Oleh: Kanaya Putri Ashari )*

Jelang Pilkada serentak 2024, pemerintah Indonesia semakin fokus pada upaya memperkuat pengamanan demi mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) telah membentuk Desk pilkada yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini merupakan langkah strategis yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan sejumlah kementerian lainnya. Desk pilkada bertujuan untuk memastikan jalannya pemilihan berjalan lancar, aman, dan menghindari terjadinya sengketa yang bisa merusak demokrasi.

Langkah pembentukan Desk pilkada ini merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Menurut Menko Polkam, Budi Gunawan, keberadaan Desk pilkada tidak hanya untuk memastikan Pilkada berlangsung secara aman dan adil, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Melalui koordinasi antar lembaga yang solid, pemerintah bertujuan mencapai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025.

Sejalan dengan itu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI telah merilis Indeks Kerawanan Pilkada 2024 yang menunjukkan bahwa ada 21 provinsi yang rawan terhadap potensi konflik, dengan 15 provinsi di antaranya teridentifikasi memiliki kerawanan tinggi. Kerawanan ini termasuk bentrok antarpendukung calon, konflik politik di kalangan elite, hingga kemungkinan konflik bersenjata di Papua. Untuk mengantisipasi hal ini, kolaborasi antar lembaga, seperti TNI, Polri, dan BIN, diharapkan dapat meminimalkan eskalasi ketegangan yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Menko Polkam Budi Gunawan juga mengingatkan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan ketertiban dan keamanan. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Pilkada serentak 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Selain itu, upaya pengamanan Pilkada juga didukung oleh para anggota DPR, termasuk Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Desk pilkada. Menurutnya, Desk pilkada merupakan alat yang efektif untuk mengantisipasi dan menangani potensi konflik yang mungkin terjadi selama masa transisi pemerintahan. Dengan koordinasi yang kuat antar lembaga terkait, ia meyakini bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil.

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pengawasan di daerah-daerah yang berisiko tinggi. Dalam hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa Kemendagri telah menyiapkan ‘situation room‘ untuk memonitor potensi masalah yang bisa timbul. Langkah tersebut diharapkan dapat menangani persoalan lebih dini, baik itu terkait dengan netralitas ASN, isu disqualifikasi calon, maupun potensi politik SARA yang bisa memicu kerusuhan.

Bima Arya menambahkan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pilkada serentak 2024 berjalan tanpa ada kecurangan atau gangguan yang merusak proses demokrasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketenangan selama Pilkada juga dianggap sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kedamaian di lingkungan mereka, menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan politik, serta mendukung terciptanya pemilihan yang bersih dan demokratis.

Pemerintah juga telah mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempersiapkan wilayah masing-masing dengan baik guna menghindari potensi konflik. Sebagaimana diungkapkan oleh Budi Gunawan, langkah tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di seluruh daerah. Kepala daerah diharapkan untuk menjaga keseimbangan politik lokal dan memastikan bahwa jalannya Pilkada dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya ketidakpuasan yang berujung pada kerusuhan.

Upaya pengamanan dan pencegahan konflik dalam rangka Pilkada serentak 2024 menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mengelola proses demokrasi yang sehat dan berkualitas. Pembentukan Desk pilkada merupakan salah satu langkah strategis yang diambil sebagai simbol keseriusan pemerintah untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman dan tanpa gangguan.

Dengan keberadaan Desk pilkada, diharapkan proses pemilihan tidak hanya terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menciptakan hasil yang dapat memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia.

Pilkada serentak 2024 bukan hanya sekadar ajang bagi pemilih untuk menentukan pemimpin daerah mereka, tetapi juga menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Proses pemilihan ini diharapkan dapat berjalan lancar, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang pada akhirnya menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan nasional di masa depan. Dalam situasi seperti ini, pengamanan yang efektif menjadi salah satu kunci utama dalam menjamin kelancaran seluruh tahapan Pilkada, sehingga tidak ada potensi gangguan yang dapat merusak kualitas demokrasi yang sedang berjalan.

Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, termasuk pembentukan Desk pilkada dan pengawasan yang ketat terhadap potensi kerawanan yang dapat muncul di lapangan, diharapkan Pilkada serentak 2024 akan dapat dijalankan dengan sukses tanpa hambatan yang berarti. Diharapkan melalui proses ini, semakin tumbuh kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan pembangunan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Berhasil Turunkan Transaksi, Strategi Presiden Prabowo Efektif Perangi Judol

Jakarta – Di era pemerintahan Prabowo, upaya pemberantasan judi online (judol) terus digencarkan dengan melibatkan berbagai pihak.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa transaksi judi online diprediksi akan menurun pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ya, (transaksi judol) ada kecenderungan menurun,” kata Ivan

Menurutnya, pada tahun sebelumnya, transaksi mencapai angka Rp 327 triliun.

“Prediksi kami, angka agregat transaksi judol sepanjang tahun 2024 akan di bawah tahun lalu yang Rp 327 triliun,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam mengurangi praktik ilegal tersebut, termasuk pengawasan yang semakin ketat terhadap transaksi mencurigakan.

Selain itu, dukungan penuh terhadap pemberantasan judi online juga datang dari TNI. Wakil Inspektur Jenderal TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, menegaskan bahwa pihaknya semakin serius menangani persoalan judi online, terutama di kalangan prajurit.

Ia menjelaskan bahwa TNI telah mengerahkan satuan siber di berbagai level untuk memantau dan mencegah aktivitas judi online yang dilakukan oleh prajurit.

“Kita tahu semua mudah sekali membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Saringannya dilakukan di satuan siber TNI, tetapi tentu tidak bisa 100 persen, karena jumlah prajurit cukup besar dan penggunaan gawai sangat masif,” ungkap Alvis.

Menurutnya, arahan untuk menghindari judi online telah disampaikan oleh pimpinan dari tingkat Mabes hingga ke satuan di bawah.

Alvis menambahkan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk mengedukasi prajurit agar bijak dalam menggunakan gawai.

“Kami terbitkan tulisan di majalah, kami lakukan banyak hal untuk mencegah penyalahgunaan gawai ini,” ujar Alvis.

Ia berharap dengan adanya edukasi ini, prajurit TNI bisa lebih sadar akan bahaya judi online dan menghindari penggunaannya.

Lebih lanjut, Alvis menjelaskan bahwa TNI memanfaatkan sumber daya yang ada seperti Satuan Siber TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Pusat Sandi dan Siber TNI AD (Pussansiad), serta satuan siber dari TNI AL dan TNI AU.

“Langkah awal kami adalah melihat seberapa besar sebenarnya angka tersebut,” paparnya.Jakarta – Di era pemerintahan Prabowo, upaya pemberantasan judi online (judol) terus digencarkan dengan melibatkan berbagai pihak.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa transaksi judi online diprediksi akan menurun pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ya, (transaksi judol) ada kecenderungan menurun,” kata Ivan

Menurutnya, pada tahun sebelumnya, transaksi mencapai angka Rp 327 triliun.

“Prediksi kami, angka agregat transaksi judol sepanjang tahun 2024 akan di bawah tahun lalu yang Rp 327 triliun,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam mengurangi praktik ilegal tersebut, termasuk pengawasan yang semakin ketat terhadap transaksi mencurigakan.

Selain itu, dukungan penuh terhadap pemberantasan judi online juga datang dari TNI. Wakil Inspektur Jenderal TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, menegaskan bahwa pihaknya semakin serius menangani persoalan judi online, terutama di kalangan prajurit.

Ia menjelaskan bahwa TNI telah mengerahkan satuan siber di berbagai level untuk memantau dan mencegah aktivitas judi online yang dilakukan oleh prajurit.

“Kita tahu semua mudah sekali membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Saringannya dilakukan di satuan siber TNI, tetapi tentu tidak bisa 100 persen, karena jumlah prajurit cukup besar dan penggunaan gawai sangat masif,” ungkap Alvis.

Menurutnya, arahan untuk menghindari judi online telah disampaikan oleh pimpinan dari tingkat Mabes hingga ke satuan di bawah.

