Jakarta- Percepatan program 3 juta rumah kian terlihat setelah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersedia menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan investasi ini memperkuat komitmen pemerintahan Prabowo Subianto memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat.

Untuk diketahui, hunian vertical (rumah susun) rencananya dibangun di Kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, seluas 30 hektare. Lahan tersebut merupakan hibah dari Lippo Group kepada pemerintah untuk digunakan membangun hunian murah bagi masyarakat.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya akan mendukung pembiayaan pembangunan gedung-gedung hunian dan juga melibatkan BUMN karya dalam pengerjaannya. “Pertama dari pembiayaannya kita akan dukung secara full dan juga kita punya kami punya BUMN-BUMN karya yang kita bisa bergerak bekerja sama juga di dalam proyek ini,” ujar Rosan.

Rosan menuturkan, sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, dipastikan bahwa pengembangan kawasan hunian dapat dirancang secara matang.

Rosan menjelaskan, Danantara akan membangun hunian pada sebagian lahan hibah, yakni sekitar 12,8 hektare. Di lahan itu, nantinya akan dibangun 18 tower dan setiap tower rumah susun terdiri dari 32 lantai.

Rosan memperkirakan, investasi yang perlu dikucurkan oleh Danantara sebesar Rp 14-16 Triliun. “Perhitungannya kalau ini jadi dengan 32 lantai more less ya kurang lebih range-nya antara Rp 14-16 triliun,” ungkap Rosan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam program pembangunan rumah rakyat. Dukungan Danantara juga dinilai penting dalam memperkuat skema pembiayaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir pembangunan rumah susun subsidi tercatat sekitar 140 ribu unit. Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan melalui skema baru yang melibatkan berbagai sumber pembiayaan. Salah satunya melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, badan usaha milik negara, serta sektor swasta.

Dia optimis pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. “Ini kerja tim. Tanpa dukungan semua pihak, program ini tidak akan berjalan,” pungkas Ara.

Jakarta — Pemerintah melalui Danantara terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Kebutuhan rumah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, sementara ketersediaan hunian yang terjangkau belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pengelolaan investasi strategis, Danantara diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan perumahan rakyat sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Dalam langkah awal pengembangan program tersebut, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa peninjauan lokasi pembangunan menjadi bagian dari proses memastikan kesiapan proyek hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peninjauan dilakukan untuk melihat potensi pengembangan kawasan serta kesiapan infrastruktur yang mendukung pembangunan perumahan.

“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Rosan.

Keterlibatan Danantara di sektor perumahan dipandang sebagai langkah penting untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan rumah rakyat. Dengan kapasitas pengelolaan investasi yang besar, lembaga ini diharapkan mampu mendorong pembangunan perumahan dalam skala besar sehingga biaya pembangunan dapat ditekan dan harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Program pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta pengembang perumahan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan efektif. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kawasan hunian yang tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta ruang publik yang memadai.

Dukungan terhadap pengembangan hunian rakyat juga datang dari kementerian yang menangani sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan sekaligus menekan backlog perumahan yang terus meningkat.

“Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.” tegas Sirait.

Dalam jangka panjang, penguatan investasi di sektor perumahan melalui Danantara diharapkan dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Oleh: Alexander Royce*)

Menjelang momentum lebaran 2026, stabilitas harga bahan pokok selalu menjadi isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Momentum peningkatan konsumsi rumah tangang kerap memicu tekanan permintaan, yang jika tidak dikelola secara tepat berpotensi mendorong inflasi pangan dan melemahkan daya beli. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan pemerintah yang mengedepankan kolaborasi lintas sektoral terbukti semakin matang. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, pelaku usaha, serta lembaga perwakilan rakyat membentuk satu orkestrasi kebijakan yang terarah, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas, gangguan rantai pasok internasional, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, Indonesia justru menunjukkan ketangguhan melalui penguatan sistem pangan nasional. Kebijakan stabilisasi harga tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berbasis perencanaan dan data, mulai dari penguatan cadangan pangan pemerintah, optimalisasi distribusi, hingga intervensi langsung melalui berbagai program pengendalian harga. Ramadan tahun ini kembali menjadi momentum penting untuk menguji efektivitas strategi tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen strategis negara untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat, khususnya kelompok rentan. Melalui operasi pasar yang terintegrasi dengan data stok dan distribusi nasional, pemerintah memastikan pasokan tetap tersedia dengan harga terjangkau, tanpa merugikan petani dan pelaku usaha. Kebijakan ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga tidak harus mengorbankan keberlanjutan produksi, tetapi justru memperkuat ekosistem pangan nasional secara menyeluruh.

Lebih dari itu, gerakan ini memperlihatkan model tata kelola pangan modern, di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator. Dengan melibatkan BUMN pangan, koperasi, UMKM, dan sektor swasta, pemerintah membangun jaringan distribusi yang lebih efisien dan inklusif. Ini selaras dengan agenda besar pemerintahan saat ini yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan.

Di tingkat daerah, semangat kolaborasi tersebut menemukan bentuk konkret dalam berbagai inisiatif lokal. Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, melihat bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan stabilisasi harga. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang memahami karakteristik pasar lokal. Dengan memanfaatkan jaringan distribusi daerah, pemerintah mampu memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama mahalnya harga bahan pokok.

Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola pangan daerah, di mana kebijakan pusat tidak diterapkan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal. Kolaborasi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Ramadan pun tidak lagi identik dengan lonjakan harga yang mencekik, melainkan menjadi momentum di mana negara hadir memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi secara adil dan merata.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, langkah konkret terlihat melalui kebijakan subsidi langsung kepada masyarakat. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, menegaskan bahwa intervensi fiskal daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Program subsidi belanja sembako bukan hanya soal bantuan ekonomi, tetapi juga strategi pengendalian inflasi yang terukur. Dengan meringankan beban masyarakat, pemerintah daerah secara simultan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, dua faktor yang sangat krusial selama Ramadan dan menjelang hari besar keagamaan.

Langkah ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Pemerintah daerah tidak menunggu instruksi pusat semata, tetapi proaktif merancang kebijakan yang sejalan dengan agenda nasional. Inilah wajah pemerintahan modern yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Berbagai informasi terkini juga menunjukkan bahwa stabilisasi harga pangan menjadi agenda prioritas nasional. Penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), koordinasi antar-kementerian dan lembaga, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan stok dan distribusi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah. Data real-time, sistem peringatan dini inflasi, dan integrasi logistik nasional memperlihatkan bahwa kebijakan pangan Indonesia semakin berbasis sains dan teknologi, bukan sekadar intuisi kebijakan.

Dalam konteks Ramadan, semua kebijakan ini bermuara pada satu tujuan utama: menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas harga bahan pokok bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara. Ketika masyarakat merasa terlindungi, stabilitas sosial terjaga, dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih kokoh.

Kolaborasi lintas sektoral yang terbangun hari ini mencerminkan kematangan tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi. Sinergi pusat-daerah, eksekutif-legislatif, serta negara-swasta-masyarakat membentuk ekosistem kebijakan yang saling menguatkan. Ramadan pun tidak lagi menjadi periode rawan gejolak harga, tetapi justru menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Arga Pradipta

Pemerintah menunjukkan kesiapan nyata dalam menjaga ketahanan pangan jelang Lebaran 2026 dengan memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan masyarakat. Sejak awal bulan suci berlangsung, berbagai kebijakan terukur dijalankan secara simultan untuk meredam gejolak harga sekaligus melindungi daya beli rumah tangga.

Lonjakan konsumsi pangan selama Ramadhan merupakan pola tahunan yang tidak terelakkan. Aktivitas belanja meningkat seiring kebutuhan sahur, berbuka, hingga persiapan ibadah. Kondisi tersebut kerap memicu tekanan pada harga bahan pokok. Namun pada Ramadhan 2026, pemerintah mampu merespons situasi tersebut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data neraca pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional berada dalam posisi aman dan surplus hingga April 2026.

