Oleh : Muhammad Afif

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah memasuki tahap implementasi yang menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, perhatian pemerintah kini tidak lagi hanya berfokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan ketepatan sasaran. Langkah tersebut menjadi penting mengingat tantangan pemenuhan gizi di Indonesia masih ditandai oleh tingginya angka stunting di sejumlah wilayah, kesenjangan akses pangan bergizi, serta adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi secara lebih mendesak.

Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan ulang terhadap titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi layanan tidak hanya mempertimbangkan aspek ketersediaan infrastruktur, tetapi juga berdasarkan tingkat kebutuhan gizi masyarakat. Pendekatan baru ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pelaksanaan program, yakni dari sekadar memperluas jangkauan menjadi memastikan bahwa intervensi benar-benar hadir di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, daerah yang sulit dijangkau, serta komunitas yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh pelaksanaan MBG dievaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Presiden menginginkan agar kelompok masyarakat yang berada pada desil ekonomi terbawah, ibu hamil, balita, anak usia sekolah, serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan stunting menjadi prioritas utama penerima manfaat. Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengejar capaian kuantitatif berupa jumlah penerima manfaat, tetapi juga mengedepankan kualitas intervensi sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang memiliki risiko gizi paling tinggi.

Langkah penataan ulang SPPG juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem setelah muncul berbagai persoalan tata kelola pada periode sebelumnya. Evaluasi terhadap lokasi layanan, verifikasi ulang data penerima manfaat, hingga pembenahan mekanisme distribusi menjadi bagian dari reformasi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas program. Pembenahan tersebut penting untuk memastikan bahwa MBG tetap menjadi instrumen strategis dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyisir kembali data penerima manfaat dan lokasi SPPG agar lebih sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Menurutnya, proses verifikasi terhadap puluhan juta calon penerima manfaat dilakukan untuk memastikan program lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan kondisi sosial ekonomi yang memerlukan perhatian khusus. Ia juga menegaskan bahwa seluruh masukan terkait pelaksanaan MBG dipelajari secara menyeluruh sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Pendekatan berbasis kebutuhan tersebut menjadi langkah yang sangat relevan dalam konteks pembangunan kesehatan nasional. Selama ini, persoalan stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas asupan gizi, sanitasi, pendidikan keluarga, dan akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan, melainkan dari kemampuannya memperbaiki status gizi masyarakat, menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta menciptakan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pandangan tersebut juga memperoleh dukungan dari kalangan akademisi. Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Sri Yunanto, menilai bahwa MBG tetap merupakan program yang sangat relevan bagi pembangunan manusia Indonesia. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan melakukan penajaman sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ia berpandangan bahwa masyarakat miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, balita, serta kelompok rentan lainnya perlu menjadi fokus utama penerima manfaat agar efektivitas program tetap terjaga sekaligus menyesuaikan kondisi fiskal negara.

Sri Yunanto juga menekankan pentingnya evaluasi yang dilakukan secara objektif dan transparan dengan melibatkan lembaga independen, akademisi, ahli gizi, ekonom, serta berbagai pihak terkait. Menurutnya, keberhasilan MBG harus dapat dibuktikan melalui indikator yang terukur, seperti peningkatan status gizi masyarakat, penurunan angka stunting, pertumbuhan lapangan kerja, hingga penguatan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok program. Evaluasi yang terbuka diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi program sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.

Pada akhirnya, penajaman sasaran MBG bukan merupakan bentuk pengurangan komitmen pemerintah, melainkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Dengan menempatkan kelompok yang paling membutuhkan sebagai prioritas utama, pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan. Perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, transparansi evaluasi, serta pemanfaatan data yang lebih akurat akan menjadi fondasi penting agar Program Makan Bergizi Gratis mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin menentukan. Setelah cakupan penerima manfaat terus diperluas di berbagai daerah, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memastikan makanan bergizi tersalurkan, melainkan memastikan seluruh proses berlangsung tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah mengintegrasikan sistem MBG dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan kebijakan strategis yang layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa penguatan program tidak hanya dilakukan dari sisi anggaran dan distribusi, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola berbasis data.

Program sebesar MBG tentu memerlukan basis data yang akurat. Ketika jutaan peserta didik menjadi sasaran penerima manfaat, kesalahan pendataan berpotensi menimbulkan tumpang tindih penerima, ketidaktepatan distribusi, maupun pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, penggunaan Dapodik sebagai referensi utama menjadi pilihan logis mengingat sistem tersebut selama ini menjadi basis data resmi pendidikan nasional yang terus diperbarui oleh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Integrasi kedua sistem akan memperkuat validitas data sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program. Langkah ini juga sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintahan yang menempatkan interoperabilitas data sebagai fondasi pelayanan publik yang lebih efektif.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan bahwa integrasi Dapodik dilakukan sebagai respons atas evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. BGN menemukan adanya ketidaksinkronan data, termasuk kasus satu sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi juga oleh kualitas sistem informasi yang mendukungnya. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah dapat memastikan jumlah penerima manfaat, lokasi sekolah, hingga distribusi layanan menjadi lebih akurat dan mudah diverifikasi.

Agustina juga menekankan bahwa pembenahan kelembagaan BGN terus dilakukan agar mampu mengimbangi semakin luasnya cakupan MBG. Kehadiran pejabat tinggi baru, penguatan tata kelola organisasi, serta evaluasi berkala terhadap operasional SPPG merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Sebelumnya, BGN juga memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan operasional, penyempurnaan distribusi, dan evaluasi menyeluruh sehingga ketika program kembali berjalan, kualitas layanan dapat semakin baik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memilih melakukan perbaikan secara berkelanjutan daripada mempertahankan sistem yang belum optimal.

Integrasi data tersebut kemudian diperkuat melalui pendekatan pengawasan digital. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, menjelaskan bahwa sistem MBG ke depan akan dihubungkan dengan Dapodik sehingga seluruh proses dapat dipantau secara real time. Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah penerima manfaat, sekolah yang dilayani, distribusi SPPG, hingga berbagai potensi penyimpangan yang dapat segera diidentifikasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Menurut Mariman, pemanfaatan teknologi digital bukan semata-mata untuk mempercepat administrasi, melainkan menjadi instrumen utama dalam membangun transparansi. Sistem pemantauan secara langsung memungkinkan pemerintah mengambil keputusan berbasis data, mempercepat koreksi apabila terjadi ketidaksesuaian, serta meningkatkan akuntabilitas seluruh pelaksana program. Di saat yang sama, masyarakat juga memperoleh keyakinan bahwa setiap anggaran negara benar-benar diarahkan kepada penerima yang berhak. Pendekatan seperti ini menjadi praktik tata kelola modern yang semakin dibutuhkan dalam pengelolaan program berskala nasional.

Namun demikian, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh akurasi data maupun kecanggihan teknologi. Aspek perubahan perilaku masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya. Dalam perspektif tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar program penyediaan makanan gratis, melainkan bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai literasi gizi bagi orang tua perlu diperkuat agar manfaat program tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi juga membentuk pola konsumsi sehat di dalam keluarga.

Cellica berpandangan bahwa pemahaman mengenai komposisi gizi seimbang akan membuat orang tua mampu melanjutkan kebiasaan makan sehat yang diperoleh anak-anak melalui MBG. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan nutrisi harian, tetapi juga menciptakan perubahan budaya yang mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda. Pendekatan edukatif tersebut memperlihatkan bahwa MBG memiliki dimensi pembangunan manusia yang jauh lebih luas dibanding sekadar penyediaan makanan di sekolah.

Kolaborasi antara penguatan data, pengawasan digital, serta peningkatan literasi gizi menunjukkan bahwa pemerintah tengah membangun ekosistem MBG yang semakin matang. Integrasi Dapodik menjadi fondasi validasi data, sistem pemantauan real time memperkuat pengawasan, sementara edukasi gizi memastikan manfaat program dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk tata kelola yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap kebijakan berjalan tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Langkah pemerintah mengintegrasikan Dapodik dengan sistem MBG menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola yang semakin modern dan berbasis data. Dengan evaluasi yang terus dilakukan, dukungan lintas lembaga, serta komitmen memperkuat transparansi, Program Makan Bergizi Gratis berpeluang menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta- Komitmen Indonesia untuk memperkuat pembangunan ekonomi biru terus mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain melalui penyempurnaan regulasi yang berpihak pada daerah kepulauan, penguatan riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi langkah strategis yang dapat diwujudkan melalui pembentukan Institut Kelautan Indonesia. Kehadiran lembaga tersebut diyakini mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan kelautan yang mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor maritim nasional.

Dukungan terhadap penguatan ekonomi biru juga tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Anggota Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, menegaskan bahwa substansi RUU harus mengakomodasi konsep ekonomi biru serta skema pendanaan afirmatif agar pembangunan wilayah kepulauan dapat berlangsung lebih optimal. Menurutnya, karakteristik daerah kepulauan memerlukan kebijakan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan karena memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodir konsep ekonomi biru ini,” ujar Hendry Munief.

Hendry juga menilai perlunya sinkronisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah kepulauan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat pengelolaan potensi maritim. Ia berharap RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan sebagai landasan hukum yang mampu memperkuat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan secara terintegrasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kelautan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memperkuat implementasi ekonomi biru melalui kerja sama internasional. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyambut kunjungan Duta Besar Seychelles, Nico Barito, dalam rangka pengembangan program Konservasi Ekonomi Biru. Zainal menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Kehadiran Bapak Dubes di Kalimantan Utara merupakan anugerah bagi masyarakat Kaltara, karena membuka peluang kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi rakyat,” kata Zainal.

Sinergi antara penguatan regulasi, kerja sama internasional, serta gagasan pembentukan Institut Kelautan Indonesia menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi sektor kelautan nasional. Melalui integrasi kebijakan, riset, pendidikan, dan inovasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi maritim sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dunia.

Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief menegaskan bahwa konsep ekonomi biru perlu menjadi fondasi penting dalam pembangunan wilayah kepulauan Indonesia.

Menurutnya, penguatan ekonomi berbasis kelautan harus didukung melalui kebijakan yang terintegrasi, termasuk pendidikan vokasi, riset terapan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar potensi maritim nasional dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

“Konsep pendanaan affirmative spending penting dalam RUU ini, di mana pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan alokasi dana khusus yang dirancang untuk memberikan keberpihakan atau perlakuan istimewa kepada kelompok, sektor atau wilayah yang tertinggal, kurang terwakili atau paling membutuhkan,” kata Hendry.

Ia menilai penguatan ekonomi biru perlu menjadi salah satu substansi utama dalam RUU tersebut karena daerah kepulauan memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodir konsep ekonomi biru ini,” ujarnya.

Selain dukungan regulasi, Hendry menilai pembangunan sektor kelautan juga memerlukan penguatan pendidikan vokasi dan riset terapan agar lahir inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan, akuakultur, logistik maritim, hingga industri pengolahan hasil laut.

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan keterampilan juga dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Steering Committee Kongres II Garda Pemuda NasDem, Cindy Monica Salsabila, yang menilai generasi muda perlu mulai melihat laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar sehingga perlu didukung oleh peningkatan literasi, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif anak muda.

“Ini adalah momentum menyadarkan anak-anak muda, bahwa kita harus menyadari ekonomi ini tidak melulu datangnya dari daratan, dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari, tetapi laut kita Indonesia yang memiliki dua per tiga perairan itu memiliki potensi yang luar biasa besar,” ujar Cindy.

Cindy juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi biru harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem laut.

“Apabila kita ingin mengoptimalisasikan blue ekonomi ini, maka kelestarian laut itu harus betul-betul kita jaga juga,” tambahnya.

Melalui sinergi antara penguatan regulasi, pendidikan vokasi, riset terapan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, ekonomi biru diharapkan mampu menjadi salah satu motor baru pertumbuhan nasional.

Oleh: Alexander Royce*)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal alam yang sangat besar untuk menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi laut yang melimpah membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya alam. Diperlukan sumber daya manusia unggul, riset yang kuat, teknologi inovatif, serta kelembagaan pendidikan yang mampu menjawab tantangan industri maritim modern. Kehadiran Ocean Institute of Indonesia (OII) menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun fondasi baru ekonomi biru nasional yang berkelanjutan.

Transformasi pendidikan kelautan melalui OII menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat laut sebagai sumber eksploitasi ekonomi, tetapi sebagai ruang pembangunan yang harus dikelola dengan pendekatan ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberlanjutan. Institusi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kelautan Indonesia melalui pengembangan talenta maritim yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai pembentukan Ocean Institute of Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, penggabungan 11 politeknik di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan langkah pembenahan menyeluruh, mulai dari kurikulum, tata kelola pendidikan, hingga orientasi lulusan agar lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi biru.

Trenggono menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami teori kelautan, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi dan menciptakan industri baru berbasis sumber daya laut. Melalui OII, setiap kampus nantinya diarahkan memiliki kekhususan sesuai potensi wilayah masing-masing, seperti pengembangan budidaya, teknologi perikanan, maupun sektor kelautan lainnya. Pendekatan tersebut dinilai penting agar pendidikan vokasi tidak berjalan seragam, melainkan memiliki keunggulan spesifik yang dapat memperkuat daya saing nasional.

Langkah pemerintah ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap ekonomi biru. Dunia saat ini mulai melihat sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan baru, mulai dari perikanan berkelanjutan, energi laut, bioteknologi kelautan, hingga industri berbasis biodiversitas. Indonesia dengan wilayah laut yang luas memiliki peluang besar untuk mengambil posisi strategis apabila mampu menyiapkan tenaga ahli yang kompeten.

Dalam konteks tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan bahwa pembangunan sektor maritim harus ditopang oleh penguatan kualitas talenta. Menurutnya, pengembangan ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan industri agar potensi kelautan dapat dikelola melalui penguasaan ilmu pengetahuan serta inovasi.

Brian melihat Ocean Institute of Indonesia sebagai wadah penting untuk membangun sumber daya manusia kelautan yang memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi. Integrasi pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dalam satu institusi besar dinilai dapat memperluas jejaring akademik, memperkuat kerja sama riset, serta membuka peluang bagi lulusan untuk berkompetisi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global.

Penguatan pendidikan maritim melalui OII juga memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang semakin menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Selama ini, tantangan sektor kelautan Indonesia bukan hanya persoalan pemanfaatan sumber daya, tetapi juga keterbatasan inovasi, teknologi, dan kapasitas manusia. Karena itu, keberadaan institusi khusus yang fokus pada kelautan menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menilai penguatan sektor kelautan harus berjalan melalui sinergi antara pendidikan, penelitian, dan inovasi. Menurutnya, pengembangan ekonomi biru membutuhkan dukungan riset yang mampu menghasilkan solusi berbasis sains, termasuk dalam pengelolaan sumber daya laut, biodiversitas, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah sektor kelautan.

Arif juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga riset dan institusi pendidikan agar hasil penelitian tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan industri. Kehadiran OII menjadi peluang untuk mempertemukan kekuatan pendidikan vokasi dengan kapasitas riset nasional sehingga inovasi kelautan dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak nyata.

Sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta BRIN menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi biru membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan laut tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan konservasi atau produksi, tetapi juga harus didukung oleh manusia unggul yang mampu menciptakan terobosan.

Ke depan, Ocean Institute of Indonesia berpotensi menjadi pusat pengembangan talenta maritim Indonesia yang menghasilkan tenaga ahli, peneliti, dan inovator baru. Institusi ini dapat menjadi katalis bagi lahirnya industri kelautan modern yang memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan laut.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjadikan sektor kelautan sebagai kekuatan baru pembangunan nasional. Ocean Institute of Indonesia bukan sekadar penggabungan lembaga pendidikan, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi maritim yang mampu membawa Indonesia semakin berdaulat, inovatif, dan maju melalui ekonomi biru yang berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh Ariana Berlian )*

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang menjadi salah satu modal pembangunan paling strategis. Nilai tambah sektor kelautan dapat ditingkatkan, sementara pemanfaatan sumber daya laut masih didominasi aktivitas berbasis komoditas primer. Di tengah tantangan tersebut, pembentukan Institut Kelautan Indonesia atau Ocean Institute of Indonesia (OII) menjadi langkah penting yang menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah dalam membangun sektor kelautan. Kebijakan penyatuan sebelas politeknik di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan upaya membangun fondasi sumber daya manusia yang menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya ekonomi biru Indonesia.

Pembangunan ekonomi modern tidak lagi hanya bertumpu pada kelimpahan sumber daya alam, tetapi pada kemampuan manusia mengolah, mengembangkan, dan menciptakan inovasi dari sumber daya tersebut. Negara-negara yang berhasil menjadi kekuatan maritim dunia tidak semata-mata memiliki laut yang luas, melainkan memiliki institusi pendidikan, riset, dan industri yang berjalan secara terpadu. Indonesia kini mulai menempuh jalan serupa melalui pembentukan Institut Kelautan Indonesia yang dirancang menjadi pusat pengembangan pendidikan vokasi, riset terapan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan melebur sebelas politeknik melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 dan Nomor 51 Tahun 2026 menunjukkan keberanian melakukan reformasi yang selama ini dinantikan. Selama bertahun-tahun, pendidikan vokasi kelautan berkembang secara terpisah dengan kualitas fasilitas, kurikulum, dan jejaring industri yang beragam. Dengan penyatuan kelembagaan, pemerintah memiliki kesempatan menyusun standar pendidikan yang lebih seragam, memperkuat tata kelola, serta mengintegrasikan sumber daya sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara menyeluruh.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempatkan transformasi pendidikan sebagai inti dari pembangunan sektor kelautan. Pengalaman meninjau langsung seluruh kampus vokasi memberikan gambaran bahwa memerlukan perubahan menyeluruh mulai dari kurikulum, fasilitas pembelajaran, hingga ukuran keberhasilan lulusan. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa pendidikan vokasi harus bergerak mengikuti perkembangan industri, bukan sekadar mempertahankan pola lama yang semakin tertinggal oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar global.

Langkah tersebut juga memperlihatkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola investasi negara pada sektor pendidikan. Transformasi pendidikan juga menjadi momentum memperbaiki praktik-praktik yang selama ini masih berjalan secara tradisional. Melalui kolaborasi antara Institut Kelautan Indonesia dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengembangan teknologi budidaya, hilirisasi produk, hingga industri pendukung diharapkan dapat berkembang lebih cepat sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin besar.

Peran riset menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi biru. Kepala BRIN Arif Satria menegaskan kesiapan lembaganya untuk memperkuat kemitraan bersama Ocean Institute of Indonesia dalam menghasilkan inovasi yang mendukung berbagai program strategis pemerintah. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem inovasi nasional. Ketika riset terhubung langsung dengan kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah, hasil penelitian tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, melainkan berkembang menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai kunci mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, potensi kelautan hanya dapat dioptimalkan apabila dikelola melalui penguasaan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta dunia industri. Perspektif ini memperlihatkan bahwa pembangunan maritim tidak lagi dipahami sebatas eksploitasi sumber daya laut, tetapi sebagai proses membangun ekosistem pengetahuan yang menghasilkan teknologi, inovasi, dan nilai ekonomi baru.

Harapan agar Ocean Institute of Indonesia menjadi poros lahirnya pusat-pusat riset dan inovasi di berbagai daerah merupakan gagasan yang sangat strategis. Indonesia memiliki karakteristik kelautan yang berbeda di setiap wilayah, mulai dari perikanan tangkap, budidaya laut, bioteknologi kelautan, konservasi, hingga energi laut. Lebih jauh lagi, dorongan untuk melahirkan perusahaan rintisan berbasis teknologi kelautan menjadi indikator bahwa pembangunan sektor maritim mulai diarahkan menuju ekonomi berbasis inovasi. Kehadiran startup di bidang kelautan akan membuka ruang bagi generasi muda untuk menghadirkan solusi digital, teknologi budidaya modern, sistem logistik, pemantauan sumber daya laut, hingga pengolahan hasil perikanan yang lebih efisien.

Pembentukan Institut Kelautan Indonesia merupakan investasi jangka panjang yang melampaui kepentingan pendidikan semata. Reformasi kelembagaan ini menjadi fondasi bagi lahirnya sumber daya manusia unggul, penguatan riset nasional, tumbuhnya inovasi teknologi, serta berkembangnya industri kelautan yang modern dan berdaya saing global. Ketika pendidikan, penelitian, dan industri bergerak dalam satu arah yang sama, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki pijakan kuat. Di tengah besarnya potensi ekonomi biru yang dimiliki Indonesia, Institut Kelautan Indonesia menghadirkan optimisme bahwa masa depan sektor kelautan akan dibangun bukan hanya dengan kekayaan laut yang melimpah, tetapi juga dengan kualitas manusia, ilmu pengetahuan, dan inovasi yang terus berkembang.

)* Penulis merupakan pengamat pendidikan

JAKARTA – Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah mencatat capaian positif melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah. Program tersebut telah menjangkau 8.824.185 peserta didik di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten/kota. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan kesehatan preventif sekaligus memperkuat deteksi dini berbagai permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah.

Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan bahwa CKG Sekolah dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan peserta didik, baik dari aspek fisik maupun mental.

“Sejak Januari hingga Juli 2026, CKG Sekolah sudah melayani 8.824.185 siswa di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten/kota,” ujar Kurnia.

Ia menjelaskan bahwa layanan pemeriksaan meliputi berbagai aspek kesehatan yang penting bagi tumbuh kembang anak.

“Beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan pada anak, yaitu tingkat aktivitas fisik, anemia pada remaja putri, pemeriksaan mata, telinga, gigi, hingga kejiwaan,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemerintah menemukan sejumlah persoalan kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Karies gigi menjadi temuan terbanyak dengan angka 40,8 persen, disusul anemia pada remaja putri sebesar 27,3 persen, hipertensi 21,7 persen, serumen impaksi 6,9 persen, dan obesitas 6,7 persen.

Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat upaya promotif dan preventif di lingkungan sekolah agar berbagai gangguan kesehatan dapat ditangani lebih dini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa CKG merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.

“Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah punya begitu banyak program untuk menyiapkan SDM unggul dan tangguh. Tidak ada yang tertinggal, yang di bawah desil-1 dan desil-2 juga dijamin aksesnya. Tapi di saat yang sama juga menyiapkan SDM yang kompetitif,” tegas Pratikno.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga terus memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit daerah, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta percepatan penanganan stunting, tuberkulosis, dan lepra.

Di bidang pendidikan, revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran juga terus dipercepat guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui perluasan Program CKG Sekolah yang didukung berbagai kebijakan di sektor kesehatan dan pendidikan, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Jakarta – Pemerintah terus memperluas Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah sebagai bagian dari komitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program yang menyasar siswa SD, SMP, SMA sederajat, pesantren, hingga sekolah luar biasa (SLB) ini tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan jiwa anak dan remaja.

Melalui CKG, pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan lingkungan pendidikan. Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai persoalan kesehatan diketahui lebih awal sehingga dapat segera memperoleh penanganan dan tindak lanjut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi preventif untuk memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, produktif, dan memiliki kesiapan fisik maupun mental menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Puskesmas Karang Penang, dr. Fajar Ash Shiddiqi, mengatakan pihaknya aktif menggencarkan pemeriksaan kesehatan di sekolah mulai tingkat SD hingga SMA sederajat.

“Program Cek Kesehatan Gratis di sekolah merupakan upaya preventif yang sangat penting. Melalui pemeriksaan ini, berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat,” ujar dr. Fajar.

Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan kolaborasi antara puskesmas, sekolah, guru, dan orang tua.

“Kami berharap seluruh sekolah dapat berpartisipasi aktif karena kesehatan anak merupakan tanggung jawab bersama. Pemeriksaan di sekolah juga membantu membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan harus dimulai sejak dini,” katanya.

Data nasional menunjukkan cakupan CKG terus berkembang. Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa hingga 14 Juli 2026 sebanyak 8.824.185 siswa telah mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Lima persoalan kesehatan yang paling banyak ditemukan meliputi gigi berlubang 40,8 persen, hipertensi 27,7 persen, anemia pada remaja putri 27,3 persen, impaksi telinga 6,9 persen, dan obesitas 6,7 persen.

Kurnia menjelaskan, CKG mencakup pemeriksaan gigi, mata, telinga, status gizi, aktivitas fisik, hingga skrining kesehatan jiwa untuk mendeteksi potensi kecemasan maupun gangguan psikologis sejak dini.

“Jika ditemukan indikasi penyakit, orang tua bisa mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan dengan lebih cepat. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani secara tepat,” ujar Kurnia.

Pemerintah menargetkan lebih dari 50 juta siswa di lebih dari 303 ribu sekolah mengikuti CKG sepanjang 2026. Perluasan program ini menegaskan kehadiran negara dalam memastikan setiap anak memperoleh akses pemeriksaan kesehatan yang setara.

Dengan mengintegrasikan layanan kesehatan dan pendidikan, CKG menjadi investasi strategis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, tangguh, produktif, dan unggul.

Oleh : Jonathan Janoel*)

Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momen tepat bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan sekaligus mengapresiasi langkah nyata pemerintah dalam membangun generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Di tengah semarak perayaan, satu program strategis terus menunjukkan dampak nyata yaitu Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah. Program menjadi instrumen deteksi dini penyakit fisik, tetapi juga telah berkembang menjadi fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia nasional melalui pemeriksaan kesehatan jiwa yang terintegrasi.

Sejak awal tahun hingga pertengahan Juli 2026, capaian program ini sungguh menggembirakan. Sebanyak 8.824.185 siswa telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun baru berjalan belum genap satu tahun, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini telah bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang patut diapresiasi. Pemerintah menargetkan sepanjang tahun 2026 sebanyak 50.255.073 peserta didik dari 303.263 satuan pendidikan akan mengikuti CKG Sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, SMA, pondok pesantren, hingga Sekolah Luar Biasa.

Yang membedakan CKG Sekolah dari program pemeriksaan kesehatan pada umumnya adalah pendekatan holistik yang diusung. Pemeriksaan tidak berhenti pada pengukuran fisik semata, melainkan mencakup evaluasi kondisi kejiwaan peserta didik sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai gangguan kesehatan yang dapat memengaruhi proses belajar dan kualitas hidup anak.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 14 Juli 2026, CKG Sekolah telah melayani 8.824.185 siswa di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten/kota. Beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan pada anak, yaitu tingkat aktivitas fisik, anemia pada remaja putri, pemeriksaan mata, telinga, gigi, hingga kejiwaan, disampaikan olehnya dalam konferensi pers.

Hasil pemeriksaan selama periode 1 Januari hingga 14 Juli 2026 mengungkapkan sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius sekaligus dasar bagi penguatan kebijakan ke depan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa karies atau gigi berlubang masih menjadi masalah kesehatan paling dominan, dialami oleh 40,8 persen siswa. Selain itu, 27,3 persen remaja putri menderita anemia, 21,7 persen siswa mengalami hipertensi, 6,9 persen mengalami serumen impaksi atau penumpukan kotoran telinga, serta 6,7 persen lainnya mengalami obesitas. Lima masalah kesehatan tersebut menjadi perhatian utama pemerintah.

Di tengah temuan yang memerlukan perhatian tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa semakin banyak masyarakat yang melakukan cek kesehatan, semakin dini penyakit dapat ditemukan dan diobati. Tujuan bukan sekadar mengetahui siapa yang sakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat dan produktif. Karena itu, CKG menjadi investasi kesehatan bangsa dalam jangka panjang. Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, sejak 2026 CKG mulai memasuki tahap tatalaksana atau pengobatan bagi peserta yang telah terdiagnosis penyakit kronis, terutama hipertensi dan diabetes melitus.

Pemeriksaan kejiwaan yang diintegrasikan dalam CKG Sekolah menjadi langkah maju yang sangat strategis. Data menunjukkan bahwa pada kelompok SMP dan SMA, masalah kesehatan jiwa seperti kecemasan dan depresi mulai terlihat peningkatan, disertai dengan meningkatnya risiko tuberkulosis serta persoalan gizi yang menunjukkan keseimbangan antara gizi kurang dan obesitas. Hal ini menandakan Indonesia tengah menghadapi double burden of malnutrition, yang memerlukan pendekatan komprehensif dari hulu hingga hilir. Dengan adanya deteksi dini melalui CKG, berbagai potensi gangguan kesehatan mental pada anak dapat diidentifikasi sejak awal dan segera mendapatkan intervensi yang tepat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki begitu banyak program untuk menyiapkan SDM unggul dan tangguh. Tidak ada yang tertinggal, yang berada di bawah desil 1 dan desil 2 juga dijamin aksesnya. Di saat yang sama, juga disiapkan SDM yang kompetitif.

Dalam Konferensi Pers mingguan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di kantor Bakom RI, ia menambahkan bahwa mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan RSUD besar besaran di banyak daerah, penambahan dokter spesialis dari pendidikan spesialis yang university based maupun hospital based, serta upaya berkelanjutan untuk penurunan stunting dan penanganan penyakit tuberkulosis terus dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin fasilitas sekolah menjadi baik, serta untuk memperluas digitalisasi dan distribusi interactive flat panel (IFP) di seluruh sekolah di Indonesia.

Hari Anak Nasional tahun ini menjadi saksi betapa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah bekerja dengan terukur dan penuh dedikasi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Pemeriksaan fisik dan kejiwaan dalam CKG Sekolah bukan sekadar program kesehatan rutin melainkan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia nasional. Dengan jangkauan CKG Sekolah yang terus diperluas, deteksi dini yang semakin komprehensif, serta sinergi kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan, fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia semakin diperkuat.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Oleh: Zhafran Goldwin)*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah mulai menunjukkan perannya sebagai instrumen penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih preventif dan berbasis data. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan individu, tetapi juga menghasilkan peta kesehatan anak usia sekolah yang selama ini belum terdokumentasi secara komprehensif. Temuan mengenai tingginya angka karies gigi, anemia, peningkatan tekanan darah, hingga masalah gizi menjadi dasar penting dalam menyusun langkah intervensi yang lebih terarah sesuai kebutuhan setiap kelompok usia.

Karies gigi atau gigi berlubang masih menjadi masalah kesehatan yang paling banyak dialami pelajar Indonesia. Temuan tersebut terungkap dari hasil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama semester pertama 2026 yang memetakan kondisi kesehatan berdasarkan kelompok usia. Berdasarkan hasil skrining terhadap anak usia sekolah dan remaja, lebih dari 40 persen peserta yang diperiksa mengalami karies gigi. Selain itu, Kemenkes juga menemukan 27 persen pelajar mengalami anemia, 21 persen mengalami peningkatan tekanan darah, serta sekitar 7 persen mengalami gizi lebih atau obesitas.

Selama ini, berbagai persoalan kesehatan anak sering kali baru diketahui ketika sudah memasuki tahap yang membutuhkan penanganan lebih serius. Banyak kasus gigi berlubang, kekurangan zat besi, gangguan penglihatan, hingga masalah gizi luput dari perhatian karena minimnya pemeriksaan rutin. Akibatnya, berbagai gangguan tersebut dapat memengaruhi kemampuan belajar, konsentrasi, pertumbuhan fisik, hingga produktivitas anak dalam jangka panjang.

Melalui CKG di sekolah, pendekatan pelayanan kesehatan bergeser dari pengobatan menuju pencegahan. Pemeriksaan dilakukan lebih awal sehingga potensi gangguan kesehatan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Pendekatan preventif ini dinilai mampu mengurangi beban pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sejak usia dini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran sesuai kelompok usia. Data hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tantangan kesehatan berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Memasuki jenjang SMP, karies gigi masih menjadi masalah utama. Namun mulai muncul persoalan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, disertai meningkatnya risiko tuberkulosis (TB), tekanan darah tinggi, dan gangguan gizi.

Sementara pada kelompok SMA, pola tersebut semakin menguat. Selain karies gigi, ditemukan peningkatan kasus hipertensi dini, gangguan kesehatan mental, risiko TB, hingga persoalan gizi yang menunjukkan keseimbangan antara gizi kurang dan obesitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan peserta didik semakin kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Kondisi kesehatan peserta didik tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan. Anak yang mengalami anemia cenderung lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah. Gangguan kesehatan gigi juga dapat mengurangi kenyamanan belajar, sementara persoalan kesehatan mental berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis dan prestasi akademik. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan perlu berjalan seiring dengan penguatan layanan kesehatan di sekolah.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan CKG Sekolah dilaksanakan serentak di satuan pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA, Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pondok pesantren bagi anak usia 7–17 tahun. Pemeriksaan dalam program CKG Sekolah ini tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kondisi kejiwaan anak sebagai bagian dari upaya deteksi dini masalah kesehatan peserta didik.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hasil pemeriksaan CKG Sekolah sepanjang 1 Januari hingga 14 Juli 2026 menunjukkan masih tingginya sejumlah masalah kesehatan pada peserta didik. Temuan terbanyak adalah karies atau gigi berlubang yang dialami 40,8 persen siswa, disusul anemia pada 27,3 persen remaja putri, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi pada 21,7 persen siswa. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan 6,9 persen siswa mengalami serumen impaksi atau penumpukan kotoran telinga, serta 6,7 persen lainnya mengalami obesitas.

Kurnia mengatakan, temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat upaya promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan) di lingkungan sekolah. Adapun data yang dihasilkan melalui CKG memberikan manfaat strategis dalam penyusunan kebijakan publik. Pemerintah kini memiliki basis data kesehatan yang lebih rinci berdasarkan kelompok usia sehingga program kesehatan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, baik dalam penyediaan tenaga kesehatan, edukasi, distribusi layanan, maupun pengalokasian anggaran.

Pelaksanaan CKG juga memperkuat kolaborasi antara sektor kesehatan dan pendidikan. Sekolah menjadi mitra strategis dalam membangun budaya hidup sehat melalui edukasi kebersihan diri, kesehatan gigi, konsumsi makanan bergizi, serta aktivitas fisik. Hasil pemeriksaan turut memberikan informasi penting bagi orang tua agar dapat melakukan tindak lanjut terhadap kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui CKG Sekolah, berbagai persoalan kesehatan dapat dideteksi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran. Pendekatan berbasis data, deteksi dini, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

*) Penulis adalah Content Writer di Medical Groovia