Alvis menambahkan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk mengedukasi prajurit agar bijak dalam menggunakan gawai.

“Kami terbitkan tulisan di majalah, kami lakukan banyak hal untuk mencegah penyalahgunaan gawai ini,” ujar Alvis.

Ia berharap dengan adanya edukasi ini, prajurit TNI bisa lebih sadar akan bahaya judi online dan menghindari penggunaannya.

Lebih lanjut, Alvis menjelaskan bahwa TNI memanfaatkan sumber daya yang ada seperti Satuan Siber TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Pusat Sandi dan Siber TNI AD (Pussansiad), serta satuan siber dari TNI AL dan TNI AU.

“Langkah awal kami adalah melihat seberapa besar sebenarnya angka tersebut,” paparnya.

Kepri – Pilkada Serentak 2024 diharapkan menjadi momen penting bagi perubahan dalam pemerintahan lokal di seluruh Indonesia.

Salah satunya adalah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di mana Gubernur H. Ansar Ahmad menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mendukung kelancaran proses pemilihan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk bersama-sama kita sukseskan Pilkada serentak 2024 ini. Mari kita wujudkan pemilihan yang damai, jujur, dan adil demi masa depan Kepulauan Riau yang lebih baik,” ujar Gubernur Ansar Ahmad.

Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan proses pemilihan yang transparan dan berintegritas.

Pilkada 2024 juga menjadi kesempatan penting untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah, termasuk di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan penuh integritas dan profesionalisme, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Di sisi lain, Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel), Bagindo Togar, mengatakan bahwa Pilkada 2024 akan menjadi momentum penting untuk perubahan.

Menurutnya, perkembangan pembangunan di Provinsi Sumsel dalam lima tahun terakhir menunjukkan stagnasi, sehingga momen Pilkada ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa kemajuan.

“Memang terkesan menjadi sulit bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya guna mendapatkan pemimpin pemerintahan provinsi ini, sebab 5 tahun terakhir daerah ini stagnan pembangunannya,” kata Bagindo.

Ia menilai, sebagai calon pemimpin Bumi Sriwijaya, para paslon gubernur dan wakil gubernur setidaknya mampu memberikan garansi dan komitmen terhadap pembangunan Sumsel.

Sementara itu, Simon Batmomolin, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku (HIMAPEL) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Ambon, berharap masyarakat KKT dapat memanfaatkan momen Pilkada dengan bijak.

“Bukan karena uang seratus dua ratus ribu, yang pada akhirnya membawa kesengsaraan selama lima tahun,” tegas Simon.

Ia menekankan bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki pengalaman nyata dan pemahaman mendalam tentang permasalahan daerah untuk menciptakan perubahan yang berarti, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih melanda KKT.

Pemerintahan Presiden RI kedelapan Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen nyata dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan berinfrastruktur modern.

Berbagai proyek strategis dirancang untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan dan berteknologi canggih.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp27,8 triliun untuk 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk enam bidang strategis, termasuk sarana dan prasarana yang mendapatkan porsi terbesar.

Bukan hanya itu, namun dirinya juga menyampaikan bagaimana arahan Presiden Prabowo yang menginginkan agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan lancar untuk menjadikannya kota modern penuh fasilitas canggih.

“Presiden Prabowo berharap pembangunan IKN dapat rampung dalam 4 hingga 5 tahun, menjadikannya kota modern pertama di Indonesia dengan berbagai fasilitas canggih,” ujar AHY.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi, menegaskan bahwa inovasi seperti Autonomous Rail Transit (ART) menjadi salah satu wujud nyata pengembangan transportasi publik berbasis teknologi.

Kereta otonom tersebut telah diuji coba di kawasan pusat pemerintahan IKN.

“Meski sistem otonomnya telah berfungsi, beberapa penyempurnaan masih diperlukan untuk memastikan keandalan dan keamanan teknologi tersebut di lapangan,” ungkap Ali Berawi.

Selain itu, tiang listrik pintar yang dapat berfungsi sebagai pusat informasi publik juga sedang dikembangkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat.

