JAKARTA – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja. Di tengah dinamika ekonomi global, langkah-langkah yang diambil dinilai mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan ekonomi kerakyatan dengan peran aktif negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah menghadirkan kebijakan yang menempatkan buruh sebagai bagian penting dari pembangunan nasional, melalui program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan pekerja. Kebijakan ini dinilai mampu meredam potensi gejolak ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat secara luas.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program unggulan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program-program ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kesejahteraan buruh dan keluarganya tetap terjaga.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi inovasi strategis yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang kerja baru.

“MBG merupakan investasi sosial jangka panjang yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yusak.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan kapasitas tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan kompetitif di tengah perubahan ekonomi global.

Di sisi lain, dukungan terhadap penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi pekerja.

Lebih lanjut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan melalui penguatan jaminan kesejahteraan, seperti tunjangan hari raya dan perlindungan kesehatan.

“Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi buruh serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan mereka,” tutur Yusak.

Dengan berbagai kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja Indonesia.

JAKARTA — Sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai kebijakan pro rakyat yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan global.

Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, mengatakan pemerintah mengusung pendekatan ekonomi sosialisme kerakyatan dengan peran aktif negara sebagai penyeimbang antara kapitalisme dan sosialisme. “Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat luas,” ujarnya.

Di tengah dinamika global yang tidak menentu, pemerintah juga memilih untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Yusak menilai langkah ini penting dalam menjaga stabilitas nasional. “Keputusan tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena mampu meredam gejolak ekonomi, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba memicu kekhawatiran publik,” katanya.

Menurut dia, konflik global turut menekan sektor industri, khususnya manufaktur, akibat kenaikan harga komoditas. Kondisi tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Langkah ini penting untuk menjaga daya tahan masyarakat,” ucapnya.

Yusak juga menyoroti program MBG sebagai investasi sosial jangka panjang. “Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dengan upah terstandarisasi,” katanya.

Namun demikian, ia menilai tantangan ketenagakerjaan masih kompleks. Kenaikan upah yang belum sebanding dengan biaya hidup serta maraknya PHK membutuhkan kebijakan lebih komprehensif. “Satgas PHK bukan solusi tunggal. Pemerintah perlu menghadirkan program reskilling gratis dan menjamin penyaluran tenaga kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, perlindungan buruh juga perlu diperkuat melalui regulasi, termasuk percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). “RUU ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi,” katanya.

Sementara itu, masyarakat turut menaruh harapan terhadap kebijakan pemerintah. Toto, salah satu warga, mengatakan berbagai program yang digagas Presiden Prabowo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. “Program-program tersebut perlu dikawal agar benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah dinilai terus berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jakarta, – Arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dinilai semakin menunjukkan karakter kuat sebagai ekonomi kerakyatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, dalam wawancara terbarunya.

Menurut Yusak, pendekatan yang diusung pemerintah saat ini merupakan bentuk “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme, di mana negara hadir secara aktif melalui berbagai program strategis. “Presiden Prabowo mengusung ekonomi sosialisme kerakyatan dengan intervensi aktif negara, seperti melalui program Makan Bergizi Gratis, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun demikian, Yusak juga mengingatkan bahwa tantangan di sektor ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait keseimbangan antara upah buruh dan biaya hidup yang terus meningkat.

“Kenaikan upah yang belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan hidup menuntut kebijakan yang lebih proporsional. Regulasi sebenarnya sudah ada, tetapi implementasinya perlu diperkuat agar tidak memicu ketidakpuasan buruh,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut mendorong sebagian pekerja untuk menyalurkan aspirasi melalui serikat hingga ke ranah politik.

Lebih lanjut, Yusak menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai pembentukan Satgas PHK saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan program nyata yang menyentuh kebutuhan korban PHK.

“Pemerintah perlu menghadirkan program reskilling gratis agar tenaga kerja yang terdampak dapat memiliki keterampilan baru. Negara harus hadir tidak hanya dalam penanganan, tetapi juga dalam memastikan penyaluran kerja,” tegasnya.

Menurutnya, buruh yang kehilangan pekerjaan membutuhkan jaminan nyata dari negara untuk dapat kembali bekerja dan menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan, dengan peran strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan solusi yang cepat dan adaptif.

Di sisi lain, Yusak juga menyoroti praktik outsourcing yang masih menjadi pilihan perusahaan karena faktor efisiensi. Ia menilai bahwa meskipun penghapusan outsourcing belum memiliki kebijakan konkret, pemerintah tetap dapat memperkuat perlindungan pekerja melalui kebijakan yang lebih progresif.

“Langkah yang bisa dilakukan adalah memastikan pekerja outsourcing tetap mendapatkan hak-hak dasar seperti THR, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya,” ujarnya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah dinilai tengah berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha. Pendekatan ini diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial, sehingga menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Jakarta – Direktur Eksekutif Citra Institute sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung pendekatan ekonomi “sosialisme kerakyatan” sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.

Pendekatan tersebut tercermin dari intervensi aktif negara melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan yang berpihak pada buruh. Program ini dinilai tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

“Presiden Prabowo mengedepankan intervensi aktif negara melalui program-program pro-rakyat sebagai bentuk ekonomi jalan tengah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusak.

Di tengah tekanan ekonomi global, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM juga dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Kebijakan ini dinilai mampu meredam gejolak sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Namun demikian, dinamika global tetap memberi tekanan pada sektor industri, khususnya manufaktur, yang berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran. Dalam konteks ini, penguatan perlindungan sosial melalui program seperti PKH, BPNT, dan JKN menjadi krusial.

Yusak juga menyoroti bahwa kenaikan upah buruh saat ini belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan biaya hidup. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih proporsional guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, penanganan PHK dinilai tidak cukup hanya melalui pembentukan Satgas. Pemerintah didorong menghadirkan solusi komprehensif, termasuk program pelatihan ulang (reskilling) gratis serta jaminan penyaluran tenaga kerja bagi pekerja terdampak.

Di sisi lain, isu outsourcing dan perlindungan pekerja juga menjadi perhatian. Meski penghapusan outsourcing belum memiliki arah kebijakan konkret, penguatan perlindungan melalui insentif, THR, serta jaminan kesehatan dinilai sebagai langkah realistis.

“RUU PRT sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi pekerja,” tegas Yusak.

Ia menambahkan, kompleksitas persoalan ketenagakerjaan memerlukan kebijakan inovatif dan kolaboratif lintas sektor. Salah satu langkah strategis yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional guna memperkuat perlindungan dan keberlanjutan kehidupan pekerja di Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan buruh dan kelompok rentan.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, kebijakan yang diambil dinilai sebagai langkah strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan ekonomi yang mengedepankan peran aktif negara dalam melindungi masyarakat.

Hal ini tercermin dari berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh yang terus diperkuat.

“Presiden Prabowo mengusung ekonomi sosialisme kerakyatan dengan intervensi aktif negara sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme,” ujar Yusak.

Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial terus dilakukan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah ini menjadi penting untuk mengantisipasi dampak konflik global yang berpotensi menekan sektor industri, khususnya manufaktur, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran.

Yusak menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang strategis.

“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan komprehensif, termasuk melalui program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak PHK.

Upaya ini dinilai penting agar para pekerja tetap memiliki daya saing serta akses terhadap peluang kerja yang layak di tengah perubahan struktur ekonomi.

Lebih lanjut, isu keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha juga menjadi perhatian.

Praktik outsourcing yang masih digunakan di berbagai sektor dinilai perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan pekerja, termasuk melalui pemberian insentif, jaminan kesehatan, serta pemenuhan hak normatif seperti Tunjangan Hari Raya (THR) guna menjaga daya beli dan mencegah kerentanan sosial.

Di sisi lain, upaya mendorong kebijakan yang lebih berkeadilan juga tercermin dalam pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).

Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan kerja secara adil, serta mencegah praktik eksploitasi terhadap pekerja domestik.

Selain itu, wacana pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi dan perlindungan buruh secara berkelanjutan.

“Jika dapat direalisasikan secara optimal, Dewan Perserikatan Buruh Nasional akan menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan buruh serta memperkuat posisi tawar pekerja,” tegas Yusak.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan ekonomi global yang kian kompleks. Berbagai kebijakan strategis disiapkan untuk melindungi pekerja, terutama dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penurunan daya beli akibat gejolak ekonomi internasional.

Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai bahwa konflik global telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor industri nasional, khususnya manufaktur. “Konflik global menekan sektor industri melalui kenaikan harga komoditas akibat ketidakpastian geopolitik. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Yusak menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas PHK bukan menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk program pelatihan ulang atau reskilling gratis bagi pekerja terdampak PHK. “Negara harus berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan keterampilan sekaligus menjamin penyaluran tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, buruh yang terdampak PHK membutuhkan jaminan nyata dari negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini menuntut adanya kebijakan inovatif melalui kolaborasi lintas sektor, dengan peran strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan solusi yang cepat dan adaptif.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pelaku usaha. Praktik outsourcing yang kerap dipilih perusahaan demi efisiensi biaya masih menjadi isu krusial. Yusak menilai bahwa penguatan perlindungan pekerja dapat menjadi langkah realistis, antara lain melalui pemberian insentif, jaminan Tunjangan Hari Raya (THR), serta perlindungan kesehatan untuk menjaga daya beli buruh.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai payung hukum yang memberikan kepastian kerja dan mencegah praktik eksploitasi. “Proses legislasi di DPR perlu dikawal agar segera disahkan,” tegasnya.

Yusak juga menyoroti pentingnya desain kelembagaan Dewan Perserikatan Buruh Nasional sebagai langkah strategis dalam memastikan perlindungan dan keberlanjutan kehidupan buruh. Menurutnya, jika direalisasikan secara optimal, lembaga tersebut dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak pekerja di Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah akan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, sehingga kesejahteraan buruh tetap terjamin di tengah dinamika global. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi penerima bantuan sosial (bansos) agar semakin berdaya dan mampu meningkatkan taraf hidup melalui keterlibatan aktif dalam Koperasi Merah Putih. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ekonomi berbasis masyarakat, dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi penerima bansos untuk terlibat dalam aktivitas produktif di tingkat desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bansos merupakan instrumen penting yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjadi pijakan menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah berkomitmen menjadikan bansos sebagai langkah awal dalam membangun masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

“Bansos adalah jembatan menuju kemandirian. Kita ingin masyarakat berkembang, naik kelas, dan memiliki masa depan ekonomi yang lebih kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong untuk berkolaborasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas peluang usaha. “

Koperasi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tempat di mana setiap individu dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah inklusif yang membuka berbagai peluang usaha, mulai dari distribusi pangan, pengolahan hasil pertanian, hingga pengembangan layanan ekonomi lainnya. Program ini memberikan kesempatan nyata bagi penerima bansos untuk memperoleh penghasilan sekaligus meningkatkan keterampilan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah juga memastikan adanya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan ekonomi koperasi. Dengan pendekatan ini, penerima bansos didorong untuk tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri dan tangguh.

“Dengan dukungan yang terarah, masyarakat akan semakin percaya diri untuk berkembang dan menciptakan peluang baru,” tambahnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah optimistis terwujudnya transformasi sosial-ekonomi yang signifikan. Penerima bansos tidak hanya terbantu dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk mencapai kemandirian. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar kuat dari desa.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program ini ditargetkan mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, dengan melibatkan penerima bantuan sosial (bansos) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Langkah ini dinilai sebagai transformasi penting dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif yang berorientasi pada kemandirian.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma penerima bansos menjadi pelaku ekonomi aktif. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam koperasi akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.

“Para penerima program bansos yang menjadi anggota koperasi diharapkan dapat meningkat derajat hidup dan kesejahteraannya, sehingga penerima manfaat dapat menjadi mandiri di masa mendatang,” kata Ferry.

Ia menambahkan bahwa KDKMP diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa melalui kekuatan kolektif yang berbasis gotong royong.

Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul turut mendorong percepatan integrasi penerima bansos ke dalam ekosistem koperasi. Ia menilai, skema ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga memberikan jalan keluar permanen dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

“Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini adalah bagian dari pemberdayaan keluarga penerima manfaat, salah satu diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat untuk menjadi pekerja di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” ujar Gus Ipul.

“Dengan begitu kita akan bisa mengukur dengan baik, berapa keluarga-keluarga ini yang sudah diberdayakan dan sudah lepas dari keluarga penerima bansos, dia menjadi keluarga yang lebih mandiri karena sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih daripada yang dia terima ketika menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial, jadi ini adalah satu hal yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema operasional yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan kerja di desa. Berbagai jenis pekerjaan telah dipetakan untuk menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari sektor logistik hingga pengelolaan aset koperasi.

