Kalimantan Selatan – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi sebagai langkah awal agenda besar pemerintah memperluas akses pendidikan nasional. Peresmian tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1) lalu.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan prioritas pemerintah hingga 2029 dengan target pembangunan 500 sekolah di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini kita telah melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah rencana ini akan terealisasi,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara nasional dapat menjangkau sekitar 500 ribu peserta didik dari berbagai wilayah Tanah Air.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama dalam cita-cita menghapus kemiskinan ekstrem. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama menghadapi persoalan kemiskinan dan kelaparan.

“Saya menghimbau seluruh bangsa Indonesia, ayo bersatu, dan bekerja sama untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya kepercayaan diri bangsa dan sikap optimistis dalam menatap masa depan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan Indonesia berada di jalur yang benar.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf berharap bahwa Sekolah Rakyat diharapkan dapat mencetak generasi unggul.

“Dan kelak ketika anak-anak di tepian sungai, di lereng bukit dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya sekolah rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,” kata Mensos lirih.

Pengamat Pendidikan, Totok Amin Soefijanto menilai pendidikan memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan, meski dampaknya tidak instan.

“Keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh mutu pendidikan, relevansi kurikulum, tata kelola yang bersih, serta keterkaitan dengan peluang kerja agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin,” pungkasnya. ****

Jakarta – Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan kelanjutan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan usaha. Salah satu instrumen utama yang kembali dilanjutkan adalah skema Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.

Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam Paket Ekonomi 2026 yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi dan alokasi anggaran guna memastikan kelanjutan stimulus ekonomi pada 2026. Sejumlah program strategis tengah digodok agar dapat berjalan berkesinambungan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program paket ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, yakni program magang nasional, jangka waktu pemanfaatan, dan penerima manfaat insentif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029,” ujar Haryo.

Haryo menambahkan, pemerintah juga menetapkan tiga jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5 persen. Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Kedua, bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes, BUMDes bersama, atau perseroan perorangan dengan jangka waktu paling lama empat tahun. Ketiga, bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dengan jangka waktu paling lama tiga tahun pajak.

“Ketentuan mengenai insentif PPh final UMKM telah diatur melalui regulasi atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen akan terus dilanjutkan pada 2026. Insentif ini berlaku bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah bahkan telah memberikan kepastian bahwa kebijakan tersebut diperpanjang hingga 2029.

“Itu pajak finalnya setengah persen, dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang dihadapi sepanjang 2025. Ia menilai pemerintah berhasil mengantisipasi tekanan tersebut melalui penyaluran paket stimulus secara terukur, menjaga disiplin fiskal, serta memastikan investasi tetap produktif.

“Kami sudah meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli rumah tangga, dukungan UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif antara lain juga diskon tarif listrik mencapai Rp33,3 triliun,” ucapnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan program insentif UMKM sebagai instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Keberlanjutan insentif ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha, meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional di tahun 2026 dan seterusnya.

Jakarta – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kaum perempuan seringkali berperan sebagai pelaku UMKM dan pekerja di sektor tersebut.

Melihat potensi tersebut, pemerintah berupaya mempermudah pelaku UMKM perempuan untuk mengakses permodalan melalui penguatan kemitraan dengan negara lain, salah satunya Kanada. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan dan berbagi keahlian terkait UMKM dengan para perempuan di Indonesia.

“Jadi, kami berupaya untuk mendukung perempuan di Indonesia di berbagai bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Randeep Sarai mengungkapkan, Pemerintah Kanada menggelontorkan 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp 266,4 miliar ke Indonesia untuk lima inisiatif baru, dengan sasaran utama penguatan UMKM yang dipimpin perempuan. Kemitraan ini bertujuan memberikan bantuan teknis sekaligus menarik investasi bagi usaha yang memberdayakan perempuan, khususnya UMKM yang dinilai memiliki peran vital dalam pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

“Saya dengan senang hati mengumumkan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima proyek baru yang akan membantu memperkuat kemitraan ekonomi Kanada dan Indonesia,” kata Sarai.

