Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah diplomasi internasional dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keikutsertaan ini dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi global Indonesia untuk memperluas dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan lebih efektif.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat menjangkau masyarakat Gaza tanpa banyak hambatan. “BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus cari pintu-pintu agar bantuan itu bisa tepat sasaran dan masuk,” ujar Muhaimin di Jakarta.

Menurutnya, berbagai upaya diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah selama ini juga diarahkan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lebih efektif. Muhaimin menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BoP akan membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan berbagai negara dalam membantu rakyat Palestina.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga aktif melakukan diplomasi melalui berbagai pertemuan bilateral maupun multilateral dengan para pemimpin dunia. Upaya tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Muhaimin juga mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Bahkan, ia menyebut tidak semua bantuan yang dikirim dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ada indikasi bantuan yang kita bawa itu tidak sampai 30 persen yang sampai, yang lain terhambat,” katanya.

Selain berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, langkah diplomasi tersebut juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global. “Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan dan ekspor kita tetap terjaga,” ujar Muhaimin.

Sementara itu, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah Presiden melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam dalam membahas keanggotaan Indonesia di BoP merupakan pendekatan yang positif dalam proses demokrasi.

Ia menilai dukungan para tokoh masyarakat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran diplomasi di forum internasional tersebut. “Dukungan itu tentu menjadi modal penting bagi Presiden dalam keanggotaan BoP,” ujarnya.

Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat dan langkah diplomasi yang terus diperkuat, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam mendorong upaya perdamaian dunia sekaligus memperkuat dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina meskipun muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP). Kementerian Luar Negeri menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut sejak awal dimaksudkan untuk memperkuat upaya diplomasi internasional dalam menciptakan stabilitas dan rekonstruksi di Palestina.

Penegasan ini disampaikan setelah berkembangnya berbagai pandangan publik menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah memandang bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia selalu dilandaskan pada kepentingan nasional serta prinsip konstitusi yang menempatkan perdamaian dunia sebagai mandat penting.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa langkah diplomasi Indonesia dalam berbagai forum internasional selalu mempertimbangkan prinsip dasar politik luar negeri yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Setiap kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers di Jakarta.

Partisipasi Indonesia di BoP, menurut penjelasan Kemlu, sejak awal diarahkan untuk mendukung proses stabilisasi di Palestina serta memperkuat berbagai inisiatif rekonstruksi pascakonflik. Melalui forum tersebut, Indonesia juga berupaya mendorong implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar yang diakui komunitas internasional.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan global terhadap perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional, termasuk prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Komunikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan upaya kolektif mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, serta kemajuan nyata menuju solusi dua negara,” tegas Yvonne Mewengkang.

Koordinasi tersebut dilakukan bersama sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang juga terlibat dalam BoP, antara lain Arab Saudi, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, Türkiye, dan Pakistan. Kolaborasi diplomatik ini dinilai penting untuk memastikan posisi negara-negara anggota tetap selaras dalam memperjuangkan perdamaian di Palestina.

Di tengah dinamika kawasan, pemerintah juga memastikan bahwa setiap perkembangan terkait BoP tetap dikaji secara cermat. Pendekatan yang ditempuh menempatkan kepentingan kemanusiaan serta upaya meredakan konflik sebagai prioritas utama.

“Partisipasi Indonesia di BoP tetap konsisten untuk mendukung Palestina. Sementara itu, segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold, sebagaimana yang disampaikan oleh Menlu Sugiono beberapa hari lalu,” tambah Yvonne Mewengkang.

Selain fokus pada diplomasi internasional, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah yang terdampak meningkatnya ketegangan regional. Langkah-langkah perlindungan terus diperkuat melalui koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara.

Kemlu juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait posisi Indonesia dalam forum internasional tetap dihargai sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, keputusan strategis tetap didasarkan pada perhitungan diplomasi yang matang dan komitmen jangka panjang terhadap perdamaian dunia.

Melalui pendekatan diplomasi aktif dan konsisten, Indonesia terus menempatkan dukungan terhadap Palestina sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri, sekaligus menjaga peran konstruktif dalam berbagai upaya internasional untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Oleh: Dewi Hesti*)

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, penguatan ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif. Dalam konteks tersebut, program Koperasi Merah Putih hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.

Penguatan koperasi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Melalui koperasi, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi secara kolektif dalam kegiatan ekonomi, mulai dari permodalan, produksi, hingga distribusi. Model ekonomi berbasis kebersamaan ini mampu memperkuat posisi pelaku usaha mikro dan kecil sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.

Kehadiran Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan memiliki potensi besar untuk berkembang secara nyata dalam sistem perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang profesional serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah, koperasi dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi nyata dari konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pusat kegiatan ekonomi. Program ini diarahkan untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai pemilik sekaligus pelaku utama dalam aktivitas ekonomi produktif melalui wadah koperasi yang dikelola secara kolektif dan profesional.

Penguatan koperasi juga dipandang sebagai langkah strategis untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi nasional yang berlandaskan pada amanat konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Melalui koperasi, nilai-nilai demokrasi ekonomi dapat diwujudkan secara nyata melalui partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan kegiatan ekonomi.

Nilai-nilai tersebut tercermin dalam prinsip koperasi yang menekankan kebersamaan, partisipasi anggota, serta pengelolaan usaha secara kolektif. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat dapat menghimpun kekuatan bersama untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat jaringan distribusi, serta menciptakan nilai tambah dari berbagai produk yang dihasilkan di tingkat lokal. Pola kerja kolektif ini sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha kecil dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin berkembang.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi juga tercermin dari langkah percepatan pembangunan kelembagaan serta infrastruktur pendukung di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Koperasi Merah Putih Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu bangunan fisik Koperasi Merah Putih dapat diselesaikan dalam waktu dekat sebelum memasuki tahap operasional.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu menghadirkan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan. Dengan adanya fasilitas yang memadai, koperasi dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari pengelolaan produksi, penguatan rantai pasok, hingga pemasaran produk-produk lokal yang memiliki potensi besar untuk berkembang.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui pembangunan jaringan koperasi yang kuat di berbagai daerah, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi serta dukungan yang memadai untuk mengembangkan usaha produktif.

Selain penguatan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong koperasi desa agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas akses pemasaran produk-produk unggulan daerah hingga ke pasar internasional.

Melalui dukungan perwakilan dagang Indonesia di berbagai negara serta program business matching, koperasi desa diharapkan dapat membangun jaringan pemasaran yang lebih luas. Langkah ini membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk bersaing di pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi hasil produksi masyarakat di tingkat desa.

Sinergi lintas kementerian dalam penguatan Koperasi Merah Putih menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis masyarakat yang lebih kokoh. Koordinasi kebijakan yang terintegrasi diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha desa, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas kontribusi ekonomi desa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam jangka panjang, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, koperasi dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan koperasi. Ketika masyarakat terlibat secara langsung dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata. Hal ini sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang selama ini menjadi nilai dasar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta keterlibatan aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi simbol penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Program ini tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga membuka jalan bagi terciptanya pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Dalam Negeri

Oleh : Gavin Asadit )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif dan cenderung liberal, Indonesia mulai menunjukkan langkah korektif dalam mengarahkan kembali pembangunan ekonominya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Salah satu kebijakan yang menjadi simbol dari arah baru tersebut adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai strategi besar negara dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen penting untuk memperkuat kekuatan ekonomi rakyat. Menurutnya, ketika masyarakat kecil bersatu dalam sebuah sistem ekonomi bersama, mereka memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berkembang. Presiden menyampaikan bahwa koperasi menjadi sarana bagi masyarakat kecil untuk membangun kekuatan ekonomi secara kolektif, sehingga mereka tidak selalu berada dalam posisi yang lemah di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat paling dasar, yaitu desa. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi desa terbentuk dan beroperasi secara bertahap pada tahun 2026. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, penyediaan kebutuhan pokok, hingga penguatan usaha mikro dan kecil di tingkat lokal. Dengan model ekonomi kolektif, masyarakat desa tidak lagi hanya menjadi pelaku ekonomi yang terpisah-pisah, tetapi dapat bergabung dalam satu wadah yang memiliki daya tawar lebih kuat di pasar.

Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh liberalisasi pasar yang semakin luas. Sistem ekonomi yang menekankan pada kompetisi bebas memang mampu mendorong pertumbuhan, namun tidak semua lapisan masyarakat memiliki kapasitas yang sama untuk berkompetisi. Dalam praktiknya, kelompok ekonomi kecil sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha besar yang memiliki akses modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang jauh lebih luas. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa negara perlu hadir dengan kebijakan yang mampu menyeimbangkan mekanisme pasar dengan prinsip keadilan sosial.

Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah mencoba memperkuat kembali semangat ekonomi gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari jati diri bangsa. Konsep koperasi sendiri sejatinya telah diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam konteks pembangunan modern, penguatan koperasi menjadi cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan.

Pemerintah juga menilai bahwa penguatan koperasi desa merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi desa harus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mampu menghubungkan produksi lokal dengan pasar yang lebih luas. Dengan sistem koperasi yang dikelola secara profesional dan transparan, masyarakat desa dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kegiatan produksi yang mereka lakukan selama ini.

Selain memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, program Koperasi Merah Putih juga dirancang untuk memperpendek rantai distribusi barang dan jasa. Selama ini, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani dan pelaku usaha kecil adalah panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga jual produk mereka menjadi rendah. Dengan adanya koperasi desa yang berfungsi sebagai agregator dan pusat distribusi, produk-produk lokal dapat dipasarkan secara lebih efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa koperasi desa akan memainkan peran penting dalam mengintegrasikan berbagai potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi dapat menjadi simpul distribusi yang menghubungkan produksi masyarakat desa dengan kebutuhan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat penggerak ekonomi desa yang mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah secara berkelanjutan.

Program ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai kebijakan pemerintah lainnya, termasuk penguatan alokasi Dana Desa yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan koperasi di tingkat lokal. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, koperasi diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern dan kompetitif. Pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajemen, serta digitalisasi layanan koperasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Dalam konteks yang lebih luas, Koperasi Merah Putih mencerminkan keberanian negara untuk menata kembali arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah tidak menolak mekanisme pasar, tetapi berupaya menyeimbangkannya dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dengan memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat, negara ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga tumbuh dari desa-desa di seluruh Indonesia.

Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi fondasi baru bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Program ini tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan kebersamaan dan gotong royong. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia tetap mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program ini digagas sebagai upaya strategis untuk mengembalikan peran rakyat sebagai pelaku utama perekonomian sekaligus memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan menjadi penentu masa depan koperasi di Indonesia. Menurutnya, koperasi harus kembali menjadi arus utama dalam sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia,” kata Ferry.

Ia menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan implementasi nyata dari konsep ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian dari visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengoreksi arah ekonomi nasional yang selama ini dinilai terlalu liberal dan kapitalistik.

“Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi kita yang sudah terlalu liberal dan kapitalis menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.

Ferry menekankan bahwa koperasi memiliki posisi strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks tersebut, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat.

“Koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih di seluruh desa di Indonesia. Menurutnya, koperasi desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menampung hasil produksi masyarakat.

“Sekarang kita bangun kopdes di setiap desa. Koperasi ini akan menjadi off taker. Ibu-ibu yang bikin usaha telur, usaha sayur, usaha buah yang tidak laku akan dibeli koperasi,” ucap Zulhas.

Menurutnya, Kopdes Merah Putih juga akan bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis, sehingga hasil produksi masyarakat desa dapat terserap secara berkelanjutan.

“Kalau ini berjalan, setiap desa akan memiliki pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita ingin masyarakat maju bersama-sama, bukan hanya diberi bantuan sementara,” jelasnya.

Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi desa. (*/rls)

Jakarta – Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan menjadi faktor penentu masa depan koperasi di Indonesia sekaligus menjadi langkah konkret dalam memperkuat implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di tingkat desa.

Ferry menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya maksimal agar program strategis tersebut dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, keberhasilan program koperasi berbasis desa ini akan menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

“Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia,” kata Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan implementasi nyata dari gagasan ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memperkuat peran masyarakat desa dalam aktivitas ekonomi sekaligus memberikan ruang kepemilikan yang lebih luas kepada rakyat.

Ia menyampaikan Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi Indonesia yang sudah terlalu liberal dan kapitalis, menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih.

Dalam kerangka tersebut, koperasi diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana amanat konstitusi.

“Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional,” katanya dalam seminar nasional di Kampus ITB, Bandung.

Program Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui koperasi desa, berbagai potensi ekonomi lokal seperti hasil pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro dapat dikelola secara kolektif sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, filsuf yang juga pengamat politik, Rocky Gerung turut menyoroti pentingnya koperasi sebagai bentuk solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi.

Rocky mengatakan konstitusi memang membolehkan kapitalisme, tetapi juga menegaskan bahwa sistem ekonomi harus tetap berpihak pada kemakmuran bersama.

“Di sisi lain, kehidupan ekonomi juga harus pro terhadap rakyat kecil. Itu ada dalam tubuh dan semangat koperasi,” katanya.

Dengan demikian, implementasi Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya menjadi prinsip normatif dalam konstitusi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik ekonomi sehari-hari masyarakat.

[w.R]

Oleh: Nadira Citra Maheswari *)

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu eskalasi konflik di Timur Tengah dan membayangi perkembangan kebutuhan energi global. Dimana kawasan ini merupakan salah satu pusat produksi minyak dan gas terbesar di dunia, sehingga setiap eskalasi konflik hampir selalu berdampak pada dinamika harga energi internasional.

Ketika ketegangan meningkat di wilayah tersebut, pasar global biasanya merespons dengan lonjakan harga minyak mentah serta meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan. Kondisi ini membuat isu ketahanan energi nasional menjadi semakin penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Dampak dari gejolak energi global tidak hanya dirasakan oleh negara produsen, tetapi juga oleh negara pengimpor energi. Fluktuasi harga minyak dapat memicu tekanan inflasi, meningkatkan biaya produksi industri, serta memengaruhi daya beli masyarakat. Negara berkembang yang masih mengandalkan impor energi biasanya lebih rentan terhadap perubahan harga energi dunia. Dalam situasi ini, ketangguhan sistem energi nasional menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam menghadapi dinamika energi global. Kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, peningkatan populasi, serta ekspansi sektor industri dan transportasi. Di sisi lain, produksi minyak domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sebagian kebutuhan energi, sehingga fluktuasi harga minyak dunia dapat memberikan dampak terhadap stabilitas fiskal dan ekonomi nasional.

Di tengah meningkatnya ketegangan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi dunia, perhatian terhadap keamanan pasokan energi nasional menjadi semakin penting. Di tengah risiko gangguan pasokan global, pemerintah dan DPR memastikan langkah mitigasi disiapkan agar kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG nasional tetap terjaga.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana meminta PT Pertamina (Persero) melakukan mitigasi menyeluruh untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik terhadap stabilitas pasokan minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional. Dewi mengatakan telah mendorong Pertamina memperkuat diversifikasi sumber pasokan, menjaga kecukupan cadangan operasional minyak dan LPG, serta memastikan distribusi berjalan lancar, terutama untuk LPG 3 kilogram yang sensitif terhadap fluktuasi harga internasional.

Langkah antisipasi tersebut juga berkaitan dengan kondisi cadangan energi nasional yang perlu terus dipantau di tengah dinamika pasar global. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah memastikan cadangan BBM nasional masih aman untuk 20 hari ke depan. Ia menambahkan, subsidi BBM untuk masyarakat tidak mengalami kendala. Namun, ia mengingatkan potensi koreksi harga akibat gejolak geopolitik.

Upaya menjaga stabilitas pasokan energi juga dilakukan melalui optimalisasi operasional di sektor hilir energi nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan tengah mengoptimalkan operasional kilang domestik guna menjaga keseimbangan produksi dan distribusi. Dengan pengelolaan pasokan terintegrasi dari hulu hingga hilir, perusahaan memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap aman, memadai, dan terkendali.

Ketika harga minyak global mengalami kenaikan tajam akibat ketegangan geopolitik, pemerintah harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan beban subsidi serta memengaruhi biaya logistik dan transportasi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu inflasi yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, penguatan ketahanan energi nasional menjadi agenda penting. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah diversifikasi sumber energi guna mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, angin, dan bioenergi memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Pemanfaatan sumber energi domestik yang berkelanjutan dapat membantu menekan ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Selain diversifikasi energi, peningkatan efisiensi energi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem energi yang tangguh. Efisiensi energi memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih optimal sehingga kebutuhan energi dapat ditekan tanpa menghambat aktivitas ekonomi. Penerapan teknologi hemat energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan konsumsi energi nasional.

Penguatan infrastruktur energi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Infrastruktur yang memadai memungkinkan distribusi energi berlangsung secara lebih efisien dan merata di seluruh wilayah. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tantangan geografis dalam distribusi energi. Peningkatan kapasitas penyimpanan energi, penguatan jaringan listrik, serta pengembangan fasilitas pengolahan energi domestik dapat membantu mengurangi risiko gangguan pasokan.

Ketahanan energi nasional juga berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengelola cadangan energi strategis. Cadangan energi berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi gangguan pasokan global atau lonjakan permintaan domestik. Apabila cadangan cukup, dampak langsung dari gejolak harga energi internasional terhadap pasar domestik dapat diminimalkan. Juga, dengan strategi yang komprehensif, Indonesia memiliki peluang untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh Anindya Pratama )*

Stabilitas energi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan kondisi global yang saat ini diliputi ketidakpastian geopolitik, kemampuan sebuah negara untuk menjaga pasokan energi menjadi indikator penting kekuatan tata kelola sektor energi. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengguncang pasar energi dunia. Ketegangan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi penghubung utama distribusi minyak global. Jika skenario tersebut terjadi, sekitar 20,1 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima dari total pasokan minyak dunia berpotensi terganggu, sehingga mendorong lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan pasar energi internasional.

Di tengah dinamika tersebut, Indonesia menunjukkan kesiapan dalam menjaga stabilitas energi nasional melalui berbagai langkah strategis dan kebijakan antisipatif. Pemerintah memahami bahwa ketergantungan pada pasokan energi global memerlukan manajemen yang cermat agar tidak menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian domestik. Presiden Prabowo Subianto, memberikan arahan kepada jajaran pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga sehingga masyarakat tidak mengalami kelangkaan bahan bakar maupun gangguan layanan energi lainnya.

Arahan tersebut kemudian diterjemahkan secara konkret oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan memperkuat langkah mitigasi dan diversifikasi pasokan energi. Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya perhitungan yang matang dalam mengelola pasokan energi nasional agar masyarakat tetap memperoleh kepastian pelayanan energi. Menurut Bahlil, potensi penutupan Selat Hormuz bukan hanya persoalan geopolitik semata, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap pasokan minyak dunia yang selama ini melintasi jalur tersebut.

Dalam struktur impor energi Indonesia, sebagian pasokan minyak mentah memang masih berasal dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 19 persen kebutuhan minyak mentah Indonesia berasal dari negara-negara di kawasan tersebut. Namun, pemerintah telah menyiapkan strategi diversifikasi pasokan dengan memperluas sumber impor dari berbagai negara lain, termasuk Afrika, Amerika, serta beberapa negara di kawasan Amerika Latin seperti Brasil. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur distribusi global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional juga datang dari berbagai kalangan, termasuk parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menilai kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Jamaludin Malik memandang bahwa langkah antisipatif pemerintah melalui Kementerian ESDM menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan masyarakat tetap merasa tenang di tengah ketidakpastian global yang berkembang.

Menurut Jamaludin Malik, penguatan ketahanan energi nasional harus terus menjadi perhatian bersama, salah satunya melalui peningkatan kapasitas cadangan energi nasional. Dengan cadangan energi yang lebih kuat, Indonesia memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi global. Ia juga menilai pengembangan infrastruktur penyimpanan energi atau storage menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat sistem cadangan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Dari sisi operasional, PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional telah melakukan berbagai langkah penguatan pasokan energi, terutama menjelang momentum meningkatnya konsumsi energi seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau kondisi pasokan energi secara real time melalui sistem Pertamina Digital Hub.

Sistem ini memungkinkan pengawasan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi minyak dan gas, pengolahan di kilang, pengangkutan melalui kapal dan mobil tangki, hingga distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar. Dengan teknologi tersebut, Pertamina dapat memetakan kondisi pasokan dan cadangan energi secara berkelanjutan sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan apabila terjadi lonjakan permintaan atau potensi gangguan distribusi.

Transformasi digital yang dilakukan Pertamina juga memungkinkan perusahaan memonitor pergerakan konsumsi BBM dan LPG di setiap wilayah secara lebih akurat. Baron menyampaikan bahwa melalui dashboard terpadu, perusahaan mampu mengidentifikasi pola konsumsi energi di berbagai daerah sehingga kebijakan distribusi dapat disesuaikan secara cepat dan tepat. Selain itu, Pertamina juga memastikan bahwa cadangan energi nasional tetap berada di atas level minimum yang ditetapkan pemerintah, yakni berkisar antara 21 hingga 23 hari, bahkan pada beberapa produk mencapai hingga 35 hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pasokan energi nasional masih berada dalam kondisi yang relatif aman dan terkendali. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah, dukungan parlemen, serta kesiapan operasional perusahaan energi nasional, Indonesia mampu menjaga stabilitas energi di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan.

Ke depan, tantangan ketahanan energi tentu akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan energi dan perubahan lanskap geopolitik dunia. Oleh karena itu, penguatan diversifikasi energi, peningkatan cadangan strategis, serta optimalisasi sumber energi domestik harus terus menjadi prioritas nasional. Stabilitas energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga tentang menjaga ketahanan ekonomi, melindungi kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pembangunan nasional terus berjalan.

)* penulis merupakan pengamat energi

Jakarta – Ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan dunia dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran publik terhadap potensi dampaknya terhadap sektor energi global. Konflik yang melibatkan negara-negara besar di kawasan Timur Tengah maupun dinamika hubungan antarnegara di berbagai belahan dunia berpotensi memengaruhi stabilitas harga minyak dan rantai pasok energi internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memukul rantai pasok energi dunia. Namun demikian, pemerintah terus mengecek dan memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap aman.

“Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan terhadap rantai pasok energi global. Namun, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” ujarnya.

Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan harga minyak dunia serta dinamika pasokan energi global. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.

“Koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar kebijakan yang diambil tetap responsif terhadap perkembangan situasi global tanpa mengganggu stabilitas dalam negeri,” imbuhnya.

Dalam konteks pengelolaan energi nasional, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menjaga ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat dan sektor industri. Salah satunya adalah dengan memastikan cadangan energi nasional berada pada level yang aman serta memperkuat sistem distribusi energi agar tetap berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

“Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengapresiasi kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menilai langkah cepat pemerintah sangat krusial untuk mengamankan jalur perdagangan minyak dunia, terutama di Selat Hormuz yang menjadi titik vital distribusi global.

“Langkah pemerintah memastikan cadangan energi tetap aman adalah sinyal positif. Adanya kerja sama strategis antara Pertamina dengan perusahaan global, memastikan jalur suplai alternatif tetap terbuka jika terjadi gangguan distribusi dunia,” kata Putri.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa ketahanan energi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang aman. Publik diharapkan tidak terpengaruh oleh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi terkait potensi krisis energi.

Jakarta – Pemerintah mempercepat berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya eskalasi konflik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada jalur distribusi minyak dunia, mendorong Indonesia memperkuat kebijakan transisi energi serta memastikan stabilitas pasokan energi domestik tetap terjaga.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai percepatan pemanfaatan energi terbarukan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor yang rentan terhadap gejolak global.

“Percepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari air, angin, dan surya,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan elektrifikasi, terutama pada transportasi publik berbasis kendaraan listrik (EV), dapat membantu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, pengurangan ketergantungan pembangkit listrik pada energi fosil juga dinilai penting untuk meredam dampak fluktuasi harga minyak global terhadap perekonomian nasional.

Bhima juga menekankan pentingnya penguatan bantalan fiskal untuk menjaga kesehatan keuangan badan usaha milik negara (BUMN) energi. Ia menilai revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan beban subsidi energi apabila harga minyak dunia terus meningkat.

“Realokasi anggaran ke subsidi energi mendesak dilakukan. Diperkirakan butuh alokasi tambahan hingga Rp340 triliun untuk jaga agar defisit APBN tidak melebar. Sebaiknya realokasi jangan menambah utang baru,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku industri energi nasional terus memastikan operasional sektor migas domestik tetap berjalan optimal. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina memastikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tetap berlangsung maksimal guna menjaga pasokan energi nasional.

Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Hermansyah Y Nasroen menyatakan berbagai langkah kesiapan telah dilakukan untuk memastikan produksi dan distribusi energi tetap terjaga.

“Kami memastikan kegiatan operasi hulu migas tetap berjalan secara optimal selama periode Ramadan dan Idulfitri. Berbagai langkah kesiapan telah dilakukan agar produksi dan distribusi energi nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Saat ini PHE mengelola lebih dari 80 persen aktivitas hulu migas di dalam negeri, termasuk kegiatan pemboran sumur pengembangan, pekerjaan workover, serta eksplorasi di sejumlah wilayah prospektif di Indonesia.

“Kami optimis kontribusi dari Subholding Upstream Pertamina pada pasokan energi nasional selama Ramadan dan Idulfitri 2026 dapat terjaga dengan baik,” tambah Hermansyah.