Komitmen membangun infrastruktur yang nyaman dan berkelanjutan juga terlihat melalui dukungan sektor swasta.

Presiden Direktur PT Bernadi Utama, Aquinas Adipraja Rulan, mengungkapkan pihaknya telah mendistribusikan 1.500-unit alat pemanas air listrik ke sejumlah rusun di IKN.

“Langkah ini mendukung target pemerintah menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan modern bagi ASN serta aparat Polri di Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan IKN diarahkan untuk menjadi kota masa depan yang ramah lingkungan, nyaman huni, dan mendukung kesejahteraan seluruh warga.

Melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, visi besar ini terus diwujudkan demi menghadirkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan Indonesia.

Lima, Peru – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto berhasil menorehkan kesuksesan besar dalam kunjungan kerjanya ke Peru sebagai Keynote Speaker dalam acara APEC CEO Summit 2024. Acara bergengsi yang diselenggarakan di Gran Teatro Nacional ini menjadi ajang strategis bagi Prabowo untuk memperkenalkan Indonesia, membangun kemitraan baru, serta mengajak dunia usaha global berinvestasi di tanah air.

Dalam pidatonya yang berjudul “People, Business, Prosperity”, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara negara-negara anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) untuk mempercepat pemerataan ekonomi di kawasan Pasifik.

“Saya sangat senang hadir di KTT APEC 2024 untuk memperbarui kontak, memperkenalkan diri, serta mengundang kerja sama di antara Anda semua,” ujar Prabowo dengan penuh semangat.

Presiden RI ke-8 itu menyoroti potensi luar biasa yang dimiliki kawasan Pasifik. Ia menyebutkan bahwa kawasan ini adalah salah satu wilayah paling dinamis di dunia, dengan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Prabowo.

Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan iklim investasi yang menguntungkan bagi dunia usaha. Sebagai seorang pengusaha yang berpengalaman,

“Untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil, dunia usaha memerlukan sistem hukum yang jelas dan terjamin,” tuturmya.

Presiden Prabowo bertekad untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia dengan menawarkan peluang investasi yang menguntungkan dan terjamin.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak para pemimpin dunia bisnis untuk melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dan banyak peluang. Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis dan saya berkomitmen untuk melindungi setiap investasi yang masuk,” lanjutnya.

Pesan ini mendapat sambutan positif dari para peserta APEC CEO Summit, yang melihat Indonesia sebagai pasar yang sedang berkembang pesat dan stabil secara politik.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong perekonomian Indonesia agar semakin merata di seluruh pelosok tanah air. Indonesia, yang memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tersebar di ribuan pulau, membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dalam pemerataan pembangunan.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disepakati dalam KTT APEC 2024, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membuka peluang investasi yang lebih besar bagi masa depan perekonomian Indonesia

Bali – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moriza, saat meninjau pameran UMKM Mikroex Summit 2024 yang berlangsung di Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mendampingi pelaku UMKM agar dapat naik kelas baik dari sisi skala usaha maupun pangsa pasar.

“Untuk mengangkat UMKM ini bukan pekerjaan gampang. Kami harus beri bimbingan dan pengetahuan,” kata Helvi Yuni Moriza dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam peningkatan kelas UMKM antara lain terkait permodalan dan akses pasar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian UMKM berupaya mempermudah akses pelaku UMKM untuk mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang lebih murah dan syarat yang lebih mudah.

Helvi juga menambahkan bahwa banyak pelaku UMKM yang berpotensi besar namun terbentur oleh persyaratan administrasi, khususnya terkait legalitas usaha. Persyaratan ini sering menjadi kendala ketika pelaku UMKM mengakses pembiayaan melalui lembaga perbankan.

Sebagai solusi, pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi usaha mikro dan kecil. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM yang teridentifikasi dapat diberikan dukungan yang lebih konkret dan didorong agar mereka dapat naik kelas. Selain itu, Helvi menekankan pentingnya akses pasar yang lebih luas untuk pelaku UMKM, salah satunya melalui platform dagang daring (marketplace) berbasis digital.

