Jakarta – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diharapkan menjadi strategi efektif untuk menekan laju urbanisasi dengan memperkuat perekonomian desa. Melalui pemberdayaan masyarakat lokal, inisiatif ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus berpindah ke kota.

Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono mengatakan Kopdes Merah Putih berperan dalam menekan arus urbanisasi dengan menciptakan ekosistem usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” ungkap Ferry.

Ferry menyadari bahwa program Kopdes Merah Putih tak bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat desa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi desa dan pelaku UMKM untuk memulai profuksi barang kebutuhan sendiri untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa.

“Ini adalah revolusi ekonomi yang sedang berlangsung. Kita ubah mindset, kita bangun industrinya dari desa, untuk Indonesia yang lebih adil dan berdaulat,” tegas Ferry.

Harapan Ferry disambut optimis oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Ia mendorong desa-desa menjadi motor penggerak ekonomi melalui penguatan Kopdes Merah Putih yang menjadi instrument strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.

“Kopdes ini sebagai alat negara untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Karena uangnya berputar di desa dan keuntungannya Kembali ke desa,” ujar Yandri.

Ia menambahkan, koperasi desa tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sebagai anggota. Bahkan, minimal 20 persen keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan asli desa.

Ke depan, keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat ditopang oleh konsistensi pendampingan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi erat antar pemangku kepentingan. Dengan fondasi tersebut, desa semakin berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal.

Pemerintah menempatkan koperasi desa sebagai gerakan ekonomi jangka panjang yang memiliki daya ungkit besar bagi perekonomian nasional. Apabila dijalankan secara optimal, Kopdes Merah Putih diyakini mampu mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian ekonomi dari tingkat desa, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Jakarta — Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu terobosan penting dalam upaya mempercepat pemerataan akses listrik dan internet di wilayah perdesaan. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap masih adanya kesenjangan infrastruktur dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya dalam hal energi dan konektivitas digital. Dengan pendekatan berbasis komunitas, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa dalam persiapan KDMP, pihaknya menemukan ribuan desa yang masih belum memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Kondisi tersebut memperkuat urgensi hadirnya solusi berbasis koperasi yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif.

“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkoordinasi dengan PLN dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil, serta bekerja sama dengan Kominfo dan Telkom guna mendukung digitalisasi koperasi di daerah terpencil. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar sekaligus memastikan keberlanjutan layanan bagi masyarakat desa.

Melalui skema kolaboratif, KDMP mendorong pengelolaan energi mandiri di desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro. Model ini memungkinkan desa yang sebelumnya belum terjangkau jaringan listrik nasional dapat memperoleh akses energi yang stabil dan terjangkau.

Di sisi lain, akses internet menjadi aspek penting dalam mendorong transformasi ekonomi desa. KDMP menghadirkan solusi penyediaan jaringan internet berbasis komunitas yang mampu menjangkau wilayah terpencil. Dengan dukungan teknologi yang semakin terjangkau, koperasi berperan sebagai penyedia layanan internet lokal yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa program pembelian token listrik ini dirancang untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam membeli listrik.

“Melalui platform pembayaran ini, agen-agen KDMPdapat mendatangi rumah-rumah warga dan langsung melakukan pembayaran atau pembelian token listrik,” ungkap Darmawan.

Dengan memanfaatkan teknologi WhatsApp, agen dari KDMPakan dapat menawarkan layanan pembayaran langsung di rumah-rumah warga.

Oleh : Adhika Rachma

Fenomena urbanisasi masih menjadi salah satu dinamika sosial-ekonomi yang terus berlangsung di Indonesia hingga saat ini. Setiap tahun, terutama setelah momen Lebaran, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung kembali dipadati oleh pendatang baru yang berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik harapan tersebut, realitas yang dihadapi sering kali tidak seindah bayangan. Persaingan kerja yang ketat, tingginya biaya hidup, serta keterbatasan hunian layak justru menjadi tantangan baru bagi para urban. Di sisi lain, desa sebagai daerah asal justru mengalami kehilangan sumber daya manusia produktif yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak pembangunan lokal.

Dalam konteks inilah, kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi relevan sebagai salah satu instrumen strategis untuk menahan laju urbanisasi sekaligus memperkuat ekonomi desa. Koperasi ini tidak hanya dimaknai sebagai lembaga ekonomi semata, tetapi juga sebagai gerakan sosial berbasis gotong royong yang berupaya menghidupkan kembali kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tekanan terhadap sektor informal di perkotaan, penguatan ekonomi desa melalui koperasi menjadi solusi yang semakin penting.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberadaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh provinsi, bisa mencegah terjadinya arus urbanisasi atau perpindahan masyarakat desa menuju kota.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai program penguatan ekonomi desa, mulai dari dana desa, pengembangan UMKM, hingga revitalisasi koperasi. Namun demikian, tantangan implementasi di lapangan masih cukup besar. Banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional, kurang inovatif, serta belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Akibatnya, koperasi sering kali kalah bersaing dengan pelaku usaha besar atau platform digital yang lebih modern dan efisien.

Koperasi Merah Putih hadir dengan pendekatan yang mencoba menjawab kelemahan tersebut. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi ini diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi yang inklusif. Tidak hanya menyediakan akses permodalan bagi masyarakat desa, koperasi juga berperan sebagai agregator produk lokal, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memiliki nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas.

Salah satu faktor utama yang mendorong urbanisasi adalah keterbatasan lapangan pekerjaan di desa. Banyak generasi muda merasa bahwa peluang untuk berkembang lebih besar di kota dibandingkan di kampung halaman mereka. Oleh karena itu, upaya menahan arus urbanisasi tidak cukup hanya dengan imbauan moral, tetapi harus disertai dengan penciptaan peluang ekonomi yang nyata. Dalam hal ini, koperasi dapat berperan sebagai inkubator usaha yang mendorong lahirnya wirausahawan baru di desa.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan Minimnya pekerjaan di desa selama ini memicu urbanisasi. Akibatnya, desa kurang mendapat perhatian dalam pembangunan. Padahal, desa menyimpan potensi besar jika dikelola secara kolektif, maka dari itu kopdes Merah Putih menjadi upaya pemerintah mencegah desa kehilangan generasi mudanya. Koperasi ini akan membangun kepercayaan anak muda desa untuk kembali membangun kampungnya melalui kegiatan ekonomi berbasis koperasi.

Koperasi Merah Putih, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan berbagai usaha berbasis potensi lokal, seperti pertanian modern, peternakan, perikanan, hingga industri kreatif. Dengan dukungan teknologi digital, produk-produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas melalui platform daring, sehingga tidak lagi bergantung pada pasar lokal yang terbatas. Hal ini penting untuk mengubah paradigma bahwa bekerja di desa tidak menjanjikan masa depan.

Namun demikian, keberhasilan Koperasi Merah Putih dalam menahan arus urbanisasi sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung serta pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tanpa hal tersebut, koperasi berisiko kembali menjadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Koperasi pada dasarnya adalah milik bersama, sehingga partisipasi aktif anggota menjadi faktor penentu keberhasilan. Kepercayaan terhadap koperasi harus dibangun melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Jika masyarakat merasa memiliki dan mendapatkan manfaat nyata, maka koperasi akan tumbuh secara organik dan berkelanjutan.

Di tengah tren urbanisasi yang masih tinggi, upaya menahan laju perpindahan penduduk dari desa ke kota memang bukan hal yang mudah. Namun, dengan pendekatan yang tepat, termasuk melalui penguatan Koperasi Merah Putih, peluang untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota tetap terbuka. Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang tertinggal, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal dan kearifan masyarakat.

Pada akhirnya, urbanisasi bukanlah fenomena yang harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi perlu dikelola agar tidak menimbulkan ketimpangan yang semakin lebar. Koperasi Merah Putih menjadi salah satu simbol upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan menempatkan desa sebagai ruang hidup yang layak, produktif, dan menjanjikan bagi masyarakatnya sendiri.

)*Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Dian Amanda Sasmita

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan, mulai dari keterbatasan akses modal hingga minimnya jaringan pemasaran, koperasi hadir sebagai solusi yang berbasis kebersamaan. Konsep ini tidak hanya menekankan pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai gotong royong yang telah lama menjadi ciri khas kehidupan masyarakat desa. Dengan pendekatan yang inklusif, koperasi mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh oleh sistem ekonomi formal.

Koperasi Desa Merah Putih menawarkan model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, koperasi ini mengedepankan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Hal ini membuat setiap keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung terpusat, koperasi memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menentukan arah pembangunan ekonomi mereka sendiri. Dengan demikian, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang berdaya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjelaskan salah satu permasalahan utama di desa adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mengembangkan usahanya karena terbentur oleh persyaratan perbankan yang rumit. Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi karena skema pembiayaan yang lebih sederhana dan ramah bagi masyarakat. Melalui sistem simpan pinjam yang transparan, anggota koperasi dapat memperoleh modal usaha tanpa harus menghadapi beban bunga yang tinggi. Ini membuka peluang bagi berkembangnya usaha mikro dan kecil di desa.

Selain permodalan, koperasi juga berperan penting dalam memperkuat jaringan pemasaran produk desa. Banyak produk unggulan desa yang sebenarnya memiliki kualitas baik, namun kurang dikenal karena keterbatasan akses pasar. Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi jembatan yang menghubungkan produk-produk tersebut dengan pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan kerja sama antar koperasi, distribusi produk desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kehadiran koperasi juga berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, anggota koperasi dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha. Tidak hanya itu, koperasi juga mendorong munculnya jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat desa, terutama generasi muda. Hal ini penting untuk mencegah urbanisasi yang berlebihan, karena desa mampu menyediakan peluang ekonomi yang men janjikan.

Menteri Koperasi, Ferry Julianton menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dalam situasi krisis, seperti pandemi atau gejolak ekonomi global, koperasi terbukti lebih tangguh karena berbasis pada solidaritas anggota. Sistem yang saling mendukung membuat koperasi mampu bertahan dan bahkan membantu anggotanya melewati masa sulit. Ini menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi ekonomi yang kokoh untuk jangka panjang.

Di berbagai daerah, mulai terlihat dampak positif dari kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Masyarakat desa mulai merasakan peningkatan pendapatan, terbuka nya lapangan kerja baru, serta tumbuhnya kepercayaan diri dalam mengelola potensi lokal. Produk-produk desa yang sebelumnya kurang dikenal kini mulai menembus pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menjadi katalisator perubahan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih juga terus menguat dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat itu sendiri. Program pendampingan, kemudahan regulasi, serta akses terhadap teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat perkembangan koperasi di desa. Partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota juga menjadi kunci keberhasilan, karena koperasi pada dasarnya adalah milik bersama yang harus dijaga dan dikembangkan secara kolektif.

Dari perspektif akademis, pengamat sosial dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Firdaus Mirza menjelaskan optimalisasi peran Koperasi Desa Merah Putih memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor yang lebih terarah dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas lokal perlu difokuskan pada inovasi model bisnis, digitalisasi layanan koperasi, serta peningkatan daya saing produk desa. Dengan langkah tersebut, koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang membawa harapan bagi desa. Dengan mengedepankan nilai kebersamaan, keadilan, dan kemandirian, koperasi mampu menjadi solusi nyata bagi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Jika dikelola dengan baik dan didukung secara berkelanjutan, koperasi ini dapat menjadi motor penggerak yang mempercepat terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia kembali menunjukkan ketangguhannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa fundamental industri perbankan nasional tetap kuat dan stabil, meskipun sejumlah lembaga pemeringkat global merevisi outlook bank-bank besar Indonesia menjadi negatif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa revisi outlook tersebut bukan mencerminkan penurunan kinerja sektor perbankan dalam negeri. Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya penyesuaian outlook peringkat kredit sovereign Indonesia.

“Revisi outlook lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan,” ujar Dian.

Menurutnya, dalam praktik global, peringkat institusi keuangan suatu negara umumnya mengikuti posisi peringkat sovereign. Dengan demikian, perubahan pada level negara secara otomatis berdampak pada persepsi terhadap sektor perbankan, meskipun kinerja fundamental tetap solid.

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia justru terus mencatatkan performa yang positif. Hingga Januari 2026, pertumbuhan kredit mencapai 9,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48 persen yoy. Angka ini mencerminkan aktivitas intermediasi perbankan yang tetap berjalan optimal.

Kinerja impresif juga ditunjukkan oleh kelompok bank besar seperti KBMI 4 dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kredit pada kelompok KBMI 4 tumbuh 13,34 persen yoy, sementara Himbara mencatat pertumbuhan sebesar 13,43 persen yoy. Dari sisi pendanaan, DPK kedua kelompok tersebut meningkat signifikan, masing-masing sebesar 16,32 persen dan 16,38 persen yoy.

“Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap kuat dan kondisi likuiditas berada pada level yang sangat terjaga,” jelas Dian.

Ketahanan sektor perbankan nasional juga diperkuat oleh struktur pendanaan yang didominasi oleh dana domestik. Kondisi ini membuat perbankan Indonesia relatif tidak bergantung pada pendanaan eksternal, sehingga lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Selain itu, peringkat kredit bank-bank besar Indonesia masih berada pada level investment grade, yang menunjukkan tingkat kepercayaan investor tetap tinggi.

Ketahanan ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tekanan global, tetapi juga siap melangkah lebih jauh sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap berada dalam jalur stabil meskipun dihadapkan pada dinamika dan tekanan global yang terus berkembang, termasuk ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju. Di tengah tantangan tersebut, berbagai indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dan konsisten.

Berdasarkan proyeksi lembaga nasional dan internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran 5,0–5,4 persen. Capaian ini didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, meningkatnya investasi, serta kinerja ekspor yang tetap terjaga. Selain itu, tingkat inflasi nasional berhasil dikendalikan dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang terarah dan berpihak kepada masyarakat.

“Fundamental ekonomi kita kuat dan terjaga. Pemerintah akan terus bekerja keras memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya stabil, tetapi juga inklusif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sektor riil dan percepatan program strategis nasional sebagai motor penggerak pertumbuhan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal guna mempertahankan kepercayaan pasar dan investor.

“Kami memastikan defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen PDB. Ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Pemerintah juga terus memperkuat fondasi ekonomi melalui optimalisasi belanja negara yang produktif, penguatan sektor industri manufaktur, serta pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam. Di sisi lain, berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terus digulirkan guna menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi lintas sektor juga diperkuat untuk memastikan respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan tepat sasaran dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah optimistis bahwa ekonomi nasional akan tetap tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh: Bara Winatha*)

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Fluktuasi pasar global, tekanan geopolitik, serta perubahan arah kebijakan ekonomi di berbagai negara menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara hati-hati. Namun demikian, kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kokoh untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kombinasi kebijakan fiskal, stabilitas sektor keuangan, serta ketahanan permintaan domestik yang tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah terus menjaga keseimbangan antara belanja negara dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang lebih disiplin. Ia menjelaskan bahwa langkah pengetatan anggaran dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya usulan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga yang berpotensi membebani keuangan negara. Pengendalian anggaran menjadi penting agar ruang fiskal tetap terjaga dan dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan prioritas.

Kebijakan pemangkasan anggaran bukan berarti menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap memastikan aktivitas ekonomi berjalan normal dengan menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga. Disiplin fiskal justru menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran yang positif, didorong oleh momentum konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri. Konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan, sehingga kebijakan pemerintah difokuskan pada upaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen, termasuk subsidi energi dan bantuan sosial.

Selain itu, Purbaya juga menekankan pentingnya ketepatan dalam realisasi belanja negara. Belanja pemerintah harus dilakukan secara tepat waktu agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih terarah, pemerintah berharap setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat dan resilien. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten serta inflasi yang berada dalam kisaran target. Kemampuan pemerintah dalam menjaga inflasi melalui kebijakan stabilisasi harga menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat.

Ia juga menyoroti bahwa permintaan domestik masih menjadi kekuatan utama ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat masih berjalan dengan baik. Selain itu, sektor manufaktur juga menunjukkan ekspansi yang positif, yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas produksi.

Ketahanan fiskal Indonesia juga menjadi faktor penting yang memperkuat fondasi ekonomi. Haryo mengatakan bahwa penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Reformasi perpajakan serta digitalisasi sistem administrasi dinilai mampu meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis penerimaan negara. Lebih jauh, capaian swasembada pada sejumlah komoditas serta penguatan program energi seperti biodiesel, Indonesia dinilai memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gejolak global.

Sementara itu, dari perspektif sektor keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan bahwa industri perbankan nasional tetap menunjukkan kinerja yang solid meskipun terdapat tekanan dari sentimen global. Dian menilai bahwa indikator utama perbankan menunjukkan kondisi yang sehat. Pertumbuhan kredit yang stabil, peningkatan dana pihak ketiga, serta rasio kredit bermasalah yang tetap terkendali menjadi bukti bahwa sektor perbankan masih berada dalam kondisi yang kuat.

Selain itu, tingkat permodalan yang tinggi memberikan ruang bagi bank untuk terus melakukan ekspansi sekaligus menghadapi potensi risiko. Dengan struktur pendanaan yang didominasi oleh dana domestik, ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal relatif rendah. Hal ini membuat perbankan Indonesia lebih tahan terhadap gejolak pasar global dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada modal asing.

Menurut Dian, kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan juga tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan simpanan yang signifikan. Ia menilai bahwa kepercayaan ini menjadi aset penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ke depan, OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga. Pengawasan yang berkelanjutan serta respons kebijakan yang adaptif dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.

Jika dilihat secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan fiskal yang disiplin, fundamental ekonomi yang kuat, serta sektor keuangan yang stabil menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang cukup kokoh dalam menghadapi tantangan global. Kekuatan fundamental ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah memiliki peluang besar untuk mempertahankan momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Stabilitas ekonomi nasional bukan hanya ditentukan oleh kebijakan jangka pendek, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjaga fundamental yang kuat. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang disiplin, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai ekonomi yang tangguh dan adaptif di tengah dinamika global yang terus berkembang.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Abdul Razak)*

Ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah terus memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia. Lonjakan harga energi, meningkatnya inflasi, hingga terganggunya rantai pasok global menjadi tantangan nyata yang dihadapi banyak negara. Namun di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid dan konsisten.

Fondasi ekonomi nasional terbukti mampu meredam dampak eksternal. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, kinerja ekspor komoditas, serta penguatan sektor industri berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa struktur ekonomi Indonesia semakin adaptif terhadap dinamika global yang tidak menentu.

Salah satu sektor yang menjadi penopang utama adalah industri pertambangan. Di tengah fluktuasi harga komoditas global, sektor ini tetap mampu mencatatkan kinerja impresif. Hal tersebut tercermin dari capaian PT Aneka Tambang Tbk yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp6,61 triliun hingga kuartal III 2025, meningkat signifikan sebesar 197 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan perusahaan mencapai Rp72,03 triliun atau tumbuh 66,7 persen secara tahunan.

Pengamat dari Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari tingginya kepercayaan investor terhadap prospek industri tambang nasional. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan publik memiliki nilai strategis yang mampu mendorong pergerakan ekonomi berbasis kerakyatan menuju kemandirian. Menurutnya, ketika masyarakat percaya pada nilai investasi, maka roda ekonomi nasional akan bergerak lebih dinamis dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi yang terus didorong pemerintah juga mulai menunjukkan hasil konkret. Komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah kini diolah di dalam negeri, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Proyek hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel di berbagai wilayah seperti Maluku Utara, telah berkembang menjadi ekosistem industri yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Romadhon Jasn menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar strategi bisnis, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai langkah tersebut juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi nasional dalam mengelola kekayaan alam secara optimal dan berdaya saing global.

Selain sektor riil, ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari kinerja industri perbankan yang tetap solid. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa fundamental perbankan nasional berada dalam kondisi yang sehat, meskipun terdapat revisi outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika global dan penyesuaian terhadap peringkat kredit sovereign Indonesia, bukan karena melemahnya kinerja perbankan domestik. Ia menegaskan bahwa kondisi industri perbankan nasional tetap positif dengan pertumbuhan yang stabil.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit pada Januari 2026 mencapai 9,96 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga sebesar 13,48 persen. Dari sisi risiko, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14 persen. Selain itu, permodalan perbankan juga berada pada level yang kuat dengan rasio kecukupan modal mencapai 25,87 persen.

Dian Ediana Rae juga menyampaikan bahwa likuiditas perbankan berada dalam kondisi sangat memadai, dengan berbagai indikator yang jauh di atas ambang batas. Hal ini memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap melakukan ekspansi kredit sekaligus menjaga stabilitas di tengah potensi risiko global.

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional juga tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,5 persen hingga 5,7 persen, meskipun tekanan global masih berlangsung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi mencapai 5,6 hingga 5,7 persen, didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama momentum Ramadan dan Idulfitri. Ia menilai capaian tersebut tergolong baik di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa dampak tekanan global sejauh ini masih dapat diredam oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk menjaga stabilitas subsidi energi. Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara normal tanpa terbebani lonjakan harga energi global.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 persen. Ia menilai bahwa peningkatan aktivitas ekonomi selama Ramadan menjadi faktor utama yang mendorong optimisme tersebut.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi, hal tersebut masih dalam batas yang terkendali. Ia menjelaskan bahwa kenaikan inflasi secara statistik dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik, setelah sebelumnya terdapat kebijakan diskon yang menekan inflasi pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif, stabilitas sektor keuangan, serta kuatnya konsumsi domestik, Indonesia dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global. Ketahanan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan jangka pendek, tetapi juga menunjukkan arah transformasi ekonomi yang semakin matang.

Pada akhirnya, keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, perekonomian nasional diyakini akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai tantangan global ke depan.

)* Analis Kebijakan

Oleh : Erlangga Pratama

Perang Iran melawan Amerika Serikat-Israel dikhawatirkan menimbulkan krisis energi global, dan kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi global juga mulai mencuat setelah harga minyak global dalam ICE Brent (harga minyak yang ditentukan negara-negara Teluk) dan West Texas Intermediate (WTI) mencapai US$ 100 per barel sampai US$ 130 per barel, namun Indonesia diyakini kuat secara ketahanan energi dan menjauh dari resesi.

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara berkembang yang paling aman dari dampak krisis energi global akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan paparan risiko rendah namun memiliki bantalan ketahanan yang kuat (low exposure, strong buffer).

“Beberapa negara, termasuk Indonesia, tampak relatif terisolasi (dari dampak buruk) berkat perpaduan sumber daya energi domestik dan kebijakan bantalan yang kuat,” tulis laporan terbaru The Economist bertajuk “Which country is the biggest loser from the energy shock”.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis yang jauh lebih stabil dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam. Meski sama-sama berada di zona low exposure, Indonesia tercatat memiliki skor ketahanan (resilience score) yang lebih tinggi, mengungguli Vietnam yang lebih rentan terhadap gangguan rantai pasok manufaktur global.

Ketangguhan energi nasional ini didorong oleh status Indonesia yang sedang berada dalam jalur tepat (on track) menuju swasembada BBM jenis solar. Optimalisasi pemanfaatan minyak sawit domestik sebagai bahan baku bahan bakar nabati menjadi faktor kunci berkurangnya ketergantungan pada pasar luar negeri.

Selain itu, posisi Indonesia diperkuat oleh ketersediaan cadangan minyak (proven reserves) yang mencapai angka 2,4 hingga 4,4 miliar barel. Dengan kapasitas tersebut, ketahanan produksi minyak nasional diprediksi masih mampu menopang kebutuhan dalam negeri hingga 10 hingga 12 tahun ke depan.

Sektor ketenagalistrikan juga menjadi pilar pertahanan utama karena mayoritas pembangkit listrik di Indonesia tidak bergantung pada impor gas yang sensitif terhadap konflik Timur Tengah. Sebaliknya, pasokan listrik nasional didominasi oleh sumber daya dalam negeri, yakni batu bara serta pengembangan pembangkit energi terbarukan.

Langkah diversifikasi impor BBM bensin yang dilakukan pemerintah juga dinilai efektif dalam memitigasi risiko. Dengan memperluas sumber pasokan, Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada satu kawasan tertentu, sehingga guncangan di Selat Hormuz tidak langsung melumpuhkan distribusi energi nasional.

Berdasarkan data ketahanan energi 2024, Indonesia bersanding dengan negara-negara seperti India dan Filipina dalam kategori strong buffers. Hal ini kontras dengan negara-negara seperti Mesir atau Pakistan yang berada di zona high exposure dengan bantalan yang lemah, sehingga sangat rawan terhadap lonjakan harga minyak.

Stabilitas harga energi domestik menjadi krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik. Struktur ekonomi Indonesia yang ditopang oleh konsumsi domestik dan komoditas ekspor juga menjadi nilai tambah dalam menyerap guncangan eksternal.

Dibandingkan negara yang murni mengandalkan impor energi untuk industri manufaktur, Indonesia memiliki ruang napas yang lebih lega. Dengan kombinasi kekayaan sumber daya alam dan kebijakan energi yang tepat sasaran, Indonesia optimistis mampu melewati badai krisis energi global. Ketahanan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi investor global di tengah keraguan terhadap stabilitas ekonomi negara berkembang lainnya.

*Peta energi dunia*

Minyak memimpin di paling banyak negara, sementara batu bara tetap jadi pegangan di Asia. International Energy Agency dalam Energy Mapped 2026 memetakan 112 negara. Hasilnya tidak banyak berubah dari pola lama: minyak dominan di 39 negara, gas alam di 29 negara, lalu batu bara dan biomassa mengisi wilayah tertentu. Perbedaannya terlihat dari wilayah. Eropa dan Timur Tengah condong ke minyak dan gas. Asia bertahan dengan batu bara. Afrika masih mengandalkan biomassa untuk kebutuhan dasar. Minyak muncul sebagai sumber energi terbesar di 39 negara. Angka ini paling tinggi dibanding energi lain.

Gas alam berada di posisi kedua dengan 29 negara. Sumber ini banyak dipakai untuk listrik dan industri karena lebih fleksibel. Negara dengan jaringan pipa dan fasilitas LNG cenderung menempatkan gas sebagai sumber utama. Transisi energi di beberapa wilayah juga menjadikan gas sebagai tahap antara.

China, India, Indonesia, dan Vietnam masih mengandalkan batu bara. Konsumsi tinggi karena pasokan domestik tersedia dan pembangkit listrik sudah terbangun sejak lama. Dampaknya langsung ke emisi global. Negara-negara ini akan menentukan arah perubahan ke depan, terutama dalam pengurangan penggunaan batu bara.

Sementara, di banyak negara Afrika, biomassa masih dominan. Kayu bakar dan arang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Akses listrik yang belum merata membuat pola ini bertahan. Di luar Afrika, hanya sedikit negara yang punya pola serupa, seperti Finlandia dan Pakistan.

*Indonesia tidak krisis energi minyak*

Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari (25 Maret 2026), Indonesia tidak mengalami krisis minyak. Situasi di Indonesia berbeda dengan Filipina, negara pertama di dunia yang mengumumkan status darurat energi nasional selama satu tahun.

Pertama, impor minyak Filipina sampai 85 persen dari kebutuhan. Jadi, produksi mereka hanya sekitar 15 persen. Kalau Indonesia, hampir 40 persen bisa diproduksi dari dalam negeri.

Kedua, ketergantungan Filipina pada Selat Hormuz di Iran sangat besar. Selat Hormuz adalah jalur pengiriman minyak dunia dari Asia Barat. Sedangkan, 80 persen minyak Filipina datang dari selat itu. Storage Filipina mungkin lebih banyak daripada Indonesia, bisa sampai 50 hari, tetapi kalau tidak ada pasokan yang continue karena impornya sangat besar, dan tergantung pada Selat Hormuz, maka angka 50 hari itu tidak ada artinya.

Kondisi cadangan minyak di Indonesia sangat bagus dengan alasannya. Pertama, kita punya kilang-kilang minyak yang bisa menampung dalam waktu sekitar katakanlah 25-30 hari, yang akan ditingkatkan kapasitasnya oleh Presiden menjadi beberapa puluh hari.

Kedua, Indonesia memiliki pasokan (supply) minyak yang terus berlanjut meski cadangannya lebih sedikit daripada Filipina. Di sisi lain, kebutuhan minyak Indonesia dari Selat Hormuz hanya sekitar 20 persen.

Sementara sejumlah strategi mitigasi sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan energi di tengah dinamika global dan konflik Timur Tengah saat ini antara lain : pertama, diversifikasi sumber pasokan energi, sehingga tidak bergantung pada satu wilayah atau negara tertentu. Strategi ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan pada jalur distribusi atau dinamika geopolitik di kawasan tertentu. Kedua, dalam menjaga distribusi energi kepada masyarakat, Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi di lapangan. Ketiga, masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan energi, baik BBM dan LPG, serta melakukan penghematan sesuai kebutuhan dengan penggunaan alternatif energi dalam kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan peralatan listrik rumah tangga untuk memasak maupun pemanas makanan.

*Indonesia masih jauh dari resesi*

Dalam beberapa bulan terakhir, probabilitas resesi di Amerika Serikat menunjukkan tren meningkat dan mendekati ambang psikologis 50 persen. Laporan dari Moody’s Analytics bahkan dinilai lebih pesimistis dibandingkan dengan konsensus Wall Street. Di sisi lain, pemodelan dari Oxford Economics memberikan perspektif penting, yaitu dunia baru akan terdorong ke jurang resesi jika harga minyak melonjak hingga sekitar 140 dolar AS per barel dan bertahan setidaknya selama dua bulan. Artinya, resesi global saat ini bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung pada intensitas dan durasi guncangan, terutama dari sisi energi dan geopolitik.

Menurut Dr. Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan struktural yang membuatnya relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Salah satu yang paling penting adalah dominasi konsumsi domestik. Sekitar 52–55 persen PDB Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, selama daya beli masyarakat tetap terjaga, ekonomi nasional masih memiliki bantalan yang cukup kuat.

Selain itu, reformasi fiskal dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat ketahanan APBN. Rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di kisaran 38–40 persen, relatif rendah dibanding banyak negara lain.

Defisit fiskal juga telah kembali dijaga di bawah 3 persen setelah sempat melebar selama pandemi. Ruang fiskal ini penting sebagai amunisi jika pemerintah perlu mengeluarkan stimulus untuk meredam dampak perlambatan global.

Indonesia perlu bergerak dari sekadar respons reaktif menuju strategi yang lebih antisipatif dan terstruktur. Setidaknya terdapat lima langkah kunci. Pertama, pemerintah perlu menjaga defisit tetap terkendali, tetapi juga fleksibel dalam merespons krisis. Reformasi subsidi energi menjadi krusial, terutama dengan memperbaiki targeting agar lebih tepat sasaran. Dalam kondisi harga minyak tinggi, mekanisme penyesuaian otomatis (automatic adjustment) dapat mengurangi tekanan mendadak pada APBN.

Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar dan arus modal. Koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia harus diperkuat untuk mengantisipasi capital outflow. Intervensi valas, kebijakan suku bunga yang terukur, serta pendalaman pasar keuangan domestik menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas rupiah.

Ketiga, mengurangi ketergantungan pada komoditas. Lonjakan harga komoditas memang menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi menciptakan volatilitas tinggi.

Keempat, melindungi daya beli dan konsumsi domestik. Dengan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen PDB, menjaga daya beli adalah prioritas utama.

Kelima, mempercepat transformasi ekonomi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, ketahanan ekonomi ditentukan oleh produktivitas. Investasi pada pendidikan, teknologi, dan infrastruktur digital harus dipercepat.

Skenario dari Oxford Economics menunjukkan bahwa dunia masih memiliki peluang untuk menghindari resesi, selama guncangan energi tidak mencapai titik ekstrem. Namun, ketidakpastian geopolitik membuat risiko tersebut tetap nyata dan tidak bisa diabaikan.

Indonesia berada pada posisi yang relatif kuat, tetapi bukan tanpa risiko. Ketahanan yang dimiliki saat ini harus ditransformasikan menjadi ketangguhan jangka panjang melalui kebijakan yang tepat, reformasi struktural, dan kesiapan menghadapi berbagai skenario. Last but not least, masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kualitas respons kebijakan hari ini.

Penulis adalah pemerhati masalah strategis. Alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen, Universitas Indonesia

JAKARTA — Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat dalam membangun ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Kombinasi kebijakan strategis pemerintah dan pengakuan dari lembaga internasional memperkuat optimisme bahwa sistem energi nasional semakin tangguh dan adaptif menghadapi berbagai tantangan global.

Pakar Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Paddu, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi energi nasional, meskipun tensi geopolitik dunia meningkat.

“Saya kira, ya on the right track. Karena The Economist tentu lebih fair. Mereka melaporkan berbasis data, evidence based yang ada,” ujarnya.

Ia merujuk pada laporan The Economist bertajuk “Which country is the biggest loser from the energy shock” yang menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang dengan risiko rendah namun memiliki bantalan ketahanan yang kuat (low exposure, strong buffer).

Menurut Hamid, capaian tersebut tidak lepas dari langkah pemerintah dalam melakukan diversifikasi energi, termasuk pengembangan PLTS, kendaraan listrik, serta optimalisasi energi panas bumi oleh BUMN seperti Pertamina.

“Dari sisi ketahanan energi, kita lebih stabil. Dalam jangka menengah, kita tidak terlalu terpapar jika situasi geopolitik berlanjut,” katanya.

Selain itu, Indonesia masih memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 4,4 miliar barel yang mampu menopang kebutuhan energi hingga satu dekade ke depan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pasokan selama masa transisi energi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan semata keterbatasan cadangan, melainkan dinamika geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok energi dunia.

“Kondisi geopolitik sangat memengaruhi sektor energi. Ketika terjadi konflik di suatu kawasan, dampaknya dirasakan secara global,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi, khususnya jaringan pipa gas nasional.

Proyek konektivitas dari Jawa Timur hingga Jawa Barat ditargetkan rampung pada 2026, dan terintegrasi dari Aceh hingga Jawa Timur pada 2028.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan distribusi energi yang lebih efisien dan tahan terhadap gangguan.

Di sisi lain, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) juga terus diperkuat, termasuk bioenergi seperti bioetanol dan biodiesel guna memperkuat bauran energi nasional yang berkelanjutan.

Laode menekankan bahwa ketahanan energi tidak hanya bertumpu pada pasokan, tetapi juga pengelolaan konsumsi.

“Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan antara supply dan demand agar sistem energi nasional tetap stabil,” tegasnya.