 

Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya tentang menciptakan ibu kota baru, melainkan juga membangun simbol modernisasi bangsa yang akan dikenang sepanjang sejarah. Dengan berbagai inovasi dan fasilitas yang dirancang, IKN Nusantara menjadi harapan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global.

Dengan visi yang jelas dan langkah tegas dari Presiden Prabowo, pembangunan IKN Nusantara diharapkan menjadi model bagi pengembangan kota-kota lain di Indonesia. IKN Nusantara bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol transformasi Indonesia menuju era modernisasi yang lebih progresif.

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute

Oleh: Alfandi Nagara )*

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momen yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Bukan hanya sebagai ajang untuk memilih pemimpin daerah, namun juga sebagai ruang untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi yang damai, adil, dan berintegritas. Dalam setiap perhelatan pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, selalu ada tantangan dan dinamika yang harus dihadapi.

Dengan adanya komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, Pilkada kali ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial dan persatuan yang semakin kokoh, selaras dengan semangat Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya merawat persatuan bangsa selama perhelatan Pilkada. Meskipun dalam Pilkada ada perbedaan pandangan politik dan preferensi pribadi yang sangat wajar, Puan menekankan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga di atas segala perbedaan tersebut. 

Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya harus mampu menanggalkan segala perbedaan politik dan fokus pada tujuan bersama untuk kemajuan bangsa. Meskipun berbeda pendapat, semua elemen bangsa harus mengutamakan kerukunan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkemajuan.

Puan juga mengingatkan bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam Pemilu, baik yang manis atau pahit, harus dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan di masa depan. Masyarakat perlu memahami bahwa prinsip-prinsip demokrasi harus dijaga dalam setiap tahapan pemilihan, mulai dari kampanye hingga proses penghitungan suara. Sebuah pemilu yang baik adalah yang tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah, tetapi juga mencerminkan kedewasaan demokrasi yang matang dan penuh integritas.

Sejalan dengan itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, mengingatkan setiap pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Pilkada yang aman dan berintegritas. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada termasuk calon kepala daerah, partai politik, aparat keamanan, hingga masyarakat harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga agar pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang ada. 

Proses pemilihan yang damai, jujur, dan adil hanya dapat terwujud jika ada kerjasama yang solid antar semua elemen. Bawaslu juga berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menghindari potensi konflik atau ketegangan.

Pentingnya pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat juga ditegaskan oleh Puadi. Masyarakat diharapkan untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atau ketidakberesan yang mungkin terjadi. Salah satu tantangan terbesar dalam setiap pemilu adalah mencegah penyebaran hoaks, politisasi SARA, dan ujaran kebencian. Karena itu, pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada sangatlah penting.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, juga turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang Pilkada 2024. Menurut Muzani, meskipun masyarakat memiliki beragam pilihan politik, hal tersebut seharusnya tidak menghalangi kerukunan antar sesama. Pilkada adalah proses demokrasi yang harus dijalankan dengan damai, bukan sebagai ajang untuk bermusuhan.

Muzani mengajak seluruh masyarakat untuk menyadari bahwa kebersamaan dan kerukunan adalah kunci untuk membangun daerah, provinsi, bahkan negara. Tanpa persatuan yang terjaga, semua usaha pembangunan akan sia-sia.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan integritas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan independen. 

Pemerintah juga berperan dalam menjaga agar seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat dan upaya preventif terhadap pelanggaran, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim politik yang sehat dan bebas dari manipulasi.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua pihak, termasuk calon kepala daerah, partai politik, dan masyarakat umum, untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk menjaga etika politik dan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi, seperti politik uang, penyebaran hoaks, atau politik identitas. Pilkada yang bersih dari praktik-praktik tersebut adalah Pilkada yang mencerminkan kualitas demokrasi yang sesungguhnya.

Pilkada serentak 2024 merupakan ujian besar bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan demokrasi. Melalui pelaksanaan yang aman, damai, dan berintegritas, Pilkada ini harus dapat mengukuhkan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu mengelola keragaman, menjaga persatuan, dan mengedepankan keadilan sosial. Persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga, karena itulah yang menjadi pondasi bagi Indonesia untuk terus maju.

Demokrasi yang sehat dan berkualitas tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk menciptakan proses pemilihan yang tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah, tetapi juga memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam semangat gotong royong dan kolaborasi, Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkokoh demokrasi Indonesia, serta mewujudkan keadilan dan persatuan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa 

Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa tujuan utama dari Pilkada serentak adalah untuk meningkatkan administrasi pemerintahan. Dengan pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara paralel, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara visi pembangunan nasional dan daerah.

“Penyelenggaraan Pilkada serentak memiliki tujuan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Dengan adanya pemilihan yang paralel, diharapkan akan terjadi sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah,” kata Tito.

Menurutnya, sinkronisasi ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung selama lima tahun.

Tito menambahkan bahwa dengan adanya Pilkada serentak, potensi konflik vertikal dan horizontal dalam sistem pemerintahan dapat diminimalkan.

“Pilkada serentak dapat mengurangi potensi konflik vertikal dan horisontal dalam sistem pemerintahan,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam suatu sistem demokrasi, perbedaan pendapat sering kali muncul, dan perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan, yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Lebih lanjut, Tito berharap bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kebijakan yang lebih sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, yang akan berdampak pada keberhasilan pembangunan nasional.

“Kami berharap Pilkada serentak akan memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, sejalan dengan Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menambahkan bahwa tujuan Pilkada serentak 2024 adalah untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bima juga menjelaskan bahwa Pilkada serentak akan memperkokoh kewenangan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

“Pilkada serentak ini bisa memperkuat sistem presidensial kita, mengokohkan kewenangan eksekutif, dan menyelaraskan pembangunan pusat dan daerah,” ungkap Bima.

Dengan adanya sinkronisasi ini, Pilkada serentak 2024 diharapkan dapat membawa inovasi dalam pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat stabilitas pemerintahan yang lebih terkoordinasi. Ini

Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk memastikan pemerintahan yang lebih efektif dalam menjalankan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

---