“Yang dialami UMKM itu adalah modal kemudian akses pasar. Ketika ditanya terkait pasar, artinya itu (lapak dagang online) memang harus menjadi mitra UMKM,” ungkapnya.

Pameran UMKM Mikroex Summit 2024 yang berlangsung hingga Minggu (17/11) ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dengan GoTo, menghadirkan 19 UMKM mitra yang telah menjalani transformasi digital.

Dalam acara ini, GoTo turut berperan penting dalam mendorong transformasi digital UMKM di Indonesia, guna mempercepat peningkatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 65,5 juta unit usaha, atau sekitar 99 persen dari total keseluruhan unit usaha di tanah air. Peningkatan kelas UMKM menjadi fokus utama pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

MALANG – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polresta Malang Kota yang berinisiatif memberikan edukasi langsung kepada para pelajar tingkat SMP. Melalui pendekatan ini, edukasi tentang bahaya narkoba, judi online, dan keselamatan berkendara disampaikan secara langsung oleh aparat kepolisian. Pada kesempatan terbaru, tim dari Polresta Malang Kota mengunjungi dua sekolah, yaitu SMPN 7 dan SMPN 22 Malang, untuk berdialog langsung dengan siswa. Langkah ini dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran dan membentengi generasi muda dari pengaruh negatif yang mengintai.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. “Edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan akan terus diadakan secara konsisten di kalangan remaja. Harapannya, dengan pengetahuan yang diberikan, para pelajar dapat lebih waspada dan memahami bahaya narkoba, judi online, serta pentingnya keselamatan berkendara,” ujar Kombes Pol Nanang.

Sosialisasi ini dilakukan dengan metode dialog interaktif, di mana para siswa diberi kesempatan untuk bertanya langsung terkait topik-topik yang dibahas. Kegiatan ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk berbicara tentang persoalan yang mungkin mereka alami atau saksikan di lingkungan mereka. Langkah ini dinilai lebih efektif karena para siswa bisa lebih terbuka dan berani bertanya atau mengungkapkan opini mereka, yang nantinya dapat menjadi bekal penting dalam mengambil sikap di masa depan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Natuna, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Kesbangpol Natuna, Toni Yulifandri, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam mencegah penyebaran narkoba di kalangan generasi muda. “Pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini, kami berharap agar para pelajar dapat memahami dampak negatif narkoba dan menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya,” ujar Toni.

Menurut Toni, sosialisasi ini juga merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari aksi ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dengan melibatkan semua pihak, termasuk generasi muda yang berada di bangku sekolah. “Kami berharap, melalui kegiatan ini, para pelajar dapat menjadi agen perubahan yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka,” lanjutnya.

Program sosialisasi dan edukasi ini menjadi strategi jitu untuk mencegah penyebaran narkoba dengan mengedukasi para siswa mengenai bahayanya. Selain narkoba, edukasi ini juga mencakup bahaya judi online dan pentingnya keselamatan berkendara, yang juga menjadi isu krusial di kalangan remaja. Dengan keterlibatan sekolah, pemerintah, dan pihak kepolisian, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi generasi muda.

Langkah-langkah preventif melalui edukasi di sekolah ini diyakini akan memberi dampak positif dalam jangka panjang. Para siswa diharapkan dapat menyerap informasi dan menjadi agen perubahan, yang mampu menyebarluaskan pemahaman akan bahaya narkoba dan ancaman lainnya kepada teman-temannya. Edukasi di lingkungan pendidikan menjadi salah satu cara efektif dalam membangun benteng perlindungan bagi generasi muda dari pengaruh negatif yang merugikan masa depan mereka.

Oleh: Firman Alif )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari komitmennya untuk menjaga keamanan dan kebaikan masyarakat Indonesia. Upaya ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, dengan koordinasi yang sangat erat, untuk menanggulangi peredaran narkoba di seluruh penjuru tanah air.