Salah satu sektor prioritas dalam pengembangan UMKM Perempuan ini ialah sektor makanan olahan, agar lebih siap menembus pasar ekspor dan lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Proyek-proyek tersebut juga difokuskan pada dukungn promosi perdagangan, peningkatan ketahanan iklim melalui organisasi perempuan dan pemuda, serta perlindungan kesehatan ibu dan bayi.

Dari total alokasi dana itu, dua proyek utama akan diimplementasikan bersama TFO Canada dan Catalyste+, yang secara spesifik menyasar peningkatan kapasitas, daya saing, dan kesiapan ekspor UMKM perempuan.

Proyek pertama, Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dengan total pendanaan 5 juta dolar Kanada (sekitar Rp60,5 miliar) untuk periode enam tahun, mendukung UMKM Indonesia di sektor makanan olahan melalui penguatan layanan pendukung perdagangan serta perluasan akses ke teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim.

Kedua, Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) yang didanai 5 juta dolar Kanada (Rp60,5 miliar) selama enam tahun, mendukung sekitar 400 UMKM Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar ekspor melalui peningkatan kapasitas dan penguatan jejaring perdagangan.

Menurut Sarai, seluruh inisiatif tersebut sejalan dengan prioritas pengembangan UMKM dan diversifikasi perdagangan Indonesia, sekaligus mendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kanada-Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

“Kami menantikan kesepakatan yang bersifat game-changing ini mulai berlaku tahun ini,” pungkas Sarai.

Jakarta – Program Magang Nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dinilai efektif dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Program ini dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, khususnya bagi lulusan baru perguruan tinggi yang masih minim pengalaman kerja.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, saat menanggapi pelaksanaan Program Magang Nasional yang terus diperluas oleh pemerintah. Menurutnya, langkah Kemenaker menghadirkan program magang terstruktur merupakan terobosan penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif.

“Kami mengapresiasi jika Kementerian Ketenagakerjaan mampu memberikan pengalaman kepada fresh graduate, para sarjana lulusan perguruan tinggi, untuk mendapatkan pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman melalui Program Magang Nasional,” ujar Netty dalam keterangan persnya di Jakarta.

Netty menilai, selama ini banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan akademik memadai, namun terkendala minimnya pengalaman praktis saat memasuki dunia kerja. Melalui program magang, para peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis sesuai bidangnya, tetapi juga diperkenalkan dengan budaya kerja, etos profesionalisme, serta tuntutan kinerja di lingkungan industri dan dunia usaha.

“Program ini tidak sekadar memberi pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan mental dan kompetensi lulusan baru agar lebih adaptif menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netty menyampaikan bahwa program ini berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda dan lulusan baru. Dengan keterlibatan langsung dunia usaha dan industri, peluang peserta magang untuk direkrut menjadi tenaga kerja tetap dinilai semakin terbuka.

“Bukan tidak mungkin Program ini menjadi salah satu milestone untuk menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan bagi fresh graduate mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat magangnya,” ungkap Netty.

Ia juga mendorong agar pelaksanaan program tersebut terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi kurikulum, pendampingan, hingga kesesuaian penempatan magang dengan latar belakang pendidikan peserta. Manurunya, program yang terukur dan berkelanjutan akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM nasional.

“Pemerintah perlu memastikan Program ini berjalan secara inklusif, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga benar-benar menjadi solusi dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global,” pungkasnya.

Oleh: Juana Syahril)*

Program Magang Nasional mendapat apresiasi luas sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan memberikan pengalaman kerja langsung di industri dan instansi pemerintah, Program Magang Nasional berperan penting dalam menyiapkan lulusan yang adaptif, terampil, dan siap menghadapi tantangan pasar tenaga kerja.

Capaian Program Magang Nasional pada batch pertama hingga ketiga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 102.696 peserta berhasil direalisasikan dari total 724.880 pelamar, melampaui target awal pemerintah sebesar 100.000 peserta. Tingginya angka partisipasi ini mencerminkan antusiasme besar lulusan perguruan tinggi terhadap program yang memberikan kesempatan peningkatan kompetensi sekaligus pengalaman kerja nyata. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas desain program dalam menjawab kebutuhan generasi muda akan akses dunia kerja yang lebih inklusif.

