Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah proaktif dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional dengan merencanakan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini hadir di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja sebagai imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang mencapai 6,5%. Rencana pembentukan Satgas ini patut diapresiasi, mengingat tantangan dunia kerja yang semakin kompleks akibat perubahan kebijakan, kondisi ekonomi global, serta transformasi digital yang memengaruhi pola kerja dan struktur industri.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Satgas PHK akan menjadi lembaga sementara yang bertugas untuk mengkaji dan menangani potensi dan realitas PHK yang terjadi sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan kenaikan upah. Pemerintah menyadari bahwa kenaikan UMP, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi sektor usaha, khususnya industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan sektor manufaktur lainnya.

Menanggapi rencana pembentukan satgas PHK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga mengatakan bahwa pembentukan Satgas PHK sejalan dengan rencana Kemnaker yang telah lama disusun. pembentukan Satgas ini sudah menjadi wacana lama dan telah didiskusikan internal. Atas perintah Presiden, kami segera mengeksekusinya.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Oktober 2024 jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai 63.947 orang. Angka ini hampir setara dengan jumlah PHK sepanjang tahun 2023 yang mencapai 64.884 orang. Lonjakan ini tentu mengindikasikan adanya tekanan serius yang dihadapi oleh sektor usaha, baik dari sisi biaya operasional yang meningkat maupun menurunnya permintaan pasar. Apabila tidak segera diantisipasi, tren ini berpotensi menimbulkan gelombang pengangguran baru yang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Satgas PHK, pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan pengupahan tidak menjadi bumerang bagi dunia kerja. Satgas ini tidak hanya akan memonitor dan menganalisis data terkait PHK, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis berbasis data yang akurat dan faktual. Salah satu tugas utama dari Satgas ini adalah mengidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan terhadap PHK serta memetakan penyebab utama terjadinya PHK, baik dari faktor internal perusahaan maupun eksternal, seperti kondisi makroekonomi dan kebijakan perdagangan internasional.

Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah mencoba menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak-hak pekerja dengan keberlangsungan usaha. Ini penting karena pada dasarnya pekerja dan pengusaha merupakan dua entitas yang saling bergantung. Kesejahteraan pekerja tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan usaha, dan sebaliknya, produktivitas dan daya saing usaha sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, pembentukan Satgas PHK juga menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan fokus kerja Satgas nantinya melibatkan banyak kementerian dan pemangku kepentingan lintas sektor. Fungsinya tak hanya menangani PHK, tapi juga melakukan mitigasi dan memperluas lapangan kerja.

Mengingat hal tersebut, apresiasi juga perlu diberikan terhadap inisiatif ini karena menunjukkan adanya pendekatan berbasis kolaborasi. Dalam proses kerjanya, Satgas PHK diharapkan tidak bekerja secara tertutup, tetapi melibatkan banyak pihak, termasuk asosiasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan lembaga riset ketenagakerjaan. Keterlibatan semua pihak akan memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan dapat diterapkan secara efektif.

Diharapkan kehadiran Satgas PHK juga mendorong adanya reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Di era digital dan otomatisasi ini, pola kerja dan kebutuhan tenaga kerja terus berubah. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah-langkah jangka panjang, termasuk peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) tenaga kerja agar mereka tetap relevan di pasar kerja yang baru. Dengan demikian, potensi PHK dapat ditekan bukan hanya dengan kebijakan penanggulangan jangka pendek, tetapi juga melalui pembangunan sistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh.

Langkah lain yang bisa dikembangkan oleh Satgas adalah mendorong peran dunia usaha untuk mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Ketika industri mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tren global, risiko terjadinya PHK bisa diminimalkan. Satgas juga dapat menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah dalam menyuarakan hambatan-hambatan struktural yang mungkin dihadapi, seperti beban regulasi, akses pembiayaan, serta biaya produksi yang meningkat.

Langkah ini pun akan memperkuat kepercayaan publik bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap nasib pekerja. Di sisi lain, pelaku usaha juga akan merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan dalam pengambilan kebijakan publik. Bila dikelola dengan baik, Satgas PHK bisa menjadi model tata kelola ketenagakerjaan yang modern, responsif, dan solutif.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi secara nyata, khususnya di sektor kuliner.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan program MBG telah menjadi penyelamat bagi pelaku usaha makanan yang sempat terancam gulung tikar. Dengan adanya permintaan tetap setiap hari, sektor kuliner rakyat kembali hidup dan berkembang.

“Restoran yang hampir bangkrut, kini bangkit kembali karena memperoleh pelanggan tetap minimal 3.000 per hari,” ungkap Dadan.

Program MBG menggandeng mitra lokal seperti restoran, katering, dan kantin sekolah untuk menyiapkan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Langkah ini secara langsung menghidupkan kembali aktivitas ekonomi lokal dan membuka peluang usaha di berbagai daerah.

Contoh keberhasilan terlihat pada kantin sekolah Boswa Bina Insani di Bogor, yang kini berkembang menjadi satuan pelayanan gizi untuk ribuan anak di 10 sekolah sekitarnya.

“Yang tadinya hanya melayani siswa sekolah, kini menjadi pusat pelayanan gizi bagi 3.000 anak. Yayasan yang sebelumnya memperoleh 2-3 juta rupiah per hari, kini meraih hingga 6 juta rupiah per hari,” terangnya.

Pemerintah juga memperluas jangkauan program ini melalui rencana pembangunan 1.542 satuan pelayanan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendanaan sepenuhnya berasal dari APBN, menunjukkan kehadiran nyata negara untuk mewujudkan keadilan pangan di seluruh pelosok tanah air.

“Penerima manfaatnya bisa 200 sampai 500 anak, akan kami bangun dekat sekolah dan didanai oleh APBN. Ini bukti nyata bahwa negara hadir,” jelas Dadan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan akademisi. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ahli Kemiskinan, Arief Anshory Yusuf, menyatakan bahwa MBG memiliki efek sistemik luar biasa dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan.

“Program ini sangat pro-job. Ia menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief menyatakan pentingnya penguatan implementasi agar manfaat MBG terus optimal dan berkelanjutan. Ia mendorong pengawasan partisipatif dan tata kelola transparan, yang selaras dengan semangat pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional.

“Ini adalah flagship bangsa, mari kita jaga dan kawal bersama,” tutup Arief.

Program MBG dengan segala dampaknya menjadi bukti bahwa kebijakan Presiden Jokowi dan pemerintah saat ini sepenuhnya berpihak kepada rakyat, mendorong kemandirian ekonomi, serta menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini menunjukkan dampak luas dalam aspek ekonomi. Kebijakan ini telah membuka berbagai peluang usaha, menciptakan pasar baru, serta memberikan stimulus signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, MBG menyasar jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia, dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis setiap harinya. Namun, lebih dari itu, rantai pasok yang tercipta dalam proses penyediaan makanan ini membuka ekosistem baru yang dinamis dan inklusif di sektor ekonomi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

“Program MBG memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman,” katanya.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

“Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan,” ujar dia.

Program ini juga tentu menciptakan lapangan kerja baru di berbagai lini. Dari sektor produksi hingga distribusi, kebutuhan akan tenaga kerja meningkat. Peneliti Center of Reform on Economic (CORE), Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

“Saat UMKM kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiplier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja,” kata Eliza.

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, MBG bukan hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap permasalahan gizi, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Program ini menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dapat dirancang untuk sekaligus menggerakkan sektor ekonomi secara luas.

*) Oleh : Syakur Hamzah

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang sehat, cerdas, dan produktif. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang nyata untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta menciptakan generasi masa depan yang lebih kuat dan berdaya saing.

Komitmen pemerintah dalam menghadirkan MBG sebagai program nasional bukanlah sekadar bantuan pangan biasa. MBG membawa misi besar untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai kelompok paling rentan terhadap masalah gizi. Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah yang tegas terhadap pembangunan manusia Indonesia.

Keberhasilan program MBG jelas tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau cakupan sasarannya, tetapi juga pada pengelolaan yang profesional, transparan, serta pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya melalui berbagai regulasi dan pelibatan banyak pihak dalam pengawasan pelaksanaan MBG.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, program ini perlu didukung secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan SDM unggul generasi masa depan Indonesia.

Lebih lanjut, Netty Prasetiyani menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Keterbukaan informasi kepada publik mengenai penggunaan anggaran, mekanisme distribusi, dan kriteria penerima manfaat akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat integritas program. Dukungan DPR dalam pengawasan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam memastikan keberhasilan program MBG.

Program MBG memberikan dampak positif besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak di daerah dengan akses terbatas terhadap makanan bergizi. Masalah kekurangan gizi yang masih terjadi di beberapa daerah menjadi fokus perhatian pemerintah, dan MBG adalah solusi nyata untuk menjawab tantangan ini. Oleh karena itu, pengawasan berbasis partisipasi publik sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menciptakan kontrol sosial yang kuat, yang akan mendukung pelaksanaan program secara jujur dan bertanggung jawab.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yeni Maria M, menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG. Ia menyebutkan bahwa inisiatif pemerintah pusat ini harus terus dijaga dan diperkuat agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan kelompok rentan.

Yeni Maria M juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi I, siap mengawal pelaksanaan program MBG melalui pengawasan daerah yang jelas dan terukur. Menurutnya, pengawasan ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran dan efektif, dengan alokasi anggaran yang digunakan secara optimal untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai penerima manfaat utama.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dari keberhasilan MBG. Keterlibatan DPRD menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar membangun sistem tata kelola program yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kesejahteraan dari pusat hingga daerah.

Dari aspek lain, pengawasan terhadap keamanan pangan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zullies Ikawati, menyampaikan bahwa peran aktif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting dalam memastikan keamanan makanan dalam program MBG.

Menurut Prof. Zullies Ikawati, BPOM harus secara rutin dilibatkan dalam pengawasan distribusi makanan, termasuk melakukan inspeksi terhadap fasilitas produksi dan distribusi makanan. Tindakan ini penting untuk mencegah risiko keracunan makanan dan memastikan bahwa makanan yang disalurkan sesuai standar keamanan pangan nasional.

Optimalisasi peran BPOM merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap MBG. Inspeksi berkala yang dilakukan oleh BPOM akan memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah bebas dari kontaminasi berbahaya serta sesuai dengan standar mutu yang ketat.

Upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan MBG sangat patut diapresiasi. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari DPR RI, DPRD, hingga BPOM, merupakan bukti nyata bahwa pemerintah membangun sistem pengawasan terpadu yang akuntabel dan profesional.

Transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan tata kelola MBG yang bersih, efektif, dan tepat sasaran. Pemerintah terus membuka ruang seluas-luasnya untuk pengawasan publik, termasuk melalui mekanisme pengaduan, laporan berkala, dan audit independen yang menjadi bagian penting dari prinsip good governance.

Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat turut serta mendukung penuh komitmen pemerintah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan kepercayaan dan sinergi bersama, MBG akan menjadi titik tolak revolusi gizi nasional.

Program MBG adalah langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan mencetak generasi unggul masa depan. Pemerintah telah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata dan terukur. Dukungan masyarakat terhadap program ini menjadi peneguh bahwa pemerintah hadir untuk menjawab tantangan bangsa dengan solusi yang nyata dan berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh : Septi Nur Aini )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan era Presiden Prabowo bukan sekadar kebijakan populis, tetapi dapat menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian nasional dan dunia usaha. Di balik gagasan mulia untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM, tersembunyi potensi besar yang mampu menggerakkan sektor hulu-hilir, menciptakan lapangan kerja, serta membangkitkan dunia usaha – dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

Gagasan ini sederhana namun berdampak luas. Jika dikaji lebih jauh, program ini akan membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan, mulai dari telur, daging ayam, ikan, sayur, beras, buah, hingga produk olahan lainnya. Ini berarti, kebutuhan akan produk pertanian, perikanan, dan peternakan akan meningkat signifikan.

Kondisi ini memberi sinyal positif bagi petani dan nelayan yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan pasar tetap dengan harga yang layak. Ketika program ini dijalankan dengan skema kemitraan yang melibatkan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal, maka terjadi efek domino yang sehat seperti produksi meningkat, distribusi lancar, dan pendapatan masyarakat desa ikut naik. Program ini secara alami akan memutar roda ekonomi dari bawah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan, program MBG membawa dampak positif bagi industri kuliner Indonesia. Selain investasi masa depan melalui pemenuhan gizi anak, juga menyelamatkan bisnis restoran yang bangkrut. Pihaknya menjabarkan, program MBG memerlukan bantuan dari para mitra sebagai suplai makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat. Sehingga sejumlah restoran-restoran dan catering-catering yang di daerah juga ikut terlibat.

Selain itu, dunia usaha di sektor pengolahan juga akan mendapat dorongan. Kebutuhan makanan sehat dan praktis untuk distribusi ke sekolah-sekolah membuka peluang bagi industri pengolahan makanan kecil dan menengah untuk tumbuh. UMKM katering, industri pengemasan, transportasi logistik makanan, hingga startup agritech dan foodtech punya potensi besar untuk masuk dan berperan dalam ekosistem program ini.

Bahkan, industri pendukung seperti produsen pakan ternak, alat pertanian, hingga produsen alat dapur skala industri pun akan ikut terkena imbas positif dari meningkatnya permintaan. Ini yang disebut sebagai multiplier effect. Kebijakan makan bergizi gratis, yang tampak sederhana di permukaan, ternyata bisa menjadi pemantik bagi pertumbuhan sektor-sektor strategis yang selama ini stagnan.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain menjadi program nasional, program ini juga bisa membuka banyak lapangan kerja baru. Setiap rantai pasok makanan dari produksi, distribusi, hingga penyajian membutuhkan tenaga manusia. Pekerja di sektor pertanian dan peternakan akan meningkat, pengemudi logistik makanan akan dibutuhkan lebih banyak, hingga koki dan tenaga dapur skala lokal yang akan menyiapkan makanan bagi ribuan siswa setiap hari.

Jika dikelola dengan tepat, program ini bahkan bisa menghidupkan dapur-dapur umum berbasis komunitas dan koperasi. Ini akan memberdayakan ibu rumah tangga, kelompok perempuan, dan warga desa yang memiliki keterampilan memasak untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Maka idtak heran jika program ini bukan hanya soal makan gratis, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Tentu, ada tantangan dalam pelaksanaan: mulai dari distribusi yang merata, pengawasan mutu makanan, hingga tata kelola anggaran yang transparan. Namun tantangan ini bisa diatasi jika program dikelola secara kolaboratif. Pemerintah pusat bisa menjadi pengarah kebijakan, sementara pelaksanaannya diserahkan ke daerah, koperasi, dan komunitas lokal yang lebih memahami konteks wilayah masing-masing.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan MBG merupakan inisiatif strategis yang relevan untuk mencapai Trisula Pembangunan Nasional 2029, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan SDM berkualitas. Selain itu,  langkah ini merupakan komitmen konkret mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Secara global, program ini juga bisa menjadi daya tarik baru dalam diplomasi sosial Indonesia. Ketika banyak negara fokus pada pemberian tunjangan langsung, Indonesia bisa tampil berbeda dengan menekankan intervensi berbasis pangan sehat. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi di negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam gerakan global pemenuhan gizi anak.

Oleh sebab itu, MBG bukan sekadar program sosial, tapi potensi stimulus ekonomi yang luar biasa. Ini adalah bentuk nyata investasi negara pada masa depan generasi muda, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dari desa ke kota. Pemerintah dan dunia usaha perlu memandang program ini sebagai peluang strategis, bukan beban anggaran. Sebab ketika perut kenyang dan tubuh sehat, produktivitas meningkat dan dari sana, ekonomi akan bergerak maju.

)*Penulis merupakan pemerhati ekonomi

Jakarta – Pemerintah berupaya memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak-anak hingga ibu hamil akan mendapatkan program ini pada tahun 2025, menjadikannya salah satu program makan bergizi terbesar di dunia.

“Insya Allah rencana akhir tahun ini, semua anak-anak Indonesia dan ibu hamil akan mendapat makan setiap hari. Ini adalah salah satu program terbesar di dunia,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Program ini telah menjangkau lebih dari 3 juta anak-anak. Pemerintah menargetkan percepatan distribusi agar semua penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita, dapat segera menikmati program ini.

“Perkembangannya sangat baik, sudah lebih dari 3 juta anak menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tetapi harus bertahap dengan pengelolaan yang baik, karena ini uang rakyat yang harus dikelola dengan baik,” tambahnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti bahwa Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk menyalurkan program serupa kepada seluruh anak-anaknya. Namun, ia optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai target distribusi nasional dalam waktu satu tahun.

“Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun hingga seluruh anak-anak mereka menerima manfaat. Kita mulai Januari 2025 dan dalam satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kerja keras,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), memastikan program MBG akan didistribusikan secara merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, program ini berkolaborasi dengan ahli gizi, masyarakat, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kualitas gizi yang seimbang bagi anak-anak.

“Pemerintah mencanangkan makan bergizi gratis bagi 82 juta anak di Indonesia, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi,” jelas Ibas

Ibas juga meminta masyarakat yang belum menerima program ini untuk bersabar dan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan distribusi MBG di seluruh daerah.

“Bersabar, program ini berkelanjutan,” kata Ibas.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, pemerintah optimis program MBG dapat membawa dampak signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kecerdasan generasi mendatang

---

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terkejut melihat data yang menunjukkan efek ekonomi dari program ini.

Luhut menjelaskan bahwa MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja, menekan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta memperkuat ekosistem ekonomi dari petani, peternak, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Program ini tidak hanya membantu anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi,” ujar Luhut.

Senada, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pihaknya mencatat bahwa hingga 12 Maret 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp710,5 miliar untuk program MBG.

“Anggaran tersebut telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak di tingkat pra-SD hingga SMA, santri di pondok pesantren, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” katanya.

Sementara itu, Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, juga menegaskan bahwa MBG memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Program ini sangat progresif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kita harus memastikan implementasinya berjalan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” kata Arief.

Arief menekankan bahwa program ini tidak hanya bersifat pro-rakyat tetapi juga pro-job, dengan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan hingga 5,8%. Namun, untuk memastikan implementasi yang efektif, diperlukan pengawasan ketat, termasuk audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta keterlibatan masyarakat dalam pengawalan program.

“Kita harus menjaga rantai pasok agar tidak ada kebocoran dan ketergantungan pada impor yang tidak perlu,” tambahnya.

Selain itu, penting untuk menjaga rantai pasok bahan pangan agar tidak terjadi ketergantungan pada impor yang tidak perlu. Dengan strategi ini, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program MBG diyakini lebih efektif dibandingkan bantuan sosial konvensional. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia.

JAKARTA –Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak akan menghidupkan kembali konsep Dwifungsi ABRI.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memastikan bahwa DPR dan pemerintah berkomitmen menjaga supremasi sipil serta memastikan TNI tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Ia menepis anggapan bahwa revisi UU TNI akan membawa kembali peran ganda militer dalam politik dan institusi sipil.

“Kami tetap menjaga semangat reformasi. Supremasi sipil adalah komitmen utama kami. Tidak ada keinginan dari DPR untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI. Kami ingin TNI tetap profesional dan fokus pada tugas pertahanan negara,” ujar Saan.

Terkait berbagai kritik yang muncul, Saan menyatakan bahwa DPR menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan melalui mekanisme hukum.

“Bagi pihak yang menolak atau tidak puas dengan revisi ini, tersedia jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tambahnya.

Meskipun DPR dan pemerintah telah memastikan tidak ada upaya menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI tetap bermunculan di berbagai daerah. Massa khawatir UU ini melemahkan supremasi sipil dan memberi ruang bagi militer di ranah politik.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M.Q. Iswara, menyebut bahwa gelombang protes muncul akibat informasi yang tidak utuh yang diterima oleh masyarakat.

“Undang-undang ini bukan bertujuan mengembalikan masa lalu, apalagi membahas Dwifungsi ABRI. Justru revisi ini memperjelas dan membatasi keberadaan TNI di ranah sipil,” ujar Iswara.

Lebih lanjut, Iswara menjelaskan bahwa perubahan dalam revisi UU TNI hanya menambah jumlah instansi yang dapat ditempati oleh prajurit TNI dari 10 menjadi 14.

“Di luar itu, prajurit yang ingin menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri dari dinas militer,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak akan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. Sebagai korban langsung dari kebijakan militerisme di masa Orde Baru, Rachmat menyatakan dirinya akan menentang jika revisi tersebut membuka peluang kembalinya peran ganda militer dalam pemerintahan sipil.

“Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah Dwifungsi ABRI. Jika revisi UU TNI membuka jalan bagi militerisme di ranah sipil, saya yang pertama akan berdiri menentangnya,” ungkap Rachmat.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) revisi UU TNI, Rachmat menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR memiliki komitmen yang sama untuk menutup celah kembalinya Dwifungsi ABRI. Ia juga memastikan bahwa semangat reformasi tetap menjadi landasan utama dalam revisi tersebut.

“Revisi UU TNI memastikan bahwa era militeristik Orde Baru tidak akan kembali. Supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam demokrasi kita,” pungkasnya.

Dengan adanya penegasan dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR berharap revisi UU TNI dapat dipahami dengan lebih objektif serta tetap berada dalam koridor reformasi dan supremasi sipil.

(*/rls)

Jakarta – Pembahasan mengenai Undang-Undang (UU) TNI bukan hanya memperbarui kerangka hukum yang mengatur peran TNI, tetapi juga menegaskan kembali komitmen untuk tetap menjaga supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun kalangan militer.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan pembahasan terkait revisi UU TNI secara jelas menempatkan supremasi sipil sebagai prinsip utama dalam sistem pemerintahan.

“Kami di DPR RI, bersama pemerintah, memastikan UU ini disusun dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia maupun di ranah internasional,” ujar Puan.

“Supremasi sipil dan hak-hak demokrasi serta HAM tetap dijunjung tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga memberikan penegasan bahwa UU ini tidak akan mengembalikan TNI pada era dwifungsi yang pernah terjadi di masa lalu.

“Kami ingin memastikan bahwa TNI tetap berfokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara, dan tidak terlibat dalam politik atau pemerintahan sipil,” kata Dasco.

“Kami jamin tidak ada ruang untuk TNI berperan melebihi kapasitas profesionalnya, penolakan terhadap konsep dwifungsi TNI akan tetap menjadi prinsip yang dipegang teguh,” imbuh Dasco.

Di sisi lain, Kepala Hukum (Kakum) Koharmatau, Letkol Kum Anwar Musyadad, juga menegaskan bahwa UU ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI serta tetap menjaga supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami akan terus menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil dengan mematuhi garis profesionalisme dalam pelaksanaan tugas,” ujar Anwar.

Pemerintah dan legislatif berusaha untuk menyelaraskan kepentingan pertahanan negara dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara Indonesia.

UU TNI bertujuan untuk menciptakan angkatan bersenjata yang lebih profesional, modern, dan siap menghadapi tantangan zaman, tanpa mengabaikan kewenangan serta otoritas sipil yang tetap harus dipertahankan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Indonesia berkomitmen untuk terus memperkokoh supremasi sipil, menjaga keberagaman, dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan dan undang-undang.

Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dan DPR RI dalam mengelola dinamika politik dan militer dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan, demi kepentingan bangsa dan negara.

Dengan langkah ini, TNI agar terus berfungsi secara profesional sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara demokratis yang mengutamakan supremasi sipil.

---

Jakarta – Penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2025 mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak atas kelancaran dan minimnya kendala yang terjadi selama arus mudik maupun arus balik. Pemerintah, bersama dengan berbagai lembaga terkait, telah berhasil mengelola mobilitas jutaan pemudik dengan strategi yang matang, sistematis, dan inovatif.

Salah satu faktor utama dalam kesuksesan penyelenggaraan mudik 2025 adalah kesiapan pada sisi keamanan, yakni antara aparat kepolisian dan TNI bekerja sama dengan dinas perhubungan serta instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik.

Momentum mudik ini tentu merupakan tradisi penting bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan pengelolaan arus transportasi secara optimal. Korlantas Polri berkomitmen untuk memastikan kelancaran mudik agar masyarakat dapat bersilaturahmi dengan aman dan nyaman.

“Operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan, dan yang paling terpenting adalah selamat. Dan bahkan dalam Operasi Ketupat tagline Pak Kapolri adalah mudik aman, keluarga nyaman, selamat sampai tujuan,” ujar Kepala Korlantas, Irjen Pol Agus Suryonugroho.

Senada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberikan apresiasi kepada Polri, khususnya Korlantas Polri, atas peran strategisnya dalam memastikan kelancaran arus mudik 2025. Menurutnya, Korlantas Polri memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan layanan mudik, di mana pelayanan publik yang responsif, cepat, dan terkoordinasi menjadi prioritas utama selama periode tersebut.

“Kementerian PANRB menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polri atas kesiapan dan kinerja luar biasa dalam menjaga ketertiban serta kelancaran arus mudik tahun ini,” ujar Rini

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan layanan publik berjalan dengan aman dan nyaman.

Pada momentum lebaran kali ini, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan mudik agar masyarakat dapat merayakan hari raya dengan lebih nyaman. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, penyelenggaraan mudik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan minim kendala.

---

[edRW]