Pemerintah mencatat sembilan komoditas strategis telah mencapai swasembada, meliputi beras, gula konsumsi, jagung, cabai besar, cabai rawit, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Surplus tersebut menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas pasokan selama Ramadhan.

Stok beras nasional tercatat mencapai 3,4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah dan jauh di atas kondisi normal. Pemerintah juga menyiapkan cadangan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram. Ketersediaan minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi juga berada dalam kondisi terkendali dengan harga acuan yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen, pemerintah menggencarkan intervensi pasar melalui Program Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah. Program tersebut telah dilaksanakan secara serentak di 1.218 titik pada 497 kabupaten dan kota, dengan realisasi mencapai 69 persen hingga pertengahan Februari 2026. Melalui program tersebut, pemerintah melepas lebih dari 16 ribu kilogram bahan pokok ke pasar dengan harga di bawah rata-rata pasar.

Andi Amran Sulaiman secara tegas meminta seluruh pelaku usaha pangan mematuhi Harga Eceran Tertinggi dan Harga Acuan Penjualan. Produksi yang tinggi dan stok yang melimpah tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan berlebih. Pemerintah menilai stabilitas harga bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan kepatuhan pelaku usaha dalam rantai pasok.

Pengawasan distribusi diperkuat melalui kolaborasi Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri dengan fokus pada distributor besar dan jalur hulu untuk mencegah penimbunan serta manipulasi harga.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menegaskan perlunya pemantauan harga yang intensif di daerah serta pelaporan cepat jika terjadi anomali, agar pemerintah pusat dapat segera menyalurkan pasokan dan mencegah gejolak harga.

Selain intervensi pasar, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi kelompok rentan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadhan. Langkah ini dirancang sebagai bantalan sosial agar kenaikan permintaan musiman tidak langsung berdampak pada tekanan konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terarah dan berbasis data, sehingga mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara tepat waktu. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN pangan menjadi kunci agar kebijakan stabilisasi berjalan efektif dan saling melengkapi, mulai dari penguatan pasokan, distribusi, hingga perlindungan daya beli.

Dengan koordinasi tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga dan ketersediaan pangan dapat terjaga hingga akhir periode Hari Besar Keagamaan Nasional, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani ibadah Ramadhan.

Dari daerah, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan menilai program pasar murah memberikan dampak positif, khususnya di wilayah kabupaten seperti Sarolangun dan Merangin.

Tren harga di wilayah tersebut menunjukkan perbaikan yang lebih konsisten dibandingkan kawasan perkotaan, menandakan bahwa intervensi distribusi berjalan lebih efektif ketika akses rantai pasok lebih dekat dengan sentra produksi.

Evaluasi lapangan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis wilayah mampu menekan disparitas harga antardaerah serta menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat pedesaan.

Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung instansi terkait di pasar agar pengawasan berjalan berkelanjutan, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap dinamika harga harian.

Menurutnya, konsistensi pengawasan menjadi kunci agar program pasar murah benar-benar berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, bukan sekadar kegiatan seremonial, sekaligus memastikan manfaat kebijakan dirasakan merata oleh masyarakat di daerah.

Langkah tanggap pemerintah selama Ramadhan 2026 mencerminkan kematangan kebijakan pangan nasional yang semakin berbasis perencanaan dan pengendalian risiko. Surplus produksi yang terjaga, intervensi pasar yang dilakukan secara masif dan terukur, pengawasan distribusi dari hulu ke hilir, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat pengawasan membentuk sistem pengamanan pangan yang solid dan berlapis.

Pendekatan tersebut tidak hanya meredam gejolak harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat.

Upaya tersebut patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, sekaligus memastikan umat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan khusyuk, tenang, dan tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap ketersediaan maupun keterjangkauan harga pangan. (*)

*) Analis Kebijakan Strategis Nasional

JAKARTA — Pemerintah bergerak aktif memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan kebutuhan pokok (sembako) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Berbagai langkah konkret diambil, mulai dari pemantauan lapangan, operasi pasar, hingga koordinasi lintas kementerian dan daerah, demi menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan hingga puncak Lebaran.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan untuk membahas kesiapan pangan nasional. Usai pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa arahan Presiden sangat jelas, yakni memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.

“Saya diperintah untuk keliling memastikan pangan berjalan dengan baik. Dan tentu sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” tegasnya.

Menko Pangan juga mengungkapkan langkah konkret yang telah dijalankan di lapangan.

“Saya mengurusi pangan, bagaimana Lebaran itu ketersediaan terjaga dan harga tetap terjangkau,” kata Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan sudah meminta jajarannya untuk berkeliling ke daerah-daerah, menemui bupati dan wali kota agar menggelar bazar atau operasi pasar. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga diberi ruang memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga untuk subsidi transportasi distribusi maupun subsidi harga langsung.

Di tingkat kementerian teknis, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemantauan berjalan intensif di berbagai wilayah.

“Kemendag terus memantau di lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan bapok tetap tersedia dan harga terkendali. Kami ingin masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Lebaran dengan tenang karena kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Kemendag juga memaksimalkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau harga harian secara langsung di 550 pasar pada 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Di daerah, respons serupa ditunjukkan dengan masif. Pemerintah Kota Semarang menargetkan 240 operasi pasar hingga akhir Ramadan melalui Gerakan Pangan Murah Serentak, dengan menyalurkan beras, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam ras kepada warga dengan harga terjangkau.

Di Sidoarjo, Bupati Subandi turun langsung sidak ke ritel modern bersama Forkopimda.

“Secara umum, ketersediaan bahan pangan di Sidoarjo dalam kondisi aman dan mencukupi. Harga sembako juga terpantau stabil tanpa ada kenaikan signifikan,” ujarnya.

Kemendag juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying, karena ketersediaan stok secara nasional dalam kondisi aman. Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis Lebaran 1447 H dapat dirayakan masyarakat dengan tenang dan penuh kebahagiaan.

JAKARTA — Pemerintah pusat dan daerah kompak menggencarkan pengawasan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok (sembako) selama bulan suci Ramadan 1447 H. Instruksi mengalir dari tingkat tertinggi hingga ke lapangan pasar, demi memastikan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan tegas kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait hal ini. Usai pertemuan di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu, Menki Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap rantai distribusi pangan.

“Arahan Bapak Presiden sangat jelas. Kita harus memastikan stok pangan dimonitor secara ketat. Sembako untuk puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” tegasnya.

Di tingkat daerah, langkah serupa dilakukan secara masif. Menteri Perdagangan Budi Santoso sempat turun langsung ke Pasar Terong, Makassar. Hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif stabil dan sebagian besar berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kita cek langsung harga dan pasokan. Alhamdulillah, rata-rata harga masih terkendali, bahkan sebagian di bawah HET. Telur Rp30.000 per rak, ayam Rp38.000 per kilogram dari HET Rp41.000,” ujarnya.

Untuk mendukung pengawasan yang lebih responsif, Kementerian Perdagangan mengandalkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diperbarui setiap hari. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mendeteksi secara cepat jika terjadi lonjakan harga di wilayah tertentu.

Di Kota Bandung, pengawasan difokuskan pada pencegahan penimbunan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya bersama kepolisian dan Bulog melakukan pengawasan terhadap tempat penyimpanan bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan.

“Yang paling penting bagi kami adalah memastikan distribusi dan supply chain tidak terputus,” jelasnya.

Langkah preventif juga diambil oleh Polres Lampung Selatan. Kanit Tipidter Satreskrim Polres Lampung Selatan Ipda Deni Ardiansyah mengingatkan para pedagang agar mencatat secara rinci asal barang dan perusahaan pemasok demi memudahkan pengawasan dan pengendalian harga.

“Masih Ramadan, supaya masyarakat tidak terbebani dengan harga yang mahal,” katanya.

Sementara itu, di Palembang, Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim memastikan kondisi pangan terkendali usai turun sidak ke Pasar Lemabang.

“Harga gula, cabai, daging ayam, daging sapi, dan telur masih stabil tanpa kenaikan signifikan. Kami akan terus melakukan pengawasan rutin,” ujarnya.

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, menambahkan komitmen serupa.

“Kami akan turun langsung ke pasar dan distributor. Fokus utama kami menjaga harga tetap stabil dan memastikan semua bahan pangan aman dikonsumsi,” tegasnya, seraya mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan HET yang berlaku.

Dengan sinergi lintas instansi dari pusat hingga daerah, pemerintah optimistis stabilitas harga dan stok sembako dapat terjaga sepanjang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Oleh : Achmad R

Perekonomian global saat ini masih dibayangi berbagai ketidakpastian yang muncul dari meningkatnya tensi geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar. Konflik di beberapa kawasan strategis dunia serta dinamika kebijakan moneter negara maju membuat pasar keuangan global bergerak lebih volatil dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi stabilitas perdagangan internasional, tetapi juga berpotensi menekan kinerja fiskal banyak negara. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Indonesia berupaya menjaga ketahanan fiskal agar tetap stabil dan tidak mudah terombang-ambing oleh gejolak global.

Tekanan global tidak bisa dipandang sebagai fenomena yang jauh dari kepentingan domestik. Ketika konflik geopolitik meningkat, harga komoditas energi, khususnya minyak cenderung melonjak dan berdampak langsung pada struktur anggaran negara. Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor minyak mentah menghadapi risiko peningkatan beban subsidi energi dan kompensasi jika harga minyak dunia naik signifikan. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika terjadi pelemahan nilai tukar atau perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran maksimal tiga persen dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dibawah 40 persen.

Dalam kerangka kebijakan fiskal terbaru, pemerintah menempatkan APBN bukan sekadar sebagai dokumen perencanaan keuangan negara, tetapi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. APBN dirancang untuk tetap mampu menyerap guncangan eksternal sekaligus mendorong aktivitas ekonomi domestik.

Pemerintah juga terus menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batas ini bukan sekadar angka teknis, tetapi merupakan jangkar kebijakan yang telah lama digunakan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menyampaikan bahwa berbagai simulasi dan stress test telah dilakukan untuk menguji ketahanan APBN terhadap berbagai skenario global, termasuk kemungkinan kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Hasil simulasi tersebut menunjukkan bahwa defisit anggaran masih dapat dijaga di bawah ambang batas yang telah ditetapkan.

Langkah antisipatif tersebut menjadi penting mengingat ketidakpastian global terus berkembang. Konflik di kawasan Timur Tengah, misalnya, berpotensi mendorong harga minyak dunia naik tajam. Jika harga minyak meningkat hingga sekitar 90 dolar AS per barel, tekanan terhadap APBN dapat meningkat karena biaya energi yang lebih tinggi. Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas tiga persen dari PDB, bahkan jika diperlukan melalui penyesuaian belanja negara pada sektor yang kurang prioritas.

Dalam situasi global yang tidak menentu, penguatan ekonomi domestik menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan nasional. Konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas produksi dalam negeri harus tetap dijaga agar ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada dinamika eksternal.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Beberapa lembaga pemeringkat internasional mulai memberikan sinyal kehati-hatian terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satu lembaga pemeringkat global bahkan menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit fiskal.

Namun perlu dicatat bahwa meskipun outlook diturunkan, peringkat kredit Indonesia masih berada pada level layak investasi (investment grade). Hal ini menunjukkan bahwa secara fundamental, perekonomian Indonesia masih dinilai memiliki daya tahan yang cukup kuat. Pemerintah pun menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas utama, termasuk menjaga defisit fiskal, rasio utang, dan stabilitas sektor keuangan.

Dalam perspektif yang lebih luas, ketahanan fiskal Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari proses panjang reformasi kebijakan sejak krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an. Sejak saat itu, Indonesia membangun kerangka disiplin fiskal yang relatif kuat melalui berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan anggaran. Batas defisit dan rasio utang yang jelas menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah dunia yang semakin kompleks, kebijakan fiskal yang adaptif menjadi kunci. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga stabilitas keuangan negara, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan fiskal mampu menjawab tantangan pembangunan jangka panjang. Keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan stimulus ekonomi harus terus dijaga agar pembangunan tidak terhambat, namun stabilitas tetap terpelihara.

Dengan berbagai strategi tersebut, Indonesia berupaya menunjukkan bahwa gejolak global tidak harus berujung pada krisis fiskal domestik. APBN tetap dirancang sebagai instrumen yang tangguh, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan global. Dalam konteks ini, pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: dunia boleh bergejolak, tetapi fondasi fiskal Indonesia harus tetap kokoh.

Jika disiplin fiskal terus dijaga, pengelolaan anggaran tetap transparan, serta reformasi ekonomi berjalan konsisten, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan di tengah turbulensi global, tetapi juga melangkah lebih kuat menuju stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Gejolak global boleh saja mengguncang, namun fiskal Indonesia tidak harus ikut limbung.

)* Pengamat Publik

Oleh : Nanda Cahyo Putra )*

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, banyak negara menghadapi tekanan ekonomi, geopolitik, dan sosial yang tidak ringan. Konflik antarnegara, persaingan penguasaan sumber daya strategis, hingga pergeseran kebijakan moneter global telah menciptakan turbulensi yang memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Namun, di tengah dunia yang bergejolak tersebut, Indonesia masih berdiri di atas fondasi yang kokoh. Ketahanan ekonomi nasional, stabilitas fiskal, serta kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan global menjadi faktor penting yang menjaga optimisme terhadap masa depan Indonesia.

Perkembangan geopolitik global saat ini memperlihatkan bahwa dunia sedang memasuki fase persaingan strategis yang semakin tajam. Rivalitas antarnegara besar tidak hanya terjadi dalam bidang militer atau politik, tetapi juga dalam penguasaan sumber daya alam strategis seperti mineral kritis yang menjadi komponen penting dalam industri teknologi dan energi masa depan. Berbagai negara mulai memanfaatkan akses terhadap sumber daya tersebut sebagai instrumen diplomasi maupun alat untuk memperkuat posisi keamanan nasional mereka. Situasi ini semakin mempertegas bahwa stabilitas ekonomi global tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor pasar, tetapi juga oleh dinamika geopolitik yang sulit diprediksi.

Selain itu, perbedaan arah kebijakan moneter di berbagai negara juga menciptakan tekanan tersendiri bagi perekonomian global. Ketika sejumlah negara masih mempertahankan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi, banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi mereka. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya beban utang global yang sebagian besar meningkat selama masa pandemi dan kini mulai jatuh tempo dengan biaya pembiayaan yang lebih mahal. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi dunia.

Dalam situasi global yang penuh tantangan tersebut, Indonesia justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif stabil. Pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu bertahan di tengah gejolak global yang terus berkembang. Ketahanan tersebut tercermin dari berbagai indikator ekonomi yang masih berada pada jalur positif, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,11 persen pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa struktur ekonomi nasional memiliki daya tahan yang cukup kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.

Kekuatan fundamental ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan kebijakan fiskal yang relatif disiplin dan berhati-hati. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dirancang dengan prinsip kehati-hatian, disiplin fiskal, dan fleksibilitas agar mampu menghadapi berbagai potensi guncangan global. Defisit anggaran tetap dijaga dalam batas yang sehat, sementara rasio utang terhadap produk domestik bruto juga masih berada jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kebijakan fiskal yang prudent tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus tetap menjalankan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal juga memungkinkan pemerintah memiliki bantalan ekonomi ketika terjadi tekanan eksternal. Dalam kondisi global yang tidak menentu, kemampuan negara untuk menyesuaikan kebijakan fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Belanja negara pun diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap memiliki dimensi pemerataan.

Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa tantangan global tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi juga dari perubahan struktural yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan iklim. Percepatan adopsi kecerdasan buatan dan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor industri. Transformasi ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan potensi disrupsi yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif.

Kesadaran terhadap kompleksitas tantangan global tersebut juga terlihat dalam langkah pemerintah yang aktif membangun komunikasi strategis dengan berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto bahkan menggelar diskusi bersama para tokoh nasional di Istana Merdeka untuk membahas perkembangan geopolitik dunia, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah dan potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global. Forum tersebut menjadi ruang dialog yang penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika internasional yang terus berubah.

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda menilai bahwa diskusi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membaca perkembangan global secara komprehensif. Konflik internasional yang melibatkan kekuatan besar dunia, termasuk potensi eskalasi perang yang memengaruhi pasokan energi global seperti minyak dan gas, memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian dunia. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan perhitungan yang cermat terhadap berbagai kemungkinan dampak yang dapat muncul dari konflik tersebut.

Dengan berbagai tantangan global yang terus berkembang, optimisme terhadap masa depan Indonesia tetap memiliki dasar yang kuat. Ketika banyak negara menghadapi tekanan yang berat akibat konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru menunjukkan bahwa stabilitas, ketahanan, dan visi pembangunan yang jelas dapat menjadi fondasi kokoh untuk menghadapi masa depan. Di tengah dunia yang bergejolak, Indonesia tetap berdiri tegak dengan fondasi yang kuat dan arah pembangunan yang semakin terarah.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa fondasi fiskal Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat dan terkendali meskipun dunia saat ini menghadapi berbagai ketidakpastian akibat meningkatnya tensi geopolitik global. Konflik antara sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Iran, dinilai berpotensi menimbulkan gejolak pada sektor ekonomi global, terutama melalui fluktuasi harga energi, tekanan terhadap pasar keuangan, serta ketidakpastian perdagangan internasional. Namun demikian, kondisi fiskal Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan yang baik untuk menghadapi situasi tersebut.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik yang memicu tekanan pada perekonomian dunia.

Juda memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara pruden dan fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujar Juda.

Menurut Juda, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah memperkirakan kondisi fiskal Indonesia masih mampu mengantisipasi lonjakan harga minyak hingga kisaran 80 hingga 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, dengan defisit APBN tetap terjaga di bawah batas aman 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Di tengah dinamika global tersebut, kinerja ekonomi domestik tetap menunjukkan ketahanan. Juda menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen. Sementara itu, pada kuartal IV-2025, pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai sekitar 5,39 persen.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga berhasil menjaga defisit anggaran pada level yang sehat. Defisit fiskal tercatat sekitar 2,92 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dinilai masih terkendali. Juda menyebut rasio utang Indonesia berada di kisaran 40 persen dari PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara dengan peringkat kredit setara.

Pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan belanja negara tetap produktif dan tepat sasaran. Langkah ini penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat berbagai konflik geopolitik yang masih berlangsung.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik.

“Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujarnya.

Di tengah risiko tersebut, kinerja ekonomi domestik tetap terjaga. Wamenkeu Juda menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, dengan pertumbuhan pada triwulan IV mencapai sekitar 5,39 persen. Sementara itu, defisit fiskal tetap dijaga di bawah 3 persen, yakni sekitar 2,92 persen, sesuai aturan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Menurut Juda, kondisi fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$5.000, sementara standar negara maju berada di atas US$13.000 per kapita per tahun.

Ia menyebut, momentum bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga sekitar 2035–2040 harus dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita melewatkan periode ini, kita berisiko menjadi negara yang tua sebelum kaya,” kata Juda.

Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan komitmen pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal.

“Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang, serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi,” kata Deni.

Deni menerangkan, Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak baik dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan rasio utang pemerintah yang relatif moderat dibanding negara peers di level BBB.

“Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan program-program prioritas berjalan efektif dan akuntabel,” ujar Deni.

Dengan strategi fiskal yang disiplin dan responsif, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.