Jakarta – Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama internasional untuk mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional. Kerja sama dengan Brasil menjadi salah satu langkah yang dibahas, mencakup pengembangan bioetanol hingga potensi pemanfaatan teknologi nuklir.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kedua negara sepakat menjajaki peluang kolaborasi karena Brasil memiliki sumber daya uranium dan pengalaman mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

“Termasuk di dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerja sama nuklir. Karena mereka juga punya uranium di sana dan beberapa pembangkit mereka juga sudah memakai nuklir,” ujar Bahlil.

Penjajakan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mempelajari pengalaman negara lain dalam pengembangan teknologi, pengelolaan bahan bakar, serta penerapan standar keselamatan nuklir.

Pemerintah juga telah memasukkan PLTN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa rencana awal pembangunan PLTN mencakup dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 megawatt (MW).

“Kalau kita bilang renewable energy, ini nuklir adalah salah satu solusi untuk base load,” kata Eniya.

Menurutnya, energi nuklir berpotensi mendukung pasokan listrik yang stabil seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah kini memprioritaskan penetapan lokasi pembangunan sebelum tender dilaksanakan oleh PLN.

“Nanti dari tapak yang sudah ditetapkan, nanti PLN itu akan melakukan tender untuk pelaksanaan itu,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya mengidentifikasi 28 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN dan masih mengkaji alternatif lain, termasuk pembangkit nuklir terapung. Target awal pengembangan nuklir ditetapkan sebesar 500 MW pada 2032, kemudian meningkat secara bertahap hingga 2040 dan 2060.

Selain teknologi dan lokasi, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, kelembagaan, pendanaan, serta sistem pengawasan keselamatan. Eniya menegaskan bahwa tenaga ahli yang memahami pengoperasian dan keselamatan nuklir harus dipersiapkan sejak dini.

Melalui kerja sama internasional dan perencanaan yang matang, Indonesia berupaya membangun fondasi pengembangan energi nuklir secara bertahap. Keberhasilan program ini akan bergantung pada kesiapan teknologi, kepatuhan terhadap standar keselamatan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan energi nasional. (*)