“Sedang kita skemakan, yang pasti nanti ada driver, tentu saja karena ada mobil dan lain sebagainya, ada satpam, ada penjaga gudangnya dan lain sebagainya, ini masih proses pematangan,” jelas Farida.

Dengan pendekatan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi sosial-ekonomi desa, sekaligus membuka jalan bagi jutaan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Oleh : Adi Hertanto )*

Koperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban konkret atas tantangan struktural kemiskinan yang selama ini membelenggu sebagian masyarakat Indonesia. Dalam lanskap pembangunan nasional yang terus bergerak maju, pendekatan berbasis komunitas seperti koperasi menjadi semakin relevan karena tidak hanya menyasar aspek ekonomi semata, tetapi juga membangun kemandirian, solidaritas, dan daya tahan sosial. Koperasi Merah Putih, dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, mampu berperan sebagai instrumen strategis untuk mendorong masyarakat bertransformasi dari kondisi rentan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Konsep graduasi dari kemiskinan sendiri menekankan pada proses berkelanjutan di mana individu atau keluarga tidak hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertahan dan berkembang secara mandiri. Dalam konteks ini, Koperasi Merah Putih memainkan peran penting melalui penyediaan akses terhadap pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta penguatan jaringan pemasaran. Bagi masyarakat kecil, akses terhadap modal usaha sering kali menjadi hambatan utama. Koperasi hadir memotong rantai ketergantungan pada lembaga keuangan informal yang berbiaya tinggi, sekaligus memberikan skema pembiayaan yang lebih adil dan inklusif.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menerangkan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, Koperasi Merah Putih dipastikan akan menjadi instrumen penting untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di Indonesia.

Lebih dari itu, koperasi juga menjadi ruang belajar yang efektif bagi anggotanya. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas, masyarakat didorong untuk mengelola usaha secara profesional, memahami manajemen keuangan, hingga mengadopsi inovasi dalam produksi dan pemasaran. Pendekatan ini sangat penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya memberikan “ikan”, tetapi juga “kail” yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang secara mandiri.

Keunggulan lain dari Koperasi Merah Putih terletak pada kemampuannya membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat. Ketika anggota koperasi terlibat dalam aktivitas produksi dan distribusi secara kolektif, tercipta rantai nilai yang saling menguatkan. Produk-produk lokal dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan koperasi, sementara keuntungan yang dihasilkan kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Pola ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam konteks pembangunan nasional, Koperasi Merah Putih juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini menjadi jembatan antara kebijakan makro dengan realitas di tingkat akar rumput. Ketika berbagai program bantuan sosial diarahkan untuk bersifat produktif, koperasi menjadi wadah ideal untuk mengelola dan mengoptimalkan bantuan tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam proses pembangunan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan pemberdayaan melalui koperasi adalah misi besar pemerintah agar kapasitas produksi dalam negeri tumbuh pesat. Pihaknya berharap gerai-gerai Koperasi Merah Putih menjadi sarana pertumbuhan produktivitas masyarakat melalui produk berbasis ekonomi kreatif dan pertanian. Kemudian pemerintah akan terus mendorong Koperasi Merah Putih menjadi kekuatan ekonomi nasional. Dan nantinya mampu menjawab tantangan kemiskinan dan kemandirian bangsa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan tetap ada, mulai dari tata kelola koperasi yang perlu terus diperbaiki hingga peningkatan kepercayaan masyarakat. Namun, dengan komitmen bersama antara pemerintah, pengelola koperasi, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat diatasi. Transparansi, akuntabilitas, dan inovasi menjadi kunci agar koperasi tetap relevan dan dipercaya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Di sinilah pentingnya pengawasan serta pendampingan berkelanjutan agar koperasi dapat tumbuh sehat dan profesional.

Koperasi Merah Putih juga memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan. Di banyak wilayah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas. Kehadiran koperasi menjadi solusi yang menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan sistem yang berbasis keanggotaan, koperasi mampu membangun kepercayaan sekaligus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Lebih jauh lagi, koperasi dapat menjadi motor penggerak kewirausahaan. Anggota koperasi didorong untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Dengan dukungan modal, pelatihan, dan jaringan, berbagai usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang. Ketika usaha-usaha ini berhasil, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh komunitas secara keseluruhan. Inilah esensi dari pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.

Koperasi Merah Putih adalah cerminan dari semangat kolektif bangsa dalam mengatasi kemiskinan. Ia mengajarkan bahwa solusi terbaik tidak selalu datang dari luar, tetapi dapat tumbuh dari kekuatan internal masyarakat itu sendiri. Dengan memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas, dan membuka akses ekonomi, koperasi menjadi jalan yang efektif untuk mencapai kemandirian. Dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, Koperasi Merah Putih berdiri sebagai pilar penting yang memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam arus pembangunan.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak lagi hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial (Bansos) semata, melainkan juga pada penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu strategi yang diharapkan mampu mentransformasi penerima Bansos menjadi pelaku ekonomi produktif. Program ini tidak hanya mengedepankan aspek perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan melalui pendekatan ekonomi berbasis komunitas.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah bagi masyarakat desa, khususnya mereka yang selama ini menjadi penerima Bansos, untuk beralih dari posisi pasif menjadi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan, koperasi ini diharapkan mampu membuka akses terhadap modal, pelatihan, serta jaringan pasar yang lebih luas. Hal ini penting mengingat salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, dengan melibatkan penerima bantuan sosial sebagai penggerak utama di tingkat desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan bahwa program ini tidak hanya mendorong penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi anggota koperasi, tetapi juga membuka peluang kerja langsung di dalam ekosistem usaha tersebut. Setiap koperasi dirancang dapat menyerap sekitar 15–18 tenaga kerja. Dengan target pembentukan 80.000 unit koperasi, potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mendekati 1,4 juta orang.

Skema ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat proses graduasi dari kelompok desil terbawah. Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga akan memfasilitasi penerima manfaat menjadi anggota koperasi melalui skema iuran yang lebih fleksibel. Saat ini, aturan tengah disiapkan agar simpanan pokok dapat dibayarkan secara bertahap dengan beban yang terjangkau. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan dan manfaat ekonomi koperasi bagi kelompok rentan.

Ferry mengatakan keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), memiliki peluang memperoleh penghasilan tambahan melalui keanggotaan di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Menurut Ferry, keikutsertaan dalam koperasi membuka akses terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap akhir tahun, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat miskin.

Kemenkop akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial, termasuk integrasi data penerima manfaat PKH agar proses rekrutmen dan pemberdayaan berjalan tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan untuk mendorong kemandirian penerima bantuan sosial. Keterlibatan dalam koperasi akan mendorong transformasi peran masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang memiliki sumber pendapatan tetap.

Gus Ipul mengatakan terdapat sekitar 8 juta keluarga penerima manfaat yang akan diarahkan menjadi anggota koperasi desa. Meski tidak seluruhnya direkrut sebagai pekerja, keanggotaan koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Perekrutan tenaga kerja akan diprioritaskan bagi KPM usia produktif, disertai pemetaan dan pelatihan sesuai kapasitas masing-masing.

Dari sisi implementasi, pembangunan koperasi terus berjalan. Saat ini tercatat 34.608 titik masih dalam tahap konstruksi, sementara 4.741 titik telah rampung sepenuhnya. Koperasi yang telah selesai akan dilengkapi secara bertahap dengan sarana operasional, termasuk fasilitas pendukung dan alat transportasi. Pemerintah juga tengah mematangkan kebutuhan tenaga kerja di setiap unit koperasi, mulai dari pengemudi, petugas keamanan, hingga pengelola gudang.

Selanjutnya, proses rekrutmen akan diintegrasikan dengan basis data Kementerian Sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4 yang dinilai memenuhi kualifikasi. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap koperasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial bagi penerima bantuan.

Transformasi penerima Bansos menjadi mandiri melalui Koperasi Merah Putih tentu bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perubahan pola pikir (mindset) masyarakat. Selama ini, sebagian penerima Bansos mungkin terbiasa dengan pola konsumtif dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang intensif agar mereka dapat beralih menjadi pelaku usaha yang produktif.

Selain itu, aspek manajemen koperasi juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program ini. Pendampingan dari tenaga ahli juga menjadi penting untuk memastikan koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, dukungan infrastruktur dan akses pasar juga tidak kalah penting. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan Koperasi Merah Putih.

Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun dari desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Koperasi Merah Putih merupakan inovasi kebijakan yang menjanjikan dalam upaya mentransformasi penerima bansos menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Dengan pendekatan yang mengedepankan pemberdayaan, partisipasi, dan keberlanjutan, program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia