Jakarta – Pemerintah terus mengantisipasi dampak eskalasi konflik global terhadap stabilitas energi nasional dengan mengajak masyarakat berperan aktif melalui penghematan BBM dan LPG.

Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan energi tetap terjaga tanpa gejolak signifikan di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan energi secara bijak. Ia menegaskan bahwa kondisi global saat ini menuntut kedisiplinan kolektif dalam mengelola konsumsi energi.

“Saya memohon menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan bahwa ketahanan energi nasional tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insyaallah energi kita ke depan akan semakin baik,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa pasokan energi di daerah tetap dalam kondisi aman.

Ia menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak konflik global.

Namun demikian, ia tetap mengajak masyarakat untuk tidak lengah dan mulai menerapkan pola hidup hemat energi.

“Pada dasarnya regulasi ini ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan energi insya Allah tetap tersuplai. Jadi saya mohon masyarakat tidak panic buying,” tegas Khofifah.

Dukungan terhadap gerakan hemat energi juga datang dari kalangan pengusaha. Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menilai bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun gerakan nasional yang lebih sistematis.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi yang terstruktur, terukur, dan masif,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pendukung, termasuk insentif fiskal, penyusunan peta jalan energi, serta digitalisasi sistem energi nasional.

Lebih jauh, Anggawira menekankan bahwa krisis energi global justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien dan mandiri.

“Hemat energi hari ini adalah fondasi bagi kedaulatan energi Indonesia di masa depan,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, langkah antisipatif ini diyakini mampu menjaga stabilitas energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.

Oleh: Sjaichul Anwari)*

Ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi telah memberikan tekanan serius terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, pengelolaan konsumsi energi menjadi isu krusial yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek stabilitas nasional.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi tertentu tanpa diimbangi pola konsumsi yang bijak berpotensi memperbesar risiko krisis di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan adanya kesadaran kolektif dalam menggunakan energi secara efisien sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan bangsa.

Bijak dalam mengonsumsi energi bukan sekadar pilihan individual, melainkan tanggung jawab bersama yang berdampak luas. Langkah sederhana seperti penghematan listrik hingga pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas nasional yang berkelanjutan.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahwa perilaku konsumsi energi diperlukan agar distribusi BBM tetap adil dan merata. Ia pun atas nama pemerintah mengimbau masyarakat bisa menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan, termasuk mengisi bahan bakar secara wajar hingga kapasitas tangka penuh. Imbauan yang disampaikan menjadi bagian dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi yang diluncurkan pemerintah sebagai langkah mitigasi menghadapi dinamika global.

Selain mengimbau masyarakat, pemerintah juga memberlakukan pengaturan pembelian BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. Sistem itu membatasi pembelian BBM hingga 50 liter per kendaraan per hari atau setara dengan pengisian tangka penuh bagi kendaraan umum maupun logistik. Masyarakat dan pelaku usaha tetap diminta untuk produktif meski adanya efisiensi energi di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, tetap memastikan pemerintah menjamin ketersediaan energi nasional. Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

Di samping mengatur konsumsi BBM, pemerintah juga sedang mempercepat implementasi program B50, yakni pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit (CPO) dengan 50 persen solar. Bahlil mengatakan, program ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menurut Bahli, program B50 akan mendorong Indonesia menuju swasembada energi, bahkan berpotensi menciptakan surplus solar seiring peningkatan kapasitas kilang domestik. Dengan ini, Indonesia pun bisa mengurangi ketergantungan terhadap produksi energi dari luar.

Imbauan penggunaan BBM secara bijak ini didukung oleh berbagai kalangan termasuk akademisi. Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi menilai gerakan untuk menghemat BBM memang perlu dilakukan pemerintah. Ia mengatakan, selain kebijakan hemat energi ini, rencana jangka panjang juga mesti disusun. Ia pun mendukung percepatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti B50 hingga penggunaan etanol sebagai bahan bakar. Menurutnya, EBT bisa menjadi kebijakan jangka panjang sambil membangun budaya hemat energi yang baru digalakkan pemerintah. Meskipun budaya hemat energi itu sudah ada, namun tetap perlu didorong agar menjadi kebiasaan.

Upaya pemerintah dalam mendorong efisiensi energi menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh perilaku sehari-hari masyarakat. Kesadaran kolektif ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketersediaannya.

Kebijakan pengaturan distribusi energi, termasuk melalui digitalisasi seperti MyPertamina, mencerminkan langkah adaptif menghadapi tantangan global yang dinamis. Meski demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada kedisiplinan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhinya.

Langkah pembatasan konsumsi BBM sejatinya bukan untuk membatasi aktivitas, melainkan untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan tepat sasaran. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat tetap dapat mengakses energi secara merata tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada pasokan nasional.

Di sisi lain, percepatan implementasi program B50 menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah menuju kemandirian energi. Program ini tidak hanya berpotensi mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi berbasis sumber daya domestik. Dukungan dari kalangan akademisi menunjukkan bahwa kebijakan hemat energi memiliki landasan rasional dan strategis. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kajian ilmiah akan memperkuat arah pembangunan energi yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan perlu terus dipacu sebagai solusi jangka panjang. Inovasi dan investasi di sektor ini akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan energi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Lebih dari sekadar program pemerintah, budaya hemat energi harus tumbuh menjadi kebiasaan sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan pola pikir ini menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi dinamika energi global yang tidak menentu.

Pada akhirnya, bijak dalam mengonsumsi energi adalah tanggung jawab bersama yang berdampak luas bagi masa depan bangsa. Dengan komitmen kolektif, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas nasional, tetapi juga melangkah menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.

)* Pengamat Energi Terbarukan

Oleh : Doni Wicaksono )*

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, isu energi menjadi salah satu perhatian utama banyak negara, termasuk Indonesia. Ketegangan geopolitik karena adanya perang di Timur Tengah, fluktuasi harga minyak dunia, serta meningkatnya permintaan energi secara global telah memberikan tekanan nyata terhadap stabilitas pasokan dan harga energi. Dalam konteks ini, sikap bijak dalam menggunakan energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan kolektif yang mendesak. Kesadaran untuk tidak boros energi menjadi langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk besar tentu memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan energi. Kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas industri dan rumah tangga. Namun demikian, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketersediaan energi di tengah tekanan global. Berbagai kebijakan strategis telah diambil untuk memastikan pasokan tetap stabil, termasuk optimalisasi sumber daya dalam negeri serta diversifikasi energi menuju energi baru dan terbarukan. Upaya ini tentu perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat melalui perilaku hemat energi.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan pihaknya mendorong budaya hemat energi secara internal dan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi menggunakan energi lebih bijak. Bijak menggunakan energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), saat ini menjadi gerakan yang mendesak. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu untuk memitigasi perang di Timur Tengah yang berdampak pada jalur pasokan energi dunia.

Selain itu, bijak menggunakan energi dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan, menggunakan perangkat hemat energi, hingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi adalah contoh konkret yang dapat dilakukan oleh setiap individu. Meskipun terlihat sederhana, jika dilakukan secara kolektif oleh jutaan masyarakat, dampaknya akan sangat signifikan dalam mengurangi konsumsi energi nasional. Lebih dari itu, kebiasaan ini juga dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga, sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

Di tengah tekanan global yang memengaruhi harga energi, perilaku konsumtif dan boros justru dapat memperburuk keadaan. Ketika permintaan energi meningkat tanpa diimbangi dengan efisiensi, maka tekanan terhadap pasokan akan semakin besar. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga yang pada akhirnya berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran untuk menggunakan energi secara bijak harus menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Edukasi dan literasi energi perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa setiap tindakan kecil memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas energi nasional.

Sementara itu, Direktur The Climate Reality Project Indonesia, Amanda Katili Niode mengatakan isu bijak menggunakan BBM seharusnya bukan lagi sekadar wacana, melainkan harus menjadi realitas yang harus dijalani. Pihaknya mendukung kampanye penggunaan BBM secara bijak. Namun, juga mengingatkan bahwa “bijak” bukan berarti membatasi secara kaku, melainkan menggunakan energi dengan kesadaran penuh.

Selain itu, momentum ini juga menjadi peluang untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air perlu terus didorong sebagai alternatif yang berkelanjutan. Masyarakat dapat mulai beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti panel surya skala rumah tangga atau penggunaan kendaraan listrik. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim global.

Peran generasi muda juga sangat penting dalam mendorong gerakan hemat energi. Sebagai agen perubahan, generasi muda memiliki potensi besar untuk menyebarkan kesadaran melalui berbagai platform, baik di lingkungan sekolah, komunitas, maupun media sosial. Kampanye kreatif tentang pentingnya efisiensi energi dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran kolektif. Dengan pendekatan yang inovatif dan relevan, pesan tentang bijak menggunakan energi dapat lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.

Di sisi lain, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung efisiensi energi. Implementasi teknologi ramah lingkungan, optimalisasi proses produksi, serta penggunaan energi secara efisien dapat membantu mengurangi beban konsumsi energi secara keseluruhan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi tekanan global.

Pada akhirnya, bijak menggunakan energi bukan hanya tentang penghematan, tetapi juga tentang kepedulian terhadap masa depan. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi generasi mendatang. Di tengah tantangan global yang tidak menentu, Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan ketahanan dan kemandirian energi melalui perilaku kolektif yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat menjaga stabilitas energi nasional sekaligus mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi anak cucu kita.

)* Pengamat kebijakan publik

Oleh: Yoga Pradipta Kusuma

Gelombang kritik tajam menerjang pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, setelah potongan videonya yang bernada provokasi untuk menggulingkan pemerintahan sah Presiden Prabowo Subianto viral di jagat maya.

Berbagai kalangan menilai pernyataan figur akademisi tersebut sangat tidak berdasar dan berpotensi memicu instabilitas yang merugikan tatanan demokrasi Indonesia. Sebagai seorang pakar yang memiliki pengaruh dalam pembentukan opini, narasi tersebut dianggap sebagai langkah mundur yang mencederai etika politik serta prinsip-prinsip konstitusional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, melontarkan respons sangat tegas atas manuver Saiful Mujani tersebut. Sarmuji memperingatkan agar tidak ada satu pun kelompok yang mencoba mengusik ketenangan kepemimpinan nasional yang tengah berlangsung.

Ia menganalogikan roda pemerintahan saat itu seperti sebuah kereta api yang sedang melaju kencang di atas rel yang tepat menuju cita-cita bangsa. Menurut pandangannya, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan negara pada jalur yang benar, sehingga menghentikan kereta tersebut di tengah jalan merupakan tindakan gegabah yang hanya akan menyengsarakan masyarakat luas.

Sarmuji menekankan bahwa rakyat adalah penumpang utama dari setiap kebijakan negara. Jika stabilitas nasional terganggu oleh upaya-upaya inkonstitusional, maka rakyatlah yang akan menanggung dampak paling pahit. Ia meyakini bahwa kegaduhan politik hanya akan melahirkan protes dari masyarakat kebanyakan yang merindukan keberlanjutan pembangunan. Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa Indonesia telah menyepakati sistem sirkulasi kepemimpinan yang mapan, ajeg, dan diatur secara hukum melalui mekanisme pemilihan umum. Baginya, Presiden Prabowo saat itu sedang fokus bekerja keras demi mewujudkan visi kesejahteraan rakyat serta mendekatkan negara pada tujuan keadilan sosial yang dicita-citakan.

Di sisi lain, lingkaran internal kepresidenan justru menanggapi dingin isu penggulingan tersebut. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menunjukkan sikap tenang dan mengaku belum sempat melihat detail pernyataan kontroversial itu. Teddy menjelaskan bahwa tumpukan pekerjaan negara yang sangat padat menyita seluruh perhatiannya sehingga tidak memiliki waktu untuk menanggapi narasi yang berkembang di acara diskusi tersebut. Sikap santai itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak merasa terancam oleh gertakan politik yang dianggap kurang substansial.

Teddy bahkan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat itu sedang memusatkan seluruh pikiran serta energinya pada urusan-urusan yang jauh lebih strategis dan krusial bagi masa depan bangsa. Menurut penuturannya, agenda-agenda besar negara menjadi prioritas utama sang kepala negara dibandingkan harus meladeni polemik yang muncul dari sebuah potongan video di media sosial.

Hal tersebut menyiratkan bahwa fokus pemerintah tetap pada pengabdian kepada rakyat, terlepas dari adanya suara-suara sumbang yang berusaha mendelegitimasi kekuasaan di luar jalur hukum.

Kritik pedas juga datang dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Tokoh asal NTB itu meminta semua elemen masyarakat untuk tetap setia pada konsep demokrasi konstitusional. Fahri sangat menyayangkan munculnya ajakan untuk menjatuhkan pemerintah karena tindakan inkonstitusional semacam itu dipandang sangat berbahaya bagi keberlangsungan negara. Ia mengimbau agar ruang publik tidak diberikan kepada narasi yang bisa merusak tatanan hukum yang sudah dibangun susah payah sejak era reformasi.

Fahri menjelaskan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, lembaga eksekutif bukanlah satu-satunya pihak yang memegang kendali penuh. Ia mengingatkan publik bahwa terdapat rumpun kekuasaan lain yang juga memikul tanggung jawab atas kinerja pemerintahan secara kolektif, sehingga tidak adil jika seluruh beban ditumpukan hanya pada satu titik.

Di tengah kondisi global yang serba tidak menentu, Fahri mengajak semua pihak melakukan introspeksi diri dan menjaga kekompakan nasional. Ia memberikan pembelaan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki niat selain memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Narasi yang dibangun oleh Saiful Mujani pada acara halal bihalal tersebut dipandang sebagai bentuk kelalaian intelektual yang gagal melihat realitas stabilitas nasional. Sebagai seorang Guru Besar Ilmu Politik, langkahnya yang menggunakan sejarah gerakan massa tahun 1998 sebagai pembenaran untuk mengganti kekuasaan saat itu dinilai tidak memiliki landasan sosiologis maupun yuridis yang kuat. Situasi Indonesia saat itu sangat jauh berbeda dengan krisis sistemik masa lalu, sehingga seruan untuk turun ke jalan dianggap sebagai tindakan yang dipaksakan dan ahistoris.

Polemik tersebut akhirnya menyadarkan publik bahwa kredibilitas seorang peneliti politik tidak hanya diukur dari data survei, tetapi juga dari kematangannya dalam berpendapat di ruang publik.

Pernyataan yang tidak berdasar hanya akan melahirkan kegaduhan yang tidak perlu dan berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas lembaga riset itu sendiri. Ke depan, para intelektual diharapkan lebih bijak dalam menyalurkan kritik tanpa harus keluar dari koridor hukum, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan.

Kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mendukung agenda pembangunan menjadi kunci utama agar Indonesia mampu melewati berbagai tantangan di masa depan tanpa terganggu oleh ambisi politik yang inkonstitusional. (*)

*) Peneliti Politik dan Stabilitas Nasional

Oleh: Rizky Ananta Prakoso

Berbagai elemen masyarakat hingga jajaran elit politik mempersoalkan narasi kontroversial yang terlontar dari lisan Saiful Mujani terkait upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memantik kegaduhan luar biasa karena dianggap sebagai kritik hampa yang sama sekali tidak menawarkan solusi konkret bagi kemajuan bangsa.

Sebagai seorang akademisi dan tokoh riset senior, langkah Saiful Mujani dalam menyuarakan delegitimasi kekuasaan justru dinilai kontraproduktif terhadap semangat stabilitas nasional yang sedang dibangun. Publik kini meragukan motif di balik pesan provokatif tersebut, mengingat dampaknya yang lebih besar cenderung menciptakan polarisasi dibandingkan memberikan masukan konstruktif bagi jalannya pemerintahan.

Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, legitimasi kekuasaan bersumber dari mekanisme elektoral yang sah, bukan melalui tekanan massa di jalanan. Anthony memandang mandat yang diterima Presiden Prabowo Subianto lahir dari proses demokratis yang sangat kuat. Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa setiap kritik wajib tersampaikan dalam koridor konstitusi tanpa harus merusak tatanan yang ada. Ia menyayangkan narasi delegitimasi tersebut karena berisiko besar menciptakan ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Anthony menjelaskan bahwa kritik memang menjadi elemen krusial dalam demokrasi, namun hal tersebut harus bersandar pada data akurat, etika publik, serta kesadaran terhadap stabilitas sosial. Ia menganggap dorongan perubahan kekuasaan melalui jalur ekstra-konstitusional sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mengingat kondisi global yang penuh ketidakpastian, Anthony mengajak semua pihak untuk lebih solid dalam memberikan masukan secara benar daripada memicu perpecahan.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian politik seringkali berujung pada menurunnya kepercayaan pelaku usaha, sehingga suasana kondusif menjadi syarat mutlak agar agenda pembangunan serta penciptaan lapangan kerja tetap berjalan optimal.

Nada keberatan juga datang dari organisasi profesi yang menaungi lembaga riset. Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menyatakan komitmen penuh organisasinya terhadap nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Anas menolak dengan sangat tegas setiap pernyataan yang mengandung ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah di luar koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pimpinan lembaga riset memikul tanggung jawab strategis sebagai pembentuk opini publik, sehingga setiap ucapan yang keluar harus mencerminkan kematapan komunikasi serta kedewasaan dalam berpolitik.

Anas menganggap narasi yang multitafsir dan memicu kegaduhan sebagai sebuah bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab publik. Ia memperingatkan bahwa kredibilitas industri riset secara keseluruhan dipertaruhkan ketika tokoh-tokohnya mulai mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada delegitimasi sistem demokrasi. Meskipun mendukung hak akademisi dalam bersuara, Anas menekankan bahwa penyampaian kritik harus tetap beradab serta jauh dari unsur hasutan. Baginya, kebebasan berekspresi jangan sampai disalahgunakan menjadi alat untuk mengaduk emosi publik yang berujung pada kerusakan tatanan sosial yang sudah mapan.

Sejalan dengan keresahan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, meminta seluruh elemen bangsa untuk tetap teguh memegang konsep demokrasi konstitusional. Fahri menyarankan agar tidak ada pihak yang memberikan ruang bagi tindakan inkonstitusional karena hal itu sangat berbahaya bagi masa depan negara. Ia juga menyinggung bahwa dalam sistem pemerintahan, tanggung jawab tidak hanya berada pada pundak presiden sebagai eksekutif semata, melainkan melibatkan rumpun kekuasaan lain yang juga memiliki kewajiban serupa terhadap rakyat.

Fahri mengajak seluruh pihak untuk melakukan introspeksi mendalam di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu. Ia memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki niat yang sangat tulus demi kepentingan masyarakat luas, sehingga kekompakan nasional menjadi kunci yang sangat penting. Menurut pandangannya, ketidaksetujuan terhadap sebuah kebijakan seharusnya tersalurkan melalui jalur-jalur formal yang sudah disediakan oleh undang-undang, bukan dengan membangun narasi penggulingan yang justru mengancam kedaulatan hukum.

Munculnya gelombang kritik terhadap Saiful Mujani menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat itu semakin cerdas dalam membedakan antara kritik akademik yang membangun dengan provokasi politik yang bersifat merusak.

Pernyataan yang hanya bersifat menyerang tanpa memberikan alternatif solusi dianggap tidak memiliki nilai tambah dalam diskursus publik. Integritas seorang pengamat politik kini diuji melalui konsistensi antara peran ilmiahnya dengan sikap moral di ruang publik.

Pada akhirnya, stabilitas nasional merupakan aset berharga yang tidak boleh dikorbankan demi syahwat politik sesaat atau kepentingan kelompok tertentu. Seruan yang bersifat destruktif hanya akan membuang energi bangsa yang seharusnya tercurah untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Fenomena munculnya narasi provokatif dari kalangan akademisi justru menciptakan preseden buruk yang dapat mengikis kewibawaan ilmu pengetahuan di mata rakyat. Publik menaruh harapan besar agar para tokoh intelektual segera kembali pada khitah mereka sebagai pencerah masyarakat, yang senantiasa memberikan kritik berbasis solusi demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan yang konstitusional.

Integritas seorang pakar sejatinya teruji dari kemampuannya menjaga nalar sehat publik, bukan justru memperkeruh suasana dengan agitasi yang memecah belah. Kerja keras pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan memerlukan dukungan moral yang sehat serta pengawasan yang objektif, bukan gangguan tanpa dasar yang justru menjauhkan bangsa dari tujuan mulianya. (*)

*) Analis Sosial Politik dan Kebijakan Negara

Oleh: Fajar Aditya Mahendra*

Dunia riset dan pengamatan politik nasional mendadak riuh setelah munculnya pernyataan kontroversial dari pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani. Langkah akademisi senior tersebut dalam melontarkan narasi yang menjurus pada upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto memicu gelombang kritik hebat dari berbagai lapisan pemangku kepentingan.

Fenomena tersebut lantas memunculkan keraguan besar publik terhadap kredibilitas riset yang selama ini diproduksi oleh sosok tersebut, mengingat adanya irisan tajam antara peran sebagai peneliti independen dengan narasi politik yang bersifat provokatif.

Publik menilai bahwa seorang peneliti seharusnya menjaga jarak yang sehat dari aktivitas politik praktis, apalagi yang bersifat inkonstitusional. Ketika seorang tokoh riset mulai menggaungkan ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, maka seluruh produk intelektual yang dihasilkan sebelumnya secara otomatis berada di bawah bayang-bayang prasangka subjektivitas. Narasi tersebut bukan lagi sekadar kritik akademik, melainkan telah bergeser menjadi agitasi politik yang membahayakan tatanan demokrasi Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, melontarkan respons sangat tegas terhadap sikap Saiful Mujani tersebut. Sarmuji memperingatkan agar tidak ada satu pun pihak yang mencoba mengusik stabilitas kepemimpinan nasional yang tengah berjalan.

Ia mengibaratkan pemerintahan Presiden Prabowo layaknya sebuah kereta api yang sedang melaju kencang di atas rel yang benar. Menurut pandangannya, menghentikan kereta tersebut di tengah jalan hanya akan memberikan kerugian besar bagi rakyat banyak yang bertindak sebagai penumpang kebijakan negara.

Sarmuji memandang bahwa sirkulasi kepemimpinan nasional di Indonesia sudah memiliki jalur yang ajeg dan diatur secara konstitusional melalui mekanisme pemilihan umum. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo saat ini sedang mencurahkan seluruh energi untuk mewujudkan visi kesejahteraan rakyat, sehingga upaya delegitimasi merupakan tindakan yang tidak produktif. Sarmuji meyakini jika stabilitas negara terganggu, maka rakyat kecil yang akan menanggung dampak paling pahit dari ketidakpastian tersebut.

Senada dengan hal itu, Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menyoroti sisi legitimasi kekuasaan dalam kerangka negara hukum. Anthony menekankan bahwa kekuasaan Presiden Prabowo lahir dari mandat rakyat yang sah melalui proses demokrasi yang diakui secara legal.

Ia menganggap narasi yang didorong oleh Saiful Mujani berpotensi merusak tatanan demokrasi karena berusaha membangun tekanan di luar mekanisme elektoral dan ketatanegaraan yang berlaku.

Anthony menjelaskan bahwa meskipun kritik merupakan bagian penting dari demokrasi, penyampaiannya harus tetap bersandar pada argumentasi berbasis data dan etika publik. Ia melihat adanya risiko besar berupa ketidakpastian nasional jika perubahan kekuasaan dipaksakan melalui jalur ekstra-konstitusional.

Dalam situasi global yang penuh gejolak, Anthony berpendapat bahwa Indonesia lebih membutuhkan konsolidasi internal dibandingkan polarisasi yang tajam. Ia juga mengingatkan bahwa ketidakstabilan politik biasanya berbanding lurus dengan kemerosotan ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan pelaku usaha dan menghambat penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, turut menyayangkan munculnya ajakan yang dinilai melenceng dari prinsip demokrasi tersebut. Fahri meminta seluruh elemen bangsa untuk tetap berpegang teguh pada konsep demokrasi konstitusional.

Ia menyarankan agar tidak ada ruang sedikit pun bagi tindakan inkonstitusional karena hal tersebut akan menciptakan preseden buruk yang membahayakan masa depan negara. Fahri mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, pertanggungjawaban kerja pemerintah tidak hanya berada pada pundak eksekutif semata, melainkan melibatkan berbagai rumpun kekuasaan lainnya.

Oleh karena itu, kekompakan nasional menjadi harga mati yang tidak boleh dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Bagi Fahri, berbicara dalam koridor hukum adalah satu-satunya cara yang bermartabat dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

Munculnya gelombang protes ini menjadi tamparan keras bagi integritas lembaga riset di Indonesia. Ketika seorang pakar yang memimpin lembaga riset ternama mulai kehilangan objektivitasnya, maka kepercayaan publik terhadap data-data politik yang dihasilkan akan luntur secara perlahan.

Kasus Saiful Mujani tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa objektivitas adalah napas utama dalam dunia penelitian. Narasi penggulingan kekuasaan bukan saja mencederai nilai-nilai akademik, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran peran dari pengamat menjadi pemain politik yang cenderung destruktif terhadap stabilitas nasional.

Kesimpulan dari berbagai kritik tersebut bermuara pada satu titik: kredibilitas riset tidak bisa dipisahkan dari sikap personal sang peneliti. Ketika seorang akademisi yang seharusnya menjadi kompas moral dan intelektual justru terjebak dalam narasi yang provokatif, maka seluruh kualitas keilmuan serta objektivitas data yang ia miliki akan terus dipertanyakan oleh masyarakat luas.

Keraguan tersebut muncul karena publik sulit membedakan antara temuan ilmiah yang murni dengan agenda politik terselubung yang bersifat destruktif. Ke depan, publik sangat berharap agar para intelektual dan lembaga riset lebih bijak dalam menyuarakan pendapat serta tetap berdiri tegak di atas jalur konstitusi. Integritas seorang pengamat sejatinya terletak pada komitmennya untuk mengedukasi, bukan memprovokasi, demi menjaga keutuhan serta stabilitas bangsa dan negara di masa depan. (*)

*) Peneliti Sosial Politik dan Tata Negara

Oleh: Reza Putra Angkasa*

Dunia riset politik nasional mendadak riuh setelah munculnya narasi kontroversial yang terlontar dari lisan Saiful Mujani terkait upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari berbagai kalangan karena dianggap melampaui batas etika akademik serta mencederai marwah lembaga penelitian di tanah air.

Publik kini mulai menyoroti tajam bagaimana seorang profesor ilmu politik sekaligus pendiri lembaga riset besar seperti SMRC justru terjebak dalam retorika yang inkonstitusional. Fenomena itu tidak hanya merugikan reputasi personal sang pengamat, tetapi juga mengancam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas data yang dihasilkan oleh industri riset secara keseluruhan.

Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menegaskan bahwa setiap aktivitas riset maupun ekspresi publik dalam ekosistem riset wajib berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.

Anas menolak secara tegas segala bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah Presiden Prabowo di luar mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut pandangannya, pimpinan lembaga riset memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk opini masyarakat, sehingga kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi sebuah keharusan yang mutlak.

Anas berpendapat bahwa narasi yang memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab profesi. Ia mengingatkan bahwa kredibilitas lembaga survei sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi para pengelolanya.

Segala bentuk pernyataan yang mengarah pada upaya delegitimasi sistem demokrasi hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap industri riset itu sendiri. Meskipun Asosiasi Presisi mendukung hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik, Anas menekankan bahwa kritik tersebut harus tetap beradab, berbasis argumen kuat, dan tidak mengandung unsur hasutan yang merusak tatanan sosial. Baginya, kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk mendorong emosi massa ke arah tindakan yang merusak demokrasi.

Sejalan dengan kekecewaan tersebut, eks Kepala PCO Hasan Nasbi mengungkapkan kritik pedas terhadap sikap Saiful Mujani melalui kanal media sosialnya. Hasan merasa kecewa terhadap pihak-pihak yang kerap mengaku sebagai pejuang demokrasi namun hanya mengakui nilai demokrasi saat jalannya pemerintahan sesuai dengan kepentingan kelompoknya semata. Ia menyentil fenomena orang-orang yang sering tergoda menyampaikan pernyataan melampaui batas, termasuk ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Hasan menilai bahwa individu yang melontarkan narasi semacam itu sebenarnya tidak memahami esensi demokrasi yang sesungguhnya. Ia merasa sangat ironis ketika keinginan untuk menjatuhkan presiden justru datang dari seorang profesor ilmu politik, konsultan, sekaligus pembuat jajak pendapat yang seharusnya menjadi penjaga kewarasan publik. Tindakan tersebut dianggap sangat bertolak belakang dengan identitas akademik yang disandang oleh sosok tersebut selama bertahun-tahun di panggung politik nasional.

Dari sisi legislatif, Sekjen PKS Muhammad Kholid turut memberikan tanggapan terkait polemik yang menyeret nama Saiful Mujani itu. Kholid memandang bahwa dalam negara demokrasi, kritik hingga aksi demonstrasi memang sah dan dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun, dia memberikan catatan penting bahwa kritik tersebut harus disampaikan melalui koridor yang baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kholid mengingatkan bahwa perbedaan pandangan jangan sampai disalurkan dengan cara-cara yang salah atau menabrak aturan hukum.

Kholid menyatakan bahwa menjatuhkan pemerintahan secara tidak sah adalah tindakan inkonstitusional yang tidak boleh dibenarkan dalam sistem bernegara. PKS memandang bahwa setiap ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah wajib dilakukan secara konstitusional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada batas dan koridor yang harus dijaga bersama agar dinamika politik tidak berkembang menjadi tindakan anarkis yang merusak stabilitas nasional.

Narasi yang dibangun oleh Saiful Mujani dalam potongan video saat acara pertemuan para pengamat tersebut telah menciptakan preseden buruk. Penggunaan contoh peristiwa tahun 1998 untuk melegitimasi gerakan massa di masa kini dinilai sebagai perbandingan yang tidak relevan dan provokatif.

Publik melihat hal itu bukan lagi sebagai analisis ilmiah dari seorang guru besar, melainkan sebagai bentuk agitasi politik yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Dampak dari pernyataan kontroversial itu kini berbalik menjadi beban bagi lembaga riset yang ia dirikan. Masyarakat mulai meragukan apakah hasil riset yang dikeluarkan selama ini benar-benar objektif atau hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi seorang peneliti. Sekali kepercayaan itu retak akibat pernyataan yang inkonstitusional, maka butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkannya kembali.

Ke depan, para pakar dan pengelola lembaga riset diharapkan mampu menahan diri dari pernyataan-pernyataan yang bersifat menghasut. Profesionalisme sebagai seorang akademisi harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat.

Kredibilitas riset tidak boleh dikorbankan demi narasi yang bersifat provokatif. Keberlangsungan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kejujuran intelektual para tokohnya dalam mengedukasi masyarakat, bukan justru mengajak pada jalur-jalur yang melanggar aturan hukum dan konstitusi negara. Kesadaran terhadap dampak luas dari setiap pernyataan di ruang publik harus menjadi landasan utama bagi setiap pengamat dalam berkarya. (*)

*Pengamat Politik Nasional dan Isu Strategis

Jakarta – Pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani dan segelintir pihak yang mengajak menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kecaman dari berbagai kalangan. Narasi tersebut dinilai tidak hanya provokatif, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi dan merusak tatanan demokrasi.

Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menegaskan bahwa sistem presidensial Indonesia tidak mengenal upaya menjatuhkan presiden di tengah masa jabatan di luar mekanisme hukum. Ia menilai wacana tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan publik.

“Saya sendiri berpendapat bahwa usaha untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan bukanlah hal yang baik. Dalam sistem presidensial di Indonesia, jabatan pemerintah itu fixed lima tahun dan harus tetap berjalan selama periode tersebut,” kata Lili.

Ia menjelaskan, ketidakpuasan terhadap pemerintah semestinya disalurkan melalui pemilu sebagai instrumen evaluasi rakyat. “Jika tidak cocok dan tidak puas, biarkan pada pemilu sebagai bentuk punishment-nya,” ujarnya. Lili juga mengingatkan bahwa pemakzulan presiden memiliki syarat ketat sesuai UUD 1945 dan tidak bisa dilakukan secara serampangan.

Kecaman serupa disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun. Ia mengingatkan bahwa presiden merupakan hasil pilihan rakyat yang sah, sehingga tidak boleh dijatuhkan melalui narasi yang tidak konstitusional.

“Di forum tadi saya bilang jangan sampai ada yang menjatuhkan Pak Prabowo,” kata Misbakhun.

Ia menilai ajakan tersebut telah masuk kategori serius. “Kalau menurut saya, membicarakan, menjatuhkan Presiden di forum terbuka dan mengajak orang itu adalah upaya makar yang serius. Upaya makar yang serius,” ujarnya.

Misbakhun menegaskan perbedaan pandangan sah dalam demokrasi, namun mengajak menjatuhkan presiden bukan praktik demokrasi yang benar. “Dia bisa tidak suka dengan Pak Prabowo, tapi untuk mengajak rakyat menjatuhkan itu tidak dalam sebuah alam demokrasi yang benar,” katanya.

Sementara itu, aktivis Yulian Paonganan (Ongen) menilai seruan tersebut telah melampaui batas kritik. “Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” tegasnya.

Gelombang kecaman ini menegaskan pentingnya menjaga demokrasi tetap berada dalam koridor konstitusi.

JAKARTA — Pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Narasi tersebut dinilai telah melampaui batas kebebasan berpendapat dalam demokrasi karena berpotensi mendorong tindakan inkonstitusional.

Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, Hasan menilai ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah tidak mencerminkan sikap akademisi yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

“Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya,” ujar Hasan, Senin (6/4).

Dalam unggahan itu, Hasan turut menyertakan potongan video yang memperlihatkan Saiful berbicara dalam forum “Halal Bihalal: Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, 31 Maret lalu. Dalam video tersebut, Saiful menyinggung peristiwa 1998 dan menekankan bahwa perubahan hanya terjadi jika ada dorongan kuat dari rakyat.

Namun, Hasan menilai pernyataan tersebut telah keluar dari koridor kritik yang sehat. Ia menyentil adanya kecenderungan sebagian pihak yang mengaku pejuang demokrasi, tetapi hanya menerima hasil demokrasi ketika sejalan dengan kepentingannya.

Menurut Hasan, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Akan tetapi, ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusional justru bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

“Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, konsultan politik, sekaligus pollster,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid. Ia menegaskan bahwa kritik dan demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang, namun harus disampaikan dalam koridor yang benar.

“Dalam negara demokrasi, kritik dibolehkan dan dibutuhkan. Demonstrasi juga dilindungi sebagai bentuk kebebasan berpendapat,” kata Kholid.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya menjatuhkan pemerintahan secara tidak sah merupakan tindakan inkonstitusional. “Kritik boleh, tetapi menjatuhkan pemerintahan secara tidak sah tidak boleh,” tegasnya.

Polemik ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap memiliki batas. Ajakan yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan di luar mekanisme konstitusi dinilai tidak hanya melampaui batas, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi nasional.

Jakarta – Dinamika demokrasi yang berkembang di tengah tantangan global mendorong pentingnya menjaga kualitas kritik publik agar tetap konstruktif dan bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan tidak mengarah pada provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mengemuka menyusul pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang menuai sorotan luas karena dinilai tidak mencerminkan etika bernegara.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa setiap bentuk kritik seharusnya berangkat dari data, objektivitas, serta memberikan solusi, bukan mendorong opini yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pernyataan yang mengarah pada upaya delegitimasi pemerintahan dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas nasional.

“Jangan karena kepentingan-kepentingan kita tidak terpenuhi, lalu kemudian kita mengambil pandangan-pandangan yang berbeda. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan subjektif, jangan karena perbedaan-perbedaan politik di antara kita, lalu kemudian itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk perlawanan yang tidak objektif lagi, tetapi sangat subjektif,” ujar Idrus Marham.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga kedewasaan dalam berpolitik. Kritik yang kehilangan pijakan rasional berpotensi menjadi alat mobilisasi yang menyesatkan publik. Dalam konteks ini, pandangan yang disampaikan oleh Saiful Mujani dinilai tidak mencerminkan sikap intelektual yang seharusnya mengedepankan kesejukan dan ketepatan analisis.

“Saya kira komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis ini harus dilanjutkan. Ya harus dilanjutkan, harus tetap diajak mereka. Kalau sudah diajak mereka untuk berdiskusi, untuk berbicara, dan minta pandangan-pandangan, maka saya kira bukan lagi persoalan pemerintah. Yang tidak benar adalah kalau misalkan pemerintah tidak mengajak mereka,” tambah Idrus Marham.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan tameng untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan. Kritik yang sehat justru memperkuat demokrasi, sementara kritik yang provokatif hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Kalau memang misalkan kita belum puas kepada pemerintahan yang ada, ya kita kritisi. Tetapi kritikan yang kita berikan itu adalah faktual, objektif, dan solutif. Nah, ini yang harus, bukan provokatif,” tegas Idrus Marham.

Dalam perkembangan terbaru, muncul kekhawatiran bahwa sebagian kritik telah bergeser menjadi upaya mobilisasi dengan tujuan inkonstitusional. Hal ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan serius dari etika demokrasi serta tidak sejalan dengan semangat persatuan bangsa.

“Nah, saya kira ini pernyataan-pernyataan ya menurut pandangan saya ya tidak hanya inkonstitusional, ya tetapi juga sudah terlalu jauh menyimpang daripada etika-etika kita sebagai bangsa Indonesia, ya etika-etika kita sebagai sesama anak bangsa yang diikat oleh solidaritas sosial itu,” jelas Idrus Marham.

Menutup pernyataannya, ia mengingatkan bahwa peran tokoh intelektual seharusnya menjadi penyejuk di tengah perbedaan, bukan justru memperuncing konflik melalui narasi yang tidak berdasar. Pengaruh besar yang dimiliki figur publik harus diarahkan untuk memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan nasional yang sedang berjalan.

“Nah, saya kira itu yang yang penting saya sampaikan kepada kita semua, sehingga ya teman-teman ya kecerdasan kita, kita manfaatkan betul-betul untuk bangsa. Ya jangan kecerdasan kita gunakan saling memprovokasi, saling mempengaruhi kepada hal-hal yang ya sifatnya sangat negatif bagi perkembangan bangsa kita ke depan,” pungkas Idrus Marham.