JAKARTA – Masyarakat diimbau semakin waspada terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, dan berbagai bentuk provokasi di ruang digital yang kian berkembang seiring pesatnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Ancaman tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kualitas informasi publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, demokrasi, hingga ketahanan nasional.

Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan perang informasi kini telah menjadi bagian dari ancaman pertahanan modern pada matra siber. Menurutnya, penyebaran disinformasi mampu melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi maupun pakar, sekaligus memengaruhi pengambilan keputusan strategis.

“Perang informasi sekarang sudah menjadi bagian dari ancaman pertahanan modern. Krisis informasi bahkan dipandang sebagai ancaman global terhadap masa depan manusia, sejajar dengan krisis iklim. Pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan bahwa misinformasi dapat menghambat penanganan krisis,” ujar Septiaji.

Ia menjelaskan, perkembangan AI generatif membuat konten manipulatif seperti deepfake semakin sulit dikenali. Bahkan, jurnalis maupun pemeriksa fakta profesional masih menghadapi kesulitan membedakan konten asli dengan hasil rekayasa AI.

“Kasus video deepfake yang mencatut Sri Mulyani menunjukkan bagaimana konten manipulatif dapat memicu kemarahan publik, ujaran kebencian, hingga serangan terhadap individu. Tanpa pelabelan AI, masyarakat akan semakin mudah mempercayai informasi palsu,” katanya.

Septiaji menilai peningkatan literasi digital tetap penting, tetapi tidak lagi cukup menghadapi kemajuan teknologi AI yang sangat cepat. Karena itu, ia mendorong platform digital menerapkan pelabelan otomatis terhadap konten berbasis AI serta pemerintah menyusun regulasi yang memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab platform digital. Indonesia juga dinilai dapat mengadopsi praktik Korea Selatan yang mewajibkan pelabelan konten deepfake, khususnya menjelang pemilu.

“Penanggulangan disinformasi tidak boleh dibebankan hanya kepada masyarakat. Pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, dan masyarakat harus berkolaborasi membangun ekosistem informasi yang sehat agar demokrasi, stabilitas sosial, dan ketahanan informasi tetap terjaga, terlebih menjelang Pemilu 2029 ketika potensi penyalahgunaan AI diperkirakan semakin besar,” tegasnya.

Senada dengan itu, pendengar RRI, Fauzi dari Ciputat, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ruang digital melalui pelindungan data pribadi dan pelindungan anak di ruang digital. Ia berharap implementasi berbagai kebijakan tersebut dilakukan secara konsisten, lebih tegas, serta melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang digital agar kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional terus meningkat.

Jakarta — Perang informasi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ancaman pertahanan modern di matra siber, sejajar dengan ancaman konvensional di darat, laut, dan udara.

Hal ini disampaikan Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, dalam wawancara terkait tantangan disinformasi dan deepfake di era kecerdasan buatan.

Septiaji menjelaskan disinformasi dan manipulasi informasi mampu melemahkan kepercayaan publik terhadap pakar maupun institusi, serta berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan strategis.

Menurutnya, krisis informasi saat ini dipandang sejajar dengan krisis iklim sebagai ancaman global terhadap masa depan manusia.

“Krisis informasi kini menjadi salah satu ancaman global terhadap masa depan manusia, sejajar dengan krisis iklim,” ujar Septiaji.

Ia mencontohkan pengalaman pandemi COVID-19 yang menunjukkan bagaimana misinformasi atau misinfodemic dapat menghambat penanganan krisis, termasuk dalam situasi bencana.

Tantangan tersebut kini semakin kompleks dengan hadirnya deepfake yang semakin sulit dikenali seiring perkembangan teknologi AI generatif.

Meski literasi digital masyarakat penting, Septiaji menilai hal itu tidak lagi cukup untuk menghadapi kecanggihan teknologi AI saat ini.

Ia mendorong platform media sosial menerapkan sistem pelabelan otomatis terhadap konten buatan AI, serta mendesak pemerintah menyusun regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab platform digital dalam menangani konten AI dan deepfake.

“Beban penanggulangan disinformasi tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah, platform digital, dan pengembang AI,” tegasnya.

Ia menyebut Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan yang mewajibkan pelabelan konten deepfake, khususnya menjelang masa pemilu.

Kasus video deepfake yang mencatut Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurutnya, menjadi contoh nyata bagaimana konten manipulatif dapat memicu kemarahan publik hingga ujaran kebencian terhadap individu tertentu.

Septiaji menambahkan, bukan hanya masyarakat awam yang kesulitan mengenali konten manipulatif tersebut. Jurnalis dan pemeriksa fakta profesional pun kerap menghadapi tantangan serupa dalam membedakan konten asli dengan hasil rekayasa AI.

Tanpa label AI yang jelas pada konten deepfake, menurutnya, potensi masyarakat mempercayai informasi palsu akan semakin besar.

Menjelang Pemilu 2029, Septiaji memperkirakan potensi penyalahgunaan AI akan semakin besar seiring perkembangan teknologi yang mengarah pada Artificial General Intelligence (AGI).

Karena itu, penanganan ancaman deepfake memerlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, dan masyarakat sipil.

Membangun ekosistem informasi yang sehat merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga demokrasi, stabilitas sosial, dan ketahanan informasi nasional.

Ia berharap penguatan tata kelola digital tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital nasional, sebab rasa aman akan mendorong percepatan adaptasi teknologi di tengah masyarakat.

Papua – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan Papua terus memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Berbagai program pembangunan dinilai mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal.

Pemerintah juga terus mendorong pemerataan kesejahteraan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan konektivitas antarwilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program pangan, pengelolaan sumber daya alam, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Papua.

Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Max Abner Ohee, mengatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua melalui berbagai program prioritas yang sedang dijalankan.

“Saya Max Abner Ohee, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua dengan program-programnya yang ada saat ini,” ujar Max Abner Ohee.

Menurutnya, berbagai program pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional, menunjukkan keseriusan dalam mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Saya menilai Presiden Prabowo Subianto membangun Papua dengan program-programnya termasuk yang ada dalam proyek strategi nasional atau PSN,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Selain itu Presiden Prabowo Subianto juga dalam membangun Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal budaya setempat,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua apabila didukung oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Komitmen ini juga diwujudkan melalui penguatan konektivitas antar wilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan percepatan program pangan, sumber daya alam, hingga menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek strategis nasional,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

“Dengan begitu saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk dapat mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk membangun Tanah Papua agar masyarakat Papua dapat maju, mandiri, damai dan sejahtera.” Pungkasnya.

Dukungan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Papua yang maju, mandiri, damai, dan sejahtera melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Papua – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, arah pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua sebagai prioritas utama.

Max menilai berbagai program pemerintah yang saat ini berjalan, termasuk melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mendorong kemajuan Papua secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjadi fondasi bagi terciptanya pemerataan pembangunan sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah Papua.

“Saya Max Abner Ohee, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua dengan program-programnya yang ada saat ini. Saya menilai Presiden Prabowo Subianto membangun Papua dengan program-programnya termasuk yang ada dalam proyek strategi nasional atau PSN,” ujar Max Abner Ohee.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik yang semakin merata.

“Selain itu Presiden Prabowo Subianto juga dalam membangun Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal budaya setempat,” lanjutnya.

Menurut Max, perhatian terhadap nilai-nilai budaya lokal merupakan bagian penting dalam proses pembangunan Papua. Dengan tetap menghormati adat, tradisi, dan karakteristik masyarakat setempat, pembangunan diyakini akan berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.

Ia juga menilai komitmen pemerintah tercermin melalui berbagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, mempercepat program ketahanan pangan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, hingga menciptakan lapangan kerja melalui berbagai proyek strategis nasional.

“Komitmen ini juga diwujudkan melalui penguatan konektivitas antar wilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program pangan, sumber daya alam, hingga menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek strategis nasional. Dengan begitu saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk dapat mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk membangun Tanah Papua agar masyarakat Papua dapat maju, mandiri, damai dan sejahtera,” kata Max.

Ia berharap seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta berbagai elemen lainnya dapat bersama-sama menjaga suasana yang kondusif agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Papua yang semakin maju, memiliki daya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Dukungan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Papua yang lebih terhubung, produktif, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Dengan kolaborasi seluruh pihak, cita-cita menghadirkan Tanah Papua yang maju, mandiri, damai, dan sejahtera diyakini dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Papua – Pembangunan Papua pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Komitmen pemerintah yang menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dinilai mencerminkan upaya menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata sekaligus memperkuat integrasi pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang saat ini dijalankan di Tanah Papua, termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurutnya, pendekatan pembangunan yang diusung Presiden Prabowo tidak semata-mata berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek fundamental yang menentukan masa depan masyarakat Papua.

“Saya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua melalui berbagai program yang ada saat ini, termasuk yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kemajuan bagi Tanah Papua,” ujar Max Abner Ohee.

Ia menilai, pembangunan Papua saat ini diarahkan secara lebih komprehensif dengan menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pemerataan pelayanan publik sebagai agenda utama. Di saat yang sama, pemerintah juga dinilai tetap memperhatikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Papua.

“Presiden Prabowo membangun Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya setempat,” katanya.

Lebih lanjut, Max menyoroti sejumlah langkah strategis pemerintah yang diwujudkan melalui penguatan konektivitas antarwilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong Papua yang lebih maju dan berdaya saing.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan Papua membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung berbagai program pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Tanah Papua agar masyarakat Papua dapat maju, mandiri, damai, dan sejahtera,” tuturnya.

Dukungan dari Majelis Rakyat Papua tersebut menjadi sinyal positif bahwa pembangunan Papua tidak hanya dipandang sebagai agenda pemerintah semata, tetapi juga sebagai ikhtiar bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

PAPUA – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner F. Ohee, mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung percepatan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Max Ohee menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Tanah Papua, termasuk melalui berbagai program prioritas pemerintah dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

“Saya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua melalui program-program yang ada saat ini, termasuk yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Saya melihat pemerintah memiliki keseriusan untuk menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” ujar Max.

Ia menilai arah pembangunan Papua saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta tetap menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat Papua.

“Presiden Prabowo membangun Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal budaya setempat,” katanya.

Lebih lanjut, Max menilai penguatan konektivitas antarwilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program pangan, optimalisasi potensi sumber daya alam, serta penciptaan lapangan kerja melalui Proyek Strategis Nasional akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua dalam jangka panjang.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Tanah Papua. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan Papua yang semakin maju, mandiri, damai, dan sejahtera sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.

PAPUA – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner F. Ohee, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program strategis yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Max menilai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Papua tercermin melalui berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Papua.

“Saya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua dengan program-programnya yang ada saat ini. Saya juga melihat pembangunan Papua diwujudkan melalui berbagai program strategis, termasuk Proyek Strategis Nasional yang memberikan arah pembangunan yang semakin jelas,” ujar Max Ohee.

Ia mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjaga penghormatan terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat Papua.

“Presiden Prabowo membangun Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal budaya setempat. Pendekatan seperti ini menjadi modal penting bagi kemajuan Papua yang berkelanjutan,” katanya.

Menurut Max Ohee, penguatan konektivitas antarwilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program ketahanan pangan, pengelolaan potensi sumber daya alam, serta penciptaan lapangan kerja melalui berbagai proyek strategis akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung setiap program pembangunan agar pelaksanaannya berjalan optimal.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Tanah Papua. Dengan kebersamaan dan dukungan semua pihak, saya optimistis Papua akan semakin maju, mandiri, damai, dan sejahtera, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tutup Max Ohee.

Oleh: Yohanes Mote )*

Pembangunan Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Papua memerlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat adat. Dalam konteks tersebut, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan Papua mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai mengedepankan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah saat ini menempatkan Papua sebagai salah satu wilayah prioritas dalam berbagai program pembangunan nasional. Beragam kebijakan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antardaerah, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi ekonomi lokal, hingga membuka lapangan pekerjaan melalui berbagai program prioritas pemerintah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak semata-mata dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dukungan terhadap arah pembangunan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner F. Ohee. Pihaknya menilai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Papua telah diwujudkan melalui berbagai program strategis yang memberikan harapan bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, pembangunan yang dijalankan pemerintah telah menunjukkan perhatian yang serius terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Max Abner F. Ohee menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua melalui berbagai program yang tengah dijalankan pemerintah, termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua sekaligus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.

Lebih jauh, pembangunan Papua yang saat ini dijalankan pemerintah dinilai memiliki pendekatan yang lebih komprehensif. Fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, atau fasilitas fisik lainnya, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat adat. Pendekatan seperti ini menjadi penting karena pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembangunan Papua yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik. Ia menegaskan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya masyarakat adat sebagai bagian penting dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan Papua tentu memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat luas. Kolaborasi menjadi faktor penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Papua yang memiliki karakteristik geografis maupun sosial yang beragam.

Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan juga memerlukan situasi keamanan dan stabilitas yang kondusif. Lingkungan yang aman akan memberikan ruang bagi investasi, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, dukungan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan proses pembangunan tersebut.

Dalam pandangan Max Abner F. Ohee, berbagai program yang dijalankan pemerintah, mulai dari penguatan konektivitas antarwilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program pangan, pengembangan potensi sumber daya alam, hingga penciptaan lapangan kerja melalui Proyek Strategis Nasional, akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua apabila didukung oleh seluruh elemen bangsa.

Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Tanah Papua agar cita-cita mewujudkan Papua yang maju, mandiri, damai, dan sejahtera dapat tercapai serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Ajakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Ketika pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, akademisi, dan dunia usaha berjalan bersama dalam semangat kolaborasi, maka percepatan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan. Dengan dukungan masyarakat yang semakin kuat terhadap berbagai program strategis pemerintah, harapan untuk mewujudkan Papua yang lebih maju, berdaya saing, inklusif, serta sejahtera akan semakin terbuka, sekaligus memperkuat persatuan nasional melalui pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Percepatan pembangunan Papua akan semakin efektif apabila didukung oleh kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Papua sebagai kawasan yang semakin maju, aman, inklusif, dan berdaya saing dalam mendukung kemajuan Indonesia.

)* Pemerhati Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah, aparat keamanan, dan masyarakat memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai tujuan. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Presiden meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga seluruh pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap operasional dapur MBG di wilayah masing-masing.

“Saya memahami masih ada pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak benar dari Program MBG. Karena itu saya meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, dan semua pihak terkait untuk mengecek langsung seluruh dapur MBG agar tidak terjadi penyimpangan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menginstruksikan jajaran TNI dan Polri, mulai dari Dandim, Kapolres, hingga Kapolsek, untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Segera laporkan kepada Kepala BGN, bahkan bila diperlukan sampaikan langsung kepada saya. Informasikan melalui media sosial pun tidak masalah, nanti saya kirim tim untuk memeriksa dan menyelesaikannya dengan cepat,” katanya.

Prabowo menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia juga menilai masyarakat kini memiliki peran besar dalam mengawasi karena kemudahan akses teknologi dan media sosial.

Selain pengawasan, Presiden mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan, termasuk porsi lauk dan kandungan protein sesuai standar. Ia meminta penyedia makanan tidak mengurangi porsi yang telah ditetapkan.

“Kalau satu ekor ayam memang dibagi delapan atau sepuluh bagian masih masuk akal, paling banyak dua belas bagian. Jangan sampai dibagi terlalu banyak karena seolah-olah kami tidak memahami kondisinya,” ujarnya.

Menurut Prabowo, Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

“Anak-anak membutuhkan perkembangan sel otak, tulang, dan otot yang optimal. Dengan asupan gizi yang baik sejak dini, potensi mereka akan berkembang secara maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2026. Hingga Juni 2026, sebanyak 1.415 SPPG telah tersedia dan 828 di antaranya beroperasi untuk melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat, termasuk di wilayah 3T. Fasilitas tersebut juga didukung sertifikat higiene sanitasi, jaminan produk halal, serta ratusan juru masak terlatih sehingga mampu mempertahankan standar keamanan pangan.

“Dengan penerapan prinsip keamanan pangan secara konsisten, hingga kini SPPG Polri berhasil mempertahankan catatan zero accident,” kata Listyo.

Jakarta – Pemerintah semakin memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Di tengah perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah menegaskan tidak ada ruang bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan anggaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan, evaluasi berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap setiap dugaan penyimpangan agar manfaat MBG tetap dirasakan masyarakat secara optimal.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program MBG merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama karena menyangkut masa depan generasi Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada yang menyalahgunakan uang rakyat. Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang mencoba mengkhianati amanah rakyat akan ditindak tegas,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari terjaganya integritas dalam setiap proses pelaksanaannya. Pemerintah memastikan aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas nasional tetap terpelihara.

Senada dengan arahan Presiden, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan terhadap dugaan korupsi tata kelola MBG membuktikan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu apa pun latar belakangnya,” ujar Qodari.

Qodari juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dimaknai sebagai kegagalan Program MBG. Menurutnya, pemerintah justru memilih membenahi tata kelola tanpa menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

“Program MBG tetap berjalan karena manfaatnya nyata bagi masyarakat. Yang diperbaiki adalah tata kelolanya agar semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih besar,” kata Qodari.

Ia menambahkan bahwa berbagai evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari proses penyempurnaan implementasi program berskala nasional agar semakin adaptif terhadap tantangan di lapangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan bahwa pihaknya secara proaktif menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dalam pelaksanaan MBG.

“Pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN untuk menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK,” ujar Agustina.

Ia menjelaskan bahwa rekomendasi dari KPK akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola MBG, mulai dari penguatan sistem pengawasan, peningkatan mekanisme validasi, hingga perbaikan proses operasional agar lebih transparan dan meminimalkan ruang terjadinya penyimpangan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara BGN dan lembaga pengawas dalam memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. ***