Sebagai langkah nyata dalam upaya pemberantasan ini, pemerintah telah membentuk desk narkoba, sebuah wadah yang mengkoordinasikan berbagai pihak dalam menangani masalah narkoba secara lebih terstruktur dan efektif. Desk narkoba bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), kementerian terkait, serta masyarakat, untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pembentukan desk narkoba juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi. Melalui desk narkoba, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memantau perkembangan situasi secara lebih efisien, serta melaksanakan program-program pencegahan dan rehabilitasi bagi korban narkoba. Selain itu, desk narkoba juga berfungsi untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam memerangi jaringan internasional yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang memimpin desk pemberantasan narkoba, memastikan bahwa pemberantasan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, tetapi melibatkan 24 kementerian dan lembaga negara. Dalam upaya ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) berperan sebagai pengarah pengendali, sedangkan Kapolri bertindak sebagai ketua desk dan Kabareskrim sebagai ketua harian. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia.

Sementara itu, keberhasilan dalam pemberantasan narkoba memerlukan langkah-langkah terpadu dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pengembangan intelijen yang kuat dan efektif. Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, dalam rapat pimpinan terbatas yang digelar di Bogor, Jawa Barat, menekankan perlunya integrasi antara intelijen manusia (human-intel) dan teknologi intelijen (techno-intel) untuk menciptakan analisis yang lebih akurat dan efektif. Untuk itu, BNN berkomitmen untuk terus mencetak intelijen yang berkualitas, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika.

Upaya pencegahan melalui intelijen juga harus diimbangi dengan program rehabilitasi yang komprehensif bagi para pengguna narkoba. BNN memiliki dua pendekatan utama dalam program rehabilitasi, yaitu rehabilitasi sukarela dan wajib. Dalam hal ini, BNN berupaya untuk memastikan agar pusat rehabilitasi bekerja dengan baik dan bebas dari praktik penyalahgunaan. Pemerintah juga mendorong agar masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melaporkan diri secara sukarela untuk mendapatkan bantuan, dengan harapan dapat menanggulangi masalah narkoba dari akar rumput.

Pendekatan multidimensi dalam pemberantasan narkoba ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Marthinus Hukom juga menyarankan agar BNN memperkuat kolaborasi dengan hukum adat di daerah-daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Hukum adat dinilai efektif dalam membangun kesadaran diri masyarakat tentang bahaya narkoba, sementara hukum positif berperan dalam penegakan aturan yang lebih tegas.

Dalam hal penindakan hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemimipas) juga berperan penting dalam pemberantasan narkoba, terutama dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu langkah tegas yang diambil oleh Kemimipas adalah pemindahan narapidana kasus narkoba berisiko tinggi ke Nusakambangan. Pemindahan ini dilakukan dengan pengawasan ketat, dan tujuannya adalah untuk menjaga integritas sistem Lapas serta memutus rantai jaringan narkoba yang mungkin berkembang di dalam penjara. Hal ini juga menjadi pesan tegas bagi pelaku kejahatan narkoba yang mencoba memanfaatkan sistem Lapas dan Rumah Tahanan untuk menjalankan operasional bisnis narkotika mereka.

Kadivpas Kanwil Kemimipas Banten, Jalu Yuswa Panjang, menjelaskan bahwa pemindahan narapidana ke Nusakambangan bertujuan untuk menciptakan lingkungan Lapas dan Rutan yang lebih aman. Ia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya nyata pemerintah untuk menjaga integritas Lapas dan memastikan bahwa bandar narkoba tidak memiliki ruang gerak untuk melanjutkan tindakannya. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat di Nusakambangan, diharapkan rantai distribusi narkoba di dalam penjara dapat diputus.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diambil, pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam memberantas narkoba, menjaga integritas aparat penegak hukum, dan melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika. Pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan intelijen hingga rehabilitasi, serta pengawasan ketat terhadap sistem pemasyarakatan, menjadi landasan utama dalam upaya pemberantasan narkoba yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam memerangi narkoba menunjukkan keseriusan dalam melindungi generasi penerus bangsa dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkotika, serta memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dengan terus menggencarkan pemberantasan narkoba di semua lini, pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih bebas dari ancaman narkoba, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

)* Kontributor Gerakan Anak Muda Anti Madat (GERAM)

Oleh Indira Yuliarahmi )*

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat perhatian serius sebagai salah satu pilar utama dalam mempercepat pemerataan ekonomi nasional. UMKM, yang saat ini mendominasi 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, menjadi roda penggerak penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Dengan sekitar 66 juta pelaku usaha yang tersebar di seluruh penjuru negeri, kontribusi UMKM terbukti mampu menopang perekonomian nasional sekaligus memberikan peluang kerja yang luas bagi masyarakat.

Keberadaan UMKM yang dominan, menjadikan sektor usaha ini juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen. Menyadari pentingnya sektor ini, pemerintah berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mempermudah pengembangan UMKM, baik melalui penghapusan kredit macet maupun penyediaan akses permodalan dan pelatihan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam sektor ini, dengan 70 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Keberadaan perempuan di sektor UMKM bukan hanya membantu pengembangan ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan keluarga dan pemberdayaan komunitas secara menyeluruh.

Maman juga menekankan pentingnya penguatan manajemen keuangan bagi pelaku UMKM, yang menjadi modal dasar untuk meningkatkan skala usaha. Pengusaha kecil harus disiplin dalam mengelola arus kas dan dana yang diperoleh, baik dari pendapatan usaha maupun bantuan pemerintah, agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Tidak hanya fokus pada aspek permodalan, pemerintah juga memberikan dukungan dengan menghapuskan utang macet bagi UMKM di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Fahira Idris, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI), yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah tepat untuk meringankan beban UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kebijakan penghapusan piutang diharapkan dapat meningkatkan semangat pelaku UMKM untuk terus bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian. Selain itu, langkah ini diyakini akan meningkatkan stabilitas dan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Presiden Prabowo Subianto juga mendapatkan dukungan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Indonesia Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang mengapresiasi kebijakan penghapusan kredit macet bagi UMKM di sektor pertanian. Giri menilai, kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang selama ini konsisten menyumbangkan ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global. Dengan adanya penghapusan kredit, pelaku usaha kecil di sektor-sektor strategis dapat mengalokasikan kembali sumber daya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat UMKM juga terlihat dari berbagai program pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki manajemen usaha, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah turut mendorong inovasi digital pada UMKM agar mampu bersaing di era globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat. Digitalisasi UMKM, terutama dalam hal pemasaran dan transaksi, tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas jangkauan pasar hingga ke level internasional.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga berdampak positif bagi stabilitas sosial. Dengan meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM, keseimbangan ekonomi antarwilayah di Indonesia diharapkan semakin terwujud. Keberpihakan pemerintah pada sektor UMKM diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh investasi besar. Dalam jangka panjang, dukungan ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong Indonesia menuju pemerataan ekonomi yang lebih adil.

Di sisi lain, pembinaan yang berkelanjutan bagi UMKM sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas produk dan memperkuat daya saing di pasar domestik maupun internasional. Untuk itu, pemerintah terus mengajak kolaborasi dari semua pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, dalam mendukung pengembangan UMKM. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, di mana UMKM dapat berkembang bersama dengan pelaku usaha besar dalam lingkup ekonomi yang lebih sehat dan kompetitif.

Melalui kebijakan dan program yang fokus pada penguatan UMKM, Presiden Prabowo Subianto berharap perekonomian Indonesia semakin mandiri dan tangguh menghadapi tantangan global. Sektor UMKM, dengan berbagai keunikannya, memiliki potensi besar untuk menjadi motor utama dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan pembinaan, pendampingan, dan dukungan finansial yang tepat, UMKM akan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia pada sektor formal besar dan memperkuat struktur ekonomi yang berlandaskan pada semangat kemandirian dan kewirausahaan rakyat.