Keberhasilan Program Magang Nasional menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah untuk melanjutkan Program Paket Ekonomi pada 2026. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa berbagai program utama akan terus dilanjutkan dan diperluas sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Program Magang Nasional dipandang sebagai instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia yang selaras dengan agenda pembangunan ekonomi nasional.

Keberlanjutan Program Magang Nasional juga berjalan seiring dengan kebijakan ekonomi lainnya yang mendukung dunia usaha dan tenaga kerja. Penyesuaian berbagai insentif fiskal dan ketenagakerjaan mencerminkan pendekatan terpadu pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Sinergi kebijakan ini memastikan bahwa peningkatan kompetensi lulusan perguruan tinggi tidak terlepas dari stabilitas ekonomi dan keberlanjutan dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Ir. Yassierli, mengatakan bahwa peserta akan ditempatkan di ribuan perusahaan serta satuan kerja pemerintah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi strategi konkret dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai sekaligus memperkuat posisi lulusan perguruan tinggi di pasar kerja nasional.

Pelaksanaan pemagangan dijadwalkan mulai Oktober 2026 dengan durasi enam bulan. Selama mengikuti program, peserta memperoleh uang saku dari pemerintah dengan besaran setara Upah Minimum di wilayah penempatan. Dukungan ini memberikan kepastian finansial bagi peserta dan memungkinkan mereka fokus mengembangkan kemampuan serta kinerja selama masa magang. Skema tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja.

Selain dukungan finansial, Program Magang Nasional memberikan manfaat utama berupa pengalaman kerja langsung. Peserta terlibat dalam aktivitas kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, baik di sektor industri maupun instansi pemerintah. Proses ini memungkinkan peserta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi ke dalam praktik kerja nyata, sekaligus memperkuat keterampilan teknis dan pemahaman terhadap standar profesional.

Menurutnya, program ini juga mendorong pengembangan keterampilan nonteknis yang menjadi faktor penting daya saing lulusan, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, disiplin, dan pemecahan masalah. Kombinasi keterampilan teknis dan nonteknis tersebut menjadikan lulusan lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis. Setelah menyelesaikan masa magang, peserta memperoleh sertifikat resmi sebagai pengakuan atas pengalaman kerja dan tambahan kompetensi yang dimiliki.

Keterlibatan sekitar 6.000 perusahaan dan 5.000 satuan kerja pemerintah menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Seluruh proses seleksi peserta dilakukan oleh perusahaan atau satuan kerja yang membuka lowongan magang, termasuk penentuan kelulusan akhir. Mekanisme ini memastikan kesesuaian antara kebutuhan dunia kerja dan kompetensi peserta, sehingga hasil pemagangan lebih optimal dan relevan.

Pendaftaran Program Pemagangan Nasional dilakukan secara daring melalui aplikasi SIAPkerja di laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi lowongan dan proses pemagangan juga disampaikan melalui website serta aplikasi Maganghub yang terintegrasi dengan sistem Kemnaker. Digitalisasi layanan ini mempermudah akses informasi, meningkatkan transparansi, serta memperluas kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi dari berbagai daerah.

Program ini menyasar mahasiswa semester enam ke atas atau calon lulusan perguruan tinggi, sehingga berada pada fase transisi yang tepat menuju dunia kerja. Program pemagangan berikutnya juga direncanakan kembali dibuka pada April atau Mei 2026 dengan sistem pendaftaran terbuka. Keberlanjutan ini memberikan peluang yang konsisten bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja.

Selain pemagangan dalam negeri, Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka peluang kerja ke luar negeri, terutama pada sektor care economy, keperawatan, dan konstruksi dengan tujuan utama Jepang. Dalam skema ini, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berperan dalam proses penempatan tenaga kerja. Peluang ini memperluas cakrawala karier lulusan perguruan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Untuk mendukung optimalisasi program, Kemnaker mendorong peserta aktif memanfaatkan akun SIAPkerja yang dilengkapi berbagai fitur pengembangan kompetensi seperti Skillhub. Di sisi lain, Career Development Center perguruan tinggi didorong untuk berkoordinasi dengan Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan Balai Vokasi Sidoarjo terkait informasi pemagangan, lowongan kerja, hingga pelaksanaan job fair. Sinergi ini memperkuat peran Program Magang Nasional sebagai kebijakan strategis yang layak diapresiasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh: Alex Pratama *)

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi pilar utama strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah secara konsisten menempatkan UMKM bukan sekadar sebagai penyangga ekonomi rakyat, tetapi sebagai mesin pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerja sama Indonesia dan Kanada yang berfokus pada penguatan UMKM, khususnya yang dipimpin perempuan, patut dipandang sebagai langkah strategis yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperluas basis pertumbuhan, meningkatkan daya saing, serta memperdalam integrasi ekonomi global.

UMKM telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun dalam menjaga ketahanan ekonomi di tengah berbagai guncangan. Namun, tantangan struktural masih membayangi, terutama terkait akses pembiayaan, kapasitas usaha, dan keterhubungan dengan pasar yang lebih luas. Perempuan sebagai pelaku utama di sektor ini sering kali menghadapi hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan modal hingga minimnya akses jejaring bisnis. Kesadaran atas persoalan inilah yang mempertemukan kepentingan Indonesia dan Kanada dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dukungan Kanada diarahkan untuk memperkuat peran perempuan dalam perekonomian Indonesia melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha. Pandangan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Program Impact Investment Readiness in Indonesia (IIRI) yang digagas Global Affairs Canada bersama Impact Investment Exchange (IIX) menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi internasional dapat menjawab kebutuhan domestik secara tepat sasaran.

Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Randeep Sarai, menilai Indonesia sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan kekuatan utama di Asia Tenggara. Dalam kerangka tersebut, perempuan dipandang berada di jantung pertumbuhan ekonomi, mengingat jutaan UMKM di Indonesia dijalankan dan digerakkan oleh mereka. Dukungan terhadap UMKM yang dipimpin perempuan bukan hanya persoalan kesetaraan, melainkan strategi ekonomi yang rasional untuk memperluas produktivitas, memperkuat komunitas lokal, dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.

Pendekatan yang diambil melalui IIRI menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan UMKM. Akses terhadap pinjaman, ekuitas, layanan keuangan digital, serta jaringan bisnis diposisikan sebagai satu kesatuan ekosistem. Ketika hambatan ini dikurangi, UMKM memiliki ruang untuk meningkatkan skala produksi, mengadopsi teknologi, memasuki pasar baru, dan menciptakan pekerjaan yang layak. Efek berantai dari proses tersebut secara langsung mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Dimensi pemerataan wilayah juga menjadi nilai tambah penting dari kerja sama ini. Pendiri dan CEO IIX, Durreen Shahnaz, menyoroti bahwa aliran investasi selama ini terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Jawa dan Bali, sementara banyak daerah lain tertinggal dari sisi akses pendanaan. Dengan membawa modal dan pendampingan ke kawasan seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku, program IIRI sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di luar pusat-pusat ekonomi tradisional. Transformasi UMKM di daerah-daerah tersebut akan memperkuat kohesi ekonomi nasional sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Komitmen Kanada tidak berhenti pada satu program. Pemerintah Kanada mengalokasikan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima inisiatif baru di Indonesia yang mencakup penguatan UMKM, promosi perdagangan, ketahanan iklim, hingga kesehatan ibu dan bayi. Dua program utama, yakni Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dan Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE), secara khusus mendukung UMKM perempuan agar lebih siap menembus pasar ekspor dan lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Fokus ini selaras dengan prioritas pemerintah Indonesia dalam mendorong diversifikasi ekspor dan pembangunan ekonomi hijau.

Kerja sama tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Kanada (ICA-CEPA). Dukungan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas yang disiapkan Kanada menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan bebas tidak dipandang semata sebagai instrumen tarif, tetapi sebagai alat transformasi struktural yang memerlukan kesiapan pelaku usaha domestik, khususnya UMKM. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah untuk mengaitkan UMKM dengan agenda perdagangan internasional mendapatkan dukungan nyata dari mitra strategis.

Pengalaman pelaku usaha seperti Lastiana Yuliandari dari Aliet Green menggambarkan secara konkret tantangan yang dihadapi UMKM perempuan dalam mengakses pembiayaan. Usaha sosial yang ia bangun bersama ribuan perempuan petani gula kelapa menunjukkan potensi besar UMKM berbasis komunitas, sekaligus kebutuhan akan dukungan pendanaan dan peningkatan kapasitas. Ketertarikan terhadap program yang didukung Kanada memperlihatkan bahwa kebijakan kolaboratif ini menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar wacana di tingkat elit.

Kemitraan Indonesia dan Kanada dalam penguatan UMKM mencerminkan sinergi kebijakan yang konstruktif. Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan internasional untuk mempercepat agenda inklusi ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan pemerataan pembangunan, sementara Kanada memperkuat perannya sebagai mitra pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran bersama. Dengan pengelolaan yang konsisten dan berkelanjutan, kerja sama ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan nasional Indonesia yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global.

*) Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi Internasional

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mencegah terjadinya banjir susulan di Provinsi Aceh dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Pemerintah mengambil langkah ini sebagai respons atas tingginya curah hujan yang masih terjadi pada Januari 2026 serta kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih pascabanjir besar pada akhir tahun 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelangsungan proses pemulihan di daerah terdampak bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara aktif menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menggunakan pesawat khusus untuk melakukan penyemaian awan. Tim pelaksana menaburkan bahan semai seperti natrium klorida ke awan potensial di wilayah perairan dan area tertentu agar hujan turun lebih awal sebelum awan bergerak ke daratan. Hingga pertengahan Januari 2026, BNPB telah mengerahkan ratusan sortie penerbangan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai daerah prioritas penanganan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa pemerintah menjalankan OMC berdasarkan analisis dan peringatan dini cuaca dari BMKG. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memanfaatkan modifikasi cuaca sebagai langkah preventif untuk menekan risiko hujan ekstrem yang dapat memicu banjir susulan.

“Upaya ini membantu pemerintah menjaga kelancaran distribusi bantuan, mempercepat pembangunan hunian sementara, serta melindungi infrastruktur vital yang sedang dalam tahap pemulihan”, jelasnya.

Data BNPB menunjukkan bahwa banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir 2025 berdampak pada ratusan ribu warga. Di Provinsi Aceh, beberapa kabupaten seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang masih menghadapi ancaman genangan akibat kapasitas sungai yang belum kembali normal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mempercepat rehabilitasi dengan memperbaiki tanggul, membersihkan sungai, membangun jembatan darurat, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa pemerintah daerah secara aktif mendukung langkah pemerintah pusat dalam melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca. Ia menyebutkan bahwa operasi ini memberikan dampak positif dalam menurunkan intensitas hujan dan membantu daerah mengendalikan potensi banjir susulan.

“Masyarakat Aceh agar tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, dan berpartisipasi menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana”, tegasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca selama potensi cuaca ekstrem masih berlangsung. Melalui koordinasi yang kuat antara BNPB, BMKG, TNI Angkatan Udara, dan pemerintah daerah, pemerintah berkomitmen menjalankan mitigasi bencana secara aktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi intensif antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berhasil menunjukkan efektivitas operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan potensi curah hujan di Provinsi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Upaya strategis ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena alam seperti Siklon Tropis Senyar yang telah menyebabkan intensitas hujan luar biasa tinggi di Aceh dan wilayah sekitarnya.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan dengan armada pesawat khusus yang menyemai bahan seperti Natrium Klorida (NaCl) dan Kalsium Oksida (CaO) pada ketinggian tertentu di wilayah udara Aceh. Teknologi ini bertujuan mengendalikan pembentukan awan agar intensitas hujan berkurang dan dapat dialihkan ke wilayah yang lebih aman, seperti lautan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menekan risiko bencana dan mempercepat pemulihan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca merupakan respons strategis pemerintah terhadap kondisi cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurut Muhari, OMC dilaksanakan dengan koordinasi intensif bersama BMKG dan dukungan penuh dari TNI Angkatan Udara untuk penyediaan pesawat dan sumber daya.

“Operasi modifikasi cuaca lintas kementerian dan lembaga ini berfungsi sebagai dukungan mitigasi dan penanganan darurat dengan tujuan utama mengurangi potensi curah hujan di kawasan rawan bencana melalui rekayasa pengalihan awan hujan ke wilayah yang lebih aman,” ujar Abdul.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa operasi tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan di tengah tantangan cuaca ekstrem. Data terbaru menunjukkan operasi modifikasi cuaca berhasil menurunkan intensitas curah hujan di Provinsi Aceh hingga lebih dari 23 persen dibandingkan potensi curah hujan awal, sehingga mempercepat stabilisasi kondisi cuaca dan membantu proses pemulihan di lapangan.

“Operasi modifikasi cuaca bersama dengan BNPB saat ini aktif di tiga provinsi, dan terbukti menurunkan intensitas curah hujan, bervariasi dari 15% hingga 20%. Secara khusus di Aceh, paparnya, penurunan yang tercatat mencapai 23,35 persen,” ujar Andri.

Pakar klimatologi dari Institut Teknologi Bandung, Prof. dr. Siti Nurhayati, menyatakan bahwa penerapan teknologi modifikasi cuaca yang dipimpin pemerintah Indonesia merupakan bentuk inovasi adaptif terhadap perubahan iklim yang semakin dinamis.

“Langkah pemerintah melalui integrasi data BMKG dan eksekusi BNPB dalam operasi modifikasi cuaca adalah contoh nyata bagaimana negara menggunakan teknologi untuk melindungi masyarakat dari risiko cuaca ekstrem. Ini bukan saja mitigasi bencana, tetapi juga langkah preventif yang mengurangi kost sosial ekonomi dari bencana hidrometeorologi,” ujar Prof. Siti.

Sejalan dengan data terbaru BMKG, prakiraan cuaca untuk Aceh dan wilayah Sumatera Utara kini menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan dominasi curah hujan ringan hingga moderat dalam beberapa pekan terakhir, memberikan ruang bagi percepatan penanganan pascabanjir, termasuk pembangunan hunian sementara dan perbaikan infrastruktur yang terdampak.

Keberhasilan operasi modifikasi cuaca ini menjadi bukti nyata kerja sama antarlembaga di bawah koordinasi pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Dengan sinergi teknologi dan kebijakan yang kuat, pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sekaligus memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman bencana di masa depan.***

Oleh: Syamsul Huda )*

Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana merupakan indikator penting kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga terdampak. Bencana banjir dan longsor di Sumatra tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga luka sosial yang membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Dalam konteks ini, langkah sinergis pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial agar proses rehabilitasi tidak terfragmentasi. Pendekatan terpadu memastikan bahwa pemulihan tidak berhenti pada bantuan darurat, melainkan berlanjut hingga masyarakat kembali hidup layak. Kebijakan pembangunan hunian tetap mencerminkan orientasi pemerintah pada solusi jangka panjang yang berkeadilan.

Komitmen pemerintah terlihat dari pernyataan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebanyak 2.603 unit hunian siap dibangun pada tahap awal sebagai bagian dari program pemulihan pascabencana yang terintegrasi. Kebijakan ini menunjukkan keberanian administratif dan ketegasan politik untuk mempercepat pemulihan. Pemerintah tidak menunggu seluruh prosedur rampung untuk bergerak, namun tetap memastikan tata kelola dan akuntabilitas berjalan. Langkah ini menandai perubahan paradigma penanganan bencana yang lebih responsif.

Sinergi lintas sektor menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan hunian tetap tersebut. Keterlibatan kementerian dan lembaga, termasuk PLN dan BNPB, memastikan ketersediaan infrastruktur dasar sejak awal. Penyediaan listrik, akses air bersih, serta dukungan penanggulangan bencana lanjutan harus berjalan paralel dengan pembangunan fisik hunian. Selain itu, pemerintah daerah memegang peran penting dalam penyediaan lahan dan penerbitan sertifikat tanah. Dengan koordinasi yang solid, hambatan klasik pascabencana dapat diminimalkan secara signifikan.

Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan verifikasi lahan dilakukan secara cermat untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan hunian tetap. Sebanyak 104 unit hunian direncanakan segera dibangun sesuai dengan lahan yang telah tersedia. Kolaborasi dengan pemerintah pusat mempercepat proses perencanaan dan pendanaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak mengurangi efektivitas, justru memperkuat implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal.

Langkah verifikasi lahan memiliki arti strategis dalam mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Banyak program pascabencana tersendat akibat ketidakjelasan status tanah, yang akhirnya merugikan korban. Dengan memastikan aspek legal sejak awal, pemerintah daerah memberikan kepastian kepada masyarakat penerima manfaat. Selain itu, kejelasan lahan memungkinkan pembangunan dilakukan sesuai standar teknis dan tata ruang. Praktik ini patut diapresiasi sebagai bentuk tata kelola yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Tidak hanya pemerintah sipil, institusi keamanan juga menunjukkan peran aktif dalam pemulihan pascabencana. Polri mengambil inisiatif membangun hunian tetap bagi korban banjir di Aceh Tamiang. Pembangunan dilakukan di lahan perkebunan PTPN I di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda. Keterlibatan Polri menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara. Kehadiran institusi ini memperkuat rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Percepatan pembangunan memang sangat penting, meski beberapa dokumen administratif masih berproses. Penekanan pada kesiapan lahan dan perencanaan logistik yang terukur mencerminkan pendekatan pragmatis tanpa mengabaikan prinsip tata kelola. Langkah ini bertujuan meminimalkan hambatan birokrasi yang kerap memperlambat pemulihan. Dalam situasi darurat, fleksibilitas kebijakan menjadi kunci selama tetap berada dalam koridor hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kecepatan dan akuntabilitas.

Pembangunan hunian tetap tidak sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali martabat dan harapan masyarakat terdampak. Hunian yang layak memungkinkan warga kembali produktif, anak-anak kembali bersekolah, dan roda ekonomi lokal berputar. Oleh karena itu, kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, dan aksesibilitas. Pemerintah perlu memastikan standar bangunan tahan bencana diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, hunian tetap benar-benar menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar respons sementara.

Keberhasilan program ini juga bergantung pada partisipasi masyarakat dan transparansi pelaksanaan. Pelibatan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan dapat meningkatkan rasa memiliki dan mencegah potensi penyimpangan. Selain itu, komunikasi publik yang terbuka akan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat memahami tahapan dan target pembangunan, dukungan publik akan menguat. Sinergi negara dan warga menjadi modal sosial yang tak ternilai dalam pemulihan pascabencana.

Dukungan masyarakat menjadi elemen penting agar pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Sumatra berjalan optimal. Masyarakat diharapkan terus mengawal, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemulihan. Pemerintah telah menunjukkan komitmen dan sinergi lintas sektor yang kuat, kini saatnya publik memperkuatnya dengan kepercayaan dan kolaborasi. Dengan dukungan bersama, hunian tetap tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi simbol kebangkitan dan solidaritas nasional. Langkah kolektif inilah yang akan memastikan pemulihan berjalan adil, cepat, dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh : Lailani Yunzi Anggraini )*

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijalankan pemerintah di wilayah Aceh dan sejumlah provinsi di Pulau Sumatra patut mendapat apresiasi luas sebagai langkah strategis dalam menekan risiko banjir ekstrem susulan. Di tengah dinamika cuaca yang masih berada pada puncak musim hujan, kebijakan ini menunjukkan kehadiran negara yang sigap, berbasis sains, serta mengedepankan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Upaya pengendalian curah hujan melalui teknologi atmosfer bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi juga bagian dari manajemen risiko bencana yang semakin adaptif terhadap perubahan iklim.

Dalam beberapa waktu terakhir, Sumatra menghadapi tantangan cuaca ekstrem akibat pengaruh siklon tropis di kawasan sekitarnya. Curah hujan tinggi yang terjadi berulang kali memicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kondisi tersebut menuntut langkah cepat agar dampak tidak meluas dan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal. Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga kemudian mengaktifkan operasi modifikasi cuaca untuk mengalihkan potensi hujan dari wilayah daratan ke laut, sehingga debit air di sungai dan kawasan rawan banjir dapat ditekan.

Pihak Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menegaskan bahwa operasi ini dijalankan sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan curah hujan di wilayah terdampak. Pemerintah memandang percepatan surutnya banjir sangat penting agar evakuasi warga, distribusi bantuan, serta pemulihan fasilitas publik dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, meskipun salah satu siklon tropis penyebab hujan ekstrem telah mereda, kewaspadaan tetap dijaga karena masih terdapat potensi gangguan cuaca lain di wilayah utara Sumatra. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian sekaligus kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ketidakpastian iklim.

Efektivitas operasi modifikasi cuaca juga diperkuat oleh evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB menilai bahwa pelaksanaan OMC selama sekitar satu bulan berhasil menurunkan intensitas hujan di sejumlah wilayah terdampak. Data menunjukkan bahwa jumlah hari tanpa hujan tercatat lebih banyak dibandingkan hari hujan dalam periode tersebut. Meski hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi secara sporadis di beberapa titik, kondisi ini dipahami sebagai konsekuensi dari cuaca yang sangat dinamis pada puncak musim hujan. Namun secara umum, tekanan terhadap risiko banjir ekstrem susulan dapat dikendalikan.

Koordinasi antara BNPB, BMKG, dan unsur TNI terus diperkuat untuk memastikan pengendalian potensi hujan berjalan optimal. Hingga evaluasi terakhir, tidak ditemukan tambahan korban jiwa maupun dampak baru di luar kejadian banjir dan longsor yang telah terjadi sebelumnya. Fakta ini menjadi indikator penting bahwa langkah mitigasi yang ditempuh berada pada jalur yang tepat dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mulai memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap.

Lebih dari sekadar teknologi, keberhasilan operasi modifikasi cuaca juga ditopang oleh sinergi dan gotong royong berbagai pihak. Pemerintah daerah, relawan, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat setempat terlibat aktif dalam penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa mitigasi bencana yang efektif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan keterpaduan antara kebijakan nasional, kapasitas daerah, dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, OMC menjadi instrumen pendukung yang memperkuat kerja-kerja kemanusiaan di lapangan.

Apresiasi terhadap OMC juga perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan ketangguhan bencana jangka panjang. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, sehingga pendekatan konvensional tidak lagi memadai. Pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca menunjukkan komitmen pemerintah untuk beradaptasi dengan tantangan baru tersebut. Namun, ke depan, langkah ini perlu dilengkapi dengan penguatan sistem peringatan dini, penataan tata ruang yang berkelanjutan, serta edukasi publik mengenai kesiapsiagaan bencana.

Di sisi lain, operasi modifikasi cuaca tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Pemerintah tetap perlu memastikan bahwa upaya struktural seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta rehabilitasi daerah aliran sungai berjalan seiring. Dengan demikian, risiko banjir tidak hanya ditekan saat kejadian darurat, tetapi juga dicegah sejak hulu melalui kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Integrasi antara teknologi, infrastruktur, dan kesadaran sosial akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan.

Secara keseluruhan, operasi modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatra mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi warganya dari ancaman bencana hidrometeorologi. Penurunan risiko banjir ekstrem susulan, kelancaran proses evakuasi, serta stabilitas kondisi pascabencana menjadi bukti nyata manfaat kebijakan ini. Dengan evaluasi berkelanjutan dan penguatan kolaborasi lintas sektor, operasi modifikasi cuaca dapat terus dikembangkan sebagai bagian integral dari strategi nasional pengurangan risiko bencana. Apresiasi publik terhadap langkah ini menjadi penting agar semangat kolektif dalam membangun ketangguhan bangsa terhadap bencana alam semakin menguat.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan