JAKARTA — Indonesia dan Singapura memperkuat kemitraan ekonomi strategis melalui Leaders’ Retreat 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menghasilkan 26 kesepakatan yang mencakup kerja sama antarpemerintah maupun antarpelaku usaha.

Presiden Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dan Singapura memiliki nilai strategis karena dibangun atas kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut menunjukkan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara.

Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik, kedua negara berkomitmen mempercepat implementasi berbagai proyek strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan kawasan.

Sebanyak 26 kesepakatan yang dicapai terdiri atas 18 kerja sama antarpemerintah (government-to-government) dan delapan kerja sama antarpelaku usaha (business-to-business). Kerja sama tersebut mencakup sektor perdagangan, investasi, perdagangan listrik lintas batas, energi, ekonomi digital, pengembangan ekosistem digital, serta keamanan siber.

Presiden Prabowo menyatakan seluruh capaian tersebut mencerminkan semakin luas dan mendalamnya kemitraan Indonesia dan Singapura. Pemerintah juga menunjuk BPI Danantara untuk mendukung implementasi sejumlah proyek strategis, termasuk kerja sama perdagangan listrik lintas batas sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.

Selain bidang ekonomi, kedua negara menyepakati peningkatan kerja sama di sektor ketahanan pangan, rantai pasok, pengembangan sumber daya manusia, serta implementasi kerja sama pertahanan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi di Asia Tenggara.

Pertemuan juga membahas berbagai isu regional dan global, termasuk pentingnya menjaga stabilitas kawasan melalui dialog dan diplomasi. Indonesia dan Singapura kembali menegaskan komitmen memperkuat sentralitas ASEAN serta menjaga keamanan dan keterbukaan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang strategis bagi perdagangan dunia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja sama kedua negara diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia dan Singapura, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara. Melalui Leaders’ Retreat 2026, kedua negara juga menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Singapura pada 2027._

JAKARTA – Indonesia dan Singapura mempertegas komitmen bersama untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang aman, terbuka, dan bebas dilalui seluruh negara sesuai ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil strategis dalam Leaders’ Retreat antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama dalam memastikan keamanan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, kedua negara berkomitmen menjaga kawasan dari ancaman polusi, kecelakaan pelayaran, perompakan, maupun pembajakan yang berpotensi mengganggu kelancaran arus perdagangan internasional.

“Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo menegaskan, Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai negara-negara pantai untuk memastikan implementasi ketentuan UNCLOS 1982 berjalan secara konsisten sehingga Selat Malaka tetap menjadi jalur pelayaran yang aman dan terbuka.

“Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kemitraan Indonesia dan Singapura dibangun atas dasar saling percaya serta kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Saya kira sudah saya buktikan selama beberapa puluh tahun secara pribadi, komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik,” tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyampaikan bahwa kedua negara memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan keamanan jalur komunikasi laut di Selat Malaka maupun Selat Singapura.

“Baik Presiden Prabowo maupun saya sepakat bahwa kami akan melakukan bagian kami, bersama dengan negara-negara pantai lainnya, untuk memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak,” kata Wong.

Selain membahas keamanan maritim, pertemuan tahunan tersebut menghasilkan 26 capaian strategis yang terdiri atas 18 kesepakatan antarpemerintah (government-to-government) dan delapan kesepakatan antarpelaku usaha (business-to-business). Kerja sama tersebut meliputi penguatan ketahanan rantai pasok, perdagangan listrik lintas batas, pengembangan energi terbarukan, infrastruktur digital, kecerdasan artifisial untuk perdagangan, hingga kolaborasi di bidang pertahanan, pendidikan, kesehatan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.

Di bidang ekonomi, kedua negara juga memperkuat sinergi investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Kendal, proyek energi surya di Morowali, serta penguatan ekosistem digital yang melibatkan BPI Danantara. Wong menilai, kerja sama tersebut menunjukkan komitmen kedua negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

“Anda dapat melihat komitmen terhadap kerja sama tambahan itu dari banyak perjanjian dan nota kesepahaman yang kita tanda tangani hari ini,” ujar Wong.

Menurut Wong, penguatan hubungan bilateral juga diarahkan untuk memperkokoh ketahanan rantai pasok, memperluas investasi, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi kedua negara maupun kawasan ASEAN.

Kesepakatan yang dicapai dalam Leaders’ Retreat tidak hanya mempererat hubungan bilateral menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura pada 2027, tetapi juga mempertegas komitmen kedua negara dalam menjaga stabilitas maritim, memperlancar perdagangan internasional, dan memperkuat perdamaian kawasan Asia Tenggara.

(*/rls)

Oleh: Ferry Permahadi)*

Hubungan Indonesia dan Singapura selama beberapa dekade telah berkembang menjadi salah satu kemitraan bilateral paling penting di kawasan Asia Tenggara. Selain karena kedekatan geografis, intensitas kerja sama yang terus meningkat juga menjadikan kedua negara memiliki kepentingan strategis untuk memperkuat kolaborasi jangka panjang.

Di tengah dinamika ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian, penguatan kemitraan bertujuan untuk membangun ekosistem investasi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap kesepakatan strategis yang dihasilkan memiliki arti penting bagi arah pertumbuhan ekonomi kawasan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura memasuki fase baru yang lebih konkret melalui berbagai kesepakatan yang dihasilkan dalam Leaders’ Retreat bersama Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Menurutnya, pertemuan tersebut menghasilkan puluhan kerja sama strategis yang mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, investasi, energi, pertahanan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Ia memandang bahwa hubungan kedua negara bukan hanya menjaga komunikasi diplomatik, tetapi diarahkan untuk menghasilkan implementasi nyata yang mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional. Berbagai kesepakatan yang dicapai menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menjawab tantangan global melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia memandang Singapura sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kepercayaan yang terus terbangun selama bertahun-tahun menjadi modal kuat untuk memperluas kerja sama pada sektor-sektor baru yang memiliki nilai tambah tinggi.

Komitmen tersebut menjadi sinyal positif bagi dunia usaha dan investor internasional. Sebab, ketika hubungan antarnegara dibangun di atas kepercayaan dan kepastian kerja sama, iklim investasi akan menjadi lebih kondusif sehingga mampu mendorong masuknya modal baru yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

Bagi Indonesia, kerja sama investasi bukan sekadar menghadirkan aliran modal, tetapi juga membuka akses terhadap teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan industri bernilai tambah. Sebaliknya, bagi Singapura, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan peluang investasi jangka panjang.

Pandangan serupa disampaikan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menegaskan kesiapan negaranya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Ia meyakini, kerja sama kedua negara akan diperluas pada berbagai bidang penting, termasuk energi bersih, pertahanan, konektivitas ekonomi, hingga pengembangan investasi berkelanjutan.

Bagi Singapura, Indonesia merupakan mitra utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Oleh karena itu, kolaborasi yang dibangun harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kedua negara sekaligus memperkuat posisi Asia Tenggara dalam menghadapi dinamika global.

Lawrence Wong juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang berorientasi jangka panjang. Kerja sama tidak hanya diarahkan pada penyelesaian kebutuhan saat ini, tetapi juga pada penciptaan fondasi ekonomi yang tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pengembangan energi bersih. Peralihan menuju energi ramah lingkungan bukan hanya menjadi tuntutan global, tetapi juga peluang ekonomi baru yang dapat menciptakan investasi bernilai tinggi bagi kedua negara.

Dalam konteks ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Indonesia dan Singapura tengah melakukan negosiasi terkait kerja sama ekspor listrik hijau. Pembahasan tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sekaligus memastikan terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan.

Ia menegaskan bahwa pengembangan energi hijau harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, baik dari sisi investasi, pengembangan industri, maupun penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, kerja sama internasional tidak hanya menjadi aktivitas perdagangan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional.

Langkah tersebut mencerminkan perubahan orientasi diplomasi ekonomi Indonesia yang semakin menekankan kualitas investasi. Pemerintah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat melalui pengembangan teknologi, industri, dan peningkatan kapasitas nasional.

Kemitraan Indonesia-Singapura memperlihatkan bagaimana hubungan bilateral dapat berkembang menjadi instrumen strategis dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Kepercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai kerja sama baru yang lebih relevan dengan tantangan masa kini.

Di tengah kompetisi ekonomi internasional yang semakin ketat, kolaborasi seperti ini menjadi modal penting bagi kedua negara untuk memperkuat daya saing kawasan. Investasi, inovasi, dan transisi menuju ekonomi hijau dapat berjalan lebih cepat apabila didukung oleh hubungan bilateral yang stabil dan saling percaya.

Penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Singapura tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi kedua negara, tetapi juga menghadirkan optimisme baru bagi pembangunan ekonomi nasional. Ketika kerja sama internasional diarahkan pada penciptaan nilai tambah, transfer teknologi, dan pembangunan berkelanjutan, maka manfaatnya akan dirasakan jauh melampaui hubungan antarnegara, yakni dalam bentuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

)* Pengamat Isu Luar Negeri

Oleh : Doni Wicaksono )*

Hubungan Indonesia dan Singapura memasuki babak baru yang semakin strategis. Jika selama ini kemitraan kedua negara identik dengan perdagangan dan investasi, kini ruang kolaborasi berkembang jauh lebih luas, mencakup transisi energi, ekonomi digital, ketahanan pangan, keamanan siber, hingga pembangunan sumber daya manusia. Hasil Leaders’ Retreat Indonesia–Singapura pada Juli 2026 menjadi bukti bahwa hubungan bilateral tidak lagi sekadar berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk membangun daya saing kawasan di tengah perubahan geopolitik dan transformasi ekonomi global.

Momentum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura mampu memanfaatkan karakteristik masing-masing sebagai kekuatan yang saling melengkapi. Indonesia memiliki sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta pasar digital yang besar, sementara Singapura memiliki kapasitas teknologi, pembiayaan, inovasi, dan jaringan global. Kombinasi tersebut menghadirkan peluang besar bagi kedua negara untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan sekaligus memperkuat posisi Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam pernyataan bersama usai Leaders’ Retreat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerja sama ekonomi tetap menjadi fondasi utama hubungan kedua negara, namun kini semakin berkembang ke berbagai sektor strategis. Presiden menyampaikan bahwa peningkatan kolaborasi mencakup perdagangan, konektivitas, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan siber, hingga ketahanan pangan. Menurut Presiden, kemitraan yang kuat tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga melalui hubungan antarmasyarakat, pendidikan, pariwisata, dan generasi muda. Pemerintah Indonesia juga menunjuk Danantara sebagai pelaksana utama kerja sama perdagangan listrik lintas batas dan berbagai inisiatif lanjutan di sektor energi.

Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan paradigma diplomasi ekonomi Indonesia. Kemitraan kini tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan nilai tambah, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas nasional. Pendekatan seperti ini sejalan dengan agenda transformasi ekonomi Indonesia yang berorientasi pada industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan ekonomi berbasis inovasi.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah energi. Kesepakatan mengenai perdagangan listrik lintas batas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang menjadi pemasok energi hijau bagi kawasan. Potensi energi surya, hidro, dan sumber energi terbarukan lainnya dapat dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur bersama dengan Singapura. Kerja sama ini tidak hanya mendukung target penurunan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang investasi baru yang mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan industri nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga menegaskan bahwa kerja sama energi Indonesia–Singapura diarahkan untuk membangun ekosistem energi hijau yang saling menguntungkan. Menurut Bahlil, pengembangan interkoneksi energi dan perdagangan listrik lintas batas menjadi langkah strategis untuk mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi nasional melalui investasi, pembangunan industri, dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan potensi energi Indonesia memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi kawasan.

Di sisi lain, sektor digital menjadi dimensi baru yang semakin penting dalam hubungan kedua negara. Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pengguna internet dan ekonomi digital yang terus tumbuh. Kolaborasi dengan Singapura membuka peluang percepatan pembangunan pusat data, penguatan keamanan siber, pengembangan kecerdasan buatan, hingga peningkatan kualitas talenta digital. Kerja sama tersebut menjadi modal penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu menjadi produsen inovasi digital di kawasan.

Sinergi digital juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Transformasi layanan publik, sistem pembayaran digital, logistik berbasis teknologi, hingga pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif akan semakin mudah berkembang apabila didukung oleh ekosistem digital yang kuat. Dalam konteks tersebut, kemitraan Indonesia–Singapura menjadi katalis untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Tidak kalah penting, perluasan kerja sama hingga sektor lingkungan hidup dan perdagangan karbon memperlihatkan bahwa kedua negara memiliki visi yang sama mengenai pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi dalam pengelolaan karbon, perlindungan lingkungan, dan ekonomi hijau menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Justru sebaliknya, inovasi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi pada penyusunan kesepakatan, melainkan memastikan implementasi berjalan efektif. Komitmen politik yang kuat perlu diterjemahkan menjadi proyek nyata, investasi yang terealisasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat luas. Dengan fondasi hubungan yang semakin kokoh serta kesamaan visi menghadapi tantangan global, kemitraan Indonesia–Singapura berpotensi menjadi salah satu model kerja sama bilateral paling progresif di kawasan. Dari energi hingga digital, kolaborasi kedua negara bukan hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan stabilitas regional yang semakin strategis pada masa depan.

)* Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pelindungan konsumen di tengah meningkatnya berbagai modus penipuan digital atau online scam di sektor jasa keuangan.

Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan setiap indikasi penipuan yang dialami agar peluang penyelamatan dana menjadi lebih besar melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah bersama para pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa kecepatan masyarakat dalam menyampaikan laporan menjadi faktor penting dalam proses penanganan kasus penipuan digital.

“Kami mengimbau masyarakat yang menjadi korban scam agar segera menyampaikan laporan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana korban dapat diblokir dan dikembalikan,” ujar Friderica.

Menurut Friderica, berbagai modus penipuan kini semakin beragam, mulai dari investasi palsu, penyamaran identitas (impersonation), penipuan belanja daring, penawaran pekerjaan fiktif, hingga love scam.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur dengan tawaran keuntungan yang tidak masuk akal serta selalu melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi keuangan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan bahwa ancaman online scam kini semakin kompleks karena berkaitan erat dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang.

Menurutnya, penanganan kasus penipuan digital membutuhkan respons cepat, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan intelijen keuangan agar pelaku dapat segera ditindak dan kerugian masyarakat dapat diminimalkan.

“Online scam saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, online scam tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahannya membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan,” ujar Dicky.

OJK juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan digital serta memanfaatkan kanal pelaporan resmi apabila menemukan dugaan penipuan di sektor jasa keuangan.

Langkah cepat dalam melapor tidak hanya membantu proses penyelamatan dana korban, tetapi juga mendukung upaya pemerintah memutus rantai kejahatan keuangan digital dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. (*)

Jakarta – Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur pertanian yang meliputi bendungan, jaringan irigasi, perluasan lahan sawah, serta penguatan distribusi hasil panen. Program tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menempatkan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi sebagai salah satu prioritas dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air merupakan faktor paling mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menurut dia, peningkatan produksi pertanian tidak cukup hanya mengandalkan pupuk dan benih unggul, melainkan juga harus ditopang sistem irigasi yang baik dan berfungsi optimal.

“Kalau kita melihatnya, kalau pangan mau kuat atau kalau mau swasembada pangan ya otomatis airnya harus pasti dulu. Bagaimanapun juga padi itu butuh air. Karena itu fokus kita memastikan sawah-sawah tidak lagi bergantung pada air hujan, tetapi mendapatkan pasokan air dari bendungan maupun embung yang kita bangun,” ujar Dody.

Ia menambahkan, pembenahan irigasi daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan capaian produksi pangan tidak berhenti pada satu momentum, melainkan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya melalui dukungan infrastruktur air yang memadai.

Dukungan terhadap agenda ketahanan pangan nasional juga datang dari Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyebut lahan cetak sawah di Merauke mencapai 48 ribu hektare dari total 84 ribu hektare lahan cetak sawah di seluruh Tanah Papua.

“Dari 84 ribu lahan cetak sawah yang dilakukan di seluruh Tanah Papua, di antaranya 48 ribu hektare ada di Kabupaten Merauke,” kata Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

Selain itu, optimalisasi lahan yang dilakukan sejak 2024 hingga 2026 di Tanah Papua mencapai 54 ribu hektare, dengan sekitar 53 ribu hektare atau hampir 99 persen berada di Merauke. Menurut Apolo, hal tersebut menunjukkan besarnya peran Papua Selatan dalam menopang produksi pangan nasional.

Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan, khususnya di Merauke, yang dinilai memberi semangat baru bagi petani dan daerah dalam meningkatkan produktivitas.

“Kami berharap ke depan Kabupaten Merauke bisa mengekspor beras ke daerah lain di Indonesia,” tutupnya. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional melalui percepatan optimasi lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan dinamika geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga lahan sawah agar tetap berfungsi sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, perlindungan lahan produktif merupakan investasi strategis untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Pemerintah telah memutuskan agar lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan dilindungi tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dalam jangka panjang,” ujar Zulkifli Hasan.

Senada dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun peta jalan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi secara bertahap di seluruh Indonesia.

Kebijakan tersebut memastikan mayoritas lahan baku sawah tetap terlindungi dari alih fungsi yang tidak sesuai dengan kepentingan pangan nasional.

“Lahan Sawah yang Dilindungi tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun. Penetapan dilakukan secara bertahap hingga seluruh wilayah memiliki kepastian perlindungan lahan pertanian yang kuat,” kata Nusron Wahid.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan perlindungan lahan sawah harus berjalan seiring dengan percepatan program optimasi lahan, intensifikasi pertanian, dan modernisasi sektor pertanian.

“Optimasi lahan merupakan salah satu kunci menuju swasembada pangan. Dengan dukungan mekanisasi, benih unggul, irigasi yang semakin baik, serta perlindungan lahan sawah dari alih fungsi, produksi pangan nasional akan terus meningkat dan kesejahteraan petani dapat semakin terangkat,” ujar Amran.

Melalui sinergi antara perlindungan lahan pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan yang ada, pemerintah optimistis kedaulatan pangan Indonesia akan semakin kokoh.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, akademisi, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor pertanian.

*) Oleh: Ahmad Fauzan Nugraha

Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan sebuah bangsa. Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, gejolak geopolitik, serta dinamika rantai pasok global, kemampuan suatu negara menjamin ketersediaan pangan menjadi indikator penting kekuatan nasional. Karena itu, langkah pemerintah membangun sistem pangan yang terintegrasi, mulai dari perlindungan lahan pertanian, perluasan areal tanam, penguatan infrastruktur penyimpanan, hingga distribusi yang lebih efisien, merupakan arah kebijakan yang patut diapresiasi. Pendekatan yang menyeluruh tersebut menunjukkan bahwa swasembada pangan tidak cukup diwujudkan hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan pasokan dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks tersebut, kebijakan perlindungan lahan sawah menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian produktif merupakan aset strategis yang harus dijaga dari alih fungsi yang tidak terkendali. Apabila lahan sawah terus menyusut, kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri akan semakin terancam. Oleh sebab itu, target pemerintah untuk mencapai luas baku sawah sebesar 87 persen pada 2029 menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi swasembada pangan sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Lebih jauh, kepastian tata ruang memberikan kepastian investasi bagi sektor pertanian. Petani akan memiliki keyakinan bahwa lahan yang mereka kelola tidak mudah beralih fungsi sehingga mendorong keberanian untuk meningkatkan produktivitas melalui investasi teknologi maupun peningkatan kualitas budidaya. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan produksi pangan, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi di kawasan pedesaan yang selama ini menjadi basis utama produksi nasional. Dengan demikian, perlindungan sawah merupakan investasi strategis yang manfaatnya akan dirasakan lintas generasi.

Selanjutnya, komitmen memperluas produksi pangan juga terlihat dari langkah Pemerintah Kota Jayapura yang menyiapkan 100 hektare lahan sawah baru di Distrik Muara Tami. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melihat kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra pertanian baru. Langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya mencapai swasembada pangan tidak hanya bertumpu pada wilayah sentra produksi tradisional, tetapi juga mendorong tumbuhnya kawasan-kawasan pertanian baru yang memiliki potensi besar. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Pengembangan lahan pertanian di wilayah perbatasan juga memiliki nilai strategis dari perspektif pembangunan nasional. Selain meningkatkan produksi pangan, kebijakan tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, dan tumbuhnya aktivitas usaha pendukung sektor pertanian. Infrastruktur pertanian yang semakin baik akan memperkuat daya saing wilayah sekaligus memperkokoh kehadiran negara di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.

Namun, keberhasilan produksi pangan harus diimbangi dengan kemampuan menyimpan hasil panen secara aman dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pembangunan 100 gudang baru Bulog dengan daya simpan minimal dua tahun merupakan langkah strategis untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Infrastruktur penyimpanan yang modern akan mengurangi risiko kehilangan hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan sekaligus menjaga kualitas beras sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat sistem manajemen stok pangan secara nasional.

Selain menjaga ketersediaan cadangan, gudang modern juga memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketika stok pangan tersimpan dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga. Mekanisme tersebut akan memperkuat perlindungan terhadap petani maupun konsumen secara bersamaan. Stabilitas harga yang terjaga pada akhirnya akan menciptakan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai pangan nasional.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Direktur Utama Perum Bulog, Agmad Rizal Ramdhani, yang memastikan pembangunan gudang dilakukan secara profesional, terukur, dan akuntabel. Penekanan pada ketepatan lokasi, fungsi, dan manfaat menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pangan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga efektivitas pemanfaatannya. Pendekatan berbasis perencanaan yang matang akan memastikan setiap gudang mampu mendukung kebutuhan penyimpanan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, investasi negara pada sektor pangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Langkah pemerintah memperkuat setiap aspek tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan dibangun di atas fondasi yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Dengan menjaga keberlanjutan lahan sawah, memperluas kawasan produksi, membangun gudang modern, serta memastikan kelancaran distribusi, Indonesia semakin memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan pangan di masa depan. Konsistensi implementasi kebijakan yang didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh sekaligus memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

*) Akademisi Bidang Ketahanan Pangan.

Oleh: Bara Winatha*)

Penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi pertanian. Di tengah pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, serta dinamika ekonomi nasional, perlindungan lahan sawah dan pengembangan produk pangan lokal menjadi dua strategi yang harus berjalan secara bersamaan. Upaya menjaga lahan produktif sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian menjadi fondasi penting agar Indonesia memiliki sistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengatakan bahwa sinkronisasi data lahan sawah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama untuk mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, perbedaan data mengenai Lahan Baku Sawah (LBS), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), LP2B, hingga Lahan Sawah yang Dilindungi masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan. Kesamaan basis data dinilai akan menghasilkan kebijakan yang lebih selaras, memberikan kepastian tata ruang, dan memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.

Pentingnya penyelarasan data tersebut bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi pangan nasional. Kementerian ATR/BPN mendorong terbentuknya satu basis data lahan sawah nasional yang dapat digunakan secara bersama. Pendekatan ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, kepentingan pembangunan ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan lahan pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan.

Perlindungan lahan sawah memiliki arti strategis karena lahan produktif terus menghadapi tekanan akibat perkembangan kawasan permukiman, industri, maupun infrastruktur. Apabila alih fungsi lahan berlangsung tanpa kendali, kapasitas produksi pangan nasional dapat menurun dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penguatan regulasi yang didukung data yang akurat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian Indonesia.

Di sisi lain, ketahanan pangan juga membutuhkan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri pengolahan pangan. Produk pertanian yang diolah menjadi berbagai makanan bernilai ekonomi tinggi mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus membuka lapangan kerja baru. Pendekatan hilirisasi tersebut menjadikan sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kepala Divisi Bogasari, Franciscus Welirang, mengatakan bahwa pengembangan industri pangan berbasis tepung terigu telah melibatkan jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, sebagian besar pelanggan Bogasari berasal dari sektor UMKM sehingga penguatan kapasitas usaha kecil menjadi bagian penting dalam membangun industri pangan nasional. Ia menilai tepung terigu bukan sekadar bahan baku, melainkan produk antara yang mampu meningkatkan nilai ekonomi berbagai komoditas pertanian lokal.

Pemanfaatan bahan pangan lokal yang dipadukan dengan tepung terigu menjadi contoh bagaimana inovasi dapat meningkatkan daya saing produk daerah. Berbagai UMKM telah mengembangkan aneka produk olahan menggunakan bahan khas lokal seperti salak, durian, buah naga, kacang merah, kopi, hingga singkong. Inovasi tersebut memperluas pilihan produk pangan sekaligus menciptakan pasar baru bagi komoditas pertanian Indonesia.

Pengembangan pangan lokal juga berkontribusi terhadap diversifikasi konsumsi masyarakat. Ketika berbagai komoditas lokal berhasil diolah menjadi produk berkualitas, ketergantungan terhadap produk tertentu dapat dikurangi. Diversifikasi ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sistem pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi maupun iklim.

Pada tingkat daerah, penguatan produksi lokal menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian sekaligus memastikan pasokan tersedia secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan masing-masing daerah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah dapat dikurangi.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Faisal Lamakaraka, mengatakan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan daya saing komoditas lokal agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas bawang merah, cabai, beras, dan komoditas strategis lainnya menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Ia juga menjelaskan bahwa pola tanam yang lebih terencana akan membantu menjaga keseimbangan produksi sehingga harga di tingkat petani maupun konsumen tetap stabil.

Modernisasi sektor pertanian menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemanfaatan teknologi pada penggilingan padi, misalnya, diharapkan mampu menghasilkan beras berkualitas premium dengan biaya produksi yang lebih efisien. Pemerintah daerah juga menempatkan pengembangan komoditas strategis sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

Jika dicermati secara menyeluruh, perlindungan lahan sawah, pengembangan industri pangan, dan penguatan produksi lokal saling melengkapi dalam membangun ketahanan pangan nasional. Perlindungan lahan produktif memastikan Indonesia memiliki fondasi produksi pangan yang kuat, sedangkan pengembangan produk lokal memperbesar nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertanian. Dengan dukungan data yang terintegrasi, inovasi industri, dan penguatan komoditas daerah, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi maupun perubahan global.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Bara Winatha*)

Perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Di balik kemudahan tersebut, ancaman kejahatan siber juga berkembang semakin kompleks dengan berbagai modus yang terus mengalami perubahan. Dua bentuk penipuan yang kini menjadi ancaman paling dominan adalah scam transaksi belanja online dan impersonation atau fake call yang menyasar masyarakat melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi keamanan digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa kerugian masyarakat akibat penipuan siber terus mengalami peningkatan hingga lebih dari Rp9,5 triliun. Ia menjelaskan bahwa jumlah pengaduan yang diterima telah mencapai lebih dari 549 ribu laporan dan terus bertambah setiap harinya. Tingginya nilai kerugian tersebut mencerminkan besarnya ancaman yang dihadapi masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan digital serta menunjukkan bahwa kejahatan digital telah berkembang menjadi persoalan yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Friderica menjelaskan bahwa scam transaksi belanja online merupakan modus yang paling banyak dilaporkan masyarakat dibandingkan berbagai bentuk penipuan lainnya. Selain penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call juga menjadi salah satu modus yang paling sering digunakan pelaku untuk memperoleh akses terhadap rekening maupun data pribadi korban. Ia menilai kedua modus tersebut berkembang seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam berbelanja secara daring serta semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), Hudiyanto, mengatakan bahwa Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat sebanyak 579.459 pengaduan telah diterima sejak 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026. Dari keseluruhan laporan tersebut, penipuan transaksi belanja menjadi modus paling dominan dengan 77.740 laporan atau sekitar 13,4 persen dari seluruh pengaduan yang masuk. Ia menyampaikan bahwa tingginya angka tersebut menunjukkan scam belanja online masih menjadi ancaman utama yang paling banyak merugikan masyarakat Indonesia.

Hudiyanto menjelaskan bahwa setelah scam transaksi belanja, modus impersonation atau fake call menempati posisi kedua dengan 47.269 laporan. Selanjutnya terdapat penipuan investasi sebanyak 26.649 laporan, penipuan kerja sebanyak 23.910 laporan, serta penipuan melalui media sosial sebanyak 20.469 laporan. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaku kejahatan siber terus memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk memperluas jangkauan korbannya.

IASC berhasil melakukan pemblokiran dana sebesar Rp638,9 miliar dari berbagai laporan yang diterima. Selain itu, dana yang berhasil dikembalikan kepada korban mencapai Rp169,3 miliar melalui koordinasi dengan berbagai lembaga dan industri jasa keuangan. Ia juga menjelaskan bahwa lebih dari 515 ribu rekening telah berhasil diblokir dari hampir satu juta rekening yang dilaporkan terkait aktivitas penipuan.

Keberadaan IASC menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat penanganan kasus penipuan keuangan digital. Lembaga tersebut dibentuk sebagai hasil kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan bersama kementerian, lembaga, serta berbagai asosiasi industri yang tergabung dalam Satgas PASTI. Melalui mekanisme penanganan secara cepat, peluang penyelamatan dana korban dapat meningkat meskipun pelaku kejahatan siber terus berupaya memindahkan hasil kejahatannya ke berbagai platform.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan bahwa perkembangan modus penipuan digital terus mengalami perubahan mengikuti tren yang berkembang di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa OJK menemukan berbagai pola baru, termasuk modus yang memanfaatkan penonton drama China secara daring melalui tawaran pekerjaan sederhana maupun pembelian hak cipta film yang ternyata merupakan penipuan. Menurutnya, pelaku selalu mencari celah baru agar dapat memperoleh kepercayaan korban.

Dicky menjelaskan bahwa sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, OJK menerima lebih dari 17 ribu pengaduan terkait berbagai entitas ilegal. Pengaduan tersebut mencakup penawaran investasi ilegal, impersonation, pekerjaan palsu, hingga berbagai aktivitas keuangan yang tidak memiliki izin resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat harus semakin berhati-hati terhadap setiap tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat maupun pekerjaan dengan imbalan yang tidak masuk akal.

Melihat perkembangan tersebut, penguatan literasi digital harus menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan konsumen sektor keuangan. Masyarakat perlu memahami bahwa lembaga resmi tidak akan meminta PIN, kata sandi, maupun kode OTP melalui sambungan telepon atau pesan singkat. Setiap informasi yang diterima juga perlu diverifikasi melalui kanal resmi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam rekayasa sosial yang dilakukan pelaku.

Kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, penyelenggara platform digital, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menekan angka kejahatan siber. Kehadiran IASC sebagai pusat koordinasi penanganan scam telah memberikan kontribusi penting dalam mempercepat pemblokiran rekening serta penyelamatan dana korban. Melalui peningkatan literasi digital, penguatan sistem perlindungan konsumen, dan sinergi antarotoritas, diharapkan risiko kerugian akibat kejahatan siber dapat ditekan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara lebih aman dan terpercaya.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.