Oleh: Arya Deniswara *)

Resiliensi ekonomi nasional terus menunjukkan fondasi yang kokoh di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh tantangan. Berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan iklim investasi. Dalam situasi tersebut, seluruh elemen masyarakat perlu tetap mengedepankan sikap bijaksana, termasuk dengan mewaspadai berbagai bentuk provokasi yang dapat memanfaatkan ruang demokrasi dan mengganggu stabilitas yang selama ini terjaga. Aspirasi publik tetap merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, namun penyampaiannya perlu dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan berorientasi pada solusi demi kepentingan bersama.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi, M Qodari, secara lugas mengklarifikasi bahwa postur utang saat ini bukanlah hasil dari satu periode kepemimpinan semata, melainkan akumulasi panjang sejak republik ini berdiri, termasuk kewajiban yang diwariskan dari era pemerintahan orde baru. Presiden Prabowo terus menunjukkan konsistensi dalam merealisasikan janji-janji kampanye dan berupaya keras mengurai benang kusut perekonomian tersebut. Bukti nyata dari komitmen ini adalah terjaminnya stabilitas aktivitas harian warga; instansi pendidikan, pusat perdagangan, hingga layanan transportasi tetap beroperasi normal tanpa disrupsi berarti. Bahkan, pemerintah memastikan kebijakan penahan laju inflasi tetap berjalan dengan mengamankan alokasi subsidi bahan bakar minyak, setidaknya hingga akhir tahun, sebagai langkah konkret menjaga daya beli kelompok rentan.

Di tingkat makroekonomi, narasi mengenai pelemahan ketahanan nasional akibat tensi geopolitik dan melambatnya aktivitas manufaktur global rupanya tidak mencerminkan realitas yang utuh. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan hasil evaluasi otoritas yang menyimpulkan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional terbukti masih sangat solid. Sistem keuangan domestik dinilai memiliki kapasitas memadai untuk berfungsi sebagai peredam guncangan yang efektif. Temuan ini selaras dengan pandangan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional yang secara konsisten memvalidasi kedisiplinan fiskal serta kehati-hatian makroekonomi Indonesia. Berbagai tekanan eksternal, mulai dari era suku bunga tinggi Amerika Serikat hingga lambatnya pemulihan pasar domestik China, memang memicu volatilitas arah modal. Akan tetapi, sinergi kebijakan fiskal pemerintah dan langkah moneter Bank Indonesia terbukti sukses membentengi perekonomian domestik dari imbas destruktif pasar global.

Daya tahan perekonomian ini tidak hanya ditopang oleh manuver instrumen moneter, tetapi juga oleh berbagai agenda strategis negara yang bersentuhan langsung dengan denyut sektor riil. Kebijakan penyediaan fasilitas perumahan bersubsidi secara masif melalui Program 3 Juta Rumah, misalnya, terus diakselerasi untuk memastikan ketersediaan hunian layak sekaligus menstimulasi pergerakan industri konstruksi yang padat karya. Intervensi kualitas gizi melalui inisiatif Makan Bergizi Gratis juga dirancang tidak sekadar sebagai jaring pengaman sosial, melainkan instrumen penggerak ekonomi sirkuler lokal, yang secara langsung memberdayakan ekosistem pertanian dan koperasi-koperasi di tingkat desa. Langkah-langkah strategis terukur ini membuktikan kehadiran agenda operasional yang jelas guna menjaga roda perekonomian dalam negeri tetap berputar, sehingga fluktuasi angka manufaktur global tidak langsung berujung pada kelumpuhan daya beli di tanah air.

Keterbukaan pemerintah terhadap evaluasi juga tercermin dari inisiatif untuk menyelaraskan visi pembangunan bersama kelompok cendekiawan. Dalam forum Sarasehan Kebangsaan beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo memaparkan kerangka kebijakan ekonomi dan orientasi bernegara di hadapan ribuan akademisi lintas kampus. Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Mohammad Irhas Effendi, merespons positif langkah tersebut dengan menyatakan bahwa dialog lintas institusi memberikan pemahaman mendalam tentang arah strategis pembangunan nasional. Para pendidik dari berbagai perguruan tinggi menyambut paparan tersebut sebagai ruang krusial untuk memperkaya diskursus mengenai strategi pencapaian kemandirian ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak dirumuskan di ruang hampa, melainkan secara aktif mencari landasan rasional yang bersumber dari riset dan data akademik.

Harapan akan kolaborasi yang solid antara dunia pendidikan dan pembuat kebijakan turut disuarakan oleh pemangku kepentingan kampus lainnya. Wakil Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Sutarto, menggarisbawahi bahwa komitmen jangka panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045 membuka peluang luas bagi para ilmuwan untuk memberikan kontribusi nyata sesuai keahlian spesifik keilmuan. Para intelektual bersepakat bahwa momentum keterbukaan pemerintah harus direspons dengan aksi konkret berupa perumusan naskah akademik yang aplikatif demi mendukung kedaulatan ekonomi paripurna.

Menjaga resiliensi ekonomi menuntut tanggung jawab kolektif. Turun ke jalan untuk berunjuk rasa menyuarakan perbaikan memang hak demokratis, namun penyampaian aspirasi tersebut harus tetap konstruktif dan berpijak pada pemeliharaan stabilitas sosial-politik. Ketika negara telah membuktikan komitmennya, mulai dari mempertahankan jaring pengaman sosial, menjaga fundamental keuangan dari gejolak global, hingga secara aktif menyerap masukan lintas sektor, respons paling proporsional dari publik adalah dukungan rasional. Ketimbang larut dalam narasi pesimistis atau mudah terprovokasi di tengah aksi demonstrasi, solidaritas serta kontribusi gagasan yang terstruktur justru menjadi jangkar utama agar Indonesia tetap tangguh menembus badai ketidakpastian dunia.

*) Pengamat Ekonomi Politik

Oleh: Dimas Adityo

Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Gejolak geopolitik, fluktuasi nilai tukar, hingga perubahan kebijakan suku bunga dunia menuntut setiap negara memiliki fondasi ekonomi yang tangguh. Dalam konteks Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN) kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, langkah pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN dan Danantara Indonesia yang terus mendorong transformasi BUMN menjadi sangat strategis. Arah kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan perusahaan, tetapi juga memperkuat fundamental bisnis agar BUMN semakin sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat hanya dapat diwujudkan apabila didukung fundamental perusahaan yang kokoh. Menurutnya, bank-bank BUMN memiliki posisi strategis sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus motor pembiayaan sektor produktif. Oleh sebab itu, penguatan permodalan, likuiditas, kualitas aset, serta tata kelola menjadi prioritas agar perbankan nasional mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berubah.

Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Perbankan yang sehat akan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha, industri, maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembiayaan yang terus mengalir menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional.

Komitmen tersebut tercermin melalui evaluasi dan penguatan strategi korporasi yang dilakukan BP BUMN bersama Danantara terhadap sejumlah bank BUMN, termasuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kapasitas bisnis, perluasan pembiayaan sektor produktif, serta penguatan sinergi dalam ekosistem BUMN. Langkah ini menunjukkan bahwa transformasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi diarahkan untuk menciptakan perusahaan negara yang semakin efisien, adaptif, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Strategi tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional. Pemerintah memandang perusahaan negara tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai motor investasi, pencipta lapangan kerja, dan pendukung berbagai program prioritas nasional. Dengan demikian, penguatan BUMN menjadi bagian penting dari upaya membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Optimisme terhadap arah kebijakan tersebut juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Praktisi komunikasi dan manajemen Dr. M. Fariza Y. Irawady menilai kepemimpinan Presiden Prabowo menghadirkan arah pembangunan yang jelas, sementara Danantara mampu menerjemahkan visi tersebut melalui pengelolaan investasi yang profesional dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, sinergi antara kepemimpinan yang kuat dan tata kelola investasi yang baik menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh capaian sejumlah BUMN sepanjang April 2025 hingga April 2026. Beberapa perusahaan pelat merah mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan, seperti PT Adhi Karya, PT Pupuk Indonesia, PT Pelindo, Pertamina, dan InJourney. Kinerja positif tersebut dinilai menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola serta penguatan strategi bisnis mulai memberikan hasil yang nyata.

Meski demikian, keberhasilan transformasi BUMN tidak semata diukur dari besarnya laba yang diperoleh. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana keuntungan tersebut kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan berbagai program strategis pemerintah. Ketika perusahaan negara semakin sehat, kemampuan investasi nasional meningkat sehingga ruang untuk membangun infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan dan energi, memperluas akses pembiayaan usaha, hingga mendukung program-program sosial pemerintah menjadi semakin besar.

Fariza juga berpandangan bahwa keberhasilan sebuah institusi sangat ditentukan oleh kepuasan publik terhadap manfaat yang dihasilkan. Berdasarkan kajian akademiknya, citra institusi dibentuk oleh kinerja nyata, komunikasi publik yang efektif, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Ke depan, tantangan global diperkirakan masih akan berlangsung. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan BUMN yang tidak hanya besar secara aset, tetapi juga sehat secara fundamental, profesional dalam tata kelola, serta adaptif menghadapi perubahan. Transformasi yang dijalankan BP BUMN dan Danantara menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan negara tetap mampu bersaing sekaligus menjadi penyangga stabilitas ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga pada kekuatan institusi yang menopangnya. BUMN yang semakin sehat akan memperluas investasi, meningkatkan pembiayaan sektor produktif, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Jika transformasi ini terus berjalan secara konsisten, BUMN akan semakin kokoh sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Di sisi lain, penguatan BUMN juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Sinergi yang dibangun melalui Danantara juga membuka peluang kolaborasi antarsektor sehingga efisiensi dan produktivitas BUMN dapat terus meningkat. Dengan demikian, transformasi BUMN bukan sekadar agenda reformasi korporasi, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik

PAPUA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, menekan biaya logistik, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir. Pembangunan pelabuhan terpadu dan jaringan transportasi laut diyakini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura menjadi kawasan perikanan terpadu yang didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan pengembangan Pelabuhan Depapre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Kami bersyukur Papua memiliki Pelabuhan Depapre. Ke depan kami ingin mengubah wajah pelabuhan ini menjadi kawasan perikanan terpadu yang didukung industri pengolahan sehingga hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan pendapatan melalui pengolahan hasil produksi yang bernilai ekonomi tinggi.

Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Mamberamo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antardaerah menjadi hanya sekitar satu hari sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien.

“Dengan transportasi yang cepat dan terjangkau, masyarakat bisa membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun kerajinan dari kampung untuk dipasarkan di kota. Pemerintah juga akan menyiapkan skema subsidi agar biaya transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat,” kata Matius.

Penguatan konektivitas laut ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pesisir Papua. Infrastruktur yang semakin baik diyakini akan memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing usaha lokal, memperkuat sektor pariwisata, serta membuka akses ekspor berbagai komoditas unggulan Papua. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan transportasi laut diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Papua yang semakin maju, terhubung, dan sejahtera.

MERAUKE – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian di Papua sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan pertanian berbasis mekanisasi dan teknologi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Saat meninjau pelaksanaan program cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 137 ribu hektare di Kampung Waninggap Kai, Kecamatan Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi terhadap kemampuan generasi muda Papua dalam mengoperasikan berbagai peralatan pertanian modern.

“Teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan itu sejajar dengan Jepang, yang digunakan di Amerika dan negara-negara lain,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Penguasaan teknologi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa transformasi sektor pertanian di Papua berjalan seiring dengan perkembangan pertanian di berbagai negara maju. Kehadiran alat dan mesin pertanian modern juga membuka peluang bagi peningkatan efisiensi kerja di lapangan, sehingga proses budidaya dapat dilakukan lebih cepat dan produktif.

Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, keberhasilan tersebut tidak hanya menghadirkan perubahan pada aspek teknologi, tetapi juga menciptakan sumber daya manusia yang semakin kompetitif. Generasi muda Papua kini memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan sebagai operator teknologi pertanian modern sekaligus menjadi penggerak pembangunan sektor pangan di wilayahnya.

“Inilah tujuan transfer teknologi kepada putra-putri terbaik daerah ini,” tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Modernisasi pertanian di Merauke telah diterapkan mulai dari proses tanam menggunakan rice transplanter, pemanfaatan drone untuk mendukung kegiatan budidaya, hingga penggunaan combine harvester saat panen. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat seluruh rangkaian produksi pertanian.

Selain mempercepat proses budidaya, penerapan mekanisasi juga berdampak pada peningkatan intensitas tanam. Jika sebelumnya sebagian besar lahan hanya mampu ditanami satu kali dalam setahun, kini banyak areal pertanian di Merauke telah mencapai dua kali musim tanam setiap tahun, bahkan berpotensi meningkat pada masa mendatang.

“Makanya, mereka menggunakan drone, tanam menggunakan rice transplanter, menggunakan combine harvester, itu luar biasa,” tambah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Peningkatan produktivitas pun mulai terlihat. Hasil panen yang sebelumnya rata-rata sekitar tiga ton gabah per hektare kini meningkat menjadi empat hingga tujuh ton per hektare di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap bertambahnya pendapatan petani dan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan sentra pangan baru Papua Selatan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan rasa bangga setelah menyaksikan langsung perubahan yang terjadi di lapangan, termasuk meningkatnya kesejahteraan para operator alat pertanian modern yang berasal dari Papua.

“Tapi hari ini lelah saya terbayar karena mendengar berita baik dari para putra daerah berhasil,” pungkas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pemerintah memastikan pengembangan pertanian modern di Papua akan terus diperkuat melalui pendampingan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pengembangan teknologi mulai dari pembibitan hingga pascapanen. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Papua sebagai salah satu pusat produksi pangan nasional sekaligus menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. (*)

Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Indonesia tidak sedang menuju krisis meski masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih kuat dan sejumlah indikator makroekonomi juga menunjukkan kondisi yang terus membaik.

“Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” ujar Purbaya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Purbaya juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor riil agar manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat.

“Pemerintah berupaya menjaga inflasi tetap terkendali. Terkait pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional,” tambahnya.

Menkeu memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Defisit anggaran dipertahankan di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah masih berada pada level yang dinilai aman dibandingkan sejumlah negara lain.

“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ucapnya.

Sementara terkait program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, bahwa program tersebut terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran. Reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk upaya memberantas penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” katanya.

Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan. Dia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Purbaya.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.

“Seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara,” pungkasnya. [*]

Pemerintah mempercepat dan memperkuat peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Strategi ini mencakup ekspansi KEK manufaktur yang sudah ada, pengembangan KEK baru, integrasi KEK dengan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), serta transformasi KEK menjadi pusat riset dan pengembangan talenta global.

Untuk mencapai target tersebut Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dengan kebutuhan daerah. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Konsultasi DPD RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, Kamis (2/7).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai langkah strategis Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui penguatan investasi, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan efisiensi logistik nasional, hingga perluasan kerja sama ekonomi internasional sebagai upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan. Efisiensi biaya logistik akan berperan sebagai penopang utama keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional,” ujar Susiwijono.

Selain itu Susiwijono juga memaparkan kondisi perekonomian nasional yang tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah.

Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Selain itu Pemerintah juga memperkuat aksesibilitas dan konektivitas, meningkatkan kualitas dmencapai, memperkuat investasi dan pembiayaan serta kapasitas SDM di tiap-tiap sektor.

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus menempatkan daerah sebagai aktor utama. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun DPD RI dari sejumlah daerah menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan nasional, khususnya terkait investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan logistik dan konektivitas.

“Pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai lokasi pelaksanaan program nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah,” tegas Hemas.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPD RI, berbagai aspirasi daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Sejalan dengan itu, KEK diharapkan terus menjadi katalis investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Jakarta – Pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang terukur melalui APBN 2027 sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan fiskal disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekadar dokumen pengelolaan keuangan negara, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “APBN 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen pada 2027 dengan inflasi terkendali di kisaran 1,5-3,5 persen. Defisit anggaran dijaga pada level 1,8-2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, pembangunan infrastruktur sosial, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Optimisme tersebut didukung kinerja ekonomi nasional yang tetap kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen, ditopang inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, aktivitas manufaktur yang ekspansif, serta permintaan domestik yang tetap solid.

“Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun,” kata Airlangga.

Paket stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, stabilisasi harga, diskon transportasi, penguatan program vokasi dan magang, serta berbagai insentif untuk menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan investasi, ekspor, dan produktivitas nasional. “Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” ujar Purbaya.

Dengan disiplin fiskal, stimulus yang terarah, serta penguatan sektor produktif, APBN 2027 diharapkan menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta – Kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional,” ujarnya.

Menurut Wihadi, target pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang saling mendukung dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional.

“Target tersebut akan diwujudkan melalui delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN),” katanya.

Salah satu fokus utama dalam APBN 2027 adalah penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus memperluas kesempatan kerja. Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari strategi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Selain penguatan sektor industri, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

“Pemerintah juga memprioritaskan sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri,” ujarnya.

Dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, tingkat pekerjaan formal sebesar 40,81 persen, serta penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

“Target tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30 hingga 4,87 persen,” tambahnya.

Wihadi juga menegaskan keberhasilan hilirisasi membutuhkan sinergi lintas sektor yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan dukungan APBN 2027, hilirisasi diharapkan mampu menjadi motor transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penguatan industri dalam negeri, serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat.

Jakarta – Kinerja perekonomian Indonesia kembali menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen, melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional sekaligus berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh inflasi yang terkendali, permintaan domestik yang tetap kuat, surplus neraca perdagangan, aktivitas manufaktur yang masih ekspansif, serta cadangan devisa yang terjaga.

“Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, paket stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi melalui bantuan pangan, dukungan stabilisasi harga dan pasokan pangan bagi pelaku usaha tahu-tempe, diskon transportasi, serta berbagai insentif konsumsi selama periode libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program magang nasional, vokasi, serta reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan SMK. Di sisi lain, diplomasi ekonomi terus diperluas melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional, pengembangan proyek energi hijau, hingga pembentukan pusat finansial internasional.

Menurut Airlangga, kondisi global justru membuka peluang bagi dunia usaha untuk mempercepat ekspansi investasi.

“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, ini waktu yang sangat tepat,” katanya.

Optimisme serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meyakini target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan ekspor, investasi, produktivitas nasional, serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

“Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menurut Purbaya, pemerintah menyediakan pembiayaan dengan bunga yang kompetitif bagi eksportir, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.

“Melalui LPEI, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun. Bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” jelasnya.

Pandangan positif turut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru apabila dikembangkan secara konsisten.

“Beberapa sektor yang dapat dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru antara lain industri pengolahan melalui manufaktur dan hilirisasi, ekonomi hijau dan biru, ekonomi digital, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Esther.

Di tengah tantangan global, stabilitas sektor keuangan nasional juga dinilai tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu menjaga stabilitas ekonomi meskipun sejumlah indikator global masih dibayangi ketidakpastian.

“Di domestik, indikator ekonomi termoderasi di tengah mulai meningkatnya tekanan inflasi. Namun stabilitas tetap terjaga melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter,” ujarnya.

Jakarta – Danantara Indonesia berkomitmen penuh untuk memperkuat fondasi dan kapasitas bisnis bank-bank milik negara (Himbara).

Langkah strategis ini diambil guna memastikan sektor perbankan pelat merah mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas keuangan nasional sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penataan dan penguatan bank-bank BUMN kini menjadi prioritas utama.

“Pertumbuhan yang kuat harus didukung fundamental yang kuat,” kata Dony dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, industri perbankan negara dituntut untuk lebih adaptif, efisien, dan memiliki daya saing di kancah regional maupun global.

“Bank-bank BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menjadi motor pembiayaan bagi sektor-sektor produktif,” tuturnya.

Dony menambahkan bahwa penguatan fondasi ini akan dilakukan melalui berbagai transformasi strategis, mulai dari optimalisasi alokasi modal, peningkatan efisiensi operasional berbasis teknologi, hingga penajaman fokus bisnis pada masing-masing bank BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih pasar (market overlapping).

“Kekuatan fundamental perbankan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,”ungkap Doni.

Melalui konsolidasi dan koordinasi yang lebih erat di bawah naungan Danantara, bank-bank BUMN diharapkan dapat memperluas penetrasi pembiayaan ke sektor-sektor penopang ekonomi, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hilirisasi industri, infrastruktur strategis, hingga transisi energi hijau.

Langkah ini juga ditargetkan mampu meningkatkan profitabilitas dan kontribusi dividen bank BUMN kepada negara, yang pada akhirnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat luas. [-RWA]