Dengan visi ini, pemerataan ekonomi diharapkan menjadi lebih mudah dicapai. Kebijakan keberpihakan terhadap UMKM merupakan bentuk nyata keberlanjutan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sektor UMKM bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

)* Penuis merupakan seorang Pemerhati Ekonomi

Oleh : Kelvin Arfiando )*

Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke China dan Amerika Serikat membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia. Dengan agenda yang padat, Presiden Prabowo berhasil menjalin kerja sama strategis dengan berbagai negara. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan internasional sekaligus membuka peluang investasi baru di berbagai sektor.

Di China, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan para pemimpin bisnis dan pemerintah setempat. Diskusi difokuskan pada sektor energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi digital. Kesepakatan yang berhasil dicapai mencakup investasi langsung dari perusahaan-perusahaan China di bidang pembangunan pabrik baterai listrik dan energi surya.

Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, China juga berkomitmen untuk membantu pembangunan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah strategis Indonesia, yang akan meningkatkan konektivitas dan daya saing.

Kunjungan ke Amerika Serikat tidak kalah signifikan. Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah CEO perusahaan teknologi raksasa dan investor besar. Dalam pertemuan tersebut, dibahas potensi kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI), digitalisasi pendidikan, dan pengembangan ekosistem startup. Salah satu hasil konkret dari kunjungan ini adalah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan salah satu perusahaan teknologi AS untuk membangun pusat inovasi digital di Jakarta. Pusat ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta teknologi baru yang akan mendukung transformasi digital Indonesia.

Selain sektor teknologi, Amerika Serikat juga menunjukkan minat besar terhadap sektor agribisnis dan perikanan Indonesia. Pemerintah AS sepakat untuk meningkatkan impor produk pertanian dan perikanan dari Indonesia, seperti kopi, rempah-rempah, dan ikan laut, melalui kemitraan perdagangan yang lebih fleksibel. Hal ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil produk tersebut. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan Indonesia butuh investasi besar-besaran. Kunjungan Prabowo ke beberapa negara, salah satu tujuannya untuk menarik investor menanamkan modal di Indonesia. Dengan banyak investor datang ke Indonesia tentu bisa menggejot lapangan kerja. Kehadiran investor bukan menghilangkan lapangan kerja, tetapi justru mendatangkan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia.

Hasil lain yang menggembirakan dari kunjungan ini adalah peningkatan komitmen dari kedua negara untuk mendukung stabilitas ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan dengan para pemimpin AS dan China, Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai jangkar stabilitas regional. Dukungan ini diyakini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global sekaligus menarik lebih banyak investasi jangka panjang dari kedua negara tersebut.

Guru Besar HI Universitas Indonesia (UI), Fredy Buhama Lumban Tobing mengatakan langkah Presiden Prabowo adalah strategi diplomasi ekonomi yang cerdas. Kerja sama yang terjalin tidak hanya memberikan dampak langsung dalam bentuk investasi, tetapi juga menciptakan peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, kerja sama yang terjalin menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

China sebagai negara pertama yang dituju Prabowo usai dilantik jadi Presiden menandakan pentingnya negara tersebut untuk Indonesia. Langkah ini mencerminkan pengakuan terhadap posisi China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus negara dengan investasi signifikan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan teknologi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memanfaatkan peluang di sektor energi terbarukan, manufaktur, serta teknologi digital. Kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga menjadi sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menjalin kemitraan global untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, kunjungan Presiden Prabowo ke AS juga menandakan negara tersebut memiliki kedudukan penting untuk Indonesia. Sebagai salah satu mitra dagang utama dan negara dengan pengaruh besar di berbagai forum internasional, Amerika Serikat menjadi kunci dalam memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pertahanan. Lawatan ini juga mencerminkan pendekatan seimbang Presiden Prabowo dalam menjalin hubungan dengan kekuatan global untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Fokus utama kunjungan ini adalah menjajaki peluang kerja sama di sektor teknologi tinggi, energi hijau, dan pendidikan, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Lawatan Presiden Prabowo ke China dan AS menjadi bukti nyata bahwa diplomasi ekonomi adalah salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan nasional. Dengan berbagai peluang yang terbuka, harapan untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera semakin dekat dengan kenyataan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat bersatu dalam memanfaatkan momentum ini untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di kancah global.

)* Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan